Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
KAJIAN FISKAL
REGIONAL
Penyusun Penanggung Jawab Kepala Kanwil DJPb Prov Riau | Ketua Tim Kepala Bidang PPA II | Editor Hasan Fauzi | Much Ilham Dewa S I Anggota Sugino | Syarifah Fauziah | Syafruddin | Rini Apriani |
Triwulan II 2020
KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 249 PEKANBARU 28116 TELEPON (0761) 22686 FAKSIMILI (0761) 22647 SUREL KANWILDJPBRIAUKEMENKEUGOID SITUS WWWDJPBKEMENKEUGOIDKANWILRIAU
NOTA DINASNOMOR ND-510WPB042020
Yth Direktur Pelaksanaan AnggaranDari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi RiauSifat BiasaLampiran 1 (satu) BerkasHal Penyampaian Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Riau Triwulan
II Tahun 2020Tanggal 14 Agustus 2020
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-
61PB2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional
bersama ini disampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2020 Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Ditandatangani secara elektronik Bakhtaruddin
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU I
DAFTAR ISI
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A Produk Domestik Regional Bruto 1
B Inflasi 3
C Indikator Kesejahteraan 4
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A Pendapatan Negara 7
B Belanja Negara 10
C Prognosis Realisasi APBN 12
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 13
A Pendapatan Daerah 14
B Belanja Daerah 16
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 17
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 18
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 18
B Pendapatan Konsolidasian 18
C Belanja Konsolidasian 20
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB 22
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 23
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi 23
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah 24
Indikator Ekonomi
Pertumbuhan
Target Target (RKP)
Semester I
281
53
-050
Year on year
Tingkat Inasi
Target
Target (RKP)
Month to month
237
31
013
ButuhKerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
Target (RKP)
Februari
602
408
507
Tingkat Kemiskinan
Target
Target (RKP)
Maret 2020
675
85
682
Qtr to qtr-322
-449
Year on year 113
Tahun kalender 116
Perkembangan APBN
Realisasi Pendapatan
Realisasi Penerimaan Perpajakan
RP 779 T
Rp 740 TRealisasi Penerimaan PNBP
Rp 39346 M3903 dari Target 4367 dari Target
Realisasi Belanja dan Transfer
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Rp 283 T3897 dari Pagu
Realisasi TKDD
Rp 1221 T5405 dari Pagu
RP 1504 T
Turun 191
Desit
191
390
RP 724 T
Indikator Ekonomi
Pertumbuhan
Target Target (RKP)
Semester I
281
53
-050
Year on year
Tingkat Inasi
Target
Target (RKP)
Month to month
237
31
013
ButuhKerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
Target (RKP)
Februari
602
408
507
Tingkat Kemiskinan
Target
Target (RKP)
Maret 2020
675
85
682
Qtr to qtr-322
-449
Year on year 113
Tahun kalender 116
Perkembangan APBN
Realisasi Pendapatan
Realisasi Penerimaan Perpajakan
RP 779 T
Rp 740 TRealisasi Penerimaan PNBP
Rp 39346 M3903 dari Target 4367 dari Target
Realisasi Belanja dan Transfer
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Rp 283 T3897 dari Pagu
Realisasi TKDD
Rp 1221 T5405 dari Pagu
RP 1504 T
Turun 191
Desit
191
390
RP 724 T
Perkembangan APBD
19
81
011
Realisasi Pendapatan TransferRp 1057 T4530 dari Target
Realisasi PADRp 248 T4375 dari Target
Realisasi Pendapatan lain lainRp 1484 M219 dari Target
Realisasi Pendapatan
Realisasi Belanja Pegawai
Rp453 T4132 dari Pagu
Realisasi Belanja Barang
Rp276 T3398 dari Pagu
Realisasi Belanja Modal
Rp47446 M1063 dari Pagu
Realisasi Belanja Subsidi
Rp1354 M954 dari Pagu
Realisasi Belanja Hibah
Rp25818 M1337 dari Pagu
Realisasi Tak terduga
Rp5076 M559 dari Pagu
Realisasi Bantuan Sosial
Rp1311 M349 dari Pagu
RP 1307 T
Realisasi BelanjaRp810 T
Realisasi Belanja Transfer
Rp108 T2666 dari Pagu
Konsolidasian
Realisasi Pendapatan
PNBP Realisasi Penerimaan PNBP
Rp 100 T
Realisasi Penerimaan Perpajakan
Rp 760 T
Realisasi Penerimaan Hibah
Rp 16 M
Realisasi Penerimaan Transfer
Rp 2278 M
Realisasi Belanja dan Transfer
Pajak
Surplus
Rp 388 T
DesitRp 504 T
RP 889 T
Belanja Barang2815
Belanja Modal504
Belanja Subsidi010
Belanja Hibah
Belanja Bansos
Belanja Tak terduga
Transfer
Belanja Pegawai4288
Rp1393 T
184
016
036
2146
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU1
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Pertumbuhan ekonomi Riau sampai dengan triwulan II 2020 (c to c) mengalami
kontraksi 050 jauh di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Riau 281 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 53 Inflasi tahun kalender
sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar 116 Sementara itu tingkat pengangguran
terbuka (TPT) pada bulan Februari 2020 turun sebesar 050 poin menjadi sebesar
507 dibanding TPT bulan Februari 2019 sebesar 557 Tingkat kemiskinan pada
Maret 2020 sebesar 682 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 708 berada di bawah target RKP sebesar 85 namun masih
lebih tinggi dari target RKPD sebesar 675 Tabel 11 Indikator Ekonomi Sampai Dengan Triwulan II 2020
Indikator Ekonomi sd TW II RKPD RKP Pertumbuhan Ekonomi -050 281 53 Tingkat Inflasi 116 237 31 Tingkat Pengangguran Terbuka 507 ) 602 48 Tingkat Kemiskinan 682 ) 675 85
Sumber BPS Provinsi Riau Bappenas Bappeda Provinsi Riau
) Februari 2020 ) Maret 2020
A Produk Domestik Regional Bruto
PDRB Provinsi Riau triwulan II 2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai
Rp16810 triliun dengan kumulatif semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Angka ini
merupakan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa dan
berkontribusi sebesar 445 terhadap perekonomian nasional Struktur perekonomian
Riau dari sisi produksi triwulan II 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu
Industri Pengolahan (2922) Pertanian Kehutanan dan Perikanan (2753) dan
Pertambangan dan Penggalian (1565)
Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan
II 2020 mengalami kontraksi sebesar
322 (yoy) Secara semesteran
ekonomi Riau mengalami kontraksi
050
Pada sisi lapangan usaha kontraksi
terjadi pada hampir seluruh lapangan
usaha kecuali lapangan usaha Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang
mengalami pertumbuhan tertinggi
Grafik 11 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Lapangan Usaha di Provinsi Riau
Sumber BPS
-60-50-40-30-20-1001020
0
10
20
30
40
50
Perta
nian
Perta
mba
ngan
Indu
stri
Peng
adaa
nhellipPe
ngad
aan
Airhellip
Kons
truks
iPe
rdag
anga
nTr
ansp
orta
sihellip
Peny
edia
anhellip
Info
rmas
i dan
hellipJa
sahellip
Rea
l Est
atJa
sa P
erus
ahaa
nAd
mhellip
Jasa
Pen
didi
kan
Jasa
hellipJa
sa L
ainn
ya
Triliu
n R
Upi
ah
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 2
sebesar 1507 persen Informasi dan Komunikasi sebesar 1143 dan Pengadaan
Listrik dan Gas sebesar 1131
Kontraksi tersebut di antaranya dipicu oleh kebijakan pemerintah antara lain
pembatasan operasional pesawat terbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
penutupan akses bandara dan pelabuhan laut bagi keberangkatankedatangan
penumpang dari dan ke negara tetangga pembatasan perjalanan dinas dan
rapatpertemuan instansi pemerintah maupun swasta dan penghentian kegiatan
perjalanan haji dan umrah Kebijakan tersebut mengakibatkan pembatalanpenundaan
kegiatan Meeting Incentive Convention dan Exhibition (MICE) banyak ditutupnya
destinasi wisata termasuk pembatalan kegiatan Bakar Tongkangldquo yang menyebabkan
berkurangnya secara drastis kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan
domestik menurunnya tingkat penghunian kamar hotel serta omset usaha restoran
Kebijakan tersebut juga mengakibatkan turunnya kegiatan transportasi maupun jasa
pengiriman barang dan penurunan penjualan mobil dan sepeda motor secara ritel
Sektor migas masih menjadi penyumbang kontraksi pertumbuhan di Provinsi
Riau yang disebabkan penurunan produksi minyak mentah karena penurunan alami
(natural declining) dari sumur-sumur tua dan minimnya investasi pengeboran
Penurunan juga terjadi pada penyerapan gas bumi akibat pengurangan kegiatan
kegiatan operasional di kawasan industri selama masa pandemi Covid-19
Struktur ekonomi Provinsi Riau
triwulan II 2020 menurut pengeluaran
didominasi oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga (PK-RT) 4179 diikuti
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) 3778 dan Ekspor Barang
dan Jasa 2499 Dari sisi
pengeluaran terkontraksi pada
seluruh komponen kecuali
Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 557 Hal ini karena
meningkatnya permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas utama Riau seperti
CPO
Komponen PK-RT terkontraksi sebesar 580 dipicu pelemahan daya beli
masyarakat menyebabkan pengeluaran rumah tangga diprioritaskan pada kebutuhan
bahan makanan serta komunikasi untuk kegiatan Work From Home (WFH) dan School
Grafik 12 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran di Provinsi Riau
Sumber BPS
-1000100200300400500600
01020304050607080
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU3
From Home (SFH) sehingga pengeluaran pada komponen yang lain menjadi berkurang
PMTB terkontraksi sebesar 383 di antaranya karena adanya kebijakan penggeseran
anggaran belanja modal untuk penanganan dampak Covid-19 penurunan pembelian
kendaraan untuk usahakantor serta penundaan kegiatan pembangunanperbaikan
besar bangunan tempat tinggal untuk rumah tangga akibat pelemahan ekonomi
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
(PK-LNPRT) kontraksi dipicu diantaranya oleh adanya kebijakan
pembatasanpenghentian kegiatan ibadah berjamaah (shalat Jumat) di masjid serta
kebaktian di gereja berdasarkan surat edaran Gubernur Riau
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II 2020 terhadap triwulan I 2020
(qtq) mengalami kontraksi sebesar 449 Dari sisi lapangan usaha kontraksi terjadi
pada hampir seluruh lapangan usaha Pertumbuhan positif terjadi pada Lapangan
Usaha Jasa Pendidikan sebesar 1708 persen Real Estate sebesar 967 Informasi
dan Komunikasi sebesar 458 Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib sebesar 339 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 319 dan
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 126 Grafik 13 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (q-to-q) Grafik 14 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (y-on-y)
Sumber BPS Sumber BPS
Dari sisi pengeluaran kontraksi terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali
komponen PK-LNPRT yang tumbuh positif sebesar 788 Sementara itu komponen
PDRB yang mengalami kontraksi adalah komponen PK-RT sebesar 396 PK-P
sebesar 017 PMTB sebesar 562 dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
811
B Inflasi
Pada bulan Juni 2020 Provinsi Riau mengalami inflasi bulanan (mtm) 013
inflasi tahunan (y-on-y) 113 dan inflasi tahun kalender 116 Inflasi tahun kalender
tersebut masih berada di bawah target RKPD sebesar 237 dan RKP sebesar 31
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 4
Inflasi di Provinsi Riau tersebut tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan inflasi
nasional yang secara bulanan mencapai 018 tahun kalender 109 dan tahunan
196 Grafik 15 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (mtm) Grafik 16 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)
Sumber BPS Sumber BPS
Inflasi pada bulan Juni terjadi karena adanya peningkatan harga pada enam
kelompok pengeluaran yaitu kelompok penyediaan makanan dan minumanrestoran
sebesar 126 diikuti kelompok transportasi sebesar 033 kelompok kesehatan
sebesar 008 kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 006 kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 005 dan
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 003 Di sisi lain tiga kelompok mengalami
deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -030 kelompok
makanan minuman dan tembakau sebesar -005 dan kelompok informasi
komunikasi dan jasa keuangan sebesar -001 Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu
kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok
pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya
C Indikator Kesejahteraan
Indikator kesejahteraan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat
kemiskinan gini ratio dan kondisi ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPS jumlah
penduduk miskin di Provinsi Riau
bulan Maret 2020 sebanyak 48338
ribu ribu jiwa atau sebesar 682
dari total penduduk Provinsi Riau
Penduduk miskin di Perkotaan
sebesar 729 dan Pedesaan
sebesar 612 Jika dibandingkan
-100
-050
000
050
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
000
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
Grafik 17 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau
Sumber BPS
0
5
10
15
0
200
400
600
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
2017 2018 2019 2020
Perkotaan Perdesaan Riau Indonesia
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU5
periode Maret 2019 yang berjumlah 49072 ribu jiwa atau 708 terjadi penurunan
sebanyak 026 Hal sebaliknya terjadi pada tingkat nasional yang mengalami kenaikan
sebesar 941 pada Maret 2019 menjadi 978 pada Maret 2020 Namun demikian
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tersebut masih berada di atas target RKPD Riau
tahun 2020 sebesar 675 dan di bawah RKP sebesar 85
Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja
dan tingkat pengangguran Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 333
juta orang bertambah 3124 ribu orang dibanding Februari 2019 Penduduk yang
bekerja sebanyak 316 juta orang bertambah 4625 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari
2020 sebanyak 507 turun sebesar 050 poin dari periode yang sama tahun lalu
sebesar 557 dan berada di bawah target RKPD sebesar 602 Adapun TPT di
perkotaan sebesar 654 turun sebesar 080 poin dari tahun sebelumnya dan
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 407 yang turun
sebesar 034 poin dari tahun sebelumnya Grafik 19 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Riau 2017-2020 Grafik 110 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Wilayah Sumatera Tahun 2020
Sumber BPS Sumber BPS
0
2
4
6
8
10
Feb2017
Agu2017
Feb2018
Agu2018
Feb2019
Agu2019
Feb2020
Perkotaan Perdesaan 557 542 507 473522
386441 428
341 322
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU
JALAN JENDERAL SUDIRMAN NO 249 PEKANBARU 28116 TELEPON (0761) 22686 FAKSIMILI (0761) 22647 SUREL KANWILDJPBRIAUKEMENKEUGOID SITUS WWWDJPBKEMENKEUGOIDKANWILRIAU
NOTA DINASNOMOR ND-510WPB042020
Yth Direktur Pelaksanaan AnggaranDari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi RiauSifat BiasaLampiran 1 (satu) BerkasHal Penyampaian Laporan Kajian Fiskal Regional (KFR) Provinsi Riau Triwulan
II Tahun 2020Tanggal 14 Agustus 2020
Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-
61PB2017 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional
bersama ini disampaikan Laporan Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2020 Kantor
Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau
Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih
Ditandatangani secara elektronik Bakhtaruddin
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU I
DAFTAR ISI
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A Produk Domestik Regional Bruto 1
B Inflasi 3
C Indikator Kesejahteraan 4
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A Pendapatan Negara 7
B Belanja Negara 10
C Prognosis Realisasi APBN 12
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 13
A Pendapatan Daerah 14
B Belanja Daerah 16
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 17
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 18
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 18
B Pendapatan Konsolidasian 18
C Belanja Konsolidasian 20
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB 22
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 23
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi 23
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah 24
Indikator Ekonomi
Pertumbuhan
Target Target (RKP)
Semester I
281
53
-050
Year on year
Tingkat Inasi
Target
Target (RKP)
Month to month
237
31
013
ButuhKerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
Target (RKP)
Februari
602
408
507
Tingkat Kemiskinan
Target
Target (RKP)
Maret 2020
675
85
682
Qtr to qtr-322
-449
Year on year 113
Tahun kalender 116
Perkembangan APBN
Realisasi Pendapatan
Realisasi Penerimaan Perpajakan
RP 779 T
Rp 740 TRealisasi Penerimaan PNBP
Rp 39346 M3903 dari Target 4367 dari Target
Realisasi Belanja dan Transfer
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Rp 283 T3897 dari Pagu
Realisasi TKDD
Rp 1221 T5405 dari Pagu
RP 1504 T
Turun 191
Desit
191
390
RP 724 T
Indikator Ekonomi
Pertumbuhan
Target Target (RKP)
Semester I
281
53
-050
Year on year
Tingkat Inasi
Target
Target (RKP)
Month to month
237
31
013
ButuhKerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
Target (RKP)
Februari
602
408
507
Tingkat Kemiskinan
Target
Target (RKP)
Maret 2020
675
85
682
Qtr to qtr-322
-449
Year on year 113
Tahun kalender 116
Perkembangan APBN
Realisasi Pendapatan
Realisasi Penerimaan Perpajakan
RP 779 T
Rp 740 TRealisasi Penerimaan PNBP
Rp 39346 M3903 dari Target 4367 dari Target
Realisasi Belanja dan Transfer
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Rp 283 T3897 dari Pagu
Realisasi TKDD
Rp 1221 T5405 dari Pagu
RP 1504 T
Turun 191
Desit
191
390
RP 724 T
Perkembangan APBD
19
81
011
Realisasi Pendapatan TransferRp 1057 T4530 dari Target
Realisasi PADRp 248 T4375 dari Target
Realisasi Pendapatan lain lainRp 1484 M219 dari Target
Realisasi Pendapatan
Realisasi Belanja Pegawai
Rp453 T4132 dari Pagu
Realisasi Belanja Barang
Rp276 T3398 dari Pagu
Realisasi Belanja Modal
Rp47446 M1063 dari Pagu
Realisasi Belanja Subsidi
Rp1354 M954 dari Pagu
Realisasi Belanja Hibah
Rp25818 M1337 dari Pagu
Realisasi Tak terduga
Rp5076 M559 dari Pagu
Realisasi Bantuan Sosial
Rp1311 M349 dari Pagu
RP 1307 T
Realisasi BelanjaRp810 T
Realisasi Belanja Transfer
Rp108 T2666 dari Pagu
Konsolidasian
Realisasi Pendapatan
PNBP Realisasi Penerimaan PNBP
Rp 100 T
Realisasi Penerimaan Perpajakan
Rp 760 T
Realisasi Penerimaan Hibah
Rp 16 M
Realisasi Penerimaan Transfer
Rp 2278 M
Realisasi Belanja dan Transfer
Pajak
Surplus
Rp 388 T
DesitRp 504 T
RP 889 T
Belanja Barang2815
Belanja Modal504
Belanja Subsidi010
Belanja Hibah
Belanja Bansos
Belanja Tak terduga
Transfer
Belanja Pegawai4288
Rp1393 T
184
016
036
2146
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU1
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Pertumbuhan ekonomi Riau sampai dengan triwulan II 2020 (c to c) mengalami
kontraksi 050 jauh di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Riau 281 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 53 Inflasi tahun kalender
sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar 116 Sementara itu tingkat pengangguran
terbuka (TPT) pada bulan Februari 2020 turun sebesar 050 poin menjadi sebesar
507 dibanding TPT bulan Februari 2019 sebesar 557 Tingkat kemiskinan pada
Maret 2020 sebesar 682 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 708 berada di bawah target RKP sebesar 85 namun masih
lebih tinggi dari target RKPD sebesar 675 Tabel 11 Indikator Ekonomi Sampai Dengan Triwulan II 2020
Indikator Ekonomi sd TW II RKPD RKP Pertumbuhan Ekonomi -050 281 53 Tingkat Inflasi 116 237 31 Tingkat Pengangguran Terbuka 507 ) 602 48 Tingkat Kemiskinan 682 ) 675 85
Sumber BPS Provinsi Riau Bappenas Bappeda Provinsi Riau
) Februari 2020 ) Maret 2020
A Produk Domestik Regional Bruto
PDRB Provinsi Riau triwulan II 2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai
Rp16810 triliun dengan kumulatif semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Angka ini
merupakan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa dan
berkontribusi sebesar 445 terhadap perekonomian nasional Struktur perekonomian
Riau dari sisi produksi triwulan II 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu
Industri Pengolahan (2922) Pertanian Kehutanan dan Perikanan (2753) dan
Pertambangan dan Penggalian (1565)
Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan
II 2020 mengalami kontraksi sebesar
322 (yoy) Secara semesteran
ekonomi Riau mengalami kontraksi
050
Pada sisi lapangan usaha kontraksi
terjadi pada hampir seluruh lapangan
usaha kecuali lapangan usaha Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang
mengalami pertumbuhan tertinggi
Grafik 11 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Lapangan Usaha di Provinsi Riau
Sumber BPS
-60-50-40-30-20-1001020
0
10
20
30
40
50
Perta
nian
Perta
mba
ngan
Indu
stri
Peng
adaa
nhellipPe
ngad
aan
Airhellip
Kons
truks
iPe
rdag
anga
nTr
ansp
orta
sihellip
Peny
edia
anhellip
Info
rmas
i dan
hellipJa
sahellip
Rea
l Est
atJa
sa P
erus
ahaa
nAd
mhellip
Jasa
Pen
didi
kan
Jasa
hellipJa
sa L
ainn
ya
Triliu
n R
Upi
ah
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 2
sebesar 1507 persen Informasi dan Komunikasi sebesar 1143 dan Pengadaan
Listrik dan Gas sebesar 1131
Kontraksi tersebut di antaranya dipicu oleh kebijakan pemerintah antara lain
pembatasan operasional pesawat terbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
penutupan akses bandara dan pelabuhan laut bagi keberangkatankedatangan
penumpang dari dan ke negara tetangga pembatasan perjalanan dinas dan
rapatpertemuan instansi pemerintah maupun swasta dan penghentian kegiatan
perjalanan haji dan umrah Kebijakan tersebut mengakibatkan pembatalanpenundaan
kegiatan Meeting Incentive Convention dan Exhibition (MICE) banyak ditutupnya
destinasi wisata termasuk pembatalan kegiatan Bakar Tongkangldquo yang menyebabkan
berkurangnya secara drastis kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan
domestik menurunnya tingkat penghunian kamar hotel serta omset usaha restoran
Kebijakan tersebut juga mengakibatkan turunnya kegiatan transportasi maupun jasa
pengiriman barang dan penurunan penjualan mobil dan sepeda motor secara ritel
Sektor migas masih menjadi penyumbang kontraksi pertumbuhan di Provinsi
Riau yang disebabkan penurunan produksi minyak mentah karena penurunan alami
(natural declining) dari sumur-sumur tua dan minimnya investasi pengeboran
Penurunan juga terjadi pada penyerapan gas bumi akibat pengurangan kegiatan
kegiatan operasional di kawasan industri selama masa pandemi Covid-19
Struktur ekonomi Provinsi Riau
triwulan II 2020 menurut pengeluaran
didominasi oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga (PK-RT) 4179 diikuti
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) 3778 dan Ekspor Barang
dan Jasa 2499 Dari sisi
pengeluaran terkontraksi pada
seluruh komponen kecuali
Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 557 Hal ini karena
meningkatnya permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas utama Riau seperti
CPO
Komponen PK-RT terkontraksi sebesar 580 dipicu pelemahan daya beli
masyarakat menyebabkan pengeluaran rumah tangga diprioritaskan pada kebutuhan
bahan makanan serta komunikasi untuk kegiatan Work From Home (WFH) dan School
Grafik 12 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran di Provinsi Riau
Sumber BPS
-1000100200300400500600
01020304050607080
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU3
From Home (SFH) sehingga pengeluaran pada komponen yang lain menjadi berkurang
PMTB terkontraksi sebesar 383 di antaranya karena adanya kebijakan penggeseran
anggaran belanja modal untuk penanganan dampak Covid-19 penurunan pembelian
kendaraan untuk usahakantor serta penundaan kegiatan pembangunanperbaikan
besar bangunan tempat tinggal untuk rumah tangga akibat pelemahan ekonomi
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
(PK-LNPRT) kontraksi dipicu diantaranya oleh adanya kebijakan
pembatasanpenghentian kegiatan ibadah berjamaah (shalat Jumat) di masjid serta
kebaktian di gereja berdasarkan surat edaran Gubernur Riau
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II 2020 terhadap triwulan I 2020
(qtq) mengalami kontraksi sebesar 449 Dari sisi lapangan usaha kontraksi terjadi
pada hampir seluruh lapangan usaha Pertumbuhan positif terjadi pada Lapangan
Usaha Jasa Pendidikan sebesar 1708 persen Real Estate sebesar 967 Informasi
dan Komunikasi sebesar 458 Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib sebesar 339 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 319 dan
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 126 Grafik 13 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (q-to-q) Grafik 14 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (y-on-y)
Sumber BPS Sumber BPS
Dari sisi pengeluaran kontraksi terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali
komponen PK-LNPRT yang tumbuh positif sebesar 788 Sementara itu komponen
PDRB yang mengalami kontraksi adalah komponen PK-RT sebesar 396 PK-P
sebesar 017 PMTB sebesar 562 dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
811
B Inflasi
Pada bulan Juni 2020 Provinsi Riau mengalami inflasi bulanan (mtm) 013
inflasi tahunan (y-on-y) 113 dan inflasi tahun kalender 116 Inflasi tahun kalender
tersebut masih berada di bawah target RKPD sebesar 237 dan RKP sebesar 31
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 4
Inflasi di Provinsi Riau tersebut tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan inflasi
nasional yang secara bulanan mencapai 018 tahun kalender 109 dan tahunan
196 Grafik 15 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (mtm) Grafik 16 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)
Sumber BPS Sumber BPS
Inflasi pada bulan Juni terjadi karena adanya peningkatan harga pada enam
kelompok pengeluaran yaitu kelompok penyediaan makanan dan minumanrestoran
sebesar 126 diikuti kelompok transportasi sebesar 033 kelompok kesehatan
sebesar 008 kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 006 kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 005 dan
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 003 Di sisi lain tiga kelompok mengalami
deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -030 kelompok
makanan minuman dan tembakau sebesar -005 dan kelompok informasi
komunikasi dan jasa keuangan sebesar -001 Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu
kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok
pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya
C Indikator Kesejahteraan
Indikator kesejahteraan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat
kemiskinan gini ratio dan kondisi ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPS jumlah
penduduk miskin di Provinsi Riau
bulan Maret 2020 sebanyak 48338
ribu ribu jiwa atau sebesar 682
dari total penduduk Provinsi Riau
Penduduk miskin di Perkotaan
sebesar 729 dan Pedesaan
sebesar 612 Jika dibandingkan
-100
-050
000
050
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
000
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
Grafik 17 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau
Sumber BPS
0
5
10
15
0
200
400
600
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
2017 2018 2019 2020
Perkotaan Perdesaan Riau Indonesia
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU5
periode Maret 2019 yang berjumlah 49072 ribu jiwa atau 708 terjadi penurunan
sebanyak 026 Hal sebaliknya terjadi pada tingkat nasional yang mengalami kenaikan
sebesar 941 pada Maret 2019 menjadi 978 pada Maret 2020 Namun demikian
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tersebut masih berada di atas target RKPD Riau
tahun 2020 sebesar 675 dan di bawah RKP sebesar 85
Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja
dan tingkat pengangguran Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 333
juta orang bertambah 3124 ribu orang dibanding Februari 2019 Penduduk yang
bekerja sebanyak 316 juta orang bertambah 4625 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari
2020 sebanyak 507 turun sebesar 050 poin dari periode yang sama tahun lalu
sebesar 557 dan berada di bawah target RKPD sebesar 602 Adapun TPT di
perkotaan sebesar 654 turun sebesar 080 poin dari tahun sebelumnya dan
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 407 yang turun
sebesar 034 poin dari tahun sebelumnya Grafik 19 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Riau 2017-2020 Grafik 110 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Wilayah Sumatera Tahun 2020
Sumber BPS Sumber BPS
0
2
4
6
8
10
Feb2017
Agu2017
Feb2018
Agu2018
Feb2019
Agu2019
Feb2020
Perkotaan Perdesaan 557 542 507 473522
386441 428
341 322
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU I
DAFTAR ISI
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL 1
A Produk Domestik Regional Bruto 1
B Inflasi 3
C Indikator Kesejahteraan 4
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN 6
A Pendapatan Negara 7
B Belanja Negara 10
C Prognosis Realisasi APBN 12
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD 13
A Pendapatan Daerah 14
B Belanja Daerah 16
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 17
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN
KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD) 18
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian 18
B Pendapatan Konsolidasian 18
C Belanja Konsolidasian 20
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB 22
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH 23
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi 23
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah 24
Indikator Ekonomi
Pertumbuhan
Target Target (RKP)
Semester I
281
53
-050
Year on year
Tingkat Inasi
Target
Target (RKP)
Month to month
237
31
013
ButuhKerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
Target (RKP)
Februari
602
408
507
Tingkat Kemiskinan
Target
Target (RKP)
Maret 2020
675
85
682
Qtr to qtr-322
-449
Year on year 113
Tahun kalender 116
Perkembangan APBN
Realisasi Pendapatan
Realisasi Penerimaan Perpajakan
RP 779 T
Rp 740 TRealisasi Penerimaan PNBP
Rp 39346 M3903 dari Target 4367 dari Target
Realisasi Belanja dan Transfer
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Rp 283 T3897 dari Pagu
Realisasi TKDD
Rp 1221 T5405 dari Pagu
RP 1504 T
Turun 191
Desit
191
390
RP 724 T
Indikator Ekonomi
Pertumbuhan
Target Target (RKP)
Semester I
281
53
-050
Year on year
Tingkat Inasi
Target
Target (RKP)
Month to month
237
31
013
ButuhKerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
Target (RKP)
Februari
602
408
507
Tingkat Kemiskinan
Target
Target (RKP)
Maret 2020
675
85
682
Qtr to qtr-322
-449
Year on year 113
Tahun kalender 116
Perkembangan APBN
Realisasi Pendapatan
Realisasi Penerimaan Perpajakan
RP 779 T
Rp 740 TRealisasi Penerimaan PNBP
Rp 39346 M3903 dari Target 4367 dari Target
Realisasi Belanja dan Transfer
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Rp 283 T3897 dari Pagu
Realisasi TKDD
Rp 1221 T5405 dari Pagu
RP 1504 T
Turun 191
Desit
191
390
RP 724 T
Perkembangan APBD
19
81
011
Realisasi Pendapatan TransferRp 1057 T4530 dari Target
Realisasi PADRp 248 T4375 dari Target
Realisasi Pendapatan lain lainRp 1484 M219 dari Target
Realisasi Pendapatan
Realisasi Belanja Pegawai
Rp453 T4132 dari Pagu
Realisasi Belanja Barang
Rp276 T3398 dari Pagu
Realisasi Belanja Modal
Rp47446 M1063 dari Pagu
Realisasi Belanja Subsidi
Rp1354 M954 dari Pagu
Realisasi Belanja Hibah
Rp25818 M1337 dari Pagu
Realisasi Tak terduga
Rp5076 M559 dari Pagu
Realisasi Bantuan Sosial
Rp1311 M349 dari Pagu
RP 1307 T
Realisasi BelanjaRp810 T
Realisasi Belanja Transfer
Rp108 T2666 dari Pagu
Konsolidasian
Realisasi Pendapatan
PNBP Realisasi Penerimaan PNBP
Rp 100 T
Realisasi Penerimaan Perpajakan
Rp 760 T
Realisasi Penerimaan Hibah
Rp 16 M
Realisasi Penerimaan Transfer
Rp 2278 M
Realisasi Belanja dan Transfer
Pajak
Surplus
Rp 388 T
DesitRp 504 T
RP 889 T
Belanja Barang2815
Belanja Modal504
Belanja Subsidi010
Belanja Hibah
Belanja Bansos
Belanja Tak terduga
Transfer
Belanja Pegawai4288
Rp1393 T
184
016
036
2146
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU1
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Pertumbuhan ekonomi Riau sampai dengan triwulan II 2020 (c to c) mengalami
kontraksi 050 jauh di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Riau 281 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 53 Inflasi tahun kalender
sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar 116 Sementara itu tingkat pengangguran
terbuka (TPT) pada bulan Februari 2020 turun sebesar 050 poin menjadi sebesar
507 dibanding TPT bulan Februari 2019 sebesar 557 Tingkat kemiskinan pada
Maret 2020 sebesar 682 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 708 berada di bawah target RKP sebesar 85 namun masih
lebih tinggi dari target RKPD sebesar 675 Tabel 11 Indikator Ekonomi Sampai Dengan Triwulan II 2020
Indikator Ekonomi sd TW II RKPD RKP Pertumbuhan Ekonomi -050 281 53 Tingkat Inflasi 116 237 31 Tingkat Pengangguran Terbuka 507 ) 602 48 Tingkat Kemiskinan 682 ) 675 85
Sumber BPS Provinsi Riau Bappenas Bappeda Provinsi Riau
) Februari 2020 ) Maret 2020
A Produk Domestik Regional Bruto
PDRB Provinsi Riau triwulan II 2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai
Rp16810 triliun dengan kumulatif semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Angka ini
merupakan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa dan
berkontribusi sebesar 445 terhadap perekonomian nasional Struktur perekonomian
Riau dari sisi produksi triwulan II 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu
Industri Pengolahan (2922) Pertanian Kehutanan dan Perikanan (2753) dan
Pertambangan dan Penggalian (1565)
Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan
II 2020 mengalami kontraksi sebesar
322 (yoy) Secara semesteran
ekonomi Riau mengalami kontraksi
050
Pada sisi lapangan usaha kontraksi
terjadi pada hampir seluruh lapangan
usaha kecuali lapangan usaha Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang
mengalami pertumbuhan tertinggi
Grafik 11 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Lapangan Usaha di Provinsi Riau
Sumber BPS
-60-50-40-30-20-1001020
0
10
20
30
40
50
Perta
nian
Perta
mba
ngan
Indu
stri
Peng
adaa
nhellipPe
ngad
aan
Airhellip
Kons
truks
iPe
rdag
anga
nTr
ansp
orta
sihellip
Peny
edia
anhellip
Info
rmas
i dan
hellipJa
sahellip
Rea
l Est
atJa
sa P
erus
ahaa
nAd
mhellip
Jasa
Pen
didi
kan
Jasa
hellipJa
sa L
ainn
ya
Triliu
n R
Upi
ah
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 2
sebesar 1507 persen Informasi dan Komunikasi sebesar 1143 dan Pengadaan
Listrik dan Gas sebesar 1131
Kontraksi tersebut di antaranya dipicu oleh kebijakan pemerintah antara lain
pembatasan operasional pesawat terbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
penutupan akses bandara dan pelabuhan laut bagi keberangkatankedatangan
penumpang dari dan ke negara tetangga pembatasan perjalanan dinas dan
rapatpertemuan instansi pemerintah maupun swasta dan penghentian kegiatan
perjalanan haji dan umrah Kebijakan tersebut mengakibatkan pembatalanpenundaan
kegiatan Meeting Incentive Convention dan Exhibition (MICE) banyak ditutupnya
destinasi wisata termasuk pembatalan kegiatan Bakar Tongkangldquo yang menyebabkan
berkurangnya secara drastis kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan
domestik menurunnya tingkat penghunian kamar hotel serta omset usaha restoran
Kebijakan tersebut juga mengakibatkan turunnya kegiatan transportasi maupun jasa
pengiriman barang dan penurunan penjualan mobil dan sepeda motor secara ritel
Sektor migas masih menjadi penyumbang kontraksi pertumbuhan di Provinsi
Riau yang disebabkan penurunan produksi minyak mentah karena penurunan alami
(natural declining) dari sumur-sumur tua dan minimnya investasi pengeboran
Penurunan juga terjadi pada penyerapan gas bumi akibat pengurangan kegiatan
kegiatan operasional di kawasan industri selama masa pandemi Covid-19
Struktur ekonomi Provinsi Riau
triwulan II 2020 menurut pengeluaran
didominasi oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga (PK-RT) 4179 diikuti
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) 3778 dan Ekspor Barang
dan Jasa 2499 Dari sisi
pengeluaran terkontraksi pada
seluruh komponen kecuali
Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 557 Hal ini karena
meningkatnya permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas utama Riau seperti
CPO
Komponen PK-RT terkontraksi sebesar 580 dipicu pelemahan daya beli
masyarakat menyebabkan pengeluaran rumah tangga diprioritaskan pada kebutuhan
bahan makanan serta komunikasi untuk kegiatan Work From Home (WFH) dan School
Grafik 12 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran di Provinsi Riau
Sumber BPS
-1000100200300400500600
01020304050607080
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU3
From Home (SFH) sehingga pengeluaran pada komponen yang lain menjadi berkurang
PMTB terkontraksi sebesar 383 di antaranya karena adanya kebijakan penggeseran
anggaran belanja modal untuk penanganan dampak Covid-19 penurunan pembelian
kendaraan untuk usahakantor serta penundaan kegiatan pembangunanperbaikan
besar bangunan tempat tinggal untuk rumah tangga akibat pelemahan ekonomi
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
(PK-LNPRT) kontraksi dipicu diantaranya oleh adanya kebijakan
pembatasanpenghentian kegiatan ibadah berjamaah (shalat Jumat) di masjid serta
kebaktian di gereja berdasarkan surat edaran Gubernur Riau
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II 2020 terhadap triwulan I 2020
(qtq) mengalami kontraksi sebesar 449 Dari sisi lapangan usaha kontraksi terjadi
pada hampir seluruh lapangan usaha Pertumbuhan positif terjadi pada Lapangan
Usaha Jasa Pendidikan sebesar 1708 persen Real Estate sebesar 967 Informasi
dan Komunikasi sebesar 458 Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib sebesar 339 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 319 dan
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 126 Grafik 13 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (q-to-q) Grafik 14 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (y-on-y)
Sumber BPS Sumber BPS
Dari sisi pengeluaran kontraksi terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali
komponen PK-LNPRT yang tumbuh positif sebesar 788 Sementara itu komponen
PDRB yang mengalami kontraksi adalah komponen PK-RT sebesar 396 PK-P
sebesar 017 PMTB sebesar 562 dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
811
B Inflasi
Pada bulan Juni 2020 Provinsi Riau mengalami inflasi bulanan (mtm) 013
inflasi tahunan (y-on-y) 113 dan inflasi tahun kalender 116 Inflasi tahun kalender
tersebut masih berada di bawah target RKPD sebesar 237 dan RKP sebesar 31
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 4
Inflasi di Provinsi Riau tersebut tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan inflasi
nasional yang secara bulanan mencapai 018 tahun kalender 109 dan tahunan
196 Grafik 15 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (mtm) Grafik 16 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)
Sumber BPS Sumber BPS
Inflasi pada bulan Juni terjadi karena adanya peningkatan harga pada enam
kelompok pengeluaran yaitu kelompok penyediaan makanan dan minumanrestoran
sebesar 126 diikuti kelompok transportasi sebesar 033 kelompok kesehatan
sebesar 008 kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 006 kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 005 dan
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 003 Di sisi lain tiga kelompok mengalami
deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -030 kelompok
makanan minuman dan tembakau sebesar -005 dan kelompok informasi
komunikasi dan jasa keuangan sebesar -001 Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu
kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok
pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya
C Indikator Kesejahteraan
Indikator kesejahteraan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat
kemiskinan gini ratio dan kondisi ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPS jumlah
penduduk miskin di Provinsi Riau
bulan Maret 2020 sebanyak 48338
ribu ribu jiwa atau sebesar 682
dari total penduduk Provinsi Riau
Penduduk miskin di Perkotaan
sebesar 729 dan Pedesaan
sebesar 612 Jika dibandingkan
-100
-050
000
050
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
000
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
Grafik 17 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau
Sumber BPS
0
5
10
15
0
200
400
600
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
2017 2018 2019 2020
Perkotaan Perdesaan Riau Indonesia
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU5
periode Maret 2019 yang berjumlah 49072 ribu jiwa atau 708 terjadi penurunan
sebanyak 026 Hal sebaliknya terjadi pada tingkat nasional yang mengalami kenaikan
sebesar 941 pada Maret 2019 menjadi 978 pada Maret 2020 Namun demikian
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tersebut masih berada di atas target RKPD Riau
tahun 2020 sebesar 675 dan di bawah RKP sebesar 85
Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja
dan tingkat pengangguran Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 333
juta orang bertambah 3124 ribu orang dibanding Februari 2019 Penduduk yang
bekerja sebanyak 316 juta orang bertambah 4625 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari
2020 sebanyak 507 turun sebesar 050 poin dari periode yang sama tahun lalu
sebesar 557 dan berada di bawah target RKPD sebesar 602 Adapun TPT di
perkotaan sebesar 654 turun sebesar 080 poin dari tahun sebelumnya dan
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 407 yang turun
sebesar 034 poin dari tahun sebelumnya Grafik 19 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Riau 2017-2020 Grafik 110 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Wilayah Sumatera Tahun 2020
Sumber BPS Sumber BPS
0
2
4
6
8
10
Feb2017
Agu2017
Feb2018
Agu2018
Feb2019
Agu2019
Feb2020
Perkotaan Perdesaan 557 542 507 473522
386441 428
341 322
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
Indikator Ekonomi
Pertumbuhan
Target Target (RKP)
Semester I
281
53
-050
Year on year
Tingkat Inasi
Target
Target (RKP)
Month to month
237
31
013
ButuhKerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
Target (RKP)
Februari
602
408
507
Tingkat Kemiskinan
Target
Target (RKP)
Maret 2020
675
85
682
Qtr to qtr-322
-449
Year on year 113
Tahun kalender 116
Perkembangan APBN
Realisasi Pendapatan
Realisasi Penerimaan Perpajakan
RP 779 T
Rp 740 TRealisasi Penerimaan PNBP
Rp 39346 M3903 dari Target 4367 dari Target
Realisasi Belanja dan Transfer
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Rp 283 T3897 dari Pagu
Realisasi TKDD
Rp 1221 T5405 dari Pagu
RP 1504 T
Turun 191
Desit
191
390
RP 724 T
Indikator Ekonomi
Pertumbuhan
Target Target (RKP)
Semester I
281
53
-050
Year on year
Tingkat Inasi
Target
Target (RKP)
Month to month
237
31
013
ButuhKerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
Target (RKP)
Februari
602
408
507
Tingkat Kemiskinan
Target
Target (RKP)
Maret 2020
675
85
682
Qtr to qtr-322
-449
Year on year 113
Tahun kalender 116
Perkembangan APBN
Realisasi Pendapatan
Realisasi Penerimaan Perpajakan
RP 779 T
Rp 740 TRealisasi Penerimaan PNBP
Rp 39346 M3903 dari Target 4367 dari Target
Realisasi Belanja dan Transfer
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Rp 283 T3897 dari Pagu
Realisasi TKDD
Rp 1221 T5405 dari Pagu
RP 1504 T
Turun 191
Desit
191
390
RP 724 T
Perkembangan APBD
19
81
011
Realisasi Pendapatan TransferRp 1057 T4530 dari Target
Realisasi PADRp 248 T4375 dari Target
Realisasi Pendapatan lain lainRp 1484 M219 dari Target
Realisasi Pendapatan
Realisasi Belanja Pegawai
Rp453 T4132 dari Pagu
Realisasi Belanja Barang
Rp276 T3398 dari Pagu
Realisasi Belanja Modal
Rp47446 M1063 dari Pagu
Realisasi Belanja Subsidi
Rp1354 M954 dari Pagu
Realisasi Belanja Hibah
Rp25818 M1337 dari Pagu
Realisasi Tak terduga
Rp5076 M559 dari Pagu
Realisasi Bantuan Sosial
Rp1311 M349 dari Pagu
RP 1307 T
Realisasi BelanjaRp810 T
Realisasi Belanja Transfer
Rp108 T2666 dari Pagu
Konsolidasian
Realisasi Pendapatan
PNBP Realisasi Penerimaan PNBP
Rp 100 T
Realisasi Penerimaan Perpajakan
Rp 760 T
Realisasi Penerimaan Hibah
Rp 16 M
Realisasi Penerimaan Transfer
Rp 2278 M
Realisasi Belanja dan Transfer
Pajak
Surplus
Rp 388 T
DesitRp 504 T
RP 889 T
Belanja Barang2815
Belanja Modal504
Belanja Subsidi010
Belanja Hibah
Belanja Bansos
Belanja Tak terduga
Transfer
Belanja Pegawai4288
Rp1393 T
184
016
036
2146
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU1
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Pertumbuhan ekonomi Riau sampai dengan triwulan II 2020 (c to c) mengalami
kontraksi 050 jauh di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Riau 281 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 53 Inflasi tahun kalender
sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar 116 Sementara itu tingkat pengangguran
terbuka (TPT) pada bulan Februari 2020 turun sebesar 050 poin menjadi sebesar
507 dibanding TPT bulan Februari 2019 sebesar 557 Tingkat kemiskinan pada
Maret 2020 sebesar 682 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 708 berada di bawah target RKP sebesar 85 namun masih
lebih tinggi dari target RKPD sebesar 675 Tabel 11 Indikator Ekonomi Sampai Dengan Triwulan II 2020
Indikator Ekonomi sd TW II RKPD RKP Pertumbuhan Ekonomi -050 281 53 Tingkat Inflasi 116 237 31 Tingkat Pengangguran Terbuka 507 ) 602 48 Tingkat Kemiskinan 682 ) 675 85
Sumber BPS Provinsi Riau Bappenas Bappeda Provinsi Riau
) Februari 2020 ) Maret 2020
A Produk Domestik Regional Bruto
PDRB Provinsi Riau triwulan II 2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai
Rp16810 triliun dengan kumulatif semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Angka ini
merupakan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa dan
berkontribusi sebesar 445 terhadap perekonomian nasional Struktur perekonomian
Riau dari sisi produksi triwulan II 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu
Industri Pengolahan (2922) Pertanian Kehutanan dan Perikanan (2753) dan
Pertambangan dan Penggalian (1565)
Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan
II 2020 mengalami kontraksi sebesar
322 (yoy) Secara semesteran
ekonomi Riau mengalami kontraksi
050
Pada sisi lapangan usaha kontraksi
terjadi pada hampir seluruh lapangan
usaha kecuali lapangan usaha Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang
mengalami pertumbuhan tertinggi
Grafik 11 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Lapangan Usaha di Provinsi Riau
Sumber BPS
-60-50-40-30-20-1001020
0
10
20
30
40
50
Perta
nian
Perta
mba
ngan
Indu
stri
Peng
adaa
nhellipPe
ngad
aan
Airhellip
Kons
truks
iPe
rdag
anga
nTr
ansp
orta
sihellip
Peny
edia
anhellip
Info
rmas
i dan
hellipJa
sahellip
Rea
l Est
atJa
sa P
erus
ahaa
nAd
mhellip
Jasa
Pen
didi
kan
Jasa
hellipJa
sa L
ainn
ya
Triliu
n R
Upi
ah
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 2
sebesar 1507 persen Informasi dan Komunikasi sebesar 1143 dan Pengadaan
Listrik dan Gas sebesar 1131
Kontraksi tersebut di antaranya dipicu oleh kebijakan pemerintah antara lain
pembatasan operasional pesawat terbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
penutupan akses bandara dan pelabuhan laut bagi keberangkatankedatangan
penumpang dari dan ke negara tetangga pembatasan perjalanan dinas dan
rapatpertemuan instansi pemerintah maupun swasta dan penghentian kegiatan
perjalanan haji dan umrah Kebijakan tersebut mengakibatkan pembatalanpenundaan
kegiatan Meeting Incentive Convention dan Exhibition (MICE) banyak ditutupnya
destinasi wisata termasuk pembatalan kegiatan Bakar Tongkangldquo yang menyebabkan
berkurangnya secara drastis kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan
domestik menurunnya tingkat penghunian kamar hotel serta omset usaha restoran
Kebijakan tersebut juga mengakibatkan turunnya kegiatan transportasi maupun jasa
pengiriman barang dan penurunan penjualan mobil dan sepeda motor secara ritel
Sektor migas masih menjadi penyumbang kontraksi pertumbuhan di Provinsi
Riau yang disebabkan penurunan produksi minyak mentah karena penurunan alami
(natural declining) dari sumur-sumur tua dan minimnya investasi pengeboran
Penurunan juga terjadi pada penyerapan gas bumi akibat pengurangan kegiatan
kegiatan operasional di kawasan industri selama masa pandemi Covid-19
Struktur ekonomi Provinsi Riau
triwulan II 2020 menurut pengeluaran
didominasi oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga (PK-RT) 4179 diikuti
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) 3778 dan Ekspor Barang
dan Jasa 2499 Dari sisi
pengeluaran terkontraksi pada
seluruh komponen kecuali
Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 557 Hal ini karena
meningkatnya permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas utama Riau seperti
CPO
Komponen PK-RT terkontraksi sebesar 580 dipicu pelemahan daya beli
masyarakat menyebabkan pengeluaran rumah tangga diprioritaskan pada kebutuhan
bahan makanan serta komunikasi untuk kegiatan Work From Home (WFH) dan School
Grafik 12 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran di Provinsi Riau
Sumber BPS
-1000100200300400500600
01020304050607080
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU3
From Home (SFH) sehingga pengeluaran pada komponen yang lain menjadi berkurang
PMTB terkontraksi sebesar 383 di antaranya karena adanya kebijakan penggeseran
anggaran belanja modal untuk penanganan dampak Covid-19 penurunan pembelian
kendaraan untuk usahakantor serta penundaan kegiatan pembangunanperbaikan
besar bangunan tempat tinggal untuk rumah tangga akibat pelemahan ekonomi
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
(PK-LNPRT) kontraksi dipicu diantaranya oleh adanya kebijakan
pembatasanpenghentian kegiatan ibadah berjamaah (shalat Jumat) di masjid serta
kebaktian di gereja berdasarkan surat edaran Gubernur Riau
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II 2020 terhadap triwulan I 2020
(qtq) mengalami kontraksi sebesar 449 Dari sisi lapangan usaha kontraksi terjadi
pada hampir seluruh lapangan usaha Pertumbuhan positif terjadi pada Lapangan
Usaha Jasa Pendidikan sebesar 1708 persen Real Estate sebesar 967 Informasi
dan Komunikasi sebesar 458 Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib sebesar 339 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 319 dan
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 126 Grafik 13 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (q-to-q) Grafik 14 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (y-on-y)
Sumber BPS Sumber BPS
Dari sisi pengeluaran kontraksi terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali
komponen PK-LNPRT yang tumbuh positif sebesar 788 Sementara itu komponen
PDRB yang mengalami kontraksi adalah komponen PK-RT sebesar 396 PK-P
sebesar 017 PMTB sebesar 562 dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
811
B Inflasi
Pada bulan Juni 2020 Provinsi Riau mengalami inflasi bulanan (mtm) 013
inflasi tahunan (y-on-y) 113 dan inflasi tahun kalender 116 Inflasi tahun kalender
tersebut masih berada di bawah target RKPD sebesar 237 dan RKP sebesar 31
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 4
Inflasi di Provinsi Riau tersebut tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan inflasi
nasional yang secara bulanan mencapai 018 tahun kalender 109 dan tahunan
196 Grafik 15 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (mtm) Grafik 16 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)
Sumber BPS Sumber BPS
Inflasi pada bulan Juni terjadi karena adanya peningkatan harga pada enam
kelompok pengeluaran yaitu kelompok penyediaan makanan dan minumanrestoran
sebesar 126 diikuti kelompok transportasi sebesar 033 kelompok kesehatan
sebesar 008 kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 006 kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 005 dan
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 003 Di sisi lain tiga kelompok mengalami
deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -030 kelompok
makanan minuman dan tembakau sebesar -005 dan kelompok informasi
komunikasi dan jasa keuangan sebesar -001 Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu
kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok
pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya
C Indikator Kesejahteraan
Indikator kesejahteraan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat
kemiskinan gini ratio dan kondisi ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPS jumlah
penduduk miskin di Provinsi Riau
bulan Maret 2020 sebanyak 48338
ribu ribu jiwa atau sebesar 682
dari total penduduk Provinsi Riau
Penduduk miskin di Perkotaan
sebesar 729 dan Pedesaan
sebesar 612 Jika dibandingkan
-100
-050
000
050
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
000
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
Grafik 17 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau
Sumber BPS
0
5
10
15
0
200
400
600
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
2017 2018 2019 2020
Perkotaan Perdesaan Riau Indonesia
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU5
periode Maret 2019 yang berjumlah 49072 ribu jiwa atau 708 terjadi penurunan
sebanyak 026 Hal sebaliknya terjadi pada tingkat nasional yang mengalami kenaikan
sebesar 941 pada Maret 2019 menjadi 978 pada Maret 2020 Namun demikian
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tersebut masih berada di atas target RKPD Riau
tahun 2020 sebesar 675 dan di bawah RKP sebesar 85
Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja
dan tingkat pengangguran Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 333
juta orang bertambah 3124 ribu orang dibanding Februari 2019 Penduduk yang
bekerja sebanyak 316 juta orang bertambah 4625 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari
2020 sebanyak 507 turun sebesar 050 poin dari periode yang sama tahun lalu
sebesar 557 dan berada di bawah target RKPD sebesar 602 Adapun TPT di
perkotaan sebesar 654 turun sebesar 080 poin dari tahun sebelumnya dan
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 407 yang turun
sebesar 034 poin dari tahun sebelumnya Grafik 19 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Riau 2017-2020 Grafik 110 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Wilayah Sumatera Tahun 2020
Sumber BPS Sumber BPS
0
2
4
6
8
10
Feb2017
Agu2017
Feb2018
Agu2018
Feb2019
Agu2019
Feb2020
Perkotaan Perdesaan 557 542 507 473522
386441 428
341 322
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
Indikator Ekonomi
Pertumbuhan
Target Target (RKP)
Semester I
281
53
-050
Year on year
Tingkat Inasi
Target
Target (RKP)
Month to month
237
31
013
ButuhKerja
Tingkat Pengangguran Terbuka
Target
Target (RKP)
Februari
602
408
507
Tingkat Kemiskinan
Target
Target (RKP)
Maret 2020
675
85
682
Qtr to qtr-322
-449
Year on year 113
Tahun kalender 116
Perkembangan APBN
Realisasi Pendapatan
Realisasi Penerimaan Perpajakan
RP 779 T
Rp 740 TRealisasi Penerimaan PNBP
Rp 39346 M3903 dari Target 4367 dari Target
Realisasi Belanja dan Transfer
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat
Rp 283 T3897 dari Pagu
Realisasi TKDD
Rp 1221 T5405 dari Pagu
RP 1504 T
Turun 191
Desit
191
390
RP 724 T
Perkembangan APBD
19
81
011
Realisasi Pendapatan TransferRp 1057 T4530 dari Target
Realisasi PADRp 248 T4375 dari Target
Realisasi Pendapatan lain lainRp 1484 M219 dari Target
Realisasi Pendapatan
Realisasi Belanja Pegawai
Rp453 T4132 dari Pagu
Realisasi Belanja Barang
Rp276 T3398 dari Pagu
Realisasi Belanja Modal
Rp47446 M1063 dari Pagu
Realisasi Belanja Subsidi
Rp1354 M954 dari Pagu
Realisasi Belanja Hibah
Rp25818 M1337 dari Pagu
Realisasi Tak terduga
Rp5076 M559 dari Pagu
Realisasi Bantuan Sosial
Rp1311 M349 dari Pagu
RP 1307 T
Realisasi BelanjaRp810 T
Realisasi Belanja Transfer
Rp108 T2666 dari Pagu
Konsolidasian
Realisasi Pendapatan
PNBP Realisasi Penerimaan PNBP
Rp 100 T
Realisasi Penerimaan Perpajakan
Rp 760 T
Realisasi Penerimaan Hibah
Rp 16 M
Realisasi Penerimaan Transfer
Rp 2278 M
Realisasi Belanja dan Transfer
Pajak
Surplus
Rp 388 T
DesitRp 504 T
RP 889 T
Belanja Barang2815
Belanja Modal504
Belanja Subsidi010
Belanja Hibah
Belanja Bansos
Belanja Tak terduga
Transfer
Belanja Pegawai4288
Rp1393 T
184
016
036
2146
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU1
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Pertumbuhan ekonomi Riau sampai dengan triwulan II 2020 (c to c) mengalami
kontraksi 050 jauh di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Riau 281 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 53 Inflasi tahun kalender
sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar 116 Sementara itu tingkat pengangguran
terbuka (TPT) pada bulan Februari 2020 turun sebesar 050 poin menjadi sebesar
507 dibanding TPT bulan Februari 2019 sebesar 557 Tingkat kemiskinan pada
Maret 2020 sebesar 682 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 708 berada di bawah target RKP sebesar 85 namun masih
lebih tinggi dari target RKPD sebesar 675 Tabel 11 Indikator Ekonomi Sampai Dengan Triwulan II 2020
Indikator Ekonomi sd TW II RKPD RKP Pertumbuhan Ekonomi -050 281 53 Tingkat Inflasi 116 237 31 Tingkat Pengangguran Terbuka 507 ) 602 48 Tingkat Kemiskinan 682 ) 675 85
Sumber BPS Provinsi Riau Bappenas Bappeda Provinsi Riau
) Februari 2020 ) Maret 2020
A Produk Domestik Regional Bruto
PDRB Provinsi Riau triwulan II 2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai
Rp16810 triliun dengan kumulatif semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Angka ini
merupakan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa dan
berkontribusi sebesar 445 terhadap perekonomian nasional Struktur perekonomian
Riau dari sisi produksi triwulan II 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu
Industri Pengolahan (2922) Pertanian Kehutanan dan Perikanan (2753) dan
Pertambangan dan Penggalian (1565)
Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan
II 2020 mengalami kontraksi sebesar
322 (yoy) Secara semesteran
ekonomi Riau mengalami kontraksi
050
Pada sisi lapangan usaha kontraksi
terjadi pada hampir seluruh lapangan
usaha kecuali lapangan usaha Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang
mengalami pertumbuhan tertinggi
Grafik 11 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Lapangan Usaha di Provinsi Riau
Sumber BPS
-60-50-40-30-20-1001020
0
10
20
30
40
50
Perta
nian
Perta
mba
ngan
Indu
stri
Peng
adaa
nhellipPe
ngad
aan
Airhellip
Kons
truks
iPe
rdag
anga
nTr
ansp
orta
sihellip
Peny
edia
anhellip
Info
rmas
i dan
hellipJa
sahellip
Rea
l Est
atJa
sa P
erus
ahaa
nAd
mhellip
Jasa
Pen
didi
kan
Jasa
hellipJa
sa L
ainn
ya
Triliu
n R
Upi
ah
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 2
sebesar 1507 persen Informasi dan Komunikasi sebesar 1143 dan Pengadaan
Listrik dan Gas sebesar 1131
Kontraksi tersebut di antaranya dipicu oleh kebijakan pemerintah antara lain
pembatasan operasional pesawat terbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
penutupan akses bandara dan pelabuhan laut bagi keberangkatankedatangan
penumpang dari dan ke negara tetangga pembatasan perjalanan dinas dan
rapatpertemuan instansi pemerintah maupun swasta dan penghentian kegiatan
perjalanan haji dan umrah Kebijakan tersebut mengakibatkan pembatalanpenundaan
kegiatan Meeting Incentive Convention dan Exhibition (MICE) banyak ditutupnya
destinasi wisata termasuk pembatalan kegiatan Bakar Tongkangldquo yang menyebabkan
berkurangnya secara drastis kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan
domestik menurunnya tingkat penghunian kamar hotel serta omset usaha restoran
Kebijakan tersebut juga mengakibatkan turunnya kegiatan transportasi maupun jasa
pengiriman barang dan penurunan penjualan mobil dan sepeda motor secara ritel
Sektor migas masih menjadi penyumbang kontraksi pertumbuhan di Provinsi
Riau yang disebabkan penurunan produksi minyak mentah karena penurunan alami
(natural declining) dari sumur-sumur tua dan minimnya investasi pengeboran
Penurunan juga terjadi pada penyerapan gas bumi akibat pengurangan kegiatan
kegiatan operasional di kawasan industri selama masa pandemi Covid-19
Struktur ekonomi Provinsi Riau
triwulan II 2020 menurut pengeluaran
didominasi oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga (PK-RT) 4179 diikuti
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) 3778 dan Ekspor Barang
dan Jasa 2499 Dari sisi
pengeluaran terkontraksi pada
seluruh komponen kecuali
Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 557 Hal ini karena
meningkatnya permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas utama Riau seperti
CPO
Komponen PK-RT terkontraksi sebesar 580 dipicu pelemahan daya beli
masyarakat menyebabkan pengeluaran rumah tangga diprioritaskan pada kebutuhan
bahan makanan serta komunikasi untuk kegiatan Work From Home (WFH) dan School
Grafik 12 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran di Provinsi Riau
Sumber BPS
-1000100200300400500600
01020304050607080
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU3
From Home (SFH) sehingga pengeluaran pada komponen yang lain menjadi berkurang
PMTB terkontraksi sebesar 383 di antaranya karena adanya kebijakan penggeseran
anggaran belanja modal untuk penanganan dampak Covid-19 penurunan pembelian
kendaraan untuk usahakantor serta penundaan kegiatan pembangunanperbaikan
besar bangunan tempat tinggal untuk rumah tangga akibat pelemahan ekonomi
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
(PK-LNPRT) kontraksi dipicu diantaranya oleh adanya kebijakan
pembatasanpenghentian kegiatan ibadah berjamaah (shalat Jumat) di masjid serta
kebaktian di gereja berdasarkan surat edaran Gubernur Riau
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II 2020 terhadap triwulan I 2020
(qtq) mengalami kontraksi sebesar 449 Dari sisi lapangan usaha kontraksi terjadi
pada hampir seluruh lapangan usaha Pertumbuhan positif terjadi pada Lapangan
Usaha Jasa Pendidikan sebesar 1708 persen Real Estate sebesar 967 Informasi
dan Komunikasi sebesar 458 Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib sebesar 339 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 319 dan
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 126 Grafik 13 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (q-to-q) Grafik 14 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (y-on-y)
Sumber BPS Sumber BPS
Dari sisi pengeluaran kontraksi terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali
komponen PK-LNPRT yang tumbuh positif sebesar 788 Sementara itu komponen
PDRB yang mengalami kontraksi adalah komponen PK-RT sebesar 396 PK-P
sebesar 017 PMTB sebesar 562 dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
811
B Inflasi
Pada bulan Juni 2020 Provinsi Riau mengalami inflasi bulanan (mtm) 013
inflasi tahunan (y-on-y) 113 dan inflasi tahun kalender 116 Inflasi tahun kalender
tersebut masih berada di bawah target RKPD sebesar 237 dan RKP sebesar 31
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 4
Inflasi di Provinsi Riau tersebut tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan inflasi
nasional yang secara bulanan mencapai 018 tahun kalender 109 dan tahunan
196 Grafik 15 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (mtm) Grafik 16 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)
Sumber BPS Sumber BPS
Inflasi pada bulan Juni terjadi karena adanya peningkatan harga pada enam
kelompok pengeluaran yaitu kelompok penyediaan makanan dan minumanrestoran
sebesar 126 diikuti kelompok transportasi sebesar 033 kelompok kesehatan
sebesar 008 kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 006 kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 005 dan
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 003 Di sisi lain tiga kelompok mengalami
deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -030 kelompok
makanan minuman dan tembakau sebesar -005 dan kelompok informasi
komunikasi dan jasa keuangan sebesar -001 Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu
kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok
pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya
C Indikator Kesejahteraan
Indikator kesejahteraan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat
kemiskinan gini ratio dan kondisi ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPS jumlah
penduduk miskin di Provinsi Riau
bulan Maret 2020 sebanyak 48338
ribu ribu jiwa atau sebesar 682
dari total penduduk Provinsi Riau
Penduduk miskin di Perkotaan
sebesar 729 dan Pedesaan
sebesar 612 Jika dibandingkan
-100
-050
000
050
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
000
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
Grafik 17 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau
Sumber BPS
0
5
10
15
0
200
400
600
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
2017 2018 2019 2020
Perkotaan Perdesaan Riau Indonesia
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU5
periode Maret 2019 yang berjumlah 49072 ribu jiwa atau 708 terjadi penurunan
sebanyak 026 Hal sebaliknya terjadi pada tingkat nasional yang mengalami kenaikan
sebesar 941 pada Maret 2019 menjadi 978 pada Maret 2020 Namun demikian
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tersebut masih berada di atas target RKPD Riau
tahun 2020 sebesar 675 dan di bawah RKP sebesar 85
Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja
dan tingkat pengangguran Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 333
juta orang bertambah 3124 ribu orang dibanding Februari 2019 Penduduk yang
bekerja sebanyak 316 juta orang bertambah 4625 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari
2020 sebanyak 507 turun sebesar 050 poin dari periode yang sama tahun lalu
sebesar 557 dan berada di bawah target RKPD sebesar 602 Adapun TPT di
perkotaan sebesar 654 turun sebesar 080 poin dari tahun sebelumnya dan
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 407 yang turun
sebesar 034 poin dari tahun sebelumnya Grafik 19 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Riau 2017-2020 Grafik 110 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Wilayah Sumatera Tahun 2020
Sumber BPS Sumber BPS
0
2
4
6
8
10
Feb2017
Agu2017
Feb2018
Agu2018
Feb2019
Agu2019
Feb2020
Perkotaan Perdesaan 557 542 507 473522
386441 428
341 322
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU1
I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
Pertumbuhan ekonomi Riau sampai dengan triwulan II 2020 (c to c) mengalami
kontraksi 050 jauh di bawah target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Provinsi Riau 281 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 53 Inflasi tahun kalender
sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar 116 Sementara itu tingkat pengangguran
terbuka (TPT) pada bulan Februari 2020 turun sebesar 050 poin menjadi sebesar
507 dibanding TPT bulan Februari 2019 sebesar 557 Tingkat kemiskinan pada
Maret 2020 sebesar 682 mengalami penurunan dibanding periode yang sama tahun
sebelumnya sebesar 708 berada di bawah target RKP sebesar 85 namun masih
lebih tinggi dari target RKPD sebesar 675 Tabel 11 Indikator Ekonomi Sampai Dengan Triwulan II 2020
Indikator Ekonomi sd TW II RKPD RKP Pertumbuhan Ekonomi -050 281 53 Tingkat Inflasi 116 237 31 Tingkat Pengangguran Terbuka 507 ) 602 48 Tingkat Kemiskinan 682 ) 675 85
Sumber BPS Provinsi Riau Bappenas Bappeda Provinsi Riau
) Februari 2020 ) Maret 2020
A Produk Domestik Regional Bruto
PDRB Provinsi Riau triwulan II 2020 atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai
Rp16810 triliun dengan kumulatif semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Angka ini
merupakan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia dan terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa dan
berkontribusi sebesar 445 terhadap perekonomian nasional Struktur perekonomian
Riau dari sisi produksi triwulan II 2020 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu
Industri Pengolahan (2922) Pertanian Kehutanan dan Perikanan (2753) dan
Pertambangan dan Penggalian (1565)
Pertumbuhan ekonomi Riau triwulan
II 2020 mengalami kontraksi sebesar
322 (yoy) Secara semesteran
ekonomi Riau mengalami kontraksi
050
Pada sisi lapangan usaha kontraksi
terjadi pada hampir seluruh lapangan
usaha kecuali lapangan usaha Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang
mengalami pertumbuhan tertinggi
Grafik 11 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Lapangan Usaha di Provinsi Riau
Sumber BPS
-60-50-40-30-20-1001020
0
10
20
30
40
50
Perta
nian
Perta
mba
ngan
Indu
stri
Peng
adaa
nhellipPe
ngad
aan
Airhellip
Kons
truks
iPe
rdag
anga
nTr
ansp
orta
sihellip
Peny
edia
anhellip
Info
rmas
i dan
hellipJa
sahellip
Rea
l Est
atJa
sa P
erus
ahaa
nAd
mhellip
Jasa
Pen
didi
kan
Jasa
hellipJa
sa L
ainn
ya
Triliu
n R
Upi
ah
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 2
sebesar 1507 persen Informasi dan Komunikasi sebesar 1143 dan Pengadaan
Listrik dan Gas sebesar 1131
Kontraksi tersebut di antaranya dipicu oleh kebijakan pemerintah antara lain
pembatasan operasional pesawat terbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
penutupan akses bandara dan pelabuhan laut bagi keberangkatankedatangan
penumpang dari dan ke negara tetangga pembatasan perjalanan dinas dan
rapatpertemuan instansi pemerintah maupun swasta dan penghentian kegiatan
perjalanan haji dan umrah Kebijakan tersebut mengakibatkan pembatalanpenundaan
kegiatan Meeting Incentive Convention dan Exhibition (MICE) banyak ditutupnya
destinasi wisata termasuk pembatalan kegiatan Bakar Tongkangldquo yang menyebabkan
berkurangnya secara drastis kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan
domestik menurunnya tingkat penghunian kamar hotel serta omset usaha restoran
Kebijakan tersebut juga mengakibatkan turunnya kegiatan transportasi maupun jasa
pengiriman barang dan penurunan penjualan mobil dan sepeda motor secara ritel
Sektor migas masih menjadi penyumbang kontraksi pertumbuhan di Provinsi
Riau yang disebabkan penurunan produksi minyak mentah karena penurunan alami
(natural declining) dari sumur-sumur tua dan minimnya investasi pengeboran
Penurunan juga terjadi pada penyerapan gas bumi akibat pengurangan kegiatan
kegiatan operasional di kawasan industri selama masa pandemi Covid-19
Struktur ekonomi Provinsi Riau
triwulan II 2020 menurut pengeluaran
didominasi oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga (PK-RT) 4179 diikuti
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) 3778 dan Ekspor Barang
dan Jasa 2499 Dari sisi
pengeluaran terkontraksi pada
seluruh komponen kecuali
Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 557 Hal ini karena
meningkatnya permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas utama Riau seperti
CPO
Komponen PK-RT terkontraksi sebesar 580 dipicu pelemahan daya beli
masyarakat menyebabkan pengeluaran rumah tangga diprioritaskan pada kebutuhan
bahan makanan serta komunikasi untuk kegiatan Work From Home (WFH) dan School
Grafik 12 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran di Provinsi Riau
Sumber BPS
-1000100200300400500600
01020304050607080
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU3
From Home (SFH) sehingga pengeluaran pada komponen yang lain menjadi berkurang
PMTB terkontraksi sebesar 383 di antaranya karena adanya kebijakan penggeseran
anggaran belanja modal untuk penanganan dampak Covid-19 penurunan pembelian
kendaraan untuk usahakantor serta penundaan kegiatan pembangunanperbaikan
besar bangunan tempat tinggal untuk rumah tangga akibat pelemahan ekonomi
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
(PK-LNPRT) kontraksi dipicu diantaranya oleh adanya kebijakan
pembatasanpenghentian kegiatan ibadah berjamaah (shalat Jumat) di masjid serta
kebaktian di gereja berdasarkan surat edaran Gubernur Riau
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II 2020 terhadap triwulan I 2020
(qtq) mengalami kontraksi sebesar 449 Dari sisi lapangan usaha kontraksi terjadi
pada hampir seluruh lapangan usaha Pertumbuhan positif terjadi pada Lapangan
Usaha Jasa Pendidikan sebesar 1708 persen Real Estate sebesar 967 Informasi
dan Komunikasi sebesar 458 Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib sebesar 339 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 319 dan
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 126 Grafik 13 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (q-to-q) Grafik 14 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (y-on-y)
Sumber BPS Sumber BPS
Dari sisi pengeluaran kontraksi terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali
komponen PK-LNPRT yang tumbuh positif sebesar 788 Sementara itu komponen
PDRB yang mengalami kontraksi adalah komponen PK-RT sebesar 396 PK-P
sebesar 017 PMTB sebesar 562 dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
811
B Inflasi
Pada bulan Juni 2020 Provinsi Riau mengalami inflasi bulanan (mtm) 013
inflasi tahunan (y-on-y) 113 dan inflasi tahun kalender 116 Inflasi tahun kalender
tersebut masih berada di bawah target RKPD sebesar 237 dan RKP sebesar 31
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 4
Inflasi di Provinsi Riau tersebut tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan inflasi
nasional yang secara bulanan mencapai 018 tahun kalender 109 dan tahunan
196 Grafik 15 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (mtm) Grafik 16 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)
Sumber BPS Sumber BPS
Inflasi pada bulan Juni terjadi karena adanya peningkatan harga pada enam
kelompok pengeluaran yaitu kelompok penyediaan makanan dan minumanrestoran
sebesar 126 diikuti kelompok transportasi sebesar 033 kelompok kesehatan
sebesar 008 kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 006 kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 005 dan
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 003 Di sisi lain tiga kelompok mengalami
deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -030 kelompok
makanan minuman dan tembakau sebesar -005 dan kelompok informasi
komunikasi dan jasa keuangan sebesar -001 Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu
kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok
pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya
C Indikator Kesejahteraan
Indikator kesejahteraan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat
kemiskinan gini ratio dan kondisi ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPS jumlah
penduduk miskin di Provinsi Riau
bulan Maret 2020 sebanyak 48338
ribu ribu jiwa atau sebesar 682
dari total penduduk Provinsi Riau
Penduduk miskin di Perkotaan
sebesar 729 dan Pedesaan
sebesar 612 Jika dibandingkan
-100
-050
000
050
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
000
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
Grafik 17 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau
Sumber BPS
0
5
10
15
0
200
400
600
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
2017 2018 2019 2020
Perkotaan Perdesaan Riau Indonesia
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU5
periode Maret 2019 yang berjumlah 49072 ribu jiwa atau 708 terjadi penurunan
sebanyak 026 Hal sebaliknya terjadi pada tingkat nasional yang mengalami kenaikan
sebesar 941 pada Maret 2019 menjadi 978 pada Maret 2020 Namun demikian
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tersebut masih berada di atas target RKPD Riau
tahun 2020 sebesar 675 dan di bawah RKP sebesar 85
Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja
dan tingkat pengangguran Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 333
juta orang bertambah 3124 ribu orang dibanding Februari 2019 Penduduk yang
bekerja sebanyak 316 juta orang bertambah 4625 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari
2020 sebanyak 507 turun sebesar 050 poin dari periode yang sama tahun lalu
sebesar 557 dan berada di bawah target RKPD sebesar 602 Adapun TPT di
perkotaan sebesar 654 turun sebesar 080 poin dari tahun sebelumnya dan
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 407 yang turun
sebesar 034 poin dari tahun sebelumnya Grafik 19 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Riau 2017-2020 Grafik 110 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Wilayah Sumatera Tahun 2020
Sumber BPS Sumber BPS
0
2
4
6
8
10
Feb2017
Agu2017
Feb2018
Agu2018
Feb2019
Agu2019
Feb2020
Perkotaan Perdesaan 557 542 507 473522
386441 428
341 322
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 2
sebesar 1507 persen Informasi dan Komunikasi sebesar 1143 dan Pengadaan
Listrik dan Gas sebesar 1131
Kontraksi tersebut di antaranya dipicu oleh kebijakan pemerintah antara lain
pembatasan operasional pesawat terbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
penutupan akses bandara dan pelabuhan laut bagi keberangkatankedatangan
penumpang dari dan ke negara tetangga pembatasan perjalanan dinas dan
rapatpertemuan instansi pemerintah maupun swasta dan penghentian kegiatan
perjalanan haji dan umrah Kebijakan tersebut mengakibatkan pembatalanpenundaan
kegiatan Meeting Incentive Convention dan Exhibition (MICE) banyak ditutupnya
destinasi wisata termasuk pembatalan kegiatan Bakar Tongkangldquo yang menyebabkan
berkurangnya secara drastis kunjungan wisatawan mancanegara maupun wisatawan
domestik menurunnya tingkat penghunian kamar hotel serta omset usaha restoran
Kebijakan tersebut juga mengakibatkan turunnya kegiatan transportasi maupun jasa
pengiriman barang dan penurunan penjualan mobil dan sepeda motor secara ritel
Sektor migas masih menjadi penyumbang kontraksi pertumbuhan di Provinsi
Riau yang disebabkan penurunan produksi minyak mentah karena penurunan alami
(natural declining) dari sumur-sumur tua dan minimnya investasi pengeboran
Penurunan juga terjadi pada penyerapan gas bumi akibat pengurangan kegiatan
kegiatan operasional di kawasan industri selama masa pandemi Covid-19
Struktur ekonomi Provinsi Riau
triwulan II 2020 menurut pengeluaran
didominasi oleh Komponen
Pengeluaran Konsumsi Rumah
Tangga (PK-RT) 4179 diikuti
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) 3778 dan Ekspor Barang
dan Jasa 2499 Dari sisi
pengeluaran terkontraksi pada
seluruh komponen kecuali
Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh sebesar 557 Hal ini karena
meningkatnya permintaan luar negeri terhadap beberapa komoditas utama Riau seperti
CPO
Komponen PK-RT terkontraksi sebesar 580 dipicu pelemahan daya beli
masyarakat menyebabkan pengeluaran rumah tangga diprioritaskan pada kebutuhan
bahan makanan serta komunikasi untuk kegiatan Work From Home (WFH) dan School
Grafik 12 PDRB ADHB dan Pertumbuhan dari Sisi Pengeluaran di Provinsi Riau
Sumber BPS
-1000100200300400500600
01020304050607080
PDRB ADHB Laju Pertumbuhan (yoy)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU3
From Home (SFH) sehingga pengeluaran pada komponen yang lain menjadi berkurang
PMTB terkontraksi sebesar 383 di antaranya karena adanya kebijakan penggeseran
anggaran belanja modal untuk penanganan dampak Covid-19 penurunan pembelian
kendaraan untuk usahakantor serta penundaan kegiatan pembangunanperbaikan
besar bangunan tempat tinggal untuk rumah tangga akibat pelemahan ekonomi
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
(PK-LNPRT) kontraksi dipicu diantaranya oleh adanya kebijakan
pembatasanpenghentian kegiatan ibadah berjamaah (shalat Jumat) di masjid serta
kebaktian di gereja berdasarkan surat edaran Gubernur Riau
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II 2020 terhadap triwulan I 2020
(qtq) mengalami kontraksi sebesar 449 Dari sisi lapangan usaha kontraksi terjadi
pada hampir seluruh lapangan usaha Pertumbuhan positif terjadi pada Lapangan
Usaha Jasa Pendidikan sebesar 1708 persen Real Estate sebesar 967 Informasi
dan Komunikasi sebesar 458 Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib sebesar 339 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 319 dan
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 126 Grafik 13 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (q-to-q) Grafik 14 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (y-on-y)
Sumber BPS Sumber BPS
Dari sisi pengeluaran kontraksi terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali
komponen PK-LNPRT yang tumbuh positif sebesar 788 Sementara itu komponen
PDRB yang mengalami kontraksi adalah komponen PK-RT sebesar 396 PK-P
sebesar 017 PMTB sebesar 562 dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
811
B Inflasi
Pada bulan Juni 2020 Provinsi Riau mengalami inflasi bulanan (mtm) 013
inflasi tahunan (y-on-y) 113 dan inflasi tahun kalender 116 Inflasi tahun kalender
tersebut masih berada di bawah target RKPD sebesar 237 dan RKP sebesar 31
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 4
Inflasi di Provinsi Riau tersebut tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan inflasi
nasional yang secara bulanan mencapai 018 tahun kalender 109 dan tahunan
196 Grafik 15 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (mtm) Grafik 16 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)
Sumber BPS Sumber BPS
Inflasi pada bulan Juni terjadi karena adanya peningkatan harga pada enam
kelompok pengeluaran yaitu kelompok penyediaan makanan dan minumanrestoran
sebesar 126 diikuti kelompok transportasi sebesar 033 kelompok kesehatan
sebesar 008 kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 006 kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 005 dan
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 003 Di sisi lain tiga kelompok mengalami
deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -030 kelompok
makanan minuman dan tembakau sebesar -005 dan kelompok informasi
komunikasi dan jasa keuangan sebesar -001 Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu
kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok
pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya
C Indikator Kesejahteraan
Indikator kesejahteraan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat
kemiskinan gini ratio dan kondisi ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPS jumlah
penduduk miskin di Provinsi Riau
bulan Maret 2020 sebanyak 48338
ribu ribu jiwa atau sebesar 682
dari total penduduk Provinsi Riau
Penduduk miskin di Perkotaan
sebesar 729 dan Pedesaan
sebesar 612 Jika dibandingkan
-100
-050
000
050
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
000
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
Grafik 17 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau
Sumber BPS
0
5
10
15
0
200
400
600
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
2017 2018 2019 2020
Perkotaan Perdesaan Riau Indonesia
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU5
periode Maret 2019 yang berjumlah 49072 ribu jiwa atau 708 terjadi penurunan
sebanyak 026 Hal sebaliknya terjadi pada tingkat nasional yang mengalami kenaikan
sebesar 941 pada Maret 2019 menjadi 978 pada Maret 2020 Namun demikian
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tersebut masih berada di atas target RKPD Riau
tahun 2020 sebesar 675 dan di bawah RKP sebesar 85
Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja
dan tingkat pengangguran Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 333
juta orang bertambah 3124 ribu orang dibanding Februari 2019 Penduduk yang
bekerja sebanyak 316 juta orang bertambah 4625 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari
2020 sebanyak 507 turun sebesar 050 poin dari periode yang sama tahun lalu
sebesar 557 dan berada di bawah target RKPD sebesar 602 Adapun TPT di
perkotaan sebesar 654 turun sebesar 080 poin dari tahun sebelumnya dan
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 407 yang turun
sebesar 034 poin dari tahun sebelumnya Grafik 19 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Riau 2017-2020 Grafik 110 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Wilayah Sumatera Tahun 2020
Sumber BPS Sumber BPS
0
2
4
6
8
10
Feb2017
Agu2017
Feb2018
Agu2018
Feb2019
Agu2019
Feb2020
Perkotaan Perdesaan 557 542 507 473522
386441 428
341 322
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU3
From Home (SFH) sehingga pengeluaran pada komponen yang lain menjadi berkurang
PMTB terkontraksi sebesar 383 di antaranya karena adanya kebijakan penggeseran
anggaran belanja modal untuk penanganan dampak Covid-19 penurunan pembelian
kendaraan untuk usahakantor serta penundaan kegiatan pembangunanperbaikan
besar bangunan tempat tinggal untuk rumah tangga akibat pelemahan ekonomi
Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga
(PK-LNPRT) kontraksi dipicu diantaranya oleh adanya kebijakan
pembatasanpenghentian kegiatan ibadah berjamaah (shalat Jumat) di masjid serta
kebaktian di gereja berdasarkan surat edaran Gubernur Riau
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II 2020 terhadap triwulan I 2020
(qtq) mengalami kontraksi sebesar 449 Dari sisi lapangan usaha kontraksi terjadi
pada hampir seluruh lapangan usaha Pertumbuhan positif terjadi pada Lapangan
Usaha Jasa Pendidikan sebesar 1708 persen Real Estate sebesar 967 Informasi
dan Komunikasi sebesar 458 Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan
Sosial Wajib sebesar 339 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 319 dan
Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang sebesar 126 Grafik 13 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (q-to-q) Grafik 14 Perkembangan Ekonomi Riau
Sumatera dan Nasional (y-on-y)
Sumber BPS Sumber BPS
Dari sisi pengeluaran kontraksi terjadi pada hampir seluruh komponen kecuali
komponen PK-LNPRT yang tumbuh positif sebesar 788 Sementara itu komponen
PDRB yang mengalami kontraksi adalah komponen PK-RT sebesar 396 PK-P
sebesar 017 PMTB sebesar 562 dan komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar
811
B Inflasi
Pada bulan Juni 2020 Provinsi Riau mengalami inflasi bulanan (mtm) 013
inflasi tahunan (y-on-y) 113 dan inflasi tahun kalender 116 Inflasi tahun kalender
tersebut masih berada di bawah target RKPD sebesar 237 dan RKP sebesar 31
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
-6
-4
-2
0
2
4
6
TW 1TW 2TW 3TW 4TW 1TW 2TW 3 TW4 TW1 TW2
2018 2019 2020
Riau Sumatera Nasional
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 4
Inflasi di Provinsi Riau tersebut tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan inflasi
nasional yang secara bulanan mencapai 018 tahun kalender 109 dan tahunan
196 Grafik 15 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (mtm) Grafik 16 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)
Sumber BPS Sumber BPS
Inflasi pada bulan Juni terjadi karena adanya peningkatan harga pada enam
kelompok pengeluaran yaitu kelompok penyediaan makanan dan minumanrestoran
sebesar 126 diikuti kelompok transportasi sebesar 033 kelompok kesehatan
sebesar 008 kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 006 kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 005 dan
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 003 Di sisi lain tiga kelompok mengalami
deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -030 kelompok
makanan minuman dan tembakau sebesar -005 dan kelompok informasi
komunikasi dan jasa keuangan sebesar -001 Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu
kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok
pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya
C Indikator Kesejahteraan
Indikator kesejahteraan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat
kemiskinan gini ratio dan kondisi ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPS jumlah
penduduk miskin di Provinsi Riau
bulan Maret 2020 sebanyak 48338
ribu ribu jiwa atau sebesar 682
dari total penduduk Provinsi Riau
Penduduk miskin di Perkotaan
sebesar 729 dan Pedesaan
sebesar 612 Jika dibandingkan
-100
-050
000
050
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
000
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
Grafik 17 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau
Sumber BPS
0
5
10
15
0
200
400
600
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
2017 2018 2019 2020
Perkotaan Perdesaan Riau Indonesia
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU5
periode Maret 2019 yang berjumlah 49072 ribu jiwa atau 708 terjadi penurunan
sebanyak 026 Hal sebaliknya terjadi pada tingkat nasional yang mengalami kenaikan
sebesar 941 pada Maret 2019 menjadi 978 pada Maret 2020 Namun demikian
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tersebut masih berada di atas target RKPD Riau
tahun 2020 sebesar 675 dan di bawah RKP sebesar 85
Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja
dan tingkat pengangguran Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 333
juta orang bertambah 3124 ribu orang dibanding Februari 2019 Penduduk yang
bekerja sebanyak 316 juta orang bertambah 4625 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari
2020 sebanyak 507 turun sebesar 050 poin dari periode yang sama tahun lalu
sebesar 557 dan berada di bawah target RKPD sebesar 602 Adapun TPT di
perkotaan sebesar 654 turun sebesar 080 poin dari tahun sebelumnya dan
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 407 yang turun
sebesar 034 poin dari tahun sebelumnya Grafik 19 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Riau 2017-2020 Grafik 110 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Wilayah Sumatera Tahun 2020
Sumber BPS Sumber BPS
0
2
4
6
8
10
Feb2017
Agu2017
Feb2018
Agu2018
Feb2019
Agu2019
Feb2020
Perkotaan Perdesaan 557 542 507 473522
386441 428
341 322
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 4
Inflasi di Provinsi Riau tersebut tidak berbeda jauh jika dibandingkan dengan inflasi
nasional yang secara bulanan mencapai 018 tahun kalender 109 dan tahunan
196 Grafik 15 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (mtm) Grafik 16 Perkembangan Inflasi
di Provinsi Riau dan Nasional (yoy)
Sumber BPS Sumber BPS
Inflasi pada bulan Juni terjadi karena adanya peningkatan harga pada enam
kelompok pengeluaran yaitu kelompok penyediaan makanan dan minumanrestoran
sebesar 126 diikuti kelompok transportasi sebesar 033 kelompok kesehatan
sebesar 008 kelompok perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah
tangga sebesar 006 kelompok rekreasi olahraga dan budaya sebesar 005 dan
kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 003 Di sisi lain tiga kelompok mengalami
deflasi yaitu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar -030 kelompok
makanan minuman dan tembakau sebesar -005 dan kelompok informasi
komunikasi dan jasa keuangan sebesar -001 Sedangkan dua kelompok lainnya yaitu
kelompok perumahan air listrik dan bahan bakar rumah tangga dan kelompok
pendidikan relatif stabil dibanding bulan sebelumnya
C Indikator Kesejahteraan
Indikator kesejahteraan antara lain Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tingkat
kemiskinan gini ratio dan kondisi ketenagakerjaan
Berdasarkan data BPS jumlah
penduduk miskin di Provinsi Riau
bulan Maret 2020 sebanyak 48338
ribu ribu jiwa atau sebesar 682
dari total penduduk Provinsi Riau
Penduduk miskin di Perkotaan
sebesar 729 dan Pedesaan
sebesar 612 Jika dibandingkan
-100
-050
000
050
100
150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
000
100
200
300
400
500
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6
2019 2020
Nasional Riau TembilahanPekanbaru Dumai
Grafik 17 Perkembangan Kemiskinan di Provinsi Riau
Sumber BPS
0
5
10
15
0
200
400
600
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
Sept
embe
r
Mar
et
2017 2018 2019 2020
Perkotaan Perdesaan Riau Indonesia
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU5
periode Maret 2019 yang berjumlah 49072 ribu jiwa atau 708 terjadi penurunan
sebanyak 026 Hal sebaliknya terjadi pada tingkat nasional yang mengalami kenaikan
sebesar 941 pada Maret 2019 menjadi 978 pada Maret 2020 Namun demikian
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tersebut masih berada di atas target RKPD Riau
tahun 2020 sebesar 675 dan di bawah RKP sebesar 85
Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja
dan tingkat pengangguran Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 333
juta orang bertambah 3124 ribu orang dibanding Februari 2019 Penduduk yang
bekerja sebanyak 316 juta orang bertambah 4625 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari
2020 sebanyak 507 turun sebesar 050 poin dari periode yang sama tahun lalu
sebesar 557 dan berada di bawah target RKPD sebesar 602 Adapun TPT di
perkotaan sebesar 654 turun sebesar 080 poin dari tahun sebelumnya dan
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 407 yang turun
sebesar 034 poin dari tahun sebelumnya Grafik 19 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Riau 2017-2020 Grafik 110 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Wilayah Sumatera Tahun 2020
Sumber BPS Sumber BPS
0
2
4
6
8
10
Feb2017
Agu2017
Feb2018
Agu2018
Feb2019
Agu2019
Feb2020
Perkotaan Perdesaan 557 542 507 473522
386441 428
341 322
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU5
periode Maret 2019 yang berjumlah 49072 ribu jiwa atau 708 terjadi penurunan
sebanyak 026 Hal sebaliknya terjadi pada tingkat nasional yang mengalami kenaikan
sebesar 941 pada Maret 2019 menjadi 978 pada Maret 2020 Namun demikian
tingkat kemiskinan di Provinsi Riau tersebut masih berada di atas target RKPD Riau
tahun 2020 sebesar 675 dan di bawah RKP sebesar 85
Indikator lain untuk menilai kesejahteraan daerah adalah jumlah angkatan kerja
dan tingkat pengangguran Angkatan kerja di Riau bulan Februari 2020 sebanyak 333
juta orang bertambah 3124 ribu orang dibanding Februari 2019 Penduduk yang
bekerja sebanyak 316 juta orang bertambah 4625 ribu orang dibanding keadaan
setahun yang lalu Sementara itu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari
2020 sebanyak 507 turun sebesar 050 poin dari periode yang sama tahun lalu
sebesar 557 dan berada di bawah target RKPD sebesar 602 Adapun TPT di
perkotaan sebesar 654 turun sebesar 080 poin dari tahun sebelumnya dan
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan perdesaan yang hanya 407 yang turun
sebesar 034 poin dari tahun sebelumnya Grafik 19 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Provinsi Riau 2017-2020 Grafik 110 Tingkat Pengangguran Terbuka
di Wilayah Sumatera Tahun 2020
Sumber BPS Sumber BPS
0
2
4
6
8
10
Feb2017
Agu2017
Feb2018
Agu2018
Feb2019
Agu2019
Feb2020
Perkotaan Perdesaan 557 542 507 473522
386441 428
341 322
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 6
II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN
Pada tahun 2020 APBN di Provinsi Riau mempunyai target pendapatan sebesar
Rp1997 triliun dan pagu belanja sebesar Rp2986 triliun Target pendapatan tahun ini
lebih tinggi 658 sedangkan pagu belanja turun 1539 dibanding tahun sebelumnya
Tabel 21 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi
A PENDAPATAN 18641 7948 4264 19867 7796 3924
I PENERIMAAN DALAM NEGERI 18641 7948 4264 19867 7796 3924
1 Penerimaan Perpajakan 18024 7527 4176 18967 7403 3903
2 PNBP 617 421 6823 900 393 4367
II HIBAH - - - - - -
B BELANJA DAN TRANSFER 35294 15655 4436 29861 15044 5038
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT 8325 3388 4069 7264 2831 3897
1 Belanja Pegawai 2761 1425 5161 3123 1439 4608
2 Belanja Barang 3784 1475 3898 3098 1156 3731
3 Belanja Modal 1759 487 2766 1021 227 2223
4 Belanja Bantuan Sosial 21 1 584 22 9 4091
II TKDD 26969 12267 4549 22597 12213 5405
1 Transfer ke Daerah 25532 11407 4468 21144 11500 5439
a Dana Perimbangan 25287 11285 4463 20760 11259 5423
1) Dana Bagi Hasil 10982 4239 3860 6074 4076 6711
2) Dana Alokasi Umum 8991 5236 5824 8486 5052 5953
3) Dana Alokasi Khusus 5314 1810 3406 6200 2131 3437
b Dana Transfer Lainnya 245 122 4980 384 241 6276
2 Dana Desa 1437 860 5985 1453 713 4907
C SURPLUS (DEFISIT) (16653) (7708) 4629 (9994) (7248) 7252
Sumber OMSPAN Kanwil DJP Riau (pendapatan pajak) Kanwil DJBC Riau (pendapatan Bea dan Cukai)
Realisasi pendapatan di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II 2020 mencapai
Rp780 Triliun turun 191 bandingkan tahun sebelumnya Begitu pula dengan realisasi
belanja negara mengalami penurunan 390 menjadi Rp1504 triliun Penurunan
pendapatan negara hingga akhir triwulan II ini menurun akibat terdampaknya keuangan
negara terhadap situasi pelemahan ekonomi global yang disebabkan oleh mewabahnya
pandemi Covid-19 Hampir seluruh jenis pajak mengalami kontraksi akibat perlambatan
kegiatan ekonomi sebagai dampak Covid-19 dan pemanfaatan insentif fiskal dalam
rangka pemulihan ekonomi nasional Begitu juga dengan realisasi belanja yang menurun
akibat adanya perubahan pola belanja negara yang dilakukan dalam rangka
penanganan mewabahnya Covid-19
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU7
A Pendapatan
1 Penerimaan Perpajakan
Sampai dengan akhir triwulan II 2020
penerimaan perpajakan di Riau dapat
terealisasikan sebesar Rp740 triliun
atau 3903 persen dari target
sebesar Rp1897 triliun Terdiri dari
Pendapatan Pajak dalam negeri
sebesar Rp717 triliun dan pajak
perdagangan internasional sebesar
Rp23415 miliar Realisasi
penerimaan perpajakan secara keseluruhan turun Rp12329 miliar jika dibandingkan
dengan periode yang sama di tahun 2019
a Pajak Penghasilan (PPh)
Penerimaan PPh sampai akhir
triwulan II tahun 2020 sebesar
Rp341 triliun menyumbang 4611
dari total penerimaan perpajakan
atau 3675 dari targetnya yang
berjumlah sebesar Rp929 triliun
Realisasi ini turun Rp34892 miliar
atau 927 dibanding penerimaan
periode yang sama tahun lalu Rp376
triliun Kota Pekanbaru merupakan
wilayah dengan penerimaan terbesar Rp185 triliun atau 5433 dari total penerimaan
Sedangkan Kabupaten Meranti sebagai penyumbang terkecil dengan penerimaan
sebesar Rp3264 miliar kurang dari satu persen dari total penerimaan Periode
penerimaan terbesar terjadi pada bulan April yaitu Rp66397 miliar Untuk mencapai
target yang telah ditetapkan sampai akhir tahun Kanwil DJP Riau akan melakukan
jemput bola pajak-pajak yang potensial dan menggugah kesadaran masyarakat untuk
membayar pajak
b Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Penerimaan PPN triwulan II 2020 sebesar Rp216 triliun meningkat 335
dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu Rp209 triliun Capaian tertinggi di wilayah
Grafik 21 Realisasi Penerimaan Perpajakan 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau amp Kanwil BC Riau (diolah)
Grafik 22 Penerimaan PPh Per KabupatenKota (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
929
0
755
2
168
6
113
1 133
192
341
4
216
4
154
1
50
1 64
170
36752866
9140
442152704828
8843
0
20
40
60
80
100
-
2000
4000
6000
8000
10000
PPH PPN ampPPNbM
PBB PajakLainya
Cukai BeaMasuk
BeaKeluar
Target Realisasi
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIR KAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPAR KAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGI KAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIR KAB ROKAN HULU KAB SIAK KOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 8
Kota Pekanbaru senilai Rp65749
miliar (kontribusi 3040) diikuti oleh
Kabupaten Bengkalis sebesar
Rp22855 miliar (kontribusi 1057)
dan Kabupaten Rokan Hulu sebesar
Rp22788 miliar atau 1054 dari
total penerimaan PPN Penerimaan
terbesar terjadi di bulan Mei sebesar
Rp48067 miliar
c Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
Penerimaan PPnBM terealisasi
Rp191 miliar dan hanya
berkontribusi 003 dari total
penerimaan perpajakan namun
apabila dibandingkan dengan periode
yang sama pada tahun 2019
mengalami kenaikan 006
Sebagian besar pendapatan PPnBM
berasal dari wilayah Kota Pekanbaru
Penerimaan terbesar terjadi di bulan Januari sebesar Rp236 miliar
d Penerimaan Cukai
Penerimaan cukai terealisasi sebesar Rp58565 juta atau 5270 persen dari
target tahun 2020 yaitu sebesar Rp111 miliar Terdiri dari penerimaan Cukai Triwulan I
sebesar Rp5165 Juta dan juga triwulan II sebesar 6908 Juta Dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun lalu penerimaan cukai mengalami penurunan di mana
penerimaan pada periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp630 juta Di wilayah
Provinsi Riau hanya Kota Pekanbaru yang mempunyai penerimaan cukai sedangkan
sebelas KabupatenKota yang lain tidak ada
e Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional
Penerimaan pajak perdagangan internasional sampai dengan akhir triwulan II
tahun 2020 mencapai Rp23415 miliar atau 7197 dari target yang terdiri dari
penerimaan bea masuk Rp6439 miliar dan penerimaan bea keluar sebesar Rp16975
miliar Selama triwulan II Tahun 2020 kontribusi terbesar berasal dari KPPBC Pekanbaru
sebesar Rp3384 miliar dan KPPBC Dumai sebesar Rp2282 miliar
Grafik 23 Penerimaan PPN Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
Grafik 24 Penerimaan PPnBM Per KabupatenKota (dalam Miliar Rupiah)
Sumber Kanwil DJP Riau (diolah)
(100)
-
100
200
300
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARU
(2)
(1)
-
1
2
3
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAK
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU9
2 Penerimaan Negara Bukan Pajak
Realisasi PNBP sampai triwulan II 2020 berjumlah Rp39346 miliar berkontribusi
520 terhadap total pendapatan Jumlah ini menurun dibandingkan triwulan II 2019
yang mencapai Rp42147 miliar Penerimaan ini berasal dari PNBP Lainnya sebesar
Rp21215 miliar dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp18130 miliar
Pendapatan PNBP Lainnya terdiri dari pendapatan PNBP Fungsional sebesar Rp18688
miliar dan PNBP Umum sebesar Rp2527 miliar Grafik 25 Realisasi PNBP Fungsional
(dalam Miliar Rupiah) Grafik 26 Realisasi PNBP Umum
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah) Sumber OMSPAN (diolah)
Pendapatan PNBP Fungsional mengalami pertumbuhan negatif sebesar Rp1148 miliar
atau 579 dibanding periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar Rp19836 miliar
Sedangkan pendapatan PNBP Umum tumbuh 1373 dibanding tahun lalu yang
sebesar Rp2223 miliar Pendapatan jasa layanan kepelabuhanan sebesar Rp5036
miliar merupakan penyumbang PNBP Fungsional terbesar diikuti oleh Pendapatan Buku
Kepemilikan Kendaraan bermotor sebesar Rp2105 miliar
Sementara itu Pendapatan PNBP umum didominasi oleh Penerimaan Kembali
Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Rp1018 miliar Penerimaan Kembali Belanja
Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Rp627 miliar dan Pendapatan Denda Penyelesaian
Pekerjaan Pemerintah Rp51733 juta
Pendapatan BLU mengalami penurunan sebesar Rp1958 miliar atau 975
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp20089 miliar Pendapatan BLU
0369
1215
Jan Feb Mar Apr Mei JunKAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
02468
10
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
KAB BENGKALIS KAB INDRAGIRI HILIRKAB INDRAGIRI HULU KAB KAMPARKAB KEPULAUAN MERANTI KAB KUANTAN SINGINGIKAB PELALAWAN KAB ROKAN HILIRKAB ROKAN HULU KAB SIAKKOTA DUMAI KOTA PEKANBARURIAU
Bisniscom PEKANBARU - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau akan menjalankan sejumlah program kerja untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak (WP) pada 2020 khususnya untuk pelaku usaha komoditas utama yang tidak diadministrasikan di Riau Berdasarkan data Kanwil DJP Riau pada 2018 dari keseluruhan jumlah dan nilai ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oilCPO) dan turunannya di wilayah Riau hanya terdapat sekitar 1115 pelaku usaha yang PPh badannya diadministrasikan di Kanwil DJP Riau ldquoSisanya 8885 PPh badan khususnya di industri sawit tidak diadministrasikan di Kanwil DJP Riau sehingga tidak memberi pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan penerimaan PPh Badan tetapi berpengaruh kuat pada pertumbuhan negatif PPN karena restitusi Walaupun PPB nya di kami semuardquo jelas Edward di Pekanbaru Selasa (422020)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 10
terbesar adalah jasa pelayanan pendidikan dengan realisasi Rp17290 miliar 9027
dari penerimaan BLU yang berasal dari satker UIN Suska Riau dan Universitas Riau
Jasa penerimaan pelayanan Rumah Sakit Rp840 miliar berasal dari satker RS
Bhayangkara Pekanbaru
3 Pendapatan Hibah
Sampai dengan triwulan I TA 2020 tidak terdapat pagu dan realisasi pendapatan hibah
di Provinsi Riau
B Belanja dan Transfer
Belanja negara lingkup Provinsi Riau dibagi menjadi dua kelompok besar yaitu
belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa
1 Belanja Pemerintah Pusat
Realisasi belanja pemerintah pusat
sampai dengan triwulan II tahun 2020
tercatat Rp283 triliun atau 3897
dari pagu belanja Rp726 triliun
Realisasi belanja pegawai sebesar
Rp144 triliun (4608) belanja
barang Rp115 triliun (3731)
belanja modal Rp22737 miliar
(2223) dan belanja bantuan sosial
Rp913 miliar (4091) Realisasi belanja terbesar terjadi di bulan Mei senilai Rp6085
miliar Realisali bulan Mei lebih tinggi dibandingkan dengan bulan lainnya karena
bertepatan dengan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Total realisasi belanja
pemerintah pusat mengalami penurunan sebanyak 1635 dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu Rp338 triliun
2 Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 di Provinsi Riau
berjumlah Rp2259 triliun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai
Rp2696 triliun Realisasi TKDD sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp1221 triliun
Grafik 27 Belanja Pemerintah Pusat (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
Belanja Pegawai Belanja BarangBelanja Modal Belanja Bansos
KONTANCOID - JAKARTA Penerimaan negara dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Lainnya pada periode Maret 2020 mencapai Rp 2411 triliun Adapun pertumbuhan PNBP Lainnya pada triwulan pertama ini sebesar negatif 685 turun dari tahun 2019 yang tumbuh sebesar 406Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penurunan ini disebabkan oleh penurunan penerimaan Penjualan Hasil Tambang (PHT) yang menurun sebesar 1987Demikian pula kinerja penerimaan dari Kementerian NegaraLembaga (KL) juga mengalami penurunan pada periode triwulan I 2020 ini dengan realisasi penerimaan hanya sebesar Rp205 triliun (tumbuh sebesar negatif 408 dibandingkan periode yang sama tahun lalu)
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU11
atau 5405 dari total pagu Jumlah ini berada sedikit di bawah realisasi tahun
sebelumnya yang mencapai Rp1226 triliun Angka penurunan disumbang oleh realisasi
DAU yang berjumlah Rp184 miliar dan DBH Rp163 miliar
Realisasi TKDD terdiri dari Dana
Alokasi Umum (DAU) sebesar
Rp505 triliun diikuti Dana Bagi Hasil
(DBH) sebesar Rp407triliun dan
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik Rp189 triliun DAK Fisik
Rp23612 miliar dan Dana Desa
sebesar Rp7132 miliar Realisasi
tertinggi TKDD terjadi di bulan Mei
dengan total realisasi sebesar Rp327 triliun disebabkan karena adanya pembayaran
kurang bayar DBH tahun sebelumnya
3 Pengelolaan BLU
Pagu belanja dari sumber dana BLU tahun 2020 sebesar Rp41089 miliar
Secara nominal pagu mengalami penurunan dari yang sebelumnya berjumlah Rp 42984
miliar begitu juga secara porsi terhadap total pagu belanja turun dari 5388 menjadi
5304 Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja sumber BLU menurun baik
secara nominal maupun persentase yaitu dari Rp15554 miliar (5399) menjadi
Rp13939 miliar (5304) Diharapkan tingkat kemandirian BLU untuk membiayai
kebutuhan belanjanya bisa semakin baik ke depannya Perkembangan pagu belanja
BLU diuraikan sebagai berikut
Tabel 23 Perkembangan Pagu Belanja Satker BLU di Provinsi Riau Tahun 2019 dan 2020
2020
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 4433403000 1862664967 18103035000 9532927457 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 126502196000 58213710960 125142084000 41148821731 Universitas Riau 232928091000 97207442085 267648414000 88715392544
2019
Satker BLU RM BLU
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Rumkit Bhayangkara Pekanbaru 5015821000 2134990162 18452294000 7304815476 UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 149508541000 49312821729 111088409000 25389159472 Universitas Riau 213393294000 97989735716 300301967000 122848677028
Sumber OMSPAN MONEV PA (diolah)
Grafik 28 Realisasi TKDD sd Triwulan II 2020 (dalam Miliar Rupiah)
Sumber OMSPAN dan MONEV PA (diolah)
7
914
679
21
1740
716
1419
743 803
556 594
937
- - -80 69
88 -
460
99
107 650
579
- - - 78 44 120
-1 151 218 180 163
-
500
1000
1500
2000
Jan Feb Mar Apr Mei Jun
DBH DAU DAK FisikDAK Non Fisik DID Dana Desa
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 12
4 Manajemen Investasi Pusat
Investasi pusat di Provinsi Riau berupa piutang negara kepada Pemerintah
Daerah dan BUMD Sampai dengan triwulan II 2020 terdapat tiga debitur yang masih
belum menyelesaikan administrasi pinjaman sehingga masih diwajibkan untuk
melakukan rekonsiliasi yakni Pemprov Riau Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri
Hulu Dari ketiga debitur tersebut Pemprov Riau masih memiliki kewajiban sebesar
Rp1432 miliar yang saat ini dalam proses pengusulan penghapusan Sementara
Pemkab Kampar dan Pemkab Indragiri Hulu kewajibannya sudah nihil tinggal proses
administrasi untuk penutupannya Untuk Kabupaten Indragiri Hulu usulan penutupan
pinjaman telah diajukan dan dalam proses persetujuan Kementerian Keuangan
sementara Pemkab Kampar sampai saat ini belum mengirim SPTJM dan usulan
penutupan karena kesulitan identifikasi keberadaan aset yang dibiayai dari pinjaman
tersebut Tabel 24 Daftar Pinjaman Pemda dan BUMD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam juta rupiah)
No Debitur Pinjaman Pokok
Pembayaran Pokok
Tunggakan Non Pokok Hak Tagih Keterangan
1 Pemprov Riau 604294 604294 1432803 1432803 Proses penghapusan 2 Pemkab Kampar 28702 28702 - - Proses penutupan 3 Pemkab Indragiri Hulu 251082 251082 - - Proses penutupan 4 PDAM Kab Inhil 116135 116135 - - Telah ditutup
Jumlah 1000214 1000214 1432803 1432803
Sumber Subsidiary Loan Information System (SLIM)
C Prognosis Realisasi APBN
Pendapatan negara hingga akhir 2020 diperkirakan terealisasi Rp1588 triliun
(8994) menurun dibandingkan dengan realisasi pendapatan negara tahun 2019 yang
mencapai Rp1631 triliun Perkiraan penurunan ini dipengaruhi oleh mewabahnya
COVID 19 yang berpengaruh pada daya beli masyarakat Sementara itu belanja
datransfer diprediksi terealisasi Rp2745 triliun atau 9193 persen dari pagu belanja dan
berada di bawah realisasi belanja tahun sebelumnya sebesar Rp3332 triliun Tabel 25 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2020
Uraian Pagu (miliar)
Realisasi sd Triwulan II
Perkiraan Realisasi sd Triwulan IV
Rp (miliar) Rp (miliar) Pendapatan 19542 7562 3870 15882 8994
Belanja dan Transfer 29861 15044 5038 27453 9193
SurplusDefisit -10319 -7482 7251 -11571 11213
Sumber SPAN dan hasil prognosis menggunakan forecasting
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU13
III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan kerangka
kebijakan publik sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dan alat penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi
berbagai kendala permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan
masyarakat yang sejahtera dan mandiri Tabel 31 Pagu dan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Tahun 2019 Tahun 2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi PENDAPATAN DAERAH 3350151 1498717 4474 2970813 1307725 4402 PAD 659770 243922 3697 568641 248791 4375
Pajak Daerah 474169 192059 4050 401414 187368 4668 Retribusi Daerah 32297 5673 1757 24389 5565 2282 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 35782 140 039 33013 053 016
Lain-Lain PAD yang Sah 117523 46049 3918 109825 55804 5081 Pendapatan Transfer 2656484 1249041 4702 2334346 1057449 4530
Transfer Pempus - Dana Perimbangan 2354422 1132809 4811 2016591 979982 4860 Dana Bagi Hasil Pajak 360516 165956 4603 395903 199120 5030 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) 582814 258033 4427 338032 178426 5278 Dana Alokasi Umum 896851 523637 5839 841306 496552 5902 Dana Alokasi Khusus 514241 185182 3601 441350 105883 2399
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 151673 72569 4785 138391 21790 1575 Transfer Pemerintah Provinsi 120945 36485 3017 121876 33131 2718 Transfer Bantuan Keuangan 29445 7179 2438 57488 22547 3922
Lain-lain pendapatan daerah yang sah 33897 5754 1698 67826 1484 219 Pendapatan Hibah 27687 160 058 49528 163 033 Pendapatan Lainnya 6210 5594 9009 18298 1322 722
BELANJA DAN TRANSFER DAERAH 3363892 1040902 3094 3100402 919430 2966 BELANJA 2937413 908517 3093 2693602 810976 3011
Belanja Pegawai 1124324 480577 4274 1097235 453417 4132 Belanja Barang 915561 265829 2903 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 3253 1595 4903 14190 1354 954 Belanja Hibah 150229 70036 4662 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 20409 8311 4072 37582 1311 349 Belanja Modal 718245 82122 1143 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 5393 048 089 90858 5076 559
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH 426478 132385 3104 406800 108453 2666 Bagi Hasil ke KabKota 9590 4524 4718 112046 37922 3385 Bagi Hasil ke Desa 165586 47232 2852 31626 303 096 Bantuan Keuangan 251302 80629 3208 263129 70228 2669
SURPLUSDEFISIT -13741 457814 (3332) -129590 388295 (300)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau
Secara agregat total APBD tahun anggaran 2020 di Provinsi Riau sebesar
Rp2970 triliun untuk target pendapatan pagu belanja dan transfer sebesar Rp3100
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 14
triliun dan defisit sebesar Rp129 triliun Postur pendapatan daerah di Provinsi Riau
tahun 2020 sebagian besar berasal dari pendapatan transfer yaitu Rp2334 triliun
(7858) menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi
Rp2656 triliun atau 7929 Selain itu pagu belanja juga mengalami penurunan 830
dibanding tahun sebelumnya
A Pendapatan Daerah
1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Target PAD agregat di Provinsi Riau tahun 2020 sebesar Rp568 triliun yang
berasal dari pendapatan pajak daerah sebesar Rp401 triliun atau 7059 retribusi
daerah Rp24389 miliar (429) hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan Rp33013
miliar (581) dan lain-lain PAD yang sah Rp109 triliun (1931) Total realisasi PAD
sebesar Rp248 triliun atau 4375 dari total target
a Penerimaan Pajak Daerah
Realisasi penerimaan pajak sebesar
Rp187 triliun atau 4668 dari target
didominasi oleh Pemerintah Provinsi
Riau sebesar Rp131 triliun 7011
dari total penerimaan pajak daerah
diikuti Kota Pekanbaru sebesar
Rp23398 miliar (1249) Secara
bulanan pada bulan Mei realisasinya
mengalami sedikit penurunan
dibanding bulan sebelumnya
b Penerimaan Retribusi Daerah
Penerimaan retribusi daerah
direalisasikan Rp5565 miliar atau
2282 dari target penerimaan
Penerimaan terbesar berada di Kota
Pekanbaru sebesar Rp1490 miliar
(2678) Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten
Kepulauan Meranti sebesar
Rp51466 juta (092)
Grafik 31 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 32 Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah KabKota Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020 (Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
Jan Feb Mar Apr Mei Juni
Prov Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis Inhil InhuKampar Kuansing Pelalawan RohilRohul Siak Dumai PekanbaruKep Meranti
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU15
c Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah
yang Dipisahkan terealisasi sebesar
Rp5349 juta atau sebesar 016 dari
target jika dibandingkan dengan
realisasi triwulan II tahun lalu
mengalami penurunan sebesar
Rp8675 juta Hal ini dikarenakan
realisasi baru terjadi pada dua
pemda yaitu Kabupaten Bengkalis sebesar 30 juta atau 025 dari pagu dan
Kabupaten Siak sebesar Rp5049 juta atau 070 dari pagu
d Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Penerimaan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah terealisasi
Rp55804 miliar (5081) terbesar
berada di Provinsi Riau sebesar
Rp21907 miliar atau 3926 diikuti
oleh Kota Dumai sebesar Rp9031
miliar Sedangkan penerimaan
terkecil berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 575 miliar
Penerimaan PAD memberi kontribusi
sebesar 1902 dari total
pendapatan daerah Jika
dibandingkan dengan realisasi PAD
triwulan II tahun 2019 realisasi tahun
ini mengalami peningkatan sebesar
Rp4869 miliar (200) Rendahnya
kontribusi PAD terhadap pendapatan
daerah menunjukkan bahwa rasio kemandirian daerah masih rendah dan rasio
Grafik 33 Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 34 Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2020
(Dalam Miliar Rupiah)
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 35 Perbandingan Rasio Kemandirian KabupatenKota Triwulan II Tahun 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
-
100
200
300
400
500
600
Jan Feb Mar April Mei Juni
Juta
an R
p
Bengkalis Siak
-
1
2
3
4
5
Jan Feb Mar Apr Mei JuniProv Riau Bengkalis InhilInhu Kampar KuansingPelalawan Rohil RohulSiak Dumai PekanbaruKep Meranti
0
20
40
60
01000200030004000
Milia
r Rp
PAD Pendapatan DaerahRasio Kemandirian
MEDCOMnews - PEKANBARU ndash Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Riau menyatakan penerimaan pajak daerah setempat anjlok dengan capaian hanya sekitar Rp198 miliar sejak Januari hingga awal Juni 2020 dari target tahunan Rp826 miliar Target pajak terkoreksi dalam oleh dampak covid-19 angkanya hingga 8 Juni 2020 mencapai Rp198 miliar kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin di Pekanbaru dikutip dari Antara Kamis 11 Juni 2020 Zulhelmi Arifin mengatakan pandemi covid-19 yang terjadi sejak Januari 2020 telah berdampak besar bagi semua sektor usaha Banyak tempat usaha yang menghentikan sementara operasionalnya sehingga berakibat pada setoran pajak masyarakat dari berbagai sektor katanya
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 16
ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat masih sangat
tinggi Rasio kemandirian tertinggi berada di Provinsi Riau (4123) diikuti Kota Dumai
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak masing-masing 2809 2320 dan 1595
Sisanya berada di bawah 10 dan yang terendah berada di Kabupaten Kuantan
Singingi sebesar 318
2 Pendapatan Transfer
Target pendapatan transfer se-
Provinsi Riau tahun 2020 sebesar
Rp2334 triliun dan telah terealisasi
sebesar Rp1057 triliun (4530)
Realisasi pendapatan transfer
terbesar berada di Pemerintah
Provinsi Riau sebesar Rp219 triliun
atau 2073 dari total realisasi
pendapatan dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp130 triliun (1236)
3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah di Provinsi Riau ditargetkan sebesar Rp67826
miliar 228 dari total target pendapatan daerah Target pendapatan ini berasal dari
pendapatan hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya Realisasi
pendapatan hibah sampai dengan triwulan II 2020 sebesar Rp163 miliar atau hanya
033 dari target
B Belanja Daerah 1 Belanja Pegawai Belanja Barang dan Belanja Modal
Belanja APBD terbesar adalah
belanja pegawai dengan realisasi
Rp453 triliun 4132 dari pagu
belanja pegawai atau 5591 dari
total realisasi belanja diikuti oleh
belanja barang dengan realisasi
Rp276 triliun (3398 dari total
Grafik 36 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer Pemda Lingkup Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
Grafik 37 Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai Barang dan Modal Lingkup Provinsi Riau sd Triwulan II 2020
Sumber BPKAD se-Provinsi Riau (diolah)
0
10
20
30
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
0
1020
30
4050
- 2000 4000 6000 8000
10000 12000
BelanjaPegawai
Belanja Barangdan Jasa
Belanja Modal
Milia
r Rp
Pagu Realisasi Realisasi
Goriau (23 April 2020) - Pemerintah Pusat kurang bayar dana bagi hasil (DBH) pajak dan sumber daya alam (SDA) untuk 12 kabupaten dan kota di Provinsi Riau Dengan adanya kurang bayar tersebut Gubernur Riau Syamsuar menyurati Menteri Keuangan untuk segera membayarkannya agar bisa membantu penanggulangan Covid-19 ldquoDana kurang bayar ini bisa digunakan kabupaten dan kota di Riau untuk pencegahan penyebaran dan penanganan Covid-19 Sebab dibutuhkan dukungan pendanaan yang cukup besar khususnya melalui APBD kabupatenkotardquo kata Syamsuar
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU17
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 18
realisasi belanja) Sementara itu belanja modal hanya terealisasi Rp47475 miliar atau
1063 dari total realisasi belanja Rendahnya alokasi belanja modal karena adanya
penyesuaian dalam refocusing anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 di mana
alokasi anggaran belanja modal disesuaikan minimal 50 sesuai Keputusan Bersama
Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1192813SJ Nomor
177KMK072020
2 Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan
Pagu belanja daerah terbesar
digunakan untuk urusan pendidikan
yaitu mencapai Rp832 triliun atau
2349 Hal ini berarti pemerintah
daerah berkomitmen untuk fokus
dalam pengembangan pendidikan di
daerahnya Selain itu Urusan wajib
yang berkaitan dengan pelayanan
dasar yang mendapatkan porsi
belanja tertinggi adalah urusan keuangan dan urusan kesehatan yang masing-masing
mendapatkan porsi Rp790 triliun dan Rp446 triliun
Sampai dengan triwulan II 2020 realisasi belanja kelima urusan tersebut sebagai
berikut pendidikan sebesar Rp232 triliun (2797) Keuangan Rp183 triliun (2324)
Kesehatan 117 triliun (2639) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp82832 miliar
(1718) dan otonomi daerah Rp74579 miliar (2972)
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2019 Pendapatan daerah hingga akhir tahun 2020 diperkirakan dapat direalisasikan
sebesar Rp3423 triliun atau 11522 dari target pendapatan Sementara itu perkiraan
belanja daerah yang terealisasi sampai dengan akhir tahun 2020 sebesar Rp3525 triliun
atau 11372 dari pagu belanja Berikut disajikan perkiraan realisasi APBD sampai
dengan akhir tahun 2020 di Provinsi Riau Tabel 32 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Riau
sd Triwulan IV Tahun 2019 (dalam miliar Rupiah)
Uraian Pagu Realisasi
sd Triwulan II Perkiraan Realisasi
sd Triwulan IV Rp Rp
Pendapatan Daerah 2970813 1307725 4402 2982049 9618 Belanja Daerah 3100402 919430 2966 2925850 9437 SurplusDefisit (129590) 388295 (29963) 562 (4337)
Sumber BPKAD diolah dan hasil prognosis menggunakan forecasting
Grafik 38 Pagu dan Realisasi Belanja Lima Urusan Terbesar Lingkup Provinsi Riau Triwulan II 2020
Sumber BPKAD (diolah)
05101520253035
0
3000
6000
9000
Milia
r Rp
Pagu Realisasi
IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang
disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dalam periode tertentu
Tabel 41 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2020
Kenaikan 2019
Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi Pendapatan Negara 61249 125298 88906 420 85326
Pendapatan Perpajakan 57314 18737 76051 -187 77501 PNBP 3935 6274 10061 052 10009 Pendapatan Hibah 00 16 16 185 16 Pendapatan Transfer 00 100271 2778 -22628 -2200
Belanja Negara 150484 86469 139311 428 133598 Belanja Pemerintah 28329 81098 109410 -1228 124732 Transfer 122154 5371 29901 23727 8865
Surplus(Defisit) -89235 38829 -50405 442 -48272 Pembiayaan 00 8546 8546 3631 6269 Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran
-89235 47375 -41859 -034 -42002
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau Catatan 1 Seluruh transfer Pemerintah Pusat dieliminasi dengan pendapatan transfer pemerintah daerah 2 Pendapatan transfer konsolidasian bernilai negatif karena pendapatan transfer yang dicatat oleh pemda
lebih kecil dari transfer yang dicatat oleh Pemerintah Pusat B Pendapatan Konsolidasian
Pendapatan Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah gabungan atau konsolidasian
pendapatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi)
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Realisasi pendapatan konsolidasian di Provinsi Riau sampai dengan triwulan II
tahun 2020 berasal dari pendapatan perpajakan konsolidasian PNBP konsolidasian
pendapatan hibah konsolidasian dan pendapatan transfer konsolidasian Realisasi
pendapatan konsolidasian mengalami kenaikan sebesar 420 dibandingkan periode
yang sama tahun sebelumnya Kenaikan terjadi pada semua jenis pendapatan kecuali
pendapatan perpajakan yang mengalami penurunan sebesar 187
Realisasi pendapatan konsolidasian triwulan II 2020 sebesar Rp889 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU19
sebagian besar berasal dari pendapatan pajak konsolidasian yang mencapai Rp761
triliun atau 8554 dari total pendapatan diikuti pendapatan bukan pajak konsolidasian
Rp100 triliun (1132) Pendapatan
perpajakan konsolidasian menurun
dibanding tahun sebelumnya sebesar
Rp1449 miliar Sementara itu
pendapatan transfer konsolidasian
sebesar Rp2778 miliar Hal tersebut
terjadi karena pendapatan transfer
dari Pempus yang dicatat oleh
seluruh pemda provinsi dan
kabupatenkota lebih besar dibanding
belanja transfer yang dicatat oleh Pempus
Realisasi pendapatan Pemerintah
Pusat sebesar Rp612 triliun
sebagian besar berasal dari
pendapatan perpajakan sebesar
Rp573 triliun sementara itu
Pendapatan pemerintah daerah
sebesar Rp1253 triliun didominasi
oleh pendapatan transfer sebesar
Rp1003 triliun (sebelum
dikonsolidasi) diikuti pendapatan
perpajakan sebesar Rp187 triliun dan PNBP sebesar Rp62745 miliar
2 Analisis Perubahan
Penerimaan perpajakan
konsolidasian disumbang oleh
penerimaan pajak dalam negeri
sebesar 9693 dengan komposisi
7458 berasal dari pemerintah
pusat dan sisanya 2542 dari
pemerintah daerah Sementara itu
penerimaan pajak internasional
menyumbang Rp13144 miliar atau
hanya 170 seluruhnya berasal dari Pemerintah Pusat
Grafik 41 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
Grafik 42 Perbandingan Pendapatan Pempus dan Pemda terhadap Pendapatan Konsolidasian Provinsi Riau
Triwulan II Tahun 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 Provinsi Riau (diolah)
Grafik 43 Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah
Triwulan II Tahun 2020 dan 2019
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi
Riau (diolah)
8638
1116002
-245
8554
1132
002312
Pajak
PNBP
Hibah
Transfer
573 T (7536)
039 T (3854)
187 T (2464)
063 T (6146) 0002 T
(100)028 T (100)
-
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
Pajak PNBP Hibah Transfer
Pempus Pemda
570 013
550 023
192 187
0
2
4
6
8
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
Pajak DalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
2019 2020
Pempus Pemda
2020 2019
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 20
3 Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan
Konsolidasian Tabel 42 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di Wilayah
Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020 Realisasi Kenaikan Realisasi Kenaikan
Pendapatan Perpajakan 77501 -328 76051 -187 PNBP 10009 -1686 10061 052 Hibah 16 391 16 185 Transfer -2200 -11464 2778 -22628
Total Pendapatan 85326 -2041 88906 420 PDRBPertumbuhan Ekonomi 189950 280 168100 -322
Sumber BPS LKPK Triwulan II Tahun 2019 dan 2020 Provinsi Riau (diolah)
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau triwulan II tahun 2020 mengalami kontraksi
sebesar 322 Pada periode yang sama pendapatan gabungan yang diterima oleh
pemerintah pusat dan pemerintah daerah terealisasi sebesar Rp889 triliun atau naik
420 Perekonomian Riau yang mengalami kontraksi sangat berpengaruh terhadap
pendapatan perpajakan konsolidasian tetapi untuk pendapatan PNBP hibah dan
Transfer justru mengalami kenaikan
C Belanja Konsolidasian Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh
belanja pemerintah pusat dan pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode
pelaporan yang sama dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal
1 Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja dan Transfer Konsolidasian
triwulan II tahun 2020 Provinsi Riau
sebesar Rp1393 triliun Porsi
terbesar adalah belanja pegawai
yang mencapai Rp597 triliun
(4288 dari total belanja dan
transfer) dengan perbandingan
7590 persen merupakan belanja
pegawai pemda dan 2410 persen
belanja pegawai Pempus Belanja barang merupakan jenis belanja terbesar kedua
dengan jumlah Rp392 triliun (2815 dari total belanja dan transfer) 7050 persennya
merupakan belanja barang Pemda dan 2950 persen belanja barang Pempus
Selanjutnya transfer sejumlah Rp299 triliun sebanyak (2146) 8204 persen
merupakan transfer Pempus 1796 persen transfer pemda
Grafik 44 Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi Riau
Triwulan II 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
1440 1157 227 9
45342765
47514 257
1351
2990
0100020003000400050006000
Billio
ns Pusat Daerah
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU21
2 Analisis Perubahan
Belanja dan transfer konsolidasian sebesar Rp1393 triliun mengalami kenaikan
428 dibandingkan periode yang sama tahun 2019 hal tersebut terutama disebabkan
naiknya transfer sebanyak 23727 persen dari Rp089 triliun menjadi Rp299 triliun
Sementara sebagian besar jenis belanja mengalami penurunan belanja pegawai
belanja barang belanja modal belanja subsidi belanja hibah dan belanja hibah turun
masing-masing 362 persen 619 persen 4631 persen 1508 persen 6258 persen
dan 7359 persen Komposisi belanja konsolidasian triwulan II 2020 mengalami sedikit
perubahan dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu Pada tahun 2020 porsi belanja
pegawai mengalami penurunan dari 4639 menjadi 4288 belanja barang turun dari
3130 persen menjadi 2815 persen dan belanja modal turun dari 979 persen menjadi
504 persen
3 Analisis Dampak Kebijakan Fiskal pada Indikator Ekonomi Regional
Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat dan daerah ditujukan untuk mempengaruhi
perekonomian regional ke arah yang lebih baik Untuk mengukur keberhasilan kebijakan
fiskal pemerintah digunakan perbandingan dengan beberapa indikator perekonomian
regional seperti pertumbuhan ekonomi tingkat kemiskinan tingkat pengangguran
terbuka dan indeks pembangunan manusia
Tabel 43 Indikator Ekonomi Regional Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Indikator Ekonomi Regional 2019 2020 Belanja Pemerintah (miliar rupiah) 1335975 1393110 Pertumbuhan ekonomi semester I () 286 -050 PDRB ADHB (miliar rupiah) 37576704 35905856 Rasio Belanja Pemerintah terhadap PDRB () 356 388 Tingkat Kemiskinan Maret 2020 () 708 682 Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2020 () 557 507
Sumber LKPK Triwulan II 2019 dan 2020 Provinsi Riau dan BPS Provinsi Riau diolah
Berdasarkan tabel di atas belanja pemerintah dan rasio konsumsi pemerintah
Grafik 45 Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Riau Triwulan II Tahun 2019 dan 2020
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 dan 2019 Provinsi Riau (diolah
4639
3130
979
012513
063000
664
2019Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
42882815
504010
184016
036
2146
2020 Bel Pegawai
Bel Barang
BelModal
BelSubsidi
Bel Hibah
Bel Bansos
Bel Tak Derduga
Transfer
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 22
terhadap PDRB mengalami kenaikan namun belum dapat memberikan pengaruh yang
signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Provinsi Riau sehingga laju pertumbuhannya
pada triwulan II 2020 mengalami kontraksi sebesar 322 persen
D Analisis Kontribusi Pemerintah dalam PDRB
Salah satu komponen pembentuk nilai PDRB suatu daerah adalah konsumsi
pemerintah dan investasi Konsumsi pemerintah berasal dari pengeluaran pemerintah
untuk kompensasi pegawai penggunaan barang dan jasa dan pengeluaran lainnya
yang tertuang dalam beban pemerintah pada laporan operasional konsolidasian Tabel 44 Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah
Provinsi Riau sd Triwulan II Tahun 2020
Uraian Jumlah Transaksi Yang Mempengaruhi Kekayaan Neto Pendapatan 23893890691431
Pajak 7603210133883 Kontribusi Sosial - Hibah 219524806002 Pendapatan Lainnya 16071155751545
Beban 13183927555848 Kompensasi Pegawai 6073579135340 Penggunaan Barang dan Jasa 3632194439194 Konsumsi Aset Tetap - Subsidi 13543672819 Hibah 3186666791962 Manfaat Sosial 22246348240 Beban Lainnya 255697168293
Keseimbangan Operasi Brutoneto 10709963135583 Transaksi Aset Non Keuangan Neto Akuisisi Neto Aset Non Keuangan 702127602858
Aset Tetap 611948571175 Perubahan Persediaan - Aset Non Produksi 90179031683
Net LendingBorrowing 10007835532725 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban Akuisisi Neto Aset Keuangan 10007829042637
Dalam Negeri 10007829042637 Luar Negeri -
Keterjadian Kewajiban Neto - 6490088 Dalam Negeri - 6490088 Luar Negeri -
Sumber LSKP Triwulan II 2020 Provinsi Riau (diolah)
Konsumsi pemerintah sampai dengan semester I 2020 sebesar Rp1318 triliun
Hal ini berarti kontribusi pemerintah dari belanja pemerintah mencapai 367 dari PDRB
Provinsi Riau semester I 2020 sebesar Rp35906 triliun Sementara itu kontribusi
pemerintah terhadap PDRB dari investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
adalah sebesar 020 Kontribusi pemerintah ini dihitung dari total nilai akuisisi aset
tetap yang berjumlah Rp070 triliun
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU23
V BERITAISU FISKAL REGIONAL TERPILIH
A Kuartal Ketiga Momen Penting Pulihkan Ekonomi
Pengusaha memberi catatan pada pemerintah akan potensi tergerusnya
pertumbuhan ekonomi Sebab beberapa sentimen dianggap ikut mempengaruhi
pertumbuhan mulai dari stimulus pemerintah hingga merosotnya konsumsi rumah
tangga Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Gita Wiryawan mengatakan bahwa
lambatnya penyerapan anggaran stimulus Korona di berbagai sektor akan berimbas
kepada pemulihan perekonomian nasional Gita memaparkan bahwa penyerapan
anggaran stimulus kesehatan 154 persen perlindungan sosial 2863 persen insentif
usaha 68 persen korporasi 0 persen dan sektoral 365 persen Ini akan membuat
tekanan terhadap pemulihan kesehatan jejaring pengamanan sosial dan perekonomian
menjadi lebih berat (Riau Pos Selasa 7 Juli 2020)
Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal kedua menurun tajam menjadi -534
akibat covid-19 setelah sebelumnya juga sudah tumbuh melemah 297 di kuartal
pertama
Dalam situasi yang sulit ini APBN menjadi instrumen utama yang diharapkan
mampu menyelamatkan rakyat dan memulihkan perekonomian Indonesia Demikian
juga halnya dengan APBD menjadi kunci menyelamatkan ekonomi di daerahnya
masing-masing Kuartal ketiga merupakan momen kritikal untuk menggerakkan mesin
ekonomi tersebut Momen pemulihan ekonomi ini merupakan pertaruhan penting dan
tidak boleh gagal karena benar-benar akan menentukan nasib ratusan juta rakyat
Indonesia Presiden telah menginstruksikan agar proses belanja lebih cepat dan konkret
di tengah situasi yang luar biasa ini Tabel 51 Realisasi Anggaran Pemda Lingkup Prov Riau Semester I Tahun 2020
Jenis Belanja Pagu (miliar rupiah)
Realisasi (miliar rupiah)
Belanja Pegawai 1097235 453417 4132 Belanja Barang 813817 276524 3398 Belanja Subsidi 14190 1354 954 Belanja Hibah 193103 25818 1337 Belanja Bantuan Sosial 37582 1311 349 Belanja Modal 446817 47476 1063 Belanja Tidak Terduga 90858 5076 559 Jumlah 2693602 810976 3011
Sampai dengan kuartal kedua tahun 2020 penyerapan anggaran pemerintah
daerah lingkup provinsi Riau masih rendah yaitu 3011 Penyerapan tertinggi pada
belanja pegawai sebesar 4132 disusul belanja barang 3398 Sementara belanja
bantuan sosial dan belanja modal yang diharapkan dapat meningkatkan konsumsi
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU 24
masyarakat dan meningkatkan roda perekonomian penyerapannya sangat rendah yaitu
masing-masing sebesar 349 dan 1063
Pemerintah Daerah ditantang untuk mengambil langkah-langkah strategis guna
menggerakkan dan memulihkan perekonomian antara lain meningkatkan realisasi
belanja terutama belanja modal yang bersifat padat karya agar dapat menyerap banyak
tenaga kerja menggesa realisasi bantuan sosial kepada masyarakat agar konsumsi
meningkat secara luas mensosialisasikan program stimulus pemerintah dalam rangka
pemulihan ekonomi nasional (PEN) kepada masyarakat dan pelaku UMKM di antaranya
KUR dan pembiayaan UMi subsidi bunga penempatan dana untuk restrukturisasi
UMKM dan padat karya UMKM talangan (investasi) untuk modal kerja insentif
perpajakan dan memberikan stimulus yang menarik kepada investor agar semakin
banyak investor yang menanam modal di daerahnya masing-masing
B Peran KUR Untuk Tingkatkan Perekonomian Daerah Bupati Siak Drs H Alfedri M Si menunjukkan kesungguhannya mewujudkan
kedaulatan pangan Siak Bupati mengajak petani di Kandis memanfaatkan Kredit Usaha
Rakyat (KUR) untuk meningkatkan hasil produksi pertanian dan mewujudkan ketahanan
pangan KUR ini salah satu jawaban pemerintah terhadap pertanyaan petani tentang
modal dalam meningkatkan hasil produksi KUR ini juga memiliki beberapa keunggulan
yakni bunganya hanya 6 persen tanpa agunan jika meminjam di bawah Rp50 juta di
atas Rp50 juta baru dikenakan agunan Jadi saya minta petani yang ada di Kecamatan
Kandis untuk memanfaatkan program KUR ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat
mengembangkan dan meningkatkan hasil pertanian (Riau Pos Jumat 10 Juli 2020)
Ajakan Bupati ini sangat tepat sebagai jawaban untuk meningkatkan
perekonomian pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di daerah apalagi
pada masa pandemi covid-19 banyak pelaku UMKM tidak jalan karena adanya
pembatasan sosial atau rendahnya daya beli masyarakat Bagi UMKM yang ingin
bangkit kembali untuk menjalankan usaha dan memerlukan modal kerja program KUR
dan UMi dapat menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan modal kerja yang murah
dan mudah
Realisasi penyaluran KUR di Provinsi Riau pada bulan Juni 2020 masih sangat
rendah bila dibandingkan realisasi KUR secara nasional yaitu sebesar Rp183 triliun
atau 228 persen dari penyaluran KUR nasional sebesar Rp6854 triliun dengan jumlah
debitur KUR di Riau sebanyak 33644 dan jumlah debitur tingkat nasional sebanyak
2074702 debitur Provinsi Riau berada pada posisi kesembilan dalam penyaluran Kur
tingkat nasional dan berada pada posisi ketiga untuk wilayah Sumatera
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN
KAJIAN FISKAL REGIONAL TRIWULAN II PROVINSI RIAU25
Grafik 51 Penyaluran KUR Semester I 2020 Per Provinsi
Pada tingkat Provinsi Riau penyaluran KUR terbesar terdapat pada Kabupaten
Kampar yaitu sebesar Rp27263 milyar dan jumlah debitur dengan jumlah debitur
sebanyak 4786 debitur dan penyaluran terendah pada Kabupaten Kepulauan Meranti
yaitu sebesar Rp3263 milyar dengan jumlah debitur sebanyak 454 debitur
Program KUR bertujuan untuk
meningkatkan dan memperluas
akses pembiayaan kepada usaha
produktif meningkatkan kapasitas
daya saing UMKM dan
mendorong pertumbuhan ekonomi
dan penyerapan tenaga kerja
Peran Pemerintah Daerah sangat
besar untuk meningkatkan
pengguna KUR di daerahnya yaitu
dengan cara membentuk tim monitoring dan evaluasi KUR melaksanakan agenda
monev secara reguler mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk keperluan
pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR membangun kerja sama
untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada pelaku usaha (UMKM)
Rp14038 (020)Rp14306 (021)Rp18849 (027)Rp24925 (036)Rp29143 (042)Rp31572 (046)Rp34660 (050)Rp38951 (057)Rp45133 (066)Rp47100 (068)Rp59875 (087)Rp68282 (099)Rp75539 (110)Rp75562 (110)Rp81940 (119)Rp82223 (119)Rp97953 (142)Rp105466 (153)Rp116422 (169)Rp127016 (185)Rp128322 (186)Rp132839 (193)Rp137594 (200)Rp142655 (207)
Rp171892 (250)Rp184397 (268)Rp194169 (282)Rp210567 (306)
Rp231928 (337)Rp287714 (418)
Rp376791 (547)Rp842627 (1224)
Rp1290236 (1875)Rp1361420 (1978)
Maluku UtaraKalimantan Utara
Papua BaratMaluku
GorontaloKep Bangka BltSulawesi UtaraSulawesi Barat
Kepulauan RiauPapua
Kalimantan TengahSulawesi Tengah
Nusa Tenggara TimurKalimantan Barat
BengkuluSulawesi TenggaraKalimantan Timur
JambiBanten
Kalimantan SelatanNusa Tenggara Barat
DKI JakartaDI Yogyakarta
Sumatera SelatanNanggroe Acehhellip
RiauSumatera Barat
LampungBali
Sumatera UtaraSulawesi Selatan
Jawa BaratJawa Tengah
Jawa Timur
Grafik 52 Penyaluran KUR Semester I 2020 Provinsi Riau Per KabupatenKota
Sumber LKPK Triwulan II Tahun 2020 (diolah)
150
57
101
89
131
09
273
71
326
4
138
95
162
80
184
81
206
20
225
86
667
1
168
72
2996 2338 2337
4808
454
2894
2279 3392
3344 4037
1448
3470
- 1000 2000 3000 4000 5000 6000
- 50000
100000 150000 200000 250000 300000
PENYALURAN