Jurnal Suara KPU Edisi 7 Tahun 2015

Edisi VII-September 2015

Edis

i VII

|Sep

tem

ber

2015

KPU SULUT

Pasca Penetapan Pasangan Calon

Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id

Jurnal Suara .......................

M E N J A G A H A K R A K Y A T D A L A M P E M I L U


Pasca Penetapan Pasangan Calon




Daftar Isi

PENASEHATYessy Y. Momongan, Ardiles M.R. Mewoh,

Vivi Teskri Lidia George, Zulkifli Golonggom, Fachruddin Noh, Jona Oroh, Ferri Ranti, Spenner Manossoh, Djemmy Tamboto

TIM JURNALPenanggung Jawab : Vivi George. Editor: Rudi.

Redaktur : Fachruddin Noh (Koordinator), Lidya Rantung, Christie Talumewo, Raymond

Mamahit, Jeiky Mentang, Febry Langkun, Evans Tulengen, Angel, Billy, Santos, Valentino.

Layout: Enra P. Keuangan: Pegi Lantu.SEKRETARIAT

KPU Sulut Jalan Diponegoro Nomor 25 Manado. Telp. (0431) 841-346. Fax. (0431) 841-364.Website: http://www.kpu-sulutprov.go.id

KPU SULUT

Berita Utama

Gugatan Sengketa, Sebuah Proses

PKPU

PKPU Nomor 9 Tahun 2015tentangPENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BU-PATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kabar Daerah

KEGIATAN KOMISI PEMILIHAN UMUMPROV. SULUT BULAN JUNI 2015

5

22

26

Nasional

KPU Laporkan Progres Pilkada Ke Komite I DPD RI

KPU Gelar FGD Pengelolaan Informasi Berbasis Digital

Hadapi Sengketa Pilkada, KPU Gelar Rakor Pelayanan Hukum

Ingat Pemilu maka ingat 5D (Datang, Daftar, Dicoblos, Dimasukan dan Dicelup)

10

Bawaslu, KPU, dan KPI Gelar Rakor Gugus Tugas Kampanye Pilkada

KPU Serius Tindaklanjuti Temuan BPK


Salam Redaksi

Vivi George/Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Utara

Edisi Jurnal kali ini memasuki medio September 2015 menjadikan sebuah pengalaman bagi KPU Provinsi Sulut sebagai Penyelenggara meng-

hadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2015. Pasca ditetapkannya 2 (dua) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terjadi dinamika proses Sengketa di-mana Pemohon mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi Sulut atas putusan Termohon dalam hal ini KPU Provinsi. Sulut . Sidang Musyawarah yang digelar oleh Bawaslu Prov. Sulut dilakukan hampir 2 (dua) minggu lamanya mulai dari pembacaan tuntutan oleh Pemohon Elly Engelbert Lasut dan David Bobihoe

sampai Sidang Musyawarah membacakan Jawaban dari Termohon dalam hal ini KPU Prov. Sulut sampai kedua pihak baik Pemohon maupun Termohon masing-ma-sing menyiapkan Saksi ahli sebagai Pemberi Keterangan. Dasar Tuntutan Pemo-hon dalam hasil penetapan Pasangan Calon yang dilakukan oleh KPU Prov. Sulut mendapatkan kategori Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Pasangan Calon mengaju-kan tuntutan sehingga Sidang Sengketa dilanjutkan pula tuntutan Partai Golkar agar mengganti Pasangan Calon yang Tidak Memenuhi Syarat dan memintakan KPU Prov. Sulut melalui Bawaslu Prov. Sulut mengembalikan Hak Konstitusi dari Partai Pengusung. KPU Prov. Sulut melalui Rapat Pleno mengakomodir Rekomen-dasi Bawaslu Prov.Sulut agar menggantikan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ,sehingga ditetapkan ada 3 (tiga) Pasangan Calon yang diawali dengan tahapan Verifikasi Factual dan dalam Keputusan KPU Prov. Sulut akan diikutser-takan dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Tahapan Sosialisasi Jadwal dan Tahapan terus berlanjut termasuk Kampanye yang dilakukan masing-masing Pasangan Calon, pendistribusian Alat Peraga Kampanye, pembagian Bahan Kampanye jadi agenda penting dalam Pasangan Calon menyampakan visi misi di konstituennya.

Tak kalah menariknya, semua persiapan Alat Peraga Kampanye maupun Bahan Kampanye disiapkan KPU sebagai Penyelenggara dan tidak di bebankan kepada Pasangan Calon. Pasangan Calon dibatasi Dana Kampanye dimana berdasarkan aturan yang berlaku dalam pembuatan bahan kampanye yang dibatasi nominal rp 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah )hanya bisa menyiapkan dalam bentuk kaos,topi, mug, kalender, kartu nama, pin, ballpoint, payung dan/atau sticker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm. Kampanye jadi Hak Pasangan calon selain per-temuan terbatas,ada pula pertemuan tatap muka dan nantinya akan ada tahapan rapat umum dan akan diberi ruang oleh KPU Provinsi Sulut bagi Pasangan Calon dimana 14 hari sebelum masa tenang bisa melaksanakan Iklan Kampanye baik media cetak dan elektronik yang diatur sesuai aturan yang berlaku.

Pasca Penetapan Pasangan Calon Kampanye sedang berlangsung, Sosialisasi oleh Penyelenggara tetap sebagai bagian dari Tahapan Pemilihan Kepala Daerah yang terus bergulir.Sajian edisi kali ini moga berguna bagi para pembaca.

Salam Demokrasi

KPU SULUT| 4


Berita Utama

Gugatan Sengketa, Sebuah Proses

Jurnal KPU SULUT, - Pengalaman sebagai Penyelenggara saat menjalank-an tugas mulai tahap Persiapan Pendaftaran Pasangan Calon sampai Peneta-pan Pasangan Calon , prinsip dasarnya mengikuti Tahapan yang diatur dalam Keputusan KPU Prov. Sulut Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 tentang Pedoman Tekhnis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gu-bernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015.

Salah satu Pasangan Calon yang mendapatkan kategori Tidak Memenuhi Syarat dengan ala-

san sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tak puas dengan Putusan ,Pasangan Calon mengambil langkah Penyelesaian sengketa melalui Kuasa Hukum terkait Keputusan KPU Prov. Sulut.

Pengajuan permohonan sengketa di lakukan Pasangan Calon Pasca Penetapan di Bawaslu Provinsi Sulut mengisahkan pembelajaran menarik saat-saat peny-elesaian sengketa dan putusan. Sidang Musyawarah pertama digelar oleh Tim Musyawarah Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yakni mendengarkan pembacaan

KPU SULUT| 5

Pasangan Calon sebagai Pemohon dan KPU Prov. Sulut sebagai Termohon.

Sidang Musyawarah kedua dilanjut-kan dengan Jawaban Termohon yang dibacakan secara tertulis dan di hadiri oleh Termohon. Lanjutan Sidang Musy-awarah ketiga , Tim Bawaslu Provinsi Sulut menghadirkan Para saksi Ahli ter-kait oleh kedua pihak baik Pemohon dan Termohon. Bahkan pada Sidang Musy-awarah ke empat masih diberi kesempa-tan pihak Pemohon menghadirkan Saksi Ahli tambahan.

Menarik dalam Sidang Musyawarah ke-tiga selama proses istilah-istilah mantan narapidana, mantan terpidana,bebas


Berita Utama

KPU SULUT| 6

berakhir,pembebasan bersyarat ,klien pemasyarakatan,muncul dalam persi-dangan dan sangat alot untuk dimaknai arti dari istilah-istilah tersebut diatas.

Dasar Gugatan Pasangan Calon memin-takan Bawaslu Provinsi Sulut membatal-kan Surat Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-023/PILGUB/2015 tentang Peneta-pan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015. Regulasi menjadi acuan dasar bagi kami sebagai Penyelenggara menggunakan PKPU Nomor 9 Tahun 2015 setelah di-ubah dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2015 terdapat dalam Pasal 1 Huruf f yaitu bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan penga-dilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 1 huruf f menerangkan dengan sangat jelas bahwa untuk dapat menjadi Calon Gubernur dan wakil Gu-bernur adalah Mantan Terpidana. Kepu-tusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42 secara tegas pula mengatur yang berhak mendaftar sebagai Calon Gubernur /Wakil Gubernur adalah MANTAN TERPI-DANA. Hal ini sesuai dengan makna dari Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015.

Sebagai Jawaban Termohon dalam hal ini KPU Provinsi Sulawesi Utara ,is-tilah Pemasyarakatan junto Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembe-basan Bersyarat, Cuti Menjelang Be-bas, dan Cuti Bersyarat. Jelas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pasal 1 angka 4 bahwa Pembe-basan bersyarat,cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat adalah program pem-binaan untuk mengintegrasikan Nara-pidana dan Anak Didik Pemasyarakatan

kedalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah di-tentukan. Pasal 49 ayat 1 menegaskan istilah pembebasan beryarat dapat di-berikan kepada narapidana dan anak didik pemayarakatan kecuali anak didik yang telah memenuhi syarat.

Artinya telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 atau dua per tiga dengan ketentuan 2/3 atau dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 atau Sembilan bulan. Selanjutnya Syarat pemberian Pembebasan Bersyarat seb-agaimana dimaksud dalam Pasal 49 di-buktikan dengan kelengkapan dokumen seperti dalam Pasal 50 : 1 antara lain ,

a. fotokopi kutipan putusan hakim dan Berita Acara pelaksanaan putu-san pengadilan

b. laporan perkembangan pembinaan yang dibuat oleh wali pemasyara-katan atau hasil assessment resiko dan assessment kebutuhan yang di-lakukan oleh asesor

c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing ke-masyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas

d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana dana anak didik pema-syarakatan yang bersangkutan

e. salinan register F dari Kepala Lapas

f. salinan daftar perubahan dari ke-pala lapas

g. surat pernyataan dari narapidana atau anak didik pemasyarakatan ti-dak akan melakukan perbuatan me-langgar hukum

h. surat jaminan kesanggupan dari pi-hak keluarga yang diketahui oleh


Berita Utama

KPU SULUT| 7

lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:

1. Narapidana atau anak didik pema-syarakatan tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan per-buatan melanggar hukum; dan

2. Membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana atau anak didik pemasyarakatan selama mengikuti program pembebasan bersyarat.

Pemberian pembebasan bersyarat dalam Pasal 53, bagi narapidana yang melaku-kan tindak pidana korupsi, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan Negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang be-rat dan kejahatan transnasional teror-ganisasi lainnya,selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 harus juga memenuhi syarat:

a. Bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membentu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya;

b. Telah menjalani pling sedikit 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana paing sedikit 9 (Sembilan) bulan; dan

c. Telah menjalalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang wajib dijalani. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dijelaskan pada Bab I Pasal 1:

a. Pada angka 6 menyebutkan terpi-dana adalah seseorang yang dipi-dana berdasarkan putusan pen-gadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

b. Pada angka 7 Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang di LAPAS

c. Pada angka 9 Klien Pemasyaraka-tan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS

d. pada angka 10 Menteri adalah Men-teri yang lingkup tugas dan tang-gung jawabnya meliputi bidang pemasyarakatan

Proses sengketa yang dijalankan Ter-mohon dalam hal ini KPU Provinsi Su-lawesi Utara, prinsipnya telah melak-sanakan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pe-rundang-Undangan yang berlaku dengan berpedomankan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Un-dang-undang Nomor 1 Tahun 2014 ten-tang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Un-dang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lem-bara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57. Selanjutnya Tambahan dalam Lembaran Negara Republik Indo-nesia Nomor 5678),Peraturan-Peraturan KPU serta Keputusan KPU Provinsi Su-lawesi Utara.

Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Sulawe-si Utara, oleh KPU Prov Sulut melakukan Penelitian dan Verifikasi factual dan melakukan menyangkut status

Ada pengakuan pemohon bahwa yang bersangkutan mantan terpidana. Istilah mantan pidana adalah seseorang yang telah menjalani hukuman secara lengkap dan sempurna dalam arti telah mempu-nyai keputusan BEBAS MURNI dari ekse-


Berita Utama

KPU SULUT| 8

kutor. Terbukti dalam hasil Penelitian dan verifikasi pada saat mendaftarkan diri, Pemohon masih dalam Status Bebas Bersyarat.

Bebas Bersyarat secara normatif yang dialami Pemohon masih diawasi oleh Pihak Kejaksaan Negeri setempat dan masih sebagai klien BAPAS Jawa Barat. Istilah Klien adalah seseorang yang ada dalam bimbingan BAPAS. Sangat jelas Pemohon masih berstatus Terpidana, oleh sebab itu KPU Prov. Sulut tetap dengan Keputusan menolak untuk tidak dikutsertakan dalam Pemilihan Guber-nur.

Sidang kelima oleh Tim Musyawarah Bawaslu Provinsi Sulut mendengarkan jawaban Termohon dengan tetap pada putusan Menolak permintaan Pemohon yang berlangsung sampai larut malam dan masih diberi waktu bagi tim Musy-awarah Bawaslu Provinsi Sulut kepada pihak Pemohon dan termohon Musy-awarah untuk mendapatkan kata sepak-at, dan kesimpulan baik Pemohon mau-pun Termohon menyerahkan ke Tim Musyawarah Bawaslu Provinsi Sulut apa-pun Hasil rekomendasi. Penetapan Hasil Rekomendasi pada tanggal 16 Septem-ber 2015 dengan 8 (delapan) putusan sebagai Rekomendasi.

Gugatan sengketa ke pihak KPU Prov. Sulut bukan hanya dari pasangan calon tapi juga Partai yang mengusung untuk memberikan waktu pengusulan kem-bali Calon Gubernur baru. Tim Musy-awarah Bawaslu Prov. Sulut salah satu point rekomendasi meminta kepada KPU Prov. Sulut memulihkan Hak Konstitusi Gabungan partai Politik untuk melaku-kan Pengisian Calon Gubernur Sulawesi Utara yang dinyatakan Tidak Memenuhi

Syarat dan memintakan KPU Prov. Sulut mengabulkan Partai Pengusung untuk memberikan waktu pengusulan kembali Calon Gubernur baru.

Dengan demikian , KPU Prov Sulut menjalankan rekomendasi Tim Musy-awarah Bawaslu Prov. Sulut dan mere-visi kembali Jadwal dan tahapan dan menerima kembali pengusulan Partai Pengusung menyiapkan Calon Gubernur Baru untuk mengikuti Tahaan proses mu-lai dari memasukkan dokumen Syarat Pencalonan, Syarat Calon, Pemerikasaan Kesehatan, melakukan Penelitian dan Verifikasi factual, menetapkan dan men-gumumkan, sehingga Proses Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gu-bernur Sulawesi Utara Tahun 2015 dari 2 (dua) pasangan menjadi 3 (tiga) pasan-gan Calon.

Gugatan Sengketa, sebuah proses yang menjadi catatan sejarah bagi Su-lawesi Utara dalam setiap pengambilan keputusan asalkan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku maka akhirnya dapat menjalankan tahapan selanjutnya menuju Penyelenggara yang diharapkan dapat menghasilkan produk yang diharapkan untuk menyiapkan Pe-mimpin daerah ini. Ini sebuah awal ber-proses, sebuah pengalaman yang menja-dikan dasar berpijak, atas kajian, kerja maksimal dan kesimpulan yang matang diperkuat dengan regulasi.


Berita Utama

KPU SULUT| 9


Nasional

KPU Laporkan Progres Pilkada Ke Komite I DPD RI

Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik (kanan: berbicara melalui interkom) menjelaskan progres yang telah dilakukan oleh KPU dalam menggelar Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak 2015, (1/9)

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melaporkan pro-gres pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2015 ke-pada Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI yang sesuai jadwal telah memasuki tahapan kampanye peserta pemilihan, Selasa (1/9.

Hal tersebut di-laporkan oleh Ketua KPU,

Husni Kamil Manik saat melakukan rapat kerja antara Komite I DPD RI bersama Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Sutiyoso, Wakil Kepala Kepolisian Republik In-donesia (Wakapolri), Komjen Budi Gunawan, dan Badan Pengawas Pemilu tentang penga-wasan Pilkada serentak

tahun 2015.Pada kesempatan itu,

Husni menjelaskan bah-wa terdapat 253 daerah yang berhasil melak-sanakan tahapan pendaf-taran pasangan calon dan penetapan pasangan calon sesuai jadwal yang telah ditentukan.

“Sampai sekarang, dapat kami laporkan proses pendaftaran calon pada tanggal 26 sampai 28 Juli sampai

dengan penetapan calon yang sesuai jadwal tang-gal 24 Agustus adalah se-banyak 253 daerah,” pa-par Husni di ruang rapat lantai II Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta.

Meskipun muncul kendala selama masa pendaftaran, ia men-gatakan bahwa mayori-tas daerah yang meny-elenggarakan pilkada dapat melaksanakan tahapan itu sesuai jad-

KPU SULUT| 10


Nasional

wal. “Jadi dari 253 dae-rah tersebut berband-ing dengan 269 daerah artinya mayoritas bisa memenuhi jadwal,” lan-jutnya.

Mengenai tren penu-runan jumlah pasangan calon yang mendaftar-kan diri dalam pemili-han, salah satu faktor yang dikemukakan oleh Husni adalah jumlah syarat dukung bagi calon independen dan jumlah perolehan kursi partai politik yang meningkat.

“Pada penyeleng-garaan pilkada periode ketiga pasca reformasi yang diselenggarakan secara langsung, jumlah dukungan persyaratan meningkat. Dari jalur perseorangan peningka-tannya hampir 100 pers-en, sementara untuk jalur partai politik, pen-ingkatanya sekitar 30

persen,” ungkap Husni.Menurutnya, pening-

katan tersebut secara tidak langsung berimbas pada jumlah pasangan calon yang mendaftar-kan diri. “Konsekuensi peningkatan jumlah du-kungan ini akan mem-persempit ruang, baik calon perseorangan maupun calon dari par-tai politik dan gabungan partai politik untuk men-gajukannya,” ujar dia.

Dengan kerja keras, Wakil Ketua Majelis Per-musyawaratan Rakyat (MPR) RI, Oesman Sap-ta Odang percaya selu-ruh instansi terkait bisa menyukseskan pilkada serentak 2015. “Saya percaya instansi-instan-si terkait dalam peny-elenggaraan pemilu su-dah melakukan banyak hal maksimal, dengan support semua pihak dan

kerja keras, saya rasa pelaksanaan pilkada ini bisa baik,” tuturnya.

Atas paparan yang disampaikan oleh Ketua KPU, Ketua Bawaslu, Wakapolri, dan Ketua BIN, anggota Komite I DPD RI, Nurmawati memberikan apresiasi atas progres yang disam-paikan.

“Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Ketua KPU; Ket-ua Bawaslu; Kepala BIN; dan Pak Wakapolri un-tuk persiapannya meng-hadapi pilkada serentak 2015. Setelah menden-gar paparan tokoh-tokoh ini saya merasa lebih tenang, khususnya untuk daerah Sulawesi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih,” ujar dia. (rap/red. FOTO KPU/dosen/Hupmas) Sumber Website

KPU RI

KPU SULUT| 11

“Sampai sekarang, dapat kami laporkan proses pendaftaran calon pada tanggal 26 sampai 28 Juli sampai dengan penetapan calon yang

sesuai jadwal tanggal 24 Agustus adalah sebanyak 253 daerah,”


Nasional

KPU Gelar FGD Pengelolaan Informasi Berbasis Digital

Jakarta, kpu.go.id- Dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemili-han Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pen-gelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan KPU, KPU mengadakan Focus Group Discussion (FGD) tentang Pengelo-laan dan Pelayanan Infor-masi Publik Berbasis Digi-tal dan Online dan untuk meningkatkan pelayanan informasi publik, Kamis (3/9).

FGD tersebut dihadiri oleh Indonesian Par-

lementary Center (IPC), Pejabat Pengelola In-formasi dan Dokumen-tasi (PPID) Dewan Per-wakilan Rakyat (DPR) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementrian Komunikasi dan Informa-tika (Kominfo), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementrian Sosial (Kemensos) dan Komisi Informasi (KI).

Dalam memberi-kan pelayanan kepada publik, KPU masih membutuhkan waktu dan koordinasi dengan biro-biro terkait untuk mengumpulkan dan me-

nyusun informasi yang dikuasai, untuk itu KPU memerlukan aplikasi agar bisa memangkas waktu dalam memberi-kan pelayanan kepada publik.

“Walaupun KPU melayani permintaan informasi melalui su-rat elektronik, tetapi banyak dari permintaan informasi dilakukan se-cara manual, dan waktu untuk pendisposisian itu yang memakan waku cukup lama, sehingga e-PPID menjadi jalan keluar,” ujar Supriatna, Wakil Kepala Biro Teknis dan Hupmas yang meru-pakan PPID KPU.

Pembentukan e-

PPID ini disusun oleh KPU untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dewasa ini makin kritis mengenai infor-masi yang dikuasai oleh badan publik.

Sejalan dengan Supri-atna, Setyo Direktur IPC menilai bahwa tema e-PPID in menarik dikare-nakan perubahan zaman dan tuntutan terhadap penggunaan teknologi yang praktis, cepat, mudah dan murah yang sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi. (ajg/red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sumber

Website KPU RI

KPU SULUT| 12


Hasil penetapan ini masih me-nyisakan paslon

yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS), yaitu paslon yang tidak memenuhi syarat calon dan syarat pencalonan. Terkait sengketa pilkada pasca penetapan, ter-dapat 9 daerah yang menghadapi sengketa di Bawaslu. Untuk itu, KPU perlu melakukan koordinasi dengan KPU

Nasional

KPU SULUT| 13

Hadapi Sengketa Pilkada, KPU Gelar Rakor Pelayanan Hukum

Jakarta, kpu.go.id- Pasangan calon (paslon) peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah ditetapkan. Dari 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2015, terdapat 3 daerah yang pelaksanaannya ditunda ke pilkada tahun 2017, yaitu Kabu-paten Blitar, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Timor Tengah Utara. Khusus untuk pilkada Kota Surabaya, yang baru memiliki satu pasangan calon memenuhi syarat, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya tengah membuka pendaftaran kembali.

Provinsi/KIP Aceh dalam rangka menyamakan persepsi untuk mengha-dapi sengketa pilkada.

Hal itu disampaikan Ketua KPU RI Husni Ka-mil Manik saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) KPU dan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pelay-anan hukum menghadapi sengketa dalam Pe-milihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/

atau Walikota dan Wakil Walikota, Kamis (3/9) di Ruang Sidang Utama Lantai 2 KPU RI.

“Materi rakor ini an-tara lain untuk evaluasi sengketa proses peneri-maan dukungan pasan-gan calon, kemudian pemetaan dan potensi sengketa, strategi advo-kasi Tata usaha Negara pilkada, dan konsep pelayanan hukum dalam menghadapi sengketa di


Nasional

Ingat Pemilu maka ingat 5D (Datang, Daftar, Dicoblos, Dimasukan dan Dicelup)

Keterangan Foto : Sala satu siswi SDN 01 Menteng sedang berdiri di samping bilik suara, saat dirinya ditun-juk sebagai petugas KPPS

Jakarta, kpu.go.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerima kunjungan belajar dari SDN 01 Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini rutin dilakukan seko-lah tersebut tiap tahunnya, dimana siswa kelas 6 mendapatkan karya wisata berkunjung ke lembaga negara salah satunya KPU.

KPU SULUT| 14

Mahkamah Konstitusi,” ujar Husni yang juga di-dampingi jajaran komis-ioner KPU RI lainnya.

Rakor yang dihadiri Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh Divisi Hukum dan Kepala Bagian Tek-nis, Hupmas, dan Hukum KPU Provinsi seluruh Indonesia ini diharapkan bisa membuat hasil spe-sifik dalam menyamakan persepsi untuk mengha-dapi sengketa pilkada. Selain itu, juga untuk

menyiapkan strategi bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait penangana seng-keta pilkada tersebut.

Husni berharap, pelayanan hukum sen-gketa pilkada ini bisa dilakukan di KPU tiap tingkatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota. sehingga penanga-nan sengketa tata usaha negara ini bisa ditan-gani dengan baik pada masing-masing tingka-

tan, jadi tidak semua sengketa dituntaskan di pusat.

Sementara itu, Ang-gota KPU RI divisi hu-kum, Ida Budhiati ingin rakor itu bisa membahas pandangan sengketa dari daerah untuk mengkon-firmasi keputusan dan rekomendasi yang dike-luarkan oleh Bawaslu maupun Panwaslu. (arf/red. FOTO KPU/ook/Hupmas) Sumber Website

KPU RI


Nasional

Kali ini kunjungan mereka diterima oleh Kepala Ba-

gian Bina Partisipasi Ma-syarakat, Titik Prihati Wahyuningsih dan Kepala Sub. Bagian Bina Partisipa-si Masyarakat Wilayah II, Didi Suhardie, Selain Wali kelas turut hadir dalam kunjungan itu perwakilan komite perwalian murid.

Pada paparannya, Didi Suhardie, menggunakan metode diskusi dengan para siswa, dimana para siswa diberi kesempatan yang luas untuk bertanya seputar Pemilu dan De-mokrasi dan apabila tidak ada pertanyaan maka hal sebaliknya dilakukan olehnya. Sebelumnya acara diawali dengan tanya jawab disertai pem-bagian doorprize bagi para siswa/i yang dapat men-jawabnya

“Hari ini saya akan menunggu pertanyaan dari adik – adik semua, jadi kita akan berdiskusi saja

tidak dengan cara pem-berian teori saja,” terang Didi, di depan siswa/i SDN 01 di Ruang Sidang Utama KPU, Jumat (11/9).

Para siswa/i kemudian dikenalkan dengan istilah 5D, yakni Datang, Daftar, Dicoblos, Dimasukan dan Dicelup, istilah tersebut tidak lain merupakan langkah – langkah yang di-lakukan pada saat pemili-han. Materi belajar lain-nya yang diberikan kepada siswa seputar struktur or-ganisasi KPU, pengenalan terhadap makna pemilu dan demokrasi serta tata cara memilih

Datang yakni para pemilih datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian Daftar, maka pemilih mendaftarkan dirinya di TPS sebelum mendapatkan kertas su-ara, Dicoblos yaitu pemil-ih mencoblos surat suara yang ada, Dimasukan ke kotak suara dan tera-khir Dicelup yakni pemilih

menandai jari nya dengan mencelupkan kedalam tinta.

Sedangkan Kepala Bagian Bina Partisipasi Masyarakat, Titik Prihati Wahyuningsih mengharap-kan kerjasama ini dapat terus berlanjut karena saat ini KPU memiliki pro-gram pendidikan pemilih yang salah satu sasaran-nya merupakan pemilih pemula.

“KPU memiliki bagian bina partisipasi masyara-kat yang melakukan pen-didikan pemilih, sasaran yang akan kita jadikan pendidikan pemilih salah satunya kelompok Pe-milih pemula,” terang Titik. Acara diakhiri den-gan simulasi pemungutan suara dengan prinsip 5D yang telah diajarkan se-belumnya, untuk memilih ketua kelas. (dam.Foto KPU/hupmas/sij) Sumber Website KPU RI

KPU SULUT| 15


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. SULAWESI UTARA


KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV. SULAWESI UTARA

Edisi VII-September 2015 KPU SULUT| 18

Merujuk pada UU Nomor 8 Ta-hun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015

tentang penetapan Perppu Nomor 1 Ta-hun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, serta Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kam-panye. Khusus untuk kampanye di me-

dia cetak dan elektronik, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mem-fasilitasi penayangan iklan kampanye, itu pun dilaksanakan pada 14 hari tera-khir masa tahapan kampanye.

Rakor yang diselenggarakan Bawaslu RI dengan mengundang KPU RI, KPI, KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan

Bawaslu, KPU, dan KPI Gelar Rakor Gugus Tugas Kampanye Pilkada

Padang, kpu.go.id- Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015 telah dimulai sejak tanggal 27 Agustus 2015, hingga 5 De-sember 2015. Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menggelar Rapat Koordi-nasi (Rakor) Pembentukan Gugus Tugas dan Penetapan Pedoman Pengawasan Bersama Kampanye di Media terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan pada Pilkada Tahun 2015, Senin (14/9) di Padang Sumatera Barat.

Nasional


KPID Provinsi yang menyelenggarakan pilkada ini juga untuk menginvetarisasi semua permasalahan yang muncul di daerah. Seperti pemberitaan di me-dia penyiaran yang tidak berimbang, terdapatnya iklan kampanye di media cetak, dan indikasi-indikasi lain yang mengarah pada kampanye di media pe-nyiaran. Inventarisasi permasalahan ini selanjutnya akan dijadikan dasar untuk mengatur norma yang belum tercantum di Peraturan KPU.

“Kegiatan apapun mengenai pas-angan calon yang ditayangkan di me-dia penyiaran, itu bisa dikategorikan sebagai kampanye. Bawaslu sudah mengkomunikasikan dengan Komisi II DPR-RI, mengenai perspektif kumula-tif kampanye. Bawaslu juga berdiskusi dengan KPI mengenai adanya media televisi yang telah mendesain program khusus tentang pilkada serentak ini. Peraturan KPU pun sudah jelas men-gatur bagaimana kampanye dilakukan di media cetak dan elektronik, bahkan

termasuk pengaturan kampanye di me-dia sosial,” papar Komisioner Bawaslu RI Nasrullah yang memimpin proses rakor ini.

Nasrullah berharap forum tersebut dapat membangun kesepahaman ber-sama mengenai kampanye di media penyiaran. Seperti pada contoh kasus iklan ucapan selamat, seharusnya tidak dilakukan berulang kali dan memuat gambar pasangan calon, karena bisa dikategorikan kampanye. Bawaslu juga tidak akan mentolerir kampanye di media penyiaran yang diluar aturan 14 hari itu, kecuali yang difasilitasi dan dilaksanakan oleh KPU, seperti pelak-sanaan debat dan sosialisasi.

Sementara itu, Komisioner KPI, Idy Muzayyat juga menegaskan bahwa penyiaran iklan kampanye pilkada di daerah itu tetap harus dilakukan pada lembaga penyiaran yang telah memi-liki Izin Penyelenggara Penyiaran (IPP). Lembaga penyiaran yang belum memi-liki IPP akan dianggap melanggar UU

“Kegiatan apapun mengenai pasangan calon yang ditayang-kan di media penyiaran, itu bisa dikategorikan sebagai kam-panye. Bawaslu sudah mengkomunikasikan dengan Komisi II

DPR-RI, mengenai perspektif kumulatif kampanye. Bawaslu juga berdiskusi dengan KPI mengenai adanya media televisi yang

telah mendesain program khusus tentang pilkada serentak ini. Peraturan KPU pun sudah jelas mengatur bagaimana kampanye dilakukan di media cetak dan elektronik, bahkan termasuk pen-

gaturan kampanye di media sosial,”

Nasional


Nasional

atau ilegal apabila melakukan penyiaran, dan hal ini bisa dijerat dengan pidana. Untuk itu KPU harus tetap berkoordinasi dengan KPID untuk mengidentifikasi lem-baga penyiaran yang berijin dalam kerjasama sosialisasi dan kampanye di media penyiaran.

“Rakor ini membicarakan persoalan yang muncul di daerah, kemudian bagaima-na pelaksanaan pengawasannya, baik di KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, dan KPID Provinsi, sehingga diharapkan hasilnya nanti bisa menjadi pedoman untuk dimasuk-kan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Bawaslu, KPU, dan KPI,” tambah Idy. (arf/red. FOTO KPU/arf/Hupmas) Sumber Website KPU RI


Dalam rapat yang juga dihadiri oleh Ombusdman Republik Indonesia (ORI) dan Badan Pengawas Pemilu

(Bawaslu) RI tersebut, Husni memapar-kan bahwa terkait pelanggaran yang ti-dak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hal tersebut telah ditangani oleh aparat penegak hukum dan sebagian telah dalam proses pengem-balian ke kas Negara.

Hingga tanggal 17 September 2015, KPU telah menindaklanjuti temuan itu sebesar Rp2.428.823.798,37. Sebelumnya pada bulan Juli 2015 telah ditindaklanjuti sebesar Rp233.241.687.294,78.

Pada kesempatan yang sama, KPU melaporkan penambahan anggaran yang diterima KPU dari APBN-Perubahan sebe-sar Rp140.285.761.000, yang dialokasikan untuk kegiatan pengawalan dan penga-wasan naskah perjanjian hibah daerah, bimbingan teknis (bimtek) sengketa hu-

KPU Serius Tindaklanjuti Temuan BPK

Jakarta, kpu.go.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU), melalui Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik menyampaikan hasil tindak lanjut temuan Badan Pemer-iksa Keuangan (BPK) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI, Selasa, (22/9) di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Jakarta.

Keterangan Foto : Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik sampaikan progres temuan BPK dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI yang juga membahas tentang RKA K/L Tahun 2016 (22/9).

Nasional

kum, bimtek dan supervisi pemilihan, pemutakhiran data pemilih, pemenuhan anggaran operasional kantor, seleksi Ang-gota KPU dan pemenuhan sarana dan prasarana di 13 Daerah Otonom Baru (DOB).

KPU juga melaporkan realisasi angga-ran KPU hingga 14 September 2015 sebe-sar Rp. 1.136.714.187.400 yang secara garis besar teralokasi untuk berbagai ke-giatan, khususnya terkait dengan pilkada serentak, seperti penyusunan Peraturan KPU mengenai tahapan pemilihan, bimb-ingan teknis (bimtek) penyelenggaraan pemilihan, pendidikan pemilih, infra-struktur pemutakhiran data dan daftar pemilih, supervisi pengelolaan logistik, bimtek operator Sistem Informasi Logis-tik (Silog), serta seleksi anggota KPU di DOB. (ftq/red. FOTO KPU/rap/Hupmas) Sumber Website KPU RI


PKPU

KPU SULUT| 22

PKPU Nomor 9 Tahun 2015tentang

PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- 59 -

Pasal 66

(1) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian pemenuhan syarat dukungan minimal dan persebaran.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan telah memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan memenuhi syarat.

(3) Dalam hal berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat minimal dukungan dan persebaran dukungan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyatakan perbaikan dukungan Bakal Pasangan Calon perseorangan tidak memenuhi syarat.

BAB VI

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN PASANGAN CALON

Pasal 67

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menuangkan hasil penelitian persyaratan pencalonan, persyaratan Pasangan Calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

(2) Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan paling sedikit 2 (dua) Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon

sebagaimana . . .

- 60 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 68

(1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon.

(2) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon.

(3) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 69

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam rapat pleno.

(2) Rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon;

b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;

c. Pasangan . . .

- 60 -

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kantor KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 68

(1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon.

(2) Bagi Calon yang berstatus sebagai pejabat pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) hari sebelum KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon.

(3) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Pasal 69

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dalam rapat pleno.

(2) Rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:

a. Pasangan Calon;

b. wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;

c. Pasangan . . .

- 62 -

Pasal 71

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.

(2) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 72

Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;

b. mencetak surat suara;

c. keperluan kampanye; dan

d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 73

(1) Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengumumkan.

Pasal 74 . . .

- 61 -

c. Pasangan Calon perseorangan;

d. Tim Kampanye;

e. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

f. media massa; dan

g. tokoh masyarakat.

(3) Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.

(5) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.

(6) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 70

(1) Nama lengkap Pasangan Calon pada daftar Pasangan Calon dan surat suara, harus sesuai dengan nama Pasangan Calon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon yang bersangkutan.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun nomor urut dan nama Pasangan Calon dalam daftar Pasangan Calon.

(3) Penyusunan daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

(4) Penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 71 . . .


PKPU

KPU SULUT| 23

- 62 -

Pasal 71

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan nama dan nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagai peserta Pemilihan paling lama 2 (dua) hari sejak penetapan nomor urut Pasangan Calon.

(2) Penetapan dan pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 72

Nomor urut dan daftar nama Pasangan Calon peserta Pemilihan yang ditetapkan dan telah diumumkan, digunakan untuk:

a. menyusun daftar dan nomor urut nama Pasangan Calon;

b. mencetak surat suara;

c. keperluan kampanye; dan

d. dipasang di setiap Tempat Pemungutan Suara pada hari pemungutan suara.

Pasal 73

(1) Pasangan Calon mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara hasil penelitian dan/atau klarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi kepada masyarakat, paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal Pasangan Calon berhalangan untuk mengumumkan laporan harta kekayaan pribadi/pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasangan Calon dapat memberikan surat kuasa kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mengumumkan.

Pasal 74 . . .

- 63 -

Pasal 74

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

(2) Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 75

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

(3) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

Pasal 76

(1) Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

(3) Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud

pada . . .

- 63 -

Pasal 74

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik pengajuan Pasangan Calon dan/atau salah seorang calon dari Pasangan Calon setelah pengumuman Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

(2) Pasangan Calon dan/atau salah seorang dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 75

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan Pasangan Calon pengganti.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan/atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat.

(3) Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon lain yang telah ditetapkan.

Pasal 76

(1) Pasangan Calon perseorangan dilarang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

(2) Pasangan Calon perseorangan yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti.

(3) Selain dinyatakan gugur dan tidak dapat diganti, Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud

pada . . .

- 65 -

Pasal 79

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

Pasal 80

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dan huruf c dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 81 . . .

- 64 -

pada ayat (2) dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

BAB VII

PENGGANTIAN CALON

Pasal 77

(1) Penggantian calon atau Pasangan Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam hal calon yang diusulkan berhalangan tetap.

(2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:

a. meninggal dunia; atau

b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

(3) Berhalangan tetap karena meninggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain atau camat setempat.

(4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Pasal 78

Penggantian calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:

a. sampai dengan tahap penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

b. sebelum penetapan Pasangan Calon;

c. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan saat dimulainya kampanye.

Pasal 79 . . .


PKPU

KPU SULUT| 24

- 68 -

Pasal 86

(1) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

(3) Masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuka paling lama 3 (tiga) hari.

BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 87

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Pemilihan.

(2) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota.

(3) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan Pasangan Calon pada periode berikutnya di daerah yang sama.

(5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan seseorang atau lembaga terbukti memberi imbalan dalam proses

pencalonan . . .

- 69 -

pencalonan, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan, atau Pasangan Calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan.

(6) Setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.

Pasal 88

(1) Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, apabila:

a. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

b. Pasangan Calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebelum hari pemungutan suara;

c. Pasangan Calon terbukti menerima dan/atau memberikan imbalan dalam proses pencalonan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Pasangan Calon terbukti melakukan kampanye di media cetak atau elektronik, berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota atau Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh;

e. melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana.

(2) Pembatalan . . .

- 65 -

Pasal 79

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

Pasal 80

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, dan menetapkan Pasangan Calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b dan huruf c dan menetapkan Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 8 (delapan) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 81 . . .

- 66 -

Pasal 81

(1) Dalam hal dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengalihkan dukungannya kepada Pasangan Calon lain.

Pasal 82

(1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian terhadap calon atau Pasangan Calon pengganti dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dan mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.


Pasal 83

(1) Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap, tetapi masih terdapat 2 (dua) Pasangan Calon atau lebih, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melanjutkan tahapan Pemilihan.

(2) Calon atau Pasangan Calon yang berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dan tidak dapat diajukan Calon atau Pasangan Calon pengganti.

(3) Calon atau Pasangan Calon yang dinyatakan gugur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 84 . . .

- 68 -

Pasal 86




BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 87






pencalonan . . .

- 67 -

Pasal 84

(1) Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.

(2) Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(3) Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.

(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.

(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

Pasal 85

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 86 . . .

- 67 -

Pasal 84

(1) Dalam hal pada saat dimulainya kampanye sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat calon atau Pasangan Calon pengganti yang berhalangan tetap yang mengakibatkan jumlah Pasangan Calon kurang dari 2 (dua) pasangan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda tahapan pelaksanaan Pemilihan.

(2) Penundaan tahapan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari.

(3) Pada masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang calon atau Pasangan Calonnya berhalangan tetap, dapat mengajukan calon atau Pasangan Calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap.

(4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti yang diajukan.

(5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap menarik dukungan kepada calon atau Pasangan Calon pengganti, dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tetap dinyatakan sah.

Pasal 85

(1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3) paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

(2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik paling lambat 4 (empat) hari sejak diterimanya surat pengusulan calon atau Pasangan Calon pengganti.

Pasal 86 . . .


PKPU

KPU SULUT| 25

- 68 -

Pasal 86




BAB VIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 87






pencalonan . . .

- 69 -



Pasal 88








- 69 -



Pasal 88








- 70 -

(2) Pembatalan Pasangan Calon peserta Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah nomor urut Pasangan Calon peserta Pemilihan yang lain.

BAB IX

PENUNDAAN

Pasal 89

(1) Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Pasangan Calon hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memperpanjang masa pendaftaran Pasangan Calon.

(2) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) Pasangan Calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran Pasangan Calon.

(3) Pembukaan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pasangan Calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

(4) Sebelum memperpanjang masa pendaftaran atau membuka kembali pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan penundaan tahapan pencalonan.

Pasal 90

Penetapan penundaan tahapan pencalonan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota ebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, diberitahukan kepada:

a. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi untuk selanjutnya disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri, dengan dilampiri Keputusan KPU

Provinsi/ . . .


Kabar Daerah

3 September 2015

Bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut dilaksanakan Rapat Pleno berkaitan dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Prov. Untuk ditetapkan sebagai DPS. Peserta Rapat Pleno di Fasilitasi oleh KPU Prov. Sulut dan dihadiri 15 KPU Kab/Kota ( Ketua KPU Kab/Kota, Divisi Data dan Operator. Rapat Pleno dihadiri oleh Bawaslu Prov. Sulut, Tim Kampanye 2 Pasangan Calon Gubernur dan wakil Gubernur. Hasil Rekapitulasi sbb : Total 1.988.903 terdiri dari jlh pemilih laki-laki 1.006.542 dan jlh pemilih perempuan 982.361. JLH KEC ; 167, JLH KELURAHAN/DESA ; 1.838, JLH TPS ; 4559 15 KPU Kab/Kota mempresentasikan Rekapitulasi dan hasilnya sebagai berikut :

KPU SULUT| 26

1. Kab. Bolaang Mongondow Jlh Kec 15, jlh kelurahan/desa 202,jlh TPS

396, Jlh Pemilih laki-laki 9584, Jlh Pemilih Perempuan 88881= Total 14765

2. Kab. Bolaang Mongondow Selatan Jlh Kec 5, jlh kelurahan/desa 81,jlh TPS


3. Kab. Bolaang Mongondow Timur Jlh Kec 5, jlh kelurahan/desa 80,jlh TPS


4. Kab. Bolaang Mongondow Utara Jlh Kec 6, jlh kelurahan/desa 107,jlh TPS


5. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Jlh Kec 10, jlh kelurahan/desa 93,jlh TPS


6. Kepulauan Sangihe Jlh Kec 15, jlh kelurahan/desa 167 ,jlh TPS


7. Kepulauan Talaud Jlh Kec 19, jlh kelurahan/desa 153,jlh TPS


8. Kota Bitung Jlh Kec 8, jlh kelurahan/desa 69,jlh TPS



Kabar Daerah

KPU SULUT| 27

9. Kota Kotamobagu Jlh Kec 4, jlh kelurahan/desa 33,jlh TPS 239, Jlh Pemilih laki-laki 44123, Jlh Pemilih Perem-

puan 43139= Total 8726210. Kota Manado Jlh Kec 11, jlh kelurahan/desa 87,jlh TPS 800, Jlh Pemilih laki-laki 183897, Jlh Pemilih Perem-

puan 187978= Total 37187511. Kota Tomohon Jlh Kec 5, jlh kelurahan/desa 44,jlh TPS 203, Jlh Pemilih laki-laki 35926, Jlh Pemilih Perem-

puan 35534= Total 7146012. Kab. Minahasa Jlh Kec 25, jlh kelurahan/desa 270,jlh TPS 584, Jlh Pemilih laki-laki 142960, Jlh Pemilih Perem-

puan 140931= Total 283889113. Kab. Minahasa Selatan Jlh Kec 17, jlh kelurahan/desa 177,jlh TPS 378, Jlh Pemilih laki-laki 95726, Jlh Pemilih Perem-

puan 91375= Total 18710114. Kab. Minahasa Tenggara Jlh Kec 12, jlh kelurahan/desa 144,jlh TPS 221, Jlh Pemilih laki-laki 43255, Jlh Pemilih Perem-

puan 40111= Total 8336615. Kab. Minahasa Utara Jlh Kec 10, jlh kelurahan/desa 131,jlh TPS 371, Jlh Pemilih laki-laki 80442, Jlh Pemilih Perem-

puan 79380= Total 159822

8 – 16 September 2015

Sidang sengketa Pasangan Calon Elly engelbert Lasut dan David Bobihoe dari Partai Golkar dan Partai Pengusung PKPI dan PKS. Sidang Musyawarah digelar di Kantor Bawaslu Prov. Sulut. Si-dang diawali dengan tuntutan Pasangan Calon Tidak Memenuhi Syarat ,dan Pihak Pemohon dan Ter-moho dalam sidang menyiapkan masing-masing Ahli sebagai Pemberi Keterangan. KPU Prov. Sulut menyiapkan Jawaban untuk menolak semua dalil-dalil. Hasil Putusan Sidang Bawaslu pada Tanggal 16 September 2015 sebagai berikut : Pembacaan Putusan Bawaslu Prov. Sulut atas Partai Golkar dan Partai Pengusung dan Pem-bacaan Putusan Gugatan EEL-DB tentang Keputusan Sengketa Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015 yang menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian2. Menyatakan Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara yang me-

nyatakan Calon Gubernur a.n Elly Engelbert Lasut adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

3. Meminta KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memulihkan Hak Konstitusional Calon Wakil Guber-nur Sulawesi Utara yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS)

4. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memulihkan hak Konstitusional Gabungan Partai Politik untuk melakukan Pengisian Calon Gubernur Sulawesi Utara yang di nyatakan Ti-dak Memenuhi Syarat

5. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memperbaiki Surat Keputusan Nomor 35/Kpts/KPU-Pro-023/PILGUB/2015 tentang Penetapan Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gu-bernur Sulawesi Utara Tahun 2015


Kabar DaerahKabar Daerah

KPU SULUT| 28

6. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk memberikan waktu pengusulan Calon Gubernur baru oleh Gabungan Partai Politik tingkat Provinsi Sulawesi Utara yakni Partai Golon-gan Karya ((Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera paling lambat 7 hari terhitung sejak keputusan ini ditetapkan

7. Meminta kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan veriikasi persyaratan Pencalo-nan dan Persyaratan Calon terhadap Calon Gubernur yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik tingkat proinsi Sulawesi Utara yakni Partai Golongan Karya ((Munas Bali dan Munas Ancol), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera

8. Menolak Permohonan pemohon untuk selebihnya


Kabar DaerahKabar Daerah

KPU SULUT| 29

18 September 2015

KPU Provinsu Sulut Pasca Putusan Bawaslu melakukan Sosialisasi Jadwal dan Tahapan untuk Pengusulan Cagub Pengganti E2L berdasarkan Keputusan Sengketa Nomor 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015 sosialisasikan kepada Partai Golkar, partai pengusung (PKPI dan PKS). Sosialisasi dilak-sanakan di Kantor KPU Prov. Sulut .Adapun Jadwal Tahapan untuk pengusulan Cagub Pengganti E2L sebagai berikut :

a. Persiapan tgl 16 -17 Sept 2015b. Sosialisasi pencalonan tgl 17-19 Sep 2015 di Mediac. Pengusulan Calon Gubernur tgl 20 – 22 Sept 2015d. Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur tgl 21 – 24 Sep 2015e. Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur tgl 24-2 Sept 2015f. Veriikasi Dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Gubernur yang diusulkan tgl 21

Sept – 27 Sep 2015g. Penetapan Pasangan Calon tgl 27 Sept 2015h. Pemberian Nomor Urut 27 Sep 2015i. Penyerahan Laporan Awal dana Kampanye (LADK)

20 – 22 September 2015

Tahapan Pengusulan Calon Gubernur dari Partai Golkar dibuka kembali oleh KPU Prov. Sulut berdasarkan Tahapan selama 3 hari yakni pada tanggal 20 – 22 September 2015. Partai Golkar dan Partai Pengusung menyampaikan Calon Gubernur atas nama Benny Mamoto dan Partai Pengusung ( PKPI dan PKS) pada tanggal 22 Sept 2015 bertempat di Kantor KPU Prov. Sulut.Penerimaan Pengusulan Calon Gubernur dihadiri oleh Tim Kampanye pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, Bawaslu Prov. Sulut , Media kepada KPU Prov. Sulut dan penerimaan Dokumen Syarat Pencalo-nan dan syarat Calon Menghadiri Masa .


Info KPU

KPU SULUT| 30

27 September 2015

KPU Prov. Sulut melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Calon Gubernur atas Benny Mamoto yang Memenuhi Syarat , dan dalam Pencalonan Benny Mamoto bersama David Bobihoe di lanjutkan dengan Pemberian Nomor Urut 3. Rapat Pleno di laksanakan di Kantor KPU Prov. Sulut

29 September 2015

KPU Prov. Sulut mendapatkan Kunjungan PLT Gubernur Sulawesi Utara Dr Sony Sumarsono bersama Jajaran Pejabat Prov. Sulawesi Utara berkaitan dengan Perkenalan dan mendapatkan in-formasi Tahapan Pilkada Serentak 2015 yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2015


Info KPU

KPU SULUT| 5


Documents

Jurnal Suara KPU Edisi 7 Tahun 2015