TUGAS AUDIT INVESTIGASI

KASUS PT ADARO ENERGY Tbk.

DOSEN : MASRUL HUDA, SE. M.Si

DISUSUN OLEH :

Kelompok IV

1. Nurliyah

2. Yahya Nuryanto

Semester : VII A PAGI

FAKULTAS EKONOMI JURUSAN AKUNTANSI

S-1

UNIVERSITAS PAMULANG

i

2010

KATA  PENGANTAR

           Segala puji bagi Allah SWT yang telah menolong hamba-Nya

menyelesaikan makalah ini dengan penuh kemudahan. Tanpa pertolongan

Dia mungkin penyusun tidak akan sanggup menyelesaikan dengan baik.

Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu tentang

permasalahan yang ada di sekitar kita, yang kami sajikan berdasarkan

pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini memuat tentang “Kasus PT

Adaro Energy Tbk (ADRO)”. Walaupun makalah ini mungkin kurang

sempurna tapi juga memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca.

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Mata Kuliah

Etika Profesi Akuntansi, yaitu Bapak MASRUL HUDA, SE. M.Si yang telah

membimbing penyusun agar dapat mengerti tentang bagaimana cara

menyusun Makalah ini.

Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas

kepada pembaca. Kami sadar dalam penyusunan makalah ini terdapat

kekurangan.untuk itulah penyusun mohon untuk saran dan kritiknya. Terima

kasih.

 

Pamulang, Januari 2010

Penyusun

ii

DAFTAR ISI

JUDUL ...........................................................................................

............. i

KATA

PENGANTAR ..................................................................................

... ii

DAFTAR

ISI.................................................................................................

iii

A. Identifikasi Permasalahan................................................................ 1

B. Diagram................................................................................

............ 3

C. Mulai Ditemukannya Kasus dan

yang Orang Menemukan

Kasus......................................................... 4

D. Paragraf yang

Penting....................................................................... 7

E. Gambaran Umum Pihak yang

Terlibat .............................................. 9

F. Pemeriksa

Kasus................................................................................

10

G. Penjelasan

Bagan............................................................................... 11

iii

H. Kesimpulan Sementara Pemegang Kunci dalam

Kasus..................... 11

I. Pihak yang Bertanggung

Jawab........................................................ 11

J. Dampak Terhadap Individu atau

Masyarakat.................................... 12

DAFTARPUSTAKA............................................................................

.............. 13

iv

A. Identifikasi Permasalahan

Transfer pricing diduga dilakukan dengan menjual batu bara

kepada Coaltrade salah satu perusahaan terafiliasi dengan harga miring,

yakni US$26 per ton pada 2005 dan US$29 pada tahun berikutnya.

Penjualan Adaro pada 2005, menurut sebuah dokumen hanya

US$697,1 juta dan US$1,003 miliar pada 2006. Padahal, kalau dihitung

berdasarkan harga pasar, total pendapatan pada 2005 mestinya

berjumlah US$1,287 miliar dan pada 2006 sebesar US$1,371 miliar. Itu

berarti ada selisih yang cukup besar antara hasil penjualan Adaro

berdasarkan perhitungan sendiri dengan nilai penjualan berdasarkan

harga pasar. Nilainya, kalau dirupiahkan mencapai Rp 9,121 triliun.

Belum dihitung royalti 13,5% yang harus dibayarkan kepada negara.

laporan keuangan Coaltrade. Dari tahun 2001 hingga 2003,

perusahaan itu hanya dioperasikan tiga orang. Mulai 2004 dioperasikan

lima orang, terdiri dari dua direktur, seorang manajer, dan dua

sekretaris. Dengan awak yang ramping itu, keuntungan bersih yang

dapat diraihnya toh tergolong luar biasa.

Dari 2001 hingga 2005, menurut sumber itu, laba bersih

Coaltrade berturut-turut US$ 3,52 juta, US$ 17,08 juta, US$ 15,22 juta,

US$ 28,49 juta, dan US$ 42,4 juta. "Luar biasa sekali. Bagaimana bisa

meng-handle masalah administrasi, akuntansi, dan pemasaran dengan

karyawan sekecil itu. Bisa jadi, kalaupun mereka bekerja 24 jam sehari,

rasanya tak akan mampu," kata sang investment bank tadi.

Lebih jauh, ia membuka dokumen yang bertuliskan Adaro Offering

Bond Prospectus 22 November 2005. Di dalamnya termuat, antara lain,

laporan keuangan Adaro tahun 2005 (hingga kuartal ketiga) serta

hubungan antara Adaro dan Coaltrade.

Laporan itu menyebutkan, laba bersih Adaro dari 2001 hingga

kuartal ketiga 2005 berturut-turut adalah US$ 9,5 juta, 14,0 juta, US$

10,3 juta, US$ 17,1 juta, dan US$ 39,4 juta. "Nilainya pada beberapa

tahun terakhir lebih kecil dari Coaltrade yang hanya menjualkan batu

baranya," kata sumber Gatra itu pula.

Dari prospektus itu diketahui bahwa harga jual batu bara Adaro

yang berkualitas 5.200 kkal per kg disebut US$ 26,3 per ton. Padahal,

katanya pula, harga emas hitam di pasar internasional pada periode itu,

1

kalau dirata-rata, US$ 42,6 per ton. "Dengan selisih harga yang US$ 16

per ton itu, tentu saja keuntungan yang diraih Coaltrade menjadi besar

sekali," katanya.

Sebelumnya, Adaro juga terjerat serangkaian kasus hukum yang

sampai saat ini masih tercecer. Konflik di Adaro berawal ketika PT

Asminco pada 1997 mendapatkan fasilitas pinjaman kredit US$ 100 juta

dari Deutsche Bank. Asminco memberikan jaminan 40% sahamnya di

Adaro. Hampir 100% (tepatnya 99,9%) saham Asminco dimiliki PT

Swabara Mining & Energy. Sedangkan 74% saham PT Swabara Mining &

Energy dimiliki oleh Beckkett, perusahaan berbasis di Singapura.

Beckkett dan Swabara Mining & Energy juga bertindak sebagai penjamin

atas kredit Asminco. Pada 1998, Asminco tidak mampu memenuhi

kewajibannya membayar utang.

Setelah utang jatuh tempo, antara Deutsche Bank dan Asminco

sebenarnya tercapai kesepakatan memperpanjang pembayaran utang

hingga Juni 2002. Namun Asminco tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Untuk itu, Deutsche Bank mengeksekusi saham yang digadaikan

Asminco. Saham itu dijual kepada PT Dianlia Setyamukti seharga US$

42,2 juta.

Sedangkan 74% saham Beckkett di PT Swabara Mining Energy

dijual oleh Deutshce Bank seharga US$800.000 kepada PT Mulhendi

Sentosa Abadi dan 40% saham PT Asminco di PT Indonesia Bulk

Terminal dijual oleh Deutshce Bank seharga US$1 juta.

Gugatan dari Beckett itu menyangkut rencana penjualan saham

oleh Deutsche Bank kepada PT Dianlia Setyamukti tidak pernah

diinformasikan kepada Beckkett. Nilai penjualan 40% saham Adaro itu

juga ditetapkan di bawah harga wajar. Pada 1997 saja, misalnya,

Deutsche Bank menilai 40% saham di PT Adaro dan PT International

Bulk Terminal sebesar US$297,7 juta.

Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan aturan teknis transfer

pricing di Indonesia yang ada saat ini adalah SE-04/PJ.7/1993 {BN No.

5400 hai. 1B-4B) tentang Petunjuk-petunjuk Penanganan Kasus-kasus

Transfer Pricing. SE ini terlalu umum sehingga secara teknis operasional

sulit dipraktikkan. Belum lagi dalam Pasal 18 Ayat 3 UU No. 36/ 2008

2

{BN No. 7723 hai. 22B) tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah memuat

ketentuan mengenai transfer pricing.

B. Diagram

BAGAN ALUR

KASUS TRANSFER PRICING PT ADARO ENERGY Tbk

Kejaksaan Agung

PT ADARO ENERGY

Tbk

Coal Trade

Penjualan di bawah harga

pasar

Terafiliasi

Departemen ESDM

Ditjen Pajak

Depkeu

Menilai adanya tindakan Transfer Pricing

DilaporkanBPK

BPKP

Karena kurang bukti Kasus di SP3 kan

Keputusan

Membantu

Mencari bukti baru yang yang lebih kuat3

C. Mulai Ditemukannya Kasus dan yang Orang Menemukan Kasus

Kasus transfer pricing batu bara yang ditemukan pada tahun

2005 sampai 2006 diduga dilakukan Adaro mencuat ke permukaan

setelah Staf Ahli Departemen ESDM Sudhono Iswahyudi bersama

Ditjen Pajak melaporkan ke Kejagung akhir tahun lalu. Jaksa Agung

Muda Intelijen Wisnu Subroto mengaku Kejagung telah menerima audit

BPKP. "Detail teknis yang menangani, jelas-jelas ada audit BPKP,"

katanya dalam pesan singkat yang diterima Bisnis, kemarin. Laporan

sebelumnya menyebutkan penghentian proses penyelidikan kasus

dugaan manipulasi dengan modus penjualan di bawah harga pasar

(rransfer pricing) batu bara yang melibatkan PT Adaro Indonesia masih

dimungkinkan dibuka kembali.

Dirut Adaro Energy Boy Garibaldi Thohir menyatakan kasus

manipulasi pajak {transfer pricing) eperti yang diberitakan media massa

timbul Oktober - November 2007. "Tetapi masalah kasus pajak adalah

domain Dirjen Pajak, bukan domain perusahaan," ujar Boy dalam acara

paparan publik di Jakarta,kemarin. Ia menyatakan untuk mencapai

tahapan due dilliegence, Adaro Energy telah melalui tahapan yakni

penelitian secara teliti, detail aksi korporasi perseroan lembaga-lembaga

penunjang. Contohnya adalah audit dari lembaga akuntan publik

anggota Price Water House. Perseroan juga telah melakukan mini

expose di hadapan direksi Bursa Efek Indonesia.

Bukti baru Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)

meminta Direktorat Jenderal Pajak dan Badan Pemeriksaan Keuangan

(BPK) menyelidiki kasus tersebut guna mencari bukti baru untuk

diserahkan kembali kepada Kejaksaan Agung. "Penghentian

penyelidikan oleh Jaksa Agung Muda Intelijen bukan berarti menutup

4

kasus ini," kata Staf Ahli Departemen ESDM Sudhono Iswahyudi

beberapa waktu lalu.

Seharusnya, lanjutnya, instansi lain seperti Dirjen Pajak dan BPK

mencari fakta baru. "Fakta iai nantinya akan kita serahkan ke Kejagung

agar kasus ini dibuka kembali." Sementara itu, Direktui Jen deral

Minerba Simon Sembiring mengakui kemungkinan adanya perbedaan

data yang dimiliki pihaknya dengan perhitungan BPW. Perbedaan itu

terjadi karena ESDM menghitungnya berdasarkan pengawasan tahun

berjalan. BPKP mengeluarkan data per akhir tahun komulatif.

Seperti diketahui, Kejagung membentuk tim khusus untuk

mengusut laporan praktik manipulasi harga (transfer pricing) batu bara

yang diduga dilakukan FP Adaro Indonesia. Tim khusus kasus Adaro

diketuai Bagindo Fachmi, yang sebelumnya menangani kasus

pembalakan liar di Sumut dengan tersangka Adelin Lis. Tim itu terdiri

dari jaksa yang bertugas di bidang ekonomi dan keuangan dengan tugas

mengumpulkan data dari berbagai pihak.

Selama ini berbagai pihak menyatakan kasus transfer pricing batu

bara seperti kasus Adaro sulit dibuktikan karena tidak ada standar

harga. Sebelumnya Managing Director ICI Maydin Sipayung

mengatakan, ICI bisa digunakan untuk mengukur kewajaran harga batu

bara yang dijual Adaro.

“Misalkan, harga tahun 2005 US$ 40, tapi kemudian ada yang jual US$

20. Berarti kan ada perbedaan. Jadi bisa dipakai sebagai refensi,”

katanya.

ICI merupakan index harga batu bara yang dibuat di Indonesia melalui

berbagai sumber. Sejauh ini ada tiga jenis index batu bara, yaitu ICI

untuk batu bara berkalori 6.000 kilo kalori per kg (kkal/kg), 5.800

kkal/kg, dan 5.000 kkal/kg. Maydin menambahkan, rencananya pada

bulan Juni 2008 akan diluncurkan ICI untuk batu bara 4.200 kkal/kg.

Meski demikian, Direktur Pembinaan Usaha Mineral dan Batu Bara

Departemen ESDM MS Marpaung menyatakan, Departemen ESDM

menyerahkan pada Kejaksaan Agung apakah ICI akan digunakan dalam

5

penyidikan kasus Adaro. “Pokoknya kita sudah serahkan data-data yang

diminta Kejagung. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” katanya.

Menurutnya, salah satu indikasi terjadinya transfer pricing adalah

menjual dengan harga di bawah harga yang seharusnya, atau ada fee

yang terlalu tinggi untuk trader.

Departemen ESDM siap memberikan data tambahan ke

Kejaksaan Agung terkait kasus praktik manipulasi harga (transfer

pricing) batu bara yang diduga dilakukan PT Adaro Indonesia.

Menurut Direktur Pembinaan Usaha Mineral dan Batubara

Departemen ESDM MS Marpaung di Jakarta, Minggu (10/2), pihaknya

memang sudah memberikan data dan keterangan ke Kejaksaan Agung

terkait kasus tersebut.

Tapi, kami siap memberikan data tambahan kalau memang

diperlukan pihak kejaksaan, ujarnya. Data yang telah diberikan ESDM

itu, ungkap Marpaung, adalah data penjualan antara tahun 2001-2005

yang menjadi obyek pemeriksaan Kejaksaan Agung.

Meski Marpaung tidak menyebutkan data-data tambahan apa saja

yang bisa diberikan pihaknya, namun ada sejumlah data yang bisa

dipakai untuk penyelidikan ini. Antara lain laporan keuangan Coaltrade

5-6 tahun terakhir, perjanjian ekslusif Coaltrade-Adaro, harga jual rata-

rata Adaro ke Coaltrade dibandingkan harga jual rata-rata Adaro dengan

non Coaltrade, dan harga jual Adaro ke Coaltrade serta harga jual Adaro

ke non Coaltrade dibandingkan harga internasional dalam masa yang

sama.

Marpaung menambahkan pihaknya mendukung langkah Kejakaan

Agung mengusut kasus tersebut, karena kalau memang terbukti akan

menambah penerimaan negara.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung meminta Departemen ESDM dan

Ditjen Pajak Depkeu mengeluarkan data baru terkait kasus tersebut.

Jaksa Agung Muda (JAM) Intelijen Wisnu Subroto mengatakan data baru

6

diperlukan karena Tim Khusus Kejaksaan Agung yang menangani kasus

itu belum menemukan titik terang.

Direktur Pelaksana ndonesian Coal-price Index(ICI) Maydin

Sipayung pernah mengatakan, Kejaksaan Agung bisa menjadikan ICI

sebagai patokan harga batubara terkait ada tidaknya transfer pricing.

Sebab, ICI menjadi rujukan harga batu bara baik di pasar domestik

maupun internasional.

Menurut dia, saat ini, sudah sekitar 60 perusahaan batu bara

yang memakai patokan ICI. Hanya Adaro, perusahaan batu bara yang

besar yang belum menggunakan ICI.

Komisi VII DPR RI sebelumnya juga sudah minta agar Kejaksaan

Agung melakukan audit investigasi Kejaksaan Agung untuk memeriksa

dugaan manipulasi harga (transfer pricing) batubara yang dilakukan PT

Adaro Indonesia.

D. Paragraf yang Penting

Seperti diberitakan sebelumnya, kasus ini mencuat akibat

pertarungan konglomerat Sukanto Tanoto dengan Edwin Soeradjaya Cs.

Dari situlah muncul dugaan PT Adaro Indonesia menjual batubara di

bawah harga pasar kepada perusahaan afiliasinya di Singapura

Coaltrade Services International Pte, Ltd pada 2005 dan 2006.

Oleh Coaltrade, batubara itu dijual lagi ke pasar sesuai harga

pasaran. Hal ini dimaksudkan guna menghindari pembayaran royalti dan

pajak yang harusnya dibayarkan ke kas negara.

Dalam dokumen laporan keuangan Coaltrade pada 2002-2005,

terlihat laba Coaltrade lebih tinggi dari Adaro. Laporan keuangan,

tersebut menimbulkan kecurigaan, bagaimana mungkin Adaro yang

memiliki tambang kalah dengan trader. (DannyDarussalam.com Tax

Center)

7

Sekretaris Dirjen Mineral Batubara dan Panas Bumi Departemen

ESDM Bambang Setiawan mengatakan, melalui audit investigasi,

diharapkan penyelidikan kasus transfer pricing Adaro mendapatkan

kepastian.

Boy mengatakan kasus transfer pricing yang diduga merugikan

pajak negara ini pertama kali muncul pada Oktober 2007. Kasus ini

sempat ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan akhirnya Kejagung

menutup kasus tersebut pada awal 2008.

Kasus transfer pricing Adaro yang beberapa waktu lalu juga

sempat diberitakan sejumlah media massa diduga berawal dari upaya

perusahaan itu untuk menghindari pajak penghasilan yang besarnya 45

persen.

Melalui perusahaan afiliasinya di Singapura yang ternyata juga

dimiliki pemegang saham yang sama dengan Adaro, Coaltrade,

perusahaan itu hanya terkena pajak 10 persen.

Selain tentunya, Coaltrade mendapatkan keuntungan berlipat

ganda karena batu bara yang dibeli dari Adaro dipatok di angka 32 dolar

AS per ton. Padahal, di akhir 2007, harga batu bara telah menembus 95

dolar AS per ton. (ANTARA News)

Kejaksaan Agung (Kejakgung) menyatakan, tidak menemukan

masalah dalam kasus dugaan manipulasi harga (transfer pricing) ekspor

batubara yang dilakukan PT Adaro Indonesia. Hal tersebut diutarakan

Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM Intel), Whisnu Subroto, di Jakarta, Senin

(11/2). ''Kasus Adaro sudah diteliti dan nggak ada masalah,'' kata

Whisnu.

Menurut Whisnu, Kejakgung tidak bekerja sendiri dalam

menyelidiki kasus Adaro. Instansi seperti Badan Pengawas Keuangan

dan Pembangunan (BPKP), Departemen Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan, juga

8

ikut mengaudit proses transaksi ekspor batubara yang dilakukan PT

Adaro.

Hasil penyelidikan, tambah Whisnu, menyimpulkan PT Adaro telah

melunasi semua kewajiban dalam proses ekspor batubara sejak 2001

hingga sekarang. Whisnu menyebutkan, kewajiban tersebut, antara lain,

pembayaran pajak, royalti, jumlah tonase ekspor, hingga penentuan

siapa pembelinya telah dilunasi sesuai ketentuan.

Direktur Ekonomi dan Moneter pada JAM Intel, Sutan Bagindo

Fahmi, menambahkan, kesimpulan penghentian penyelidikan kasus

Adaro didasarkan pada hasil penelitian terhadap dokumen-dokumen

yang diberikan Departemen ESDM dan Direktorat Jenderal Pajak

Departemen Keuangan. ''Dokumen yang diberikan kepada kami malah

mendukung, transaksi yang dilakukan Adaro telah sesuai ketentuan,''

kata Fahmi. (Republika)

Dirut Adaro Energy Boy Garibaldi Thohir menyatakan kasus

manipulasi pajak {transfer pricing) eperti yang diberitakan media massa

timbul Oktober - November 2007. Tetapi masalah kasus pajak adalah

domain Dirjen Pajak, bukan domain perusahaan," ujar Boy alam acara

paparan publik di Jakarta,kemarin. a menyatakan untuk mencapai

tahapan due dilliegence, Adaro Energy telah melalui tahapan akni

penelitian secara teliti, detail aksi korporasi perseroan lembaga-lembaga

penunjang. ontohnya adalah audit dari lembaga akuntan publik anggota

Price Water House. Perseroan uga telah melakukan mini expose di

hadapan direksi Bursa Efek Indonesia. (Media Indonesia)

Dalam kerja sama audit investigasi, menurut Sekretaris Ditjen

Minerbapum, Ditjen Pajak akan berperan penting. Sebab hanya instansi

itu yang mempunyai kewenangan menelusuri seluk-beluk pengenaan

pajak terkait ekspor batu bara. (http://akuntanpublikindonesia.com/ )

E. Gambaran Umum Pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam kasus ini adalah Direksi PT Adaro Energy Tbk

antara lain :

9

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Komisaris : Ir. Subianto

Komisaris : Ir. Theodore Permadi Rachmat

Komisaris : Ir. Thomas Trikasih Lembong

Komisaris : Graham Hecmond Wong

Direksi

Presiden Direktur : Garibaldi Thohir

Direktur : Cjia Ah Hoo

Direktur : Sandiaga Salahudin Uno

Direktur : Christian Ariano Rachmat

Direktur : David Tendian

Direktur : Alastair Bruce Grant

dan pengelola perusahaan Coaltrade :

Dari tahun 2001 hingga 2003, perusahaan itu hanya dioperasikan tiga

orang. Mulai 2004 dioperasikan lima orang, terdiri dari dua direktur

(Anna Yeo Lae Choo dan…), seorang manajer, dan dua sekretaris (Tan

Kee Boon).

F. Pemeriksa Kasus

Permeriksaan kasus ini dilakukan Kejaksaan Agung dipimpin

oleh jaksa Sultan Bagindo Fahmi dibantu oleh Badan Pemeriksa

Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementrian Energi

Sumber Daya Mineral (ESDM), dan DirJen Pajak.

Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral siap bekerja sama

dengan Ditjen Pajak untuk melakukan audit investigasi penjualan ekspor

batu bara PT Adaro Indonesia, guna menuntaskan dugaan adanya

praktik permainan harga (transfer pricing).

Sekretaris Ditjen Mineral Batu bara dan Panas Bumi Departemen

ESDM Bambang Setiawan mengatakan melalui audit investigasi,

diharapkan penyelidikan kasus transfer pricing Adaro mendapatkan

kepastian.

"Sebenarnya audit investigasi perlu dilakukan terhadap semua

kontraktor batu bara. Tetapi karena Adaro yang ramai ditengarai

melakukan transfer princing, Departemen [Energi dan Sumber Daya

Mineral] siap bekerja sama dengan Ditjen Pajak untuk melakukan audit

investigasi," ujarnya di Jakarta kemarin.

10

Bambang mengakui pengungkapan kasus dugaan permainan

harga dalam penjualan batu bara Adaro kepada anak perusahaannya di

Singapura (Coaltrade International Service Ltd) itu, sudah masuk

wilayah hukum yakni kewenangan di Kejaksaan Agung.

Departemen ESDM, menurutnya, sejauh ini sudah bersikap

kooperatif dengan memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh

lembaga penyidik tersebut. Namun, dia tidak tahu kenapa penyelidikan

kasus itu berhenti di tengah jalan.

Dalam kerja sama audit investigasi, menurut Sekretaris Ditjen

Minerbapum, Ditjen Pajak akan berperan penting. Sebab hanya instansi

itu yang mempunyai kewenangan menelusuri seluk-beluk pengenaan

pajak terkait eks por batu bara.

Hingga kini, penelusuran dirjen pajak soal Adaro masih belum

kelar. Tapi, kasus Adaro juga sudah masuk kejaksaan agung. Jaksa

Agung Muda Intelijen, Wisnu Subroto, mengaku sedang mengumpulkan

data kasus ini. Tiga orang pejabat departemen energi dan sumber daya

mineral juga sudah diperiksa, termasuk MS Marpaung (direktur

pengusahaan mineral dan batubara ditjen mineral, batu bara dan panas

bumi).

Dijelaskan Wisnu, Dari hasil penelitian, seluruh penjualan

batubara telah sesuai isi kontrak yang dibuat. "Mereka itu menjual

batubara sesuai dengan isi kontrak. Dalam kontrak itu, harganya tidak

bisa disamakan dengan harga sekarang. Kontraknya kan sudah lama.

Semua kontraknya ada.

G. Penjelasan Bagan

Tahun 2005 dan 2006 PT Adaro melakukan penjualan Batu Bara

kepada perusahaan afiliasinya (Coaltrade) yang berada di Singapura di

bawah harga pasar. DirJen Pajak dan Departemen ESDM menilai adanya

tindakan Transfer Pricing lalu melaporkannya keKejaksaan Agung.

Kejaksaan Agung meminta bantuan kepada Departemen ESDM, Dirjen

Pajak, BPK, BPKP untuk mendapatkan bukti yang cukup membawa

pengadilan namun setelah diselidiki terdapat kurang bukti sehingga

kasus tersebut di SP3 kan oleh kejaksaan agung. Kejaksaan Agung

11

bersama Departemen ESDM, Dirjen Pajak, BPK, BPKP mencari kembali

bukti baru yang kuat agar dapat diajukan ke pengadilan.

H. Kesimpulan Sementara Pemegang Kunci dalam Kasus

Pemegang kunci dalam kasus ini adalah Direksi dari pihak adaro dan

Coaltrade karena kedua belah pihak tersebut yang menjalankan

usahanya.

I. Pihak yang Bertanggung Jawab

Pihak yang bertanggungjawab dalam kasus ini adalah Direksi PT Adaro

Energy Tbk antara lain :

Presiden Komisaris : Edwin Soeryadjaya

Komisaris : Ir. Subianto

Komisaris : Ir. Theodore Permadi Rachmat

Komisaris : Ir. Thomas Trikasih Lembong

Komisaris : Graham Hecmond Wong

Direksi

Presiden Direktur : Garibaldi Thohir

Direktur : Cjia Ah Hoo

Direktur : Sandiaga Salahudin Uno

Direktur : Christian Ariano Rachmat

Direktur : David Tendian

Direktur : Alastair Bruce Grant

dan pengelola perusahaan Coaltrade :

Dari tahun 2001 hingga 2003, perusahaan itu hanya dioperasikan tiga

orang. Mulai 2004 dioperasikan lima orang, terdiri dari dua direktur

(Anna Yeo Lae Choo dan…), seorang manajer, dan dua sekretaris (Tan

Kee Boon).

J. Dampak Terhadap Individu atau Masyarakat

Berdasarkan dokumen yang diterima TRUST dari seorang aparat

pajak, diketahui bahwa penjualan Adaro untuk tahun 2005 tercatat

hanya US$697,1 juta dan tahun 2006 sebesar US$1,003 miliar. Kalau

penjualan itu dihitung berdasarkan harga pasar, maka pada tahun 2005

(harga pasar US$48 per ton) Adaro seharusnya mendapat penghasilan

12

US$1,287 miliar dan tahun 2006 sebesar US$1,371 miliar(harga pasar

US$40).

Selisih antara hasil penjualan Adaro (berdasarkan harga yang

ditentukan sendiri) dengan nilai penjualan berdasarkan harga pasar

ternyata amat besar. Jika di rupiahkan, sekitar Rp9,121 triliun selama 2

tahun. Dari jumlah itu, kalau dihitung nilai royaltinya saja, yang 13,5%,

maka potensi pemasukan Negara mencapai Rp1.231 triliun.

selain terhadap indikasi kerugian negara, proses hukum terhadap

perbuatan melawan hukum dalam kasus perpajakan juga harus dilihat

ada tidaknya penyalahgunaan wewenang atau kolusi lainnya.

"Dalam pelanggaran hukum tak hanya soal kerugian negara atau

tidak. Apalagi, dalam UU KPK Pasal 2 dan Pasal 3 memungkinkan

penanganan hukum terhadap penyalahgunaan itu, tapi bisa dalam arti

lebih luas, penyalahgunaan otoritas dan wewenang pun bisa berarti

pelanggaran hukum," ujar Patra.

DAFTAR PUSTAKA

http://www.ortax.org/ortax/?

mod=berita&page=show&id=1390&q=adaro&hlm=11

http://www.inilah.com/berita/ekonomi/2008/06/06/32119/kpk-usut-kasus-

adaro/

http://antikorupsi.org/indo/content/view/12959/2/

http://terkini.info/2008/02/10/esdm-siap-beri-data-tambahan-kasus-

adaro.html

13

http://www.pajakonline.com/engine/artikel/art.php?artid=2297

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/18/eko03.html

http://www.koranindonesia.com/2008/02/10/esdm-siap-beri-data-tambahan-

kasus-adaro/

http://akuntanpublikindonesia.com/iapi/index.php?

option=com_content&task=view&id=458&Itemid=1

http://www.gatra.com/2007-09-05/artikel.php?id=107452 

http://bataviase.co.id/node/12441?page=5

http://www.pajak.go.id/index.php?view=article&id=5551%3Aadaro-

serahkan-kasusnya-ke-ditjen-pajak&option=com_content&Itemid=182

14