Jl. Purna Praja No. 1 Mungku Baru 73223...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rakumpit Tahun 2020 HP ii KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat

Kecamatan Rakumpit

Jl. Purna Praja No. 1 Mungku Baru – 73223 e-Mail : [email protected]

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rakumpit Tahun 2020

i

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kota Palangka Raya

berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada tata kelola pemerintahan

yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan

kewenangannya. Manajemen pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu

diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus

memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas

rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai

dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diuji dan diandalkan. Tahun 2020 merupakan

tahun ketiga dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Palangka Raya

Tahun 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran

menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang

dalam Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 22 Maret 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun

2018-2023 yang di dalamnya berisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan

Rakumpit Kota Palangka Raya dan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) dalam Peraturan

Walikota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama

Pemerintah Kota Palangka Raya Periode Tahun 2018-2023. Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya akan melakukan segala upaya yang

diperlukan sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan

berprinsip pada tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result

oriented government).


HP ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenannya Pemerintah

Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Rakumpit Tahun 2020, sesuai

amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif LAKIP Kecamatan

Rakumpit Kota Palangka Raya merupakan wadah bagi pelaporan kinerja dalam rangka

meningkatkan akuntabilitas dan pencapaian kinerja. Isi dari LAKIP pada intinya merupakan

uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber

daya dan kebijakan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah

Kota Palangka Raya serta penjelasan tentang kinerja, capaian kinerja dan analisis capaian

kinerja. LAKIP Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya Tahun 2020 merupakan media

pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan

Rakumpit Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023, hal ini merupakan wujud dari keinginan

Pemerintah Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya untuk dapat menyajikan

pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu

terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Namun demikian kami menyadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu

terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas ini bermanfaat dan dapat digunakan

sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Mungku Baru, Januari 2020

Camat Rakumpit, WILIAM, SE

Pembina

NIP : 19650412 198611 1 001


HP iii

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................... i

KATA PENGANTAR ...................................................................................................... ii

DAFTAR ISI .................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................ 1

1.1. Latar Belakang .......................................................................................... 1

1.2. Bidang Kewenangan ................................................................................. 4

1.3. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB ................................................................ 5

1.4. Gambaran Umum ...................................................................................... 6

1.5. Sistematika Penulisan ............................................................................... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA ......................................................................... 12

2.1. Rencana dan Strategi ................................................................................. 12

2.2. Arah Kebijakan Umum dan Strategi ......................................................... 13

2.3. Tujuan dan Sasaran ................................................................................... 13

1. Tujuan .................................................................................................. 13

2. Sasaran ................................................................................................. 14

2.4. Rencana Kinerja ........................................................................................ 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................... 17

3.1. Capaian Kinerja Organisasi ...................................................................... 17

1. Analisis antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 ................... 18

2. Analisis Perbandingan Realisasi Tahun Ini dan Tahun Sebelumnya ... 19

3. Analisis Perbandingan Realisasi Tahun Ini Sampai Dengan Target

Jangka Menengah ................................................................................. 19

4. Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Capaian Kinerja .. 20

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ............................... 20

6. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ......... 20

3.2. Realisasi Anggaran ................................................................................... 22

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................ 25


HP 1

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap

pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan tuntutan masyarakat

dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam

rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban

yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan

dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Good

governance yang dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan

negara dalam melaksanakan penyediaan public good and services disebut

governance (pemerintahan atau kepemerintahan).

Sedangkan praktek terbaiknya disebut “good governance“

(kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan

berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak

yaitu pemerintah dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya

“alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan

moral yang tinggi.

Dengan demikian penerapan konsep good governance penyelenggaraan

kekuasaan pemerintahan negara merupakan tantangan tersendiri. Terselenggaranya

good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi

masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk itu

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,

jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat

berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab

serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Perlu diperhatikan pula

adanya mekanisme untuk meregulasi akutanbilitas pada setiap instansi pemerintah

dan memperkuat peran dan kapasitas parlemen serta tersedianya akses yang sama


HP 2

pada informasi bagi masyarakat luas. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada

klasifikasi responsibilitas managerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang

bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bagian. Masing-masing individu

pada setiap jajaran aparatur bertanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan

pada bagiannya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali

(controllable activities) dengan kegiatan yang tidak terkendali (uncontrollable

activities). Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat

dikendalikan oleh seseorang atau suatu pihak. Ini berarti kegiatan tersebut benar-

benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak yang berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media

pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi,

akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut, telah

ditetapkan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelengaraan negara yang

bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 dengan judul yang sama sebagai tindak lanjut TAP MPR tersebut. Dan

sebagai kelanjutan dari produk hukum tersebut diterbitkan Inpres Nomor 7

Tahun1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang telah

diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap Pemerintah

Daerah (Pejabat Eselon II) diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Presiden, sebagai perwujudan

kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan


HP 3

/ kegagalan pelaksanaan program kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku

kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran

/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah

yang disusun secara periodik.

LAKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat

pendorong terwujudnya good governance. Dalam perspektif yang lebih luas, maka

LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Semua itu

memerlukan dukungan dan peran aktif seluruh lembaga pemerintahan pusat dan

daerah serta partisipasi masyarakat. Bertitik tolak dari Rencana Strategis Tahun

2018 – 2023, Rencana Kerja Kecamatan Rakumpit dan Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, penyusunan LAKIP tahun 2020 berdasarkan pada indikator

(Input, Output, Outcome dan Benefit) juga diatur mengenai metode, mekanisme

dan tata cara pelaporannya. Oleh karena itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Kecamatan Rakumpit yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan

pemerintahan oleh Camat kepada Walikota ini telah disusun dan dikembangkan

sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini

merupakan hasil kegiatan tahun 2020. Pelaksanaan penyusunan LAKIP Kecamatan

Rakumpit Kota Palangka Raya Tahun 2020 dengan memperhatikan kepada

peraturan perundang-undangan yang melandasi penyusunan LAKIP yaitu :

1. TAP MPR No. XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah.

4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.


HP 4

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

9. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

1.2. Bidang Kewenangan

Kecamatan Rakumpit sebagai salah satu unsur dari Perangkat Daerah Kota

Palangka Raya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas dari sebagian

wewenang Walikota yang dilimpahkan dalam menangani sebagian urusan Fungsi

Penunjang. Sebagai bentuk pelaksanaan dari amanat pasal 260 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014, Kota Palangka Raya telah menetapkan Peraturan

Walikota Palangka Raya Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan

Struktural di Lingkungan Pemerintahan Kecamatan Kota Palangka Raya bahwa

Camat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah

Kecamatan.

Berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan di Kota Palangka Raya, maka

Kacamatan Rakumpit salah satu aspek penentu keberhasilan yang perlu mendapat

perhatian adalah tersedianya suatu rencana yang merupakan proses pembuatan

keputusan yang sistematis dan berkelanjutan dengan memanfaatkan segenap

sumber daya tersedia yang bersifat indikatif dan antisipatif serta dapat diukur


HP 5

tingkat keberhasilannya dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan baik

dalam lingkungan internal maupun eksternal.

1.3. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Salah satu variabel penting dari PDRB adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi

(LPE). LPE didapat dengan membandingkan PDRB atas dasar harga konstan tiap

tahun dengan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan

perkembangan atau pertumbuhan riil perekonomian atau dapat menggambarkan

kinerja pembangunan dari suatu periode ke periode sebelumnya.

Selain PDRB dapat menunjukkan LPE, juga menginformasikan struktur

perekonomian daerah. Struktur perekonomian tersebut menggambarkan kontribusi

sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian secara makro. Prioritas

pembangunan melalui kerangka kebijakan pembangunan daerah dapat dengan

mudah dilaksanakan dengan mempertimbangkan struktur perekonomian. Manfaat

lain dari informasi struktur perekonomian ini adalah keterbandingan kekuatan

ekonomi baik antar sektor ekonomi maupun antar wilayah Kecamatan di Kota

Palangka Raya.

Pertumbuhan yang cukup tinggi belum menjamin meningkatnya

kesejahteraan masyarakat karena perumbuhan penduduk melebihi tingkat

pertumbuhan ekonomi maka kesejahteraan masyarakat akan menurun. Namun

demikian, dengan mengamati pertumbuhan PDRB per kapita dapat dipakai untuk

menunjukkan perkembangan kemakmuran dan kesejahteraan suatu daerah.

Meningkatnya PDRB per kapita yang diterima penduduk maka daya beli

(purchasing power) masyarakat akan bertambah sehingga kebutuhan rumah

tangganya (demand) terhadap barang dan jasa akan terpenuhi. Demand yang diikuti

purchasing power, akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

Perekonomian akan mengalami pertumbuhan apabila total output produksi

barang dan jasa tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Oleh karena

demikian, pertumbuhan ekonomi ini menggambarkan perkembangan aktivitas


HP 6

ekonomi dalam kurun waktu tertentu. Adapun peningkatan output produksi barang

dan jasa tersebut terjadi apabila terdapat peningkatan permintaan baik oleh

masyarakat daerah tersebut atau luar daerah. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palangka Raya dalam 5 tahun terakhir

menunjukkan perkembangan yang terus meningkat demikian halnya dengan nilai

pendapatan perkapita penduduknya. Investasi di bidang ekonomi khususnya jasa

dan perdagangan juga menunjukkan perkembangan yang meningkat ditandai

dengan berkembangnya pasar-pasar modern. Berkembangnya permukiman baru

khususnya menengah ke atas di wilayah Kota Palangka Raya turut mendorong

pertumbuhan ekonomi melalui tumbuhnya pusat-pusat bisnis dan perdagangan.

Posisi strategis Kota Palangka Raya berpeluang mendorong masuknya investor baik

domestik maupun luar negeri untuk membangun usaha bisnisnya.

1.4. Gambaran Umum

Kecamatan Rakumpit dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 32

Tahun 2002 tentang Pembentukan, Pemecahan dan Penggabungan Kecamatan dan

Kelurahan di Kecamatan Rakumpit yang diresmikan pada tanggal 19 November

2002 yang mana Kecamatan terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan yaitu :

1. Kelurahan Mungku Baru

2. Kelurahan Bukit Sua

3. Kelurahan Petuk Barunai

4. Kelurahan Panjehang

5. Kelurahan Gaung Baru

6. Kelurahan Pager

7. Kelurahan Petuk Bukit

Kecamatan Rakumpit adalah salah satu di antara 5 (lima) Kecamatan yang

ada di Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah juga sekaligus Ibukota

Propinsi Kalimantan Tengah yang merupakan pusat pengendalian kegiatan

pemerintah, pembangunan, perekonomian dan kemasyarakatan.


HP 7

Untuk mendukung arah kebijakan yang jelas dan terarah perlu dirumuskan

strategi. Dalam tatanan operasional, strategi pembangunan kota harus mengacu

pada Master Plan (Rencana Induk Pembangunan Kota), kondisi eksisting (potensi)

dan Grand Planning Strategic (program strategi pelayanan yang mendasar) yang

dimiliki Kota Palangka Raya, sehingga kebijakan pembangunan kota selain bersifat

normatif dan komprehensif juga tanggap terhadap aspirasi dan tuntutan masyarakat

sesuai dengan kondisi dan potensi kota. Oleh karena itu, pembangunan Kecamatan

Rakumpit Kota Palangka Raya dirumuskan ke dalam 4 (empat) strategi, yaitu

sebagai berikut:

1. ASPEK PEMERINTAHAN DAN AGAMA

Strategi pembangunan aspek pemerintahan dan agama mencakup

upaya pembangunan kelembagaan Pemerintahan Daerah yang dinamis dan

demokratis disertai dengan pengembangan profesionalisme aparatur,

berdasarkan kompetensi sesuai dengan prinsip Civil Servant dan Civil Mission

dan kebijakan pokok pelayanan masyarakat, manajemen pemerintahan

diselenggarakan secara kreatif dan tanggap terhadap kehendak masyarakat dan

taat kepada asas pertanggungjawaban publik. Upaya menumbuhkembangkan

keyakinan, pelayanan dan toleransi umat beragama dengan pemanfaatan fungsi,

peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral spiritual dan etika dalam

kehidupan masyarakat.

2. ASPEK EKONOMI

Strategi pembangunan aspek ekonomi mencakup upaya membuka

peluang investasi untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pendayagunaan

potensi ekonomi. Adanya investasi serta pemanfaatan potensi ekonomi secara

optimal diharapkan memberikan kontribusi terhadap indikator ekonomi makro

yaitu PDRB, Inflasi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Laju Investasi, Konsumsi

Pemerintah dan Indikator Sosial Makro yaitu jumlah pengangguran terbuka. Selain

itu juga dengan dilegasikannya kewenangan Perizinan Usaha Mikro Kecil


HP 8

Menengah oleh Walikota kepada Camat merupakan cara untuk membuka lapangan

pekerjaan baru dan untuk meningkatkan perekonomian regional Kota Palangka

Raya khususnya Kecamatan Rakumpit.

3. ASPEK SOSIAL BUDAYA

Strategi pembangunan aspek sosial budaya mencakup upaya

meningkatkan derajat dan kondisi sosial masyarakat yang bertumpu pada

peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan dan menurunkan

keluarga miskin serta memelihara harmonisasi sosial dan nilai-nilai budaya

daerah yang dapat merespon dinamika kehidupan yang humanistis. Hal ini

telah dilaksanakan berbagai program antara lain mendukung kegiatan

akereditasi seluruh Puskesmas di wilayah kerja Kecamatan Rakumpit oleh

Kementrian Kesehatan R.I., penggunaan Balai Basara Kelurahan untuk tempat

latihan sanggar seni dan budaya, mendukung kegiatan Posyandu balita dan

Posyandu lansia, pengaktifan dan bantuan Poskamling serta kegiatan

kepemudaan, keagamaan dan olah raga.

4. ASPEK TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR KOTA

Strategi pembangunan tata ruang dan infrastruktur kota merupakan

upaya untuk mendukung keselarasan pemanfaaatan ruang yang mampu

mengembangkan fungsi setiap kawasan. Menciptakan hubungan sinergis antara

wilayah Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya dengan wilayah/daerah

sekitar. Mendukung kota agar dapat berfungsi optimal sesuai peran dan beban

yang diemban sebagai Pusat Pelayanan Jasa Terpadu di Bidang Perdagangan,

Pendidikan dan Kesehatan.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan antara lain Bulan Bhakti Gotong

Royong. Pelaksanaan gotong royong masyarakat di masing-masing lingkungan,

membantu proses penyelesaian tanah untuk drainase dan jalan kota serta

perencanaan jaringan jalan dan irigasi juga pengembangan Kota di bidang


HP 9

perumahan dan pemukiman, sarana pertokoan dan lain-lain melalui pemberian

rekomendasi sesuai ketentuan.

5. STRUKTUR ORGANISASI

Tentang uraian tugas jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Kota

Palangka Raya, maka struktur organisasi Kecamatan Rakumpit adalah

berdasarkan peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 50 Tahun 2016 sebagai

berikut :

1. Camat

2. Sekretaris Kecamatan

a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

b. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi Keuangan dan Aset

3. Seksi Pemerintahan

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

7. Seksi Pelayanan Masyarakat

8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun bagan struktur organisasi Kecamatan Rakumpit sebagai berikut :

CAMAT

Sekretaris Kecamatan

1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Perencanaan, Evaluasi

Keuangan dan Aset

JAFUNG KASI Pemerintahan KASI Pembangunan

& Pemberdayaan Masyarakat

KASI Ketentraman dan

Ketertiban

KASI Kesejahteraan Sosial

KASI Pelayanan Masyarakat


HP 10

6. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Rakumpit sesuai

struktur organisasi yang telah ditetapkan, didukung dengan jumlah pegawai yang

cukup memadai yaitu 16 personil.

Sesuai dengan struktur organisasi, jumlah eselon pada Kecamatan

Rakumpit adalah sebagai berikut :

1. Eselon II : - Jabatan

2. Eselon III : 2 Jabatan

3. Eselon IV : 7 Jabatan.

Gambaran tentang jabatan / eselon dan personilnya berdasarkan

kepangkatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

SDM Berdasarkan Eselonisasi

(Per Desember 2020)

No Golongan / Ruang Eselon

Eselon II Eselon III Eselon IV

1. IV/b - - -

2. IV/a - 1 2

3. III/d - - -

4. III/c - 1 4

5. III/b - - 1

6. III/a - - -

Jumlah - 2 7

1.5. Sistematika Penulisan

LAKIP Kecamatan Rakumpit Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) Kecamatan Rakumpit Tahun 2020 adalah sebagai berikut :


HP 11

BAB I : Pendahuluan, menjelaskan tentang gambaran umum Kecamatan

dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta

permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : Perencanaan Kinerja, menjelaskan uraian ringkasan / ikhtisar

pejanjian kineja tahun yang bersangkutan.

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi, pada bagian ini menyajikan

pernyataan kinerja sasaran Strategis Organisasi sesuai dengan

hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian

kinerja.

B. Realisasi Anggaran, pada bagian ini menyajikan uraian realisasi

anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk

mewujudkan kinerja organisasi.

BAB IV : Penutup, menyampaikan kesimpulan umum atas capaian kinerja

organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kecamatan Rakumpit Tahun 2020

HP 12

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana dan Strategi

6. VISI

Kantor Kecamatan Rakumpit mempunyai tugas pokok sebagai pelimpahan

wewenang dari Walikota Palangka Raya untuk menjalankan roda pemerintahan di

Wilayah Kecamatan Rakumpit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih tugas dengan instansi lain yang terkait

sehingga pelayanan terhadap masyarakat dapat terselenggara dengan baik. Fungsi

Kecamatan Rakumpit antara lain adalah :

11. Menyelenggarakan tugas pemerintahan umum, pembinaan pertahanan,

kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

12. Membina ketentraman dan ketertiban wilayah, kesejahteraan sosial dan

pelayanan umum;

13. Membina pembangunan masyarakat kelurahan meliputi pembinaan

perekonomian dan produksi, lingkungan hidup serta pemberdayaan

perempuan;

14. Menyusun program, pembinaan administrasi ketatausahaan dan rumah

tangga;

15. Menyelenggarakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Walikota.

Pada RPJMD Kota Palangka Raya Tahun 2018 – 2023, Walikota dan

Wakil Walikota terpilih telah menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Kota Palangka Raya sebagai berikut :

Visi : “Terwujudnya Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun

dan Sejahtera Untuk Semua”.



HP 13

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi

pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan

misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat

mengetahui dan mengenal keberadaan serta peran instansi pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dari Visi di atas maka SKPD Kecamatan Rakumpit mendapatkan Misi

ke-2 (kedua) di dalam Pembangunan Daerah yaitu :

“Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society

(Masyarakat Cerdas) meliputi; Pengembangan kesehatan, pendidikan,

kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan”.

2.2. Arah Kebijakan Umum dan Strategi

Untuk tahun 2020, kebijakan umum yang digunakan adalah 4 kebijakan

strategis Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya tahun 2020, yang indikator

keberhasilannya ditargetkan tercapai sampai tahun 2020. Kebijakan Strategis

tersebut adalah :

4. Penetapan aturan yang jelas dan penyusunan kebutuhan anggaran biaya maupun

personil dalam kegiatan pelayanan;

5. Penyederhanaan standar operasional prosedur dan administrasi;

6. Peningkatan sarana dan prasarana atau fasilitas-fasilitas kerja untuk mendukung

penyelenggaraan pemerintahan;

7. Pengembangan budaya kerja yang profesional dan bertanggung jawab.

2.3. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan



HP 14

dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu

dan analisa stratejik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif

tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa

mendatang. Untuk mewujudkan Misi Walikota Palangka Raya :

1. Mewujudkan Sumber Daya Aparatur dan Sumber Daya Manusia yang

memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Mewujudkan kualitas pelayanan publik;

3. Mewujudkan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan pelayanan

sosial;

4. Mewujudkan kualitas dan kuantitas fasilitas sarana dan prasarana

perkantoran;

5. Mewujudkan kerukunan dan ketetertiban hidup antar kelompok dan agama

dalam masyarakat.

2. Sasaran

Sebagai upaya tercapainya Visi Walikota Palangka Raya :

1. Pelayanan jasa, sebagai kota pelayanan jasa kesehatan, perdagangan,

komunikasi, akomodasi dan telekomunikasi dengan dukungan peran serta

masyarakat;

2. Aparatur, dengan peningkatan kapasitas SDM dan fasilitas penunjang;

3. Organisasi kemasyarakatan, dengan peningkatan keberdayaan masyarakat dan

pembinaan masyarakat Kecamatan/Kelurahan.

2.4. Rencana Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai

kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan



HP 15

agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi

instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja

ditetapkan rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang

ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang : sasaran yang ingin

dicapai dalam tahun yang bersangkutan; Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana

Capaiannya; Program, Kegiatan serta Kelompok Indikator Kinerja dan Rencana

Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang

realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data

pendukung yang harus diorganisasi. Format Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun

2020 disajikan tersendiri dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari LAKIP

tahun 2020 ini.



HP 16

RENCANA KINERJA TAHUN 2020

KECAMATAN RAKUMPIT

Sasaran Indikator Kinerja

Target Sasaran OPD (Tabel 8.2 RPJMD)

Program Kegiatan

2020

Meningkatnya Mutu Pelayanan

di Kecamatan

1.IKM

Kecamatan B

1.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu

Kecamatan (PATEN)

2. Rata-Rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat

(LPM) Kec. Rakumpit 0.77

1.Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa/Kelurahan

1.Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

2. Penyelenggaraan gotong royong

1.. Pembinaan RT/RW

3. Persentase PKK Aktif Kec.

Rakumpit 100%

1.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa/Kelurahan

1. Peningkatan pelayanan administrasi dan

sarana prasarana perkantoran di Kelurahan

4. Persentase Posyandu Aktif Kec.

Rakumpit 70%

1.Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun

Desa/Kelurahan

1. Peningkatan pelayanan administrasi dan

sarana prasarana perkantoran di Kelurahan

Mungku Baru, Januari 2020

CAMAT RAKUMPIT,

WILIAM, S.E.

Pembina

NIP. 19650412 198611 1 001


HP 17

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang

menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Palangka Raya

selaku pengemban amanah masyarakat Kota Palangka Raya melaksanakan kewajiban

berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota

Palangka Raya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran

penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator

kinerja kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing

indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Palangka Raya

Tahun 2018-2023 maupun RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2020. Sesuai ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam rangka mewujudkan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya.

Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Palangka Raya ini didasarkan pada

Penetapan Kinerja dan Perubahan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Palangka Raya

Tahun 2018-2023 sebagai upaya penyesuaian atau penyelarasan RPJMD Kota Palangka

Raya terhadap RPJMN 2020-2024.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pelaksanaan kegiatan Kecamatan Rakumpit bersama dengan kegiatan yang

dilaksanakan oleh Instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan

pembangunan daerah tahun 2018-2023 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang

baik. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Rakumpit dalam rangka

mendukung keberhasilan pembangunan daerah tersebut sebagaimana tercantum dalam

RPJMD Kota Palangka Raya tahun 2018-2023 yaitu meningkatnya kualitas layanan

kepada publik.


HP 18

Pelaporan kinerja ini didasarkan pada hasil reviu Indikator Kinerja Utama SKPD.

Berdasarkan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 49 Tahun 2017 telah ditetapkan

1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, yang secara rinci indikator

kinerja SKPD Kecamatan Rakumpit tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Rakumpit

Tujuan Indikator Tujuan

Sasaran Indikator Sasaran

Target Kinerja

2019 2020 2021 2022 2023

Mewujudkan

tata kelola

pemerintahan

yang baik

Indeks

reformasi

birokrasi

Meningkatnya

mutu pelayanan

di Kecamatan

Indeks Kepuasan

Masyarakat

Kecamatan

B B B B A

Secara umum Kecamatan Rakumpit Kota Palangka Raya telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dalam IKU Kecamatan. Hal ini dapat kita lihat pada perbandingan antara target dan

realisasi kinerja tahun 2020 pada tabel di bawah ini :

1. Analisis antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020

Tabel 3.2

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020

No Indikator Kinerja

Utama Kegiatan (Output) Satuan Target 2020

Realisasi 2020

Capaian 2020

(%) 1 2 3 4 5 6 7

1 IKM Kecamatan

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Indeks B (80) B (77) 96,25

Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa SKPD Kecamatan Rakumpit dengan

Indikator Kinerja Utama adalah Indeks Kepuasan Masyarakat dapat mencapai atau

memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat B.


HP 19

2. Analisis Perbandingan Realisasi Tahun Ini dan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3 Perbandingan antara target dan realisasi dari tahun sebelumnya sampai tahun 2020

NO Indikator Kinerja Utama

Satuan

Tahun 2019 Tahun 2020

Target Realisasi Capaian

(%) Target Realisasi

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Rakumpit

Angka 0,77 1 129,87 0,83 1 120,48

2. Persentase PKK aktif Kec. Rakumpit

Persentase 100% 100% 100 100% 100% 100

3. Persentase Posyandu aktif Kec. Rakumpit

Persentase 70% 100% 142,86 80% 100% 125

4. IKM Kecamatan Huruf/Angka B (78) B (76,35) 97.89 B (80) B (77) 96,25

Dari tabel di atas terlihat bahwa realisasi pencapaian terhadap Indikator Kinerja

Utama yang diperoleh pada Tahun 2020 mendapat Indeks Kepuasan Masyarakat B.

Pencapaian Indikator Kinerja Utama ini meningkat perlahan dari tahun pertama sampai

tahun kelima hingga memperoleh nilai A.

3. Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Sampai Dengan Target Jangka

Menengah

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis SKPD

Kecamatan Rakumpit dapat kita lihat pada Tabel 3.4 di mana pada tahun kesatu yaitu

tahun 2019 tingkat realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat adalah B sehingga mencapai

target yang telah ditetapkan. Di mana pada target periode akhir hampir sama dengan

target pada tahun keempat, sedangkan untuk realisasi pada periode akhir meningkat

Indek Kepuasan Masyarakatnya karena bisa bertambahnya kelompok binaan dan

infrastruktur seperti jalan, jembatan, bangunan, lembaga keagamaan dan lembaga

seperti pemekaran RT/RW di wilayah Kecamatan Rakumpit.


HP 20

Tabel 3.4

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sampai Dengan Target Jangka Menengah Kecamatan Rakumpit

No. Indikator Kinerja Utama Satuan

Tahun 2020 Tahun 2023

% Target Realisasi

Capaian (%)

Target

1.

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Kec. Rakumpit

Angka 0,83 1 129,87 1 100

2. Persentase PKK aktif Kec. Rakumpit

Persentase 100% 100% 100 100% 100

3. Persentase Posyandu aktif Kec. Rakumpit

Persentase 80% 100% 125 100% 100

4. IKM Kecamatan Huruf/Angka B (80) B (77) 96,25 A (85) 90,59

Tabel 3.6

Data Indeks Kepuasan Masyarakat


No Unsur Pelayanan Nilai Rata-Rata

1. Prosedur pelayanan 2,99

2. Persyaratan pelayanan 3,03

3. Kejelasan petugas pelayanan 3,12

4. Kedisiplinan petugas pelayanan 3,06

5. Tanggung jawab petugas pelayanan 3,09

6. Kemampuan petugas pelayanan 3,23

7. Kecepatan pelayanan 3,10

8. Keadilan mendapatkan pelayanan 3,20

9. Kesopanan dan keramahan petugas 3,15

10. Kepastian jadwal pelayanan 3,06

11. Kenyamanan lingkungan 3,06

12. Keamanan pelayanan 3,00

Nilai Rata-Rata Tertimbang 3,08

Nilai IKM 77,00


HP 21

4. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan capaian kinerja

Berikut analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan capaian kinerja :

Perencanaan kegiatan yang baik dari SKPD sehingga target dapat terpenuhi

sesuai harapan;

Pencairan dana yang mudah sehingga memperlancar pencapaian target;

Ikut berperan atau berpartisipasi aktif pihak Kecamatan dan Kelurahan di dalam

pelaksanaan kegiatan kelembagaan masyarakat yang dibina dan juga di dalam

pembangunan Kelurahan sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.

Tabel 3.5

Analisis Pencapaian Keberhasilan Indikator Kinerja Utama


No Indikator Kinerja

Utama Satuan Target Realisasi

Capaian

(%) Intepretasi Capaian %

1. Rata-rata jumlah

kelompok binaan

lembaga pemberdayaan

masyarakat (LPM) Kec.

Rakumpit

Angka 0,83 1 120,48 -Melebihi /

melampaui

target

- Sesuai target

- Tidak mencapai

target

1 indikator

0 indikator

0 indikator

25

0

0

2. Persentase PKK aktif

Kec. Rakumpit

Persentase 100% 100% 100 - Melebihi /

melampaui

target

- Sesuai target

- Tidak mencapai

target

0 indikator

1 indikator

0 indikator

0

25

0

3. Persentase Posyandu

aktif Kec. Rakumpit

Persentase 80% 100% 125 - Melebihi /

melampaui

target

- Sesuai target

- Tidak mencapai

target

1 indikator

0 indikator

0 indikator

25

0

0

4. IKM Kecamatan Huruf /

Angka

B (80) B (77) 96,25 - Melebihi /

melampaui

target

- Sesuai target

- Tidak mencapai

target

1 indikator

0 indikator

0 indikator

25

0

0


HP 22

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Kecamatan Rakumpit sebagai Satuan Kerja yang berada di Kota Palangka

Raya yang berperan langsung dalam pelayanan terhadap masyarakat dan dituntut

untuk terus meningkatkan kinerja terutama di dalam meningkatkan kelembagaan yang

berada di Kecamatan Rakumpit setiap tahunnya. Peningkatan pelayanan ataupun

kelembagaan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan capaian kinerja.

Sehingga sangat diperlukan analisis untuk pemenuhan dan penggunaan sumber daya.

Pemenuhan dan penggunaan sumber daya tentu sangat berkaitan erat dengan sumber

dana (anggaran).

Dalam setiap pelaksanaan kegiatan penunjang kinerja SKPD Kecamatan

Rakumpit melakukan beberapa analisis dan efisiensi dalam pemenuhan dan

penggunaan sumber daya maupun sumber dana. Untuk analisis atas efisiensi

penggunaan sumber daya manusia, secara umum SKPD Kecamatan Rakumpit

langsung memberi tanggungjawab kinerja kepada bagian yang berhubungan dengan

target kinerjanya dan setiap pegawai melaksanakan kinerja sesuai tugas dan fungsi

masing-masing.

8. Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Adapun program dan kegitan yang menunjang keberhasilan pencapaian terhadap

target kinerja antara lain :

16. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah;

17. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan;

18. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa dan

Kelurahan.

B. Realisasi Akuntabilitas Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun anggaran 2020 sebesar

Rp. 3.826.812.211,00 atau 91,86% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar

Rp. 4.165.703.097,50. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar


HP 23

Rp. 3.085.946.150,00 atau 90,96%. Jika dilihat dari realisasi penyerapan anggaran,

realisasi anggaran untuk sasaran ataupun Indikator Kinerja Utama cukup tinggi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun anggaran 2020 yang

dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan dalam pencapaian sasaran

pembangunan disajikan pada tabel berikut:

No Sasaran

Kinerja Anggaran

Target Capaian Realisasi

(%) Target Capaian

Realisasi (%)

1. Meningkatnya mutu

pelayanan di Kecamatan B B 91,86 B B 91,86


HP 26

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rakumpit Tahun

2020 disusun sebagai wujud komitmen Pemerintah Kecamatan Rakumpit dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Laporan Kinerja ini disusun

berdasarkan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Kecamatan Rakumpit

tahun 2018-2023. Sasaran yang dicapai tersebut didukung dengan indikator kinerja beserta

target yang ingin dicapai dalam tahun 2020.

Laporan Kinerja tahun 2020 yang telah tersusun secara obyektif dan merupakan

cerminan kinerja Pemerintah Kecamatan Rakumpit selama tahun 2020 dengan menyajikan

informasi tingkat keberhasilan maupun tingkat kegagalan dan pencapaian sasaran akan

bermanfaat untuk melakukan perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Rakumpit untuk

tahun-tahun yang akan datang. Hal yang terpenting dalam evaluasi ini untuk meyakini

kinerja yang dilakukan adalah konsisten dengan proses dalam penetapan perencanaan

strategisnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan

Rakumpit Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan

fungsi instansi pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun

2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 serta Tata Cara Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah perihal Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

CAMAT RAKUMPIT,

WILIAM, S.E. Pembina NIP. 19650412 198611 1 001

Documents

Jl. Purna Praja No. 1 Mungku Baru 73223...Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Rakumpit Tahun 2020 HP ii KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan ke hadirat