PERCEPATAN PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH

DIREKTUR PERKOTAAN, PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN – BAPPENAS

JAKARTA, 5 SEPTEMBER 2017

1

“PERUBAHAN” YANG DITUJU

2

Permukiman

Trend Saat Ini

Hunian layak, dilengkapi layanan dasar danteratur

Kondisi Yang Diinginkan

Padat, tidak terencana dan dilengkapi denganlayanan dasar

TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL

Target RPJPN 2005-2025

Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana

pendukung bagi seluruh masyarakatyang didukung oleh system pembiayaan

perumahan jangka panjang danberkelanjutan, efesien, akuntable

sehingga terwujud kota tanpapermukiman kumuh

Target RPJMN 2015-2019

1. Hunian layak (pembangunan baru danpeningkatan kualitas)

2. Pengentasan permukiman kumuhperkotaan

3. Keamanan dan keselataman bangunangedung

5. Pelayanan sanitasi 100%

4. Pelayanan air minum 100%

3

ARAH KEBIJAKAN RPJMN 2015-2019

Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau yang didukung PSU serta diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup

penduduk 40% terbawah

4

Kunci dalam mewujudkan Kota Tanpa Permukiman Kumuh:Hunian layak dan terjangkau

STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN(RPJMN 2015-2019)

Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah serta peningkatan tata kelola dan

keterpaduan dalam penyediaan perumahan

Penyempurnaan Sistem Pembiayan Perumahan dan Pola

Subsidi

Peningkatan peran BUMN yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk

MBR termasuk land banking untuk perumahan

Peningkatan efektifitas dan efisiensi

manajemen lahan dan hunian di perkotaan

Pengembangan sistem karir perumahan (housing career

system) sebagai dasar penyelesaian angka kekurangan rumah

Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (incremental housing)

Penyediaan infrastruktur dasar

termasuk layanan air minum dan sanitasi layak terintegrasi dengan

penyediaan perumahan.

Revitalisasi dan pengembangan

industrialisasi perumahan

5

STRATEGI PENGENTASAN PERMUKIMAN KUMUH

6

STOP THE BLEEDINGPenanganan

permukiman kumuh di 38.341 Ha

PENCEGAHAN Mencegah tumbuhnya

permukiman kumuhyang baru

1. Perencanaan danpengendalian tataruang

2. Perizinan3. Penyediaan hunian dan

infrastruktur dasaruntuk MBR

4. Fasilitasi pembiayaanperumahan untuk MBR

1. Peningkatan kualitasrumah

2. Penyediaan infrastrukturdasar

3. Tata Bangunan dan Lingkungan

4. Pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat

Belum ada upaya sistemik untuk

pengawasan,

pengendalian, dan

pemberdayaan agar

kumuh tidak terbentuk

Persoalan

permukiman kumuh

belum menjadi isu bersama, serta

pelaksanaan

program belum

terintegrasi (parsial)

Skema program

pusat di daerah

belum sepenuhnya

melibatkan seluruhstakeholder sebagai

pemain aktif

KETIDAKBERDAYAAN PROGRAM PENANGANAN KUMUH SAAT INI

Masih diperlukan

penguatan

kelembagaan dan komitmen pemerintah

(pusat dan daerah)

dalam penanganan

permukiman kumuh.

Pemanfaatan sumber

daya belum optimal. Pengetahuan dan

akses terhadap sumber pendanaan lain belum terbuka

Isu pertanahan,

terutama penanganan

kawasan permukiman

kumuh ilegal (squatter)

berada dalam status quo

Dibutuhkan kerangka kerja kebijakan dan kelembagaan sebagai prasyarat atau

enabling environment yang menyeluruh, mulai dari sisi peningkatan kesadaran,

pengembangan kelembagaan (koordinatif), perencanaan strategis,

implementasi, hingga monitoring dan evaluasi penanganan kumuh.

Mengapa Kolaborasi? Pengentasan Permukiman Kumuh

Kualitas Bangunan Hunian

Aksesibilitas Lingkungan

Drainase Lingkungan

Pelayanan Air Minum/Baku

Pengelolaan Air Limbah

Pengelolaan Persampahan

Penanggulangan Kebakaran

4 dari 7 indikator

terkait dengan air

minum dan sanitasi

Menjamin secure tenure

masyarakat (hak

pemanfaatan/milik)

Meningkatkan akses MBR

terhadap pembiayaan mikro

terhadap rumah sewa/milik

Kota Tanpa Kumuh hanya dapat terwujud jika ada sistem yang dapat memastikan seluruh komponen

pengentasan (lahan, pembiayaan, infrastruktur dasar, dan penghidupan berkelanjutan) dapat tersedia/terwujud.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pemberdayaan ekonomi dan perubahan perilaku

TIDAK DAPAT BERJALAN SENDIRI, BUTUH KOLABORASI BERBAGAI SEKTOR

Terkait dengan

perumahan layak

PROGRAM PUSAT BERJALAN DALAM MENCAPAI TARGET PENGENTASAN

PERMUKIMAN KUMUH

LAND FINANCING SUPPLYSPATIAL

PLAN

On Going

Belum/Akan Dilaksanakan Belum/Akan Dilaksanakan

On Going On Going

Belum/Akan Dilaksanakan

On Going

Belum/Akan Dilaksanakan

• Sertifikasi lahan

• Konsolidasi lahanpermukiman kumuh

• Kebijakan penangananpermukiman kumuh illegal

• Pemberdayaan lahanterlantar/milik pemdauntuk perumahan

• Kredit mikro untukMBR pekerja informal

• KPR Rumah Swadaya• Bantuan Pembiayaan

Perumahan BerbasisTabungan/BP2BT

• Rusunawa• BSPS • Penyediaan infrastruktur dasar

(jalan, air minum, air limbah, persampahan, drainase)

• DAK bidang perumahan danpermukiman, bidang air minum dan bidang sanitasi

• Rusunawa untuk berbagaitipologi rumah tangga

• Public housing dengan berbagaitipe kepenghunian (sewa/milik)

• Pemanfaatan teknologi danbahan bangunan murah

• Penyusunan RTRW, RDTR, RTBL dan dokumen-dokumen perencanaansectoral

• IMB dan SLF (Sertifikatlaik fungsi)

• Pemanfaatan ruangkhusus hunian MBR di perkotaan

DAK 2018 TERKAIT PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

10

DAK BIDANG AIR MINUM(Reguler, Afirmasi, dan Penugasan)

1. Pemanfaatan idle capacity SPAM terbangun dari sistem IKK / PDAM / Komunal2. Pembangunan baru bagi daerah yang belum memliki layanan air minum (SPAM JP dan SPAM BJP)3. Peningkatan SPAM BJP tidak terlindungi menjadi SPAM BJP terlindungi, serta SPAM BJP terlindungi

menjadi SPAM J4. Penambahan kapasitas dan/atau volume dari sarana dan prasarana SPAM terbangun

DAK BIDANG SANITASI

Reguler1. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala permukiman tanpa MCK

2. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman dengan MCK

3. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK)

Penugasan1. Pembangunan baru SPALD Terpusat Skala Permukiman yang terdiri dari Instalasi Pengolahan Air Limbah

Domestik (IPALD) Skala Permukiman, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KKdi kawasan permukiman kumuh.

2. Pembangunan baru SPALD Terpusat skala permukiman yang terdiri dari IPALD permukiman skalakomunal, jaringan pengumpul dan SR dengan jumlah layanan minimal 50 KK serta prasarana Mandi CuciKakus (MCK) di kawasan permukiman kumuh.

3. Pembangunan tangki septik skala komunal (5-10 KK) di kawasan permukiman kumuh.

DAK BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN(Reguler)

1. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas untuk rumah tidak layak huni2. Pembangunan baru dan peningkatan kualitas untuk rumah yang terkena dampak pembangunan

infrastruktur public

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS / TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

TERKAIT PERMUKIMAN KUMUH

Tujuan 6.1 Akses air minum

Tujuan 11.1

Akses bagi semua terhadap perumahan yang layak,aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh,serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan 2030

Tingkat Nasional• Peta Jalan TPB 2017-2030• RAN TPB 2017-2019

Tingkat Propinsi• RAD TPB 2017-2019

AMANAT PERPRES 59 TAHUN 2017

Tujuan 6.1

Tujuan 6.1

Akses sanitasi

Meningkatkan kualitas air

Target lainnya yang terkait

DELIVERY KEGIATAN/PROGRAM

12

Kawasan 1 Kawasan 2

Keg A K/L1

Keg B K/L 2

Keg C K/L 1

Keg A K/L 2

Kawasan 3

Pemerintah Daerah ?

KECENDERUNGAN SAAT INI

Kawasan 1 Kawasan 2

KOLABORASI PROGRAM/KEGIATAN

Keg A K/L1

Keg B K/L 2

Keg C K/L 1

Keg A K/L 2

Pemerintah kab/kota(Kelompok Kerja Kab/Kota)

Prasyarat:1. Dokumen perencanaan yang diacu bersama2. Forum koordinasi yang melibatkan seluruh pihak3. Kemitraan dengan pihak non-pemerintah

Menjadikan pemerintah daerah sebagai

nakhoda dalam pengentasan permukiman kumuh

Membangun platform (Grand Design) bersama

untuk kolaborasi multi-sektor dan multi-stakeholders

Re-modelling program-program eksisting atau

penambahan program baru agar langsung menjawab

persoalan yang ada di lapangan

Meningkatkan komitmen dan Kolaborasipemerintah, baik pusat hingga daerah DALAM

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Membangun kerangka kerja monitoring dan

evaluasi yang komprehensif

Penggalian potensi-potensi sumber daya

pendanaan di luar dana pemerintah

Melakukan pendampingan dan peningkatan

kapasitas secara berkelanjutan

Prinsip Mewujudkan Kota Tanpa Kumuh

PRASYARAT MENUJU KOTA TANPA KUMUH

3. MANAGEMEN

PENGETAHUAN

• Memperkuat wadah

kolaborasi

• Harmonisasi kebijakan

terkait

• Debottlenecking regulasi

dan kelembagaan

• Penguatan kapasitas pelaku

pembangunan

• Penguatan kerjasama

antarpemerintah, dan antar

pemerintah-pemda

• Kerjasama program

penanganan berbasis

kolaborasi antar

stakeholders.

• Peningkatan kesadaran

• Manajemen dan berbagi

pengetahuan

1. MEMBANGUN LINGKUNGAN

KONDUSIF2. MEMBANGUN KEMITRAAN

PROGRAM

MEMBANGUN KAPASITAS – KOTA TANPA KUMUH

15Prinsip Peningkatan Kapastias : Directive, Supportive, dan Partnership

Knowlegde dan Awarness Perencanaan Implementasi

1. Penyebaran knowledge, skills, attitude tentang Perumahan dan Permukiman

2. Peningkatan awarness tentang Kumuh

3. Peningkatan urgensi Pokja PKP untuk “forum koordinasi” dan melahirkan champion

1. Kapasitas SDM dan kelembagaan yang memadai

2. Perencanaan Strategis yang Tepat

3. Mobilisasi Sumber Daya

Efektifitas Program/Implementasi kegiatan

TRAININGPelatihan Dasar tentangperumahan dan permukiman

• Perencanaan strategis• Sinkronisasi RPJMN – RPJMD• Penguatan kelompok kerja

TERIMA KASIHDirektorat Perkotaan, Perumahan, dan PermukimanGedung Baru Lantai 3, Kementerian PPN/Bappenas

Jalan Taman Suropati No.2, Jakarta Pusat 10310

16