KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor

NAMA PEKERJAAN : Belanja Jasa Konsultan Pelaksana Penyusunan FS Potensi

Investasi

TAHUN ANGGARAN : 2014

1. LATAR BELAKANG

Dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

2009 Tentang Kawasan Industri, yang menguraikan tentang kebijakan norma, standar,

prosedur dan manual pemanfaatan ruang dalam pengembangan kawasan industri.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bogor juga memiliki

peluang pengembangan kawasan industri (Industri Zone) yang mencakup 4.603,5

hektar di 11 kecamatan.

Diantaranya Kecamatan Cibinong 105,7 ha, Kecamatan Gunungputri 1075,92 ha,

Kecamatan Gunungsindur 691,93 ha, Kecamatan Jasinga 99,63 ha, Kecamatan

Jonggol 203,83 ha, Kecamatan Klapanunggal 420,75 ha, Kecamatan Leuwiliang

18,89 ha, Parung Panjang 492,09 ha, Kecamatan Babakan Madang 135,83 ha,

Cileungsi 689,01 ha, dan Citeureup 669,92 ha.

Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif dan

mengembangkan potensi penanaman modal. Termasuk peningkatan kualitas sistem

informasi, promosi dan kerjasamanya, serta peningkatan kualitas dan profesionalisme

pelayanan perijinan sesuai mekanisme yang berlaku.

Perkembangan sektor industri dan perdagangan di Kota Bogor bisa dibilang sangat

pesat. Disamping itu, perkembangan industri di Kota Bogor kini telah berhasil

menembus pasar ekspor dengan beberapa produk unggulannya. Misalnya saja seperti

produk boneka yang mulai diekspor ke German dan Brazil, ban kendaraan bermotor

yang diekspor ke Malaysia, Mexico, Australia, Brazil, Singapore, India, Taiwan, dan

sebagainya. Industri tekstil yang mulai merambah ke Negara New Zealand USA,

Brunai Darussalam, Malaysia, Belanda, Korea, Italia, Canada, serta beberapa produk

furniture yang dikirimkan ke Tasmania, Libya, Philipina, Oman, Kenya, Malaysia,

dan lain sebagainya.

Sektor industri dan perdagangan merupakan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten

Bogor dan menjadi penggerak kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini telah mampu

mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi serta menjadi penggerak

berkembangan pembangunan daerah, yang juga membuka peluang perluasan

kesempatan kerja bagi masyarakat. Pesatnya pertumbuhan industri ini tercapai berkat

peran serta masyarakat terutama dunia usaha. Kemajuan ini juga turut mendukung

pertumbuhan sektor-sektor lainya seperti peningkatan agrobisnis dan agro industri.

Kegiatan dalam sector industry yang didukung oleh peran serta masyarakat terutama

dunia telah mampu mendorong berkembangnya pembangunan ekonomi Kabupaten

Bogor. Dengan keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi sangat memberikan

dukungan dan dorongan terhadap pembangunan di berbagai sektor lainnya. Hal ini

juga menjadi peluang bagi perluasan kesempatan kerja yang turut medukung

peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Hal ini dapat

dilihat dari berkurangnya jumlah penduduk miskin dan meningkatnya pendapatan

perkapita masyarakat dari tahun ke tahun.

Keberadaan sector industry di Kabupaten Bogor perlu didukung oleh infrastruktur

yang memadai. Infrastruktur daerah merupakan aspek yang penting dalam

pembangunan daerah yang berperan sebagai pemacu pertumbuhan wilayah serta

pengikat wilayah.

Sebagai daerah yang mempunyai potensi besar akan kegiatan agro industry maka

diperlukan sumber daya air yang baik. Sumber daya air dan irigasi merupakan

penunjang kegiatan pertanian, karena kontinuitas dan distribusi air ke lahan lahan

pertanian sangat menentukan tingkat produksi hamparan sawah di wilayah pelayanan

irigasi.

Dari sisi kebijakan, hal terkait dengan keberadaan kawasan industry adalah adanya

Industri Kecil dan Rumah Tangga (IKRT) jelas perlu mendapat perhatian karena tidak

hanya memberikan penghasilan bagi sebagian besar angkatan kerja di Indonesia pada

umumnya dan khususnya Kabupaten Bogor, namun juga merupakan ujung tombak

dalam upaya pengentasan kemiskinan. Di pedesaan, peran penting IKRT memberikan

tambahan pendapatan (Sandee et al., 1994), merupakan seatbelt bagi pengembangan

industri dan sebagai pelengkap produksi pertanian penduduk miskin (Weijland, 1999).

Dengan perkataan lain, IKRT juga berfungsi sebagai strategi mempertahankan hidup

(survival strategy) di tengah krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Sebagai upaya melindungi keberadaannya agar tetap bisa bertahan hidup, industri

kecil mempunyai karakteristik yang cukup unik dalam perkembangannya yaitu

munculnya suatu fenomena aglomerasi. Aglomerasi terbentuk karena adanya

perusahaanperusahaan kecil yang saling terkait membentuk konsentrasi spasial

dengan ditandai oleh membesarnya skala ekonomi maupun membesarnya lokasi.

Keterkaitan antar industri satu dengan industri lain ditunjukkan oleh hubungan antar

pelaku industri yang cukup erat dan terjalin dengan baik. Hal ini terjadi karena usaha

kecil dalam perkembangannya dapat memanfaatkan ekonomi eksternal yang diberikan

oleh jaringan usaha lokal, termasuk hubungan kelembagaan serta hubungan

nonekonomi melalui kekerabatan dan asosiasi (Sadoko, et.al, 1995). Pengelompokan

semacam ini akan mendatangkan berbagai keuntungan bagi industri yang tergabung

didalamnya. Industri yang mengelompok akan dengan mudah mendapatkan bahan

baku, karena para pemasok bahan baku jumlahnya cukup banyak. Terhadap pasar pun

akan semakin mudah karena selain dengan pemasaran bersama, para pengusaha juga

dapat memanfaatkan para penampung yang ada di wilayah tersebut. Akses terhadap

institusi permodalan semacam perbankan juga semakin terbuka luas disebabkan telah

terbentuknya asosiasi. Bahkan dalam menghadapi berbagai permasalahan akan dapat

dengan mudah dipecahkan secara bersama-sama.

Dengan terjalinnya hubungan yang baik antara industry besar dan IKRT, maka akan

diperlukan suatu kawasan industry terpadu yang ditunjang pula oleh kebijakan

Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya mengembangkan konsep industri yang ramah

lingkungan, sehat dan dekat dengan masyarakat, seperti yang telah digariskan dalam

Pedoman Teknis Kawasan Industri.

Berdasarkan arahan dari Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor :

35/M-IND/PER/3/2010 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri, maka kegiatan

pembangunan kawasan industri harus disusun suatu Konsepsi Dasar Pengembangan

Kawasan Industri, yang berisikan :

1. Pengertian

a. Kawasan Industri (Industrial Estate) adlaah kawasan tempat pemusatan

kegiatan industry yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang

yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang

telah memiliki izin usaha kawasan industri.

b. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan

bagi kegiatan industry berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

c. Tata Tertib Kawasan Industri (Estate Regulation) adalah peraturan yang

ditetapkan oleh perusahaan kawasan industri, yang mengatur hak dan

kewajiban perusahaan kawasan industri, perusahaan pengelola kawasan

industri dan perusahaan industri dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan

industri.

2. Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

Pembangunan kawasan industri sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri, bertujuan untuk:

a. Mengendalikan pemanfaatan ruang

b. Meningkatkan upaya pembangunan industri yang berwawasan lingkungan

c. Mempercepat pertumbuhan industri di daerah

d. Meningkatkan daya saing industri

e. Meningkatkan daya saing investasi

f. Memberikan jaminan kepastian lokasi dalam perencanaan dan pembangunan

infrastruktur, yang terkoordinasi antar sektor terkait

3. Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Industri

Dalam pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan prinsip-prinsip

sebagai berikut :

a. Kesesuaian Tata Ruang

b. Ketersediaan Prasarana dan Sarana

1) Tersedianya akses jalan yang dapat memenuhi kelancaran arus transportasi

kegiatan industri

2) Tersedianya sumber energi (gas, listrik) yang mampu memenuhi

kebutuhan kegiatan industry baik dalam hal ketersediaan, kualitas,

kuantitas dan kepastian pasokan

3) Tersedianya sumber air sebagai air baku industri baik yang bersumber dari

air permukaan, PDAM, air tanah dalam; dengan prioritas utama yang

berasal dari air permukaan yang dikelola oleh Perusahaan Kawasan

Industri (Water Treatment Plant)

4) Tersedianya system dan jaringan telekomunikasi untuk kebutuhan telepon

dan komunikasi data

5) Tersedianya fasilitas penunjang lainnya seperti kantor pengelola, unit

pemadam kebakaran, bank, kantor pos, poliklinik, kantin, sarana ibadah,

perumahan karyawan industri, pos keamanan, sarana olahraga/kesegaran

jasmani, halte angkutan umum dan sarana penunjang lainnya sesuai

dengan kebutuhan.

c. Ramah Lingkungan

d. Efisiensi

e. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

4. Kriteria Lokasi Kawasan Industri

Beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan lokasi Kawasan

Industri , antara lain:

a. Jarak ke Pusat Kota

b. Jarak Terhadap Permukiman

c. Jaringan Jalan yang Melayani

d. Jaringan Fasilitas dan Prasarana

1) Jaringan Listrik

2) Jaringan Telekomunikasi

3) Pelabuhan Laut/Udara/Terminal

e. Topografi

f. Jarak Terhadap Sungai atau Sumber Air Bersih

g. Kondisi Lahan

1) Daya Dukung Lahan

2) Kesuburan Lahan

h. Ketersediaan Lahan

i. Harga Lahan

j. Orientasi Lokasi

k. Pola Tata Guna Lahan

l. Multiplier Effects

2. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka kajian ini dimaksudkan untuk

mengidentifikasi permasalahan pada hal-hal sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi wilayah Weninggalih sebagai wilayah yang berpotensi

menjadi kawasan industry di Kabupaten Bogor

2) Mengidentifikasi wilayah-wilayah sekitar Weninggalih, sebagai wilayah yang

berpotensi mendukung pengembangan kawasan industry Weninggalih di

Kabupaten Bogor

3) Selain profil dan karakteristik industry, teridentifikasinya juga potensi

kekuatan, kendala, peluang, dan ancaman yang dimiliki sebagai bahan untuk

menyusun strategi umum dan rencana tindak pengembangan Kawasan Industri

serta usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam

mewujudkan Kawasan Industri di Kabupaten Bogor.

b. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari Kegiatan ini adalah,

1) Untuk melihat sejauhmana kelayakan adanya Kawasan Industri, dilihat

kelayakan dari sudut lokasinya, pengembangan komoditi unggulan serta usaha

bisnis lainnya.

2) Selain mencakup penetapan lokasi yang tepat serta produk unggulan yang

perlu dikembangkan dan kajian yang lebih intens lagi pada masalah

kelembagaan dan regulasinya.

3) Tercapainya usaha untuk menggairahkan roda perekonomian di Kabupaten

Bogor, khususnya bagi masyarakat yang bergerak dalam bidang Industri

dengan mengikutsertakan kalangan dunia usaha dan masyarakat yang bergerak

di bidang industri untuk mendorong majunya industri bagi masyarakat di

Kabupaten Bogor.

4) Tersedianya proposal Feasibility Study Potensi Investasi Kabupaten Bogor

sebagai bahan promosi investasi daerah baik di dalam maupun di luar negeri.

3. TARGET/SASARAN

Sedangkan sasaran dari kajian ini adalah pertama, tersebarluaskannya kebijakan dan

strategi pengembangan sector-sektor usaha perindustrian di kalangan masyarakat dan

pihak-pihak terkait lainnya. Kedua, meningkatnya standar hidup masyarakat, yang

ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu

pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran dan Ketiga,

berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah dengan memacu

perkembangan ekonomi berskala kecil, menenngah, dan besar yang terpetakan.

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/JASA

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan pengadaan jasa konsultansi

kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor

SKPD : Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bogor

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

a. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengadaan jasa konsultansi

kegiatan Feasibility Studi Kawasan Industri Nawenggalih Kabupaten Bogor,

bersumber dari APBD TA. 2014.

b. Total perkiraan biaya yang diperlukan sebesar Rp 400.000.000,-

6. RUANG LINGKUP PENGADAAN/LOKASI DAN DATA DAN FASILITAS

PENUNJANG

a. Ruang Lingkup Studi

1) Tahapan persiapan

Tahapan persiapan ini mengacu pada kondisi eksisting kawasan industri di

Kabupaten Bogor serta melalui studi literatur untuk menentukan sampel,

perhitungan sample size, penentuan lokasi, penyusunan dan penggandaan

kuesioner untuk data primer maupun skunder, dengan berfokus pada data

yang komprehensif;

2) Tahapan Survey dan Penelitian

Tahapan ini dilakukan pekerjaan survey dan penelitian di mulai dengan

penyusunan design survei, kemudian pengumpulan data primer maupun

sekunder, pengolahan data dengan didasari pada teori-teori, pendekatan-

pendekatan yang relevan dan ketentuan perundangan yang mendukung,

kemudian dilakukan analisa dan interpretasi hasil-hasil pengolahan data,

menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil survey

penelitian tersebut. Pengumpulan data primer dilakukan untuk mendapatkan

respon kelompok sasaran secara langsung di lokasi studi. Pengumpulan data

primer ditujukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis profil usaha, serta

pengumpulan pendapat para stakeholder dalam hal pengadaan Kawasan

Industri. Sedangkan pengumpulan data sekunder ditujukan untuk mendukung

pengumpulan data primer.

3) Tahapan Laporan

Dalam Laporan ini memuat semua informasi yang diperoleh dalam Feasibility

Studi Kawasan Industri Nawenggalih Kabupaten Bogor dengan menampilkan

skenario-skenario yang dapat diterapkan dengan merujuk kepada kondisi-

kondisi yang diperoleh dalam studi sesuai dengan maksud, tujuan dan sasaran

studi.

b. Lokasi pekerjaan/pengadaan jasa konsultansi di Kabupaten Bogor

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

1) Diperolehnya dokumen kajian yang dapat digunakan sebagai masukan bagi

pembuat kebijakan dalam rangka pengadaan Kawasan Industri di Kabupaten

Bogor.

2) Diketahuinya manfaat Penyusunan Feasibility Studi Kawasan Industri

Nawenggalih Kabupaten Bogor demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Bogor.

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/pengadaan jasa konsultansi Pekerjaan

Feasibility Studi Kawasan Industri Nawenggalih Kabupaten Bogor adalah selama 4

(empat) bulan.

9. PENDEKATAN DAN METODOLOGI

Dalam pelaksanaan kegiatan ini penyedia jasa mengusulkan metodologi pelaksanaan

kegiatan dimaksud yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan kaidah –

kaidah ilmiah.

A. METODOLOGI

1) Analisis Kawasan dan Wilayah Perencanaan

2) Analisis Pengembangan Pembangunan Berbasis Peran Masyarakat

3) Konsep Dasar Feasibility Studi Kawasan Industri

B. PEDOMAN KAWASAN INDUSTRI

1. Konsepsi Dasar Pengembangan Kawasan Industri

Dewasa ini telah berkembang kawasan-kawasan industri sesuai dengan

karakteristiknya masing-masing. Untuk menyamakan persepsi maka berikut

ini adalah beberapa pengertian yang berkaitan dengan Kawasan Industri.

1) Tujuan Pembangunan Kawasan Industri

2) Prinsip-Prinsip Pengembangan Kawasan Industri

Dalam pengembangan kawasan industri perlu memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut :

f. Kesesuaian Tata Ruang

g. Ketersediaan Prasarana dan Sarana

h. Ramah Lingkungan

i. Efisiensi

j. Keamanan dan Kenyamanan Berusaha

3) Kriteria Lokasi Kawasan Industri

Berkembangnya suatu Kawasan Industri tidak terlepas dari pemilihan

lokasi kawasan industri yang akan dikembangkan, karena sangat

dipengaruhi oleh beberapa faktor/variabel di wilayah lokasi kawasan. Oleh

sebab itu, beberapa kriteria menjadi pertimbangan di dalam pemilihan

lokasi Kawasan Industri , antara lain:

m. Jarak ke Pusat Kota

n. Jarak Terhadap Permukiman

o. Jaringan Jalan yang Melayani

p. Jaringan Fasilitas dan Prasarana

q. Topografi

r. Jarak Terhadap Sungai atau Sumber Air Bersih

s. Kondisi Lahan

t. Ketersediaan Lahan

u. Harga Lahan

v. Orientasi Lokasi

w. Pola Tata Guna Lahan

x. Multiplier Effects

4) Standar Teknis Perencanaan Kawasan Industri

2. Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri

a. Pra Kelayakan Pengembangan Kawasan Industri

b. Pengurusan Perizinan

c. Penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

d. Penyusunan Perencanaan Design (Master Plan) Kawasan Industri

3. Pembangunan Kawasan Industri

a. Pembebasan Lahan

b. Penyusunan Perencanaan Detail Engineering Design (DED)

4. Pengelolaan Kawasan Industri

1) Pengelolaan Kawasan Industri

2) Perizinan yang Terkait dengan Pengembangan Kawasan Industri

C. RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANGAN

Rencana Umum dan Panduan Rancangan merupakan ketentuan-ketentuan tata

bangunan dan lingkungan pada Kawasan Industri Nawenggalih Kabupaten Bogor

yang memuat rencana peruntukan lahan makro dan mikro, rencana perpetakan,

rencana tapak, rencana sistem pergerakan, rencana aksesibilitas lingkungan,

rencana prasarana dan sarana lingkungan, rencana wujud visual bangunan, dan

ruang terbuka hijau. Panduan Rancangan bersifat melengkapi dan menjelaskan

secara lebih rinci rencana umum yang telah ditetapkan sebelumnya, meliputi

ketentuan dasar implementasi rancangan dan prinsip-prinsip pengembangan

rancangan kawasan.

D. PENGEMBANGAN DUKUNGAN PELAKSANAAN

Pengembangan dukungan pelaksanaan meliputi perumusan :

1. Tahap perumusan rencana investasi

2. Tahap perumusan ketentuan pengendalian rencana

10. TENAGA AHLI YANG DIBUTUHKAN

No. Posisi/Keahlian Kemampuan Manajerial Kualifikasi

A Tenaga Ahli

1 Team Leader/ Ahli Sipil

Perencanaan

Teknik Sipil Perencanaan S2/5 tahun

2 Ahli Industri Teknik & Manajemen Industri S2/3 tahun

3 Ahli Ekonomi

Manajemen

Ekonomi Manajemen S2/3 tahun

4 Ahli PWK / Planologi Perencanaan Wilayah & Kota S2/3 tahun

5 Arsitek Arsitektur S1/7 tahun

6 Ahli Sipil / Prasarana

Wilayah

Teknik Sipil / Prasarana Wilayah S1/7 tahun

7 Ahli Kelembagaan Ilmu Hukum S1/7 tahun

8 Ahli Sosiologi Ilmu Sosial S1/7 tahun

B Tenaga Pendukung

1 Office Manager

2 Tenaga Administrasi

3 Surveyor

4 Operator Komputer

5 Drafter

6 Sopir

7 Pesuruh

11. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Pekerjaan Feasibility Studi Kawasan Industri Nawenggalih Kabupaten Bogor, melalui

beberapa tahapan kegiatan yang masing-masing tahapan menghasilkan produk

laporan sebagai berikut :

1) Laporan Pendahuluan (10 Buku) berisi usulan teknis konsultan terhadap ;

Metodologi dan Rencana Kerja

Rencana Kerja Konsultan

2) Laporan Antara (10 Buku)

Laporan ini memuat hasil pengumpulan data primer dan pengolahan data serta

analisis data sesuai dengan metoda yang telah di sepakati dalam laporan

pendahuluan. Dalam laporan ini juga lampirkan juga bukti seluruh isian

pengumpulan dan analisis data.

3) Laporan Akhir (10 Buku) dan Ringkasan Eksekutif (10 Buku)

Merupakan buku hasil perbaikan dari buku laporan akhir dan ringkasan buku

laporan akhir yang memuat pokok-pokok materi rencana dan album peta