JUMAT, 29 APRIL 2011 7MEGAPOLITAN

VINI MARIYANE ROSYA

BOCAH berusia 14 tahun berinisial DS yang di-tangkap ka rena tuduh-an mengambil voucer

pulsa telepon seluler seharga Rp10 ribu pada (10/3) lalu, ke-marin didakwa 7 tahun penjara. Siswa kelas dua SMP itu diang-gap telah melakukan pencurian dengan pemberat an.

Dakwaan itu jauh lebih tinggi daripada koruptor yang divo-nis ringan (lihat grafi k).

“Terdakwa terbukti melanggar Pasal 363 KUHP tentang pencu-rian dengan pemberatan jo Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa,” kata jaksa Agam seusai sidang di PN Jakarta Pusat yang berlangsung tertutup, kemarin.

Menurut jaksa, pada (10/3) lalu DS bersama kedua teman-nya mendatangi gerai telepon seluler milik Ahmad Alfiyan di Jl Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Saat itu, kondisi gerai tersebut dalam keadaan rusak dengan etalase yang sudah hancur. “Lalu terdakwa masuk ke counter dan mengam-bil satu kartu perdana yang berada di bawah etalase yang telah pecah kacanya. Itu di-lakukan malam hari saat terjadi tawuran,” paparnya.

Kedua orang tua Deli, yang turut hadir mendampingi pu-tra bungsu mereka, mengaku kaget mendengar dakwaan tersebut. “Anak saya menemu-

kan voucer itu di jalan, bukan mencuri,” tutur Sukini, sang ibu. Karena itu, ia berharap putranya bisa cepat dibebaskan karena tidak bersalah.

Dede, 52, ayah DS, menuturkan sepanjang persidangan putranya terlihat tegang. “Dari semalam dia tidak bisa tidur, gelisah terus hingga persidang an. Saya cuma ingin melihat dia bebas dan bisa sekolah lagi,” ujar warga RT 02 RW 05, Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat itu.

Sementara itu, DS yang dalam persidangan memakai seragam SMP dan mengenakan topi,

tampak tidak banyak bicara. Saat keluar ruang sidang ia mengaku tidak mengerti apa yang terjadi di dalam ruang sidang.

“Tadi (saya) disuruh masuk ruangan. Di dalam ada yang ngomong-ngomong tapi saya tidak tahu maksudnya apa,” tuturnya.

Langgar hakSupriadi Sebayang, kuasa

hukum DS, mengatakan sidang tersebut telah melanggar hak DS sebagai warga hukum seka-ligus sebagai anak.

Menurutnya, dalam Undang-

Undang No 23 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, DS sebagai anak yang berhadapan dengan hukum harus didam-pingi orang dewasa. Aturan yang sama juga tertuang dalam Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 56 KUHAP menyatakan anak yang berhadapan dengan hu-kum dengan ancaman pidana di atas 5 tahun wajib didam-pingi orang dewasa. “BAP-nya jelas sudah cacat karena sejak proses penahanan DS dari se-mula tidak didampingi orang dewasa,” tegasnya.

Tak hanya itu, DS juga harus menjalani penahanan selama 25 hari, yaitu selama lima hari di Polsek Johar Baru, sisanya dihabiskan bocah itu di Rutan Pondok Bambu.

Tuduhan pencurian yang di-ajukan jaksa juga dinilai lemah. “Unsur pencuriannya belum terpenuhi karena DS sudah di-teriaki maling saat memegang kartu voucer. Di mana unsur mencurinya? Kartunya juga dipungut 4 meter dari counter bukan di dalam counter,” tan-dasnya.

Supriadi juga mengatakan jumlah nominal pulsa tersebut tidak sebanding dengan proses hukum yang harus dijalani.

Dakwaan terhadap perkara yang tergolong ringan tersebut hanya selisih setahun dengan tuntutan terhadap Warsito, ter-dakwa kasus terorisme Klaten. Pada hari yang sama, jaksa di PN Jakarta Barat menuntut kaki tangan Dulmatin tersebut de-ngan hukuman delapan tahun penjara. (J-3)

vini@mediaindonesia.com

Dituduh Curi VoucerBocah Didakwa 7 Tahun

Koruptor cuma divonis di bawah 7 tahun penjara.

GALERI PENDAPAT

Kasus ini tidak Perlu Disidangkan

SEJAK awal ini sudah melang-gar hak anak. Pengadilan yang dilaksa nakan hari itu berlebih an. Pemidanaan DS yang disangka-kan mencuri voucer saat tawuran itu saja sudah berlebihan ka rena kasus ini sebenarnya sederhana

dan tak perlu dipidana.Pertama, dalam kasus ini tak

ada yang dirugikan. Kedua, barang bukti berupa voucer itu sendiri tidak ditemukan.

Kasus seperti ini merupakan jenis kasus yang bisa disele-saikan di luar pengadilan atau restorative justice. Tak perlu di pidanakan, apalagi disidang-kan. Pengadilan beralasan tak bisa menolak mengadakan sidang karena setiap kasus yang sudah P21 (lengkap) tidak bisa tidak disidangkan, tetapi sidang yang dilakukan harus cepat. Tak perlu lagi didakwa, tapi langsung bebas.

Pengadilan kemarin justru sama dengan kasus umum yang diperuntukkan orang dewasa. (VB/J-3)

DAKWAAN tujuh tahun bagi seorang bocah yang hanya mencuri voucer senilai Rp10 ribu ini sangat tragis dan ironis. Di sisi lain, Gayus Tambunan yang sudah merugikan ne-gara miliaran rupiah vonisnya hanya tujuh tahun. Malah sekarang ada masukan kalau korupsi dengan nilai di bawah Rp25 juta tidak perlu dibawa ke pengadilan.

Ini sangat aneh, IPW mem-pertanyakan kacamata apa yang dipakai kepolisian dan kejaksaan dalam menangani kasus ini. Mereka sering me-nyatakan diri paham hukum tapi bisa ceroboh seperti ini. Ini semakin menunjukkan bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak punya hati nurani.

Ada fungsi pembinaan masyarakat di dalam tubuh polisi. Polisi harusnya lebih

jeli dan dapat mendamai-kan masyarakat yang punya masalah.

Kalau soal kecil begini, polisi harusnya menjadi mediator yang baik. Untuk apa kepoli-sian dan kejaksaan mengurusi soal ecek-ecek begini? Seperti tidak ada hal lain saja yang ha-rus diurusi. (VB/J-3)

Satgas Hadiri Sidang Asian Agri

ADA yang berbeda pada sidang dugaan penggelapan pajak de-ngan terdakwa mantan Mana-jer Pajak PT Asian Agri, Suwir Laut, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, kemarin.

Sidang kali ini dihadiri Se-kretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafi a Hukum Denny Indrayana. Denny da-tang didampingi para ajudan. “Saya hanya mantau. Kasus ini menjadi perhatian satgas,” tutur Denny. Sidang menghadirkan saksi kunci Vincentinus Amin Susanto alias Vincent, mantan pegawai Asian Agri. Kasus penggelapan pajak tersebut diduga merugikan negara se-nilai Rp1,259 triliun. Terdakwa Suwir didakwa memalsukan SPT PT Asian Agri. (VB/J-1)

Andhika Miliki 6 KTPANDHIKA Gumilang, 22, di-duga memalsukan kartu tanda penduduk (KTP) miliknya untuk tujuan tertentu yang patut dicurigai. Berdasarkan penyidikan Mabes Polri, orang yang diakui Malinda Dee seba-gai suami sirinya itu memiliki enam buah KTP berbeda.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan lima dari enam KTP itu atas nama Andhika Gumilang, de ngan foto yang sama tapi alamat berlainan. Satu KTP lain atas nama Juan Ferero.

“Ini fakta yang baru terung-kap kemarin (Rabu). Motif (ke-napa dia memalsukan) belum tahu,” ujarnya di Mabes Polri, kemarin.

Jika benar KTP itu palsu, Andhika dapat dijerat perkara dugaan kepemilikan identitas palsu. (AW/J-2)

LINTAS BERITA

MI/RAMDANI

Neta S PaneKetua Presidium IPW

MI/RAMDANI

Arist Merdeka SiraitKetua Umum Komnas PA