'/*Paradigma Baru Dalam Pengelolaan prasarana umum Di lndone.*Y

(Robertus W. Triweko)

ldentifikasi Kerusakan Pavemenf Dan pemeliharaannya(FX. Wibowo Samosir, P. Eliza Purnamasari)

Perbandingan Nilai Koefisien KonsolidasiYang Dihasilkan Pasir Dan Serabut Kelapa

Sebagai Bahan Pengisi Drainase Vertikalnya(Taufan Candra Abadi)

Kuat Geser Kolom Beton Bertulang Tampang BulatDi Daerah Gempa

(Pranawa Widagdo)

Perilaku Kolom Pendek Akibat Temperatur TinggiDengan Ketebalan Selimut Beton Yang Berbeda

(Prasetya Adi)

Kajian Pengembangan permukimanWilayah Pesisir Propinsi Nusa Tenggara Barat

(Oki Setyandito)

Kuat Lentur Profil c runggal Dengan Perkuatan perat vertikal(Haryanto Yoso Wigroho)

ffiffiffi

Volume 5 Nomor 2, April 2005 tssN 1411.660X

ryffiffiffitffi /#WffHJurnal Teknik Sipil adalah wadah informasi bidang Teknik Sipil berupa hasil penelitian, studi kepustakaanmaupun tulisan ilmiah terkait. Terbit pertama kali tahun 2000 dengan frekuensi terbit dua kali setahun pada

bulan Oktober dan April. (ISSN l4l l-660X).Jur.netTeknik Sipil tptalrTpeS$B4De$Lberdasarkan :

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 49/DIKTI/K epl2003 tanggal 9 Desember 2003.'"

Ketua Penyunting :

Ir. Imam Basuki, M.T

Penyunting Pelaksana :

Ferianto Raharjo, S.T, M,TSumiyati Gunawan, S.T, M.T

Penyunting Ahli :

Ir. A. Koesmargono, MCM, Ph.DIr. Yoyong Arfiadi, M.Eng, Ph.D

Ir. Siti Fatimah RM, M.SIr. Poei Eliza Purnamasari, M.Eng

Ir. John Tri Hatmoko, M.Sc

Mitra Bestari Volume 5 :Prof. Ir. Nur Yuwono, Dip.HE. Ph.D (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)Ir. Wimpy Santosa, M.Sc, Ph.D (Universitas Katolik Parahyangan Bandung)

Dr. Ir. AM. Ade Lisantono, M.Eng (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)Dr. Ir. FX. Nurwadji Wibowo, M.Sc (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

lr. Lucia Asdra Rudwiarti., M.Phil., Ph.D (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng, Ph.D (Universitas Atma Jaya Yogyakarta)

Dr. [r. Didi. S. Agustawijaya, M.Eng (Universitas Mataram)Ir. Latif Budi Suparma, M.Sc, Ph.D (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta)

I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D ((Universitas Udayana Denpasar)

Tata Usaha :

MM. TriHestiAndriani

Alamat Penyunting dan Tata Usaha :

Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik - Universitas Atma Jaya YogyakartaJl. Babarsari No. 44 Yogyakarta 55281Telp.(0274) 487711psw. I l5l Fax.(0274) 487748

E-mail : iurnalsipil@mail.uaiy.ac.id

Jurnal Teknik Sipil diterbitkan oleh Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, UniversitasAtma Jaya Yogyakarta. Dekan : Ir. A. Koesmargono, MCM, Ph.D - Ketua Program StudiTeknik Sipil : Ir. Paulus Wiryawan Sarjono, M.T.

hre 5 Nomor 2, April 2005 tssN 1411.660X

+#,trffiffk'ffitprhDAFTAR ISI

Paradigma Baru Dalam Pengelolaan Prasarana Umum Dilndonesia(Robertus W. Triweko)

ldentifikasi Kerusakan Pavemenf Dan Pemeliharaannya(FX. Wibowo Samosir, P. Eliza Purnamasari)

Perbandingan Nilai Koefisien Konsolidasi Yang DihasilkanPasir Dan Serabut Kelapa Sebagai Bahan PengisiDrainase Vertikalnya(Taufan Candra Abadi)

Kuat Geser Kolom Beton Bertulang Tampang Bulat Di DaerahGempa(Pranawa Widagdo)

Perilaku Kolom Pendek Akibat Temperatur TinggiDengan Ketebalan Selimut Beton Yang Berbeda(Prasetya Adi)

Kajian Pengembangan Permukiman Wilayah Pesisir PropinsiNusa Tenggara Barat(Oki Setyandito)

fd Lentur Profil C Tunggal Dengan Perkuatan Pelat Vertikalttpnto Yoso Wigroho)

82-90

91 - 102

103-115

116 - 123

124 - 135

136 - 152

1s2 - 164

-t

KAJIAN PENGEMBANGAN PERMUKIMANWILAYAII PBSISIR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Oki Setyandito

ABSTRAKSI

Permukiman wilayah pesisir umumnya ditempati oleh masyarakat nelayan dengan mata

pencaharian bergantung pada sumber daya kelautan yang karena keterbatasan teknologi,

peralatan dan kemampuan SDM menyebabkan tingkat pendapatannya rendah. Hal ini pada

ukhirnyu menimbulkan ketidakpedulian terhadap lingkungan dan kondisi pemukiman yang

dihuni sehingga terkesan kumuh dan tidak layak huni, sehingga membutuhkan penanganan

penataan lingkungan permukiman untuk memperoleh arahan dalam menerapkan kebijakan.

Kebijakan yang perlu diambil dalam penanganan dan pengembangan permukiman pesisir

adalah menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai inti gerakannya, dengan menempatkan

komunitas permukiman sebagai pelaku utama pada setiap tahapan, langkah, dan proses

kegiatan, yang berarti komunitas pemukim adalah pemilik kegiatan. Pelaku pembangunan di

luar komunitas pemukim merupakan mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pendukung yang

berpartisipasi pada kegiatan komunitas pemukim. Program harus diarahkan kepada

peningkatan secara bertahap kapasitas sumberdaya manusia dan pranata sosial komunitas

pe*uiim, kualitas lingkungan permukiman, dan kapasitas ekonomi/usaha komunitas.

Kata kunci : pengembangan permukiman pesisir, pemberdayaan masyarakat, sarana prasarana

1. PENDAHI'LUAN

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah

satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan

manusia sejalan dengan pertumbuhan wilayah, memperluas kesempatan kerja serta

menggerakk;n roda peiekonomian dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan

rakfi Permukiman wilayah pesisir umumnya ditempati oleh masyarakat nelayan dengan

mata pencaharian bergantung pada sumber daya kelautan yang karena keterbatasan teknologi,

peradtan dan kemampuan SDM menyebabkan tingkat pendapatannya rendah, pada akhirnya

menimbulkan ketidakpedulian terhadap lingkungan dan kondisi pemukiman yang dihuni

sehingga terkesan kumuh dan tidak layak huni, sehingga membutuhkan penanganan penataan

lingkungan permukiman untuk memperoleh arahan dalam menerapkan kebijakan.- StuOi bertujuan untuk memperoleh suatu arahan/pedoman bagi penyusunan kebijakan

dalam pengembangan permukiman pesisir yang dapat dipakai sebagai acuan semua pelaku

pembangunan perumahan dan permukiman wilayah pesisir.

1,36 iiirtric'Slpru Volume 5 No. 2, April2005 : 136 - 152

-t

KAJIAN PENGEMBANGAN PERMUKIMANWILAYAII PBSISIR PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Oki Setyandito

ABSTRAKSI

Permukiman wilayah pesisir umumnya ditempati oleh masyarakat nelayan dengan mata

pencaharian bergantung pada sumber daya kelautan yang karena keterbatasan teknologi,

peralatan dan kemampuan SDM menyebabkan tingkat pendapatannya rendah. Hal ini pada

ukhirnyu menimbulkan ketidakpedulian terhadap lingkungan dan kondisi pemukiman yang

dihuni sehingga terkesan kumuh dan tidak layak huni, sehingga membutuhkan penanganan

penataan lingkungan permukiman untuk memperoleh arahan dalam menerapkan kebijakan.

Kebijakan yang perlu diambil dalam penanganan dan pengembangan permukiman pesisir

adalah menggunakan pemberdayaan masyarakat sebagai inti gerakannya, dengan menempatkan

komunitas permukiman sebagai pelaku utama pada setiap tahapan, langkah, dan proses

kegiatan, yang berarti komunitas pemukim adalah pemilik kegiatan. Pelaku pembangunan di

luar komunitas pemukim merupakan mitra kerja sekaligus sebagai pelaku pendukung yang

berpartisipasi pada kegiatan komunitas pemukim. Program harus diarahkan kepada

peningkatan secara bertahap kapasitas sumberdaya manusia dan pranata sosial komunitas

pe*uiim, kualitas lingkungan permukiman, dan kapasitas ekonomi/usaha komunitas.

Kata kunci : pengembangan permukiman pesisir, pemberdayaan masyarakat, sarana prasarana

1. PENDAHI'LUAN

Pembangunan perumahan dan permukiman merupakan upaya untuk memenuhi salah

satu kebutuhan dasar manusia, sekaligus untuk meningkatkan mutu lingkungan kehidupan

manusia sejalan dengan pertumbuhan wilayah, memperluas kesempatan kerja serta

menggerakk;n roda peiekonomian dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan

rakfi Permukiman wilayah pesisir umumnya ditempati oleh masyarakat nelayan dengan

mata pencaharian bergantung pada sumber daya kelautan yang karena keterbatasan teknologi,

peradtan dan kemampuan SDM menyebabkan tingkat pendapatannya rendah, pada akhirnya

menimbulkan ketidakpedulian terhadap lingkungan dan kondisi pemukiman yang dihuni

sehingga terkesan kumuh dan tidak layak huni, sehingga membutuhkan penanganan penataan

lingkungan permukiman untuk memperoleh arahan dalam menerapkan kebijakan.- StuOi bertujuan untuk memperoleh suatu arahan/pedoman bagi penyusunan kebijakan

dalam pengembangan permukiman pesisir yang dapat dipakai sebagai acuan semua pelaku

pembangunan perumahan dan permukiman wilayah pesisir.

1,36 iiirtric'Slpru Volume 5 No. 2, April2005 : 136 - 152

2. GAMBARAN UMUM PERMUKIMAN WILAYAH PESISIR PROPINSI I\IUSATENGGARA BARAT

2.1. Profil Desa-desa Pesisir Propinsi NTB

wilayah pesisir Pulau Lombok terdapat 62 desa/kelurahan pantai yang secaraadministratif termasuk ke dalam wilayah 16 kecamatan. Sedangkan di wilayuh pesisi, fula,Sumbawa terdapat l2l

.desa pantai yang secara administratif termasuk ke dahm wilayah 27

kecamatan. Desa-desa di wilayah pesisir Propinsi NTB dapat dilihat pada Cambar t.Sektor-sektorlnggulan dan strategis di wilayah pesisir Propinsi NTB seiain sub-sektor

perkebunan (kelapa dan tembakau) adalah sub-sektor pirikanan, riktor pa.iwisaia, dan sektorpenggalian'pertambangan. Ketersediaan fasilitas dan utilitas umum permukiman pesisirumumnya masih kurang untuk memenuhi kebutuhan penduduk.

Masalah utama yang sering dihadapi,-disamping keadaan permukimannya yang kumuh{alah masalah penyediaan air bersih. Keadaannyi a[an bertambah buruk kalau sumber airbersih langka. Disamping itu, tidak tersedianya pembuangan air limbah Aan peisampahanmembuat penduduk membuang limbah dan sampah langiung ke pantai sehingga tl4aaidegradasi lingkungan. Pola penghidupan masyaraliat nelayan ying susah dipisahfiir denganlingkungan air sehingga aktivitas di rumah atau di darat sangat kirang. feaaaan sarana danprasarana yang kurang memadai, YanE sangat berpengaruh ierhadap ierciptanya lingkungankumuh di permukiman pesisir hampir semuanya dapat ditunjukkan Oatam tabelterikut ini.

Tabel 1. Keadaan Umum Sarana dan Prasarana Permukiman pesisir

No Sarana/Prasarana Kondisi Keterangan

I MCK Tidak Memadai Sedikit yang menggunakan MCK,kebanyakan di ruang terbuka I pantai

2 Air Minum Kurang Memenuhi PDAM terbatas, memakai air hujan3 Air Limbah Tidak Ada Dilqqng ke pantai atau kolong rumah4 Persampahan Tidak Ada Dibuang ke pantai atau kolong rumah

2.2. P ermasalahan Lin gku n gan peru mahan dan perm u kiman

Kondisi perumahan pada umumnya tergolong kumuh. Dari segi bangunan fisik rumah,terutama di daerah kampung-kampung nelayan, umumnya adalah-rumuL punggung yangkondisinya kurang sehat dan temporer. Rumah nelayan sibagian besar tidaf peffianen dantidak tertata, dan tidak ada pemisahan antara fungsi iumah sebagai rumah tingial dan rumahperahu' Kondisi perletakan bangunan tidak teratur. Keadaan saruna dan prasariia lingkunganyang tersedia tidak memadai. Juga kebersihan lingkungan sangat kurang (kumuh). Kondisiperletakan bangunan tidak teratur. Bangunan hampir liOut berjarak rltu O.rgun lainnyasehingga kurang sirkulasi udara dan rawan terjadinya kebakaran dan umumnyi tiduk uduakses masuk untuk pemadam kebakaran.

Bangunan yang terletak di Garis sempadan Pantai tidak tertib hukum danpertumbuhannya tidak teratur sehingga terjadi degradasi lingkungan pantai. Kondisi bangunanperumahan yang beruna rumah panggung menggunakan-poniasi dan sambungan rangkabangunan utama yang belum memenuhi syarat kekakuan,-menyebabkan banguian mudahmengalami penurunan yang tidak sama. Rumah-rumah yang berderet tidak tn.rnlliki halaman.Pertumbuhan rumah ke arah pantai menyebabkan hilangnya public space karena pantaiKajian Pengembangan Permukiman wilayah pesisir propinsi Nusa Tenggara Barat B7(OkiSetyandito)

monjadi milik pribadi. Kondisi lingklngan perumahan t?kF diperburuk oleh.tidak ldanyasrrri,. pembuangan sampah dan airlimbah, Sampalr dan air limbah langsung dibuang keatau

di bawih kolong-rumatl.-Di dacrah pantai dengan tingkat pasang surut yang-sukup tinggi' air

laut biea mongginangi kawasan penrmahan ntmah kalau pasang sedang maksimum. Kondisi

loblh puah di dacrah pantai sokltar muara sungai,

uaw [&onm

samu0ftfta [mftoHftsta

Gambar 1. Desa-Desa di Wilayah Pesisir Propinsi Nusa Tenggara Barat

2.3. Permasalahan Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungan permukiman pesisir:

l) Kesadaran untuk menciptakan lingkungan permukiman yang baik, teratur, dan sehat

masih kurang2) Potensi konflik3) Pengetahuan dan keterampilan masih rendah

4) Permasalahan pengamanan dan pelestarian sumberdaya pesisir sangat kurang, baik

permasalahan fisik, hukum, sumberdaya manusiq institusi, dan implementasi

pengelolaan kawasan Pesisir.5) MaJyarakat kurang mengerti manajemen ekonomi perikanan dan jarang mau-

memanfaatkan faslotas pinjaman kredit untuk meningkatkan kegiatan perikanan.

6) Produktivitas rendah7) Kurangnya upaya penciptaan nilai tambah8) Akses yang terbatas terhadap informasi sumber pembiayaan dan peluang pasar

9) Kurangnya sarana dan prasarana perekonomian, terutama untuk skala kecil dan

menengah. Jumlah warung, toko, pasar dan lembaga keuangan yang diperlukan oleh

masyarakat kurang memadai. Kegiatan nelayan dapat dikatakan hanya melakukan

penangkapan ikan, kurang mengembangkan kegiatan lain untuk menambah

penghasilan.tOl Fasilitas perikanan yang kurang sehingga kegiatan perikanan yang lengkap karena

pencapaian yang kurang mendukungI l) kurang/tidak adanya dermaga yang dapat menampung aktivitas nelayan.

138 iEifrfi('Srr"rr- Volume 5 No. 2, April2005: 136 - 152

2.4. Potensi Pengembangan Lingkungan Permukiman Pesisir

Jumlah penduduk pesisir yang cukup besar dimana sebagian besar merupakanpenduduk usia produktif merupakan potensi tenaga kerja yang dapat mendukung berbagaikegiatan terutama kegiatan pelabuhan niaga, perdagangan, porikanan dan jasa. Selain itumasih kuatnya nilai gotong royong dan keinginan yang kuat untuk maju pada masyarakatpesisir dan tersedianya sumber daya Pesisir dan Laut merupakan aset yang sangat berhargabagi masyarakat pesisir yang dapat digunakan untuk peningkatan kesejahteraan hidup mereka.Potensi sektor ekonomi yang perlu dipertimbangkan selain sektor perikanan baik perikanantangkap ataupun perikanan budidaya adalah sektor pertanian dan perdagangan.

3. KONSEP RENCANA PENGEMBAI\GAN PERMUKIMAN PESISIR DI DESA

YANG DIPILIH SEBAGAI OBYEK PENANGANANT

3.1. Proses Pengembangan Permukiman Pesisir

Proses pengembangan lingkungan permukiman pesisir yang digunakan terbagimenjadi empat tahapan, yaitu :

l) Tahapan pertama adalah identifikasi terhadap potensi dan permasalahan kawasan, yangditinjau dari kondisi fisik lingkungan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

2) Tahapan kedua adalah identifikasi berbagai kebijakan yang terkait denganpengembangan kawasan lingkungan permukiman yang direncanakan, termasukidentifikasi secara regional dalam tingkat kabupaten atau kota pada umumnya, dankawasan tersebut pada khususnya.

3) Tahapan ketiga adalah analisis terhadap kebutuhan pengembangan, yang menyangkutfujuan dan sasaran pengembangan kawasan, peran dan fungsi kawasan, programkegiatan permukiman, kebutuhan sarana dan prasarana, pembiayaan dan kelembagaanpembangunan.

4) Tahapan keempat berupa penetapan berbagai program pengembangan kawasan yangharus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkansebelumnya. Termasuk disini adalah program kegiatan, alokasi anggaran dan instansiatau pihak penanggung jawab kegiatan tersebut.

Proses pengembangan permukiman pesisir dapat dilihat pada Gambar 2.

3.2. Konsep Rencana Pengembangan Permukiman Pesisir

Sampel penanganan mengambil 2 (dua) lokasi permukiman pesisir yaitu Desa TanjungLuar (Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur) dan Desa Labuhan Sumbawa(Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa). Peta Orientasi kedua desa ini dapat dilihatpada Gambar 1. Desa Tanjung Luar diambil untuk mewakili desa perdesaan, sedangkan DesaLabuhan Sumbawa mewakili desa perkotaan. Dengan mengambil 2 sampel penanganan inidiharapkan dapat menjadi acuan atau model penataan bagi desa-desa pesisir lainnya.

Kajian Pengembangan Permukiman Wilayah Pesisir Propinsi Nusb Tenggara Barat(OkiSetyandito)

t39

0ag<<!dv!(,

=&*

c(E;hP!itE.5eEE;Ef}$

zE( c E.o.i s s>z< : E 6.EfiE EES:S=- 6* c

=5- ll C 3 d E 6r,'rX aE#,2-ri H E L ! J Cz0 &f;fl8€r-l&

E

tZ 4

v= E

dZ dtsEa

ze2tr4-cde=zb)<ozri

da-daqddtsa- il acF.XF,E E&"ESEE? $#sE:t€EEoE*EES.SE€F"E&i 6 H e.i E'€ :Fa.a.\ZF&rZ€

Zd

t-a H Ets €_ t33 *i *E5e i-g€o<Z 'H = X 19is i;=i

Fvd

a

Fq

Bq

u!

H

o

rEagoo[l

v

E:.!oaqa

*b*b

>=trc? E 3..9 o > g

YSET€.gEE i a= E

= x

U}8EJE5

>d

=ao-;90 Eii =.E= IE5E3E<aVao

zvpHzrrlCrrdV

zJ<4Za4<d.&<o-aaz=<UAz-ov

O E F^doc s9v dt9) YaYz da< E

5E= " fl

aE ggrsEYJ

,rochc)0{

cll

cl

Fcl

q)

EO

0)u0

{)AGa0

cl

q)a0

o)

cll

)4tho)eh

L

(\Ifr

Volume 5 No. 2, April2005 : 136 - 152SrerlTEI(NII(140

3.2.1. Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Analisis kebutuhan ruang dan sarana prasarana permukiman direncanakan untukprogram jangka menengah (5 tahun), yaitu dari tahun 2004 s/d 2008. Kebutuhan rumah danruang untuk perumahan disajikan pada Tabel 2.

Tabel2. Kebutuhan Perumahan Desa, Proyeksi Tahun 2008

Desa

Kebutuhan Rumah dan Ruang untuk Perumahan

Besar Sedang Kecil Jumlah

Unit Luas(Ha) Unit Luas

(Ha) Unit Luas(Ha) Unit Luas

(Ha)

Tanjung Luar 276 13,80 829 20,73 t.657 24,96 2.762 59,39

Labuhan Sumbawa 209 10,45 628 15,70 1.256 18,84 2.093 44,99

Analisis kebutuhan fasilitas dan utilitas di Desa Tanjung Luar dan Desa LabuhanSumbawa dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel3. Kebutuhan Fasilitas Pelayanan Umum Permukiman, Proyeksi Tahun 2008

No Jeris F$ilit8sStand8r Dess Tsnjung IJrr Desa llb. Sumbawa

JiwaIrs! (m')

DrteKebu-tuhan

+l- D.tr Kebu-tuhrtr

+l-Tanah Bangunan

I lendidikan

TK l 000 r 200 252 I to -9 2 lo -8

2 iD I 600 2.700 1.514 7 8 I 4 6

3 tLTP 4 800 2.700 1.5 t4 I 3 I 2 I

4 rMU 4.800 2.700 o I 2 I

tr leri b8drtsn

I Mushola 2.500 300,1

5 2 8 4 4

1 Majrd 30.000 t.750 7 U 7 6 o 6

u Ke3ehatan

I B. Pagobatu 3.000 300 150 4 3 0 3 3

2 BKIA/RS Bersalin 10000 I 000 o 0 I I

Puskesmm 30.000 1.200 0 0 0 I

4 Doktq Praktek 5.000 o 3 -3 I 2 -l5 Apotik lo 000 350 o 0 I

Iv Perdagangan

I Wamg/Kios 250 100 50 87 50 37 8 42 -32

2 loko 2 500 1.200 3 5 t3 4 9

,uu Ling[ungan 30.000 I 3.500 0 I 0

v rnna PcmGritrtihrtr / Pelsytrrn Umum

I (utor Dcsa 30.000 500 0 I 0

a tos Polisi 30.000 200 0 0 0 0 0 0

3 'os Pembmtu 30.000 t00 0 0 0 0 0

4>dkir Umum +

vlCK30.000 L000 0 0 0 0 0

VI 5amna Kebudayaan dan Rekressi

I lB. Pstmum 30.000 300 0 0 o 0 o o

vu Samna Olah R!8r datr Daerah Terblka

I m4 2.500 1.250 o 5 -5 ) 4 -2

2 .ap. Olah Rag 30 000 9 000 0 o 0 0 0

3PdgkalarvPrkirUmm

30 000 1.000 0 0 o 0 0

Kajian Pengembangan Permukiman Wilayah Pesisir Propinsi Nusa Tenggara Barat(OkiSetyandito)

t4l

Tabel4. Kebutuhan Utilitas Umum Desa, Proyeksi tahun 2008

No Jenis Utilitas

Rasio /Asumsi

Perbandingan

SatuanKebutuhan Desa

Tanjung LuarPenduduk =12.425Jumlah KK = 2.485

Kebutuhan DesaLabuhan SumbawaPenduduk =10.465

Jumlah KK =2.095

TeleoonI Umum 1.000 SST l1 t32 Pribadi 100 ssr 105 t25Jumlah 138 116

II ListrikI Rumah Tancea I 450 VA 471.600 2.795.6252 Rumah Taneca II 900 VA 943.200 s.591.2503 Lain-Lain l5 o/o 212.22A 1.258.031Jumlah 9.644.906 1.627.020

ilI Air BersihI Rumah Tangga 120 Llorgl

hariL255,800 1.491.000

2 Lain-Lain l5 % 188.370 223.650Jumlah t.714.650 1.444.170

ry Produksi samoahI Rumah Tangga 6,2 Llorgl

hari64.883 77.03s

2 Lain-Lain l5 o/o 9.733 I 1.555Jumlah 88.590 74.616

3.2.2. Pengembangan Permukiman Desa Tanjung Luar (Kecamatan Keruak,Kabupaten Lombok Timur).

a. Kondisi Umum dan Batas AdministrasiDesa Tanjung Luar dengan luas wilayah222,985 ha dan secara administratif meliputi

l0 RT dan ll RW, dibatasi oleh sebelah Utara Desa Pijot, sebelah selatan Desa Jerowaru,sebelah barat Desa Selebung Katangga dan sebelah timur Selat Alas. Secara umum, DesaTanjung Luar adalah desa yang dipengaruhi oleh dua kehidupan, yaitu perairan dan daratan.Kehidupan perairan memberikan dampak pada pola dan bentuk mata pencaharian desa, yangmemanfaatkan perairan sebagai salah satu sumber nafkah penghidupan mereka, dengan caramencari ikan. Ekonomi Desa Tanjung Luar sebagian besar dihasilkan dari hasil laut(perikanan) dan perdagangan. Penduduk desa yang berprofesi di bidang perikanan mencapai85%o dari jumlah penduduk. Berdasarkan kondisi tersebut, maka perekonomian desa ini,terutama dari sektor perikanan, sangat tergantung kepada kondisi alam, karena hasil laut jugatergantung kepada kondisi yang ada di laut. Fasilitas kegiatan perikanan yang ada di DesaTanjung Luar adalah Pangkalan Pendaratan [kan dan Tempat Pelelangan lkan.

Kawasan permukiman yang perlu mendapat prioritas penanganan adalah tiga dusun,yaitu Dusun Kampung Tengah, Toroh Tengah, dan Toroh Tengah. Kondisi perumahantergolong kumuh (lihat gambar lampiran 1). Bangunan fisik rumah sebagian besar adalahberupa rumah panggung. Rumah nelayan sebagian besar tidak pennanen dan tidak tertata, dantidak ada pemisahan antara fungsi rumah sebagai rumah tinggal dan rumah perahu. Bangunanyang ada terletak di Garis Sempadan Pantai tidak tertib hukum dan pertumbuhannya tidakteratur. Kondisi lingkungan perumahan makin diperburuk oleh tidak adanya saranapembuangan sampah dan air limbah.. Di tiga dusun ini tingkat pasang surut cukup tinggi,sehingga air laut menggenangi kawasan permukiman.

142 ii**li<'Slprl votume s No. 2, Aprit 200s : 13d - 1s2

b. Rencana Program PembangunanKawasan prioritas dalam pengembangan Desa Tanjung Luar adalah sebagai berikut :

l. prioritis I : Kawasan perumahan dan permukiman, terutama kampung-kampung nelayan di

sepanjang pantaiz. Prioriias li : Kawasan PPI dan TPI sebagai upaya mendukung terciptanya pengembangan

kawasan sebagai pusat pendaratan perikanan.

3, Prioritas III: Kawasan tambatan perahu dan kapal-kapal nelayan di sepanjang pantai, yang

ditujukan untuk meningkatkan kapasitas sehingga dapat melayani berlabuhnya kapal-kapal

penangkap ikan.

program prioritas pembangunan kawasan permukiman adalah sebagai berikut :

l. Prioritas I:a) Pengembangan dan peningkatan jaringan pelayanan infrastruktur (terutama air bersih,

sanitasi dan drainase) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar;

b) Penataan permukiman nelaYan

c) Pengembangan kawasan TPI dan PPI.

2. Prioritas [I :

a) Pengembangan dan peningkatan sarana transportasi;

b) Pembangunan infrastruktur (terutama telepon, listrik);

3. Prioritas III :

a) Pembangunan fasilitas umum terutama fasilitas pendidikan (tingkat STK sampai

SMU) dan kesehatan (apotik, balai pengobatan) di pusat pelayanan dan upaya

penurunan angka sakitb) Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa

3.2.3. Pengembangan Permukiman Desa Labuhan Sumbawa (Kecamatan Labuhan

Badas, Kabupaten Sumbawa)

a. Kondisi Umum dan Batas AdministrasiDesa Labuhan Sumbawa dengan luas wilayah 6,30 ha dan secara administratif

meliputi 40 RT dan 11 RW, dibatasi oleh sebelah utara Laut Flores, sebelah selatan Desa

Kerato, sebelah barat Desa Karang Dima, dan sebelah timur Kelurahan Lempeh.

Meskipun Desa Labuhan Sumbawa adalah suatu desa yang dipengaruhi oleh dua

kehidupan, yaitu perairan dan daratan, namun kehidupan perairan kurang memberikan

dampa[ pada pola dan bentuk mata pencaharian desa yang memanfaatkan perairan sebagai

salah satu sumber nafkah penghidupan mereka dengan cara mencari ikan, karena sebagian

besar penduduk di dasa ini bermatapencaharian di bidang perdagangan dan jasa. Ekonomi

Desa iabuhan Sumbawa dihasilkan dari pertanian, perdagangan, dan hasil laut (perikanan).penduduk yang berprofesi sebagai nelayan memiliki tingkat pendapatan yang tidak stabil

setiap bulannya.Kawasan permukiman yang perlu mendapat prioritas penanganan adalah dua dusun

nelayan, yaitu Dusun Pasir dan Kalibaru. Kondisi perumahan tergolong kumuh (lihat gambar

lampiran 2). Bangunan hampir tidak berjarak satu dengan lainnya sehingga kurang sirkulasi

udara dan rawan terjadinya kebakaran. Bangunan yang ada terletak di Garis Sempadan Pantai

tidak tertib hukum. Kondisi lingkungan kurang sehat. Sarana pembuangan sampah dan air

limbah kurang memadai. Sampah dan air limbah langsung dibuang ke atau di bawah kolong

Kajian Pengembangan Permukiman Wilayah Pesisir Propinsi Nusa Tenggara Barat 143(OkiSetyandito)

rumah. Di dua dusun yang langsung berbatasan dengan laut ini tingkat pasang surut cukuptinggi, sehingga air laut menggenangi kawasan permukiman kalau pasang sedang maksimum.

b. Rencana Pengembangan Desa Labuhan SumbawaKawasan prioritas dalam pengembangan Desa Labuhan Sumbawa adalah sebagai berikut:

l. Prioritas I : Kawasan perumahan dan permukiman, terutama kampung-kampung nelayan disepanjang pantai

2. Prioritas II : Kawasan bertambatnya kapal-kapal nelayan di sepanjang pantai dan muarasungai, yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dermaga tersebut sehingga dapatmelayani berlabuhnya kapal-kapal penangkap ikan milik penduduk Desa LabuhanSumbawa dan untuk mendukung terciptanya pengembangan kawasan

Adapun program prioritas dalam pembangunan kawasan permukiman masing-masingadalah sebagai berikut ini:

l. Prioritas I:

a) Penataan permukiman nelayanb) Pengembangan dan peningkatan jaringan pelayanan infrastruktur (terutama air bersih,

sanitasi dan drainase) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar;o) Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa

2. Prioritas II :

a) Pengembangan dan peningkatan sarana transportasib) Pengembangan fasilitas perikanan bagi nelayanc) Pembangunan infrastruktur (terutama telepon, listrik,)

3. Prioritas III :

a) Pembangunan fasilitas umum terutamaSMU) dan kesehatan (Apotik, Rumahpenurunan angka sakit

b) Pengembangan kawasan dermaga perahu

fasilitas pendidikan (tingkat STK sampaiBersalin) di pusat pelayanan dan upaya

4. PERUMUS$I PROGRAM RENCANA PENGEMBANGATI PERMTIKIMANI

a. Penataan dan perbaikan perumahan

Rencana program fenataan dan perbaikan perumahan terdiri dari :

l) Identifikasi kondisi, masalah dan kebutuhan perumahan dan prioritas penanganan' masalah2) Sosialisasi berupa pengenalan program perbaikan perumahan dan penyuluhan

perumahan sehat

b. Penataan dan perbaikan sarana dasar pelayanan umumRencana program yang diusulkan terdiri dari

l) Sosialisasi berupa pengenalan program perbaikan perumahan dan penyuluhanpenyediaan parana pasar

2) Penataan, perbaikan dan pembangunan sarana jalan

144 iiifift'Sletr. votume E No. 2, Aprit2005 : 13G- 152

3) Penataan, perbaikan dan pembangunan jaringan drainase.

4) Penataan, perbaikan dan pembangunan jaringan air bersih

5) Penataan, perbaikan dan pembangunan MCK Individu dan MCK Umum6) Penataan, perbaikan dan pembangunan sistem pembuangan sampah, bangunan dan

penyediaan alat bantu/kendaraan sampah dan pembangunan TPS.

c. Penyediaan sarana sosial dan ekonomi

Rencana program yang diusulkan terdiri dari :

1) Sosialisasi berupa pengenalan program perbaikan perumahan dan penyuluhanpenyediaan sarana sosial dan ekonomiPenataan dan perbaikan sarana pendidikan, pembangunan parana pendidikan

Pengembangan daq perbaikan sarana perdagangan

Pembangunan fasilitas kesehatan dan sarana kesehatan

Penataan dan perbaikan sarana pangkalan angkutan perairan, berupa penyiapan

lahan dan pembangunan sarana pangkalan angkutan perairan

d. Penyediaan sarona penunjang kegiatan nelayan

Rencana program yang diusulkan terdiri dari :

l) Sosialisasi berupa penyuluhan penyediaan sarana penunjang kegiatan nelayan

2) Penataan dan perbaikan sarana tambatan perahu, berupa penyiapan lahan,

pembangunan sarana tambatan perahu

3) Pembangunan dan peningkatan Tempat Pelelangan Ikan/pasar ikan, tempat

penjemuran ikan, dan tempat penyimpanan (storage)

4) Penataan dan perbaikan sarana perbaikan (dok) perahu, berupa penyiapan lahan,

dan pembangunan sarana perbaikan (dok) perahu.

e. Peningkatan sumber daya manusia

Rencana program yang diusulkan terdiri dari :

l) Program Penyuluhan kesadaran bemegara dan bermasyarakat2) Pemberdayaan masyarakat agar tumbuh prakarsa untuk mempertahankan sarana dan

prasarana yang telah dibangun melalui pendekatan partisipatif3) Revitalisasi dan refungsionalisasi lembaga-lembaga masyarakat untuk mendorong

tumbuh berkembangnya kegiatan ekonomi dan lapangan kerja dengan cara

kemitraan dengan semua stakeholders pembangunan

4) Program peningkatan penggalian, pengolahan dan pemanfaatan sumber daya

setempat dengan memperhatikan kondisi dan budaya lokal5) Peningkatan dan perubahan perilaku, berupa penyuluhan pentingnya menejemen

keuangan, penyuluhan pentingnya perhatian terhadap lingkungan dan penyuluhan

keluarga sehat

6) Peningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Perikanan, berupa Pelatihan

Peningkatan Teknologi Penangkapan lkan, Pelatihan Pemanfaatan Budidaya

Perikanan, Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan dan Pelatihan Manajemen dan

Pemasaran Hasil Perikanan

Kajian Pengembangan Permukiman Wilayah Pesisir Propinsi Nusa Tenggara Barat(OkiSetyandito)

2)3)4)s)

145

f. Peningkatan peduli wisata

Rencana program yang diusulkan meliputi :

1) Peningkatan atraksi wisata budaya, berupa studi ragam budaya masyarakat,

pembinaan atraksi wisata budaya dan pengadaan sarana affaksi budaya

2) Atraksi alam (darat dan derairan), berupa pengadaan sarana

g. Usaha pelestarian daya dukung lingkungan

Rencana program yang diusulkan meliputi :

l) Lingkungan sosial, budaya, berupa studi dan analisa dampak kegiatan masyarakat dikawasan dan di sekitar permukiman terhadap sosial budaya dan usaha penanganan

terhadap dampak Yang timbul

h. Program Bina Usaha

Program-program dalam lingkup Bina Usaha meliputi :

1) Program pendampingan2) Program bimbingan dan pelatihan kewirausahaan

3) Program bimbingan dan pelatihan pengawetan ikan/trasil laut4) Program bimbingan dan pelatihan pembuatan dan pemasaran aneka makanan hasil

laut5) Program bimbingan dan pelatihan kerajinan dengan memanfaatkan potensi hasil laut

6) Program pemberian paket usaha

z) Program kemitraan, koperasi, bapak angkat dan lain'lain.

5. MEKAI\USME PELAKSAIYAAIY

Mekanisme pelaksanaan memberi arahan tentang bagaimana suatu rencana yang telah

dibuat dapat dilaksanakan. Mekanisme Pelaksanaan akan melalui tahapan-tahapan :

l. Tahap Penyiapan Masyarakata. Persiapan Sosialb. Penyelidikan KamPung Sendiric. Kesepakatan Permasalahan yang akan ditanggulangid. Kesepakatan tingkat perbaikan yang akan dicapai

e. Kesepakatan tentang hambatan-hambatan yang mungkin ditemui dalam mencapai

tingkat perbaikan yang telah disepakati tersebut di atas.

f. Kesepakatan pengembangan dan alokasi sumber daya untuk menciptakan dan

menumbuhkan potensi pembangunan.

g. Kesepakatan rencana pemecahan permasalahan,

2. Tahap Perencanaan

a. tahapan ini mengikuti mekanisme pelaksanaan dari bawah (bottom up plannrng

approach\, sebagaimana diatur dalam Pedoman Penyusunan Perencanaan dan

Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D) yakni melalui tahapan Rembug Desa,

Temu Karya Pembangunan Tingkat I, Konregbang Tingkat ll, Rakorbang Tingkatperencanaan sebagaimana tersebut merupakan mekanisme Penyusunan Program

Perumahan dan Permukiman Perdesaan.

t46 iEififi<'Slpru volume 5 No. 2, April2005 : 136 - 152

b. penyusunan rencana pembangunan permukiman desa pesisir dengan penentuan lokasi

didasarkan pendekatan desa pusat pertumbuhan yang mampu mendorong akfivitas

produksi ekonomi desa-desa di sekitamya dengan model Program Pengembangan

Wilayah Terpadu (PPWT) sebagaimana dimaksud TNMENDAGRI No. 14 tahun 1990.

c. pengembangan dan penataan perumahan permukiman,desa nelayan dengan pendekatan

Botlom up Planning dengan strategi community base development.

3. Tahap Pelaksanaana. Pra Pelaksanaan

l) Penyusunan Rencana Teknis dan Detail Enginering Design

2) Pelatihan Motivatorb. Pelaksanaan meliPuti

l) Pengadaan Bahan Bangunan

2) Bimbingan Teknis3) Pembangunan sarana dan prasarana fisik4) Produksi bahan bangunan lokal yang dapat dipasarkln

5) penyuluhan masyarakat di bidang teknis untuk pengelolaan dan pengembangan.

4. Tahap Pengembangana. pemanfaatan din pemeliharaan prasarana dan sarana fisik lingkungan perumahan dan

permukiman.b. Pengembangan hasil pembangunan

1) Meningkatkan jumlah rumah

2) Meningkatkan mutu lingkungan3) Meningkatkan penghasilan masyarakat

4) Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola managemen

pembangunan desa'

c. Pemberian Bantuanl) Advis perencanaan

2) Pelatihan3) Pengawasan fisik+j VtoJat usaha dengan sistem dana bergulir dan pengembangan kelompok masyarakat.

d. Penyebarluasan informasi pembangunan

e. Mengembangkan Gerakan Perumahan dan Permukiman Sehat

f. pengimbangan dan penguatan lembaga pemerintahan desa dan masyarakat agar mampu

mandiri

5. Tahap Pembinaanpelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di desa pesisir perlu

diikuti kegiatan pe.anturan agar setiap kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sesuai

dengan tahapan-iahapan yang telah direncanakan. Evaluasi atau penilaian dilaksanakan

untit menilai sejautrmana kiberhasilan pelaksanaan program atau kegiatan hasilnya untuk

menyempurnakan pelaksanaan program pada masa - masa yang akan datang.

6. Pengendalian dan Pembinaanpen-gendalian dilaksanakan dengan maksud agff dalam pembangunan perumahan

peniukiman di desa pesisir pelaksanaannya sesuai dengan tahaptahap yang direncanakan

guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara diagramatis, tahapan-tahapan di atas dapat disajikan dalam Gambar 3.

Kajian pengembangan Permukiman Wilayah Pesisir Propinsi Nusa Tenggara Barat 147(OkiSetyandito)

6,h0

d 69('El::

F Hha. bo r.=

6 .=H

.6 EHE_r '6.HE'EE-E-EcEi ao=E 'ldE c x -.ll.EEEEHE=idE=troH l E"55€EEHEEHooooo:O.o.O<AA E

oaaaa

zF

l*zEritr

6c6ta0

EEEXbo6

E6.v4-tD 6'.asr-E

6.tE EEsor..H€E6d4*d

:- { E'E 7titr€€.E- .sg S 'E

EiflESgEFEEAEE;iEEooooEag&S

6,!

b0(,o

o-o

bI)

,Y

doEO.G--QaocE o^^obHP Etr 6l.H.. bO'ri v 6t.. .d * .ocEBE60AO

a<<.v.C

2a .

trd.E:s 6Hs9.-€

E E EEfrfl3soV...

E(,.- booc?i:iJ5!

5

6.{CA^

.oE E.EE-EE Ef,ta=o=-d(6E Hrdd*; EEET! E E e*s:> ES'a xccc9.caqEid d H A (d tr';;.;io.c.rrad6.;

.E .S -E 5.9 €'6 ;x >\J L >i = o .d

3&oo&&i.traaaa

cEeid6 c

EatbDE dEcd>rcltr doO<*uz

ts6*P>\<kEE so.ii pHJz EdooEFA.EE s,

E>€F.aaJMH

E€otra6A

6l

.ll

L(l)FrE6lAD

clEq)a0tq)Fr

cl6l

GIl,

clt

oF{ot)Eclc)

FTaraL6lscllI

148 Volume 5 No. 2, April2005 : 136 - 152ii*rtri<'Sr:"rr-

6. KESIMPULAN

Kegiatan penataan dan penanganan permukiman wilayah pesisir menerapkan konsep

dasar yang meliputi aspek penyiapan masyarakat melalui pemberdayaan sosial

kemasyarakatan, pendayagunaan prasarana dan sarana lingkungan permukiman serta

pemberdayaan kegiatan usaha ekonomi lokal/masyarakat.Strategi yang dapat diambil adalah menitikberatkan pada transformasi kapasitas

manajemen dan teknis kepada komunitas melalui pembelajaran langsung (learning by doing\melalui proses fasilitasi berfungsinya manajemen komunitas. Penerapan strategi inimemungkinkan komunitas pemukim untuk mampu membuat rencana yang rasional, membuat

keputusan, melaksanakan rencana dan keputusan yang diambil, mengelola dan

mempertanggungj awabkan hasil-hasil kegiatannya, serta mampu mengembangkan produk

yang dihasilkan. Melalui penerapan strategi ini diharapkan terjadi peningkatan secara

bertahap kapasitas sumberdaya manusia dan pranata sosial komunitas pemukim, kualitas

lingkungan permukiman, dan kapasitas ekonomi/usaha komunitas

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1998, Pedoman Perencanaon dan Pengelolaan Zona Pesisir Terpadu, Departemen

Dalam Negeri RI, Jakarta

Anonim, 2000, Agenda Permukimon Untuk Pengembangan Kualitos Hidup Secara

Berkelanjutan, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup R[, Jakarta

Anonim, 2000, Petunjuk Pelaksanaan Penataan Ruang Kawasan Kota Tepi Air,DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah RI, Jakarta

Anonim, 2001, Nusa Tenggara Barat Dalam Angka, BPS Prop. NTB

Anonim, 2004, Kajian Pengembangan Pemukiman Pesisir, Departemen Permukiman dan

Prasarana Wilayah, Prop. NTB.

Budiharsono, S., 2001, Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan, Pradnya

Paramita, Jakarta

Maulana, Firkan, 2002, Menempatknn Organisasi Komunitas Sebagai Roh Pemberdayaan

Masyarakat Miskin, disampaikan dalam Seminar Nasional Pemberdayaan

Masyarakat Bagi Penanggulangan Kemiskinan : Sebuah Tantangan Dalam

Pembangunan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung, Bandung

Nur Yuwono, 2001, Pengelolaan Pantai Terpadu, disampaikan dalam Pelatihan AplikasiModel Hidraulik Dalam Rangka Reklamasi Kawasan Pantai 13-16 Agustus 2001,

Yogyakarta

RIWAYAT PBNULIS

Oki Setyandito, ST, M.Eng adalah staf pengajar Jurusan Teknik Sipil,Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat'

Kajian Pengembangan Permukiman Wilayah Pesisir Propinsi Nusa Tenggara Barat(OkiSetyandito)

Fakultas Teknik,

149

L

F

€

F]

o6,

cg

Mlrcl

F]bo

Fclahc)

.A6!

l-o?r2

!oqacl

fr

L02

clcr3

c€c)

11

c!Lq

cllF]

:E EEE$ t+.F€ E E E

; F F S 3'!..r8tr-YC)tsP,l s * fl iz + E

E-li E € H'E E E $.EI $EEAEE:f$E Fs5$tsEgl E"BA=,E F,5rEl -: c.i "d + ,r; \o

*i*fif<'Slell Volume 5 No. 2, April2005 :136- 152150

qr.!,-rjL-i, .:

, ,:q::. :

a::;.e::a:a.:.: :

o)idtdEEE.T H$*ESEEzfr:-EEEFE.B

?I qEE,EEflE€l EgIrsEq

HEtFsEEEVl Ncosftrt

Kajian Pengembangan Permukiman Wilayah Pesisir Propinsi Nusa Tenggara Barat(OkiSetyandito)

151