KAJIAN PENATAAN KELEMBAGAAN

PERANGKAT DAERAH KOTA CIMAHI

DARI ASPEK AKADEMIK

Disusun Oleh:

A. WIDANARTO, DRS., M.SI

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PADJADJARAN

BANDUNG

2008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan telah diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, maka pola manajemen pemerintahan daerah harus sejalan dengan isi

undang-undang tersebut. Salah satu pengaturan yang sangat penting adalah yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah sebagaimana diatur dalam Bab

IV Bagian Ketiga Pasal 21 dan pasal 22. Hubungan hak dan kewajiban daerah tersebut adalah

berupa hubungan Antara pengguna sumber-sumber daya (input) dengan keluaran (output) dan

hasil (outcome) yang akan dicapai berdsarkan program dan kegiatan yang disusun dalam

dokumen-dokumen perencanaan daerah yang berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana

Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD).

Sebagai daerah otonom. Daerah berhak, berwenang, dan sekaligus berkewajiban

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kepadanya diberikan sejumlah urusan

pemerintahan dalam upaya pengelola sumber-sumber keuangan untuk membiayai jalanya

roda pemerintahan, penyediaan pelayanan public, dan pembangunan daerah. Konkritnya,

berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas, Daerah harus dapat menggali sumber daya yang

dimiliki Daerah yang digunakan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera dengan cara

memberi perlindungan, menyediakan pelayanan, dan meningkatkan daya saing daerah sesuai

dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah yang dikelola secara demokratis, transparan

dan akuntabel.

Untuk mencapai hasil yang maksimal. Pemerintah Daerah harus dapat memproses dan

melaksanakan hak dan kewajiban tersebut berdasarkan asas-asas kepemerintahan yang baik

(Good Governance) sebagaimana tertuang dalam Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang

diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Asas-asas tersebut berupa

asas kepastian hokum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas

keterbukaan, asas proposrsionalitas, asas profesionalisme, asas akuntabilitas, asas efisiensi,

dan asas efektifitas.

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Cimahi diwajibkan untuk melakukan

penyusunan Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan

berpedoman pada Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah.

Secara lebih rinci, hal-hal yang melatar-belakangi disusunnya Kelembagaan

Perangkat Daerah Kota Cimahi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Adanya Reformasi birokrasi, baik pada Pemerintah Pusat maupun Daerah yang

merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good

Governance)

2. Adanya perubahan kebijakan pusat dengan dikeluarkannya:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah

Kabupaten/Kota;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis

Penataan Organisasi Perangkat Daerah

1.2. Maksud dan Tujuan

Penulisan ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui keadaan data dan informasi

tentang Kelembagaan Perangkat Daerah Kota Cimahi selama ini. Adapun tujuan penulisan

adalah untuk mencari formulasi baru dalam penyusunan Kelembagaan Perangkat Daerah

Kota Cimahi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

BAB II

KEADAAN DAN PERMASALAHAN

2.1. Umum

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi, maka Perangkat

Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

1. Sekretariat Daerah

2. Sekretariat DPRD;

3. Dinas Daerah, terdiri atas:

a. Dinas Tata Kota

b. Dinas Perekonomian dan Koperasi

c. Dinas Perhubungan

d. Dinas Penanaman Modal

e. Dinas Lingkungan Hidup

f. Dinas Kesehatan

g. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil

h. Dinas Pendidikan

i. Dinas Pendapatan

4. Lembaga Teknis Daerah, terdiri atas:

a. Badan Perencanaan Daerah

b. Badan Pengawasan Daerah

c. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga Berencana

d. Badan Kesatuan Bangsa

e. Kantor Kepegawaian Daerah

f. Kantor Kota, Informasi dan Komunikasi

5. Rumah Sakit Umum Daerah

6. Satuan Polisi Pamong Praja

7. Kecamatan (3 Kecamatan)

8. Kelurahan (15 Kelurahan)

Secara umum, permasalahan yang dihadapi kelembagaan Antara lain dapat

dikemukakan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang diurus relative kecil, tetapi wadahnya cukup besar

2. Tupoksi dan urusan tugas masih ada yang tumpang tindih

3. Ada urusan yang belum terwadahi, khususnya yang berhubungan dengan ketahanan

pangan.

2.2. Kelembagaan Perangkat Daerah

Berdasarkan data yang ada di Kota Cimahi, maka permasalahan Kelembagaan

Perangkat Daerah secara lebih rinci, dapat dikemukakan sebagai berikut:

2.2.1. Dinas Tata Kota

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

a. Masalah Bangunan di Cimahi Bagian Utara, kurang lebih 40% luas wilayah Cimahi

masuk ke daerah utara, dimana daerah utara adalah daerah konservasi air dan tanah

yang ditetapkan sejak tahun 1982, bahkan tahun 1985 terbit SUrat Edaran Gubernur

Jawa Barat yang menyatakan bahwa untuk daerah Cimahi bagian utara tidak boleh

dikeluarkan Ijin Lokasi Baru. Kalaupun ada yang membangun bangunan maka surat

ijinnya adalah yang lama. Namun demikian, ada sebagian masyarakat yang tidak tahu

persis persoalannya, melakukan berbagai kritikan yang menentang dibangunnya

bangunan-bangunan di Cimahi bagian utara tersebut. Di pihak lain, ada sebagaian

masyarakat mencoba untuk meminta ijin untuk menerbitkan IMB baru di wilayah

yang dilarang untuk mendirikan bangunan. Alasannya, mereka beralasan di wilayah

Kota Bandung dan kabupaten Bandung bias diberikan ijin untuk mendirikan

bangunan, sehingga hal ini membingungkan Kota Cimahi.

b. Masalah penggunaan lahan. Penggunaan lahan di wilayah Cimahi sulit untuk

dikendalikan. Tiba-tiba muncul bangunan baru meskipun belum ada ijinnya, namun

ketika ada masalah kebakaran mereka meminta bantuan ke Pemerintah Kota Cimahi.

c. Terbatasnya Sarana Peribadan. Di Kota Cimahi, sarana peribadatan masih perlu

diperbanyak mengingat semakin bertambahnya jumlah penduduk yang tentunya tidak

hanya beragama Islam semata. Pembangunan Gereja misalnya, masih sangat sulit

dilakukan karena harus mendapatkan persetujuan dari warga masyarakat sekitar dan

perlu didiskusikan dengan para ulama dalam MUI. Setelah pihak-pihak yang terkait

menyetujui, maka baru dikeluarkan izin dan mulai dibangun bangunan gereja.

2.2.2. Dinas Perekonomian dan Koperasi

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Perekonomian dan Koperasi Kota Cimahi

adalah sebagai berikut:

a. Masalah urusan yang ditangani. Dalam tugak pokok dan fungsi disebutkan bahwa

urusan yang ditangani Dinas Perekonomian dan Koperasi, sesuai SOTK, sebanyak 8

urusan, meliputi sector industry, perdagangan, pariwisata, pertanian, perikanan, dan

peternakan, koperasi dan hortikultura. Urusan yang kompleks tersebut membuat dinas

ini menjadi “kelebihan beban”, karena terlalu banyaknya yang ditangani atau diurusi.

b. Masalah Terbatasnya SDM. Dalam menangani delapan urusan yang menjadi bagian

kewenangan dinas ini, terjadi keterbatasan sumber daya manusia. Idealnya, satu sector

ditangani satu Kasubdin, sehingga kinerja dinas akan lebih optimal. Dalam

kenyataannya, karena keterbatasan SDM, 2 urusan ditangani satu Kasubdin.

Kompetensi ahli yang menangani beberapa sector tersebut sangat kurang.

c. Kesulitan menembus industry besar. Industry-indusri besar yang ada di wilayah Kota

Cimahi sulit untuk ditembus oleh dinas ini. Hal tersebut disebabkan karena industry

besar ijinya berasal dari Pemerintah Pusat sehingga mereka merasa tidak tergantung

pada Pemerintah Daerah. Meskipun dalam prakteknya, apabila terjadi permasalahan

di lapangan. Pemerintah Daerah yang akan menanganinya.

2.2.3. Dinas Perhubungan

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Cimahi adalah sebagai

berikut:

a. Penempatan SDM. Proses penempatan pegawai di Dinas Perhubungan Kota Cimahi

belum tepat/tidak sesuai. Artinya, seorang pegawai yang seharusnya sesuai dengan

kompetensinya ditempatkan di unit kerja A, tapi malah ditempatkan di unit kerja B.

singkat kata, masih ada yang “The Right Man in the Wrong Place”.

b. Masalah angkutan. Pegawai yang ditempatkan di bidang angkutan tidak mengerti

aturan tentang angkutan dan tidak punya pengalaman yang memadai tentang tata cara

pengangkutan sehingga menyulitkan dalam pengaturan angkutan.

c. Adanya Overlapping kewenangan Antara dinas perhubungan dengan pihak

kepolisian. Masih menjadi perdebatan tentang batasan kewenangan masing-masing

Antara Dinas Perhubungan dengan Kepolisian, khususnya masalah aturan

perhububngan dan lalu lintas. Bahkan ada wacana yang timbul, bahwa pembuatan

SIM dilakukan oleh Dinas Perhubungan, bukan kepolisian lagi, meskipun hal ini

masih menjadi perdebatan.

2.2.4. Dinas Penanaman Modal

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal Kota Cimahi adalah

sebagai berikut:

a. Masalah Investasi. Masih menjadi permasalahan seputar bagaimana menarik investasi

domestic dan investasi asing sehingga dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di

Kota Cimahi. Rangsangan untuk menarik minat investasi asing masih belum optimal

digalakan sehingga jarang investor yang melirik untuk menanamkan modalnya di

Kota Cimahi.

b. Belum adanya kepastian hokum. Iklim usaha antar pelaku ekonomi akan dapat

berjalan dengan baik apabila terdapat kepastian hokum sehingga tercipta koperasi

yang sehat dalam pasar. Di Kota Cimahi, masih dirasakan kurang adanya kepastian

hokum dalam berusaha atau berbisnis sehingga pelaku ekonomi masih ragu-ragu

dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

c. Infrastruktur penanaman modal belum optimal. Hal ini dibutktikan dengan masih

kurang optimalnya pembangunan jalan, jembatan, pasar, dan prasarana pendukung

lainnya sehingga investor enggan untuk menanamkan modalnya di Kota Cimahi.

d. Seringnya unjuk rasa buruh. Banyaknya unjuk rasa yang dilakukan oleh kaum buruh

mengakibatkan mundurnya atau ragunya investor yang akan berinvestasi di Cimahi

karena dianggap situasi dan kondisi tidak kondusif untuk iklim usaha/investasi

sehingga akan mempengaruhi biaya produksi. Investor khawatir apabila tuntutan

buruh ini tidak padat dikendalikan maka akan berdampak buruk pada potensi usaha

yang ditanamkan oleh investor di wilayah Kota Cimahi.

e. Upah Minimum Kota (UMK) yang terlampau tinggi. UMK Kota Cimahi yang jauh

lebih tinggi dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa

Timur mengakibatkan investor lebih melirik kota-kota lain tersebut dibandingkan

dengan Kota Cimahi.

f. Pelayanan perizinan perlu dioptimalkan. Walaupun proses perizinan sudah satu pintu

(PPTSP), namun masih ada investor yang harus bolak balik untuk mengurus investasi.

Hal ini memerlukan koodinasi yang sinergi antar dinas dan lembaga dalam

mekanisme perizinan di Kota Cimahi agar investor merasa lebih nyaman dalam

menanamkan modalnya ditempat lain. Akhirnya, karena proses berbelit-belit, mereka

enggan untuk berinvestasi dan kalaupun mau mereka menggunakan jasa perizinan

untuk menguruskan perizinannya.

g. Keamanan Investasi. Masih ada keraguan di benak investor tentang keamanan dalam

investasi. Masih perlu diupayakan untuk meningkatkan pelayanan keamanan

lingkungan yang kondusif oleh aparat keamanan dan masyarakat dalam menjaga

setiap pabrik, perusahaan dan asset investasi lainnya sehingga investor meresa betah

untuk berinvestasi di wilayah Kota Cimahi.

2.2.5. Dinas Lingkungan Hidup

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi adalah

sebagai berikut:

a. Masalah sampah. Di Kota Cimahi belum mempunyai Tempat Pembuangan Akhir

(TPA) sehingga menyulitkan dalam pengelolaan masalah sampah mengingat sangat

terbatasnya lahan di Kota Cimahi. Permaalahan ini menjadi krusial dan mendesak

diselesaikan menyusul longsornya TPA Leuwi Gajah yang berakhir dengan

penutupan TPA tersebut.

b. Truk pengangkut sampah terbatas. Terbatasnya truk pengangkut sampah ini

menyeabkan keterlambatan dalam pengangkutan sampah dari rumah-rumah warga

maupun di tempat-tempat umum lainnya.

c. Limbah industry di Kota Cimahi, khususnya Cimahi Selatan, yang banyak pabriknya

timbul permasalah limbah industry dari pabrik ini tidak dikelola dengan baik sehingga

banyak yang dibuang ke sungai sehingga mencermarkan air sungai dan pada akhirnya

menyebabkan permasalah lingkungan.

d. Perilaku Masyarakat Terhadap Limbah Rumah Tangga. Masih banyak masayarakat

Kota Cimahi yang membuang sampah tidak pada tempatnya, seperti membuang

sampah di selokan, jalan, dan sawah, dan pekarangan. Perilaku masyarakat dalam

membuang sampah ini sangat merepotkan pemerintah Kota Cimahi.

2.2.6. Dinas Kesehatan

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebagai

berikut:

a. Tenaga kesehatan yang masih kurang. Jumlah perawat dan dokter yang bergerak di

bidang kesehatan masih memerlukan penambahan, khususnya di puskesmas dan

posyandu.

b. Mahalnya biaya kesehatan. Masyarakat masih menilai bahwa biaya perawatan dan

pengobatan di rumah sakit umum di Kota Cimahi masih mahal, sedangkan

kemampuan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat Kota Cimahi relative

rendah.

c. Fasilitas kesehatan masih kurung. Kualitas dan kuantitas fasilitas kesehatan di Kota

Cimahi masih perlu ditingkatkan. Posyandu dan Puskesmas kurang dilengkapi dengan

peralatan medis yang memadai sehingga berakibat pada kurang optimalnya pelayanan

kesehatan masyarakat di Kota Cimahi.

2.2.7. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Tenaga kerja Kependudukan dan Catatan

Sipil Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

a. Tenaga Kerja Asing. Ijin mempekerjakan tenaga asing dan perpanjangannya menjadi

permasalahan yang cukup serius di Kota Cimahi. Saat ini, kewenangan untuk

memperpanjang ijin pekerja asing ada di propinsi, namun jika ada masalah terhadap

pekerja asing tersebut, maka pemerintah kota yang mengurusnya.

b. Upah Minimum Kota (UMK). Permasalahan UMK menjadi marak di Kota Cimahi

dengan adanya tuntutan dari kalangan buruh yang menginginkan UMK berdasarkan

hasil kajian tim yang mereka bentuk, walaupun sebenarnya sudah ada Dewan

Pengupahan yang memiliki kewenangan untuk merekomondasikan UMK.

c. Data base kependudukan. Dalam hal kependudukan, aturan berupa juklak dan

juknisnya belum ada atau belum diterbitkan dari pusat, sehingga daerah melakukan

keasi dan inovasi sendiri dalam hal pembuatan data base kependudukan.

d. Perubahan kebijakan dari Pusat mengenai laporan data kependudukan. Seringnya

terjadi perubahan kebijakan dari pusat, sehingga membingungkan daerah dalam

melaksanakan kebijakan adalah permasalahan yang dihadapi saat ini. Aturan yang

baru akan dilaksanakan, namun muncul aturan terbaru lagi yang harus dilaksanakan,

sehingga daerah mengalami kerepotan dalam menghadapi seringnya terbit aturan baru

dari Pusat tentang kependudukan.

e. Aturan yang ada di Kota Catatan Sipil. Berbagai aturan yang dijadikan sebagai

dasar/payung hukum dalam catatan sipil masih menggunakan aturan yang lama, yakni

pada jaman belanda.

f. Kualitas pelayanan public di bidang kependudukan. Permaalahan yang muncul adalah

perbedaan kualitas pelayanan public di Antara tiga kecamatan yang ada di Kota

Cimahi. Kecamatan Cimahi Utara dan kecamatan Cimahi Tengah tergolong baik

pelayanannya. Sama halnya dengan kualitas pelayanan kependudukan di kelurahan.

Kelurahan Cibabat, Citeureup, Baros, Cibeureum dan Padasuka tergolong baik

pelayanannya. Sedangkan kelurahan Leuwigajah tergolong kurang baik,

2.2.8. Dinas Pendidikan

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Cimahi adalah sebagai

berikut:

a. Sarana dan prasarana pendidikan. Hamper di setiap sekolah mulai dari tingkat

Sekolah Dasar sampai dengan tingkat SLTA masih belum memadai sarana dan

prasarana pendidikannya. Mulai dari ruang kelas, meja, kursi dan papan tulis untuk

pendukung pendidikan dalam kondisi yang tidak layak untuk dipakai.

b. Staf pengajar masih banyak yang belum berstatifikasi. Sebagian besar tenaga pengajar

masih belum memenuhi standar kualifikasi akademik, baik dalam hal pendidikan

maupun sertifikasi. Masih banyak huru yang tingkat pendidikannya di S1 dan belum

memiliki sertifikat Akta 4 ditambah lagi, dengan adanya realitas masih banyaknya staf

pengajar yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikannya.

c. Tenaga kerja kontrak. Masih banyak tenaga kerja kontrak, baik bagi staf pengajar

maupun urusan tata usahanya di lembaga pendidikan mulai tingkat SD sampai dengan

SLTA. Padahal, rata-rata mereka sudah bekerja dan mengabdi guru lebih dari 10

tahun sehingga sangat berpengalaman dalam dunia pendidikan dan pengajaran tapi

belum diangkat menjadi pegawai penuh. Oleh karena itu, muncul tuntutan agar

supaya mereka diangkat menjadi guru tetap.

d. Kesejahteraan guru. Banyaknya desakan dari guru untuk ditingkatkan

kesejahteraannya mengingat pendapatan mereka yang relative kecil sementara

kebutuhan hidup semakin membesar. Pendapatan guru yang kecil mengakibatkan

banyak guru mencari pekerjaan sampingan dengan berjualan, berbisnis, dan bekerja

sampingan lainnya.

2.2.9. Dinas Pendapatan

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas pendapatan Daerah Kota Cimahi adalah

sebagai berikut:

a. Intervensi kewenangan dari pusat. Kewenangan yang diberikan kepada daerah belum

sepenuhnya, artinya masih ada campur tangan atau intervensi pemerintah pusat,

khususnya dalam pengaturan pajak yang potensinya sangat besar misalnya BBNKM,

PBB, ABT. Intervensi dari pusat ini membuat daerah tidak bebas dan mandiri dalam

melakukan inovasi dan kreasi pengelolaan pendapatan daerah.

b. Masalah pertanahan. Sertifikat tanah merujuk kepada keputusan tingkat pusat,

sementara lokasi tanah tersebut berada di daerah Kota Cimahi sehingga untuk

mengambil potensi dari tanah tersebut sangat sulit, mengingat kewenangan yang

bukan dari daerah.

c. Pergantian kebijakan keuangan. Sering adanya pergantian peraturan tentang

pengelolaan keuangan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah pusat telah

mempengaruhi terhadap system pendapatan daerah. Daerah dibuat kebingungan untuk

memahami dan melaksanakan aturan keuangan yang berganti-ganti tersebut.

d. Tumpang tindik kewenangan. Masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan antar

SKPD yang memiliki kewenangan untuk memungut pendapatan daerah akibat dari

aturan yang tidak tegas mengatur lembaga yang sah untuk memungut pendapatan

daerah.

e. Peningkatan PAD. Di dalam penggalian potensi yang dapat dijadikan pendapatan bagi

daerah dirasakan belum dapat dilaksanakan secara optimal mengingat dasar hokum

untuk memungut belum lengkap dimiliki oleh Kota Cimahi, misalnya Perda Perizinan

masih merujuk kepada Kabupaten bandung, sementara di kabupaten Bandung sendiri

sudah mempunyai Perda yang baru, artinya sudah tidak relevan lagi dengan Kota

Cimahi.

f. Tingkat kesejahteraan. Karyawan Dipenda perlu diperhatikan untuk memotivasi staf

untuk dapat bekerja lebih optimal. Selama ini dirasakan kesejahteraan mereka masih

jauh dibandingkan dengan tantangan dan tuntutan tugas yang diemban.

g. Sarana dan prasarana. Sarana pendukung yang ada di Dipenda masih minim atau

terbatas. Hal ini perlu ditingkatkan karena Dipenda merupakan lembaga teknis

strategis yang langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga perlu ditingkatkan.

2.2.10. Badan Perencanaan Daerah

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Daerah Kota Cimahi adalah

sebagai berikut:

a. Kebijakan pusat. Tidak adanya keajegan dalam kebijakan dari pemerintah pusat

sehingga membuat daerah kebingungan dalam membuat perencanaan daerah.

b. Lemahnya koordinasi. Masih dirasakan adanya kelemahan dalam koordinasi antar

unit kerja di Bapeda Kota Cimahi sehingga seringkali menimbulkan mispersepsi dan

misunderstanding dalam pelaksanaan program/kegiatan.

2.2.11. Badan Pengawasan Daerah

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Pengawasan Daerah Kota Cimahi dalah

sebagai berikut:

a. Rapat koordinasi. Belum optimlanya rapat koordinasi pengawasan dengan propinsi,

dirjen, dan depdagri membuat pelaksanaan pengawasan masih kurang maksimal.

Padahal, rapat koordinasi sangat penting untuk menyatukan pendapat dan pemahaman

khususnya terhadap proses dan mekanisme pengawasan internal.

b. Kurangnya SDM yang berkualitas. Masih dirasakan bahwa SDM di badan ini kurang

berkualitas untuk menangani permasalahan pengawasan keuangan daerah setiap

tahunya. Masih diperlukan SDM yang kompeten dan memiliki latar belakang

pengawsan serta memahami seluk beluk pengawasan keuangan pemerintahan daerah

sehingga menunjang kinerja badan ini.

2.2.12. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga

Berencana Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

a. Badan urusan. Badan ini menangani 26 masalah social dengan penyandang masalah

social sebanyak 35.000 jiwa dan penduduk dikategorikan miskin sebanyak 20.000

KK, yang terebar di seluruh wilayah Kota Cimahi.

b. Personil yang terbatas, beban kerja dan urusan yang besar dibarengi dengan adanya

personil yang kurang berkualitas sehingga penanganan masalah urusan yang ditangani

badan ini mencapai kurang optimal.

2.2.13. Badan Kesatuan Bangsa

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Badan kesatuan Bangsa Kota Cimahi adalah

sebagai berikut:

a. Pembinaan masyarakat. Masalah pembinaan terdahap masyarakat masih perlu

ditingkatkan mengingat banyaknya kejadian di masyarakat yang memerlukan

pembinaan, khususnya masalah kenakalan anak muda, narkoba dan permasalahan

masyarakat lainnya.

b. Pembinaan Ormas dan LSM. Masih dirasakan kurang optimalnya pembinaan terhadap

Ormas dan LSM. Hal ini disebabkan karena masih banyak LSM yang hanya papan

nama saja sehingga sulit untuk dideteksi dan diinventarisir untuk dibina oleh dan ini.

2.2.14. Kantor Kepegawaian Daerah

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Kantor Kepegawaian Daerah Kota Cimahi

adalah sebagai berikut:

a. Perlunya ada standar kompetensi jabatan. Standar kompetensi jabatan diperlukan

untuk menempatkan seseorang dalam jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan

kemampuan, ketrampilan, dan keahlian yang dimiliki.

b. Belum optimalnya pelatihan pegawai. Masih dirasakan kurang optimalnya pelatihan

pegawai yang selama ini dilakukan sehingga diperlukan sebuah model pelatihan yang

tidak menjemukan sehingga merangsang tumbuhnya kemampuan pegawai dalam

bekerja secara tim/kolektif dilandasi dengan semangat dan nilai moral yang kuat.

2.2.15. Kantor Data, Informasi dan Komunikasi

Masalah-masalah yang dihadapi oleh Kantor Data, Informasi dan Komunikasi Kota

Cimahi adalah sebagai berikut:

a. Penataan arsip masih manual. Proses penataan dan penyimpanan arsip di Kota Cimahi

masih bersifat manual sehingga sangat tidak praktis dan tidak efisien.

b. Tidak punya depa Arsip. Kota Cimahi belum memiliki depo arsip sehingga

menyulitkan dalam penataan dan penyimpanan arsip.

c. Belum ada perpustakaan Kota. Kota Cimahi belum memiliki Perpustakaan Daerah

sehingga pelayanan informasi kepada masyarakat terhadap pelayanan perpustakaan

dirasakan belum maksimal.

d. Website masih perlu ditingkatkan kemampuannya dan kapasitasnya. Jaringan dan

system website di Kota Cimahi masih perlu ditingkatkan kemampuan, kapasitas dan

pemutakhiran data sehingga dapat diakses dengan mudah oleh para pengguna yang

ingin mengetahui tentang perkembangan terkini seputar masalah yang ada di Kota

Cimahi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Visi dan Misi

Kota Cimahi pada masa mendatang diharapkan menjadi kota yang maju, melalui

pemanfaatan semua potensi daerah yang memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat,

sehingga terwujud suatu kota mandiri.

Untuk menjadikan Kota Cimahi sebagai kota mandiri yang mampu memanfaatkan

segenap potensinya, ditetapkan Visi: “Kota Cimahi yang Maju, Berbudaya, Mandiri,

Sejahtera, dan Agamis”.

Sebagai tindak lanjut dari peernyataan visi yang telah ada, maka ditetapkan misi yang

harus diemban sebagai berikut:

a. Mewujudkan pemerintahan yang tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan

masyarakat serta laju perkembangan pembangunan.

b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, bertanggungjawab dan

beorientasi kepada kepentingan masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan.

c. Menjadikan Kota Cimahi sebagai kota yang cerdas (intelligent city).

d. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik, hokum dan hak azasi manusia

seluruh masyarakat.

e. Membangun Kota Cimahi dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga menjadi daerah yang menarik

untuk berusaha dan berinvestasi.

f. Menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis

sumber daya local dan pemberdayaan masyarakat.

g. Membangun Kota Cimahi sesuai dengan tata ruang yang berwawasan lingkungan.

h. Meningkatkan pengamalan ajaran agama guna mengkokohkan jati diri dalam

menangkal penyakit masyarakat serta terciptanya rasa persaudaraan dan

keharmonisan antar umat beragama.

i. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya daerah sehingga

menjadi kekayaan daerah yang terpelihara dan potensial untuk pembangunan.

j. Mewujudkan warga kota yang santun, ramah, saling menghargai dan memahami

berbagai latar belakang yang ada sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam

berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

1. Tujuan dan Sasaran

Misi I:

Mewujudkan pemerintahan yang tanggap terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat

serta laju perkembangan pembangunan

Tujuan:

Terwujudnya pemerintahan yang lebih memahami dinamika masyarakat, peduli terhadap

kebutuhan, tuntutan dan keluhan masyarakat, serta mampu menyesuaikan terhadap

tuntutan dan perubahan pembangunan.

Sasaran:

- Terlaksananya kebijakan public yang transparan, memiliki kepastian, konsisten dan

konsekuen serta mengahulukan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi

atau golongan dalam sluruh tatanan perilaku politik dan pengambilan keputusan.

- Berfungsina struktur organisasi dan Tata Kerja Pemerintah sesuai dengan tuntutan

masyarakat dan perubahan pembangunan.

- Terciptanya sinergi yang dinamis Antara unsur pemerintahan dan masyarakat dalam

pembangunan.

Misi 2:

Mewujudkan pemerintahan yang bersih, brwibawa, bertanggungjawab dan berorientasi

kepada kepentingan masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyaakat dalam

pembangunan.

Tujuan:

Terciptanya transparansi kebijakan pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan maupun

evaluasi pembangunan.

- Pulihnya kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap setiap kebijaksanaan

pemerintah serta ikut bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan.

Sasaran:

- Meningkatnya disiplin, moral, etika aparatur pemerintah

- Meningkatnya pengawasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah

- Meningkatnya dukungan masyarakat terhadap semua pelaksanaan program

pembangunan

- Terlaksananya program pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Misi 3:

Menjadikan Kota Cimahi sebagai kota yang cerdas (intelligent city)

Tujuan:

Meningkatnya mutu sumber daya manusia agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi dalam mendukung pembangunan.

Sasaran:

- Terwujudnya kesempatan dan pemerataan untuk memperoleh pendidikan yang

bermutu

- Terciptanya masyarakat yang mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan

pembangunan

Misi 4:

Meningkatkan kesadaran dan pemahaman politik, hokum dan hak azasi manusia seluruh

masyarakat.

Tujuan:

Meningkatnya kehidupan demokrasi politik dan budaya hokum masyarakat.

Sasaran:

Terwujudnya warga kota yang memahami kehidupan politik dan budaya hokum dalam

kehidupan bermasayrakat.

Misi 5:

Membangun Kota Cimahi dengan memanfaatkan potensi sumber daya secara

berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sehingga menjadi daerah yang menarik untuk

berusaha dan berinvestasi.

Tujuan:

Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, melalui

optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang tersedia.

Sasaran:

- Terlaksanakan pembangunan memiliki daya guna dan hasil guna bagi kepentingan

masyarakat

- Tergalinya potensi sumber daya yang tersedia untuk pelaksanaan pembangunan yang

berkelanjutan

Misi 6:

Menumbuhkembangkan perekonomian yang memiliki daya saing dengan berbasis sumber

daya local dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan:

- Terwujudnya system perekonomian yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat

- Terciptanya iklim usaha yang sehat sehingga tumbuh dan berkembang kreativitas dan

produktivitas masyrakat

Sasaran:

- Meningkatnya kehidupan ekonomi di Kota Cimahi

- Meningkatnya kerjasama dan kemitraan antar pengusaha kecil, menengah, koperasi

dan pengusaha besar

- Terciptanya kesempatan berusaha bagi masyarakat

Misi 7:

Membangun Kota Cimahi sesuai dengan tata ruang yang berwawasan lingkungan

Tujuan:

Terlaksananya pembangunan kota yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang

dan keseimbangan lingkungan

Sasaran:

- Warga kota memahami fungsi dan tata kota

- Meningkatnya kesaaran dan peran serta masyarakat untuk menjaga keseimbangan

lingkungan sesuai dengan tata ruang kota

- Terjadinya keseimbangan Antara pembangunan dengan kelestarian sumber daya alam

dan lingkungan

Misi 8:

Meningkatkan pengamalan ajaran agama guna mengkokohkan jati diri dalam menangkal

penyakit masyarakat serta terciptanya rasa persaudaraan dan keharmonisan antar umat

beragama

Tujuan:

Terwujudnya warga kota yang agamis, berakhlak mulia, saling menghormati dan

menghargai inter dan antar umat beragama serta peduli terhadap lingkungan social.

Sasaran:

- Meningkatnya kehidupan beragama dan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan

bermasyarakat

- Meningkatnya kerukunan hidup inter dan antar umat beragama

Misi 9:

Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai budaya daerah sehingga menjadi

kekayaan daerah yang terpelihara dan potensial untuk pembangunan

Tujuan:

Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyrakat dalam melestarikan budaya daerah.

Sasaran:

- Meningkatnya mutu apresiasi masyarakat terhadap pelestarian budaya daerah dan

nilai-nilai tradisional

- Tumbuh dan berkembangnya daya kreasi dan inovasi nilai-nilai positif dari budaya

yang ada dalam masyarakat.

Misi 10:

Mewujudkan warga kota yang santun, ramah, saling menghargai dan memahami berbagai

latar belakang yang ada sehingga tercipta suasana yang harmonis dalam berbagai aspek

kehidupan bermasyarakat.

Tujuan:

Mewujudkan masyarakat Kota Cimahi yang menjunjung tinggi etika moral dan norma

social dalam kehidupan bermasyarakat

Sasaran:

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan dinamis

2. Skala Prioritas

Kebijakan pembangunan Kota Cimahi dicerminkan melalui trilogy pembangunan yang

mencakup: (a) Optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah; (b) Pemerataan hasil

pembangunan; (c) Pembangunan untuk menciptakan masyarakat madani.

Kebijakan pembangunan yang dijadikan prioritas pembangunan daerah, diarahkan paa

pembangunan prasarana dan sarana dasar berikut penyediaan perangkatnya untuk

menjamin kesinambungan pembangunan, yaitu:

a. Meningkatkan dan memperbaiki praarana transportasi

b. Meningkatnya kehidupan ekonomi masyarakat

c. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

d. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat

e. Menyiapkan pranata pendukung pembangunan

f. Mengatasi masalah kependudukan dan tenaga kerja

3.2. Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah

Arah kebijakan pembangunan Kota Cimahi difokuskan pada pelayanan masyarakat,

kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi masyrakat, dengan rinciannya

diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyediaan sarana prasarana perkotaan dan mendukung aktivitas

perekonomian daerah dan kehidupan masyarakat;

2. Meningkatkan penataan ruang melalui pengendalian penggunaan kawasan perkotaan

sesuai dengan kondisi dan peruntukannya;

3. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan melalui

pengembangan budaya sehata dan gerakan hidup sehat;

4. Meningkatnya ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan serta mutu hidup

perempuan dalam pembangunan dan kehidupan social;

5. Meningkatnya kesehatan dan kesegaran jasmani masyarakat sekaligus meningkatkan

prestasi oleh raga daerah;

6. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan masyarakat melalalui pemerataan

kesempatan memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu;

7. Meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui proses tranformasi ilmu

pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan;

8. Meningkatkatn pelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah serta memperkaya

khasanah budaya daerah;

9. Meningkatkan pengembangan agribisnis perkotaan untuk meningkatkan ketahan dan

keamanan pangan masyarakat;

10. Meningkatkan penataan system transportasi serta pengembangan sarana prasarana

transportasi perkotaan;

11. Meningkatkan kemitraan antar industry kecil dan menengah yang dikelola masyarakat

dengan industry skala besar;

12. Meningkatkan kreativitas serta peran serta pemuda dan generasi muda dalam

pembangunan dan pengembangan perkeonomian daerah;

13. Mengembangkan lembaga perdagangan untuk memberikan peluang investasi dan

mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah;

14. Meningkatkan jumlah, nilai dan mutu penanaman modal asing dan modal dalam

negeri untuk pengembangan eknomi daerah;

15. Meningkatkan keseimbangan dan kelestarian fungsi sumber daya alam dan

lingkungan hidup untuk menjamin pembangunan perkotaan berkelanjutan;

16. Meningkatkan penataan hak dan status hokum atas penguasaan, pemilikann dan

pengelolaan tanah sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah;

17. Meningkatkan peran serta dan fungsi koperasi sebagai lembaga perekonomian

masyarakat dalam mengatasi dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan;

18. Meningkatkan penangan tenaga kerja, pengendalian dan pengawasan penduduk

musiman serta penanganan korban PHK;

19. Mengembangkan kehidupan politik yang demokratis dengan tatanan yang mantap

untuk melindungi kepentingan masyarakat;

20. Mewujudkan tatanan pemerintahan yang mantap (good govermance) didukung

dengan kelmbagaan dan system pemerintah yang dinamis;

21. Mewujudkan apratur pemerintah yangterampil, disiplin, berwibawa dan

bertanggungjawab serta berorientasi kepada kepentingan masyarakat;

22. Meningkatkan kewirausahaan pemerintah (reinventing government) dalam rangka

menggali potensi dan sumber keuangan daerah;

23. Memantapkan desentralisasi keuangan daerah melalui penataan system administrasi

dan pengelolaan keuangan daerah;

24. Mengendaliakan pertumbuhan penduduk, pemerataan penyebaran penduduk dan

memantapkan administrasi kependudukan;

25. Meningkatkan penegakan supremasi hokum dan perlindungan hak azasi manusia serta

kemampuan memantapkan ketertiban;

26. Menumbuhkan budaya oleh raga masyarakat serta meningkatkan prestasi olah raga

dan kompanye semangat berolah raga;

27. Meningkatkan mutu system informasi dan komunikasi melalui penguasaan dan

penerapan teknologi informasi dan komunikasi;

28. Meningkatkan kepedulian masyarakat dan penerapan norma social dan kehidupan

kemasyarakatan;

29. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui pengembangan kehidupan

beragama, peningkatan mutu keimanan dan ketaqwaan serta pemahaman dan

pengamalannya dalam kehidupan masyarakat;

30. Meningkatkan pelayanan jasa dan kepariwisatan daerah melalui pendekatan system

yang utuh, terpadu partisipatif serta bersifat ekonomis;

31. Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi

melalui pengembangan riset dan teknologi untuk menunjang pembangunan.

3.3. Landasan Teori Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Suatu batasan dari suatu organisasi yang mutakhir ilah suatu proses yang terorganisis

dimana individu saling mempengaruhi untuk berbagai tujuannya.

Luasnya organisasi memberikan banyak peluang untuk organisasi yang akan dikaji

dan metode ilmiah yang akan dipakai. Selain itu, system nilai dari para praktisi itu berbeda-

beda, sehingga penentuan lembaga Perangkat Daerah yang relevan mungkin sangat berbeda-

besa pula. Organisasi makin lama makin kompleks. Trend ini mulai dengan evolusi

organisme, dimana manusia adalah contoh yang paling kompleks. Hal ini sesuai dengan yang

dikemukakan oleh Haskins (dalam kast dan James E. Ronz, 1995) yang menggambarkan

fenomena ini dengan mengatakan bahwa:

Riset paleontologis telah menghasilkan bukti yang dramatis bahwa dalam evolusi

mahluk hidup, terdaat trend luas yang tak pelak lagi, yaitu dari sederhana ke

kompleks. Baik varitas kehidupan di bumi, maupun seluk beluk organisasinya,

menderminkan dan mengukuhkan trend ini.

Unsur esensial dalam trend ini adalah spesialisasi yang memungkinkan organisasi

membagi pekerjaan dalam melaksanakan masing-masing tugas sub-bagian secara lebih

efektif dan efisien. Trend ke arah bertambah besarnya organisasi tidak mungkin berkurang.

Penduduk terus bertambah. Jadi dengan jumlah penduduk saja sudah akan menimbulkan

lingkungan yang kompleks bagi masyarakat dan sub-unit-unitnya.

Struktur organisasi merupakan perangkat para pimpinan utama (top managers) dalam

menjalankan roda organisasi sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan. Setajam apapun

visi, sistematis apapun misi dan sehebat apa pun strategi suatu organisasi tidak akan pernah

terlaksana dengan efektif tanpa adanya struktur organisasi.

Pemerintah Kabupaten Cimahi sebagai organisasi public yang bertujuan memberikan

pelayanan prima kepada masyarakat, memiliki visi, misi dan strategi yang tertuang dalam

Renstra Kota Cimahi. Untuk menjalankan renstra tersebut, Pemerintah Kota Cimahi memiliki

perangkat daerah dengan struktur organisasi masing-masing dan terpadu dalam rangka

melayani masyarakat secara optimal.

Sehubungan dengan diberlakukannya peraturan baru mengenai perangkat daerah,

yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Cimahi membuat rancangan struktur organisasi

perangkat daerah disesuaikan dengan peraturan terbaru tersebut.

Dalam rangka menjamin efektivitas organisasi, maka akan dilakukan suatu analisis

terhadap struktur organisasi perangkat daerah Pemerintah Kota Cimahi. Analisis dilakukan

dengan menggunakan standar acuan teori dari para ahli organisasi dan sumber daya manusia

yang berkaitan dengan efektivitas struktur dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.

3.3.1. Strategi

Apakah Struktur Organisasi Pemerintah Kota Cimahi telah susuai dengan Restra Kota

Cimahi?

Struktur merupakan cara untuk membantu manajemen mencapai sasaran yang

ditetapkan sebelumnya. Karena sasaran diturunkan dari strategi organisasi, maka logikanya

strategi dan struktur itu erat berhubungan. Jadi secara spesifik, struktur hendaknya mengikuti

strategi (Robbins: 2001) Jika manajemen membuat suatu perubahan yang penting dalam

suatu organisasi, maka struktur perlu dimodifikasi untuk mendukung perubahan tersebut.

Bila melihat Renstra Kota Cimahi, secara keseluruhan bagan struktur organisasi

keseluruhan struktur yang dirancang menuju kea rah pencapaian tujuan Kota Cimahi. Namun

demikian ada beberapa catatan yang perlu disempurnakan dalam merancang struktur

organisasi tersebut.

3.3.2. Birokrasi Profesional

Pada bagian ini akan diulas mengenai tingkat profesionalisme Pemerintah Kota

Cimahi. Apakah birokrasi menjadi alat bantu menuju pelayanan prima atau justru

menghambat (birokratis).

Dewasa ini muncul suatu konsep structural baru yang meberikan kesempatan kepada

organisasi untuk mempekerjakan para ahli/spesialis yang sangat terlatih bagi organisasi core-

nya, sambil tetap memperoleh efisiensi dan standarisasi. Konfigurasi tersebut disebut

birokrasi professional (Robbins) 1994).

Kekuatan birokasi professional adalah dapat mengerjakan tugas yang terspesialisasi,

yaitu mebutuhkan keterampilan professional yang sangat terlatih. Dalam hubungannya

dengan pengendalian kekuasaan, birokrasi professional membutuhkan manajemen puncak

untuk melepaskan tingkat control yang cukup banyak.

Secara garis besar operating core struktur organisasi perangkat daerah Kota Cimahi

didukung oleh para ahli dalam rumpun fungsional sesuai dengan kompetensinya. Asalkan

Pemerintah Kota Cimahi dapat menyusun tata kerja dan melakukan staffing secara

professional maka suatu system birokrasi professional menuju masyarakat Cimahi yang

sejahtera akan tercapai. Mintzberg, (dalam Walker: 1992) mengatakan bahwa:

The “right” organization structure is the one that best fits the needs of a situastions

and that has, at the same time, a sence of internal balance and order. It is not enough

to be an ad hoc organization, adaptive to significant external forces. It is also

necessary to maintain a degree of consistency within the organization, an integration

of the various functions and processes that allow people to know how ti act.

Berdasarkan pendapat tersebut muncul pertanyaa, apakah Struktur Organisasi

perangkat Daerah Kota Cimahi cock dengan situasi yang dibutuhkan, adaptif dengan

lingkungan yang mempengaruhi, memiliki derajat konsistensi tertentu, memiliki integrasi

Antara fungsi yang satu dengan fungsi lainnya dan memberi penjelasan kepada orang-orang

bagaimana cara bertindak melaksanakan pekerjaan?

Untuk menganalisis struktur organisasi Pemerintah Kota Cimahi, menggunakan

pendekatan dari teori yang dikemukakan oleh Robbins. Suatu struktur organisasi menetapkan

cara tugas pekerjaan dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal. Robbins

(2001:132) mengatakan adanya enam unsur kunci yang perlu diperhatikan dalam merancang

struktur organisasi. Keenam unsur kunci tersebut adalah:

1. Spesialisasi pekerjaan

2. Departementalisasi

3. Rantai komando

4. Rentang kendali

5. Sentralisasi dan desentralisasi

6. Formalisasi

3.3.2.1. Spesialisasi Pekerjaan

Spesialisasi pekerjaan merupakan suatu tingkat dimana tugas dalam organisasi dibagi-

bagi menjadi pekerjaan yang terpisah-pisah. Paling tidak ada enam pertanyaan utama dalam

merancang struktur organisasi yaitu:

1. Sampai tingkat manakah tugas-tugas dibagi ke dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu?

2. Atas dasar apakah pekerjaan-pekerjaan akan dikelompokkan?

3. Kepada siapakah individu dan kelompok melapor?

4. Berapa jumlah invidu sebenarnya yang dapat diarahkan oleh seorang atasa/manajen

secara efektif dan efisien?

5. Dimana letak wewenang pengambilan keputusan?

6. Sampai tingkat manakah ada peraturan untuk mengarahkan pegawai dan atasan?

Secara garis besar pernyataan tersebut berkaitan dengan kesesuaian pekerjaan dengan

kemampuan pegawai. Dewasa ini konsep tersebut dikenal dengan istilah kompetensi. Dalam

hal ini, Spencer (1993) mengatakan bahwa:

“A competency is an underlying characteristif of an individual that is causally related

to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation”.

Struktur organisasi Perangkat Daerah Kota Cimahi bila dilihat dari bagan, sudah

menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu. Untuk lebih

jelasnya mengenai tingkat kesesuaiab pekerjaan dengan kemampuan sumber daya yang

dimiliki, maka perlu dituangkan dalam SOTK secara lebih detail yang menyangkut tata kerja

dan deskripsi pekerjaan secara spesifik.

3.3.2.2. Departementalisasi

Departementalisasi merupakan dasar yang dipakai untuk mengelompokkan pekerjaan.

Dasar pengelompokkan pekerjaan dapat dilakukan sesuai kebutuhan, misalnya berdasarkan

fungsi pekerjaan, produk yang dihasilkan, wilayah atau geografi dan sebagainya.

Departementalisasi yang dilakukan Pemerintah Kota Cimahi disesuaikan dengan

kebutuhan pekerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

perangkat Daerah. Besaran organisasi mengenai jumlah bagian, seksi dan urusan juga

mengacu pada prinsip efektivitas organisasi dan legalitas.

3.3.2.3. Rantai Komando

Garis tidak putus dari wewenang yang terentang dari puncak organisasi ke eselon

yang terbawah dan memperjelas setiap melapor ke siapa merupakan rantai komando. Dalam

menyusun struktur organisasi juga sangat krusial menjelaskan wewenang dan menganut

prinsip kesatuan perintah.

Wewenang merupakan hak-hak yang inheren dalam suatu posisi manajerial untuk

memberikan perintah dan mengharapkan dipatuhinya bawahan hanya mempunyai seorang

atas kepada siapa ia bertanggungjawab secara langsung.

Garis komando dan wewenang dari setiap bagan struktur organisasi perangkat daerah

Pemerintah Kota Cimahi sudah sesuai dengan prinsip rantai komando ini. Tidak terdapat

adanya tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan prinsip

kesatuan perintah sudah tergambar secara keseluruhan pada keseluruhan struktur organisasi

perangkat daerah.

Dewasa ini konsep rentang kendali, kesatuan perintah, diiringi dengan perubahan

paandangan seiring dinamika lingkungan yang menyebabkan dinamika organisasi yang

menuntut adanya hubungan yang fleksibel Antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Fleksibilitas pencapaian tujuan yang lebih efektif.

Untuk mendinamisir aktivitas organisasi diperlukan semcam garis koordinasi antar bagian

sesuai dengan fungsi dan kebutuhan pekerjaan.

Garis koordinasi Antara batian tidak tampak dalam bagian struktur organisasi perangkat

daerah Kota Cimahi. Pun demikian hubungan koordinasi dapat dituangkan dalam tata kerja

secara lebih spesifik walaupun tidak tergambar secara eksplisit pada bagan struktur

organisasi.

3.3.2.4. Rentang Kendali

Seberapa banyak bawahan dapat diarahkan secara efektif dan efisien oleh seorang

atasan? Pertanyaan ini penting, karena sangat menentukan banyaknya tingkatan dan

banyaknya atasan/manajer yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Makin luas atau besar

rentang itu, makin efisien organisasi tersebut.

Dari bagan struktur organisasi perangkat daerah Kota Cimahi sebagian besar masih

Nampak kurang luas, artinya kepala bagian hanya memimpin 3 (tiga) sampai 4 (empat)

Subbag. Hal ini membuat beberapa struktur Nampak tinggi (tall). Dengan kajian kebutuhan

dan penelitian lebih lanjut apabila dimungkinkan sebaiknya rentang kendali diperluas dalam

rangka efisiensi organisasi.

3.3.2.5. Sentralisasi dan Desentralisasi

Sentralisasi menunjukkan sampai tingkat mana pengambilan keputusan dipusatkan

pada suatu titik tunggal dalam organisasi. Sedangkan desentralisasi menunjukkan kekuasan

keputusan dialihkan ke bawah atau ke tingkat yang lebih rendah (Robbins: 2001).

Dalam suatu organisasi yang terdesentralisasikan, tindakan dapat diambil lebih cepat untuk

memecahkan masalah, lebih banyak orang memberikan masukan ke dalam keputusan, dan

makin kecil kemungkinan para bawahan merasa disingkirkan dari para pengambil keputusan

yang menyangkut kehidupan kerja mereka.

Bagan struktur organisasi tidak dapat menggambarkan tingkat sentralisasi dan

desentralisasi pada struktur organisasi Pemerintah Kota Cimahi. Untuk lebih mengetahuinya,

diperlukan kajian lebih jauh terhadap pembagian kerja dan pedendelegasian wewenang pada

tata kerja secara menyeluruh.

3.3.2.6. Formalisasi

Formalisasi merupakan suatu tingkat dimana pekerjaan-pekerjaan dibakukan. Jika

suatu pekerjaan sangat diformalkan, maka pelaksanaan pekerjaan memiliki keuantitas

keleluasan yang terbatas, kepan harus dikerjakan dan bagaimana pekerjaan tersebut harus

dilakukan.

Rigid atau tidaknya pelaksanaan pekerjaan, system pelaporan dan koordinasi Struktur

Organisasi Pemerintah Kota Cimahi dapat dilihat dari tata kerja pada SOTK secara

keseluruhan.

3.4. Metode Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Metode yang digunakan dalam penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kota

Cimahi menggunakan ketentuan yang dikemukakan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor

41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu sebagai berikut:

PENETAPAN KRITERIA PERANGKAT DAERAH

NO. VARIABEL KELAS INTERVAL NILAI

1. Jumlah Penduduk (jiwa) untuk Pulau

Jawa dan Madura

< 100.000

100.001 – 200.000

200.001 – 300.000

300.001 – 400.000

> 400.000

8

16

24

32

40*

2. Luas Wilayah (KM2) untuk Kota di

Pulau Jawa Madura

< 50.000

51 – 100

101 – 150

151– 200

< 200

7*

14

21

28

35

3. Jumlah APBD < 200 M

200.1 – 400 M

400.1 – 600 M

600.1 – 800 M

> 800 M

5

10

15

20

25

Total Junlah 62

Keterangan:

1. Jumlah Penduduk : 506.873 Jiwa

2. Luas Wilayah : 40,257 Km2

3. Jumlah APBD : 440 M

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, Organisasi Perangkat Daerah Kota

Cimahi adalah sebagai berikut:

Besaran Organisasi dengan Nilai 40-70, terdiri dari:

- Sekretariat daerah terdiri dari paling banyak 3 asisten;

- Sekretariat DPRD

- Dinas paling banyak 10 (sepuluh)

- Kecamatan dan

- Kelurahan

BAB V

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Setajam apapun visi, sesisematis apapun misi sehebat apa pun strategi suatu

organisasi tidak akan pernah terlaksana dengan efektif tanpa adanya struktur

organisasi.

2. Secara keseluruhan organisasi Pemerintah Kota Cimahi memiliki kaitan yang sangat

erat dengan strategi Pemerintah Kota Cimahi, serta memiliki sifat-sifat suatu system

birokrasi professional dan telah memuat unsur-unsur kunci suatu struktur organisasi

serta memenuhi aspek legalitas, yakni sesuai dengan Peraturan pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah.

3. Sesuai dengan ketentuan dalam penetapan kriteria Perangkat Daerah, Kota Cimahi

memungkinkan untuk menetapkan adanya Dinas, dengan jumlah maksimum 15 (lima

belas) dan Lembaga Teknis Daerah maksimal 10 (sepuluh).

4.2. Rekomendasi

Ada beberapa catatan penting dan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Cimahi menuju

efektivitas organisasi, sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan kajian dan analisis lebih dalam mengenai kebutuhan pekerjaan

sehingga rentang kendali dapat diperluas menuju organisasi yang lebih efisien.

2. Formalisasi, sentralisasi dan desentralisasi perlu diperhatikan agar inovasi dan

kreativitas karyawan lebih berkembang.

3. Perlu dikaji hubungan koordinasi antar bagian, antar dinas dan lembaga teknis daerah

secara komprehensif agar terjadi sinergi dalam mengemban tugas-tugas public amanat

masyarakat Kota Cimahi yang mendambakan kesejahteraan dan kemajuan Kota

Cimahi.

4. Perlu dilakukan evaluasi dan perancangan SOTK secara menyeluruh pada seluruh

organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Cimahi yang bukan hanya memenuhi

aspek legal formal akan tetapi juga mengacu pada prinsip organisasi yang efektif dan

efisien. Selain itu perlu juga memperhatikan potensi daerah yang bertalian dengan

urusan yang akan ditanganim, dan sesuai dengan sarana dan prasarana penunjang

tugas.

Secara lebih rinci, perubahan SOTK Pemerintah Kota Cimahi diusulkan sebagai

berikut:

NO PERDA NO. 2 TAHUN

2003

USULAN PERDA

PENGGANTI SOTK URUSAN YANG DILAKSANAKAN

1. Sekretariat Daerah

Asisten Pemerintahan dan

Kesra

Sekretaris Daerah:

Asisten Pemerintahan dan Kesra

- Urusan pemerintahan, hokum dan

Kesra

- Penyusunan Peraturan Derah

(PERDA)

- Fasilitasi tugas pembantuan,

- Fasilitasi kerjasama daerah dengan

pihak ketiga

- Kerjasama antar daerah

- Trantibun

- Linmas

- Koordinasi perlindungan dan

penegakan hak asasi manusia

(Ham)

- Penetapan luas wilayah

Asisten Ekonomi dan

Program

Asisten Perekonomian dan

Pembangunan

- Perekonomian dan pembuata

- Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD)

Asisten Administrasi dan

Keuangan

Asisten Administrasi Umum: - Lembaga keuangan mikro, investasi

dan asset daerah

- Penyusunan dan penerapan standar

pelayanan minimal (SPM)

- Perangkat daerah

2. Dinas:

Dinas Tata Kota

Dinas:

Dinas Pekerjaan Umum

- Sumber daya air

- Mina marga

- Air minum

- Air limbah

- Drainase

- Permukiman

- Bangun gedung dan lingkungan

- Jasa konstruksi

Dinas Perhubungan Dinas: Perhubungan Informasi

dan Komunikasi

- Pembangunan fasilitas parkir

- Penyelenggaraan pendidikan dan

latihan mengemudi

- Penetapan lokasi terminal

- Pembangunan dan pengoperasian

terminal angkutan barang

- Penyusunan jaringan trayek dan

penetapan kebutuhan kendaraan

- Pemberian rekomendasi terhadap

permohonman izin

menyelenggarakan jaringan tetap

tertutup local (wireline (end to end)

cakupan kota,

- Pemberian izin galian untuk

keperluan penggelaran kabel

telekomunikasi

- Pemberian izin instalansi genset

- Pemberian izin usaha perdagangan

alat perangkat telekomunikasi

- Pemberian rekomendasi persyaratan

administrasi dan pelayanan data

teknis terhadap permohonan izin

penyelenggaraan radio.

Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan - Kurikulum

- Pendidik dan tenaga kependidikan

- Pengendalian mutu pendidikan

Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan - Upaya kesehatan

- Pembiayaan kesehatan

- SDM, pendidik dan tenaga

kependidikan

- SMD, manajemen kesehatan

Dinas Perekonomian dan

Koperasi

Dinas Koperasi, UKM dan

Perinsutrian Perdagangan

- Kelembagaan koperasi

- Pemberdayaan koperasi dan UKM

- Sosialisasi, informasi dan publikasi

tentang perlindungan konsumen

- Pelayanan dan penanganan

penyelesaian sengketa konsumen

skala kota

- Pengusulan pembentukan BPSK

- Fasilitas, koordinasi pelaksanaan

monitoring dan pelaporan,

- Penyediaan informasi potensi

ekspor daerah sebagai bahan

pertimbangan perumusan kebijakan

- Sosialisasi, penertiban dan pelaoran

penerbitan SKA

- Penulusuran asal barang di tingkat

kota

- Penetapan bidang usaha insustri

prioritas kota

- Pemberian fasilitas usaha dalam

rangka pengembangan UKM di

kota

- Pembinaan industry dalam rangka

pencegahan, pencemaran

lingkungan yang diakibatkan oleh

industry tingkat kabupaten/kota

Dinas Tenaga kerja,

Kepdudukan dan Sipil

Dinas Sosial dan tenaga Kerja - Identifikasi dan penanganan

penyandang masalah kesejahteraan

social

- Pengembangan dan pendayagunaan

potensi dan sumber kesejahteraan

social (PSKS)

- Kebijakan bidang social

- Perencanaan bidang social

- Pembinaan tenaga fungsional

pekerja social, pembinaan dan

penyelenggaraan pelatihan kerja

skala

- Penyusunan, pengolahan dan

penganalisaan data pencaker dan

data lowongan kerja skala kota

- Penilaian angka kredit jabatan

fungsional

- Pengantar kerja di wilayah kerja

kota

- Penyuluhan, rekruitmen, seleksi dan

pengesahan pengantar kerja

- Serta penempatan tenaga kerja

akad/antar kerja local (akl).

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

- Pendaftaran penduduk

- Pencatatan sipil

- Pengelolaan informasi administrasi

kependudukan

- Perkembangan kependudukan

- Perencanaan kependudukan

Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelola

Keuangan dan Aset Daerah

- Kedudukan protokoler dan

keuangan DPRD

- Pajak dan retribusi daerah

- Investasi dan asset daerah

- Pinjaman daerah

- Dana perimbangan

- Pelaksanaan, penatausahaan,

akuntasi dan pertanggungjawab

pelaksanaan APBD

Dinas Lingkungan Hidup Kantor Lingkungan Hidup - Pengelolaan limbah bahan

berbahaya dan beracun (B3)

- Analisis mengenai dampak

lingkungan (AMDAL)

- Pengelolaan kualitas air dan

pengendalian pencemaran air

- Penanggulangan pencemaran dan

kerusakan lingkungan akibat

bencana

- Standar nasional Indonesia (SNI)

dan Standar Kompetensi Personil

Bidang Lngkungan Hidup

- Pengembangan perangkat ekonomi

lingkungan

- Pelayanan bidang lingkungan hidup

Dinas Kebersihan - Pengawasan terhadap seluruh

tahapan pengembangan

persampahan di wilayah kota

- Peningkatan kapasitas manajemen

dan fasilitas kerjasama dunia usaha

dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pengembangan PS

persampahan

9 Dinas Penanaman Modal

Kantor Perijinan Satu Pintu

-

BAPPEDA BAPPEDA dan Penanaman

Modal

- Perumusan kebijuakan

- Bimbingan, konsultasi dan

koordinasi

- Monitoring dan evaluasi (Monev)

- Kebijakan penanaman modal

- Kerjasama penanaman modal

- Promosi penanaman modal

- Pelayanan penanaman modal

- Pengendalian pelaksanaan

penanaman modal

- Pengelolaan data dan system

informasi penanaman modal

- Penyebarluasan, pendidikan dan

pelatihan penanaman modal

Bawasda Inspektorat - Melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di

daerah kabupaten/kota

- Pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan

- Desa/kelurahan

- Pelaksanaan urusan pemerintahan

desa/kelurahan

BPMKB Badan Pemberdayaan

Masyarakat, Pemberdayaan

Perempuan dan KB

- Pengurus utama Gender (PUG)

- Kualitas hidup dan perlindungan

perempuan

- Perlindungan anak

- Pemberdayaan lembaga masyarakat

dan dunia usaha

Bakesbang Kantor Kesatuan Bangsa dan

Linmas

- Bina ideology dan wawasan

kebangsaan

- Kewaspadaan nasional

- Ketahanan seni, budaya, agama dan

kemasyarakatan

- Politik dalam negeri

- Ketahanan ekonomi

KKD Badan Kepegawaian Daerah

(BKD)

- Formasi Pegawai Negeri Sipil

(PNS)

- Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

(PNS)

- Pengangkatan Calon Pegawai

Negeri Sipil (PNS)

- Pengangkatan Calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS) menjadi

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- Pendidikan dan pelatihan (Diklat)

- Kenaikan pangkat

- Pengangkatan, pemindahan dan

pemberhentian dalam dan dari

Jabatan

- Perpindahan Pegawai Negeri Sipil

(PNS) antar instansi

- Pemberhentian sementara dari

Jabatan Negeri

- Pemberhentian sementara Pegawai

Negeri Sipil (PNS) akibat tindak

pidana

- Pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil (PNS) atau calon Pegawai

Negeri Sipil (CPNS)

- Pemutakhiran data Pegawai Negeri

Sipil (PNS)

- Pengawasan dan pengendalian

- Pembinaan dan pengawasan

penyelenggaraan manajemen

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Kantor Data, Informasi dan

Komunikasi

Kantor Arsip, Perpustakaan dan

Pengolahan Data Elektronik

- Kebijakan

- Pembinaan

- Penyelamatan

- Pelestarian dan pengamanan

- Akreditasi dan sertifikasi

- Pengawasan/supervise

Pemuda, Olah Raga,

Kebudayaan dan Pariwisata

- Kebijakan di bidang kepemudaan

- Pelaksanaan

- Koordinasi

- Pembinaan dan pengawasan

- Kebijakan di bidang keolahragaan

- Pelaksanaan

- Koordinasi

- Pembinaan dan pengawasan

- Kebijakan bidang kebudayaan

- Pelaksanaan bidang kepariwisataan

- Kebijakan bidang kebudayaan dan

pariwisata

Adapun usulan yang dapat dikemukakan dalam Penataan Kelembagaan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, dapat disampaikan sebagai berikut:

NO. PERDA NO. 2 TAHUN 2003 USULAN PENGGANTI PERDA NO.

2/2003

I Sekretariat Daerah: Sekretariat Daerah:

A Asisten Pemerintahan dan Kestra

1. Bagian pemerintahan

2. Bagian hokum dan organisasi

3. Bagian Kestra

Asisten Administrasi Pemerintahan

1. Bagian administrasi pemerintahan

2. Bagian hokum

3. Bagian organisasi

B Asisten Ekonomi dan Program:

1. Bagian bina ekonomi

2. Bagian bina program

Asisten Perekonomian dan Pembangunan:

1. Bagian administrasi perekonomian

2. Bagian administrasi pembangunan

3. Bagian administrasi kesejahteraan

rakyat

C Asisten Administrasi dan Keuangan:

1. Bagian umum dan protocol

2. Bagian keuangan

3. Bagian perlengkapan

Asisten Administrasi Umum:

1. Bagian tata usaha

2. Bagian umum

3. Bagian humas

II Sekretariat DPRD:

1. Bagian umum dan Keuangan

2. Bagian Perundang-undangan

Sekretariat DPRD:

1. Bagian Umum dan keuangan

2. Bagian Persidangan

3. Bagian Humas dan Protokol

III Dinas: Dinas:

1 Kesehatan (UPT: Puskesmas) Kesehatan (UPT: Kesehatan)

2 Pendidikan Pendidikan (UPT: Sekolah-sekolah dan

SKB)

3 Tata Kota (UPT: Rusunawa, Pemadam

Kebakaran)

Pekerjaan Umum (UPT: Rusunawa,

Pemadam Kebakaran)

4 Perekonomian dan Koperasi (UPT:

Pengelolaan Pasar)

Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

5 Tenaga Kerja, Kependudukan dan

Transmigrasi

Kependudukan, tenaga Kerja dan

Pencatatan Sipil

6 Perhubungan (UPT: Pengujian Kendaran

Bermotor)

Perhubungan

7 Penanaman Modal Kantor Penanaman Modal

8 Lingkungan Hidup (UPT: Kebersihan) Kebersihan dan Pertamanan

9 Pendapatan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

JML: 9 Dinas JML : 8 Dinas

IV Lemtek: Lemtek:

1 Badan Pengawasan Daerah Inspektorat Daerah

2 Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

3 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Badan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

KB dan KB

4 Badan Kesatuan Bangsa Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas

5 Rumah Sakit Cibabat Rumah Sakit Cibabat

6 Kantor Kepegawaian Daerah Badan Kepegawaian dan Diklat

7 Kantor Data, Informasi dan Komunikasi Kantor Arsip Perpustakaan Daerah

8 Satuan Polisi Pamong Praja Satuan Polisi Pamong Praja (Tipe: B)

Kantor Lingkungan Hidup

JML : 8 Lemtek JML : 8 Lemtek

REFERENSI

E. Kast Fremont and James E. Rosenweig. 1995. Organisasi dan Manajemen (Terjemahan:

A. Hasymi Ali). Jakarta: Bumi Aksara.

Hicks, Herbert G and G. Ray Gullet. 1996. Organisasi Teori dan Tingkah Laku.

(Terjemahan: G. Kartasapoetra dan A.G. Kartasapoetra). Jakarta: Bumi Aksara.

Robbins, Stephen P. 1994. Teori Organisasi, Struktur dan Desain (Diterjemahkan oleh Jusuf

Udaya). Jakarta: Arcan.

_____________. 2001. Perilaku Organisasi (Edisi Bahasa Indonesia) Jakarta: PT.

Prehallindo.

Spencer, Lyle M & Spencer Signe M. 1993. Competence at Work. Canada: John Wiley &

Sons Inc.

Walker, James W. 1992. Human Resources Strategic. Singapore: Mc. Graw-Hill Inc.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi

Perangkat Daerah.