JUKNIS smplb-2015

8/20/2019 JUKNIS smplb-2015

1/24

draft

PETUNJUK TEKNIS

UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SMPLB

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS PENDIDIKAN

BIDANG PK-PLK SEKSI KURIKULUM & KESISWAAN PK-PLK2015


2/24

2

KATA PENGANTAR

Petunjuk teknis ini diterbitkan sebagai panduan bagi sekolah dan kebupaten/kota dalam memahami dan

menjabarkan peraturan penyelenggaraan ujian sekolah yang telah diatur oleh pemerintah c.q.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

Peraturan yang menjadi acuan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun

2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5410); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Stándar Isi Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 tahun 2006 tentang Stándar Komptensi Lulusan

untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan

Dasar dan Menengah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi untuk Program

Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;

8. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Stándar Penilaian Pendidikan

9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan

Islam.

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014

tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian

Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional

11. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: … . . /P/BSNP/ … /20.. Tentang

Prosedur 0perasi Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Sekolah Menengah P ertama/

Madrasah/ Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/

Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Sekolah Menengah

Ke juruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan, serta Pendidikan Kesetaraan Program Paket

B/Wustha, P rogram Paket C, dan P rogram Paket C Kejuruan Tahun Pelajaran

2014/2015

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, penyelenggaraan Ujian Sekolah di SMPLB menjadi kewenangan

sekolah masing-masing. Dalam hal ini maka petunjuk teknis ini bersifat membantu menjabarkanperaturan tersebut secara lebih operasional, dengan tetap mengacu pada peraturan-peraturan di atas.


3/24

3

Dengan demikian ketentuan mengenai jumlah soal dan alokasi waktu ujian, jadwal rinci pelaksanaan

ujian dan lain-lain (yang pada dasarnya merupakan kewenangan sekolah) yang disajikan dalam

petunjuk ini, bersifat model acuan dan dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah, sepanjang tidak

menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Hal-hal yang berkenaan dengan kewenangan Gugus/Kabupaten/Kota seperti penetapan sekolah/

madrasah penyelenggara ujian bagi sekolah penyelenggara layanan inklusif dan lain-lain dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bandung, Februari 2015

Plt Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat

ttd

Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.SiPembina Utama Madya

NIP 19611231 198703 1 042


4/24

4

PETUNJUK TEKNIS

UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SMPLB

TAHUN PELAJARAN 2014/2015

I. PESERTA UJIAN

A. Persyaratan Calon Peserta

1. Setiap peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di SMPLB berhak mengikuti Ujian.

a) Peserta didik tunanetra, tunarungu, tunadaksa ringan, dan tunalaras berhak mengikuti ujian

nasional dan Ujian Sekolah.

b) Peserta didik tuna grahita, tunadaksa berat, tunaganda, dan lainnya yang tidak tersebut pada

butir 1 a) di atas, berhak mengikuti ujian sekolah.

2. Syarat mengikuti UN/US:

a. Memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara/berpenghargaan sama dengan ijazah

satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dengan tahun penerbitan sekurang-kurangnya 3

tahun sebelum mengikuti ujian, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta programpercepatan belajar (akselerasi).

b. Memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar mulai semester 3 kelas VII sampai dengan

semester 5 kelas IX.

c. Persyaratan lain sesuai dengan kondisi, situasi dan kebutuhan setempat.

3. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah, tidak dapat mengikuti UN/US

di SMPLB yang bersangkutan, dapat mengikuti UN/US di SMPLB lain atau tempat lain yang

ditentukan oleh penyelenggara ujian.

4. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah, tidak dapat mengikuti UN/US

utama SMPLB, dapat mengikuti UN/US susulan.

5. Peserta didik yang tidak lulus UN tahun pelajaran 2012/2013 sampai dengan 2013/2014, dapat

mengikuti seluruh mata pelajaran yang diujikan pada tahun pelajaran 2014/2015, atau mata

pelajaran yang nilainya belum memenuhi syarat kelulusan sesuai dengan Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 Tentang Kriteria

Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan

Ujian Nasional.

6. Peserta didik yang tidak lulus UN pada tahun pelajaran 2012/2013 sampai dengan 2013/2014 yang

akan mengikuti US tahun pelajaran 2014/2015,

a) harus mendaftar pada Sekolah Luar Biasa asal atau Sekolah Luar Biasa penyelenggara UN.

b) wajib menempuh seluruh mata pelajaran yang diujikan atau hanya mata pelajaran yang belum

memenuhi syarat kelulusan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 144 Tahun 2014 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan

Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah dan Ujian Nasional

c) Nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian.

B. Pendaftaran Calon Peserta1. Sekolah Luar Biasa penyelenggara UN melaksanakan pendataan calon peserta.

2. Peserta yang tidak lulus UN pada tahun pelajaran 2011/2012, 2012/2013 atau 2013/2014

berhak mengikuti UN 2014/2015 dengan mendaftar di Sekolah Luar Biasa asal atau Sekolah

Luar Biasa lain yang ditetapkan sebagai penyelenggara UN.

3. Sekolah Luar Biasa penyelenggara UN/US mengirimkan data calon peserta dalam bentuk Soft

dan Hard Copy ke Penyelenggara UN/US Tingkat Provinsi melalui Penyelenggara UN-US.

Akhir Pengiriman Data Calon Peserta UN tanggal 13 Februari 2015 dan Peserta US tanggal 27

Februari 2015.

4. Penyelenggara UN/US Tingkat Provinsi mengkoordinasikan pendataan calon peserta dengan

menggunakan perangkat lunak sesuai dengan POS pendataan peserta yang diterbitkan oleh

Balitbang Kemdikbud.


5/24

5

5. Penyelenggara UN Tingkat Gugus mencetak dan mendistribusikan daftar nominasi sementara

(DNS) ke sekolah/madrasah.

6. Sekolah Luar Biasa melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasil verifikasi ke Penyelenggara

UN Tingkat Gugus.

7. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi melakukan:

a. pemutakhiran data;pencetakan daftar nominasi tetap (DNT);

b.

pengiriman DNT peserta UN SMPLB, ke Penyelenggara UN Tingkat Sekolah/Madrasah

melalui Penyelenggara UN minggu pertama di bulan Februari 2015;

c. pengiriman database peserta UN SMPLB, ke Perguruan Tinggi paling lambat minggu pertama

Maret 2015;

d. Menerbitkan kartu peserta UNUS SMPLB Tahun Ajaran 2014/2015

8. Pengiriman database peserta ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat paling lambat minggu pertama

Maret 2015;

9. Khusus Sekolah Indonesia Luar Negeri data peserta dikirim ke penyelenggara tingkat pusat paling

lambat minggu pertama Februari 2015;

10. Kepala Sekolah Luar Biasa penyelenggara UN-US menandatangani serta membubuhkan stempel

pada kartu peserta UN-US yang telah ditempel foto peserta.

II. PENYELENGGARA UJIAN

A. Sekolah Penyelenggara Ujian

Sekolah penyelenggara UN/US adalah SMPLB Negeri dan Swasta yang ditetapkan dengan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berdasarkan kriteria yang ditetapkan

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat antara lain:

1. Memiliki ruangan yang layak serta sarana dan sumber daya yang memadai.

2. Status akreditasi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. SMPLB Negeri dan Swasta yang terakreditasi dengan kualifikasi A, B, atau C dapat

menjadi sekolah pelaksana, serta dapat menerima penggabungan peserta dari sekolah lain.

b. SMPLB Swasta yang tak terakreditasi harus menggabung ke SMPLB Negeri atau Swasta

pelaksana ujian yang dapat menerima penggabungan peserta dari sekolah lain.

c. SMPLB Negeri yang belum mendapat kesempatan diakreditasi dapat menjadi pelaksana dan

menerima penggabungan sepanjang memenuhi kelayakan.

B. Organisasi Penyelenggara UjianPenyelenggara Ujian Nasional dibentuk di tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat gugus dan tingkat

sekolah. Pada tingkat sekolah, selain menangani UN, penyelenggara juga bertanggung jawab

terhadap pelaksanaan ujian sekolah.

1. Penyelenggara Tingkat Pusat

a. Penyelenggara Tingkat Pusat ditetapkan dengan Surat Keputusan BSNP yang terdiri atas unsur-

unsur:1) Badan Standar Nasional Pendidikan;

2) Sekretariat Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional;

3) Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional;

4) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;

5) Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia;

6) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga

7) Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional;

8) Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah,Departemen Pendidikan

Nasional;

9) Inspektorat Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional; dan

10) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Departemen Agama.


6/24

6

b. Penyelenggara Tingkat Pusat mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1) merencanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UN;

2) menentukan koordinator perguruan tinggi negeri tim pemantau

3) independen (TPI);

4) memantau kesiapan pelaksanaan UN;

5) menyusun Prosedur Operasi Standar (POS) UN, menggandakan dan

6)

mendistribusikannya ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi;

7) melakukan sosialisasi penyelenggaraan UN;

8) menetapkan jadwal pelaksanaan UN;

9) menyiapkan kisi-kisi soal UN berdasarkan standar kompetensi lulusan (SKL);

10) mendistribusikan kisi-kisi soal UN ke provinsi;merakit dan menjamin mutu soal;

11) menyiapkan master naskah soal;

12) menetapkan persyaratan teknis perusahaan percetakan dan pencetakan naskah soal, serta

pemantauan pelaksanaan pencetakan;

13) memantau kesesuaian percetakan;

14) mendistribusikan master naskah soal;

15) menggandakan soal UN untuk sekolah Indonesia di luar negeri;

16)

melakukan supervisi proses pemindaian (scanning) lembar jawaban ujian nasional (LJUN);17) melakukan penskoran hasil UN;

18) menerbitkan dan mendistribusikan surat keputusan bentuk blanko ijazah ke provinsi;

19) mencetak dan mendistribusikan blanko surat keterangan hasil ujian nasional (SKHUN) ke

provinsi;

20) mendistribusikan hasil ujian ke provinsi;

21) mengkoordinasikan kegiatan pemantauan UN;

22) mengumpulkan dan menganalisis data hasil UN;

23) mengevaluasi pelaksanaan UN;

24) membuat laporan pelaksanaan dan hasil UN kepada Menteri Pendidikan Nasional.

2. Penyelenggara Tingkat Provinsi

a.

Gubernur menetapkan Penyelenggara UN Tingkat Provinsi yang terdiri atas unsur-unsur:1) Dinas Pendidikan Provinsi;

2) Kantor Wilayah Kementerian Agama

3) Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan

4) Perguruan Tinggi Negeri

5) Instansi tingkat provinsi yang terkait dengan pendidikan keahlian.

b. Dalam penyelenggaraan UN untuk SMP, MTs, SMPLB, dan SMPLB Perguruan Tinggi

bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan penggandaan dan

pendistribusian bahan UN

c. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1) merencanakan penyelenggaraan UN di wilayahnya;

2) melakukan sosialisasi dan mendistribusikan Permendiknas UN dan POS UN ke

Kabupaten/Kota dan Gugus SLB di wilayahnya;3) mendata dan menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UN dengan prosedur

sebagai berikut:

(a) mendata sekolah/madrasah yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan

mengidentifikasi sekolah/madrasah berdasarkan jenjang akreditasi serta aspek-

aspek yang dipergunakan sebagai bahan penetapan sekolah/madrasah

penyelenggara UN;

(b) menetapkan sekolah/madrasah penyelenggara UN dan Sekolah Luar Biasa yang

menggabung, yang dituangkan dalam surat keputusan dan mengirimkannya ke

sekolahluar biasa penyelenggara UN;

4) menetapkan Daftar Nominasi Tetap (DNT);

5) mencetak LJUN berdasarkan format dari Penyelenggara UN Tingkat Pusat dan

mendistribusikannya ke Penyelenggara UN Tingkat Kabupaten/Kota;


7/24

7

6) menggandakan dan mendistribusikan bahan UN yang mencakup naskah soal, LJUN,

daftar hadir, dan berita acara ke satuan pendidikan penyelenggara melalui

Penyelenggara UN Tingkat Gugus dan tempat lain yang ditetapkan sebagai

penyelenggara UN;

7) menjaga kerahasiaan bahan UN;

8) menjaga keamanan penyelenggaraan UN;

9)

mengelola database peserta UN oleh Dinas Pendidikan Provinsi;

10) menetapkan tim pengolah hasil UN dengan tugas sebagai berikut:

(a) melakukan Pemeriksaan LJUN dengan menggunakan cara/ software yang

ditentukan oleh Penyelenggara UN Tingkat Pusat dan atau sesuai kebutuhan;

(b) mengirim hasil Pemeriksaan LJUN ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat;

11) mengolah nilai akhir UN SMPLB sesuai waktu yang dijadwalkan ;

12) mendistribusikan nilai akhir UN ke satuan pendidikan melalui Dinas Pendidikan

Gugus SLB;

13) mencetak daftar kolektif hasil ujian nasional (DKHUN) persekolah yang

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;

14) pendampingan ujian nasional yang dilaksanakan satuan pendidikan persekolah untuk

sekolah penyelenggara layanan pendididkan inklusif madrasah melalui DinasPendidikan Kabupaten/Kota dan atau Gugus untuk SLB;

15) mengisi SKHUN untuk setiap peserta UN;

16) mendistribusikan SKHUN ke Gugus;

17) mengevaluasi penyelenggaraan UN di wilayahnya;

18) menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada semua proses di

atas;

19) membuat laporan pelaksanaan UN Tingkat Provinsi untuk disampaikan kepada

Penyelenggara UN Tingkat Pusat yang berisi tentang persiapan,pelaksanaan, dan

evaluasi UN dan dilengkapi dengan:

(a) surat keputusan Penyelenggara UN Tingkat Provinsi;

(b) data peserta UN;

(c)

data sekolah/madrasah penyelenggara UN;(d) laporan kelulusan satuan pendidikan.

3.

Penyelenggara Tingkat Gugus

Penyelenggara tingkat Gugus ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Tugas dan

tanggung jawab Penyelenggara Tingkat Gugus meliputi :

a. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan mensosialisasikan pelaksanaan ujian yang jujur di

wilayah kerja gugus;

b. Mendata dan menetapkan sekolah penyelenggara ujian dan sekolah/ madrasah yang

menggabung sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan;

c. Mendata dan menetapkan calon peserta ujian;

d. Mendistribusikan Permen, SKL, dan POS UN/US ke sekolah penyelenggara ujian;

e.

Merencanakan dan menyusun daftar pengawas ujian di tingkat gugus;

f. Mengirimkan LJUN ke Penyelenggara Tingkat Provinsi;

g. Melakukan pemeriksaan lembar jawaban US sesuai ketentuan dari panitia Tingkat Provinsi;

h. Menerima DKHUN dan SKHUN dari Penyelenggara Tingkat Propinsi dan mengirimkannya ke

sekolah penyelenggara ujian;

i. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian di sekolah;

j. Merencanakan penyelenggaraan ujian di gugus dan sekolah;

k. Menerima Permen, SKL dan POS UN/US serta melakukan sosialisasi kepada sekolah;

l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan ujian kepada sekolah, siswa dan orang tua;

m. Mengambil bahan UN di tempat yang sudah ditetapkan oleh Penyelenggara Tingkat Provinsi;

n. Memeriksa dan memastikan amplop naskah UN dalam keadaan tertutup;

o.

Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan ujian;p. Melaksanakan ujian sesuai dengan tata tertib;

q. Menjaga keamanan pelaksanaan ujian di sekolah ;


8/24

8

r. Memeriksa dan memastikan amplop LJUN dalam keadaan tertutup dengan disegel/dilem dan

telah ditandatangani oleh pengawas ruang UN, serta dibubuhi stempel sekolah penyelenggara

UN;

s. Menerbitkan, menandatangani dan membagikan SKHUN kepada peserta ujian;

t. Menerbitkan, menandatangani dan membagikan ijazah kepada peserta didik yang dinyatakan

lulus dari satuan pendidikan;

u.

Menyampaikan laporan penyelenggaraan ujian kepada penyelenggara tingkat gugus melalui

kecamatan.

v. Membuat laporan pelaksanaan ujian Gugus SLB dan menyampaikannya ke Penyelenggara

Tingkat Provinsi

4. Penyelenggara Tingkat Sekolah

Penyelenggara tingkat sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, yang

terdiri dari unsur-unsur kepala sekolah dan guru-guru dari sekolah pelaksana dan sekolah lain yang

bergabung. Tugas dan tanggung jawab penyelenggara tingkat sekolah meliputi penyelenggaran

Ujian Nasional (UN) dan Ujian Sekolah (US), sebagai berikut:

a. Penyelenggaraan Ujian Nasional 1) Merencanakan penyelenggaraan ujian di sekolah;

2) Menerima SKL dan melakukan sosialisasi kepada guru dan peserta ujian;

3) Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan ujian kepada siswa dan orang tua;

4) Melakukan latihan pengisian Lembar Jawaban UN kepada calon peserta ujian;

5) Mengambil bahan UN di tempat yang sudah ditetapkan oleh penyelenggara tingkat Gugus;

6) Memeriksa dan memastikan amplop naskah UN dalam keadaan tertutup;

7) Menjaga kerahasiaan dan keamanan bahan UN;

8) Melaksanakan ujian sesuai dengan tata tertib;

9) Menjaga keamanan penyelenggaraan ujian;

10) Memeriksa dan memastikan amplop LJUN dalam keadaan tertutup dengan disegel dan telah

ditandatangani oleh pengawas ruang UN, serta dibubuhi stempel sekolah penyelenggara UN;

11)

Mengumpulkan bahan UN serta mengirimkannya ke penyelenggara tingkat gugus;12) Menerima DKHUN dari Penyelenggara Gugus;

13) Menerbitkan, menandatangani dan membagikan SKHUN kepada peserta ujian;

14) Menyampaikan laporan penyelenggaraan ujian kepada penyelenggara tingkat gugus.

b. Penyelenggaraan Ujian Sekolah

Berkenaan dengan pelaksanaan Ujian Sekolah (US) Pelaksana Tingkat Sekolah yang memenuhi

syarat memiliki tugas dan tanggung jawab :

1) Menyusun perangkat soal US (Teori dan Kinerja) meliputi SKL, Kisi-kisi dan naskah soal

ternasuk kunci jawaban serta pedoman penilaiannya, berdasarkan standar kompetensi lulusan

yang telah ditetapkan yang disesuaikan dengan kondisi peserta didik;

2)

Menggandakan naskah soal dan perangkat lain yang diperlukan seperti lembar jawaban, daftarhadir dan berita acara;

3) Melaksanakan pengawasan US di Sekolah;

4) Memeriksa hasil pekerjaan peserta US berdasarkan pedoman penilaian dan membuat Daftar

Nilai Hasil Ujian Sekolah .

5) Mengolah nilai akhir Ujian Sekolah dan Ujian Nasinal untuk menentukan kelulusan sesuai

Permendikbud Nomor 144 tahun 2014;

6) Menerima dan mengisi ijazah peserta UN/US serta mendistribusikannya kepada yang berhak

sesuai jadwal.

7) Menyampaikan laporan pelaksanaan ujian sekolah ke panitia tingkat provinsi melalui panitia

tingkat Gugus.


9/24

9

5. BAHAN UJIAN

a. Mata Pelajaran yang Diujikan

Mata pelajaran yang diujikan meliputi seluruh mata pelajaran yang diajarkan sampai dengan kelas

IX untuk SMPLB, sesuai dengan kurikulum yang dilaksanakan di sekolah. Ujian dilaksanakan

secara tertulis dan/atau kinerja sesuai dengan karakteristik mata pelajaran yang diujikan.

Mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN) untuk SMPLB adalah Bahasa Indonesia,

Matematika, Bahasa Inggris dan Ilmu Pengatahuan Alam (IPA) dalam bentuk ujian tertulis.

Sedangkan Mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN). Seluruh mata pelajaran

diujikan dalam Ujian Sekolah (US), termasuk yang dujian-nasionalkan dan ujian kinerja pada mata

pelajaran Bahasa Indonesia Bahasa Inggris dan IPA. Jenis penilaian untuk masing-masing mata

pelajaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Daftar Mata Pelajaran UN/US SMPLB

Tahun Pelajaran 2014/2015

1. SMPLB A, B, D, E

1. RUANG LINGKUPBENTUK SOAL

ALOKASI

WAKTU***PG Jawabansingkat

Kinerja**

Jumlahsoal

Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 40 5 10 55 120 MENIT

2. Pendidikan

Kewargaannegaraan

40 5 - 45 120 MENIT

3. Bahasa Indonesia (UN & US) 50 - - 50 120 MENIT

4. Matematika (UN & US) 40 - 40 120 MENIT

5. I P A (UN & US) 40 - - 40 120 MENIT

6. I P S 35 5 - 40 120 MENIT

7. Bahasa Inggris (UN & US) 50 - - 50 120 MENIT

8. Seni Budaya 30 5 15 50 120 MENIT9. Pendidikan Jasmani dan Olah

Raga dan Kesehatan30 5 15 50 120 MENIT

10. Keterampilan Vokasional

(sesuai dg KTSP)

a. ................

b. ...................

c. ........................

- -

15 15 120 MENIT

Muatan Lokal

1. Wajib

a. Bahasa dan Sastra Sunda 35 5 10 50 120 MENIT

b. Pendidikan Lingkugan

Hidup

35 5 10 50 120 MENIT

2. Pilihan - - - - 120 MENIT

a. ………… 35 5 5 45 120 MENIT

Catatan :

* Pada PG Terdiri dari 5 Pilihan

**Ujian Kinerja waktunya terpisah

*** Alokasi waktu di sini hanya untuk teori, kecuali vokasional hanya untuk kinerja


10/24

10

3. SMPLB C,C1, D1, dan lainnya

NO. RUANG LINGKUP

BENTUK SOALALOKASI

WAKTUPGIsian

SingkatKinerja

Jumlah

Soal

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 10 10 10+ 120 MENIT

2. Pendidikan Kewargaannegaraan 10 - 10 120 MENIT

3. Bahasa Indonesia 10 10 10+ 120 MENIT

4. Matematika 10 - 10 120 MENIT

5. I P A 10 - 10 120 MENIT

6. I P S 10 - 10 120 MENIT

7. Seni Budaya - 10 10+ 120 MENIT

8. Pendidikan Jasmani dan Olah Raga dan

Kesehatan

- 10 10 120 MENIT

9. Bahasa Inggris 10 10 10+ 120 MENIT10. Keterampilan Vokasional (jumlah

mata pelajaran yang diujikan sesuai

kurikulum SMPLB masing-masing)

- 10 10 120 MENIT

B. Muatan Lokal

1. Wajib

a. Bahasa dan Sastra Sunda 10 5 10+ 120 MENIT

b. Pendidikan Lingkugan Hidup 5 5+ 120 MENIT

2. Pilihan …..

b. Penilaian Mata Pelajaran Muatan LokalPenilaian mata pelajaran muatan lokal pilihan dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas sekolah

ditentukan oleh sekolah masing-masing. Penilaian dapat dilakukan melalui ujian kinerja dan/atau

tertulis, atau melalui penilaian akhir dengan mempertimbangkan hasil-hasil penilaian oleh pendidik

sesuai karakteristik mata pelajaran yang bersangkutan.

c. Penilaian Program KhususPenilaian mata program khusus dan mata pelajaran yang menjadi ciri khas sekolah ditentukan oleh

sekolah masing-masing. Penilaian dapat dilakukan melalui ujian kinerja dan/atau tertulis, atau

melalui penilaian akhir dengan mempertimbangkan hasil-hasil penilaian oleh pendidik sesuai

karakteristik program khusus yang bersangkutan.

d.

Penyiapan Bahan Ujian Nasional (UN)

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)

Standar Kompetensi Lulusan Ujian Nasional Tahun 2014/2015 ditetapkan oleh Menteri

Pendidikan Nasional dan dimuat dalam lampiran Permendikbud

2. Penyusunan Naskah Soal

Penyusunan naskah soal UN dilakukan oleh penyelenggara tingkat pusat. Naskah soal setiap

mata pelajaran dibuat dalam beberapa paket, dengan jumlah butir soal dan alokasi waktu sebagai

berikut:


11/24

11

Jumlah Butir Soal dan Alokasi Waktu

UN SMPLB Tahun Pelajaran 2014/2015

No. Mata Pelajaran Jumlah Butir Soal Alokasi Waktu

1. Bahasa Indonesia 50 120 menit

2. Matematika 40 120 menit

3. Bahasa Inggris 50 120 menit

4. Ilmu Pengetahuan Alam 40 120 menit

Naskah soal Ujian Nasional dibuat dalam bentuk master copy, yang dikirimkan langsung dan

diserahterimakan oleh Penyelenggara Pusat kepada Penyelenggara Provinsi, untuk digandakan oleh

Penyelenggara Provinsi.

3.

Penggandaan dan Pendistribusian Bahan UN

a) Penyelenggara Provinsi menetapkan perusahaan percetakan yang ditugaskan untuk

menggandakan bahan UN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b) Perusahaan percetakan menggandakan bahan UN sesuai jumlah dan spesifikasi yang ditentukan

oleh Penyelenggara Provinsi.

c) Ruang lingkup pekerjaan pencetakan bahan UN mencakup:

1) pencetakan bahan UN yang terdiri naskah soal, lembar jawaban, daftar hadir dan berita

acara pelaksanaan UN;

2) pencetakan amplop naskah soal dan amplop LJUN;

3) pengamplopan bahan UN;

4) pengepakan dan pengiriman bahan UN dan LJUN ke Penyelenggara UN Gugus.

d) Hasil cetakan dimasukkan ke dalam amplop dengan prosedur sebagai berikut:

1) Amplop naskah soal terdiri dari amplop besar (AB) berisi 10 naskah soal dan amplop kecil

(AK) berisi 6 naskah soal;

a) setiap AB berisi 5 naskah soal Paket A dengan sampul/kertas warna biru muda dan 5

naskah soal Paket B dengan sampul/kertas warna putih;b) setiap AK berisi 3 naskah soal Paket A dengan sampul/kertas warna biru muda dan 3

naskah soal Paket B dengan sampul/kertas warna putih.

2) Amplop lembar jawaban teridiri dari amplop besar (AB) berisi 10 LJUN dan amplop kecil

(AK) berisi 6 LJUN. Selain berisi LJUN, setiap amplop baik AB maupun AK diisi pula

dengan blanko daftar hadir dan berita acara pelaksanaan UN masing-masing sebanyak 3

lembar;

3) Amplop naskah soal dan amplop LJUN cadangan dikemas dalam amplop kecil (AK).

Jumlah amplop cadangan disiapkan dengan perhitungan setiap SMPLB penyelenggara yang

mempunyai kurang dari 10 ruang UN diberi 1 AK cadangan, sedangan yang memiliki 10

ruang UN atau lebih diberi 2 AK.

4) Amplop naskah soal dan amplop LJUN ditutup rapat/dilem kemudian dimasukkan ke dalam

dus dan dipak.

5) Pengamplopan dan pengepakan bahan UN Utama dan UN Susulan dibuat secara terpisah

dan masing-masing diberi kode tersendiri.

e) Perusahaan percetakan bersama dengan Penyelenggara UN Tingkat Provinsi, disaksikan oleh

aparat keamanan dan TPI Tingkat Provinsi segera melakukan pemusnahan bahan UN yang tidak

diperlukan atau rusak disertai dengan berita acara pemusnahan;

f) Perusahaan percetakan menyimpan film/plate cetak yang telah digunakan di tempat yang aman,

kemudian bersama Penyelenggara UN Tingkat Provinsi memusnahkan film/plate tersebut

sebulan setelah pelaksanaan UN dengan berita acara pemusnahan;

g) Naskah bahan UN yang telah dicetak dan dipak sesuai kebutuhan disimpan dalam gudang yang

aman dan dijaga aparat keamanan selama bahan tersebut belum dikirimkan ke panitia UN

Tingkat gugus ;h)

Bahan UN didistribusikan oleh perusahaan percetakan ke panitia gugus secara serentak pada H-

2 atau H-1, di titik bongkar yang ditentukan oleh panitia gugus .


12/24

12

i) Panitia Gugus menerima, memeriksa dan menghitung jumlah naskah soal yang diterima, serta

menandatangani berita acara serah terima.

j) Panitia Gugus mendistribusikan naskah soal UN ke sekolah penyelengara setiap hari, sesuai

dengan jadwal UN dengan disertai berita acara serah terima.

k) Pengamanan naskah UN :

1) Selama naskah soal belum dipergunakan/didistribusikan harus disimpan dalam ruangan

yang aman, terkunci dan dijaga oleh petugas piket.

2) Kegiatan pengamanan dilakukan melalui koordinasi dengan aparat keamanan setempat.

e. Penyiapan Bahan Ujian Sekolah (US)1.

Penyusunan Spesifikasi Soal/Kisi-kisi

Spesifikasi soal atau kisi-kisi Ujian Sekolah disusun oleh masing-masing sekolah/ madrasah sesuai

dengan kurikulum yang berlaku di sekolah yang bersangkutan.

Spesifikasi soal ujian Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), mengacu pada SKL mata

pelajaran yang tertuang dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi

Lulusan bagi SLB A,B.D. dan E sementara SKL bagi Peserta Didik Tunagrahita sedang dan

ringan, Tunadaksa berat, Tunaganda, Autis dsb mengacu pada SKL yang dibuat oleh

sekolah/Satuan Pendidikan.Standar Kompetensi Lulusan dan spesifikasi soal untuk mata pelajaran Muatan Lokal atau mata

pelajaran lain yang merupakan ciri khas sekolah, dirumuskan oleh sekolah yang bersangkutan,

sedangkan bagi peserta didik Tunanetra, Tunarungu-wicara, Tunadaksa ringan, dan Tunasosial

mengacu pada SKL yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

2.

Jumlah Soal dan Alokasi Waktu

Jumlah soal dan alokasi waku ujian sekolah diatur oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan

sekolah penyelenggara ujian dapat menyesuaikannya dengan kondisi peserta didik. Jumlah dan

bentuk penilaian dapat dilihat pada butir penjelasan mata pelajaran yang diujikan (hal.8 s.d. 11

juklak ini)

3.

Penyusunan Naskah Soala) Penyusunan naskah soal dan perangkatnya dilakukan oleh tim penyusun dari sekolah

penyelenggara atau kelompok sekolah, berdasarkan kurikulum yang digunakan.

b) Tim Penyusun perangkat naskah soal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Memahami kondisi peserta didik pada kelas yang akan diuji

2) menguasai materi pelajaran yang akan diujikan;

3) mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam penyusunan naskah soal, diutamakan bagi

guru yang sudah dilatih di bidang penilaian pendidikan;

4) memiliki sikap dan perilaku jujur, bertanggung jawab, teliti, tekun, dan dapat memegang

teguh kerahasiaan.

c) Penyiapan bahan ujian sekolah meliputi : (1) penyusunan kisi-kisi, (2) penyiapan naskah soal

ujian (penulisan, penelaahan, dan perakitan soal, (3) penyiapan master copy, dan (4)

penggandaan bahan ujian.d) Perangkat naskah soal terdiri dari : (1) naskah soal, (2) kunci jawaban, (3) lembar jawaban, (4)

pedoman penilaian, dan (5) blanko daftar nilai, daftar hadir dan berita acara.

e) Naskah soal yang disiapkan meliputi naskah soal untuk ujian utama dan ujian susulan.

f) Naskah soal diketik dengan tipe huruf Times New Roman ukuran font 12 (standar)

4.

Penggandaan Naskah Soal

a. Naskah soal digandakan dengan ukuran kertas A4 dan jenis kertas HVO/HVS 70 gram atau CD

48,8, atau dalam tulisan Braille dengan HVS 200 gram.

b. Naskah soal dimasukkan ke dalam sampul/amplop yang telah disiapkan dengan ketentuan:

1) Sampul/amplop soal dibuat dari kertas sampul yang tidak mudah rusak/robek dengan

ukuran yang mencukupi untuk diisi oleh 10 eksemplar soal.

2)

Pada sampul soal diberi label :

Mata Pelajaran


13/24

13

Hari/tanggal pelaksanaan ujian sekolah (sesuai Jadwal)

Jam ke

Waktu yang disediakan

Nomor Ruang

Isi : ………. Exp. Naskah soal

………. Lembar Jawaban

2 (dua) lembar Berita Acara Penyelenggaraan

2 (dua) lembar Daftar Hadir

2 (dua) lembar Daftar Nilai

3) Jumlah lembar soal dan lembar jawaban per mata pelajaran yang dimasukkan ke dalam

sampul disesuaikan dengan jumlah peserta setiap ruang.

Sampul Besar berisi 9 exp. lembar soal dan 9 lembar jawaban

Sampul Kecil berisi 6 exp. lembar soal dan 6 lembar jawaban

Pada ujian sekolah jumlah setiap sampul adalah jumlah peserta ujian plus 1 exp lembar

soal maupun jawaban.

4) Lembar soal kinerja dan petunjuk penilaiannnya dimasukkan pada sampul tersendiri sesuai

keperluan.

5)

Kunci jawaban dimasukkan kedalam sampul terpisah, disimpan oleh Kepala Sekolah dandiserahkan kepada tim pemeriksa pada saat pemeriksaan.

6) Penyampulan untuk ujian susulan dibuat terpisah.

7) Naskah soal disimpan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan.

6. PELAKSANAAN UJIAN

a. Waktu Pelaksanaan Ujian

1. Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMPLBa) Ujian Nasional (UN) untuk satuan pendidikan SMPLB ditetapkan berdasarkan Peraturan

Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor: …../P/BSNP/…./…..

b) Pelaksanaan Ujian Sekolah Tulis Utama mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan

Bahasa Inggris SMPLB C,C1,D1 dll dilaksanakan bersamaan dengan UN untuk SMPLB

A,B,D, E.c) Ujian Sekolah Tulis dilaksanakan sebelum Ujian Nasional. Jadwal secara rinci diatur oleh

masing-masing sekolah penyelenggara. Namun demikian sebagai acuan, dapat digunakan

jadwal sebagai berikut:

Ujian Nasional dan Ujian Sekolah SMPLB

NO. HARI DAN TANGGAL WAKTUMATA

PELAJARAN

1. US Tulis Utama : Senin, 20 April 201507.30 – 09.30 Pendidikan Agama

10.00 – 12.00 PKewarganegaraan

2. US Tulis utama : Selasa, 21 April 201507.30 – 09.30 Bhs Indonesia*

10.00 – 12.00 IPA

3. US Tulis Utama : Rabu, 22 April 201507.30 – 09.30 IPS

10.00 – 12.00 Bahasa Sunda

4. US Tulis Utama : Kamis, 23 April 201507.30 – 09.30 Matematika*

10.00 – 12.00 Penjaskesor

5. US Tulis Utama : Jum’at, 24 April 201507.30 – 09.30 Bhs Inggris*

10.00 – 12.00 Seni Budaya

6. US Tulis Utama : Sabtu, 25 April 2015

07.30 – 09.30 TIK

10.00 – 12.00Pendidikan

Lingkungan Hidup

7. US Tulis Susulan : Senin 27 April s.d

Sabtu 2 Mei 2015Idem Sesuai MP


14/24

14

NO. HARI DAN TANGGAL WAKTUMATA

PELAJARAN

8. US Kinerja Utama :

Senin, 13 April 2015

07.30 – 09.30 Vokasional


9. US Kinerja Susulan :

Selasa, 14 April 2015



10.US Kinerja Utama selanjutnya sesuai

mata pelajaran di SLB masing-masing

11.

UN

Senin, 4 Mei 201507.30 – 09.30 Bahasa Indonesia

UN Susulan

Senin, 11 Mei 2015

12.

UN

Selasa, 5 Mei 201507.30 – 09.30 Matematika

UN Susulan

Selasa, 12 Mei 2015

13. UNRabu, 6 Mei 2015

07.30 – 09.30 Bahasa InggrisUN Susulan

Rabu, 13 Mei 2015

14.

UN

Kamis, 7 Mei 2015

07.30 – 09.30Ilmu Pengetahuan

AlamUN Susulan

Kamis, 14 Mei 2015

*Untuk SMPLB A,B,C, dan D, MP yg diujiannasionalkan dilaksanakan pada US juga

d) Ujian Kinerja non mata pelajaran vokasional dilaksanakan antara tanggal 16 s.d. 18 April 2015

dengan jadwal dibuat oleh sekolah penyelenggara.

e)

Ujian Sekolah Susulan dilaksanakan seminggu setelah US Utama dengan jadwal Mata Pelajaransesuai Ujian Sekolah Utama.

2. Ruang Pelaksanaan UjianSekolah pelaksana ujian menyiapkan ruang pelaksanaan UN/US dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Menggunakan ruang kelas yang bersih, aman dan memadai.

b) Setiap ruang ditempati paling banyak 8 orang peserta, dan 2 pengawas.

c) Setiap meja diberi nomor peserta ujian.

d) Setiap ruang ujian disediakan denah tempat duduk peserta ujian.

e) Gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi ujian agar dikeluarkan dari ruang ujian.

f) Tempat duduk peserta UN diatur sebagai berikut:

1) satu bangku untuk satu orang peserta ujian

2)

jarak antara meja yang satu dengan yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak

antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter.

3) Penempatan peserta ujian disesuaikan dengan urutan nomor peserta, seperti pada contoh

denah ruang ujian di bawah ini.

Gambar : Contoh denah ruang ujian


15/24

15

b.

Sistem Pengawasan UjianTiap satu satuan pendidikan penyelenggara UN diawasi oleh pengawas ruang ujian dan seorang

pengawas satuan pendidikan yang berasal dari perguruan tinggi dengan kewenangan:

Mengawasi pelaksanaan UN di satuan pendidikan

Memiliki wewenang memasuki ruang ujian apabila disinyalir terjadi penyimpangan pelaksanaan

POS UN

1. Pengawasan Ujian Nasional

a) Penyelenggara UN Tingkat Gugus menetapkan Pengawas Ruang UN di tingkat sekolah atas

usul dari sekolah penyelenggara;

b) Pengawas UN harus menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengawas Ruang

UN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus hadir 30 menit sebelum ujian dimulai

di lokasi sekolah Penyelenggara UN;

c)

Pengawas Ruang UN tidak diperkenankan untuk membawa alat komunikasi elektronik;d) Tim Pengawas Ruang UN terdiri dari unsur guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin,

jujur, bertanggung-jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan;

e) Guru mata pelajaran yang diujikan tidak diperbolehkan berada di lingkungan sekolah saat

pelaksanaan UN berlangsung untuk mata pelajaran yang diajarkan;

f) penempatan Pengawas Ruang UN dilakukan oleh Penyelenggara UN Tingkat Gugus dengan

prinsip sistem silang murni

• antar sekolah dengan madrasah;

• antar sekolah dan antar madrasah apabila tidak dimungkinkan;

g) Setiap ruangan diawasi oleh dua orang Pengawas Ruang UN;

h) Prosedur pengawasan UN dan Tata Tertib Pengawas Ruang UN:

(1) Pengawas Ruang UN menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Penyelenggara

UN;

(2) Pengawas Ruang UN menerima bahan UN yang berupa Amplop Naskah Soal UN,

Naskah Soal UN, LJUN, dan Amplop LJUN;

(3) Pengawas Ruang UN masuk ke dalam ruang UN 20 menit sebelum waktu

pelaksanaan UN dan memeriksa kesiapan ruang UN;

(4) Pengawas Ruang UN mempersilakan peserta UN untuk memasuki ruang UN dan

menempati tempat duduk sesuai nomor yang telah ditentukan;

(5) Pengawas Ruang UN memeriksa setiap peserta UN untuk tidak membawa tas, buku

atau catatan lain, alat komunikasi elektronik, kalkulator dan sebagainya ke dalam

ruang UN kecuali alat tulis yang akan dipergunakan;

(6) Pengawas Ruang UN membacakan Tata Tertib;

(7)

Pengawas Ruang UN membagikan LJUN kepada peserta, dan memandu sertamemeriksa pengisian identitas peserta UN (nomor ujian, nama, tanggal lahir, dan

tanda tangan); kode mata pelajaran dan kode paket naskah soal UN sebelum waktu

84

51

62

73

Pengawas


16/24

16

UN dimulai. Pengawas UN mengingatkan peserta UN agar terlebih dahulu membaca

petunjuk cara menjawab soal dan cara mengisi LJUN;

(8) Pengawas Ruang UN mengedarkan Daftar Hadir serta mengecek kesesuaian dengan

kartu/tanda peserta sebelum UN dimulai;

(9) Setelah seluruh peserta UN selesai mengisi identitas, Pengawas Ruang UN membuka

Amplop Soal, memeriksa kelengkapan bahan ujian, dan meyakinkan bahwa amplop

tersebut dalam keadaan baik dan tertutup rapat (segel), disaksikan oleh peserta UN;

(10) Pengawas Ruang UN setiap hari membagikan Naskah Soal Ujian, sesuai dengan kode

paket soal;

(11) Pengawas meminta peserta UN untuk menuliskan kode paket soal pada LJUN sesuai

dengan naskah soal yang diterima;

(12) Naskah soal UN diletakkan di atas meja peserta UN dalam posisi tertutup (terbalik);

peserta UN tidak diperkenankan untuk menyentuhnya sampai tanda waktu UN

dimulai;

(13) Kelebihan naskah soal yang tidak terpakai dimasukkan ke dalam amplop naskah soal

dan tetap disimpan di ruang UN;

(14) Setelah tanda waktu mengerjakan soal dimulai, Pengawas Ruang UN mempersilahkan

peserta UN untuk mengecek kelangkapan naskah soal sebelum mulai mengerjakan;(15) Apabila ditemukan ada naskah soal yang cacat atau rusak, Pengawas Ruang UN wajib

menggantinya;

(16) Selama UN berlangsung, Pengawas Ruang UN wajib menjaga ketertiban dan

ketenangan suasana ruang ujian, memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang

melakukan kecurangan, serta melarang orang lain yang tidak berkepentingan

memasuki ruang UN;

(17) Pengawas Ruang UN dilarang memberi bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta

berkaitan dengan jawaban soal UN yang diujikan;

(18) Lima menit sebelum waktu UN selesai, Pengawas Ruang UN memberi peringatan

kepada peserta UN bahwa waktu tinggal lima menit;

(19) Setelah waktu UN usai, Pengawas Ruang UN mempersilakan peserta untuk berhenti

mengerjakan soal. Peserta UN dipersilakan meninggalkan ruang ujian setelahpengawas menghitung jumlah LJUN sama dengan jumlah peserta UN;

(20) Pengawas Ruang UN mengumpulkan dan mengecek kelengkapan LJUN dan lembar

soal UN setelah tanda batas waktu mengerjakan soal selesai;

(21) Pengawas Ruang UN mengumpulkan LJUN sesuai dengan paket soal dan diurutkan

dari nomor peserta terkecil;

(22) Pengawas Ruang UN memasukkan seluruh berkas LJUN dan Daftar Hadir ke dalam

amplop, ditutup, dilak/segel dan ditandatangani oleh Pengawas Ruang UN di dalam

ruang ujian;

(23) Pengawas Ruang UN menyerahkan LJUN dan Naskah Soal UN (termasuk yang tidak

terpakai) kepada sekolah penyelenggara disertai dengan Berita Acara pelaksanaan

UN disaksikan oleh TPI Tingkat sekolah;

2.

Pengawasan Ujian Sekolah

a) Pengawas US adalah unsur guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur,

bertanggung jawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan.

b) Pengawasan dilakukan dengan sistem silang antar guru mata pelajaran/kelas.

c) Setiap ruang diawasi oleh dua orang pengawas ujian.

d) Pada ujian tulis, guru mata pelajaran/kelas tidak diperbolehkan mengawasi pelaksanaan

ujian mata pelajaran yang diajarkannya.

e) Prosedur pengawasan dan tata tertib pengawas US pada dasarnya sama dengan prosedur

pengawasan dan tata tertib pengawas UN.


17/24

17

c. Tata Tertib Peserta Ujian1. Peserta ujian memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit

sebelum ujian dimulai.

2. Peserta ujian yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin

dari ketua Pelaksana Ujian Tingkat Sekolah, tanpa diberi perpanjangan waktu.

3. Peserta ujian dilarang membawa alat komunikasi elektronik, kalkulator, tas, buku, dan catatan

dalam bentuk apapun ke dalam ruang ujian.

4. Peserta ujian membawa alat tulis-menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan bolpoin

berwarna hitam/biru dan kartu tanda peserta ujian.

5. Peserta ujian mengisi Daftar Hadir sebelum ujian dimulai.

6. Peserta ujian mulai mengerjakan soal setelah tanda waktu mulai ujian dibunyikan.

7. Peserta ujian mengisi identitas pada lembar jawaban secara lengkap dan benar serta

mencantumkan nomor kode soal UN sesuai dengan kode soal UN yang dikerjakannya.

8. Peserta ujian yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada Lembar Jawaban dapat

bertanya kepada Pengawas Ruang ujian dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.

9. Selama ujian berlangsung peserta ujian hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan

Pengawasan dari Pengawas Ruang ujian, dan tidak melakukannya berulang kali.

10.

Peserta ujian yang memperoleh Naskah Soal yang cacat atau rusak wajib memberitahukankepada pengawas ruang ujian. Sambil menunggu penggantian naskah soal, peserta tetap

mengerjakan soal yang diterima sebelumnya.

11. Peserta ujian yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai

tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/ mengikuti ujian pada mata

pelajaran yang terkait.

12. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu ujian berakhir tidak

diperbolehkan meninggalkan ruangan.

13. Peserta ujian berhenti mengerjakan soal setelah tanda berakhirnya waktu ujian berbunyi.

14. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang:

a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;

b. bekerjasama dengan peserta lain;

c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;

e. membawa naskah soal ujian dan lembar jawaban keluar dari ruang ujian;

f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain.

15. Setelah tanda batas waktu dibunyikan dan pengawas telah selesai mengumpulkan serta

menghitung bahwa jumlah lembar jawaban sama dengan jumlah peserta ujian, semua peserta

ujian dapat meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang.

II. PEMERIKSAAN HASIL UJIAN

A. Pemeriksaan/Penilaian Hasil Ujian Nasional

1.

Pengumpulan Hasil UN

a. Kepala sekolah penyelenggara mengumpulkan amplop LJUN yang telah disegel oleh

Pengawas Ruang UN dan memasukkannya ke dalam amplop besar yang disaksikan oleh

TPI Tingkat sekolah.

b. Kepala sekolah penyelenggara mengirimkan LJUN ke Penyelenggara UN Tingkat Gugus,

disertai dengan Berita Acara Serah Terima.

c. Penyelenggara UN Tingkat Gugus mengirimkan LJUN ke Tim Pengolah Hasil UN Tingkat

Provinsi, disertai dengan Berita Acara Serah Terima yang disaksikan oleh TPI Tingkat

Provinsi.

d. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi memeriksa kesesuaian berkas LJUN dengan peserta

UN dari setiap sekolah penyelenggara UN.

e.

Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mengelompokkan LJUN per mata pelajaran per

sekolah penyelenggara UN per Gugus.


18/24

18

2.

Pengolahan Hasil UN

a. BSNP bersama Puspendik dan Penyelenggara Tingkat Provinsi mengembangkan sistem dan

perangkat lunak (software) untuk pendataan calon peserta, pemindaian (scanning) LJUN,

analisis, dan pelaporan hasil Ujian.

b. Perguruan Tinggi dan Dinas Pendidikan Provinsi memindai SMPLB serta mengirimkan

hasilnya ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat;

c.

Perguruan tinggi dan Dinas Pendidikan Provinsi melakukan validasi hasil pemindaian seluruh

mata pelajaran setiap peserta UN;

d. Pengiriman hasil pemindaian ke Penyelenggara UN Tingkat Pusat paling lambat tanggal tanggal

11 Mei 2015 untuk SMP, MTs, SMPLB, dan SMPLB.

e. Penskoran dilakukan apabila seluruh hasil pemindaian telah terkumpul;

f. Hasil penskoran didistribusikan ke Penyelenggara UN Tingkat Provinsi disertai berita acara;

g. Penyelenggara UN Tingkat Provinsi mencetak DKHUN;

h. DKHUN dikirim ke sekolah/madrasah melalui Penyelenggara Tingkat Gugus disertai dengan

berita acara selambat-lambatnya tanggal 30 Mei 2015 untuk SMPLB sudah diterima

penyelenggara Ujian ;

i. Sekolah/madrasah berdasarkan DKHUN mengumumkan Hasil UN;

3. Pemeriksaan/Penilaian Hasil Ujian Sekolah (US)

a)

Pemeriksaan dan Penilaian

Hasil ujian tertulis dan kinerja diperiksa/dikoreksi dan dinilai oleh tim guru/tim guru, dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

(1) Pemeriksaan ujian tertulis dilakukan di sekolah penyelenggara ujian.

(2) Pemeriksaan hasil ujian tertulis dilakukan oleh dua orang korektor, kemudian rata-rata dari

keduanya dijadikan nilai akhir. Jika terjadi perbedaan nilai hasil pemeriksaan kedua

korektor > 2,00 (untuk rentang nilai 0 – 10) diperlukan korektor ketiga, dan nilai rata-rata

dari ketiganya dijadikan nilai akhir.

(3) Penilaian hasil ujian kinerja dilakukan oleh guru/tim guru mata pelajaran yang

bersangkutan.

(4)

Pelaksanaan penilaian hasil ujian dilakukan secara obyektif.

b) Daftar Nilai Ujian

(1) Daftar nilai hasil ujian diterbitkan oleh sekolah penyelenggara dan ditandatangani oleh

kepala sekolah penyelenggara.

(2) Daftar nilai hasil ujian diisi oleh sekolah penyelenggara berdasarkan hasil ujian setiap

peserta dalam bentuk angka dan huruf dengan rentang nila 0 – 10, dengan 2 (dua) desimal

di belakang koma.

VI. KELULUSAN DAN IJAZAH

A. Kelulusan Ujian Nasional SMPLB

1.

Peserta didik dinyatakan lulus US/M SMPLB, apabila pesertadidik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan

pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S /M 2. Nilai S/M sebagaimana dimaksud pada nomor 1 diperoleh dari:

a. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 1, 2,3, 4, dan 5 untuk SMP/MTs dan SMPLB dengan pembobotan 30%untuk nilai US/M dan 70% untuk nilai rata-rata rapor.

b. gabungan antara nilai US/M dan nilai rata-rata rapor semester 3,4, dan 5 d engan pembobotan 30% untuk nilai US/M dan 70%untuk nilai rata-rata rapor.

c. Nilai sekolah yang dikirimkan ke Pelaksana UN Tingkat Pusatharus diverifikasi oleh Pelaksana UN Tingkat Kabupaten/Kota dan

Tingkat Provinsi, dan tidak dapat diubah setelah diterima olehPelaksana UN Pusat.


19/24

19

3. Kelulusan peserta didik dari UN ditentukan berdasarkan NA.

4. Nilai Kompetensi Vokasional adalah:

a. gabungan antara nilai Ujian Praktik Vokasional dan nilai Ujian TeoriVokasional dengan pembobotan 70% untuk nilai Ujian PraktikVokasional dan 30% untuk nilai Ujian Teori Vokasional;

b. k riteria Kelulusan Kompetensi Keahlian Kejuruan adalah minimum 6,0; 5. NA sebagaimana dimaksud pada butir nomor 3 diperoleh darigabungan Nilai S/M dari mata pelajaran yang diujikan secara nasionaldengan Nilai UN, dengan pembobotan 40% untuk Nilai S/M dari matapelajaran yang diujikan secara nasional dan 60% untuk Nilai UN.

6. Pembulatan nilai gabungan nilai S/M dan nilai rapor dinyatakandalam bentuk dua desimal, apabila desimal ketiga ≥ 5 maka dibulatkan keatas.

7. Pembulatan nilai akhir dinyatakan dalam bentuk satu desimal,apabila desimal kedua ≥ 5 maka dibulatkan ke atas.

8. Peserta didik dinyatakan lulus UN apabila memiliki rata-rata NilaiAkhir (NA) dari seluruh mata pelajaran yang diujikan mencapai paling

rendah 5,5 (lima koma lima), dan NA setiap mata pelajaran palingrendah 4,0 (empat koma nol).

9. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan olehsatuan pendidikan melalui rapat dewan guru berdasarkan kriteriakelulusan.

B. Kelulusan Ujian SekolahPeserta didik dinyatakan lulus ujian sekolah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. memiliki rata-rata nilai minimal 6,00 baik untuk ujian tulis maupun ujian kinerja;

2. mencapai nilai batas lulus (KKM) untuk setiap mata pelajaran sesuai dengan yang ditentukan

oleh sekolah penyelenggara ujian.

C. Kelulusan dari Satuan PendidikanKelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditentukan oleh satuan pendidikan berdasarkan

rapat Dewan Guru dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:

1. menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

2. memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok

mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan

kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah

raga, dan kesehatan ;

3. lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

4. lulus Ujian Nasional

D. Pengumuman Kelulusan dari Satuan PendidikanPengumuman kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan untuk SMPLB 10 Juni 2015,

dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

F. Penerbitan Ijazah1. Peserta ujian yang dinyatakan lulus dari satuan pendidikan berhak memperoleh ijazah.

2. Blanko ijazah bersifat nasional dan disediakan oleh pemerintah.

3. Penyelenggara Gugus SLB menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dan Surat

Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) yang telah diisi oleh Penyelenggara Tingkat Provinsi.

4. Penyelenggara Gugus SLB/Kandepag mendistribusikan blangko ijazah ke sekolah penyelenggara

berdasarkan hasil Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. Sekolah penyelenggara ujian menerima

blangko ijazah dan memeriksa keabsahan serta jumlahnya dengan disertai berita acara serah

terima.5. Nilai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah dicantumkan dalam ijazah.


20/24

20

6. Sekolah yang tidak menjadi penyelenggara ujian, menyerahkan hasil penilaian oleh pendidik dari

satuan pendidikan yang bersangkutan kepada sekolah penyelenggara ujian.

7. Penerbitan ijazah diatur oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

VII. BIAYA PENYELENGGARAAN UJIANA. Komponen biaya untuk penyelenggaraan UN yang meliputi biaya penyelenggaraan di Tingkat

Provinsi, Gugus, dan Sekolah.

B. Biaya penyelenggara UN menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

C. Biaya penyelenggaraan UN di Tingkat Pusat mencakup komponen-komponen sebagai

berikut:

1. Penyiapan bahan ujian;

2. Sosialisasi UN ke daerah;

3. Penggandaan Master Copy bahan UN, serta pengirimannya ke provinsi;

4. Pemantauan kesiapan pelaksanaan UN;

5. Rapat koordinasi dan sosialisasi kebijakan UN;

6. Operasional penyelenggara UN;

7. Pemantauan pelaksanaan UN;

8.

Penskoran hasil UN;9. Analisis hasil UN, pelaporan, dan penyusunan rekomendasi;

10. Publikasi hasil UN;

11. Pencetakan blanko SKHUN;

12. Tim Pemantau Independen.

D. Biaya penyelenggaraan UN di Tingkat Provinsi mencakup komponen-komponen sebagai

berikut:

1. Pencetakan naskah soal dan pendistribusian ke gugus;

2. Pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon peserta UN ke Gugus;

3. Pengelolaan data peserta UN;

4. Penerbitan kartu peserta UN;

5. Penggandaan, penyampulan, pengepakan dan pendistribusian bahan UN ke Gugus;

6.

Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait di provinsi yangbersangkutan dalam rangka persiapan pelaksanaan UN;

7. Operasional penyelenggara UN;

8. Pemindaian LJUN;

9. Pencetakan dan pendistribusian DNHUN ke sekolah penyelenggara melalui Penyelenggara

UN Tingkat Gugus;

10. Pengisian dan pendistribusian SKHUN ke sekolah penyelenggara melalui Penyelenggara

UN Tingkat Gugus;

11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan UN;

12. Penyusunan dan pengiriman laporan UN;

13. Tim Pemantau Independen.

E. Biaya penyelenggaraan UN di Gugus mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

1.

Pengolahan data calon peserta dan sekolah penyelanggara ujian serta pengirimannya ke2. Penyelenggara Tingkat Provinsi;

3. Pengelolaan dan Pengamanan bahan ujian sebelum didistribusikan ke sekolah

penyelenggara;

4. Pengiriman LJUN ke Penyelenggara Tingkat provinsi;

5. Pengelolaan distribusi SKHUN, DKHUN, blanko ijazah;

6. Operasioan penyelenggaraan ujian di tingkat gugus;

7. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian di tingkat gugus;

8. Penyusunan laporan pelaksanaan ujian di gugus.Pelaksanaan sosialisasi, koordinasi dan

kerjasama dengan instansi terkait di gugus setempat dalam rangka persiapan pelaksanaan

UN;

9. Pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon peserta UN ke sekolah;

10.

Pengelolaan data peserta UN;

11. Pencetakan kartu peserta UN;


21/24

21

12. Pencetakan dan pendistribusian blanko pendataan calon pengawas ruang UN ke kecamatan;

13. Pengelolaan data pengawas UN;

14. Pencetakan kartu pengawas UN;

15. Pendistribusian SKL dan POS UN ke sekolah penyelenggara UN;

16. operasional pelaksanaan UN gugus, kecamatan dan sekolah;

17. Pemindaian lembar jawaban UN;

18.

Pengiriman hasil pemindaian ke Penyelenggara Tingkat Provinsi;

19. Pengiriman SKHUN dan DKHUN ke sekolah penyelenggara melalui Penyelenggara

Gugus;

20. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan UN;

21. Penyusunan dan pengiriman laporan.

22. Pengolahan data calon peserta dan sekolah penyelanggara ujian serta pengirimannya ke

Penyelenggara Tingkat Provinsi;

23. Pengelolaan dan Pengamanan bahan ujian sebelum didistribusikan ke sekolah

penyelenggara;

24. Pengiriman LJUN ke Penyelenggara Tingkat provinsi;

25. Pengelolaan distribusi SKHUN, DKHUN, blanko ijazah;

26.

Operasioan penyelenggaraan ujian di tingkat gugus;27. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian di tingkat gugus;

28. Penyusunan laporan pelaksanaan ujian di gugus.

F. Pelaksana Ujian SLB didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),

dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja SLB/RKAS. Biaya penyelenggaraan antara lain

mencakup komponen-komponen berikut:

1. Pengumpulan dan pengolahan data calon peserta ujian;

2. Pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi penyelenggaraan ujian sekolah;

3. Penyusunan dan penggandaan bahan ujian termasuk bahan ujian praktik;

4. Pengawasan pelaksanaan ujian;

5. Pemeriksaan dan penilaian hasil ujian;

6. Operasional penyelenggaraan ujian;

7.

Pengambilan, pengisian, dan penerbitan ijazah;8. Penyusunan laporan penyelenggaraan ujian sekolah

VIII. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORANA. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan, evaluasi UN dan US dilakukan oleh setiap penyelenggara UN/US, baik

Tingkat Pusat, Provinsi, Gugus serta Sekolah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

2. Penyelenggara UN Tingkat Pusat melakukan uji petik pelaksanaan UN di sejumlah satuan

pendidikan.

B. Pelaporan

1. Laporan penyelenggaraan ujian memuat informasi antara lain tentang penyiapan bahan,

pelaksanaan ujian, penetapan batas lulus ujian sekolah, pengawasan ujian, pemeriksaan hasil

ujian, permasalahan dan upaya pemecahannya serta laporan hasil ujian yang mencakup nilai

ujian setiap siswa dan rata-rata nilai tiap mata pelajaran baik UN maupun US.

2. Sekolah penyelenggara ujian menyampaikan laporan ke tingkat gugus.

3. Penyelenggara Gugus SLB menyusun laporan penyelenggaraan ujian berdasarkan laporan

sekolah penyelenggara dan hasil pemantauan ujian, kemudian menyampaikan laporan

tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi.

4. Dinas Pendidikan Provinsi/Kanwil Depag menyusun laporan penyelenggaraan ujian

berdasarkan laporan Penyelenggara Gugus SLB dan hasil pemantauan ujian, kemudian

menyampaikan laporan tersebut ke tingkat pusat.


22/24

22

IX. SANKSI1. Peserta UN yang melanggar tata tertib diberi peringatan oleh Pengawas Ruang UN. Apabila

peserta UN telah diberi peringatan dan tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka peserta

UN tersebut dipersilakan keluar dari ruang ujian, dan baginya diberi nilai 0

(nol)/didiskualifikasi, serta dicantumkan dalam Berita Acara Pelaksanaan.

2. Pengawas Ruang UN yang melanggar ketentuan POS dibebastugaskan dan diganti oleh yang

lain, serta tidak diikutsertakan dalam kegiatan UN yang akan datang.

3. Pengawas Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan POS dibebastugaskan dan diganti oleh

yang lain, serta tidak diikutsertakan dalam kegiatan UN yang akan datang.

4. Penyelenggara UN yang terbukti melanggar ketentuan POS diberi sanksi sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak akan diikutsertakan dalam

penyelenggaraan UN yang akan datang.

X. PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan

tersendiri

Bandung, Februari 2015

Plt Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat

ttd

Dr. Ir. H. Ahmad Hadadi, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP 19611231 198703 1 042


23/24

23

JADWAL TENTATIF KEGIATAN

UJIAN NASIONAL DAN UJIAN SEKOLAH SMPLB/SMPLBTAHUN PELAJARAN 2014/2015

NO. URAIAN KEGIATAN WAKTU

1. Sosialisasi Permen Diknas dan POS UN-US Tahun Pelajaran

2014/2015

Januari 2015

2. Pendataan calon peserta ujian di masing-masing SMPLB Januari 2015

3. Pengiriman data calon peserta ujian dari sekolah ke gugus Januari 2015

4. Pendataan dan penetapan SMPLB penyelenggara ujian di gugus Februari 2015

5. Pengiriman data calon peserta dan SK penetapan SMP/ MTs

penyelenggara ujian dari gugus ke provinsi

Februari 2015

6. Pengolahan data sekolah penyelenggara dan calon peserta ujian di

Provinsi

Jan – Februari 2015

7. Pencetakan Daftar Nominasi Sementara (DNS) peserta ujian Februari 2015

8. Pendistribusian DNS dari provinsi ke gugus diteruskan ke sekolah Februari 2015

9. Pengecekan dan pengembalian DNS yang telah dikoreksi oleh

Panitia UN/US SMPLB ke Provinsi melalui panitia gugus

Februari 2015

10. Pencetakan Daftar Nominasi Tetap (DNT) dan Kartu Peserta Ujian

(KPU) di provinsi

16 – 21 Maret 2015

11. Pendistribusian DNT dan KPU ke sekolah melalui panitia gugus 16 – 21 Maret 2015

12. Penempelan foto, penandatanganan, penyetempelan KPU oleh

sekolah dan penyerahannya kepada peserta ujian

16 - 21 Maret 2015

13. Penyiapan bahan ujian sekolah oleh sekolah meliputi:

a. Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) US

b.

Penyusunan kisi-kisic. Penulisan soal dan perangkatnya

d. Penelaahan dan revisi soal

e. Perakitan perangkat tes dan penyiapan master copy

f. penggandaan naskah/perangkat soal

Februari – Maret 2015

14. Penggandaan dan pengepakan perangkat soal dan lembar jawaban

UN di provinsi

April 2015

15. Serah terima perangkat soal dan lembar jawaban UN dari

percetakan kepada panitia provinsi

April 2015

16. Serah terima naskah soal UN dari panitia provinsi kepada panitia

gugus

April 2015

17. Pendistribusian naskah soal UN dari panitia gugus ke sekolah

penyelenggara (bertahap sesuai jadwal UN)

Mei 2015

Pelaksanaan UN / US SMPLB

a. UN Utama

b. UN Susulan

c. US Kinerja Utama/Susulan

d. US Tertulis Utama

e. US Tertulis Susulan

04 –07 Mei 2015

11 – 14 Mei 2015

13 – 14 April 2015

20 – 25 April 2015

27 April – 02 Mei 2015

19 Pengiriman lembar jawaban hasil UN utama dari SMPLB

penyelenggara kepada panitia Gugus (bertahap sesuai jadwal UN)

04 – 07 Mei 2015

20 Pengiriman lembar jawaban hasil UN utama dari SMPLB

penyelenggara kepada panitia Gugus diteruskan ke provinsi

08 – 13 Mei 2015

21 Scanning lembar jawaban hasil UN utama/susulan di provinsi 14 – 20 Mei 2015 dan 21-

25 Mei 2015


24/24

24

NO. URAIAN KEGIATAN WAKTU

22 Pemeriksaan hasil Ujian Sekolah 27 - 30 April 2015

23 Pengiriman hasil scanning LJUN dari provinsi ke puspendik 14 - 20 Mei 2015

24 Pengolahan/penilaian hasil scanning LJUN di Puspendik Mei 2015

25 Pencetakan DKHUN/SKHUN di provinsi Mei 2015

26 Pendistribusian DKHUN/SKHUN ke sekolah melalui panitia

gugus

Mei - Juni 2015

27 Rapat penentuan kelulusan di sekolah Juni 2015

28 Pengumuman kelulusan di masing-masing sekolah 10 Juni 2015

29 Penyampaian laporan kelulusan dari sekolah ke gugus, direkap dan

diteruskan ke provinsi

Juni 2015

30 Pendistribusian blangko ijazah dari provinsi ke gugus diteruskan

ke sekolah

Juni 2015

31 Penulisan dan penandatanganan ijazah oleh sekolah penyelenggara Juni 2015

32 Pembagian ijazah bagi siswa yang lulus dari satuan pendidikan Juni 2015

33 Penyampaian laporan lengkap penyelenggaran UN-US :a. dari sekolah penyelenggara ke gugus

b. dari gugus ke provinsi

c. dari provinsi ke pusat

Juni – Juli 2015

Juni – Juli 2015

Juni – Juli 2015

Documents

JUKNIS smplb-2015