View
535
Download
19
Embed Size (px)
Citation preview
TERBATAS
OPTIMALISASI KEMAMPUAN PERWIRA PEMERIKSA BIDANG PROGRAM DAN ANGGARAN DALAM RANGKA
MENDUKUNG PELAKSANAAN TUGASPENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN
BAB I
PENDAHULUAN
1. Umum.
a. Pengawasan dan pemeriksaan (wasrik) merupakan salah satu fungsi
manajemen yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen
lainnya dan dilaksanakan setiap unit organisasi untuk mencegah terjadinya
kesalahan maupun penyimpangan dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan
sebagaimana tertuang pada program kerja dan anggaran, sehingga diharapkan
dapat mencapai hasil dan tujuan organisasi secara optimal. Dengan demikian
pelaksanaan wasrik turut berperan dan menentukan keberhasilan setiap
organisasi ditengah tuntutan di era globalisasi yaitu penyelenggaraan
manajemen yang transparan, akuntabel dan efisien guna mencegah terjadinya
penyimpangan dan kebocoran terhadap pelaksanaan program kerja dan
anggaran sesuai kebijakan sasaran wasrik, meliputi meningkatkan peran dan
fungsi wasrik sesuai siklus manajemen pada organisasi di satuan jajaran Kodam
untuk menjamin optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran pembinaan secara
efektif dan efisien, meningkatkan wasrik terhadap administrasi laporan
pertanggungjawaban keuangan atau materiil dan kinerja satuan jajaran Kodam
mulai tahap perencanaan sampai dengan laporan pelaksanaan, terwujudnya tata
kelola laporan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan mempedomani
prinsip 2K3E yaitu ketaatan, kepatuhan terhadap aturan dan ekonomis, efektif
serta efisien terhadap penggunaan anggaran, meningkatkan pelaksanaan wasrik
untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran sumber daya
terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran di satuan jajaran Kodam
menuju penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) atas opini pemeriksaan
eksternal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
TERBATAS
2
b. Salah satu komponen fungsi wasrik di lingkungan Kodam adalah perwira
pemeriksa (Parik) di satuan Itdam. Parik selalu dituntut kualitas hasil wasrik,
sehingga dapat dijadikan acuan dalam proses perbaikan dan tindak lanjut
terhadap penyimpangan yang terjadi dalam organisasi atau satuan kerja. Seiring
hal tersebut, perlu adanya personel Parik Itdam yang memiliki integritas, obyektif
dan kompeten sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Tingkat kemampuan
Parik bidang proggar sebagai salah satu personel Parik di staf Itdam sangat
menentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi ini, namun pada kenyataannya
bahwa kondisi nyata dilapangan masih terdapat persoalan-persoalan yang belum
disiapkan secara maksimal, meliputi Pertama : Masih terdapat Parik bidang
proggar yang belum memiliki sertifikasi auditor ahli; Kedua : Kurang mengikuti
sosialisasi aturan yang terbaru tentang pelaksanaan proggar; Ketiga : Mentalitas
pejabat Parik bidang proggar yang rendah; Keempat : Keterbatasan dukungan
pagu anggaran khususnya perjalanan dinas (jaldis) pada kegiatan wasrik untuk
menjangkau satuan-satuan obyek pemeriksaan (obrik); Kelima : Belum
terdukungnya pagu anggaran untuk kegiatan pendampingan tim wasrik
eksternal, terdiri dari BPK RI, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenhan, Itjen TNI
dan Itjenad; Keenam : Keterbatasan sarana maupun prasarana untuk
mendukung pelaksanaan wasrik; Ketujuh : Keterbatasan jumlah personel Parik
yang menduduki jabatan definitif sebagai Pabanda Proggar Itdam. Berdasarkan
kondisi riil di lapangan masih terdapat persoalan-persoalan tersebut diatas masih
belum ditangani secara komprehensif sebagaimana yang diharapkan.
c. Agar fungsi wasrik dapat dilaksanakan secara berhasil guna dan berdaya
guna, maka perlunya optimalisasi kemampuan Parik bidang proggar dalam
rangka mendukung pelaksanaan tugas wasrik.
2. Maksud dan Tujuan.
a. Maksud. Memberikan gambaran tentang optimalisasi kemampuan Parik
bidang proggar dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas wasrik.
b. Tujuan. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam mengambil
keputusan dan kebijakan guna optimalisasi kemampuan Parik di Kotama
khususnya bagi pejabat Parik yang membidangi proggar di masa yang akan
datang.
3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Tulisan ini membahas tentang kemampuan
Parik bidang proggar dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas wasrik yang
dibatasi pada Parik bidang proggar di satuan Itdam, disusun dengan tata urut sebagai
berikut:
a. Pendahuluan.
b. Latar Belakang Pemikiran.
c. Kondisi Kemampuan Parik Bidang Proggar saat ini.
d. Faktor-faktor yang mempengaruhi.
e. Kondisi Kemampuan Parik Bidang Proggar yang Diharapkan.
f. Optimalisasi Kemampuan Parik Bidang Proggar.
g. Penutup.
4. Metode dan Pendekatan.
a. Metode. Pembahasan tulisan ini menggunakan metode deskriptif analisis.
b. Pendekatan. Pendekatan pengalaman penulis selama melaksanakan
tugas sebagai Parik bidang proggar di Itdam XVI/Pattimura dan studi
kepustakaan.
5. Pengertian-pengertian.
a. Pengawasan. Pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk
meyakinkan apakah hasil-hasil pelaksanaan atau kelancaran penyelenggaraan
dan pelaksanaan suatu pekerjaan sudah sesuai dengan maksud dan tujuan
suatu rencana, program yang sudah ditetapkan.1
b. Pemeriksaan. Pemeriksaan adalah tindakan yang dilakukan dengan cara
pengamatan, pencocokan, penelitian ditempat suatu penyelenggaraan kegiatan
untuk membandingkan antara keadaan sebenarnya (kondisi) dengan keadaan
yang seharusnya (kriteria).2
c. Desk Audit. Desk Audit adalah kegiatan wasrik pasif/tidak mengunjungi
obyek wasrik, dilakukan dengan cara memeriksa data-data tentang laporan
program kerja dan pelaksanaan kegiatan obyek wasrik.3
1 Perkasad/70/X/2009, Bujuknik, Verifikasi sertijab, hal 52.2 Perkasad/70/X/2009, Bujuknik, Verifikasi sertijab, hal 52.3 Skep Irjenad/6/II/2005, Bujukmin, Wasrik, hal 29.
4
BAB II
LATAR BELAKANG PEMIKIRAN
6. Umum. Keberhasilan pelaksanaan tugas, berjalannya fungsi dan
penyelenggaraan manajemen secara keseluruhan pada suatu organisasi sangat
dipengaruhi oleh efektifitas dan efisiensi fungsi wasrik dengan didukung oleh
kemampuan Parik khususnya bidang proggar di satuan Itdam.
7. Landasan Pemikiran.
a. Landasan Idiil. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara yang
mutlak, mempunyai pengertian secara abstrak ataupun universal. Sila kelima
secara universal yang berbunyi ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”,
hal ini mengamanatkan tentang pemberantasan korupsi sebagai salah satu
prioritas yang harus segera diwujudkan tanpa pandang bulu atau tebang pilih,
sehingga dengan terwujudnya Negara yang bebas dari korupsi akan dapat
meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat
terwujud dengan mengoptimalkan pelaksanaan fungsi wasrik termasuk
didalamnya tentang kemampuan Parik bidang proggar di satuan Itdam.
b. Landasan Konstitusional.
1) Pada pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea keempat
mengamanatkan tujuan negara, diantaranya adalah mencerdaskan
kehidupan bangsa. Demikian juga dalam batang tubuh yaitu pasal 31 ayat
1 UUD 1945 menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan
pengajaran. Hal ini menunjukkan bahwa semangat untuk mewujudkan
sumber daya manusia melalui pendidikan terkandung dalam UUD 1945
termasuk didalamnya untuk meningkatkan kemampuan Parik bidang
proggar di satuan Itdam.
2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang
pertahanan negara pada Bab I pasal 1 ayat 4 disebutkan bahwa
pengelolaan pertahanan negara adalah segala kegiatan pada tingkat
strategis dan kebijakan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan, dan pengendalian pertahanan negara. Hal ini mengandung
5
maksud bahwa pengelolaan pertahanan Negara yang bersumber dari
APBN harus dilaksanakan wasrik untuk menjamin transparansi
pengelolaan Negara yang akuntabel sebagai bagian dari bentuk
pertanggungjawaban terhadap keuangan Negara, sehingga diperlukan
Parik bidang proggar yang memiliki kemampuan dalam rangka
mendukung pelaksanaan tugas wasrik di satuan Itdam secara optimal.
3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang
Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa Tentara Nasional
Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai
kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi,
supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan
ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan
anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel.
Hal ini mengandung maksud bahwa dukungan anggaran belanja Negara
yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara (APBN) harus
dilaksanakan wasrik secara komprehensif dan terpadu melibatkan
segenap institusi TNI secara berjenjang dan berlanjut untuk menjamin
transparansi dan akuntabel terhadap pertanggungjawaban penggunaan
keuangan Negara, sehingga diperlukan personel Parik bidang proggar
yang memiliki kemampuan dalam rangka mendukung keberhasilan
pelaksanaan tugas wasrik di satuan Itdam untuk mewujudkan pencapaian
sasaran atau tujuan yang diharapkan.
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa tindak pidana
korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan
keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-
hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana
korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya
harus dilakukan secara luar biasa. Hal ini mengandung maksud bahwa
dalam pelaksanaan wasrik yang dilaksanakan oleh Parik bidang proggar
akan dapat mencegah dan mengeliminir terjadinya penyalahgunaan
keuangan Negara sebagai bentuk transparansi dan akuntabel terhadap
pertanggungjawaban penggunaan keuangan Negara.
6
c. Landasan Operasional.
1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008
tentang sistem pengendalian intern pemerintah pada Bab I Pasal 1 ayat 3
disebutkan bahwa pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah ditetapkan
secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan
tata kepemerintahan yang baik. Hal ini mengandung maksud bahwa
dalam pelaksanaan wasrik yang dilaksanakan oleh Parik bidang proggar
akan dapat mengukur sejauh mana program kerja dan anggaran dapat
dilaksanakan berorientasi 2K 3E yaitu ketaatan dan kepatuhan terhadap
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta efektif, efisien dan
ekonomis terhadap penggunaan anggaran.
2) Surat Keputusan Irjenad Nomor Skep/6/II/2005 tanggal 22 Pebruari
2005 tentang buku petunjuk wasrik pada Bab I Pasal 1 yang berbunyi
bahwa fungsi wasrik sebagai fungsi organik TNI AD yang selanjutnya
disingkat fungsi wasrik merupakan fungsi penting pada proses
manajemen organisasi TNI AD dalam rangka menjamin pencapaian
tujuan dan sasaran pelaksanaan tugas pokok TNI AD secara efektif dan
efisien untuk menghindari penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Hal ini mengandung maksud bahwa dalam pelaksanaan wasrik yang
dilaksanakan oleh Parik bidang proggar akan dapat menjamin
terselenggaranya program kerja dan anggaran secara efektif, efisien,
berhasil guna dan berdayaguna.
3) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/13/
III/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang orgas Makodam, pada Bab III
Pasal 13 yang berbunyi bahwa tugas kewajiban mengadakan wasrik
umum serta membuat penilaian dan laporan keadaan disiplin,
kesiapsiagaan, pembinaan pendidikan, pembinaan latihan, pembinaan
teritorial dan perlawanan rakyat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok
Kodam. Hal ini mengandung maksud bahwa dalam pelaksanaan wasrik
7
yang dilaksanakan oleh staf Parik bidang proggar akan dapat menilai dan
melaporkan pelaksanaan program kerja dan anggaran di satuan jajaran
Kodam.
4) Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/70/X/ 2009
tanggal 13 Oktober 2009 tentang buku petunjuk teknik verifikasi serah
terima jabatan Irjenad dan Asisten Kasad serta Pang/Dan/Gub/Dir/Ka
Kotama Balakpus Angkatan Darat pada Bab II Pasal 7 yang berbunyi
bahwa tujuan wasrik untuk menjamin tercapainya transparansi, akuntabel
dan dapat dipertanggungjawabkan guna menemukan dan mencegah
terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan program,
anggaran dan kinerja serta pelaksanaan program khusus di satuan. Hal ini
mengandung maksud bahwa dalam pelaksanaan wasrik yang
dilaksanakan oleh Parik bidang proggar akan dapat menemukan dan
mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan
program, anggaran dan kinerja serta pelaksanaan program khusus di
satuan.
8. Dasar Pemikiran. Kemampuan Parik bidang proggar di satuan Itdam dalam
mendukung pelaksanaan fungsi wasrik saat ini belum sesuai dengan harapan. Kondisi
tersebut berdasarkan dari hasil penilaian oleh BPK RI terhadap institusi TNI yaitu
memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP), sehingga mengindikasikan
bahwa penyelenggaraan manajemen organisasi aspek wasrik di satuan Itdam yang
secara operasional dilakukan oleh Parik bidang proggar belum dilaksanakan secara
optimal. Sementara itu harapan atau keinginan ke depan adalah mendapatkan hasil
penilaian oleh BPK RI dengan tercapainya opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Hal
ini dapat segera tercapai salah satunya adalah dengan cara mengoptimalisasikan
kemampuan Parik bidang proggar dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas wasrik
di satuan Itdam. Guna menjamin pelaksanaan kegiatan wasrik serta pembinaan
kemampuan di satuan Itdam, maka perlu ditentukan tugas, kebijakan dan sasaran yang
harus dicapai. Hal ini akan memberi arah dalam menyusun perencanaan, persiapan
dan pelaksanaan kegiatan serta mengukur pencapaian kegiatan yang dilakukan. Tugas
pokok, kebijakan, prioritas sasaran dan pokok-pokok pelaksanaan wasrik yang telah
ditetapkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pembinaan serta pencapaian
tujuan, meliputi:
8
a. Tugas Pokok. Inspektorat Kodam mempunyai tugas pokok membantu
Pangdam di bidang wasrik umum dan perbendaharaan terhadap staf umum
beserta satuan jajaran Kodam dalam rangka mendukung tugas pokok Kodam
berdasarkan rencana, program, norma dan ketentuan serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Kebijakan Bidang Wasrik. Pelaksanaan wasrik dalam rangka
optimalisasi pencapaian sasaran program kerja berorientasi 2K3E (ketaatan,
ketertiban terhadap aturan serta efektif, efisien dan ekonomis dalam
penggunaan anggaran). Dihadapkan dengan keterbatasan personel dan
penggunaan anggaran operasional maka pelaksanaan wasrik diprioritaskan
kepada sasaran yang bernilai strategis secara selektif. Secara umum kebijakan
sasaran wasrik, adalah sebagai berikut:
1) Meningkatkan peran dan fungsi wasrik sesuai siklus manajemen
pada organisasi di satuan jajaran Kodam untuk menjamin optimalisasi
pencapaian tujuan dan sasaran pembinaan secara efektif dan efisien.
2) Meningkatkan wasrik terhadap administrasi laporan pertanggung
jawaban keuangan atau materiil dan kinerja satuan jajaran Kodam mulai
tahap perencanaan sampai dengan laporan pelaksanaan.
3) Terwujudnya tata kelola laporan administrasi dan pertanggung
jawaban keuangan berorientasi 2K 3E yaitu ketaatan, kepatuhan terhadap
aturan serta efektif, efisien dan ekonomis terhadap penggunaan
anggaran.
4) Meningkatkan pelaksanaan wasrik untuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan kebocoran sumber daya terhadap pelaksanaan
program kerja dan anggaran di satuan jajaran Kodam menuju penilaian
“wajar tanpa pengecualian (WTP)” atas opini pemeriksaan eksternal
Badan Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
c. Prioritas Sasaran Wasrik Bidang Proggar.
1) Anggaran. Peningkatan pengendalian dan pengawasan anggaran.
2) Keuangan.
9
a) Pengelolaan belanja personel.
b) Pelaksanaan petunjuk administrasi keuangan Hankam atau
Dirkuad di lingkungan pemegang kas (pekas) dan keuangan daerah
militer (Kudam).
c) Prosedur atau pengurusan dana dan pembiayaan termasuk
kelengkapan dan ketertiban administrasinya pertanggung jawaban
keuangan (perwabku).
d) Efisiensi penggunaan dana.
e) Pelaksanaan pemotongan pajak-pajak.
f) Penyelesaian NHV (Nota Hasil Verifikasi), AHP (Atensi Hasil
Pemeriksaan) Irjenad, Irjen TNI dan Irjen Kemhan.
g) Jadwal pelaksanaan wasrik terus dikoordinasikan antara
instansi pengawasan satuan dengan satuan obrik.
h) Pelaksanaan penerapan petunjuk administrasi keuangan
Dirkuad di lingkungan Kodam.
i) Pembinaan pemegang kas (Pekas) dan juru bayar (juyar)
dalam bidang administrasi keuangan.
3) Pengadaan. Kelengkapan administrasi pengadaan barang dan
jasa.
4) Bidang produksi dan jasa.
a) Pengelolaan Puskop dan Primkopad satuan.
b) Tertib administrasi dan keuangan koperasi.
c) Peningkatan peran koperasi satuan dalam rangka
membantu kesejahteraan anggota.
d) Pelaksanaaan KPR BTN melalui TWP TNI-AD.
d. Pokok-pokok Pelaksanaan Wasrik.
1) Pelaksanaan wasrik di lapangan.
10
a) Pelaksanaan wasrik agar tetap berpedoman pada norma,
peraturan yang ada sehingga kehadiran tim wasrik dapat menjadi
penangkal terhadap mereka yang tadinya ingin melakukan
penyimpangan terhadap norma dan peraturan yang berlaku.
b) Kehadiran tim wasrik agar dapat dirasakan sebagai suatu
kegiatan yang bermanfaat bagi satuan yang diperiksa.
c) Citra Parik agar tetap dipelihara. Kemampuan profesional
merupakan salah satu wujud citra yang harus dijunjung tinggi
disamping faktor lain. Hindarkan diri dari upaya tindakan yang
tidak perlu atau tidak terpuji, keterbukaan pejabat yang diperiksa
sangat dipengaruhi oleh sikap, tindak tanduk Parik. Keberhasilan
wasrik dapat dicapai kalau ada keterbukaan dari pihak yang
diperiksa disamping sikap yang wajar dari pihak pemeriksa.
2) Pelaksanaan wasrik buril (Desk Audit).
a) Keberhasilan wasrik sangat ditentukan oleh lengkap
tidaknya data awal yang dibawa (sumber dari buril). Setiap Parik
sudah harus mempunyai gambaran tentang apa yang terjadi di
lapangan. Kegiatan pengumpulan data di tempat harus dihindari,
kalau tidak ada data awal mengenai sasaran tertentu sebaiknya
tidak diturunkan tim wasrik ke sasaran tersebut.
b) Sumber utama data wasrik khususnya bidang keuangan dan
pengadaan berasal dari verifikasi Unit Verben Itjenad maupun
tembusan laporan-laporan dari waslakgiat.
3) Pelaksanaan wasrik di satuan-satuan.
a) Pelaksanaan wasrik dilaksanakan pada setiap triwulan
dalam satu tahun anggaran berjalan. Wasrik khusus dapat
dilakukan sewaktu-waktu tanpa terikat jadwal dan personel wasrik
tidak terbatas personel Itdam saja melainkan dapat ditambah
dengan personel non organik Itdam disesuaikan dengan kebutuhan
dan sasaran yang ingin dicapai.
11
b) Prioritas sasaran obyek wasrik berdasarkan pemilihan
sasaran obyek wasrik atas pertimbangan berbagai kepentingan
dan masukan serta disesuaikan dengan kegiatan wasrik dari
Itjenad, Itjen TNI dan Itjen Kemhan.
c) Prinsip pelaksanaan wasrik.
(1) Preventif adalah pelaksanaan fungsi wasrik yang
dilakukan sesuai program kerja (wasrik rutin) guna
mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam
pelaksanaan program kerja dari obyek yang diperiksa.
(2) Represif adalah wasrik khusus yang pelaksanaannya
dilakukan sebagai tindak lanjut dari preventif atau atas
permintaan pimpinan akibat adanya laporan penyimpangan
atau dugaan adanya penyimpangan.
d) Metode wasrik.
(1) Wasrik secara tidak langsung (desk audit)
dilaksanakan dengan cara memeriksa laporan tertulis yang
diterima, hasil pemeriksaan bilamana ditemukan
permasalahan selanjutnya dikoordinasikan dengan satuan
terkait untuk mendapatkan penyelesaikan atau dapat
digunakan sebagai data awal untuk melaksanakan wasrik ke
lapangan.
(2) Wasrik langsung (field audit) menggunakan
pendekatan secara langsung ke lapangan melalui
wawancara, pertanyaan dan penelitian atau pencocokan dan
peninjauan langsung.
e) Produk wasrik. Merupakan bentuk pertanggung jawaban
Itdam kepada Pangdam dalam melaksanakan fungsinya, dibuat
sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
12
BAB III
KONDISI KEMAMPUAN PARIK
BIDANG PROGGAR SAAT INI
9. Umum. Profesionalisme sebagai tuntutan dari dinamika kehidupan prajurit
diupayakan harus melekat dan tercermin dalam pelaksanaan tugas, termasuk
didalamnya adalah personel Parik bidang proggar sebagai salah satu perwira staf di
lingkungan satuan Itdam yang tugas dan fungsinya sebagai perwira yang
melaksanakan wasrik di satuan-satuan jajaran Kodam. Adapun kondisi kemampuan
Parik bidang proggar saat ini adalah bahwa secara umum tidak memiliki sertifikasi
auditor ahli, kurang mengikuti sosialisasi aturan yang terbaru khususnya yang
menyangkut tentang pengelolaan anggaran di lingkungan TNI AD, pengalaman
penugasannya masih rendah, masih memiliki mentalitas yang rendah, terbatasnya
dukungan anggaran khususnya BPD Jaldis kegiatan wasrik untuk menjangkau satuan-
satuan, tidak adanya dukungan anggaran kegiatan pendampingan tim wasrik eksternal
dari BPK, Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad, terbatasnya sarana dan prasarana serta
terbatasnya kuantitas jumlah personel Parik bidang proggar untuk mendukung
pelaksanaan wasrik.
10. Parik Bidang Proggar tidak Memiliki Sertifikasi Auditor Ahli. Pengawasan
merupakan unsur yang penting untuk keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi dalam suatu organisasi khususnya di lingkungan TNI AD. Kebijakan bidang
wasrik yaitu untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan kebocoran sumber daya
terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran di satuan jajaran Kodam menuju
penilaian “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” atas opini pemeriksaan eksternal Badan
Pengawas Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Hal ini tentunya merupakan suatu
tantangan ke depan yang tidak semakin ringan menuntut segera dilakukannya
reformasi internal termasuk dalam pengelolaan anggaran yang transparan dan
ankutabel.
Langkah konkrit yang telah dilakukan oleh pimpinan TNI untuk meningkatkan
kapabilitas dan kemampuan Aparat Pengawasan Fungsional (APF) yaitu dengan
melaksanakan kerjasama dengan pusat pendidikan latihan dan pengawasan di
lembaga Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Pusdiklatwas BPKP).
13
Hingga saat ini sudah menyelenggarakan program sertifikasi auditor ahli sebanyak 4
kali, maka jika dibandingkan dengan jumlah personel yang ada masih belum tercapai
secara optimal. Adapun tujuan diselenggarakannya diklat sertifikasi auditor ahli ini guna
meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pengawasan atas penyelenggaraan
tugas agar terlaksana secara efisien dan efektif serta sesuai dengan kebijakan dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dicapai dalam
penyelenggaraan diklat sertifikasi auditor ahli, adalah:
a. Menyiapkan aparat wasrik yang bermutu, mempunyai pengetahuan,
keterampilan dan perilaku yang sesuai dengan jenjang jabatannya.
b. Mewujudkan keseragaman pemahaman antar aparat pengawasan
fungsional.
c. Meningkatkan wawasan dan profesionalisme aparat pengawasan
fungsional.
Kondisi nyata di lapangan yang terjadi di satuan-satuan Itdam adalah bahwa
personel Parik bidang proggar secara umum masih belum melalui tahap sertifikasi
auditor ahli sebagai persyaratan yang seharusnya dimiliki bagi setiap Parik di
lingkungan Itdam, hal ini terjadi dikarenakan, sebagai berikut:
a. Keterbatasan alokasi diklat sertifikasi auditor ahli. Adanya
keterbatasan alokasi, dimana pada setiap Kotama khususnya satuan Itdam
hanya mengirimkan satu orang peserta didik saja. Penyelenggaraan diklat
sertifikasi auditor ahli oleh Mabes TNI hanya dilaksanakan satu kali dalam
setahun dan setiap gelombang diklat hanya terbatas sebanyak kurang lebih 30
Orang dari 3 (tiga) Matra angkatan, yaitu: Angkatan Darat, Angkatan Laut dan
Angkatan Udara. Adapun personel yang mengikuti diklat sertifikasi auditor ahli
berasal dari satuan-satuan Inspektorat di lingkungan Itjen TNI, Itjenad, Itjenal,
Itjenau, Inspektorat di satuan-satuan jajaran Kodam, Koppasus dan Kostrad
serta satuan-satuan Inspektorat di lingkungan TNI AL dan TNI AU. Keterbatasan
alokasi peserta didik ini berdasarkan pagu anggaran yang tersedia di Mabes TNI,
sehingga banyak Parik khususnya di lingkungan Itdam yang belum banyak
terserap untuk mengikuti diklat sertifikasi auditor ahli.
14
b. Kurangnya kepedulian dan skala prioritas. Pejabat Inspektur Kodam
belum memiliki kepedulian dan memprioritaskan personel yang akan mengikuti
diklat sertifikasi auditor ahli khususnya bagi Parik bidang proggar. Kepentingan
pengawasan dan pemeriksaan yang paling urgensi selayaknya difokuskan
kepada pelaksanaan pengelolaan program dan anggaran.
c. Mutasi personel dalam rangka Tour Of Duty (TOD) atau Tour Of Area
(TOA). Dinamika mutasi atau perpindahan personel khususnya bagi personel
Parik bidang proggar dalam rangka Tour Of Duty (TOD) atau Tour Of Area (TOA)
yang begitu cepat dan berubah secara berkesinambungan, sehingga personel
baru yang menduduki jabatan sebagai Parik bidang proggar belum mengikuti
diklat sertifikasi auditor ahli. Personel yang semula telah lulus mengikuti diklat
sertifikasi auditor ahli seringkali dimutasi ke satuan lainnya dengan adanya
kebijakan untuk menempati jabatan yang sama tidak boleh lebih dari 2 tahun,
sehingga personel pengganti yang baru belum memiliki sertifikasi auditor ahli.
11. Parik Bidang Proggar kurang Mengikuti Sosialisasi Aturan yang Terbaru.
Pada era keterbukaan atau transparansi publik berimbas terhadap perubahan-
perubahan yang sering terjadi khususnya hal-hal yang menyangkut tentang
pengelolaan keuangan Negara. Pengetatan anggaran di berbagai sektor dan lembaga
pemerintah seringkali terjadi dan tidak jarang menimbulkan dampak atau pengaruh
negatif. Keterbatasan dukungan anggaran yang terjadi pada kurun waktu 3 tahun
terakhir ini khususnya sejak terjadinya manipulasi data tentang program dan kegiatan
untuk biaya perjalanan dinas (BPD), maka berdampak terhadap institusi pemerintah
dan TNI menekan pengeluaran rutin BPD. Hal ini mengakibatkan rendahnya intensitas
kegiatan yang diselenggarakan oleh Itjen TNI maupun Itjenad dalam rangka sosialisasi
aturan maupun ketentuan-ketentuan khususnya yang menyangkut pengelolaan
anggaran di lingkungan TNI AD. Minimnya kegiatan sosialisasi tersebut berdampak
kepada Parik bidang proggar kurang mengikuti sosialisasi aturan dan perUndang-
Undangan yang berlaku tentang pengelolaan keuangan Negara.
12. Parik Bidang Proggar Memiliki Pengalaman Penugasan Masih Rendah.
Sebagai seorang prajurit disamping harus memiliki ilmu kemiliteran secara umum, maka
bagi personel Parik bidang proggar dituntut pula untuk menguasai materi yang menjadi
15
tugas dan tangung jawabnya (job description). Akan tetapi jika dilihat dari pengalaman
penugasannya masih rendah, hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:
a. Penguasaan Ilmu Wasrik. Ilmu wasrik bagi Parik bidang proggar belum
menguasai secara maksimal, sehingga temuan-temuan berupa penyimpangan
terhadap program dan anggaran yang di tuangkan dalam bentuk atensi hasil
pemeriksaan (AHP) masih belum mengungkap secara mendalam tentang
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di
satuan-satuan jajaran Kodam.
b. Pengalaman dan pengetahuan aplikasi di lapangan. Masih minimnya
pengalaman dan pengetahuan aplikasi di lapangan yang dimiliki oleh Parik
bidang proggar, sehingga kurang memiliki kepercayaan diri dalam pelaksanaan
wasrik. Pengalaman penugasan yang masih rendah berdampak kepada
kemampuan Parik untuk mencermati dan menemukan penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh satuan-satuan tersebut.
c. Penugasan. Kurangnya pengalaman dalam penugasan berdampak
terhadap penguasaan materi wasrik, sementara obrik yang harus ditangani jika
dibandingkan dengan waktu yang tersedia relatif singkat. Kondisi demikian
mengakibatkan pelaksanaan wasrik hanya sekedar berjalan dan berlalu
menghabiskan jadwal yang ada, namun pencapaian tugas pokok dan fungsi
wasrik seakan-akan diabaikan begitu saja atau tidak berjalan secara maksimal.
d. Seringkali terjadi perbedaan pemahaman dan penerapan norma maupun
aturan yang berlaku terhadap suatu proggar, hal ini terjadi karena masih
minimnya pengalaman penugasan dan minimnya pengetahuan serta referensi
atau peranti lunak yang dimiliki oleh Parik bidang proggar.
13. Parik Bidang Proggar Masih Memiliki Mentalitas yang Rendah. Seorang
Parik bidang proggar mempunyai sikap mental dan kepribadian yang rendah. Hal ini
ditinjau dari berbagai indikator-indikator di lapangan dalam melaksanakan tugasnya
belum berjalan secara maksimal, antara lain:
16
a. Hanya berorientasi sekedar melaksanakan tugas. Adanya
kecenderungan Parik bidang proggar tidak melaksanakan tugas dengan baik,
dimana seharusnya menemukan berbagai penyimpangan tetapi kenyataannya
mereka hanya berorientasi sekedar untuk menyelesaikan tugas saja.
b. Tidak obyektif. Didalam penyampaian hasil temuan wasrik cenderung
tidak obyektif. Hal ini dikarenakan adanya berbagai aspek, antara lain:
1) Kedekatan antara perwira pemeriksa dengan personel yang
diperiksa.
2) Adanya benturan kepentingan dalam melaksanakan kewajiban
profesionalitasnya.
3) Tidak bersifat netral dan bersifat memihak terhadap obrik.
4) Adanya pengaruh-pengaruh terhadap independensinya selaku
Parik.
5) Tidak bersikap tenang dan tidak mampu mengendalikan diri.
6) Adanya intimidasi atau tunduk pada tekanan orang lain atau obrik.
7) Dipengaruhi oleh prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu,
baik kepentingan pribadi pemeriksa sendiri maupun pihak-pihak lainnya
yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan.
c. Rutinitas. Adanya anggapan bahwa pelaksanaan wasrik adalah sebagai
suatu kegiatan yang bersifat rutinitas, sehingga tidak ada upaya untuk membuat
perencanaan dan persiapan dengan sempurna. Parik bidang proggar
melaksanakan wasrik hanya semata-mata untuk melaksanakan program kerja
dan anggaran Itdam berdasarkan pengalaman-pengalaman yang terdahulu
(bersifat rutinitas), sehingga tidak direncanakan secara matang dan baik.
d. Kesehatan dan kesegaran jasmani. Kesehatan dan kesegaran jasmani
yang kurang memadai akan berakibat terhadap ketidaksiapan melaksanakan
tugas wasrik. Kondisi yang demikian tersebut terjadi karena relatif padatnya
pelaksanaan kegiatan wasrik yang menuntut Parik bidang proggar kurang
17
memiliki waktu untuk pembinaan fisiknya. Rutinitas kegiatan yang harus
berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang relatif berjauhan serta
pola makan yang kurang terkontrol akan mempengaruhi kondisi tubuh bagi
personel yang bersangkutan.
14. Terbatasnya Dukungan Anggaran Khususnya BPD Jaldis Kegiatan Wasrik
untuk Menjangkau Satuan-satuan. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang
tersebar dari sabang sampai merauke. Satuan-satuan di jajaran Kodam sebagian besar
tersebar pada pulau-pulau yang hanya dapat dijangkau dengan menggunakan sarana
transportasi laut (kapal laut) maupun udara (pesawat terbang). Keterbatasan dukungan
pagu anggaran dari komando atas khususnya biaya perjalanan dinas (BPD) dalam
rangka kegiatan wasrik guna menjangkau satuan-satuan tersebut dirasakan masih
belum memadai jika dibandingkan dengan fluktuatifnya harga jasa transportasi laut
maupun penerbangan yang sering kali berubah-ubah dan tidak menentu. Kondisi
demikian berakibat pada tidak cukupnya anggaran yang disediakan oleh komando atas
jika harus dilaksanakan kegiatan wasrik khususnya pada satuan-satuan terpencil.
15. Tidak Adanya Dukungan Anggaran Kegiatan Pendampingan Tim Wasrik
Eksternal dari BPK, Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad. Keterbatasan dukungan
anggaran juga terjadi pada kegiatan pendampingan tim wasrik eksternal dari badan
pengawas keuangan RI (BPK RI), Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad. Keterbatasan
dukungan pagu anggaran dari komando atas khususnya biaya perjalanan dinas (BPD)
dalam rangka kegiatan wasrik dalam rangka pendampingan guna menjangkau di
satuan-satuan jajaran Kodam tersebut hingga saat ini masih belum didukung. Kondisi
ini berdampak terhadap pemberian kesempatan bagi Parik bidang proggar untuk diikut
sertakan dalam penugasan mendampingi kegiatan tersebut, sehingga kurang memiliki
pengalaman untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan.
16. Terbatasnya Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelaksanaan Wasrik.
Mengingat pentingnya pelaksanaan wasrik tersebut, namun secara nyata dilapangan
masih terdapat kekurangan atau keterbatasan dukungan baik berupa sarana maupun
prasarana. Adapun dukungan berupa sarana transportasi (kendaraan), meliputi:
Kendaraan dinas berupa sedan 1 Unit, Spm 2 Unit, Tr ¼ T berjumlah 9 Unit, bus kecil 2
Unit dan prasarana pendukung seperti alat perekam, kamera, laptop dan perlengkapan
lainnya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan wasrik sangat terbatas dan belum
18
didukung secara maksimal. Kondisi riil dilapangan yang terjadi hingga kini, bahwa
sarana dan prasarana tersebut masih belum terdukung dan berdampak terhadap
optimalisasi pencapaian tugas wasrik.
17. Terbatasnya Kuantitas Jumlah Personel Parik Bidang Proggar untuk
Mendukung Pelaksanaan Wasrik. Adanya keengganan prajurit khususnya Parik untuk
menduduki jabatan sebagai perwira pembantu muda (Pabanda) bidang proggar, hal ini
dikarenakan anggapan bahwa memeriksa pengelolaan anggaran sangat sulit
dilaksanakan karena memerlukan perhitungan, ketelitian dan kecermatan dalam
melaksanakan wasrik. Kondisi riil atau nyata dilapangan menunjukkan bahwa sebagian
besar personel Parik enggan untuk menduduki jabatan tersebut, sehingga sering terjadi
kekosongan jabatan khususnya yang membidangi proggar. Dukungan personel dari
komando atas seringkali tidak memprioritaskan personel yang menduduki jabatan
sebagai Parik bidang proggar.
19
BAB IV
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
18. Umum. Kondisi Parik bidang proggar saat ini tidak terlepas dari pengaruh
beberapa faktor yang dapat menunjang ataupun menghambat dalam pelaksanaan
tugas pokoknya sebagai seorang Parik, baik internal maupun eksternal.
19. Faktor Internal.
a. Kekuatan.
1) Motivasi mengikuti pendidikan/kursus/penataran. Tingginya
keinginan Parik bidang proggar untuk meningkatkan pengetahuan
maupun keterampilan dalam bidang wasrik melalui pendidikan atau
kursus, yang diselenggarakan oleh Kemenhan, Mabes TNI dan Mabesad,
meliputi:
a) Kemenhan.
(1) Kegiatan sosialisasi tentang peraturan pengelolaan
keuangan negara terhadap pengadaan barang dan jasa di
lingkungan pelaksanaan tugas pokok (PTP) Kemenhan.
(2) Penyelenggaraan kursus wasrik untuk meningkatkan
kompetensi dan kemampuan Parik bidang proggar.
b) Mabes TNI.
(1) Kegiatan sosialisasi tentang peraturan pengelolaan
keuangan negara terhadap pengadaan barang dan jasa di
lingkungan satuan-satuan jajaran Mabes TNI di daerah
khususnya satuan-satuan selaku kotama operasi.
(2) Penyelenggaraan sertifikasi auditor ahli untuk
meningkatkan kapabilitas dan kemampuan Aparat
Pengawasan Fungsional (APF) yang dilaksanakan oleh
Pusdiklatwas di lembaga BPKP.
20
c) Mabesad.
(1) Kegiatan sosialisasi tentang peraturan pengelolaan
keuangan negara terhadap pengadaan barang dan jasa di
lingkungan satuan-satuan jajaran Mabesad di daerah
khususnya satuan-satuan selaku kotama pembinaan.
(2) Penyelenggaraan kegiatan penataran-penataran
wasrik baik yang diselenggarakan secara terpusat maupun
di masing-masing Kotama untuk meningkatkan kompetensi
dan kemampuan Parik bidang proggar.
2) Keinginan memperluas pengalaman. Semangat dan motivasi
personel Parik bidang proggar memperluas pengalaman untuk
meningkatkan kompetensi dan kemampuannya.
3) Kemauan melaksanakan penugasan. Penugasan Parik bidang
proggar secara umum memiliki kemauan yang tinggi untuk melaksanakan
tugasnya dan menambah pengalaman serta pengetahuan tentang kondisi
satuan-satuan jajaran Kodam. Parik sangat antusia dan tertarik serta
merasakan bahwa penugasan wasrik sebagai bentuk kegiatan lapangan
sekaligus refreshing menghindari kejenuhan dan rutinitas di staf
Inspektorat.
4) Dedikasi akan pencapaian tugas. Personel Parik bidang proggar
memiliki dedikasi dalam pencapaian tugas mempedomani program kerja
dan anggaran Itdam pada lampiran B bidang wasrik, program kegiatan
pemeriksaan tahunan (PKPT) dan rencana kerja.
5) Disiplin. Personel Parik bidang proggar masih memiliki disiplin yang
cukup tinggi dalam melaksanakan tugasnya di satuan Itdam.
b. Kelemahan.
1) Kepercayaan diri. Masih adanya anggapan yang menyatakan
bahwa jabatan staf Inspektorat adalah personel yang “Masuk Kotak”
(personel yang bermasalah), sehingga mempengaruhi dalam
melaksanakan tugas menjadi tidak maksimal dan kepercayaan diri
menjadi rendah.
21
2) Kepedulian terhadap tugas pokok. Kurangnya kepedulian Parik
bidang proggar terhadap tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tujuan
wasrik tidak tercapai secara optimal. Adanya anggapan bahwa merasa
tabu untuk mengecek dan memeriksa keuangan satuan obrik.
3) Kesehatan dan kesegaran jasmani. Parik bidang proggar
seharusnya memiliki kondisi fisik serta postur yang baik agar dapat
melaksanakan tugas secara optimal, namun masih ditemukan
ketidaksiapan dalam aspek kesehatan dan jasmani, antara lain:
a) Aspek kesehatan. Tidak dapat melaksanakan tugas sebagai
Parik karena kondisi kesehatan yang kurang baik, sehingga
terpaksa digantikan oleh Parik yang lain. Kegiatan wasrik
memerlukan fisik dan kondisi kesehatan yang prima, dengan
dinamika kegiatan dilapangan yang begitu padatnya menuntut
kesiapan fisik yang memadai bagi seorang Parik. Namun kondisi
nyata dilapangan bahwa pembinaan fisik bagi seorang personel
Staf Itdam relatif kurang. Hal ini terjadi akibat dari konsekwensi
logis tentang rutinitas dalam menjalankan tugas sebagai Parik
mengakibatkan kurangnya waktu untuk menjaga atau membina
kesegaran jasmaninya.
b) Aspek kesiapan fisik dan kesegaran jasmani. Tidak mampu
mengikuti kegiatan wasrik di satuan-satuan jajaran Kodam karena
fisik yang lemah. Kondisi demikian kerap kali terjadi akibat
intensitas kegiatan yang memerlukan waktu dan tenaga yang
cukup banyak khususnya bagi Parik bidang proggar, sehingga
dalam pelaksanaan wasrik tidak dapat berjalan secara optimal.
c) Aspek postur tubuh. Tidak memiliki penampilan dan
kepercayaan diri karena postur tubuh tidak ideal. Kurangnya
pembinaan fisik yang memadai dan aktifitas di satuan-satuan obrik
yang memberikan pelayanan untuk mendukung Parik
mengakibatkan penambahan berat badan dan postur tubuh yang
tidak ideal. Hal ini akan mempengaruhi penampilan dan rasa
percaya diri bagi Parik bidang proggar dalam melaksanakan tugas
wasrik.
22
20. Faktor Eksternal.
a. Peluang.
1) Peran pimpinan atau atasan. Kualitas Parik bidang proggar akan
banyak dipengaruhi oleh perhatian atau bimbingan dari pimpinan satuan
atau komando atasannya.
2) Kemajuan teknologi. Pesatnya kemajuan teknologi dan informasi
dapat dimanfaatkan untuk mendapatkan bahan keterangan atau akses
data berkaitan dengan pelaksanaan wasrik. Hal ini sangat diperlukan
untuk memudahkan dan memperluas sasaran obrik khususnya satuan-
satuan yang letaknya relatif terpencil atau sulit dijangkau.
b. Kendala.
1) Program diklat. Keterbatasan diklat yang diselenggarakan oleh
komando atas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian
kompetensi dan kemampuan bagi personel Parik bidang proggar.
2) Kegiatan sosialisasi bidang proggar. Pelaksanaan sosialisasi
tentang aturan-aturan dan perundang-undangan yang terbaru belum
dilaksanakan oleh komando atas secara optimal, sehingga dapat
berakibat adanya kesalahan persepsi tentang pengelolaan keuangan
negara.
3) Dukungan anggaran biaya perjalanan dinas (BPD). Adanya
keterbatasan dukungan BPD dari komando atas untuk menjangkau
satuan-satuan yang terpencil, sehingga berakibat penyelenggaraan wasrik
oleh Parik bidang proggar menjadi belum maksimal.
4) Dukungan anggaran kegiatan pendampingan tim wasrik eksternal.
Adanya keterbatasan dukungan BPD dari komando atas dalam kegiatan
wasrik eksternal oleh BPK, Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad.
5) Sarana dan Prasarana. Keterbatasan dukungan sarana dan
prasarana dari komando atas bagi personel Parik bidang proggar untuk
mendukung pelaksanaan wasrik.
23
BAB V
KONDISI KEMAMPUAN PARIK
BIDANG PROGGAR YANG DIHARAPKAN
21. Umum. Dalam rangka mendukung pelaksanaan fungsi wasrik secara berhasil
guna dan berdaya guna, maka kualitas personel Parik bidang proggar sangat
menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok satuan Itdam. Untuk memenuhi hal
tersebut, maka Parik bidang proggar harus memiliki kriteria yang baik, meliputi: Memiliki
sertifikasi auditor ahli, mengikuti sosialisasi aturan yang terbaru, pengalaman
penugasan, mentalitas, terdukungnya anggaran khususnya BPD jaldis, terdukungnya
anggaran kegiatan pendampingan tim wasrik eksternal dari BPK RI, Itjen Kemhan, Itjen
TNI dan Itjenad, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan wasrik,
terpenuhinya secara kuantitas jumlah personel.
22. Parik Bidang Proggar telah Memiliki Sertifikasi Auditor Ahli. Bekal
kemampuan seorang Parik bidang proggar diprioritaskan untuk mengikuti sertifikasi
auditor ahli, hal ini mengingat pentingnya kemampuan yang harus dimiliki sebagai
dasar dalam penugasan ke depan yang semakin kompleks dan rumitnya
permasalahan-permasalahan pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana telah
ditetapkan oleh BPK RI tentang opini atau penilaian dalam pelaksanaan wasrik, yang
meliputi:
a. Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion).
b. Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion).
c. Tidak Wajar (Adverse Opinion).
d. Menolak Memberikan Pendapat (No Opinion/Disclaimer).
Berdasarkan penetapan penilaian tersebut, maka fungsi wasrik internal yang
dilaksanakan oleh Itdam khususnya oleh Parik bidang proggar adalah guna mencegah
terjadinya penyimpangan dan kebocoran, sehingga dapat mencapai penilaian “Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) atau Unqualified Opinion”. Sehingga diperlukan
kemampuan dan keterampilan bagi Parik bidang proggar untuk memahami pengelolaan
keuangan Negara secara transparan dan ankutabel guna mendukung keberhasilan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam suatu organisasi khususnya di
lingkungan TNI AD.
24
Kondisi yang diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas dan kemampuan
Aparat Pengawasan Fungsional (APF) bagi personel Parik bidang proggar, yaitu:
a. Memprioritaskan Parik bidang proggar untuk memiliki sertifikasi auditor
ahli sebagai persyaratan yang harus dimiliki guna terwujudnya profesionalitas
dalam pelaksanaan tugas.
b. Menambah alokasi diklat sertifikasi auditor ahli untuk memenuhi
kebutuhan satuan Itdam, sehingga penyelenggaraan pendidikan dan latihan
sertifikasi auditor ahli oleh Mabes TNI dapat dilaksanakan secara
berkesinambungan.
c. Kepedulian untuk memberikan skala prioritas bagi personel yang akan
mengikuti diklat sertifikasi auditor ahli khususnya Parik bidang proggar.
Mengingat tugas dan tanggung jawabnya guna kepentingan wasrik yang paling
urgensi selayaknya difokuskan kepada pelaksanaan pengelolaan proggar.
d. Mutasi personel dalam rangka Tour Of Duty (TOD) atau Tour Of Area
(TOA) senantiasa mempertimbangkan adanya kaderisasi, sehingga dinamika
mutasi personel khususnya bagi personel Parik bidang proggar dengan terlebih
dahulu menyiapkan personel pengganti baru yang memiliki sertifikasi auditor ahli.
23. Parik Bidang Proggar telah Mengikuti Sosialisasi Aturan yang Terbaru
secara Optimal. Dinamika perubahan dan perkembangan peraturan dan perundang-
undangan sejalan dengan pesatnya perubahan kondisi masyarakat yang dinamis.
Termasuk perubahan-perubahan aturan dan perundang-undangan terhadap
pengelolaan keuangan negara. Pentingnya sosialisasi aturan Pada era keterbukaan
atau transparansi publik berimbas terhadap perubahan-perubahan yang sering terjadi
khususnya hal-hal yang menyangkut tentang pengelolaan keuangan Negara bagi
personel Parik bidang proggar dengan memberikan dukungan anggaran yang memadai
demi tercapainya intensitas kegiatan yang diselenggarakan oleh Itjen TNI maupun
Itjenad dalam rangka sosialisasi aturan maupun ketentuan-ketentuan khususnya yang
menyangkut pengelolaan anggaran di lingkungan TNI AD. Sehingga kegiatan
sosialisasi aturan dan perUndang-Undangan tentang pengelolaan keuangan Negara
tersebut dapat diikuti oleh Parik bidang proggar secara berkesinambungan.
25
24. Parik Bidang Proggar Memiliki Pengalaman Penugasan secara Optimal.
Personel Parik bidang proggar memiliki pengalaman dan menguasai materi yang
menjadi tugas dan tangung jawabnya. Hal ini dapat dilihat atau diukur dari beberapa
indikator-indikator, antara lain:
a. Ilmu wasrik bagi Parik bidang proggar telah dikuasai secara maksimal,
sehingga temuan-temuan berupa penyimpangan terhadap program dan
anggaran khususnya menyangkut pengelolaan keuangan Negara yang di
tuangkan dalam bentuk atensi hasil pemeriksaan (AHP) dapat mengungkap
secara mendalam tentang penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam
pengelolaan keuangan di satuan-satuan jajaran Kodam. Dengan demikian tertib
administrasi keuangan dapat tercapai secara maksimal.
b. Pengalaman dan pengetahuan aplikasi di lapangan yang dimiliki oleh
Parik bidang proggar dapat mendukung pelaksanaan kegiatan wasrik untuk
mencermati dan menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh
satuan-satuan di jajaran Kodam.
c. Pengalaman dalam penugasan yang memadai bagi personel Parik bidang
proggar, maka akan mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi
pengawasan serta pemeriksaan dapat berjalan secara maksimal.
d. Pemahaman dan penerapan norma maupun aturan yang berlaku
terhadap suatu program dan anggaran telah dikuasai oleh personel Parik bidang
proggar dengan memberikan pengalaman penugasan dan pengetahuan serta
referensi atau peranti lunak yang memadai.
25. Parik Bidang Proggar Memiliki Mentalitas yang Baik. Seorang Parik bidang
proggar mempunyai sikap mental dan kepribadian yang baik. Hal ini ditinjau dari
berbagai indikator-indikator di lapangan dalam melaksanakan tugasnya sudah berjalan
secara optimal, antara lain:
a. Adanya kemampuan Parik bidang proggar untuk melaksanakan tugas
dengan baik dengan berdasarkan kemampuan untuk mengungkap dan
menemukan berbagai penyimpangan tentang pengelolaan keuangan negara
tanpa dilandasi tendensi terhadap pengaruh pihak obrik.
26
b. Didalam penyampaian atensi hasil temuan (AHP) wasrik dapat berjalan
secara obyektif, yaitu mengungkap fakta dan data tentang pengelolaan
keuangan yang dilaksanakan oleh obrik. Hal ini dikarenakan adanya berbagai
indikator, antara lain:
1) Tidak adanya unsur kedekatan antara perwira pemeriksa dengan
personel yang diperiksa.
2) Bertugas secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan
dalam melaksanakan kewajibannya.
3) Bersifat netral dan tidak berpihak terhadap personel yang diperiksa
(obrik).
4) Tidak adanya pengaruh-pengaruh terhadap independensinya
selaku perwira pemeriksa.
5) Bersikap tenang dan mampu mengendalikan diri selama
melaksanakan tugas wasrik.
6) Tidak adanya intimidasi atau tekanan orang lain atau personel yang
diperiksa (obrik).
7) Terhindar dari prasangka, interpretasi atau kepentingan tertentu,
baik kepentingan pribadi pemeriksa sendiri maupun pihak-pihak lainnya
yang berkepentingan dengan hasil pemeriksaan.
c. Pelaksanaan wasrik telah direncanakan dan dipersiapan secara secara
matang dan baik mempedomani program kerja dan anggaran Itdam, program
kegiatan pengawasan tahunan (PKPT) dan rencana wasrik yang telah disusun.
d. Pembinaan kesehatan dan kesegaran jasmani yang dilaksanakan secara
periodik dengan mengatur jadwal pelaksanaan wasrik, sehingga memberikan
waktu dan kesempatan bagi Parik bidang proggar untuk melaksanakan
pembinaan fisiknya.
27
26. Anggaran Khususnya BPD Jaldis Kegiatan Wasrik untuk Menjangkau
Satuan-satuan telah Terdukung secara Optimal. Dukungan pagu anggaran dari
komando atas khususnya biaya perjalanan dinas (BPD) dalam rangka kegiatan wasrik
guna menjangkau satuan-satuan terpencil telah didukung secara optimal oleh komando
atas, sehingga pencapaian keberhasilan kegiatan wasrik dapat dilaksanakan secara
maksimal.
27. Anggaran Kegiatan Pendampingan Tim Wasrik Eksternal dari BPK, Itjen
Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad telah Terdukung secara Optimal. Dukungan
anggaran pada kegiatan pendampingan tim wasrik eksternal dari badan pengawas
keuangan RI (BPK RI), Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad telah didukung secara
optimal. Sehingga kondisi ini berdampak terhadap pemberian kesempatan bagi Parik
bidang proggar untuk diikut sertakan dalam penugasan mendampingi kegiatan tersebut
agar memiliki pengalaman yang luas dalam melaksanakan kegiatan wasrik.
28. Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pelaksanaan Wasrik telah
Terdukung secara Optimal. Sarana dan prasarana yang diperlukan selama kegiatan
wasrik telah didukung secara optimal akan berdampak terhadap optimalisasi
pencapaian tugas wasrik oleh personel Parik bidang proggar dapat berjalan secara
berhasil guna dan berdaya guna.
29. Terpenuhinya secara Kuantitas Jumlah Personel Parik bidang proggar
untuk Mendukung Pelaksanaan Wasrik. Terpenuhinya jabatan di staf Itdam dengan
memberikan skala prioritas personel sebagai perwira pembantu muda (Pabanda)
bidang proggar dengan mempertimbangkan kaderisasi yang memadai. Dukungan
personel dari komando memprioritaskan personel yang menduduki jabatan sebagai
Parik bidang proggar senantiasa tidak mengalami kekosongan jabatan.
28
BAB VI
OPTIMALISASI KEMAMPUAN PARIK
BIDANG PROGGAR
30. Umum. Dalam mengoptimalkan kemampuan Parik bidang proggar sebagai
komponen yang dominan dalam pencapaian pelaksanaan tugas wasrik, maka
diperlukan langkah optimalisasi yang meliputi: aspek memiliki sertifikasi auditor ahli,
mengikuti sosialisasi aturan yang terbaru, pengalaman penugasan, mentalitas,
terdukungnya anggaran khususnya BPD jaldis, terdukungnya anggaran kegiatan
pendampingan tim wasrik eksternal dari BPK RI, Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad,
sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan wasrik, terpenuhinya secara
kuantitas jumlah personel.
31. Tujuan. Agar kemampuan Parik bidang proggar dapat dioptimalkan untuk
mendukung pelaksanaan tugas wasrik secara berdaya guna dan berhasil guna.
32. Sasaran. Terwujudnya kemampuan kemampuan Parik bidang proggar meliputi:
aspek memiliki sertifikasi auditor ahli, mengikuti sosialisasi aturan yang terbaru,
pengalaman penugasan, mentalitas, terdukungnya anggaran khususnya BPD jaldis,
terdukungnya anggaran kegiatan pendampingan tim wasrik eksternal dari BPK RI, Itjen
Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan
wasrik, terpenuhinya secara kuantitas jumlah personel.
33. Subyek.
a. Pangdam. Pangdam selaku pejabat pembina personel wasrik tingkat
Kotama berwenang dan bertanggung jawab atas terselenggaranya pembinaan
personel wasrik tingkat Kodam.
b. Irdam. Irdam selaku pelaksana pembinaan personel wasrik tingkat
Kotama mengadakan pembinaan personel secara terus menerus dan selektif
terhadap seluruh personel yang bertugas di Itdam khususnya Parik bidang
proggar.
34. Obyek. Parik bidang proggar (Pabanda Proggar Itdam).
29
35. Metode. Untuk meningkatkan kemampuan Parik bidang proggar digunakan
beberapa metode, antara lain:
a. Parik bidang proggar memiliki sertifikasi auditor ahli.
1) Pengajuan mengikuti sertifikasi.
2) Memberikan masukan ke komando atas untuk penambahan
alokasi.
3) Kepedulian dan skala prioritas.
4) Kaderisasi Parik bidang proggar.
b. Parik bidang proggar mengikuti sosialisasi aturan yang terbaru.
1) Pengajuan mengikuti pendidikan/penataran.
2) Latihan.
c. Parik bidang proggar memiliki pengalaman penugasan.
1) Penugasan wasrik rutin (internal).
2) Penugasan wasrik khusus.
3) Penugasan verifikasi serah terima jabatan (Sertijab) satuan-satuan
jajaran Kodam.
d. Parik bidang proggar memiliki mentalitas yang baik.
1) Briefing Parik bidang proggar.
2) Penilaian.
3) Pengecekan kesiapan wasrik.
4) Pengamatan.
5) Reward and punishment.
6) Pembinaan kesehatan dan kesegaran jasmani.
30
e. Anggaran khususnya BPD Jaldis kegiatan wasrik untuk menjangkau
satuan.
1) Pelaksanaan wasrik berdasarkan skala prioritas.
2) Mengajukan dukungan anggaran ke komando atas.
3) Memberikan saran dan masukan kepada komando atas.
f. Anggaran Kegiatan Pendampingan Tim Wasrik Eksternal dari BPK,
Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad.
1) Mengajukan dukungan anggaran khusus.
2) Mengajukan dukungan anggaran ke komando atas.
3) Memberikan saran dan masukan kepada komando atas.
g. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan wasrik.
1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia.
2) Mengajukan dukungan sarana dan prasarana.
3) Memberikan saran dan masukan kepada komando atas.
h. Terpenuhinya secara Kuantitas Jumlah Personel Parik bidang
proggar.
1) Melaksanakan kaderisasi.
2) Mengajukan pemenuhan personel.
3) Memberikan saran dan masukan kepada komando atas.
36. Sarana dan prasarana. Untuk mengoptimalisasikan kemampuan Parik bidang
anggaran sesuai persyaratan dan kriteria yang ditentukan, maka memerlukan sarana
dan prasarana berupa peranti lunak sebagai referensi dan alat perlengkapan yang
memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas wasrik.
31
37. Langkah-langkah optimalisasi. Adapun kegiatan yang dilakukan untuk
mengoptimalkan kemampuan Parik bidang proggar dalam mendukung pelaksanaan
tugas wasrik, antara lain:
a. Parik bidang proggar memiliki sertifikasi auditor ahli. Seyogyanya
setiap Parik bidang proggar harus memiliki sertifikasi sebagai auditor ahli. Sesuai
dengan job descriptions agar mampu melaksanakan tugas untuk mencegah
terjadinya penyimpangan pelaksanaan program dan anggaran satuan khususnya
yang menyangkut pengelolaan keuangan negara, maka untuk mendapatkan
kriteria personel yang dimaksud, maka diperlukan langkah-langkah optimalisasi
kemampuan, sebagai berikut:
1) Pengajuan mengikuti sertifikasi. Pangdam mengajukan personel
Parik bidang proggar untuk mengikuti Penyelenggaraan sertifikasi auditor
ahli untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan Aparat Pengawasan
Fungsional (APF) yang dilaksanakan oleh Pusdiklatwas di lembaga BPKP
dengan terlebih dahulu diajukan pengusulan oleh Irdam sesuai dengan
alokasi penyelenggaraan pendidikan dari komando atas.
2) Memberikan masukan ke komando atas untuk penambahan
alokasi. Keterbatasan alokasi diklat sertifikasi auditor ahli setiap kotama,
dimana pada setiap Kotama khususnya satuan Itdam hanya diberikan
alokasi satu orang peserta didik saja. Hal ini perlu adanya saran atau
masukan ke komando atas pada saat pelaksanaan Rakorwas yang
diselenggarakan pada setiap awal tahun untuk menambah alokasi
personel mengingat pentingnya kegiatan tersebut sebagai persyaratan
yang harus dimiliki oleh setiap Parik bidang proggar.
3) Kepedulian dan skala prioritas. Pejabat Inspektur Kodam memiliki
kepedulian dan memprioritaskan personel yang akan mengikuti diklat
sertifikasi auditor ahli khususnya bagi Parik bidang proggar. Kepentingan
pengawasan dan pemeriksaan yang paling urgensi selayaknya difokuskan
kepada pelaksanaan pengelolaan keuangan Negara.
32
4) Kaderisasi Parik bidang proggar. Dinamika mutasi atau
perpindahan personel khususnya bagi personel Parik bidang proggar
sesuai kebutuhan organisasi. Melihat kondisi riil atau nyata tersebut, maka
diperlukan adanya kaderisasi, sehingga personel baru yang menduduki
jabatan sebagai Parik bidang proggar diharapkan telah dipersiapkan jauh-
jauh hari sebelumnya untuk mengikuti diklat sertifikasi auditor ahli.
b. Parik bidang proggar mengikuti sosialisasi aturan yang terbaru.
Dinamika perubahan dan perkembangan peraturan dan perundang-undangan
dapat terjadi setiap waktu atau setiap saat. Termasuk perubahan-perubahan
aturan dan perundang-undangan terhadap pengelolaan keuangan Negara, maka
diperlukan sosialisasi aturan secara berjenjang dan berkesinambungan yang
dapat diikuti oleh Parik bidang proggar. Menyikapi dinamisnya perubahan
tersebut, maka dapat ditempuh langkah-langkah optimalisasi kemampuan yang
dapat dilaksanakan, sebagai berikut:
1) Pengajuan mengikuti pendidikan/penataran. Pangdam mengajukan
personel Parik bidang proggar untuk mengikuti pendidikan/penataran
yang diselenggarakan di lingkungan Kemenhan, Mabes TNI dan
Mabesad, yaitu:
a) Kemenhan.
(1) Kegiatan penataran/sosialisasi tentang peraturan
pengelolaan keuangan negara terhadap pengadaan barang
dan jasa di lingkungan pelaksanaan tugas pokok (PTP)
Kemenhan.
(2) Penyelenggaraan kursus wasrik untuk meningkatkan
kompetensi dan kemampuan Parik bidang proggar.
b) Mabes TNI. Kegiatan sosialisasi tentang peraturan
pengelolaan keuangan negara terhadap pengadaan barang dan
jasa di lingkungan satuan-satuan jajaran Mabes TNI di daerah
khususnya satuan-satuan selaku kotama operasi.
33
c) Mabesad.
(1) Kegiatan sosialisasi tentang peraturan pengelolaan
keuangan negara terhadap pengadaan barang dan jasa di
lingkungan satuan-satuan jajaran Mabesad di daerah
khususnya satuan-satuan selaku kotama pembinaan.
(2) Penyelenggaraan kegiatan penataran-penataran
wasrik baik yang diselenggarakan secara terpusat maupun
di masing-masing Kotama untuk meningkatkan kompetensi
dan kemampuan Parik bidang proggar.
2) Latihan. Pangdam memberikan petunjuk dan perencanaan untuk
melaksanakan latihan dalam satuan bagi peningkatan kemampuan parik
yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Irdam dengan merencanakan,
menyiapkan dan melaksanakan latihan fungsi wasrik khususnya terhadap
Parik bidang proggar. Kegiatan latihan dilaksanakan secara bertahap,
bertingkat dan berlanjut disesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang
menjadi tugas dan tanggung jawab Parik bidang. Latihan dilaksanakan
dengan metode penataran dan study kasus terhadap kejadian yang
merupakan penyimpangan terhadap pengelolaan keuangan negara.
c. Parik bidang proggar memiliki pengalaman penugasan. Agar personel
Parik bidang proggar memiliki pengalaman dan menguasai materi yang menjadi
tugas dan tangung jawabnya, maka dapat ditempuh langkah-langkah
optimalisasi kemampuan yang dapat dilaksanakan, sebagai berikut:
1) Penugasan wasrik rutin (internal). Pangdam memberikan perintah
untuk melaksanakan tugas wasrik dengan penuh rasa tanggung jawab
kepada Irdam selaku staf pembantu Pangdam dalam pembinaan fungsi
wasrik. Pemberian tugas dalam pelaksanaan wasrik semaksimal mungkin
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab khususnya bagi personel Parik
bidang proggar. Setelah melaksanakan penugasan tersebut Parik bidang
proggar mempunyai kewajiban membuat laporan sesuai dengan
ketentuan administrasi yang berlaku. Hal ini akan dapat
mengoptimalisasikan kemampuan Parik bidang proggar, meliputi:
34
a) Parik bidang proggar akan secara aplikatif dapat menguasai
ilmu wasrik secara maksimal, sehingga temuan-temuan berupa
penyimpangan terhadap program dan anggaran khususnya
menyangkut pengelolaan keuangan Negara yang di tuangkan
dalam bentuk atensi hasil pemeriksaan (AHP) dapat mengungkap
secara mendalam tentang penyimpangan-penyimpangan atau
kebocoran-kebocoran yang terjadi dalam pengelolaan keuangan di
satuan-satuan jajaran Kodam. Dengan demikian tertib administrasi
keuangan dapat tercapai secara optimal.
b) Parik bidang proggar akan memiliki pengalaman dan
pengetahuan secara aplikasi di lapangan, sehingga dapat
mendukung pelaksanaan tugas wasrik untuk mencermati dan
menemukan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh
satuan-satuan di jajaran Kodam.
c) Parik bidang proggar akan memiliki pengalaman dalam
penugasan yang memadai, maka akan mendukung pencapaian
tugas pokok wasrik dapat berjalan secara optimal.
d) Parik bidang proggar akan memiliki pemahaman dan
penerapan norma maupun aturan yang berlaku terhadap suatu
program dan anggaran secara optimal.
2) Penugasan wasrik khusus. Pangdam memberikan perintah untuk
melaksanakan tugas wasrik khusus dengan penuh rasa tanggung jawab
kepada Irdam selaku staf pembantu Pangdam. Pemberian tugas dalam
pelaksanaan wasrik khusus akan dapat mengoptimalisasikan kemampuan
Parik bidang proggar.
3) Penugasan verifikasi serah terima jabatan (Sertijab) satuan-satuan
jajaran Kodam. Pangdam memberikan perintah untuk melaksanakan
tugas verifikasi dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Irdam selaku
staf pembantu Pangdam. Pemberian tugas dalam pelaksanaan verifikasi
dalam rangka sertijab akan dapat mengoptimalisasikan kemampuan Parik
bidang proggar.
35
d. Parik bidang proggar memiliki mentalitas yang baik. Agar seorang
Parik bidang proggar mempunyai sikap mental dan kepribadian yang baik, maka
dapat ditempuh langkah-langkah optimalisasi kemampuan yang dapat
dilaksanakan, sebagai berikut:
1) Briefing Parik bidang proggar. Irdam mengadakan briefing kepada
Parik bidang proggar secara periodik dengan tujuan untuk memberikan
semangat dan menekankan peran atau fungsi wasrik serta hal-hal yang
harus dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan program kerja
Itdam dengan target menemukan dan mencegah terjadinya
penyimpangan yang menonjol, sehingga tidak terjadi potensi KKN di
satuan jajaran Kodam. Hal yang dapat dilaksanakan untuk mencapai
kondisi tersebut adalah dengan melaksanakan tindakan secara
komprehensif dan terpadu dengan mempertimbangkan beberapa aspek,
meliputi:
a) Parik tidak memiliki unsur kedekatan dengan personel yang
akan diperiksa.
b) Menjamin pelaksanaan tugas seorang Parik dapat berjalan
secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dalam
melaksanakan kewajibannya.
c) Parik bersifat netral dan tidak berpihak terhadap personel
yang diperiksa (obrik).
d) Meyakinkan tidak adanya pengaruh-pengaruh terhadap
independensinya selaku Parik.
e) Parik senantiasa bersikap tenang dan mampu
mengendalikan diri selama melaksanakan tugas wasrik.
f) Parik terbebas dari segala bentuk intimidasi atau tekanan
orang lain atau personel yang akan diperiksa (obrik). Parik bidang
proggar untuk melaksanakan tugas dapat berjalan dengan baik
dengan berdasarkan kemampuan untuk mengungkap dan
menemukan berbagai penyimpangan tentang pengelolaan
keuangan negara tanpa dilandasi tendensi terhadap pengaruh
pihak obrik.
36
g) Parik terhindar dari prasangka, interpretasi atau kepentingan
tertentu, baik kepentingan pribadi maupun pihak-pihak lainnya yang
berkepentingan dengan hasil pemeriksaan.
2) Penilaian. Pangdam berwenang dan bertanggung jawab atas
pembinaan personel wasrik tingkat Kodam dan pelaksana kegiatan
dilakukan oleh Irdam dengan kewajiban mengadakan penelitian, penilaian
dan penganalisaan secara terus menerus terhadap Parik berdasarkan
persyaratan dan kriteria yang ditentukan, sehinga diperoleh kualitas kerja
organisasi yang optimal. Hasil penilaian tersebut sebagai saran bagi
Pangdam dalam rangka pembinaan personel Wasrik.
3) Pengecekan kesiapan wasrik. Pangdam mengeluarkan perintah
pelaksanaan wasrik dan ditindaklanjuti dengan perencanaan oleh Irdam.
Irdam melaksanakan pengecekan kesiapan wasrik kepada Parik meliputi
kesiapan materi, alat peralatan, referensi dan hal lain sebagai
kelengkapan parik untuk meningkatkan kepercayaan diri Parik serta
menghilangkan peranggapan bahwa wasrik adalah kegiatan rutin,
sehingga memacu Parik bidang proggar untuk berupaya melaksanakan
wasrik sebaik-baiknya dengan membuat perencanaan dan persiapan
yang sempurna.
4) Pengamatan. Pangdam dan Irdam melaksanakan pengamatan
terhadap Parik bidang proggar selama jalannya pemeriksaan khususnya
tentang penerapan aplikasi penguasaan fungsi wasrik, guna
membangkitkan kepedulian Parik terhadap bidang tugasnya. Selanjutnya
Irdam memberikan analisa dan evaluasi prestasi parik sebagai bahan
pertimbangan penempatan personel agar tepat tempat sesuai
kemampuan.
5) Reward and punishment. Pangdam dan Irdam memberikan reward
and punishment khususnya bagi personel Parik bidang proggar dalam
melaksanakan tugasnya, sehingga memacu kinerja dan meningkatkan
motivasi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara
optimal.
37
6) Pembinaan kesehatan dan kesegaran jasmani. Agar dapatnya
mempertimbangkan dan mengatur jadwal pelaksanaan wasrik, sehingga
memberikan waktu dan kesempatan bagi Parik bidang proggar untuk
melaksanakan pembinaan fisiknya. Hal yang dapat ditempuh langkah-
langkah optimalisasi kemampuan kesehatan dan jasmani, sebagai berikut:
a) Pemeriksaan kesehatan (Rikkes) secara berkala. Pangdam
memberikan perintah kepada Kakesdam untuk melaksanakan
program pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal enam
bulan sekali guna mengetahui kondisi kesehatan. Irdam mengatur
pelaksanaannya dan apabila membutuhkan penanganan lebih
lanjut dapat bersandar pada instansi kesehatan yang ada di
wilayah. Hal ini dilaksanakan untuk menjaga kondisi kesehatan
secara dini, sehingga dapat melaksanakan tugas pokoknya dengan
baik.
b) Pembinaan kesegaran jasmani secara periodik. Pangdam
memerintahkan Kajasdam untuk melaksanakan pembinaan
jasmani secara bertahap, bertingkat dan berlanjut serta diadakan
pemisahan sesuai dengan kelompok umur sehingga memiliki
kondisi fisik yang prima guna menunjang tugasnya. Kegiatan ini
dilaksanakan secara periodik tanpa menghambat pelaksanaan
tugas pokok. Dengan memberikan kesempatan dan waktu yang
cukup untuk melaksanakan pembinaan fisik (kesegaran jasmani)
secara periodik dengan cara mengatur jadwal pelaksanaan
kegiatan wasrik, sehingga tersedia waktu yang cukup untuk
melaksanakan pembinaan fisik.
e. Anggaran khususnya BPD Jaldis kegiatan wasrik untuk menjangkau
satuan. Terdukungnya pagu anggaran dari komando atas khususnya biaya
perjalanan dinas (BPD) dalam rangka kegiatan wasrik guna menjangkau satuan-
satuan terpencil oleh komando atas, maka dapat ditempuh langkah-langkah
optimalisasi kemampuan yang dapat dilaksanakan, sebagai berikut:
38
1) Pelaksanaan wasrik berdasarkan skala prioritas. Agar dukungan
anggaran BPD Jaldis dapat dilaksanakan secara optimal, maka diperlukan
perencanaan wasrik berdasarkan skala prioritas. Sehingga keterbatasan
dukungan anggaran BPD Jaldis tersebut dapat mencapai keberhasilan
tugas pokok wasrik dengan mempertimbangkan jadwal wasrik yang
dilaksanakan oleh Itjen Kemenhan, Itjen TNI dan Itjenad. Dengan
demikian pelaksanaan wasrik dalam satu tahun anggaran diprioritaskan
kepada satuan-satuan yang akan menjadi obrik oleh wasrik eksternal,
sehingga tidak terjadi tumpang tindih dan dapat lebih efektif serta efisien.
2) Mengajukan dukungan anggaran ke komando atas. Kekurangan
dukungan anggaran dalam pelaksanaan wasrik diajukan secara periodik
pada saat pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA)
tahunan.
3) Memberikan saran dan masukan kepada komando atas. Mengingat
fluktuatifnya biaya transportasi umum (pesawat dan kapal laut) yang
diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas wasrik, maka
kekurangan anggaran tersebut dapat disampaikan dalam bentuk saran
dan masukan kepada komando atas pada saat pelaksanaan Rakorwas.
f. Anggaran Kegiatan Pendampingan Tim Wasrik Eksternal dari BPK,
Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad. Keterbatasan dukungan anggaran pada
kegiatan pendampingan tim wasrik eksternal dari badan pengawas keuangan RI
(BPK RI), Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad berdampak terhadap pemberian
kesempatan bagi Parik bidang proggar untuk diikut sertakan dalam penugasan
mendampingi kegiatan tersebut, maka dapat ditempuh langkah-langkah
optimalisasi kemampuan yang dapat dilaksanakan, sebagai berikut:
1) Mengajukan dukungan anggaran khusus. Agar dukungan anggaran
BPD Jaldis dapat didukung oleh komando atas, maka diperlukan
penyusunan perencanaan wasrik eksternal dan mengajukan kebutuhan
dukungan pendampingan wasrik ke satuan yang akan melaksanakan
wasrik yaitu: Irjen Kemenhan, Irjen TNI dan Irjenad. Sehingga kebutuhan
dukungan anggaran BPD Jaldis tersebut dapat didukung secara optimal.
39
2) Mengajukan dukungan anggaran ke komando atas. Kekurangan
dukungan anggaran dalam pelaksanaan wasrik diajukan secara periodik
pada saat pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA)
tahunan.
3) Memberikan saran dan masukan kepada komando atas. Mengingat
fluktuatifnya biaya transportasi yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas wasrik, maka kekurangan anggaran tersebut dapat
disampaikan dalam bentuk saran dan masukan kepada komando atas
pada saat pelaksanaan Rakorwas di satuan Itjenad.
g. Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan wasrik.
Dukungan sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan berpengaruh
terhadap keberhasilan pencapaian tugas wasrik agar dapat berjalan secara
berhasil guna dan berdaya guna. Namun kondisi riil atau nyata dilapangan
menunjukkan bahwa masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana
tersebut, maka dapat ditempuh langkah-langkah optimalisasi kemampuan,
sebagai berikut:
1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia. Keterbatasan
sarana dan prasarana tersebut tentunya dapat mempengaruhi
keberhasilan pencapaian tugas wasrik. Hal yang dapat dilakukan dengan
memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia serta melaksanakan
koordinasi dengan staf terkait atau komando atas untuk mendukung
pelaksanaan tugas wasrik.
2) Mengajukan dukungan sarana dan prasarana. Kegiatan yang
dilakukan dengan mengajukan dukungan sarana dan prasarana yang
memadai guna mendukung pelaksanaan wasrik secara periodik ke
komando atas. Dapat pula mengajukan kekurangan dukungan anggaran
dalam pelaksanaan wasrik diajukan secara periodik pada saat
pelaksanaan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) tahunan dalam
bentuk belanja modal dan belanja pemeliharaan.
40
3) Memberikan saran dan masukan kepada komando atas. Mengingat
keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas wasrik, maka kekurangan tersebut dapat disampaikan
dalam bentuk saran dan masukan kepada komando atas pada saat
pelaksanaan Rakorwas di satuan Itjenad.
h. Terpenuhinya secara Kuantitas Jumlah Personel Parik bidang
proggar. Keberadaan Parik tentunya akan berpengaruh terhadap keberhasilan
pencapaian tugas wasrik agar dapat berjalan secara berhasil guna dan berdaya
guna. Namun kondisi riil atau nyata dilapangan menunjukkan bahwa masih
terbatasnya kesiapan operasional Parik dalam pelaksanaan wasrik, maka dapat
ditempuh langkah-langkah optimalisasi kemampuan yang dapat dilaksanakan,
sebagai berikut:
1) Melaksanakan kaderisasi. Keterbatasan personel Parik bidang
Proggar dapat diantisipasi dengan melaksanakan kaderisasi, sehingga
dengan kondisi riil atau nyata di lapangan bahwa kesiapan operasional
pelaksanaan wasrik senantiasa terbatas ketersediaan personel yang
menduduki jabatan di staf Itdam.
2) Mengajukan pemenuhan personel. Kegiatan yang dilakukan
dengan mengajukan pemenuhan personel Parik bidang proggar yang
memadai guna mendukung operasional pelaksanaan wasrik secara
periodik ke komando atas.
3) Memberikan saran dan masukan kepada komando atas. Mengingat
keterbatasan personel Parik yang diperlukan untuk mendukung
pelaksanaan tugas wasrik, maka kekurangan tersebut dapat disampaikan
dalam bentuk saran dan masukan kepada komando atas pada saat
pelaksanaan Rakorwas di satuan Itjenad.
41
BAB VII
PENUTUP
38. Kesimpulan.
a. Pengelolaan keuangan negara dapat dilaksanakan secara optimal dengan
didukung fungsi wasrik yang berdaya guna dan berhasil guna menuju opini BPK
RI wajar tanpa pengecualiaan (WTP).
b. Keberhasilan pelaksanaan fungsi wasrik sangat ditentukan oleh
kemampuan Parik bidang proggar sebagai komponen yang dominan.
c. Pelaksanaan tugas wasrik untuk mewujudkan tata kelola laporan
administrasi dan pertanggungjawaban keuangan mempedomani prinsip 2K3E
yaitu ketaatan, kepatuhan terhadap aturan dan ekonomis, efektif serta efisien
terhadap penggunaan anggaran, sehingga belum tercapai sasaran tersebut
diakibatkan karena masih kurang optimalnya kemampuan Parik bidang proggar
sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang diperlukan guna mendukung tugas
wasrik.
d. Rendahnya kemampuan Parik bidang proggar ditinjau dari aspek memiliki
sertifikasi auditor ahli, mengikuti sosialisasi aturan yang terbaru, pengalaman
penugasan, mentalitas, terdukungnya anggaran khususnya BPD jaldis,
terdukungnya anggaran kegiatan pendampingan tim wasrik eksternal dari BPK
RI, Itjen Kemhan, Itjen TNI dan Itjenad, sarana dan prasarana untuk mendukung
pelaksanaan wasrik, terpenuhinya secara kuantitas jumlah personel, maka hal ini
dipengaruhi faktor internal maupun eksternal.
e. Optimalisasi kualitas parik sesuai yang diharapkan dapat dilaksanakan
yaitu Pengajuan mengikuti sertifikasi, memberikan masukan ke komando atas
untuk penambahan alokasi, kepedulian dan skala prioritas, kaderisasi Parik
bidang proggar, pengajuan mengikuti pendidikan/penataran, latihan, penugasan
wasrik rutin (internal), penugasan wasrik khusus, penugasan verifikasi serah
terima jabatan (Sertijab) satuan-satuan jajaran Kodam, briefing Parik bidang
proggar, penilaian, pengecekan kesiapan wasrik, pengamatan, reward and
punishment, pembinaan kesehatan dan kesegaran jasmani, pelaksanaan wasrik
berdasarkan skala prioritas, mengajukan dukungan anggaran ke komando atas,
42
mengajukan dukungan anggaran khusus, mengajukan dukungan anggaran ke
komando atas, memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, mengajukan
dukungan sarana dan prasarana, melaksanakan kaderisasi, mengajukan
pemenuhan personel, memberikan saran dan masukan kepada komando atas.
39. Saran. Agar langkah optimalisasi kemampuan Parik bidang proggar dapat
terlaksana dengan baik, maka perlu disampaikan saran sebagai berikut:
a. Adanya pola karier dan pembinaan karier Parik bidang proggar yang
diatur oleh ketentuan yang baku dan terarah.
b. Agar profesi tenaga Parik bidang proggar dijadikan profesi yang dapat
mempengaruhi karier dan promosi jabatan Perwira diluar bidang wasrik.
c. Adanya program pemeriksaan psikologi dan pemeriksaan kesehatan
secara berkala khusus untuk Parik bidang proggar yang anggarannya masuk
dalam program kerja tahunan TNI AD.
40. Demikian tulisan ini dibuat, sebagai bahan masukan bagi komando atas dan
bahan pertimbangan untuk menentukan kebijaksanaan selanjutnya.
Bandung, September 2012
Penulis
Dodiet LumwartonoMayor Inf NRP 11950007220470
Dodiet LumwartonoMayor Inf Nosis: 50063
TERBATAS
42
TERBATASTERBATAS