KABAR DEWANKabupaten PacitanEdisi 26 - Desember 2019

Postur APBD

PacitanTahun 2020

DPRD Kabupaten Pacitan menggelar rapat paripurna

dengan agenda persetujuan bersama terhadap Raperda APBD 2020, pada akhir bulan Nopember yang lalu. “Dengan telah ditetapkannya lebih awal R-APBD ini tentunya pelaksanaan kegiatan pembangunan akan lebih cepat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Bupati Indartato. Untuk perangkaan pada APBD 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut. Pendapatan daerah, draft awal Rp 1,711 triliun lebih, berdasarkan pembahasan disepakati menjadi Rp 1,716 triliun lebih. Dengan rincian, pendapatan asli daerah (PAD) semula Rp 190 miliar lebih menjadi Rp 194 miliar lebih. Sedangkan untuk dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah tidak berubah. Yakni, Rp 1,200 triliun lebih untuk dana perimbangan dan Rp 320 miliar lebih untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Untuk belanja daerah, jika draft awal sebesar Rp 1,717 triliun lebih dalam pembahasan bertambah menjadi Rp 1,717 triliun lebih. Dengan rincian, belanja tidak langsung, draft awal Rp 1,114 triliun lebih akhirnya berkurang menjadi Rp 1,101 triliun lebih. Sedangkan belanja langsung, draft awal Rp 598 miliar lebih disepakati bertambah menjadi Rp 615 miliar lebih. Pembiayaan daerah, berdasarkan perbandingan antara rencana pendapatan daerah dan rencana belanja daerah yang berimbang maka tidak terjadi defisit. Rinciannya, penerimaan pembiayaan pada APBD 2020 direncanakan sebesar Rp 2,5 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaam direncanakan Rp 1,450 miliar. Jadi pembiayaan netto adalah Rp 1,050 miliar. “Sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, maka Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pacitan tahun anggaran 2020 akan segera kami sampaikan

kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi,” pungkas Bupati Indartato. Sementara itu, menanggapi perangkaan yang disampaikan oleh Bupati, DPRD melalui gabungan komisi memberikan beberapa pandangan. Diantaranya, dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya nyata dalam menggali

pendapatan asli daerah (PAD). Diantaranya, peningkatan pendapatan melalui pajak dan retribusi daerah. Peran koordinasi antara pemerintah daerah dengan DPRD, terutama dalam hal penerbitan peraturan bupati (perbup) yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat perlu ditingkatkan. Terutama melalui masing-masing komisi terkait, sehingga dapat

meminimalisir permasalahan yang sering terjadi. Tak hanya itu, gabungan komisi juga menyoroti kinerja pemerintah daerah melalui OPD yang belum berjalan maksimal. Diantaranya, konsep pelayanan terpadu, urusan pariwisata, kesehatan, pendidikan, pertanian, bidang sosial dan perencanaan pembangunan daerah.@mediacenterdprd

Dapur Redaksi 2Kabar Dewan

Salam Redaksi Setelah cetak untuk pertama kali pada yahun 2016, perjalanan

koran kabar dewan berhenti pada tahun 2019. Edisi terakhir terbit adalah edisi ke-26. Banyak suka dan duka bagi redaksi dalam mengembangkan media cetak milik DPRD Pacitan ini. Tujuan dari para awak media Kabar Dewan hanya satu. Bagaimana seluruh kegiatan para anggota DPRD dapat diketahui oleh masyarakat. Karena kami dibawah kehumasan DPRD mempunyai tugas untuk itu. Tetapi para pembaca setia Koran Kabar Dewan tidak perlu khawatir. Mulai tahun 2020, Koran Kabar Dewan bertranformasi menjadi Majalah Kabar Dewan. Jika edisi koran cetak tiap bulan, maka untuk platform majalah akan hadir menyapa pembaca tiap triwulan atau tiga bulan sekali.

Terdapat beberapa kelebihan yang dimiliki majalah dibandingkan media massa lainnya, tentunya kelebihan ini tidak semuanya dapat dijumpai pada media massa seperti koran. Diantaranya, dapat dinikmati dalam waktu yang panjang (long life span), iInformasi yang dikemas lebih menarik dan mendalam, pembacanya lebih selektif, memiliki usia edar yang paling panjang dibanding media lainnya, mempunyai kualitas visual yang baik karena dicetak di ketas yang berkualitas tinggi dan tampilan yang eksklusif. Selain edisi majalah, DPRD juga terus mengembangkan informasi berbasis website. Melalui dp rd .pac i t ankab .go . i d , informasi akan langsung diakses. Masyarakat dapat secara real time dan up to date mengetahui kegiatan DPRD Pacitan@mediacenterdprd

Masyarakat Apresiasi Pelaksanaan Stand Up Comedy Piala Ketua DPRD

STAND UP COMEDY PIALA KETUA DPRD : Salah satu peserta saat menunjukkan kebolehannya di hadapan para undangan dan masyarakat.

Selamat Tinggal Koran Kabar Dewan, Selamat Datang Majalah Kabar Dewan

Kantor Dprd Pacitan menjadi sasaran aksi demo warga,

mahasiswa dan pelajar pada Jumat, (6/12) malam. Hanya, demonstrasi kali

ini sedikit beda karena berlangsung tertib dan menghibur. Terlebih, peserta demo tidak hanya menyuarakan aspirasi semata. Mereka

juga menghibur para wakil rakyat dengan ciri khasnya masing-masing. Peserta aksi demo merupakan peserta stan up comedy piala Dprd

Pacitan 2019. Sebanyak 15 orang peserta dari perwakilan umum, mahasiswa dan pelajar menyuarakan beragam kritik melalui panggung

stand up comedy. Mulai dari kesejahteraan GTT ( guru tidak tetap), kemiskinan, hingga pemilihan Bupati Pacitan menjadi bahasan peserta open mic. Semua kritik yang disampaikan melalui lawakan mengundang gelak tawa penonton yang memenuhi halaman kantor Dprd Pacitan. Stand up comedy dengan tema demonstrasi pikiran, berbicara dan tertawa ini merupakan sarana silaturahmi antara kalangan dewan dengan rakyat. Kedekatan rakyat dan wakil rakyat diharapkan mampu berkontribusi terhadap kemajuan pembangunan di Kabupaten Pacitan. Ini sekaligus sebagai tanda pintu Dprd selalu terbuka untuk rakyatnya. “Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mensukseskan kegiatan ini. Kantor Dprd ini rumah rakyat dan kami akan siap melayani aspirasi masyarakat. Tempat ini juga bisa diamanfaatkan untuk kegiatan masyarakat. Tentu saja harus melalui prosedur yang ada,” kata Ketua Dprd Pacitan, Indrata Nur Bayuaji dalam sambutannya. Para peserta tampil optimal dengan mengeluarkan seluruh potensi yang mereka miliki. Bahkan, beberapa diantaranya

memanfaatkan properti tambahan guna menarik perhatian 3 dewan juri yang berasal dari personil band Pecas Ndahe, Organisasi PWI dan pelawak lokal . Setelah menyelesaikan serangkaian penilaian dewan juri menentukan 3 peserta terbaik. Juara Stand Up Comedy Piala Dprd tahun 2019 adalah Yoga Saputra. Siswa Madrasah Aliyah Negeri Pacitan ini berhasil mengalahkan 14 peserta lain dari unsur pelajar, mahasiswa dan umum. Remaja asal Kecamatan Tulakan itu berhak atas piagam dan uang pembinaan senilai Rp. 1,5 juta. “Alhamduli l lah, penghargaan ini merupakan kebanggan sekaligus motivasi bagi saya untuk terus belajar untuk menjadi lebih baik lagi,” singkat Yoga selesai menerima penghargaan juara 1 Stand Up Comedy Piala Dprd Pacitan 2019. Juara 2 diraih oleh Febrianto, mahasiswa asal kecamatan Bandar. Sedangkan juara 3 adalah Ahmad Segut Mustika, pemuda asal Serang, Banten. Keduanya mendapat piagam dan uang pembinaan masing-masing Rp. 1 juta dan Rp. 500.000. Rencananya kejuaraan serupa akan digelar rutin tiap tahun.@mediacenterdprd

Kabar Dewan 3Lintas Peristiwa

Hari Antikorupsi Sedunia, DPRD Harap Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Berjalan Beriringan

DPRD Kabupaten Pacitan menggelar p a r i p u r n a

penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Pacitan Tahun 2020 dan Tahun 2021 pada, Senin (28/10/2019). “ D a l a m Propemperda ini ada dua puluh usulan Raperda dari pemerintah daerah untuk tahun 2020 dan sembilan Raperda untuk tahun 2021. Dua diantaranya adalah Raperda inisiatif

DPRD,” kata Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DRPD Pacitan, Rudi Handoko saat membaca usulan - usulan tersebut dalam paripurna, Senin. Ia mengatakan untuk tahun 2020, dua usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) dari DPRD, yakni Raperda tentang p e n y e l e n g g a r a a n kearsipan; Raperda tentang pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

PARIPURNA DPRD PACITAN : Ketua Bapemperda DPRD Pacitan Rudi Handoko menyerahkan laporan Propemperda tahun 2020 dan 2021 kepada Pimpinan DPRD.

formal/non formal non PNS; S e m e n t a r a dari Bupati Pacitan mengusulkan 18 Raperda, yakni, Raperda tentang perubahan atas perda nomor 27 tahun 2011 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah; Raperda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Pacitan; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 21 tahun

2011 tentang retribusi parkir khusus; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 20 tahun 2011 tentang retribusi terminal; Raperda tentang perubahan atas Perda nomor 20 tahun 2010 tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor; R a p e r d a tentang perubahan atas perda nomor 8 tahun 2010 tentang pajak hotel; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 9

tahun 2010 tentang pajak restoran; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 10 tahun 2010 tentang pajak hiburan; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 11 tahun 2010 tentang pajak reklame; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2010 tentang pajak penerangan jalan; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 13 tahun 2010 tentang pajak mineral bukan logam dan batuan; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 14 tahun 2010 tentang pajak parkir; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 15 tahun 2010 tentang pajak air tanah; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 16 tahun 2010 tentang pajak sarang burung walet; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 17 tahun 2010 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 12 tahun 2007 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT JAWA TIMUR; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 13 tahun

2007 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pacitan; Raperda tentang pencabutan atas perda nomor 5 tahun 2010 tentang penyertaan modal pemerintah daerah pada PT. BANK JATIM; U n t u k Propemperda tahun 2021 ada sembilan Raperda, semuanya merupakan usulan Bupati, yakni, Raperda tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; Raperda tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Pacitan tahun 2009-2018; Raperda tentang Pembangunan Industri Kabupaten Pacitan (RPIK) tahun 2021-2041; Raperda tentang kepemudaan dan olah raga; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 2 tahun 1992 tentang pembentukan PDAM TK. II Kabupaten Pacitan; Raperda tentang desa wisata berbasis masyarakat; Raperda tentang pelayanan jasa medik veteriner; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 19 tahun 2010 tentang retribusi parkir di tepi jalan umum; Raperda tentang perubahan atas perda nomor 22 tahun 2011 tentang retribusi izin trayek;@mediacenterdprd

Bertepatan dengan peringatan Hari A n t i k o r u p s i

Sedunia tanggal 9 Desember tahun 2019, DPRD Pacitan berharap pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat berjalan beriringan. Ajakan ini disampaikan oleh Indrata Nur Bayuaji, Ketua DPRD Pacitan. ” B e r k a i t a n dengan Hari Antikorupsi Sedunia, sebagai aparatur penyelenggara negara ditingkat daerah, kami berharap di Hari Antikorupsi Sedunia ini, proses terhadap pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dan pemberantasan korupsi, dapat di selesaikan dengan baik tanpa memandang latar belakang tertentu, dalam setiap p e m b e r a n t a s a n korupsi,” pintanya. M e n u r u t politisi Partai Demokrat ini, dalam konteks daerah, dengan sistem yang menggunakan semacam pembiayaan-

pembiayaan yang bersifat elektronik, minimal sistem seperti itu, dapat menghindari adanya praktek-praktek yang tidak diinginkan. Olehnya itu, kata dia, semua tetap dikembalikan kepada, masing-masing penyelenggara daerah pada setiap jenjang. Aji juga berharap, kesadaran soal tindak pidana korupsi terus ditingkatkan, baik pada level penyelenggara negara maupun bagi generasi milenial. ”Berharap di Hari Antikorupsi Sedunia ini, kesadaran soal tindak pidana korupsi, dapat terus ditingkatkan, baik itu pada level p e n y e l e n g g a r a negara, maupun bagi generasi milenial, yang sementara menempuh pendidikan. Tentunya masa depan mereka juga, bukan tidak mungkin akan menjadi penyelenggara negara,” sebutnya. @mediacenterdprd

DPRD Pacitan gelar paripurna penetapan Propemperda 2020 dan 2021

KETUA DPRD INDRATA NUR BAYUAJI : Kesadaran soal tindak pidana korupsi harus terus ditingkatkan, baik pada level penyelenggara negara maupun bagi generasi milenial.

Kabar Dewan 4Lintas Peristiwa

Komisi I Harap Pelaksanaan Rekruitmen CPNS 2019 Tidak Terkendala

Tahun ini, Kabupaten Pacitan membuka lowongan sebanyak

340 formasi CPNS. Atau naik dibandingkan tahun 2018 lalu, dimana saat itu Pacitan membuka lowongan 226 formasi CPNS. Adapun formasi yang dibutuhkan terdiri dari formasi khusus sebanyak 21 formasi, yang terdiri dari formasi khusus cumlaude sebanyak 15 formasi dan disabilitas 6 formasi. Sementara untuk formasi umum terdiri dari 319 formasi, yang terdiri dari tenaga Pendidikan sebanyak 248 formasi, tenaga kesehatan 42 formasi dan tenaga teknis 29 formasi. Wakil Ketua Komisi I DPRD Pacitan, Sri Widowati berharap, nantinya pelaksanaan tes CPNS yang akan diikuti ribuan peserta itu tidak menemui kendala. Khususnya di bidang fasilitas dan persiapan lainnya. “Tahun lalu khususnya untuk Kabupaten Pacitan tidak ada kendala. Kami dari Komisi I ikut meninjau pelaksanaan tes CPNS

Pemkab Pacitan yang dilaksanakan di Madiun,” kata Sri Widowati. Meski demikian, lanjutnya, legislator Partai Golkar itu meminta agar masyarakat tidak mempercayai pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu kelulusan. Karena, semua computeraized. Hasil tes bisa langsung diketahui saat itu juga.“Harapan kami, masyarakat jangan percaya terhadap hoax cpns, dan pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan,” pungkasnya. Pengumuman CPNS di Pacitan didasarkan pada Pengumuman Nomor 810/2829/408.54/2019 tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun anggaran 2019. Selain itu juga merujuk pada keputusan Bupati Pacitan tentang penetapan Kebutuhan PNS Pemkab Pacitan tahun 2019 nomor 188.145/1641/K P T P S / 4 0 8 . 1 2 / 2 0 1 9 tanggal 7 november 2019. @mediacenterdprd

WAKIL KETUA KOMISI I SRI WIDOWATI : Masyarakat jangan mudah percaya kepada para pihak yang menjanjikan membantu kelulusan menjadi CPNS, karena semua computeraized.

DPRD Pacitan Minta PLN Utamakan Langkah Preventif Selesaikan Pelanggaran Pelanggan

Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Masyarakat Adil dan

Sejahtera (LSM GMAS)

mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pacitan, pekan lalu. Mereka mengadukan

HEARING DPRD : DPRD Pacitan melakukan heraing dengan LSM GMAS dan PLN Area Pacitan terkait pelaksanaan program pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL).

keluhan warga pelanggan listrik terkait sanksi secara sepihak dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area

Pacitan. Ketua LSM GMAS, Badrul Amali mengatakan program pemeriksaan

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh PLN menimbulkan keresahan masyarakat. Menurutnya banyak warga konsumen PLN menerima sanksi berupa denda. Padalah warga tidak merasa dan tidak mengetahui kesalahan apa yang mereka lakukan hingga berujung sanksi. Dia menduga penertiban pihak PLN sarat akan pelanggaran hukum. Advokat Peradi itu meminta kalangan legislatif memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini. Jika tidak segera disikapi korban praktik nakal oknum PLN dikuatirkan semakin bertambah. Sebab, program P2TL membuka kesempatan untuk mengeruk keuntungan sepihak. LSM GMAS mendesak PLN untuk mensosialisasikan program mereka terlebih dahulu sebelum memberikan sanksi pada pelanggan. “ K a m i menyampaikan aspirasi atas keluhan warga pelanggan PLN pada anggota DPRD Pacitan. Harapannya ada solusi nyata supaya keresahan masyarakat akan ulah oknum tidak bertanggung jawab dapat dicegah,” terang Badrul Amali pada wartawan seusai Rapat Dengar Pendapat dengan para wakil rakyat.

Perwakilan PLN yang hadir di ruang DPRD Pacitan mengakui ada oknum P2TL yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai Standar Operation Prosedur (SOP) yang berlaku. Pihaknya berjanji akan melakukan pembinaan kepada 6 orang tenaga P2TL supaya aktivitas penertiban pelanggan nakal sesuai aturan. “Jadi memang pelanggaran konsumen itu nyata terjadi di masyarakat. Seperti mengubah daya meter listrik dan penggunaan listrik secara ilegal. Kami juga membutuhkan kontrol dari masyarakat apabila ada oknum yang dalam melaksankan tugas tidak sesuai SOP bisa memberikan masukan kepada kami. Ini pentinga supaya pelayanan kepada masyarakat kedepannya menjadi lebih baik,” kata Manager PLN Area Pacitan, Aris pada wartawan. Komisi 4 DPRD Pacitan yang menjadi fasilitator aduan LSM GMAS meminta PLN lebih mengedepankan tindakan preventif ketimbang sanksi. Selain itu para wakil rakyat juga mendesak PLN melakukan sosialisasi kepada masyarakat supaya kesalahan pelanggan listrik bisa diminimalisir.@mediacenterdprd

Kabar DewanKabar DPRD 5

Komisi II DPRD Pacitan Apresiasi Peluncuran Film Dokudrama Kopi Sepa

Komunitas Pecinta Sejarah Pacitan (Kopi Sepa) meluncurkan

film dokumenter drama (dokudrama) berjudul “Roto Soewarno Sang Penunjuk Jalan” di rumah markas gerilya Jenderal Soedirman di Desa Pakisbaru, Nawangan, beberapa waktu lalu.

Selain dihadiri oleh Ketua Komisi II DPRD Pacitan, tampak pula Balques Manisang, Penyiar TV One yang juga cucu Roto Soewarno, ikut mendampingi. Film Komunitas Pecinta Sejarah Pacitan (Kopi Sepa) yang berdurasi 30 menit itu mengisahkan kepahlawanan Roto Soewarno. Roto Soewarno tak lain adalah pengawal Panglima Jenderal Soedirman saat menjalani perang gerilya di Pacitan pada masa awal

kemerdekaan RI. Dalam kata sambutannya Ronny Wahyono menyampaikan bahwa pihaknya sangat mendukung Kopi Sepa yang mendedikasikan karyanya untuk mengenang perjuangan Roto Suwarno sebagai pahlawan lokal dari Pacitan. Kata Ronny,

film ini sangat istimewa apalagi pemerannya adalah pelajar-pelajar dariTegalombo. “Sebagai wakil rakyat Pacitan kami sangat menghargai karya Kopi Sepa ini. Mari kita masyarakat Pacitan memberikan suport dan dukungannya. Sebagai bagian dari sejarah, buku-buku tentang Roto Soewarno juga sangat diperlukan untuk bahan bacaan pelajaran anak-anak di sekolah,” ungkap Ronny Wahyono.@mediacenterdprd

DOKUDRAMA ROTO SOEWARNO : Ketua Komisi II Ronny Wahyono saat menerima plakat dari presenter Balques manisang Presenter TV ONE yang juga cucu Roto Soewarno.

Bupati Bersama Ketua DPRD Tinjau Pembangunan Tanggul di Desa Kembang

Proses pembangunan kembali tanggul di Dusun Kiteran, Desa

Kembang yang jebol pada saat terjadi banjir bandang tahun lalu, mendapat perhatian khusus dari Bupati dan Ketua DPRD Pacitan. Pasalnya, keberadaan tanggul tersebut sangat penting untuk mencegah terjadinya banjir jika musim hujan tiba. “Semoga pekerjaan pembangunan tanggul ini cepat selesai sebelum musim penghujan datang. Minimal ketenangan rakyat itu ada dan kekhawatiran rakyat berkurang ketika terjadi banjir. Tapi kita terus berupaya, mudah-mudahan tidak terjadi seperti tahun 2017 lalu,” kata Bupati Indartato. Bupati Pacitan Indartato menambahkan permintaan masyarakat agar secepatnya pembangunan tanggul diselesaikan adalah suatu hal yang wajar. Pemerintah daerah sudah berupaya, meski dalam proses pembangunannya belum maksimal. “Akhir bulan Januari nanti mudah-mudahan segera terselesaikan, “ tandasnya. Pemkab Pacitan, kata Bupati, telah berupaya semaksimal mungkin. Yakni menyampaikan kondisi tanggul tersebut baik

kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. “Tahun depan, Pemkab menyediakan anggaran dari APBD sekitar Rp 900 Juta untuk melanjutkan pembangunan tanggul ini. Untuk masyarakat khususnya Dusun Kiteran ini saya mohon maaf, tapi kami (Pemkab Pacitan) berusaha semaksimal mungkin bagaimana caranya rakyat tetap tenang, aman dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” imbuhnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Indrata Nur Bayu Aji berharap pembangunan tanggul di Dusun Kiteran, Desa Kembang tersebut proses pembangunannya dipercepat agar masyarakat setempat merasa nyaman dikala saat hujan turun pada akhir tahun 2019 dan awal Januari 2020 nanti. “Kami juga sudah pernah menyampaikan kepada bupati saat pada rapat Paripurna tahun 2018 lalu, meski anggaran dana bencana alam dari APBN belum turun, setidaknya diupayakan memakai anggaran APBD meskipun tidak bisa maksimal. Agar masyarakat tidak was-was jika hujan turun,” pungkasnya.@mediacenterdprd

MENINJAU TANGGUL : Bupati Indartato bersama Ketua DPRD Indrata Nur Bayuaji dan Forkopimda lainnya saat meninjau pembangunan tanggul yang jebol akibat banjir bandang dua tahun lalu.

“Sebagai wakil rakyat kami sangat mendukung dan menghargai kreatifitas anak muda yang tergabung dalam komunitas pecinta sejarah pacitan (Kopi Sepa)”

KETUA KOMISI 2 - RONNY WAHYONO

Liputan Khusus 6Kabar Dewan

Dari Sembilan Raperda Non APBD, Hanya Lima Yang Diajukan Bupati

Penjelasan Lima Raperda Usulan Pemerintah

DPRD Kabupaten Pacitan gelar rapat paripurna

dengan agenda Penjelasan Bupati Pacitan atas Pengajuan lima Raperda tahun 2019, pada senin (9/12/2019). Lima raperda yang dianggap prioritas itu raperda tentang perubahan perda 24/2011 retribusi persampahan; raperda tentang perubahan kedua atas perda 21/2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga;

dan raperda tentang perubahan atas perda 4/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pacitan. Juga raperda tentang pencabutan perda pemerintahan desa dan raperda tentang perubahan atas perda 5/2016 tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021. “Pemerintah daerah memutuskan untuk membahas lima raperda karena ada yang

PARIPURNA RAPERDA TAHUN 2019 : Bupati Indartato saat menyerahkan pengajuan lima Raperda Non APBD tahun 2019 kepada pimpinan DPRD Pacitan.

Raperda tentang perubahan perda 24/2011 tentang

retribusi persampahan/kebersihan. Bahwa dalam pasal 3 perda 24/2011, obyek retribusi terdiri dari, pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir

harus diprioritaskan,” kata Bupati Indartato. Selain prioritas, Indartato beralasan penundaan karena terbentur aturan yang lebih tinggi. Salah satunya raperda tentang perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Kendati bupati mengakui regulasi itu sudah tidak relevan dengan kondisi perkembangan lingkungan kabupaten ini. ‘’Raperda RTRW agak dibelakangkan karena harus betul-betul telah sesuai

keinginan masyarakat, supaya tidak ada yang komplain,’’ terangnya. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Pacitan Rudi Handoko menyebut, penundaan karena eksekutif belum siap dan belum ada anggaran. Dia berharap pemkab bisa lebih dalam melakukan pencermatan sebelum mengajukan ke pihaknya. ‘’Kalau sudah telanjur diajukan, lalu dibahas, jadinya kerepotan,’’ katanya.@mediacenterdprd

sampah dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Sebagai tindak lanjut pasal 7 ayat (1) huruf A Permendagri 33/2010 tentang pedoman pengelolaan sampah, yang menyatakan bahwa pengangkutan sampah rumah tangga ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW. Sehingga pemerintah daerah

tidak lagi melaksanakan pengambilan sampah dari sumber penghasil sampah ke tempat pembuangan sementara. Oleh karena itu, pasal 3 perda 24/2011 perlu dilakukan perubahan. Raperda tentang perubahan kedua atas perda 21/2010 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Alasan pembentukan raperda ini adalah, adanya pengurangan dan penambahan

obyek retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Pengurangan obyek retribusi adalah Pantai Soge Didomulyo, Pantai Dhaki Bawur, Pantai Dhangkal Wora Wari, Etalase Geopark Gunung Sewu Pancer Door dan Pemandian anak Ngadirojo. Sedangkan penambahan obyek retribusi adalah Lapangan Futsal di GOR. Untuk kenaikan tarif retribusi, sebagai bentuk penyesuaian

dengan perkembangan perekonomian masyarakat adalah, Pantai Pancer Door, Pantai Srau, Pantai Klayar, Pantai Watu Karung, Pantai Taman Hadiwarno, Pantai Buyutan Widoro, Goa Gong, Goa Tabuhan, Luweng Jaran dan Luweng Ombo. Raperda tentang perubahan atas perda 4/2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pacitan. Pembentukan raperda ini karena adanya perubahan tipe perangkat daerah, nomenklatur serta penambahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dengan penjelasan sebagai berikut. Sekretariat DPRD dari type B menjadi A karena perubahan jumlah anggota DPRD menjadi 45 orang. Dinas Kesehatan dari type B menjadi A karena terbitnya Kepmenkes nomor HK.02.02/MENKES/505/2016 tentang tipelogi dinas kesehatan provinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota. Selain itu, Dimasukkannya badan kesatuan bangsa dan politik menjadi perangkat daerah karena terbitnya Permendagri 11/2019 tentang perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. Untuk perubahan nomenklatur, diantaranya, Inspektorat menjadi Inspektorat Daerah karena terbit Permendagri 107/2017 tentang pedoman nomenklatur inspektorat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota, dinas koperasi dan usaha mikro menjadi dinas koperasi, usaha mikro dan tenaga kerja sebagai upaya mempermudah akses dukungan pendanaan dari pemerintah pusat bidang tenaga kerja. Dinas perpustakaan menjadi dinas perpustakaan dan arsip karena terbitnya peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 10/2016 tentang pedoman nomenklatur dinas perpustakaan daerah, badan pengelolaan keuangan

dan aset daerah (BPKAD) menjadi badan keuangan dan aset daerah (BKAD), badan kepegawaian karena terbitnya Permendagri 5/2017, pendidikan dan pelatihan daerah menjadi badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM), karena terbitnya Permendagri 5/2017 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan. Raperda tentang pencabutan perda pemerintahan desa. Pembentukan raperda ini karena adanya UU 6/2014 tentang desa, sehingga beberapa perda bidang pemerintahan desa yang tidak sesuai lagi perlu dicabut. Yaitu, perda 6/2008 tentang kerjasama desa dicabut karena terbitnya Permendagri 96/2017 tentang tata cara kerjasama desa di bidang pemerintahan desa. Nantinya, tata cara kerjasama desa cukup dengan peraturan bupati. Perda 7/2008 tentang tatacara dan pembentukan BUMDes dicabut karena terbit peraturan Menteri Desa, Daerah tertinggal dan Transmigrasi nomor 4/2015 tentang pendirian, pengurusan, pengelolaan dan pembubaran BUMDes. Selanjutnya hal tersebut cukup diatur dalam peraturan bupati. Perda 9/2008 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan dicabut karena terbit Permendagri 18/2008 tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat yang selanjutnya cukup diatur dalam peraturan bupati. Raperda tentang perubahan atas perda 5/2016 tentang rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2016-2021. Pembentukan raperda ini karena adanya penambahan indikator RPJMD Kabupaten Pacitan tahun 2016-2021 dan perubahan nomenklatur perangkat daerah. Untuk itu, perlu penyesuaian lebih lanjut.@mediacenterdprd

Kabar Dewan 7Seputar DPRD

Pasar Punung Banyak Atap Talang Yang BocorKomisi III Minta Secepatnya Di Benahi Sebelum Musim Penghujan

Sidak Komisi III DPRD ke Pasar Punung,

menemukan beberapa sarana dan prasarana yang tidak nyaman bagi para pedagang. Seperti beberapa titik atap talang bocor jika hujan turun, lantai keramik pasar juga terkelupas dan retak-retak. Padahal bangunan itu tergolong baru dibangun. Handoyo Aji anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pacitan mengatakan proyek pasar rakyat ini didanai oleh APBD. Jadi sarana dan prasarananya harus bagus, tingkat kepuasan para pedagang dalam membayar pajak pun akan tepat waktu. “Jika kebocoran atap ini terus dibiarkan para pedagang pun enggan membayar pajak dan iti akan merugikan Pemerintah daerah,” katanya. Hal itu disayangkan Handoyo Aji, apalagi saat ini pembangunan pasar rakyat baru digalakkan untuk menunjang

perekonomian rakyat, jika ada kerusakan maka pemerintah daerah harus segera membenahinya. “Seandainya sarana dan prasarana bagus, para pedagang pun tak keberatan membayar pajak, begitu juga dengan para pembeli mereka merasa aman dan nyaman belanja jika turun hujan,” ujar Handoyo aji. Pada kesempatan itu, Sarwono kepala Sarpras pasar Punung mengatakan pihaknya juga menyayangkan kebocoran talang tersebut. Pasalnya, pihaknya di target pajak tepat waktu, namun sarana dan prasarana tidak memuaskan bagi para pedagang. “Untuk kebocoran talangnya ada empat titik di lokasi dalam pasar, dan lantai keramiknya juga sudah ada yang rusak, jika ada dana kami akan membenahi. Para pedagang puas dan restribusi pajak juga akan lancar,” pungkas Sarwono.@mediacenterdprd

TINJAU PASAR : Anggota Komisi III DPRD Pacitan, Handaya Aji, bersama rombongan melakukan sidak ke pasar Punung untuk melihat sarana dan prasarana pasar

Gelar Rapat Paripurna, DPRD Pacitan Serahkan Hasil Reses

DPRD Kabupaten Pacitan menggelar

rapat Paripurna dengan agenda penyampaian hasil reses masa sidang pertama anggota DPRD Pacitan periode 2019 – 2024. Sidang paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pacitan, Indrata Nur Bayuaji didampingi oleh para wakil pimpinan. Laporan reses secara berurutan disampaikan oleh masing-masing juru bicara dari masing-masing daerah pemilihan (Dapil). Diketahui, Kabupaten Pacitan memiliki 6 Dapil yang terdiri dari Dapil I (Pacitan-Pringkuku), Dapil II (Punung-Donorojo), Dapil III (Nawangan-Bandar), Dapil IV (Arjosari-Tegalombo), Dapil V (Ngadirojo-Sudimoro) dan Dapil VI (Tulakan-Kebonagung). Mereka menggelar reses untuk

menyerap aspirasi dan menyampaikan hasil kegiatan DPRD pada masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing. ”Reses yang digelar anggota DPRD ini untuk menyerap aspirasi dari masyarakat di daerah pemilihanya masing-masing,” kata Ketua DPRD Pacitan Indrata Nur Bayuaji. Dikatakan, selain reses menyerap aspirasi, mereka ini juga menyampaikan hasil kegiatan DPRD Pacitan kepada warga masyarakat. Hal itu, sesuai dengan pasal 100 ayat (4) peraturan DPRD Pacitan nomor 1 tahun 2019, yang berbunyi anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. ”Hasil dari laporan reses disampaikan secara tertulis dan diserahkan pada Pimpinan DPRD dalam forum rapat paripurna,” ujarnya.@mediacenterdprdPARIPURNA HASIL RESES : DPRD menggelar sidang paripurna internal dalam rangka penyampaian hasil reses

pada masa sidang pertama anggota DPRD Periode 2019 – 2024.

Kabar DPRD 8Kabar Dewan

Komisi III Usulkan Honor RT Dan RW Harus Layak

Dalam lawatannya ke sejumlah desa, Komisi III DPRD

Pacitan trenyuh melihat honor RT dan RW yang jauh dari kata layak.

HONOR RT DAN RW KURANG LAYAK : Anggota Komisi III DPRD, Titik Ernawati menilai honor untuk RT dan RW sudah selayaknya ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah.

PBB Ditahun 2020 Diharapkan Tepat Waktu Dan Ditingkatkan

Pe n d a p a t a n daerah dari sektor pajak bumi dan

bangunan (PBB) di Kabupaten Pacitan diharapkan pada tahun 2020 bisa meningkat dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai target itu tentu ada sebuah kesadaran yang tinggi dari masyarakat selaku wajib pajak. Triyani anggota Komisi III DPRD Kabupaten Pacitan mengatakan perlunya peran masyarakat dalam mendukung p e n i n g k a t a n pendapatan dari PBB. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja di balai Desa Sekar, Kecamatan Donorojo, beberapa waktu yang lalu. “Kunjungan kerja rutin komisi III ke pemerintahan Desa ini bertujuan memberikan wacana bagaimana kita bisa meningkakan pendapat daerah melalui sektor PBB. Di sini kita tentu berharap agar PBB tahun depan bisa maksimal dan tepat waktu, “ ungkapnya. Lebih lanjut Triyani mengatakan upaya peningkatan pajak

dan ketepatan waktu, harus didukung dengan pelayanan serta sarana dan prasarana diwilayah tersebut. Jika itu sudah terlaksana maka pihak pemerintahan desa terus menyampaikan kepada masyarakat supaya tepat waktu membayar PBB. “Semua itu tak lepas tanpa dukungan dan kerja sama yang baik dari masyarakat, tentu ini mustahil bisa terealisisasi dengan baik. Kepada masyarakat yang tidak membayar PBB tentu ada teguran berupa surat peringatan dan ini kita kedepankan persuasif. Saya rasa masyarakat sadar kewajiban jatuh tempo dan bisa membayar pajak tepat waktu. Pemerintah juga memberi kelonggaran terkait waktu jatuh tempo tersebut,” imbuhnya. Ia menegaskan kesadaran yang tinggi dari masyarakat sangat mendukung percepatan perolehan pendapatan Daerah dari sektor PBB maupun lainnya, semua itu untuk peningkatan serta kemajuan kota Pacitan. @mediacenterdprd

PBB DIHARAPKAN TEPAT WAKTU : Anggota Komisi III DPRD, Triyani, selain berharap ada peningkatan, pendapatan daerah melalui pajak bumi dan bangunan (PBB), pembayarannya juga harus tepat waktu.

Padahal mereka sebagai ujung tombak pelayanan kepada masyarakat

seharusnya mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Meskipun, di

satu sisi, anggaran yang dimilki oleh pemerintah daerah sangat terbatas. “Kami dari Komisi III berharap agar pemerintah menaikkan honor para RT dan RW secara bertahap. Saat ini, penerimaan mereka bervariasi, tidak sama antara satu desa dan desa lainnya,” ungkap Titik Ernawati, Anggota Komisi III DPRD Pacitan. M e n u r u t n y a , Pengurus RT dan RW dipilih bukan semata-mata tentang kedudukan, melainkan untuk melakukan tugas-tugas pelayanan k e m a s y a r a k a t a n . Selain itu, memelihara kerukunan hidup warga, menggerakkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat, membantu mensosialisasikan dan melaksanakan setiap program pemerintah, mengelola dan mengendalikan data kependudukan di wilayah kerjanya dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa atau Lurah. “Jika honor RT dan RW bisa mencapai batas kewajaran pasti kinerjanya

juga akan meningkat, seiring dengan kenaikan honor tersebut juga harus ditingkatkan pelayanan masyarakat. Karena RT dan RW sebagai ujung tombak pemerintahan,” ujarnya. Peran serta RT dan RW dalam pembangunan desa amatlah vital, karena berhubungan langsung dengan masyarakat desa. Mereka adalah mulut dan telinga pemerintah yang memiliki fungsi sebagai penyampai kebijakan - kebijakan pemerintah desa, daerah maupun nasional dan sebagai penerima aspirasi pertama masyarakat, berada di tengah konflik masyarakat sehingga merekalah yang memiliki pemahaman lebih terhadap sekala permasalahan dan konflik yang terjadi dimasyarakat. “Pengurus RT/RW adalah garda terdepan pembangunan desa bahkan pembangunan nasional peningkatan kualitas serta kesejahteraan mereka adalah salah satu faktor pendorong suksesnya program pembangunan tersebut,” pungkasnya.@mediacenterdprd

Kabar Dewan 9Kabar DPRD

Komisi IV Menilai Pengerjaan Proyek Prasarana Air Bersih Di Desa Cemeng Asal-asalan

Disaat menghadapi kemarau yang panjang tahun

ini, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan adakan inspeksi

mendadak (Sidak) ke lokasi proyek pengembangan sarana air bersih di wilayah Desa Cemeng Kecamatan Donorojo. Untuk proyek pengembangan sarana

SIDAK KOMISI IV DPRD PACITAN : Komisi IV DPRD Pacitan melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek pengembangan sarana air bersih di Desa Cemeng. Kecamatan Donorojo.

air bersih dan pipanisasi air bersih tersebut di manfaatkan untuk 2 Dusun di Desa Cemeng. Panjang pipanisasi yang disalurkan sepanjang 636 meter dan akan disalurkan

langsung ke setiap rumah warga. Sedang nilai proyek yang bersumber dari APBD Pacitan 2019 tersebut, nilainya cukup besar, yaitu Rp 188 Juta, namun

pengerjaannya dinilai kurang rapi, seperti setiap potongan pipa hanya memakai las dan pipa juga tidak di cat. Selain itu tutup bak kontrol dinilai terlalu tipis platnya. Dari hasil sidak Komisi IV DPRD Pacitan menemukan beberapa pelanggaran dan kejanggalan dalam pengerjaan, akan tetapi yang perlu diperhatikan kontraktor pelaksana dan Konsultan pengawas proyek harus segera merapikan pengerjaan proyek tersebut secepatnya. “Hasil pemeriksaan di titik proyek pengembangan sarana air bersih di Desa Cemeng ini, kami komisi IV menemukan kejanggalan antara papan nama proyek, dimana harusnya di pasang sesuai aturan yang ada sebagai bentuk transparansi pengerjaan yang jujur, sehingga tidak hanya Konsultan pengawas yang mengawasi, masyarakat setempat juga bisa mengawasi kegiatan proyek tersebut,” ulas Samsuri, anggota Komisi IV DPRD Pacitan, saat bertemu dengan ketua Hipam Desa Cemeng. Disisi lain, pihaknya juga menemukan beberapa pengerjaannya sangat tidak rapi dan dinilai asal pasang saja. Seperti penyambungan

pipa pada bengkokan hanya di las saja, harusnya memakai sambungan pipa (elbo) meski di bestek perencanaan tidak memakai. “Akan tetapi jika dibelikan dan dipasang akan lebih awet dibanding las, toh harga elbo tidak begitu mahal,” ungkap Samsuri. Yang mengherankan lagi, pihak perangkat desa tidak tahu menahu pengerjaan proyek sarana air bersih di wilayahnya. Padahal nilai proyek itu tidaklah sedikit. Selain itu untuk pipanisasi sepanjang 636 meter juga belum tersambung pada pipa di Ground Reservois seharusnya tersambung, meski mesin pompa belum terpasang, dan tutup plat menhoul nya juga sangat tipis. Untuk itu, Samsuri bersama rombongan Komisi IV Yang lain berharap pengerjaan proyek sarana air bersih ini harus dirapikan lagi, dan tidak terkesan asal-asalan pengerjaannya. Jika ada pemeriksaan, pasti yang disalahkan pihak CV nya dan bukan pada sub pengerjaan. Untuk itu demi kebaikan bersama, dan pipanisasi itu bisa lebih awet dinikmati masyarakat dan secepatnya bisa berfungsi bagi masyarakat.@mediacenterdprd

Komisi IV Gelar Sidak di Jembatan Borang

Komisi IV DPRD K a b u p a t e n Pacitan mengelar

sidak dengan sasaran pembangunan Jembatan Borang yang putus akibat pasca bencana banjir pada tahun 2018 lalu. “Sidak di

Jembatan Borang ini untuk memastikan sampai dimana progres pembangunannya dan melihat kondisi jembatan serta melihat masa kontraknya sampai kapan. Kami lihat pembangunan jembatan borang tersebut sudah sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Rudi Hartoyo anggota komisi IV DPRD Pacitan. Rudi O, sapaan akrabnya, m e n g u n g k a p k a n pembangunan Jembatan Borang ini menggunakan anggaran sekitar Rp 966.673.949,00 dari

APBD tahun 2019 dengan jenis kegiatan Bantuan Restrukturisasi Pascabencana dari BPBD Kabupaten Pacitan. “Kita lihat sendiri dipapan nama kegiatan ini, sampai saat ini pekerjaan belum

tersambung. Sebelum masa kontrak habis pada pada tanggal 18 Desember 2019 nanti harus sudah terselesaikan ,” kata Rudi O. Hasil temuan sidak, lanjut dia, proses pengerjaan jembatan baru mencapai sekitar 25 persen. Dengan kontrak 140 hari kerja, dari 1 Agustus 2019 sampai dengan 18 Desember nanti jembatan harus sudah selesai. Mengingat bulan Desember nanti musim hujan dan air sungai mulai penuh. @mediacenterdprd

TINJAU JEMBATAN BORANG : Komisi IV DPRD Pacitan meninjau proses pembangunan jembatan Borang, Kecamatan Arjosari bersama dengan dinas terkait.

“Kita berharap agar proses pembangunan jembatan Borang ini dapat selesai tepat waktu”

ANGGOTA KOMISI 4 - RUDI HARTOYO

Seputar DPRD 10Kabar Dewan

Tahun 2020 Insentif GTT Pacitan Naik

DPRD Sidak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Nawangan

Komisi IV DPRD Kabupaten Pacitan adakan kunjungan

ke penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pakis Baru, Kecamatan

Nawangan dengan didampingi pendamping teknis dari Dinas Pemukiman perumahan, pertanahan (Perkim) dan perangkat Desa. Untuk beberapa

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pacitan pada tahun 2020 akan

memberikan tambahan upah kepada guru tidak tetap (GTT) yang berada

di bawah naungan Dinas Pendidikan sebesar 500 ribu. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPRD Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, saat ditemui usai rapat Paripurna di

SIDAK PEMBANGUNAN RTLH : Komisi IV DPRD Pacitan melakukan kunjungan ke Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan untuk melihat proses pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH).

KETUA DPRD INDRATA NUR BAYUAJI : DPRD bersama dengan pemerintah daerah sepakat untuk menaikkan honor GTT mulai tahun depan sebesar Rp 500 ribu yang sebelumnya hanya 100 ribu per bulan.

warga yang memiliki rumah tidak layak, karena lantai dari tanah lainnya juga masih banyak di Kecamatan Nawangan, namun lainnya sudah mendapatkan program

bedah rumah dari Grindulu mapan dan program bantuan bencana alam dari BPBD. Dengan adanya program tersebut, maka Komisi IV DPRD Kabupaten

Pacitan melakukan sidak untuk melihat langsung hasil pembangunan dari program BSPS. Berdasarkan hasil kunjungan di lapangan di sekitar rumah penerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan, Komisi IV melihat banyak kejanggalan. Seperti halnya Rencana Angaran Biaya (RA ) dan nota pembelian bahan bangunan dari toko juga belum diberikan ke pada penerima bantuan. Namun untuk wujud pembangunannya sudah terlihat Hasil bagus. “Saya prihatin melihat kondisi mekanisme juklak dan juknisnya yang diterapkan dilapangan, ternyata tidak sesuai seperti dalam juklak dan kuknisnya. Maka itu nanti sehabis kunjungan ini, saya akan minta buku aturan juklak dan juknis pelaksanaan BSPS sampai ke pelaksanaan lapangannya,” tandas Hariawan, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pacitan. Lebih lanjut Hariawan mengungkapkan, seharusnya RAB dan nota pembelian dari toko harus diberikan kepada penerima bantuan agar si penerima bantuan bisa mengecek apa sudah sesuai dengan permintaannya apa tidak. “Mungkin tim teknis dari Dinas Perkim akan

kami panggil untuk memperjelas mekanisme bantuan tersebut,” ungkap Hariawan ST. Berdasarkan informasi, di Kecamatan Nawangan ada sekitar lebih warga yang menerima Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Setiap warga penerima program berhak mendapatkan stimulan dana permahan senilia Rp 17,5 juta. Sebanyak Rp 15 juta diterimakan dalam bentuk materi dan Rp 2,5 juta sebagai hari kerja (HOK). “Seperti ini benar-benar tidak mampu. Mereka layak mendapatkan dan sudah terealisasi dengan baik, dan sudah layak seperti tetangga lainnya,” ujarnya. Hariawan juga berharap, batuan BSPS ini agar benar-benar tepat sasaran kepada warga yang tidak mampu, jika diverifikasi merasa terlihat mampu agar di ganti dengan penerima yang benar-benar tidak mampu atau kondisi rumahnya sangat tidak layak huni. “Jika terbukti tidak tepat sasaran pada penerima, dan mengambil keuntungan dari jumlah nominal bantuan tersebut. Jangan main main dengan uang negara, ”tegasnya.@mediacenterdprd

Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pacitan. “ A l h a m d u l i l l a h pada rapat banggar waktu kemarin, kami semua

sepakat dan kami putuskan dari rapat itu, bahwa pada tahun 2020 nanti untuk teman-teman GTT insyaallah akan mendapatkan tambahan insentif yang

dulunya 100 ribu menjadi 500 ribu,” kata Ketua DPRD Pacitan, Indrata Nur Bayuaji. Meski naik hingga 400 persen, namun masih jauh di bandingkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pacitan di tahun 2019 ini, yakni sebesar 1,7 juta. Meskipun tak sebanding UMK, hal itu perlu untuk disyukuri. Mengingat, proses untuk mencapai sebuah kesepakatan tersebut cukup panjang dan melalui berbagai pertimbangan, yang kemudian disepakati sebuah nominal tersebut. “Berdasarkan data yang kami terima bahwa GTT di Kabupaten Pacitan saat ini kalau tidak salah berkisar 1.363 orang. Setelah kami hitung dan sebagainya, kami rapatkan bersama eksekutif dan legislatif, mereka menyepakati penambahan itu. Dan ini sudah menjadi suatu keharusan bagi DPRD sebagai wakil rakyat, untuk memperjuangkan kenaikan insentif mereka kepada pemerintah daerah. Karena kasihan temen-temen GTT

itu,” tegasnya. Sementara itu, terkait teknis bagaimana realisasinya, pihaknya telah meminta kepada Komisi II yang membidangi pendidikan untuk mencermati. “ Untuk teknis, kemarin kami minta untuk dicermati oleh Komisi II, apakah disamaratakan atau diklasifikasikan. Tapi kami sepakat bahwa anggaran sekitar 8,1 miliar itu untuk sejumlah GTT itu,” ungkapnya. Aji menambahkan, besaran tambahan upah yang diperuntukkan kepada GTT tersebut, ke depan akan terus diupayakan hingga tembus mencapai besaran UMK di Pacitan. “Cita-cita kami upah GTT bukan hanya segitu (500 ribu), tapi sampai UMK. Sebenarnya itu yang menjadi prioritas saat ini, akan tetapi kita juga memahami kondisi keuangan APBD kita yang terlalu kecil,” pungkas Aji.@mediacenterdprd

Seputar DPRD 11Kabar Dewan

Dewan Harap Jembatan Gedangan Desa Tambakrejo Selesai Tepat Waktu

SIDAK JEMBATAN GEDANGAN : Wakil Ketua Komisi IV DPRD, Widadi berharap agar pembangunan jembatan Gedangan di Desa Tambak Rejo secepatnya diselesaikan agar dapat dilalui oleh masyarakat.

DPRD Pacitan, melalui Komisi IV melakukan

kunjungan kerja dalam daerah untuk melihat secara langsung pembangunan proyek Jembatan Gedangan yang bersumber dari APBD 2019. Selain rombongan Komisi IV, tampak mendampingi Sekretaris Dinas PU dan PR, Suparlan. D i t e n g a h kegiatan, Widadi Wakil Ketua Komisi IV berharap pembagunan jembatan Gedangan di Tambakrejo ditahun 2020 harus bisa secepatnya t e r s e l e s a i k a n . Harapannya agar sebelum musim penghujan tiba sudah bisa dinikmati oleh masyarakat. “Pembangunan i n f r a s t r u k t u r khususnya jembatan Gedangan kita harapkan dapat diselesaikan dengan

baik dan tepat waktu serta sesuai bestek,” ungkap Widadi. Politisi PDI Perjuangan itu m e n a m b a h k a n bahwa pembangunan jembatan yang dibangun dengan mengunakan anggaran APBD 2019 Kabupaten Pacitan tersebut, saat ini pembangunannya baru mencapai 80 persen. Artinya masih sekitar 20 persen lagi yang belum terselesaikan. Padahal, sebentar lagi sudah mulai masuk musim hujan. “ U n t u k kekurangan anggaran akan dimasukkan dalam anggaran induk APBD 2020. Jika sudah selesai pengerjaannya, akses menjadi lebih mudah dan dapat pula meningkatkan p e r e k o n o m i a n masyarakat setempat,” tandasnya.@mediacenterdprd

DPRD Pacitan Kaji Usulan Kenaikan Tiket Retribusi Wisata Melalui Pansus

Pe m e r i n t a h d a e r a h mengusu lkan

kenaikan tarif retribusi beberapa tempat wisata. Hal

tersebut seiring d i m a s u k k a n n y a Raperda tentang perubahan kedua atas perda 21/2010 tentang retribusi

tempat rekreasi dan olahraga, pada rapat paripurna dengan agenda Penjelasan Bupati Pacitan atas Pengajuan lima

Raperda tahun 2019. ‘ ’ K a r e n a mengarahnya ke masyarakat semua, dan tidak semua objek wisata perlu dinaikkan

tarifnya. Menilik imbasnya langsung ke wisatawan dan pelaku usaha di dalamnya. Alangkah bijak dilakukan pemilahan. Memetakan destinasi wisata yang sudah siap atau belum menerima tarif penyesuaian. Pantai Pancer Door salah satu yang dirasa belum waktunya. Harus ada kajian lebih,’’ ungkap Ketua DPRD Kabupaten Pacitan Indrata Nur Bayuaji. D i k e t a h u i , hanya satu dari sembilan objek wisata yang dikelola pemkab tarifnya tidak direncanakan naik. Delapan lainnya diusulkan naik dengan persentase 30 hingga 100 persen. ‘’Kalau masyarakat sudah sejahtera dengan kondisi saat ini, ya tidak perlu (dinaikkan),’’ ucapnya. Lebih lanjut Politisi Partai Demokrat itu mengatakan pihaknya tidak sepenuhnya b e r s e b e r a n g a n pendapat dengan eksekutif. Dalam hal menaikkan retribusi Gua Gong, misalnya. Sepakat bahwa alasannya pemeliharaan wisata. Sebab, pendapatan daerah, kelestarian, dan pemeliharaan

sumber daya wisata sama-sama tetap terjaga dengan baik. ‘’Nantinya Pansus yang akan mengkaji lebih detail dan jeli terhadap rencana ini,’’ tuturnya. P a d a kesempatan itu, Bupati Pacitan Indartato m e n e g a s k a n , rencana menaikkan tarif tujuannya bukan membebani m a s y a r a k a t . M e l a i n k a n m e n i n g k a t k a n p e l a y a n a n . “Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat juga bisa lebih baik,’’ ucapnya. M a s i h menurut Bupati, di sisi lain, kucuran dana pemerintah pusat tahun depan menurun. Kenaikan tarif merupakan langkah penanggulangannya. Inflasi akibat kenaikan harga juga jadi bahan pertimbangan. Bahwa peningkatan untuk menutup target pendapatan asli daerah (PAD). Yakni, dari Rp 12,2 miliar menjadi Rp 16,5 miliar. ‘’Intinya bagaimana pemerintah itu m e m b e r i k a n pelayanan dengan baik tapi masyarakat tidak memprotes,’’ pungkas Bupati.@mediacenterdprd

KETUA DPRD INDRATA NUR BAYUAJI : Kenaikan tiket retribusi tempat wisata yang diusulkan oleh pemerintah akan dikaji lebih dalam melalui pansus nantinya.

Kabar Dewan Kabupaten Pacitan Pembina Pimpinan DPRD Pacitan. Penanggung Jawab Sekretaris DPRD Pacitan. Pengarah Kabag Umum , Kabag Keuangan, Kabag Perundang - Undangan dan Persidangan Sekretariat DPRD Pacitan Pemimpin Redaksi Kasubag Humas & Protokol Redaktur Hernawan A. Priyana. Layout & Desain Gamas Ilham Fazari, Peliputan Purwoto, David Eka Kuncara, Elsi Budi Cahyono Fotografer Bambang Sri Budoyo, Suyanto, Eko Wiyanto, Sudirman. Email Redaksi setwan@pacitankab.go.id, media@dprd.pacitankab.go.id Alamat Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan Jl. Ahmad Yani No 22 Telp :(0357) 881018 Fax : (0357) 883909

Lensa DPRD 12Kabar Dewan

Komisi IV DPRD Pacitan saat melakukan peninjauan pembangunan Pasar Arjosari

Inspeksi mendadak Komisi IV DPRD Pacitan untuk melihat pembangunan Jembatan

Gunungsari tahap III bersama dengan dinas terkait.

Bapemperda DPRD Pacitan membahas usulan rancangan perturan daerah bersama dengan

OPD terkait.

Badan Musyawarah DPRD Pacitan saat melakukan rapat bersama jajaran sekretariat DPRD membahas

agenda DPRD.

Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Magetan saat melakukan kunjungan kerja di DPRD

Kabupaten Pacitan.

Kunjungan Komisi III DPRD Pacitan di sejumlah desa untuk melihat sarana dan prasarana desa

serta menampung aspirasi perangkat desa.

Rapat paripurna internal dalam rangka penyampaian hasil reses pada masa sidang kesatu anggota DPRD

Pacitan periode 2019 -2024.

Hearing Komisi IV bersama LSM GMAS dan PLN area Pacitan guna membahas banyaknya aduan masuk terkait pelaksanaan program pemeriksaan penertiban pemakaian

tenaga listrik (P2TL).

3 Fungsi DPRD Pembentukan Perda : Diwujudkan dalam pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati

Anggaran : Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui RAPBD bersama Bupati

Pengawasan : Fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD.

Ketiga fungsi diatas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.

Ketua DPRD Indrata Nur Bayuaji saat menandatangani berita acara persetujuan terhadap Raperda APBD tahun 2020.

Bupati Indartato menyerahkan jawaban eksekutif terhadap pemandangan umum Fraksi-Fraksi atas Raperda APBD tahun

2020 kepada pimpinan DPRD.

Bupati bersama ketua DPRD dan Forkopimda meninjau proses pembangunan tanggul yang jebol akibat banjir dua tahun lalu di Desa

Kembang, Kec. Pacitan.

Kegiatan DPRD