9
halaman 1 dari 9 KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI DATABASE PERMUKIMAN KUMUH Tahun Anggaran 2015

Kak Kegiatan Penyempurnaan Si Database Permukiman Kumuh

  • Upload
    bayu

  • View
    147

  • Download
    39

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kak

Citation preview

  • halaman 1 dari 9

    KERANGKA ACUAN KERJA

    KEGIATAN

    PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI DATABASE

    PERMUKIMAN KUMUH

    Tahun Anggaran 2015

  • halaman 2 dari 9

    KERANGKA ACUAN KERJA

    KEGIATAN PENYEMPURNAAN SISTEM INFORMASI DATABASE PERMUKIMAN KUMUH

    TAHUN ANGGARAN 2015

    A. PENDAHULUAN

    1. LATAR BELAKANG

    Perumahan dan permukiman selain merupakan salah satu kebutuhan dasar juga

    mempunyai fungsi strategis yaitu sebagai pusat pendidikan keluarga, pembinaan

    generasi muda, tempat persemaian budaya, pengejawantahan jatidiri serta

    barang modal (capital goods).

    Kawasan pusat kota pada umumnya merupakan pusat kegiatan ekonomi

    (perdagangan dan industri), pusat pemerintahan maupun pusat kegiatan budaya

    dan pariwisata. Dengan adanya peningkatan ekonomi saat ini mengakibatkan

    pusat-pusat kota tersebut menjadi sasaran investasi atau penanaman modal

    masyarakat baik dalam skala besar maupun kecil (sektor informal). Dengan

    didukung oleh kebijakan ekonomi diharapkan mampu mendorong pertumbuhan

    ekonomi daerah tersebut. Hal ini akan menyebabkan perkembangan kegiatan di

    pusat kota berjalan pesat.

    Pertumbuhan pusat kota ini akan menjadikan daya tarik bagi masyarakat untuk

    mencari uang di pusat kota tersebut. Baik untuk masyarakat pencari kerja

    maupun yang ingin membuka usaha. Masyarakat yang bekerja di pusat kota

    akan mencari tempat tinggal tidak jauh dari tempat dia bekerja, maka dipilihlah

    permukiman di pusat kota.

    Adapun kelebihan permukiman di pusat-pusat kota ini adalah ketersediaan

    sarana dan prasarana yang lengkap dan memadai disamping aksesibilitas yang

    mudah. Adanya daya tarik semacam inilah yang menyebabkan tumbuhnya

    perumahan dan permukiman di daerah perkotaan yang sangat pesat.

    Pertumbuhan perumahan dan permukiman tersebut tidak selamanya

    memberikan dampak positif terhadap perkembangan dan pembangunan daerah

    yang lebih baik. Pertumbuhan perumahan dan permukiman jika tidak disertai

    dengan kontrol atau monitoring pembangunan justru akan menimbulkan

    beberapa permasalahan di dalam perkembangan perumahan dan permukiman.

    Permasalahan perkembangan perumahan dan permukiman tersebut antara lain:

    a. Tumbuhnya kantong-kantong permukiman kumuh.

    b. Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) pada bangunan perumahan

    dan permukiman sering kali terabaikan.

    c. Penempatan alokasi perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan

    rencana tata ruang.

    d. Menurunnya nilai kualitas perumahan dan permukiman akibat dari daya

    dukung fasilitas dan kondisi lingkungan yang tidak memadai.

    Langkah awal penanganan permasalahan tersebut di atas adalah dengan

    melakukan pendataan dan inventarisasi perumahan dan permukiman tersebut.

    Saat ini, sebagian besar pihak/instansi masih menggunakan pola manual dalam

    menginventarisasi perumahan dan permukiman di wilayahnya. Di era kemajuan

    teknologi saat ini, pola semacam ini disinyalir memiliki kekurangan yang cukup

    mendasar terutama dalam hal keakuratan data, efektifitas pembaharuan data

    dan pengorganisasian data.

  • halaman 3 dari 9

    Salah satu teknologi yang mampu mengadopsi semua kepentingan tersebut

    adalah teknologi sistem informasi data base. Pengelolaan dan akses database

    perumahan dan permukiman secara terpadu antarlembaga dengan pendekatan

    sistem informasi merupakan solusi yang lebih ekonomis dan realisitis di tengah

    terbatasnya anggaran yang tersedia untuk mengelola database perumahan dan

    permukiman. Kemampuan sistem informasi yang dapat menganalisis,

    menyimpan dan menampilkan data spasial dan non-spasial untuk mendukung

    pengambilan keputusan dalam upaya memecahkan masalah perumahan dan

    permukiman merupakan nilai lebih yang memberikan kemudahan dan

    keakuratan data daripada hanya dengan pendekatan sistem manajemen

    database. Kemampuan analisis spasial dari sistem informasi yang bersifat

    geografis memberikan presepsi tentang permasalahan secara lebih baik

    sehingga mampu memberikan keputusan mana yang perlu diprioritaskan dengan

    anggaran pembangunan yang terbatas.

    Meninjau luasan materi dan adanya kompleksitas kajian, maka dalam

    pelaksanaan penyusunan Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh di

    Kabupaten Pekalongan ini perlu dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah

    administrasi kecamatan yang ada. Di mana pada tahun 2014 sudah dua

    kecamatan yang diinventarisir dalam Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi

    Database Permukiman Kumuh, yaitu Kecamatan Wonokerto dan Kecamatan

    Tirto. Pada tahun 2015 ini akan disempurnakan dengan ditambahkan Kecamatan

    Wiradesa, Kedungwuni, dan Wonopringgo melalui Kegiatan Penyempurnaan

    Sistem Informasi Database Permukiman Kumuh.

    2. MAKSUD DAN TUJUAN

    Maksud dari pekerjaan Penyempurnaan Sistem Informasi Database Permukiman

    Kumuh adalah:

    a. Untuk menyempurnakan pemetaan kawasan permukiman kumuh di

    Kabupaten Pekalongan;

    b. Untuk menyempurnakan inventarisasi keberadaan kawasan permukiman

    kumuh di Kabupaten Pekalongan;

    c. Untuk mengidentifikasi karakteristik fisik, sosial, ekonomi dan hukum

    (perijinan) kawasan dan bangunan permukiman kumuh di Kabupaten

    Pekalongan;

    Tujuan dari pekerjaan Penyempurnaan Sistem Informasi Data Base Permukiman

    Kumuh adalah:

    a. Tersusunnya peta digital kawasan permukiman kumuh di Kabupaten

    Pekalongan;

    b. Tersusunnya data inventarisasi kawasan dan bangunan permukiman kumuh

    di Kabupaten Pekalongan baik berupa peta, tabulasi dan deskripsi jelas

    yang menguraikan karakteristik kawasan;

    c. Teridentifikasinya karakteristik kawasan dan bangunan permukiman kumuh

    wilayah perkotaan Kabupaten Pekalongan; baik karakter fisik, sosial, ekonomi

    dan hukum (perijinan);

    d. Secara umum sasaran Penyusunan Sistem Informasi Data Base

    Permukiman Kumuh di Kabupaten Pekalongan ini adalah :

    1) Menyiapkan kebutuhan data yang sesuai terhadap lingkup materi

    pekerjaan;

    2) Menyiapkan perangkat survei yang lebih cepat dan akurat sehingga

    menjamin terciptanya hasil inventarisasi yang lebih baik, yaitu :

    a) Peta kawasan studi;

    b) Data sekunder yang berkaitan dengan materi dan lingkup pekerjaan;

    c) Form kuesioner yang mudah dipahami dan berbobot;

  • halaman 4 dari 9

    d) Peralatan pendukung survei, seperti halnya digital camera, GPS, alat

    ukur dan alat tulis.

    e. Melakukan kompilasi data baik yang bersifat primer maupun sekunder;

    f. Menyusun peta kawasan permukiman kumuh Kabupaten Pekalongan, yang

    terdiri dari beberapa peta tematik yang minimal sebagai berikut :

    1) Peta kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan

    2) Peta tingkat kekumuhan permukiman di Kabupaten Pekalongan

    3) Peta status kepemilikan lahan permukiman kumuh di Kabupaten

    Pekalongan

    4) Peta sosial ekonomi permukiman kumuh di Kabupaten Pekalongan.

    3. SASARAN

    Sasaran dari pekerjaan ini ialah:

    a. Tersedianya suatu sistem informasi permukiman kumuh untuk

    mempermudah pencarian data dalam perencanaan penanganan pemukiman

    kumuh

    b. Mempermudah dalam mengupdate data terkait dengan permukiman kumuh

    c. Perencanaan pembangunan khususnya untuk penanganan kawasan kumuh

    menjadi lebih akurat.

    4. RUANG LINGKUP

    a. Lingkup Kegiatan

    Lingkup kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Permukiman

    Kumuh Kabupaten Pekalongan terbagi atas 2 (dua) tahapan, yaitu tahap

    Laporan Pendahuluan dan tahap Laporan Akhir.

    1) Tahap Laporan Pendahuluan

    Tahap ini sebagai laporan awal. Adapun isinya berupa tanggapan kepada

    kerangka acuan kerja yang berisikan masukan dan penyempurnaan,

    metodologi pendekatan, ruang lingkup wilayah kegiatan dan kerangka

    berpikir, rencana kerja dan jadwal seluruh kegiatan. Pekerjaan ini

    dilaksanakan dalam waktu 4 minggu.

    2) Tahap Laporan Akhir

    Laporan ini memuat hasil Penyusunan Sistem Informasi Data Base

    Permukiman Kumuh Kabupaten Pekalongan. Laporan ini disusun dalam

    waktu 12 minggu.

    Lingkup materi pekerjaan yang perlu dilakukan adalah menyusun sistem

    informasi permukiman kumuh di Kabupaten Pekalongan guna

    dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk pelaksanaan program peningkatan

    kualitas lingkungan permukiman, monitoring pertumbuhan permukiman

    serta sebagai acuan dalam penanganan permukiman.

    Secara garis besar, lingkup materi pekerjaan memuat:

    1) Pemetaan digital

    2) Inventarisasi dan pengumpulan data

    3) Analisis data

    4) Pemograman database format GIS.

    b. Lokasi Kegiatan

    Lokasi kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Permukiman

    Kumuh Kabupaten Pekalongan ini adalah di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan

    Wiradesa, Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Wonopringgo.

  • halaman 5 dari 9

    5. KELUARAN

    Keluaran (output) yang diharapkan dari pekerjaan ini adalah berupa:

    a. Inventarisasi karakteristik kawasan dan bangunan permukiman kumuh di

    Kabupaten Pekalongan, baik karakter fisik, sosial, ekonomi dan hukum

    (perijinan) yang berupa peta, tabulasi dan deskripsi.

    b. Peta digital permukiman kumuh di Kabupaten Pekalongan hasil survei primer

    dan diwajibkan memiliki referensi kebumian yang akurat. Metode pelaksanaan

    survei disyaratkan menggunaan GPS, terutama dalam hal tracking dan

    marking.

    c. Penyusunan sistem informasi data base Permukiman Kumuh Kabupaten

    Pekalongan memuat beberapa kebutuhan informasi yang dibutuhkan, seperti

    halnya :

    No Data Induk Variabel

    1 Kawasan

    a. Infrastruktur a) Jaringan Jalan Lebar Bahan perkerasan Kondisi Sumber pembiayaan Foto

    b) Jaringan Sanitasi Sistem Kondisi Sumber pembiayaan Foto

    c) Ruang Terbuka Luas Jumlah Fungsi Kondisi Sumber pembiayaan Foto

    d) Fasilitas Umum Jenis Jumlah Kondisi Intensitas kegunaan Sumber pembiayaan Foto

    e) Air Bersih Sumber Jumlah Kondisi Penggunaan rata-rata Sumber pembiayaan Foto

    f) Jaringan Persampahan Sistem Jumlah TPS Kondisi Cara pembuangan Sumber pembiayaan Foto

    g) Jaringan Drainase Sistem Kondisi Sumber pembiayaan Foto

    h) Kepadatan Bangunan

    b. Sosial

    Kemasyarakatan a) Keamanan Sistem Sumber pembiayaan

  • halaman 6 dari 9

    No Data Induk Variabel

    Jumlah fasilitas keamanan Foto

    b) Kerja bakti Intensitas

    c) Kegiatan RT/RW Intensitas

    d) Lembaga Sosial Nama Kegiatan Intensitas

    e) Kepadatan Penduduk

    2 Bangunan/hunian a) Kode b) Nama penghuni c) Jumlah jiwa d) Jumlah KK e) Mata pencaharian f) Asal daerah g) Status lahan h) Luasan (dalam nilai ambang) i) Jumlah dan jenis/kegunaan ruang j) Kualitas bahan Pondasi Struktur kolom/balok Rangka atap Lantai Dinding Atap Pintu

    k) Kualitas konstruksi Pondasi Struktur kolom/balok Lantai Dinding Atap

    l) Status lahan m) Legalitas kepemilikan n) Keberadaan sarana MCK o) Foto

    .

    6. PENDEKATAN METODOLOGI

    Metode pendekatan analisis yang dipakai dalam studi ini adalah menggunakan

    pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif yaitu pendekatan

    pengolahan data-data karakteristik yang tidak memerlukan analisis matematik,

    sedangkan metode kuantitatif merupakan pendekatan pengolahan data-data

    dengan menggunakan analisis perhitungan atau matematik.

    Pendekatan kualitatif pada penelitian ini antara lain:

    a. Pendekatan Deskriptif, yaitu metode analisis dengan cara melihat keadaan

    objek penelitian melalui uraian, pengertian atau penjelasan terhadap analisis

    yang bersifat terukur maupun tidak terukur. Dalam studi ini, pendekatan

    secara deskriptif dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik kawasan dan

    masyarakat penghuni.

    b. Pendekatan Normatif, yaitu metode analisis terhadap keadaan obyek yang

    seharusnya mengikuti suatu aturan atau pedoman ideal tertentu. Adapun

    aturan baku tersebut merupakan standar yang ditetapkan oleh pemerintah

    sebagai landasan hukum, dalam hal ini berupa peraturan-peraturan atau

    standar baku terhadap standar permukiman layak huni serta kebijakan lainnya

    yang terkait.

  • halaman 7 dari 9

    c. Pendekatan Spatial, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan metode

    interaksi keruangan yang diukur dari aksesibilitas dan kesesuaian lokasi

    permukiman secara spasial.

    d. Pendekatan kuantitatif pada penelitian ini adalah sebagai alat dalam proses

    mengakulasikan data-data ke dalam analisis yang berupa ukuran suatu objek

    kajian, seperti halnya ukuran luas, tinggi dan panjang.

    Ditinjau dari sudut pandang materi penelitian, maka beberapa pendekatan

    materi yang perlu digunakan sebagai pertimbangan untuk mencapai hasil

    sesuai dengan tujuan yang diharapkan adalah:

    1) Kebijakan dan perundangan yang terkait, diantaranya peraturan daerah

    serta produk perencanaan terhadap wilayah pekerjaan.

    2) Keadaaan kualitas kawasan dan bangunan perumahan dan permukiman.

    3) Kondisi sosial ekonomi masyarakat penghuni

    4) Komponen fisik prasarana perumahan dan permukiman, yaitu dengan

    mengidentifikasi:

    a). Jalan lingkungan

    Hal yang perlu dikaji terhadap kondisi jalan lingkungan ini adalah

    menyangkut jenis perkerasan, pola dan dimensi. Hal ini berpengaruh

    terhadap kondisi lingkungan yang terbentuk. Data yang diperlukan yaitu

    lebar jalan lingkungan dan kondisi fisik jalan. Metode analisis yang

    digunakan adalah deskriptif.

    b). Persampahan

    Mengidentifikasi persampahan dengan melihat sarana dan prasarana

    yang mendukung pembuangan sampah. Data dapat diperoleh dengan

    observasi lapangan dan mendata kondisinya. Analisis yang akan

    dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif.

    c). Sanitasi

    Karateristik yang dikaji dalam mengidentifikasi sanitasi ini adalah

    mengenai kondisinya. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif

    kualitatif.

    d). Fungsi dan kegiatan

    Mengidentifikasi fungsi dari bangunan hunian dengan melihat kegiatan

    yang terjadi untuk mengetahui perubahan yang terjadi terhadap fungsi

    dan untuk mengukur penyimpangan yang terjadi. Pengumpulan data

    dengan cara observasi lapangan. Data yang dibutuhkan adalah jenis

    pekerjaan dan perubahan fungsi bangunan. Selain itu perlu dikaji juga

    mengenai aktivitas kawasan, baik secara internal maupun eksternal.

    Aspek internal diamati melalui identifikasi terhadap aktifitas yang terjadi

    sehari-hari di kawasan permukiman nelayan, sedangkan aktivitas

    eksternal diamati terhadap kegiatan atau aktifitas yang terjadi di

    lingkungan sekitar kawasan permukiman nelayan tersebut. Data dapat

    diperoleh dengan observasi lapangan. Analisis yang digunakan adalah

    analisis deskriptif.

    e). Bentuk fisik bangunan hunian

    Melihat kondisi fisik dan visual dari bangunan hunian yang ada di

    kawasan penelitian, baik dari jenis bangunannya maupun bentuk dan

    bahan bangunan yang digunakan. Data yang digunakan adalah jenis

    bangunan (permanen, semi permanen atau temporer), kondisi

    bangunan, bahan bangunan yang digunakan serta luasan bangunan.

    Data dapat diperoleh dengan observasi lapangan. Sedangkan teknik

    analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif normatif.

    5) Peta dasar kawasan permukiman kumuh.

  • halaman 8 dari 9

    7. TENAGA AHLI

    Tenaga yang diperlukan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan

    pekerjaan ini adalah :

    a. Tenaga Ahli

    1) Team Leader (Tenaga Ahli Perencana Kawasan)

    Ketua tim disyaratkan minimal seorang Sarjana Teknik Perencanaan

    Wilayah dan Kota (Planologi) Strata Satu (S1), berpengalaman dalam

    pelaksanaan pekerjaan di bidangnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

    Sebagai ketua tim, tugas utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir

    seluruh kegiatan anggota-anggota tim kerja dalam pelaksanaan pekerjaan

    sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai.

    2) Tenaga Ahli Infrastruktur

    Tenaga ahli yang disyaratkan minimal adalah Sarjana Teknik Sipil / Teknik

    Arsitektur Strata Satu (S1), berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan

    di bidangnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

    Sebagai ahli infrastruktur, maka tenaga ahli ini memiliki tugas untuk

    menelaah/mengkaji lebih dalam mengenai karakteristik infrastruktur

    lingkungan kawasan.

    3) Tenaga Ahli Sistem Informasi Geografis

    Tenaga ahli yang disyaratkan minimal adalah Sarjana Teknik

    Planologi/Geografi/Geodesi/Informatika Strata Satu (S1), berpengalaman

    dalam pelaksanaan pekerjaan di bidangnya sekurang-kurangnya 5 (lima)

    tahun.

    Sebagai ahli sistem informasi geografis, maka tenaga ahli ini memiliki tugas

    untuk memetakan kawasan serta menelaah/mengkaji dan membangunan

    sistem informasi data base perumahan dan permukiman.

    4) Tenaga Ahli Lingkungan

    Tenaga ahli yang disyaratkan minimal adalah Sarjana Teknik Lingkungan

    Strata Satu (S1), berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan di

    bidangnya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

    Sebagai ahli lingkungan, maka tenaga ahli ini memiliki tugas untuk

    menelaah/mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan lingkungan

    terutama di permukiman kumuh..

    5) Tenaga Ahli Sosial Ekonomi

    Tenaga ahli yang disyaratkan minimal adalah Sarjana Ekonomi Strata Satu

    (S1), berpengalaman dalam pelaksanaan pekerjaan dibidangnya sekurang-

    kurangnya 5 (lima) tahun.

    Sebagai ahli sosial ekonomi, maka tenaga ahli ini memiliki tugas untuk

    mentelaah/mengkaji lebih dalam mengenai karakteristik sosial dan ekonomi

    penghuni kawasan.

    b. Tenaga Pendukung

    1) Drafter GIS, adalah seorang yang berpengalaman dalam bidang

    pengoperasian maupun pengolahan data GIS.

    2) Tenaga Administrasi, adalah seorang yang berpengalaman dalam bidang

    administrasi teknis maupun perkantoran.

    3) Surveyor, adalah seorang yang telah berpengalaman dalam bidang

    pencarian data lapangan yang akan digunakan sebagai perencanaan

    teknis.

  • halaman 9 dari 9

    8. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

    Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Permukiman Kumuh Kabupaten Pekalongan dilakukan selama 120 hari.

    No Kegiatan MInggu

    Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

    1 Administrasi

    2 Laporan

    Pendahuluan

    3 Laporan

    Akhir

    9. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

    Pengguna jasa dalam kegiatan ini adalah Bappeda Kabupaten Pekalongan yang

    beralamat di Jl. Krakatau No. 9 Kajen, Kabupaten Pekalongan yang bertindak

    untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

    10. SUMBER PENDANAAN

    Sumber pendanaan dari kegiatan ini diperoleh dari Anggaran Pendapatan

    Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun Anggaran 2015 dengan alokasi

    pagu anggaran sebesar Rp 114.600.000,00 (seratus empat belas juta enam ratus

    ribu rupiah) termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPH (Pajak

    Penghasilan).

    11. PELAPORAN

    Materi Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Permukiman Kumuh

    Kabupaten Pekalongan yang harus diserahkan meliputi:

    a. Laporan Pembahasan

    1. Draft Laporan Pendahuluan 10 Eks

    2. Draft Laporan Akhir 10 Eks

    b. Laporan Final

    1. Laporan Pendahuluan 10 Eksp

    2. Laporan Akhir 10 Eksp

    3. CD Laporan dan Program: 5 Buah

    4. Buku Manual Operasi Aplikasi 5 Eksp

    Kajen, 13 Februari 2015

    PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

    Panitia Pengadaan Jasa

    Konsultansi

    Ketua

    TTD

    YUDHI HIMAWAN, ST., M.Sc., MT.

    NIP. 19790511 200502 1 003

    TITIK WIDYASTUTI, S.Sos, M.Si

    NIP. 19741028 199303 2 002