Kata Pengantar - Kemendagrilitbang.kemendagri.go.id/website/data/lakip/LAKIP 2019.pdfKata Pengantar Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas Rahmat

i

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan hidayah-Nya, pada bulan Februari 2020 kami dapat menyelesaikan penyusunan buku laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lkj). Dalam rangka memberikan gambaran mengenai pencapaian kinerja lima tahun pelaksanaan Rencana Strategis Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2015-2019 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, dan sebagai bentuk

transparansi dan akuntabilitas tugas dan fungsi Badan Litbang sebagai “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner”. Laporan Kinerja Badan Litbang Kemendagri tahun 2019 mengacu pada Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Litbang merupakan instrument penilaian kinerja yang disusun berdasarkan analisis pengukuran capaian kinerja program dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Litbang Tahun 2019. Badan Litbang Kemendagri terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kemnterian Dalam Negeri. Untuk itu, Laporan Kinerja ini akan menjadi salah satu sarana evaluasi serta instrument dalam penetapan kebijakan dan peningkatan kinerja bagi Badan Litbang di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh Unit Kerja Eselon II Badan Litbang beserta stakeholders yang telah mengkontribusikan capaian kinerja Badan Litbang di tahun 2019.

Jakarta, Februari 2020

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan,

DODI RIYADMADJI

ii

Profil Kepala Badan Litbang Kemendagri

NIP : 19610402.198603.1.001 NAMA : Drs. DODI RIYADMADJI, MM TTL : BANTUL, 2 APRIL 1961 AGAMA : ISLAM PANGKAT/GOL : PEMBINA UTAMA (IV/e) PENDIDIKAN TERAKHIR : Kandidat Doctor Ilmu Manajemen Pendidikan UNJ JABATAN : KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENDAGRI ALAMAT : Jl. Sutera Kirana lll/31 Alam Sutera Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan

RIWAYAT KEPANGKATAN

No. Pangkat / Gol / Ruang No. SK Tgl. SK TMT Pangkat 1 Pembina Utama (IV/e) 30/K TAHUN 2018 21-06-2018 01-04-2018

2 Pembina Utama Madya (IV/d) 26/K TAHUN 2014 01-04-2014 01-04-2014

3 Pembina Utama Muda (IV/c) 37/K TAHUN 2010 24-06-2010 01-04-2010

4 Pembina Tingkat I (IV/b) 811.234-755 07-03-2005 01-04-2005

5 Pembina (IV/a) 811.233-732 01-01-2001 01-04-2002

6 Penata Tingkat I (III/a) 811.233-460 26-02-1998 01-04-1998

RIWAYAT JABATAN

No. Jabatan Eselon TMT Jabatan Deskripsi tugas pokok dan Fungsi Jabatan

1 Penjabat Gubernur Kalimantan Barat

14-01-2018

2 Kepala Badan Litbang Kemendagri

I/a 18-12-2017

3 Sekretaris Badan Litbang Merangkap Plt Kaban Litbang Kemendagri

II/a 03-11-2016

4 Kepala Pusat Penerangan/Juru Bicara Mendagri

II/a 28-08-2014

5 Direktur Fasilitasi KDH, DPRD, dan HAL

II/a 17-09-2010

6 Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah

II/a 25-09-2009

7 Kasubdit Otsus III/a 2008 8 Kabagren Setditjen OTDA III/a 14-02-2006

RIWAYAT PENDIDIKAN UMUM

No. Jenjang Pendidikan Pendidikan/Fakultas/Jurusan Nama Sekolah/PT/Univ Tahun Lulus

1 S3 Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta Kandidat Doktor

2 S2 Magister Manajemen Universitas Esa Unggul 1999

3 S1 Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada 1984

4 SMA Umum SMA Negeri 1 Bantul 1979

5 SMP Umum SMP Negeri 1 Bantul 1975

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN No. Nama Diklat Angkatan/Tahun Tempat Panitia Penyelenggara

1 PPRA LEMHANNAS RI XLVIII/2012 Jakarta LEMHANNAS RI

2 DIKLATPIM TINGKAT II 2010 Jakarta LAN RI

3 DIKLATPIM TINGKAT III 1997 Jakarta BADAN DIKLAT DEPDAGRI

4 DIKLATPIM TINGKAT IV 1995 Jakarta BADAN DIKLAT DEPDAGRI

RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS No. Nama Diklat Tahun Tempat Panitia Penyelenggara

1 MANAGEMENT OF RESEARCH 1993/1994 Massachussett, USA WORLD BANK

iii

PENGALAMAN SEBAGAI PEMBICARA PADA SEMINAR/WORKSHOP NASIONAL/INTERNASIONAL No. Nama Seminar/Lokakarya/Simposium Tahun Tempat Panitia Penyelenggara

1 DIKLAT INTELIJEN STRATEGIS 2014 JAKARTA BADAN INTELIJEN NEGARA

2 WORKSHOP SEKRETARIS DPRD 2014 PADANG ASDEKSI

3 WORKSHOP OTONOMI EXPO 2013 JAKARTA APKASI

4 SEMINAR NASIONAL PILKADA 2013 PURWOKERTO UNIVERSITAS SOEDIRMAN

5 SEMINAR NASIONAL PILKADA 2011 LAMPUNG UNIVERSITAS LAMPUNG

RIWAYAT PENGHARGAAN/TANDA JASA

No. Penghargaan/Tanda Jasa Tahun Asal Perolehan

1 SATYA LANCANA KARYA XXX 2016 PRESIDEN RI

2 SATYA LANCANA KARYA XX 2006 PRESIDEN RI

3 SATYA LANCANA KARYA X 1999 PRESIDEN RI

RIWAYAT PENUGASAN LUAR NEGERI No. Negara Tujuan Tujuan Penugasan Masa Penugasan

1 KOREA SELATAN STUDI BANDING GOOD GOVERNANCE 2013

2 SINGAPURA SSLN LEMHANNAS RI 2012

3 SPANYOL STUDI BANDING OTONOMI KHUSUS 2009

4 AMERIKA SERIKAT PELATIHAN MANAJEMEN 1993/1994

iv

Daftar ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ……………………………………………………………………………… i

PROFIL KEPALA BADAN LITBANG ……………………………………………………… ii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………………………………… iv

RINGKASAN EKSEKUTIF . …………………………………………………………………… v

BAB I PENDAHULUAN . …………………………………………………………………… 1

A. Latar Belakang ................................. …………………………………… 1

B. Kedudukan Strategis Badan Litbang ................ ……………………… 2

C. Maksud dan Tujuan .. …………………………………………………………… 3

D. Tugas Fungsi ……………………………………………………………………… 3

E. Struktur Organisasi ……………………………………………………………… 4

F. Sumber Daya Manusia . ………………………………………………………… 6

G. Sumber Daya Keuangan ……………………………………………………… 7

BAB II PERENCANAAN KINERJA ……………………………………………………… 8

A. Rencana Strategis BPP 2015- 2019 ………………………………………. 8

B. Rencana Kerja tahun 2019 ………………………………………………….. 9

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA…………………………………………………….. 16

A. Capaian Kinerja Organisasi…………………………………………………….. 16

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan ................................ 32

C. Realisasi Anggaran ................................................................... 39

BAB IV PENUTUP................................................................................... 42

LAMPIRAN ................................................................................................ 43

v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Tugas Badan Litbang melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan hal tersebut, Badan Litbang telah menetapkan komitmen berupa Visi Tahun 2015-2019, yaitu

“Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Inovatif dan Visioner”. Visi tersebut merupakan bagian atau penjabaran dari visi dan arah kebijakan Kementerian Dalam Negeri tahun 2015-2019 sesuai lingkup tugas Badan Litbang. Untuk meraih visi tersebut, Badan Litbang telah menetapkan misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang keseluruhannya dituangkan dalam Rencana Strategis Tahun 2015 s.d 2019 sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Litbang Tahun 2015-2019. Penyusunan Renstra tersebut didasarkan atas kesepakatan bersama stakeholder dalam merumuskan arah dan tujuan Badan Litbang yang dituangkan dalam Peta Strategis. Peta Strategis tersebut merupakan penerjemahan mandat dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kementerian/Lembaga dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2019 mempunyai 1 (satu) Program dengan 1 (satu) Sasaran Program serta 2 (dua) Indikator Program, yang merupakan cascading dari sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri. Pada level Kementerian Dalam Negeri, dari 12 (dua) belas sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri, Badan Litbang menjalankan 1 (satu) sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan “Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan di Daerah”. Dalam menjalankan program tersebut, telah dirancang berbagai kegiatan yang masing-masing kegiatan memiliki sasaran dan indikator yang jelas dan terukur untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2019 terdapat 5 (lima) kegiatan dengan 15 (lima belas) sasaran Kegiatan yang merupakan Penetapan Kinerja para Kepala Pusat dengan Kepala Badan di Tahun 2019 yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan Sasaran Program. Untuk 1 (satu) kegiatan dengan sasaran sebanyak 7 (tujuh) sasaran kegiatan yaitu kegiatan “Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang”, meskipun kegiatan ini tidak secara langsung berkaitan dengan Sasaran Program, namun perlu dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkatan akuntabilitas masing-masing sasaran.

Alokasi anggaran Badan Litbang Tahun 2019 sebesar Rp.51.589.054.000,-, realisasi belanja sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp.50.484.495.852,- atau 97,86%. Dengan membandingkan penyerapan yang berada di angka 97,86% terhadap capaian sasaran program maupun kegiatan telah tercapai, maka dilakukan analisis efisiensi dengan membandingkan output, realisasi anggaran dan capaian target.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat berperan sebagai potret kerja Badan Penelitian dan Pengembangan sepanjang Tahun 2019 dan selanjutnya dapat sebagai sumber input dalam perumusan kebijakan Tahun 2019 dan selanjutnya.

- Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemdagri yang Inovatif dan Visioner -

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Litbang Kemendagri Tahun 2019

1

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

alah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah

akuntabilitas, dimana merupakan salah satu wujud komitmen organisasi

penyelenggara negara dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan

pengendalian sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pada akhir tahun.

Kebijakan sesuai dengan tugas dan kewenangannya dipertanggungjawabkan

kepada publik sebagai pemegang kedaulatan negara sebagaimana diamanatkan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya

ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LAPKIN) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam mewujudkan

tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Litbang.

Badan Litbang pada Tahun 2019 melaksanakan program kerja dan anggaran

Berbasis Kinerja sebagai pelaksanaan Sistem Akuntansi Kinerja Instansi

Pemerintah (SAKIP) Kementerian Dalam Negeri. Proses penyusunan dokumen

perencanaan dan anggaran tahunan dilakukan secara terpadu dengan

berdasarkan program-program Kementerian Dalam Negeri, khususnya Bidang

Penelitian dan Pengembangan, serta mengacu kepada visi dan misi Badan

Litbang sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan Litbang 2015-2019,

sehingga merupakan dokumen perencanaan yang saling sinergi dalam

mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi Badan Litbang.

Laporan Kinerja Badan Litbang Tahun 2019 pada dasarnya adalah bentuk

pertanggungjawaban atas kewenangan Badan Litbang yang disertai dengan

pemberdayaan sumberdaya dalam pencapaian visi organisasi. Sehubungan

dengan hal tersebut lingkup penyusunan LAPKIN adalah memberikan gambaran

kondisi obyektif atau profil Badan Litbang Tahun 2019. Perencanaan strategis,

target dan capaian kinerja, dan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan/atau Penetapan Kinerja (PK) Badan

Litbang Tahun 2019. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan target capaian

capaian kinerja utama Badan Litbang bersama sama dengan IKU Komponen

lainnya lingkup Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Penetapan Kinerja (PK)

Badan Litbang merupakan kesepakatan target capaian kinerja antara Badan

Litbang sebagai penerima mandat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberi

mandat.

S



2

B. KEDUDUKAN STRATEGIS BADAN LITBANG

Visi “Poros Penghasil Rumusan Kebijakan Pemerintahan Dalam Negeri yang Inovatif dan

Visioner”, mempunyai makna Badan Litbang sebagai sentral (pusat) perumusan

kebijakan, dan selalu terdepan bagi terwujudnya arah kebijakan yang berdaya guna dan

berhasil guna bagi terwujudnya pemerintahan dalam negeri yang berkualitas dan

berdaya saing, sebagai upaya yang dilakukan untuk dapat mengawal pencapaian visi

Kementerian Dalam Negeri yaitu “Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi

Poros Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan

Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi Dan Menjaga Integrasi Bangsa”.

Gambaran atas posisi strategis Badan Litbang diantara unit-unit kerja

Kementerian Dalam Negeri lainnya, yang sekaligus menggambarkan Visi Badan

Litbang diatas, dapat digambarkan pada Gambar di bawah ini.

Oleh karena itu, lingkungan strategis yang harus dipertimbangkan dalam

perumusan dan pelaksanaan visi dan misi Badan Litbang, antara lain:

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang makin modern dan

mutakhir; tatanan globalisasi yang berwujud liberalisasi, kompetisi dan integrasi;

proses demokratisasi dan desentralisasi; dan kultur birokrasi yang masih

diwarnai politisasi, praktik KKN, inefisiensi dan rendahnya kapasitas.

Berdasarkan uraian dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis

dan kualitas birokrasi tersebut di atas, maka telah dirumuskan 3 (tiga) isu

strategis untuk tahun 2015 -2019, yakni: (1) Persentase hasil kelitbangan yang

direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri; (2) Jumlah



3

pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah; dan, (3)

Jumlah kebijakan inovasi daerah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Eselon I

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2019 adalah:

a. Sebagai bentuk pertangggungjawaban tertulis Unit Eselon I Badan Penelitian

dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2019 kepada Menteri Dalam Negeri

Tahun 2019 selaku Pemberi Mandat, atas pencapaian kinerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Tahun 2019 sebagaimana yang telah ditetapkan.

b. Memberikan gambaran tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program

kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan

Penelitian dan Pengembangan khususnya dan Kementerian Dalam Negeri

umumnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) Unit Eselon I

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Tahun 2019 adalah:

a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Dalam Negeri

selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

b. Sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan kinerja

Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri.

D. TUGAS DAN FUNGSI

Badan Litbang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di

bidang pemerintahan dalam negeri. Hal ini merupakan mandat kelembagaan

yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang

Kementerian Dalam Negeri.

Penjabaran lebih lanjut terkait tugas Badan Litbang diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Dalam Negeri yang mengamanatkan bahwa Badan Litbang

mempunyai tugas “melaksanakan penelitian dan pengembangan di

bidang pemerintahan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan”, dengan fungsi:

a. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian

dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri;

c. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;

d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;



4

e. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;

f. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pemerintah daerah;

g. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

E. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Badan Litbang yang dipimpin oleh

Kepala Badan (Pejabat Tinggi Madya) yang membawahi 4 (empat) Kepala Pusat

(Pejabat Tinggi Pratama) dan 1 (satu) Sekretaris (Pejabat Tinggi Pratama) yang

terdiri dari Bagian Perencanaan, Bagian Umum, Bagian Keuangan dan Bagian

Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sistem dan Prosedur serta

Evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara. Struktur Organisasi Badan Litbang secara

detail dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



5

Struktur Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan



6

KEPALA BADAN1

OTONOMI DAERAH, POLITIK DAN

PEMERINTAHAN UMUM

27

ADMINISTRASI KEWILAYAHAN,

PEMERINTAHAN DESA, KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL27

INOVASI DAERAH29

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

28

SEKRETARIAT BADAN50

F. SUMBER DAYA MANUSIA

Jumlah pegawai Badan Litbang sebanyak 162 Pegawai, dapat ditinjau dari

sebaran per unit kerja, Pendidikan, dan Jabatan Pegawai.

Jumlah Pegawai

Dari grafik diketahui bahwa komposisi pegawai Badan Litbang sebagian besar berlatar belakang pendidikan

Sarjana Strata I

Pendidikan

SD0

SLTP0

SMU9

D.I1

D.II0

D.III2

S.186

S.259

S.35

SD

SLTP

SMU

D.I

D.II

D.III

S.1

S.2

S.3



7

Pegawai Per Jabatan

G. SUMBER DAYA KEUANGAN

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran 2018, anggaran Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp. 51.876.461.000,-.

Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja, jenis belanja, akun,

pengawasan dan non pengawasan, sebagai berikut:

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

APBN-P

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

51.876.461.000

Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

2.652.095.000

Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2.580.000.000

Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah 4.940.000.000

Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2.650.000.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

39.054.366.000

Rincian Program, Kegiatan Dan Anggaran Tahun 2019

0

10

20

30

40

50

60

70

ESS 1 ESS 2 ESS 3 ESS 4 FUNSIONAL TEKNIS

FUNGSIONAL UMUM

14

14

40 40

63



8

BAB II PERENCANAAN DAN

PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (2015-2019)

I. VISI DAN MISI

ernyataan visi dan misi Badan Litbang merupakan sebuah tujuan yang

ingin diraih dalam rangka mendukung pencapaian visi Kementerian

Dalam Negeri dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik,

bersih dan efektif sesuai semangat Nawa Cita, dengan didukung hasil rumusan

kebijakan yang inovatif dan visioner. Visi dan misi Badan Litbang dimaksud

dirumuskan dengan dilatarbelakangi keinginan dari segenap pegawai dan

komitmen yang kuat dari pimpinan Badan Litbang dalam menghadirkan tata

kelola Pemerintahan yang baik, bersih, demokratis sesuai Nawa Cita ke dua

Pemerintahan Kabinet Kerja. Hasil akhir dari layanan yang diberikan Badan

Litbang adalah berorientasi untuk memberikan rekomendasi kebijakan kepada

mitra kerja dan para pemangku kepentingan Badan Litbang sebagai

pelanggan (customer satisfaction).

Dalam rangka menjalankan visi Kementerian Dalam Negeri “Kementerian

Dalam Negeri Mampu Menjadi Poros jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam

Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga

Integrasi Bangsa”, Badan Litbang telah menetapkan visi dan misi yang

dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.05-474 Tahun

2015 tentang Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun

2015-2019, sebagai berikut:

1. VISI

Perumusan Visi Badan Litbang Kemendagri ditujukan untuk mencapai

kondisi ideal yang ingin di wujudkan Badan Litbang dan pelaksanaan tugas

dan fungsinya di bidang pemerintahan dalam negeri. Visi Badan Litbang

Kemendagri ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, dan arah

kebijakan Kementerian Dalam Negeri untuk lima tahun kedepan kondisi

objektif, dinamika lingkungan strategis dan tuntutan perubahan terkait

lingkup tugas Badan Litbang Kemendagri. Atas pertimbangan tersebut,

telah ditetapkan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan yaitu:

P



9

“POROS PENGHASIL RUMUSAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

DALAM NEGERI YANG INOVATIF DAN VISIONER”

2. MISI

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Penelitian dan

Pengembangan sebagaimana disebutkan diatas, maka misi yang akan

dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Memantapkan proses awal dalam perumusan kebijakan Pemerintahan

Dalam Negeri berbasis kelitbangan;

b. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas

penyelenggaraan pemerintahan dan daya saing daerah;

c. Memantapkan jejaring penelitian antar institusi penelitian dan

pengembangan;

d. Memantapkan kelembangaan dan reformasi birokrasi Badan Litbang

Kemendagri dan Pemerintahan Daerah.

B. RENCANA KERJA TAHUN 2019

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan yang berisi program

dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana

Strategis dalam satu tahun anggaran, sedangkan Rencana Kerja bertujuan untuk

memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan

yang akan digunakan serta program dan kegiatan yang diprioritaskan.

Adapun penjabaran Rencana Kerja (Renja) Badan Litbang Kementerian Dalam

Negeri Tahun 2019, sebagai berikut:

I. PROGRAM

Badan Litbang memiliki 1 (satu) Program dan 2 (dua) Indikator Program untuk

Tahun 2019 sebagaimana pada gambar dibawah ini.

KODE PROGRAM/IKP TARGET

010.11.04 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN

DALAM NEGERI

1 Prosentase hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan kemendagri

75%

2 Jumlah pemerintah daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah

10 Provinsi

3 Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah -

Program, Indikator Kinerja Program (IKP) dan

Target Indikator Kinerja Program (IKP)



10

II. KEGIATAN

Dalam upaya merealisasikan Indikator Kinerja Program (IKP), telah

dirumuskan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan

Litbang Tahun 2019, yaitu:

1. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

2. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, dan Pemerintahan

Umum;

3. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan

Desa, dan Kependudukan;

4. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah;

5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan

Pengembangan Kementerian dalam Negeri;

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Badan Litbang Tahun

2019, masing-masing unit kerja Eselon II, sebagai berikut:

1. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan

Daerah.

KODE KEGIATAN/IKK TARGET

1280 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN

DAN KEUANGAN DAERAH

1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

6 Rekomendasi

2 Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil Forum Diskusi

Aktual/Diskusi Publik

2 Rekomendasi

3 Jumlah Rekomendasi Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah 1 Indeks

4 Persentase Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya

Unit Kerja Eselon II

1 Layanan

100%

Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan

Target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

2. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik, Dan

Pemerintahan Umum.


1281 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN OTONOMI

DAERAH, POLITIK, DAN PEMERINTAHAN UMUM

1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

4 Rekomendasi

2 Jumlah Rekomendasi Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah

1 Indeks

3 Jumlah Rekomendasi Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional

1 Rekomendasi

4 Persentase Pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II

1 Layanan

100%



11



3. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan,

Pemerintahan Desa, dan Kependudukan.


1282 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ADMINISTRASI

KEWILAYAHAN, PEMERINTAHAN DESA, DAN

KEPENDUDUKAN

1 Jumlah rekomendsai perumusan kebijakan hasil

kelitbangan Puslitbang Adminisrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan

6 Rekomendasi

2 Rekomendasi Kebijakan Hasil Forum Diskusi Aktual/Diskusi Publik

4 Rekomendasi


1 Layanan

100%



4. Penelitian Dan Pengembangan Inovasi Daerah.


1283 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

DAERAH

1 Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil kelitbangan

Puslitbang Inovasi Daerah yang diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku

kebijakan

3 Rekomendasi

2 Rekomendasi Kebijakan Hasil Forum Diskusi Aktual/Diskusi

Publik

1 Rekomendasi

3 Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh replikasi model

hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan 4 Daerah

Tertinggal

4 Jumlah indeks inovasi daerah 1 Indeks

5 Jumlah rekomendasi peta pembinaan inovasi daerah 1 Rekomendasi


1 Layanan

100%



5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan

Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri


1284 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS

LAINNYA BADAN LITBANG

1 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran, pengelolaan data dan evaluasi kinerja, serta

kerjasama kelitbangan, hukum dan perundang-undangan

3 Dokumen 7 Laporan



12

1 Permendagri

2 Persentase penyelesaian administrasi ketatausahaan pimpinan, kerumahtanggan dan perlengkapan serta

pengelolaan perpustakaan, informasi, dan dokumentasi

9 Laporan

3 Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan yang tepat waktu

7 Laporan

4 Persentase penyelesaian pembinaan jabatan fungsional, kepegawaian, dan sistem prosedur

8 Laporan

5 Persentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan pengembangan di daerah

1 Laporan

6 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja yang tepat waktu

12 bulan layanan

7 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan

3 Unit



III. PAGU ANGGARAN

Sesuai dengan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) berdasarkan Pagu APBN-P Tahun Anggaran

2019, anggaran Badan Litbang Kementerian Dalam Negeri sebesar

Rp. 51,589,054,000,-.

Adapun penjabaran alokasi anggaran per unit kerja, sebagai berikut :

PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

APBN-P

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI

51,589,054,000

Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan Umum

1,517,162,000

Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1,595,675,000

Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah 4,564,675,000

Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah

2,178,488,000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Litbang

41,733,054,000

Rincian Program, Kegiatan dan Anggaran Tahun 2019

IV. PERJANJIAN KINERJA

Program, kegiatan, indikator dan target kinerja, dijabarkan dalam suatu

rencana kerja tahun 2019 yang bertujuan untuk mencapai Sasaran Program

yang telah ditetapkan. Rencana kinerja dimaksud dibuat pada awal tahun

anggaran yang memuat kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai sasaran

sesuai program yang telah ditetapkan, indikator keberhasilan pencapaiannya



13

serta pendanaannya yang harus dipertanggungjawabkan di akhir tahun

anggaran.

Keseluruhan rencana kinerja, indikator dan pendanaan dijadikan Perjanjian

Kinerja (PK) atau semacam Kontrak Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala

Badan dengan Menteri Dalam negeri, serta secara berjenjang turun menjadi

Perjanjian Kinerja Kepala Pusat Litbang dan Sekretaris dengan Kepala Badan,

sampai akhirnya Perjanjian Kinerja Pegawai dengan masing-masing atasan

langsungnya. Sebagai bentuk salah satu evaluasi dan pertanggungjawaban

atas capaian Perjanjian Kinerja tersebut, disusunlah Laporan Kinerja Badan

Litbang tahun 2019 yang disampaikan Kepala Badan kepada Menteri Dalam

Negeri.

Adapun target kinerja Badan Litbang Kemendagri berbeda antara dokumen

Renstra dengan Dokumen Rencana Kerja Tahunan dikarenakan adanya

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2018 Tentang

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang menetapkan adanya

Program Prioritas Nasional, sehingga perlu adanya perubahan rencana kerja

untuk menjawab capaian target yang telah ditetapkan. Dokumen Perjanjian

Kinerja Badan Litbang Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

KODE PROGRAM/

KEGIATAN

INDIKATOR TARGET

SEMULA MENJADI

010.11.04 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1280 Penelitian dan Pengembangan Pembangunan

dan Keuangan

Daerah

Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan

Pembangunan dan

Keuangan Daerah

6

Rekomendasi 6 Rekomendasi

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Hasil

Forum Diskusi Aktual/Diskusi Publik

4 Rekomendasi

2 Rekomendasi

Jumlah Rekomendasi Indeks Pengelolaan

Keuangan Daerah

1 Indeks 1 Indeks

Persentase Pelayanan administrasi dan

tugas teknis lainnya


1 Layanan

100%

1 Layanan

100%

1281 Penelitian dan Pengembangan

Otonomi Daerah, Politik,

dan

Pemerintahan Umum

Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan

hasil Kelitbangan Otonomi Daerah,

Politik dan

Pemerintahan Umum

4 Rekomendasi

4 Rekomendasi

Jumlah Rekomendasi Indeks

1 Indeks 1 Indeks



14

Kepemimpinan

Kepala Daerah

Jumlah Rekomendasi Proyeksi/Perkiraan

Strategik Nasional

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

Persentase Pelayanan

administrasi dan tugas teknis lainnya


1 Layanan

100%

1 Layanan

100%


Administrasi

Kewilayahan, Pemerintahan

Desa, Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Jumlah rekomendsai perumusan kebijakan

hasil kelitbangan

Puslitbang Adminisrasi

Kewilayahan, Pemerintahan Desa,

dan Kependudukan

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

Rekomendasi

Kebijakan Hasil Forum Diskusi


7

Rekomendasi

4 Rekomendasi




1 Layanan

100%

1 Layanan

100%


Inovasi Daerah Dan Aparatur

Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan

hasil kelitbangan Puslitbang Inovasi

Daerah yang

diseminarkan, dipublikasikan,

dan/atau ditindaklanjuti oleh

pemangku kebijakan

3

Rekomendasi

3 Rekomendasi

Rekomendasi

Kebijakan Hasil Forum Diskusi


2

Rekomendasi

1 Rekomendasi

Jumlah daerah tertinggal yang

memperoleh replikasi

model hasil inovasi daerah bidang

pelayanan perizinan

4 Daerah

Tertinggal

4 Daerah Tertinggal

Jumlah indeks inovasi daerah

1 Indeks 1 Indeks

Jumlah rekomendasi peta pembinaan

inovasi daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi



1 Layanan

100%

1 Layanan

100%



15


1284 Dukungan

Manajemen dan Dukungan

Teknis Lainnya Badan

Penelitian dan

Pengembangan Kementerian

dalam Negeri

Persentase

penyelesaian dokumen

perencanaan dan anggaran,

pengelolaan data dan

evaluasi kinerja, serta kerjasama

kelitbangan, hukum dan perundang-

undangan

3 Dokumen

7 Laporan

1

Permendagri

3 Dokumen

7 Laporan

1 Permendagri

Persentase

penyelesaian administrasi

ketatausahaan pimpinan,

kerumahtanggan dan

perlengkapan serta pengelolaan

perpustakaan, informasi, dan

dokumentasi

9 Laporan 9 Laporan

Persentase

penyelesaian verifikasi,

perbendaharaan, akuntansi, dan

pelaporan keuangan yang tepat waktu

7 Laporan 7 Laporan

Persentase penyelesaian

pembinaan jabatan fungsional,

kepegawaian, dan

sistem prosedur

8 Laporan 8 Laporan

Persentase penguatan peran dan

fungsi penelitian dan pengembangan di

daerah

1 Laporan 1 Laporan

Persentase

penyelesaian pelayanan dukungan

operasional kerja yang tepat waktu

12 bulan

layanan

12 bulan layanan

Persentase pengadaan sarana

dan prasarana sesuai kebutuhan

3 Unit 3 Unit



16

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

I. CAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG TERHADAP INDIKATOR

KINERJA PADA RENSTRA BADAN LITBANG KEMENDAGRI 2015-2019

SASARAN PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN

TARGET

2019

REALISASI

2019 CAPAIAN

i ii iii iv v

Meningkatnya kualitas hasil

kelitbangan

Kemendagri sebagai bahan rekomendasi

perumusan kebijakan,

terfasilitasinya

pelaksanaan inovasi daerah dan

tersusunnya kebijakan fasilitasi

inovasi daerah

Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah

34

Provinsi

136

Kab/Kota

34

Provinsi

227

Kab/Kota

100%

166,9%

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan daya saing pemerintah

daerah, Kemendagri terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk

menerapkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Inovasi Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah diwujudkan dalam

bentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik,

dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

Indikator : Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan

inovasi daerah



17

Hingga akhir periode Renstra Tahun 2015-2019, Kementerian Dalam Negeri

menetapkan target provinsi (100%) dan 30% kabupaten/kota telah

menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya. Pada

pelaksanaanya tahun 2019 Badan Litbang menargetkan 34 Provinsi dan 136

Kab/kota yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah. Badan Litbang

telah memfasilitasi 34 provinsi dan 227 kabupaten/kota untuk mendorong

penerapan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (matrik

terlampir). Untuk mendorong pemerintah daerah dalam penerapan inovasi,

pada tahun 2019 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan fasilitasi dalam

melaksanakan inovasi daerah melalui:

a. Tersusunnya Indeks Inovasi Daerah, yaitu pendataan atas himpunan

inovasi daerah yang telah dilaporkan oleh pemerintah daerah kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Badan Litbang Kemendagri sesuai amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. Indeks inovasi daerah ini

menjadi alat ukur yang mampu menggambarkan kondisi dan kemampuan

suatu daerah dalam berinovasi.

Indeks Inovasi Daerah memanfaatkan aplikasi web-based untuk

kemudahan bagi setiap pemerintah daerah dalam meng-input,

memutakhirkan, dan melaporkan data inovasi daerah kepada pemerintah

pusat melalui Kemendagri, serta kemampuan penyajiannya dalam berbagai

variasi data. Melalui Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam

Negeri nomor 002.6/4340/SJ dan 002.6/4341/SJ tanggal 28 Mei 2019

tentang Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Innovative

Government Award (IGA) Tahun 2019 kepada Gubernur dan

Bupati/Walikota, dimana daerah diminta untuk mengisi data inovasi daerah

pada aplikasi penilaian indeks inovasi daerah melalui alamat website

http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan. Sampai dengan bulan Desember

2019 terhimpun 252 daerah yang melakukan input data, dengan total

inovasi sebanyak 8.016 inovasi, meliputi 4.681 inovasi bidang pelayanan

publik, 2.068 inovasi bidang tata kelola pemerintahan, dan 1.267 inovasi

lainnya.

Data Indeks inovasi daerah ini menjadi dasar Badan Litbang dalam

memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan Inovasi Daerah,

antara lain:

1) Penyususunnya Peta (Rencana Aksi) Pembinaan Inovasi Daerah Tahun

2019, dimana data Indeks Inovasi Daerah telah diolah lebih lanjut di

internal Kemendagri dan bersama Kementerian/LPNK terkait, untuk

mensinergikan kebijakan dan program pembinaan inovasi daerah.

Kebijakan pembinaan dimaksud memuat strategi dan program dalam

bentuk Peta Pembinaan (Rencana Aksi) Inovasi Daerah. Sinergi



18

pembinaan dimaksud diharapkan dapat memberikan hasil yang jauh

lebih optimal, melalui koordinasi dan harmonisasi berbagai program

inovasi daerah secara lintas Kementerian/Lembaga terkait (terutama

KemenPAN-RB, Kemenristekdikti, Bappenas, LAN, BPPT, dan LIPI).

Bahkan, Kementerian Ristek Dikti telah meminta adanya sinergi

pendataan dan penilaian antara Indeks Inovasi Daerah ini dengan

Indeks Daya Saing Daerah yang dikoordinasikan oleh Kemeristek Dikti

agar kedepannya dapat dikembangkan dalam sebuah aplikasi yang

terintegrasi.

Khusus dalam rangka pencapaian target tahun 2019 yaitu Daerah

Provinsi yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi Badan

Litbang melakukan identifikasi kepada Provinsi yang melakukan inovasi

daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengunjungi daerah dan

melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan organisasi perangkat

daerah yang membidangi inovasi daerah. Setelah melakukan

identfikasi, Tim Badan Litbang Kemendagri melakukan pembinaan

dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi Peraturan Pemerintah

no 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Permendagri 104 tahun

2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif

Inovasi Daerah, dan Permendagri 17 tahun 2016 tentang Pedoman

Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan

Pemerintahan Daerah. Melalui kegiatan ini, jumlah pemerintah daerah

yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah oleh Badan Litbang

Kemendagri sebanyak 10 (sepuluh) daerah, yaitu:

Pemerintah Provinsi Kepri (Batam);

Pemerintah Provinsi Papua Barat (Papua Barat);

Pemerintah Provinsi Papua (papua);

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Semarang);

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bandung);

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (bangkalan);

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat);

Pemerintah Provinsi Bengkulu (Seluma);

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Solok);

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2) Terselenggaranya pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah

Inovatif atau dikenal dengan Innovative Government Award (IGA).

Pelaksanaan tahun 2019: berpedoman pada Permendagri Nomor 104

Tahun 2018 telah terhimpun data Indeks Inovasi Daerah dari 252

Pemerintahan daerah menginput indeks inovasi daerah dengan rincian

34 provinsi (1267 inovasi), 171 Kabupaten (4681 inovasi), dan 56 Kota

(2068 inovasi). Berdasarkan hasil pengukuran dan verifikasi Indeks

Inovasi Daerah Tahun 2019, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam



19

Negeri No.002.6-5315 Tahun 2019 tentang Penetapan Peringkat

Pemenang Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif kepada 5

Pemerintah Daerah Provinsi, 10 Pemerintah Kabupaten, 10 Pemerintah

Kota, 3 Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal, dan 3 Pemerintah

Kabupaten Daerah Perbatasan, yaitu:

Pemerintah Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat,

DKI Jakarta, dan Riau.

Pemerintah Kabupaten: Banyuwangi, Kulon Progo, Malang,

Situbondo, Banggai, Agam, Musi Rawas, Hulu Sungai Selatan,

Bogor, dan Padan Pariaman.

Pemerintah Kota: Denpasar, Bogor, Bontang, Malang, Cimahi,

Bandung, Makassar, Magelang, Surakarta, dan Surabaya.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal: Sigi, Nabire, dan Belu.

Pemerintah Kabupaten Daerah Perbatasan: Pelalawan, Bengkalis,

dan Morotai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemberian Dana Insentif Daerah

dimana data Indeks Inovasi Daerah telah diyakini validitasnya sebagai

salah satu instrumen pemberian dana insentif bagi pemerintah daerah

inovatif. Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan telah

mengalokasikan Dana Insentif Daerah TA.2020 untuk Kategori Inovasi

Pemerintahan Daerah (DID-KIPD) sebesar Rp.121,42 Milyar. DID-KIPD

tersebut diberikan kepada 4 Provinsi, 12 Kabupaten, dan 10 Kota,

sebagai penerima Innovative Government Award Tahun 2018.

Sehubungan dengan pemanfaatan DID-KIPD tersebut, telah

disampaikan Surat Menteri Dalam Negeri No.900/12935/SJ Tanggal 20

November 2019 Perihal Penggunaan Dana Insentif Daerah Kategori

Inovasi Pemerintah Daerah TA.2020 yang ditujukan kepada seluruh

Gubernur dan Bupati/Walikota penerima DID-KIPD TA.2020.

b. Replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan sistem aplikasi model

layanan pemerintahaan untuk menambah fitur dan layanan serta jangkauan

yang sudah dibangun pada tahun sebelumnya, dengan menambahkan 6

layanan, yaitu: Musrenbang Desa dan Kabupaten, Pajak Bumi dan

Bangunan, Pariwisata, e-Planning dan e-Budgeting, Sikerja, dan database

kemiskinan. Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah ini diterapkan di 4 daerah

tertinggal, yaitu: kabupaten Bangkalan, Seluma, Lombok Barat dan

Ketapang. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Prioritas Nasional dalam

RKP tahun 2017-2019. Berdasarkan Surat pernyataan komitmen terdapat

24 daerah yang menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan

layanan Puja Indah tersebut, dengan rincian:



20

1) Pemerintah Provinsi Riau;

2) Pemerintah Kabupaten (Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kepulauan Sula,

Agam, Pasaman, Dairi, Musi Rawas, Malang, Gorontalo, Wajo, Ogan Ilir,

Grobokan, Labuhan Batu Utara, Muara Enim, dan Sijunjung);

3) Pemerintah Kota (Malang, Pekan Baru, Padang, Medan, Sawah Lunto,

Surakarta, Demak, dan Sukabumi).

c. Tutorial Exhibition Display Of Inovation (TUXEDOVATION)

Tuxedovation merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang bermanfaat

sebagai media informasi dan sarana pembelajaran bagi pemerintah daerah

berkenaan berbagai praktek baik penerapan inovasi daerah. Tuxedovation

mulai dikembangkan oleh Kemendagri pada tahun 2019 dengan tujuan

untuk meningkatkan motivasi kepada seluruh pemerintah daerah dalam

menggiatkan inovasi guna membangun daya saing daerahnya. Semua

pemerintah daerah dapat berbagi pengalaman terkait inovasi-inovasi yang

telah dilakukannya, melalui pembuatan video tutorial yang dapat diunggah

(upload) ke dalam aplikasi Tuxedovation ini, sekaligus dapat mengajukan

kerjasama kepada daerah yang memiliki inovasi tersebut. Untuk

mengoptimalkan fungsinya, aplikasi Tuxedovation ini dihubungkan dengan

sistem pendataan pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah, dimana diwajibkan

kepada seluruh pemerintah daerah untuk membuat video tutorial.

yang mampu menarasikan secara ringkas inovasi yang telah dilakukan.

Dengan demikian, jumlah video tutorial yang telah terhimpun dari berbagai

pemerintah daerah sudah mencapai 2.348 video.

Jika dibandingkan dengan pencapaian Renstra, capaian pada tahun 2019 telah

tercapai pelaksanaan berbagai program/kegiatan strategis yang dilaksanakan

oleh Badan Litbang Kemendagri dengan melibatkan berbagai unsur terkait baik

di tingkat pusat maupun pemerintah daerah berkenaan dengan penyiapan

regulasi, penyusunan indeks inovasi daerah, pemetaan dan penyusunan

rencana aksi pembinaan, pengembangan model replikasi inovasi layanan

pemerintahan daerah dan pendampingan dalam penerapannya oleh daerah

(termasuk penerapan model replikasi layanan perizinan pada daerah pilot

project), serta pemberian penghargaan. Melalui Surat Sekretaris Jenderal atas

nama Menteri Dalam Negeri nomor 002.6/4340/SJ dan 002.6/4341/SJ tanggal

28 Mei 2019 tentang Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian

Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019 kepada Gubernur dan

Bupati/Walikota sebanyak 252 Pemerintahan daerah menginput indeks inovasi

daerah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dari target 34 Provinsi, dan 136

kabupaten/kota tercapai 34 Provinsi (100%), dan 227 kabupaten/kota

(166,9%).



21

II. CAPAIAN TARGET KINERJA INDIKATOR UTAMA BADAN LITBANG

2019

Capaian Kinerja Sasaran

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET REALISASI CAPAIAN (%)

i ii iii iv v

Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan kemendagri sebagai

bahan rekomendasi

perumusan kebijakan, serta terfasilitasinya

pelaksanaan inovasi daerah

Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan

sebagai bahan

masukan kebijakan Kemendagri

75% 84,21% 112,28%

Terealisasi 16 rekomendasi hasil kegiatan Kelitbangan kepada Mendagri dari target 19

rekomendasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian

Dalam Negeri, tugas Kementerian Dalam Negeri adalah menyelenggarakan

urusan di bidang pemerintahan dalam negeri untuk membantu Presiden dalam

menyelenggarakan pemerintahan negara, dimana salah satu fungsinya adalah

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Dalam

Negeri nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Dalam Negeri, Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas

melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian

dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

2. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dalam

negeri;

Sasaran : Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan kemendagri sebagai bahan rekomendasi perumusan kebijakan, serta terfasilitasinya pelaksanaan inovasi daerah

Indikator 1 : Persentase hasil Kelitbangan yang direkomendasikan sebagai

bahan masukan kebijakan Kemendagri



22

3. Pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri;

4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan

pengembangan di bidang pemerintahan dalam negeri;

5. Pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;

6. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan

pemerintah daerah;

7. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan

8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Rencana Kerja Badan Litbang Kemendagri Tahun Anggaran 2019,

jumlah rekomendasi kelitbangan ditargetkan sebanyak 19 rekomendasi hasil

kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan,

penerapan dan pengoperasian). Realisasi persentase hasil kelitbangan yang

direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri selama

Tahun Anggaran 2019 sejumlah 16 rekomendasi hasil kelitbangan yang telah

disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Esselon I di lingkup

Kementerian Dalam Negeri atau sebesar 84,21% dari target 75%. Sehingga

pada tahun 2019 target 75% hasil Kelitbangan yang direkomendasikan

sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri tercapai 112,28%.

Pencapaian tersebut di hitung dengan cara:

Realisasi = Jumlah Rekomendasi yang disampaikan kepada MDN Jumlah Rekomendasi Kelitbangan tahun 2019

Realisasi = 16 Rekomendasi 19 Rekomendasi

Realisasi = 84,21% Capaian = 84,21% 75% Capaian = 112,28%



23



TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

i ii iii iv v

Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan kemendagri sebagai

bahan rekomendasi


pelaksanaan inovasi daerah

Jumlah Pemerintah Daerah yang

difasilitasi dalam

melaksanakan inovasi daerah

10 Provinsi 12 Provinsi 120%

Dalam rangka mendukung peningkatan kinerja dan daya saing pemerintah

daerah, Kemendagri terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk

menerapkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Inovasi Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah diwujudkan dalam

bentuk inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik,

dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

Untuk mendorong pemerintah daerah dalam penerapan inovasi, pada tahun

2019 Kementerian Dalam Negeri telah melakukan fasilitasi dalam melaksanakan

inovasi daerah melalui:

a. Penyusunan regulasi terkait inovasi daerah dalam penyelenggaraan

pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

dan.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang

Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi

Daerah.

b. Tersusunnya Indeks Inovasi Daerah, yaitu pendataan atas himpunan

inovasi daerah yang telah dilaporkan oleh pemerintah daerah kepada

Menteri Dalam Negeri melalui Badan Litbang Kemendagri sesuai amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017. Indeks inovasi daerah ini

Indikator 2 : Jumlah Pemerintah Daerah yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah



24

menjadi alat ukur yang mampu menggambarkan kondisi dan kemampuan

suatu daerah dalam berinovasi.

Indeks Inovasi Daerah memanfaatkan aplikasi web-based untuk

kemudahan bagi setiap pemerintah daerah dalam meng-input,

memutakhirkan, dan melaporkan data inovasi daerah kepada pemerintah

pusat melalui Kemendagri, serta kemampuan penyajiannya dalam berbagai

variasi data. Sejak awal digunakan pada bulan September 2018, aplikasi

Indeks Inovasi Daerah telah memperoleh atensi positif dari pemerintah

daerah, dimana tercatat 212 daerah telah melakukan input data inovasi

daerah. melalui Surat Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Dalam Negeri

nomor 002.6/4340/SJ dan 002.6/4341/SJ tanggal 28 Mei 2019 tentang

Penilaian Indeks Inovasi Daerah dan Pemberian Innovative Government

Award (IGA) Tahun 2019 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana

daerah diminta untuk mengisi data inovasi daerah pada aplikasi penilaian

indeks inovasi daerah melalui alamat website

http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan. Sampai dengan bulan Desember

2019 bertambah menjadi 252 daerah yang melakukan input data, dengan

total inovasi yang terhimpun sebanyak 8.016 inovasi, meliputi 4.681 inovasi

bidang pelayanan publik, 2.068 inovasi bidang tata kelola pemerintahan,

dan 1.267 inovasi lainnya.

Data Indeks inovasi daerah ini menjadi dasar Badan Litbang dalam

memfasilitasi pemerintah daerah dalam melaksanakan Inovasi Daerah,

antara lain:

1) Tersusunnya Peta (Rencana Aksi) Pembinaan Inovasi Daerah Tahun

2019, dimana data Indeks Inovasi Daerah tahun 2018 dan 2019 telah

diolah lebih lanjut di internal Kemendagri dan bersama

Kementerian/LPNK terkait, untuk mensinergikan kebijakan dan program

pembinaan inovasi daerah. Kebijakan pembinaan dimaksud memuat

strategi dan program dalam bentuk Peta Pembinaan (Rencana Aksi)

Inovasi Daerah. Sinergi pembinaan dimaksud diharapkan dapat

memberikan hasil yang jauh lebih optimal, melalui koordinasi dan

harmonisasi berbagai program inovasi daerah secara lintas

Kementerian/Lembaga terkait (terutama KemenPAN-RB,

Kemenristekdikti, Bappenas, LAN, BPPT, dan LIPI). Bahkan,

Kementerian Ristek Dikti telah meminta adanya sinergi pendataan dan

penilaian antara Indeks Inovasi Daerah ini dengan Indeks Daya Saing

Daerah yang dikoordinasikan oleh Kemeristek Dikti agar kedepannya

dapat dikembangkan dalam sebuah aplikasi yang terintegrasi.

Khusus dalam rangka pencapaian target tahun 2019 yaitu Daerah

Provinsi yang memperoleh pembinaan pelaksanaan inovasi Badan

Litbang melakukan identifikasi kepada Provinsi yang melakukan inovasi



25

daerah. Identifikasi dilakukan dengan mengunjungi daerah dan

melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan organisasi perangkat

daerah yang membidangi inovasi daerah. Setelah melakukan

identfikasi, Tim Badan Litbang Kemendagri melakukan pembinaan

dengan memberikan pengarahan dan sosialisasi Peraturan Pemerintah

no 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Permendagri 104 tahun

2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif

Inovasi Daerah, dan Permendagri 17 tahun 2016 tentang Pedoman

Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan

Pemerintahan Daerah. Melalui kegiatan ini, jumlah pemerintah daerah

yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah oleh Badan Litbang

Kemendagri sebanyak 10 (sepuluh) daerah, yaitu:

Pemerintah Provinsi Kepri (Batam);

Pemerintah Provinsi Papua Barat (Papua Barat);

Pemerintah Provinsi Papua (papua);

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Semarang);

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bandung);

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (bangkalan);

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat);

Pemerintah Provinsi Bengkulu (Seluma);

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Solok);

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2) Terselenggaranya pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah

Inovatif atau dikenal dengan Innovative Government Award (IGA).

Pelaksanaan tahun 2017: terdapat 157 usulan inovasi daerah yang

diusulkan dari 15 provinsi, 66 kabupaten, dan 30 kota untuk

diikutsertakan dalam seleksi IGA tahun 2017. Total usulan tersebut

meliputi kategori tata kelola pemerintahan sebayak 107 usulan,

pelayanan publik 274 usulan, dan bentuk lainnya sebanyak 195 usulan.

Setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai diperoleh pemenang

Innovative Government Award (IGA) Tahun 2017 yaitu:

Pemerintah Provinsi: Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa

Timur.

Pemerintah Kabupaten: Gresik, Bogor, Musirawas, Boyolali, Sleman,

Malang, Madiun, Pinrang, Bantaeng, dan Lebak.

Pemerintah Kota: Surabaya, Tagerang Selatan, Bontang, Makassar,

Magelang, Pontianak, Surakarta, Sawahlunto, Yogyakarta, dan

Probolinggo.

Pelaksanaan tahun 2018: berbeda dengan tahun sebelumnya,

pelaksanaan IGA tahun 2018 telah berdasarkan pada hasil penilaian

Indeks Inovasi Daerah sebagaimana berpedoman pada Permendagri



26

Nomor 104 Tahun 2018. Sampai dengan batas waktu yang ditentukan

untuk kebutuhan penilaian pada pertengahan November 2018, telah

terhimpun data Indeks Inovasi Daerah dari 212 daerah dengan total

inovasi yang terdaftar sebanyak 2.169, meliputi: 30 provinsi (356

inovasi), 46 Kota (584 inovasi), dan 143 Kabupaten (1265 inovasi),

termasuk didalamnya 17 Kabupaten Daerah Tertinggal (274 inovasi)

dan 3 Kabupaten Perbatasan (20 inovasi). Selanjutnya dilakukan

pengukuran dan validasi data untuk menetapkan pemenang IGA Tahun

2018 sesuai dengan cluster, dimana telah ditetapkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri nomor 070-8671 Tahun 2018 tanggal 7 Desember 2018

tentang Penetapan Peringkat Pemenang Penghargaan Pemerintah

Daerah Inovatif kepada 5 Pemerintah Daerah Provinsi, 10 Pemerintah

Kabupaten, 10 Pemerintah Kota, 3 Pemerintah Kabupaten Daerah

Tertinggal, dan 3 Pemerintah Kabupaten Daerah Perbatasan, dengan

rincian sebagai berikut:

Pemerintah Provinsi: Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Barat, DKI

Jakarta, dan Bali.

Pemerintah Kabupaten: Banyuwangi, Padang Pariaman,Banggai,

Gresik, Kulon Progo, Klungkung, Kabupaten Sidoarjo, Agam,

Pacitan, dan Musi Rawas.

Pemerintah Kota: Bandung, Makasar, Bontang, Malang, Surabaya,

Magelang, Solok, Bogor, Mataram, dan Surakarta.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal: Musi Rawas, Situbondo,

dan Pulau Morotai.

Pemerintah Kabupaten Daerah Perbatasan: Morotai, Pelalawan, dan

Belu.

Pelaksanaan tahun 2019: berpedoman pada Permendagri Nomor

104 Tahun 2018 telah terhimpun data Indeks Inovasi Daerah dari 252

Pemerintahan daerah menginput indeks inovasi daerah dengan rincian

34 provinsi (1267 inovasi), 171 Kabupaten (4681 inovasi), dan 56 Kota

(2068 inovasi). Berdasarkan hasil pengukuran dan verifikasi Indeks

Inovasi Daerah Tahun 2019, telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri No.002.6-5315 Tahun 2019 tentang Penetapan Peringkat

Pemenang Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif kepada 5

Pemerintah Daerah Provinsi, 10 Pemerintah Kabupaten, 10 Pemerintah

Kota, 3 Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal, dan 3 Pemerintah

Kabupaten Daerah Perbatasan, yaitu:

Pemerintah Provinsi: Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat,

DKI Jakarta, dan Riau.

Pemerintah Kabupaten: Banyuwangi, Kulon Progo, Malang,

Situbondo, Banggai, Agam, Musi Rawas, Hulu Sungai Selatan,

Bogor, dan Padan Pariaman.



27

Pemerintah Kota: Denpasar, Bogor, Bontang, Malang, Cimahi,

Bandung, Makassar, Magelang, Surakarta, dan Surabaya.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tertinggal: Sigi, Nabire, dan Belu.

Pemerintah Kabupaten Daerah Perbatasan: Pelalawan, Bengkalis,

dan Morotai.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemberian Dana Insentif Daerah

dimana data Indeks Inovasi Daerah telah diyakini validitasnya sebagai

salah satu instrumen pemberian dana insentif bagi pemerintah daerah

inovatif. Pada tahun 2019, Kementerian Keuangan telah

mengalokasikan Dana Insentif Daerah TA.2020 untuk Kategori Inovasi

Pemerintahan Daerah (DID-KIPD) sebesar Rp.121,42 Milyar. DID-KIPD

tersebut diberikan kepada 4 Provinsi, 12 Kabupaten, dan 10 Kota,

sebagai penerima Innovative Government Award Tahun 2018.

Sehubungan dengan pemanfaatan DID-KIPD tersebut, telah

disampaikan Surat Menteri Dalam Negeri No.900/12935/SJ Tanggal 20

November 2019 Perihal Penggunaan Dana Insentif Daerah Kategori

Inovasi Pemerintah Daerah TA.2020 yang ditujukan kepada seluruh

Gubernur dan Bupati/Walikota penerima DID-KIPD TA.2020.

c. Replikasi model hasil inovasi daerah bidang pelayanan perizinan

Pada tahun 2017 telah diterapkan bidang layanan perizinan di kabupaten

Musi Rawas dan Lebak sebagai daerah pilot project penerapan replikasi.

Kedua kabupaten tersebut dipilih berdasarkan hasil identifikasi daerah-

daerah tertinggal, kemudian tim Badan Litbang melakukan perekayasaan

model pelayanan perizinan yang telah berhasil di daerah lain. Perekayasaan

ini mengambil model dari pelayanan perizinan yang dilakukan oleh kota

Surabaya yakni Surabaya Singgle Windows (SSW) untuk selanjutnya

diterapkan Aplikasi rekayasa SSW kepada PTSP pada daerah tertinggal.

Pada tahun 2018 telah dikembangkan Aplikasi Pusat Jejaring Inovasi

Daerah (Puja Indah) sebagai bentuk inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh

seluruh pemerintah daerah dalam layanan pemerintahan, termasuk layanan

perizinan. Puja Indah ini dibangun dari hasil pengkajian, perekayasaan

pendataan, adopsi, serta modifikasi dan replikasi berbagai inovasi daerah

menjadi sebuah inovasi berskala nasional. Layanan Puja Indah diterapkan

dalam bentuk aplikasi berbagi pakai yang dapat digunakan melalui telepon

genggam (handphone), dengan mengintegrasikan berbagai layanan

pemerintah kedalam satu aplikasi. Adapun penerapan Model layanan ini

dilakukan di kabupaten Lampung Barat dan Jeneponto sebagai daerah pilot

project replikasi. Di awal peluncurannya pada Mei 2018 aplikasi ini terdiri

dari 7 jenis layanan, yaitu: perizinan, administrasi kependudukan,

pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perdagangan, dan aspirasi DPRD.

Berdasarkan Surat pernyataan komitmen terdapat 50 daerah (8 provinsi, 31



28

kabupaten, dan 11 kota) melalui Kepala Daerah masing-masing, yang

menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan layanan Puja

Indah tersebut, dengan rincian:

1) Pemerintah provinsi (Sumatera Barat, Jambi, Kalimantan Barat,

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan

Maluku Utara);

2) Pemerintah Kabupaten (Pasaman Barat, Padang Pariaman, Merangin,

Kerinci, Batang Hari, Katingan, Banggai, Sigi, Wajo, Luwu Timur, Luwu

Utara, Pati, Kulon Progo, Halmehera Utara, Halmehera Tengah, Pidie

Jaya, Aceh Selatan, Deli Serdang, Samosir, Labuhan Batu, Bangka,

Bangka Tengah, Ketapang, Rejang Lebong, Jeneponto, Muna, Blitar,

Bombana, Tulungagung, Lumajang, dan Musi Banyuasin);

3) Pemerintah Kota (Padang Panjang, Solok, Pare-Pare, Surakarta, Magelang, Sabang, Bau-Bau, Mojokerto, Jayapura, Kupang, dan Blitar

Pada tahun 2019 telah dilakukan pengembangan sistem aplikasi model layanan pemerintahaan untuk menambah fitur dan layanan serta jangkauan yang sudah dibangun pada tahun sebelumnya, dengan menambahkan 6 layanan, yaitu: Musrenbang Desa dan Kabupaten, Pajak Bumi dan Bangunan, Pariwisata, e-Planning dan e-Budgeting, Sikerja, dan database kemiskinan. Replikasi Model Hasil Inovasi Daerah ini diterapkan di 4 daerah tertinggal, yaitu: kabupaten Bangkalan, Seluma, Lombok Barat dan Ketapang. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari Prioritas Nasional dalam RKP tahun 2017-2019. Berdasarkan Surat pernyataan komitmen terdapat 24 daerah yang menyatakan komitmen untuk difasilitasi dalam penerapan layanan Puja Indah tersebut, dengan rincian: 1) Pemerintah Provinsi Riau;

2) Pemerintah Kabupaten (Tanah Datar, Pesisir Selatan, Kepulauan Sula,

Agam, Pasaman, Dairi, Musi Rawas, Malang, Gorontalo, Wajo, Ogan

Ilir, Grobokan, Labuhan Batu Utara, Muara Enim, dan Sijunjung);

3) Pemerintah Kota (Malang, Pekan Baru, Padang, Medan, Sawah Lunto,

Surakarta, Demak, dan Sukabumi).

Pencapaian tersebut di hitung dengan cara:

Realisasi = Jumlah daerah pembinaan Target daerah pembinaan

Realisasi = 12 Daerah 10 Daerah

Realisasi = 120%

12 daerah dimaksud, yaitu: Pemerintah Provinsi Kepri (Batam), Pemerintah Provinsi Papua Barat (Papua Barat), Pemerintah Provinsi Papua (papua), Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Semarang), Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Bandung), Pemerintah Provinsi



29

Jawa Timur (bangkalan), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat), Pemerintah Provinsi Bengkulu (Seluma), Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Solok), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Riau.



TARGET REALISASI

CAPAIAN (%)

i ii iii iv v

Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan

kemendagri sebagai bahan rekomendasi


pelaksanaan inovasi

daerah

Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah

- - -

Pada tahun 2019 target indikator jumlah kebijakan inovasi daerah sudah tidak menjadi target utama seperti yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri tahun 2015-2019, karena target jumlah kebijakan inovasi daerah telah tercapai pada tahun 2018 antara lain:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah; 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2/4409/SJ Tahun 2017

tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah.

Pedoman yang digunakan dalam rangka Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018. Sehingga berdasarkan target kinerja yang tertera pada Renstra Badan Litbang tahun 2015-2019, Badan Litbang telah menyelesaikan indikator jumlah kebijakan inovasi daerah pada tahun 2018.

Indikator 2 : Jumlah Kebijakan Inovasi Daerah



30

MA

TR

IK C

AP

AIA

N B

ER

DA

SA

RK

AN

RE

NS

TR

A 2

01

5–

20

19

BA

DA

N L

ITB

AN

G K

EM

EN

DA

GR

I

Badan

Litbang

Kem

endagri

mem

iliki

tiga

Indik

ato

r Kin

erj

a

Uta

ma

(IKU

),

yaitu

pers

enta

se

hasi

l kelit

bangan

yang

direkom

endasi

kan

sebagai

bahan

masu

kan

kebijakan

Kem

endagri,

Jum

lah

Pem

erinta

h

Daera

h

yang

difasi

litasi

dala

m

mela

ksa

nakan i

novasi

daera

h,

dan j

um

lah k

ebijakan i

novasi

daera

h a

dala

h s

ebagai

pendukung I

KU

Kem

ente

rian D

ala

m N

egeri

yaitu p

ers

enta

se p

em

erinta

h d

aera

h y

ang m

enera

pkan inovasi

dala

m p

enyele

nggar

aan p

em

erinta

han,

pem

berd

ayaan m

asy

ara

kat

dan pela

yanan publik

se

bagaim

ana te

rcantu

m dala

m Renst

ra Kem

endagri 2

015-2

019.

Adapun ta

rget

kin

erj

a Badan Litbang

Kem

endagri berb

eda anta

ra dokum

en Renst

ra dengan D

okum

en Renca

na Kerj

a Tahunan

dik

are

nakan ju

mla

h anggara

n yang

kura

ng m

endukung ta

rget

pada dokum

en Renst

ra se

rta adanya ta

rget

Renca

na Kerj

a Pem

erinta

h (R

KP)

yang m

eneta

pkan

adanya P

rogra

m P

riorita

s N

asi

onal, s

ehin

gga p

erlu a

danya p

eru

bahan r

enca

na k

erj

a u

ntu

k m

enja

wab c

apaia

n t

arg

et

yang t

ela

h

diteta

pkan.



31

Pada t

ahun 2

019,

realis

asi

sesu

ai dengan indik

ato

r pers

enta

se h

asi

l kelit

bangan y

ang d

irekom

endasi

kan s

ebagai

bahan m

asu

kan

kebijakan K

em

endagri a

dala

h s

ebesa

r 84,2

1%

dari t

arg

et

75%

. D

ari d

ata

ters

ebut,

dapat

dis

impulk

an b

ahw

a r

ealis

asi

yang d

icapai

lebih

tin

ggi

dari t

arg

et

yang d

ibuat.

Sedangkan u

ntu

k i

ndik

ato

r ju

mla

h p

em

erinta

h d

aera

h y

ang d

ifasi

litasi

dala

m m

ela

ksa

nakan

inovasi

daera

h, re

alis

asi

nya s

ebanyak 1

2 p

rovin

si y

ang d

ifasi

litasi

dari t

arg

et

10 p

rovin

si. D

engan k

ata

lain

, re

alis

asi

untu

k indik

ato

r

ters

ebut

terc

apai

mele

bih

i ta

rget.

Sedangkan j

um

lah k

ebijakan i

novasi

daera

h p

ada ta

hun 2

019 t

idak d

itarg

etk

an d

ikare

nakan

sudah te

rcapai

pada ta

hun 2018.

Berd

asa

rkan IK

U Badan Litbang Kem

endagri yang te

rcantu

m dala

m Renst

ra Badan Litbang

Kem

endagri ta

hun 2015-2

019,

terd

apat

penam

bahan sa

tu in

dik

ato

r untu

k ta

hun 2018 -

2019 yaitu ju

mla

h kebijakan in

ovasi

daera

h. Adapun t

arg

et

untu

k indik

ato

r te

rsebut,

yaitu d

ikelu

ark

annya P

era

tura

n P

em

erinta

h N

om

or

38 T

ahun 2

017 t

enta

ng I

novasi

Daera

h,

Sura

t Edara

n M

ente

ri D

ala

m N

egeri N

om

or

800.2

/4409/S

J Tahun 2

017 t

enta

ng P

enila

ian d

an P

em

berian P

engharg

aan

Pem

erinta

h D

aera

h In

ovatif, dan Pera

tura

n M

ente

ri D

ala

m N

egeri N

om

or

104 Tahun 2018 te

nta

ng Penila

ian dan Pem

berian

Pengharg

aan d

an/a

tau I

nse

ntif

Inovasi

Daera

h. M

AT

RIK

CA

PA

IAN

KIN

ER

JA

PE

R 5

TA

HU

N

BA

DA

N L

ITB

AN

G K

EM

EN

DA

GR

I



32

B. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU

PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA

Mencermati pelaksanaan program dan anggaran pada Badan Litbang selama ini,

terutama yang dilaksanakan pada tahun 2019, terdapat berbagai kendala dan

permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian kinerja,

disebabkan beberapa faktor antara lain:

I. KENDALA

1. Aspek tatalaksana:

a. Pelaksanaan kegiatan kelitbangan masih dilaksanakan secara

konvensional dimana masih sangat bergantung pada pemanfaatan

personil terutama tenaga fungsional peneliti di internal Badan Litbang

yang relatif terbatas. Hal ini berakibat pada pelaksanaan kegiatan

dilaksanakan secara time series, yaitu pelaksanaan satu kegiatan

kelitbangan harus menunggu selesainya kegiatan kelitbangan lainnya

atau belum dapat dilaksanakan secara paralel.

b. Implementasi Permendagri Nomor 17 tahun 2018 tentang Pedoman

Penelitian dan Pengembangandi Kementerian Dalam Negeri dan

Pemerintahan Daerah belum dapat dipahami secara menyeluruh oleh

seluruh pelaksana kelitbangan di lingkungan Badan Litbang

Kemendagri, disamping belum terciptanya perubahan pola pikir secara

mendasar terhadap perlunya pengaturan SOP dalam setiap

penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan sebagai konsekuensi

penerapan reformasi birokrasi.

c. Masih kurangnya bentuk pembinaan dan fasilitasi pengelolaan jurnal

ilmiah yang dikelola BPP Daerah. Pembinaan dan fasilitasi dilakukan

khususnya pada jurnal yang akan mengajukan akreditasi di Lembaga

Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) atau pun jurnal yang sedang dalam

proses pemeliharaan akreditasi.

2. Aspek SDM:

a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas tenaga fungsional peneliti dan

belum tersedianya tenaga fungsional perekayasa sebagai personil

utama penyelenggaraan kegiatan kelitbangan, yang berdampak pada

terbatasnya cakupan isu yang dapat ditangani, serta kualitas hasil

kelitbangan yang dapat diangkat/ditindaklanjuti sebagai input

rekomendasi kebijakan terhadap pemangku kepentingan.

b. Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 325 pegawai, jumlah

ASN sampai saat ini 154 pegawai, sehingga masih kekurangan

sebanyak 171 pegawai. Kekurangan jumlah pegawai sementara dapat

digantikan oleh tenaga pegawai tidak tetap (PTT) dengan jumlah 98

pegawai, terdiri dari; 8 pengemudi, 15 pamong praja, 12 officeboy dan

tenaga administrasi 63. Sehingga dari kekurangan 171 pegawai setelah



33

dibantu oleh PTT Badan Litbang masih membutuhkan sebanyak 108

pegawai, dan telah diusulkan sebanyak 97 tenaga fungsional peneliti

sementara sisanya sebanyak 11 tenaga administrasi dalam rangka

memenuhi kebutuhan jumlah pegawai sebanyak 325.

c. Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM di bidang administrasi dan

pengelolaan keuangan yang berdampak pada dukungan dan

percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran Badan Litbang.

d. Masih perlunya penegasan terhadap peran/dukungan LIPI dalam

melakukan pembinaan jabatan fungsional peneliti kepada lembaga

Litbang pemerintah pusat dan daerah, termasuk tenaga fungsional

peneliti Litbang Kemendagri, terkait penyediaan dan penguatan

kompetensi jabatan fungsional peneliti.

e. Belum tersedianya tenaga ahli/expert sebagai tenaga pendamping

fungsional peneliti Litbang dalam memberikan masukan, tanggapan,

pendapat, serta koreksi dan penyempurnaan proses kegiatan secara

menyeluruh, termasuk dalam penyediaan konsep dan strategi

pengembangan lembaga Litbang. Hal ini sangat dipengaruhi pula oleh

terbatasnya alokasi anggaran Badan Litbang.

3. Aspek Program dan Anggaran:

a. Masih diperlukannya penajaman rumusan atas rencana topik-topik

kegiatan kelitbangan yang berorientasi pada tindaklanjut isu-isu

strategis dan yang menjadi prioritas kebijakan pemerintah, sehingga

hasil kelitbangan dimaksud mempunyai nilai manfaat bagi para

pemangku kepentingan khususnya di lingkungan Kementerian Dalam

Negeri.

b. Masih diperlukannya penajaman dan pencermatan atas distribusi,

struktur, dan pola pemanfaatan anggaran yang dikaitkan dengan

terbatasnya dukungan alokasi anggaran Badan Litbang, serta

kemampuan penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan tertentu.

c. Terbatasnya alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan untuk

pengembangan jenis-jenis kegiatan lingkup Badan Litbang secara lebih

variatif dan dinamis, terutama untuk mendorong peningkatan peran

dan fungsi kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah

Daerah dari berbagai aspek, termasuk dukungan pelaksanaan inovasi

daerah.

d. Terjadi devisiasi antara dokumen Rencana Strategis Kemendagri,

Rencana Strategis Badan Litbang dengan Perjanjian Kinerja

dikarenakan oleh adanya pengurangan anggaran dan jumlah output

yang diperuntukan untuk pengadaan blanko e-KTP di Direktoran

Kependudukan dan Pencatatan Sipil.



34

4. Aspek Kerjasama:

Kolaborasi bentuk-bentuk kerjasama kelitbangan dengan stakeholder di

tingkat pusat maupun daerah belum dapat terwujud secara optimal, baik

dalam bentuk implementasi kesepakatan kerjasama maupun penyediaan

payung hukum kerjasama kelitbangan antar stakeholeder.

5. Aspek Pendukung lainnya:

a. Belum tersedianya data base kelitbangan yang akurat dan up to date

untuk mendukung kebutuhan data dan informasi yang cepat dan akurat

guna kepentingan kelitbangan dalam menindaklanjuti isu-isu aktual dan

strategis sebagai bahan rekomendasi pengambilan langkah dan

kebijakan pada tingkat pimpinan.

II. SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Sebagai langkah tindaklanjut atas permasalahan tersebut, khususnya dalam

konteks pelaksanaan program dan anggaran Badan Litbang TA. 2019, telah

dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Aspek tatalaksana:

a. Mendorong keterlibatan pejabat fungsional non peneliti dan personil

dari luar Badan Litbang dalam mendukung kegiatan kelitbangan untuk

mengatasi masalah keterbatasan jumlah pejabat fungsional peneliti di

lingkungan Badan Litbang Kemendagri;

b. Telah dilakukan proses revisi Permendagri Nomor 17 Tahun 2018

tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam

Negeri dan Pemerintahan Daerah . Perubahan ini dimaksudkan guna

mendukung penerapan reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan

kegiatan di lingkup Badan Litbang.

c. Telah dibentuk Unit Layanan Administrasi (ULA) Publikasi dan Jurnal

Ilmiah. Pelayananan Administrasi Publikasi dan Jurnal Ilmiah dibentuk

dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan tugas dan fungsi

Badan Penelitian dan Pengembangan serta meningkatkan kinerja

lembaga melalui penyelenggaraan layanan administrasi, khusnya dalam

hal publikasi dan pengelolaan jurnal ilmiah. Sedangkan tujuannya

adalah untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan jurnal dan publikasi

ilmiah lainnya di lingkungan BPP Kemendagri dan Daerah melalui

layanan administrasi yang efektif dan efisien.

2. Aspek SDM:

a. Telah diusulkan pengadaan formasi pejabat fungsional peneliti kepada

Biro Kepegawaian Kemendagri;

b. Telah diikutsertakannya para calon peneliti di lingkungan Badan Litbang

dalam diklat fungsional peneliti tingkat pertama yang diselenggarakan

oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia);



35

c. Telah diikutsertakannya para pegawai pengelola keuangan di

lingkungan Badan Litbang dalam Diklat Teknis Bendahara Pengeluaran

dan Bendahara Pengelolaan Barang/Jasa.

3. Aspek Program dan Anggaran:

a. Terus dilakukannya proses penajaman dan pencermatan atas distribusi,

struktur, dan pola pemanfaatan anggaran lingkup Badan Litbang;

b. Terus dilakukannya proses perencanaan program kegiatan yang lebih

variatif dan mendukung peran dan fungsi Badan Litbang, terutama

dalam pelaksanaan inovasi daerah. Hal ini ditindaklanjuti dengan telah

tersusunnya Peraturan Pemerintah tentang Inovasi Daerah.

4. Aspek Kerjasama:

Telah dilakukan pembinaan kelitbangan dengan litbang daerah secara

berkelanjutan, melalui sosialisasi dan koordinasi kegiatan kelitbangan;

5. Aspek Pendukung lainnya:

a. Telah dirintis kembali pembangunan Laboratorium dan Pusat Data (Lab

data) Litbang untuk memenuhi kebutuhan data dan informasi yang

akurat dan up to date dalam mendukung kegiatan kelitbangan agar

berjalan secara maksimal;

III. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN PENUNJANG KEBERHASILAN/

KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA

Mencermati pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penelitian dan

pengembangan selama ini, diakui bahwa hasil-hasil kelitbangan yang

dilaksanakan oleh Badan Litbang masih belum secara optimal mampu

menjawab berbagai dinamika dan persoalan lingkup pemerintahan dalam

negeri. Hal ini dimungkinkan oleh berbagai kondisi, dimana dapat disadari

bahwa disamping kualitas dan ketajaman hasil kelitbangan yang masih perlu

terus dioptimalkan, juga masih diperlukannya komitmen dari para pemangku

kepentingan untuk secara proporsional memberdayakan peran dan fungsi

kelitbangan sekaligus menjadikan Badan Litbang sebagai mitra kerja

utamanya.

Tingginya dinamika di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri,

tentunya membutuhkan peran dan fungsi Badan Litbang untuk selalu hadir

dan memberikan dukungan kepada para pemangku kepentingan, khususnya

di lingkup Kemendagri dalam rangka penyiapan rekomendasi guna perumusan

dan penetapan langkah dan kebijakan. Sejalan dengan itu, dengan

terbentuknya Pusat Litbang Inovasi Daerah pada Badan Litbang Kemendagri

berdasarkan Perpres Nomor 11 Tahun 2015, semakin memperluas cakupan

tugas dan fungsi Badan Litbang guna berperan secara langsung dalam

mengawal tata kelola inovasi daerah secara sistematis, konseptual dan

gradual.



36

Untuk menjalankan berbagai peran dan fungsi di atas, kiranya perlu

dirumuskan strategi penguatan Badan Litbang yang difokuskan pada upaya-

upaya perluasan cakupan substansi dan peningkatan kualitas hasil

kelitbangan, pemantapan fasilitasi inovasi daerah, serta penguatan

insfrastruktur kelembagaan dan sarana-prasarana kerja guna mewujudkan

kinerja Badan Litbang secara lebih optimal dan berkualitas.

Sehubungan dengan hal tersebut, beberapa rekomendasi dan strategi tindak

lanjut yang perlu dilakukan dalam rangka penguatan peran dan fungsi Badan

Litbang sebagai berikut:

a. Perlunya koordinasi dan konsolidasi dalam rangka refleksi dan evaluasi

baik di internal Badan Litbang maupun secara eksternal dengan para

pemangku kepentingan lingkup Kemendagri dalam rangka menyatukan

pemahaman atas keberadaan peran Badan Litbang Kemendagri sebagai

suatu lembaga yang berfungsi untuk menghasilkan berbagai rekomendasi

kebijakan lingkup pemerintahan dalam negeri. Hal ini diperlukan untuk

memposisikan Badan Litbang sebagai suatu lembaga fungsional bagi

bernaungnya para pemikir, konseptor, dan inovator untuk menghasilkan

berbagai rekomendasi kebijakan yang berkualitas, disamping dukungan

penuh aparatur pejabat struktural yang mempunyai komitmen dan

kapasitas dalam lingkup kelitbangan. Hasil refleksi dan evaluasi ini

diharapkan:

1) Secara internal mampu mendorong perubahan mindset individu guna

membangkitkan komitmen kerja, kepedulian, dan kemauan untuk

meningkatkan kompetensinya bagi kepentingan lembaga; dan

2) Secara eksternal diperlukan untuk memanfaatkan peran dan fungsi

Badan Litbang sebagai mitra kerja utama penyedia rekomendasi

kebijakan, disamping guna memahami aspek-aspek utama yang

menjadi kebutuhan Badan Litbang, khususnya terkait penyediaan dan

distribusi SDM aparatur/personil dan pengalokasian anggaran

kelitbangan.

b. Perlu adanya upaya peningkatan koordinasi dan konsolidasi internal dalam

rangka penataan/perbaikan manajemen penyelenggaraan kelitbangan yang

berorientasi pada:

1) Perbaikan metode penjadwalan kegiatan kelitbangan dengan

memperhatikan jumlah dan skala prioritas kegiatan, ketersediaan SDM,

serta target waktu penyelesaian kegiatan;

2) Penguatan manajemen team work;

3) Pelibatan narasumber/pakar/praktisi secara tepat (dari aspek latar

belakang keilmuan atau pemahamannya atas realita persoalan); dan

4) Pengaturan kembali tenaga surveyor yang mengedepankan

kemampuan dan komitmen individu, melalui pemberdayaan tenaga



37

praktisi dan akademis dari luar Badan Litbang (PNS dan/atau Non-

PNS).

Melalui penataan/perbaikan manajemen penyelenggaraan kelitbangan

dimaksud, tidak saja diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil

kelitbangan, namun juga diharapkan mampu mendorong peningkatan

kapasitas individu aparatur Badan Litbang, serta mengatasi keterbatasan SDM

dengan semakin meningkatnya kuantitas kegiatan kelitbangan yang dilakukan

oleh Badan Litbang, dimana pola pelaksanaannya selama ini masih dilakukan

secara konvensional (pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara time series).

c. Perlu disusunnya berbagai agenda prioritas Badan Litbang dan kebutuhan

pendanaannya dalam jangka menengah. Penyusunan agenda prioritas

dimaksud dilakukan melalui pemetaan kebutuhan dan penentuan skala

prioritas kelitbangan yang melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat

Pusat dan Daerah, dengan memperhatikan:

1) Penyelarasannya dengan agenda penyusunan/revisi peraturan

perundang-undangan;

2) Identifikasi dan evaluasi terhadap isu strategis pelaksanaan

kebijakan/regulasi; dan

Kebutuhan untuk merumuskan konsep-konsep kebijakan terkait

penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dalam jangka panjang.

Penyusunan agenda prioritas dimaksud dapat diterjemahkan sebagai suatu

Rencana Induk Kelitbangan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam agenda

kelitbangan tahunan, yang hasilnya diposisikan di depan kebutuhan

pengguna, sehingga Badan Litbang dapat secara jelas menunjukkan

kinerja lembaganya melalui berbagai keluaran yang responsif, antisipatif,

dan mempunyai nilai jual untuk direkomendasikan kepada para pemangku

kepentingan/Pimpinan.

d. Mendorong peningkatan alokasi anggaran Badan Litbang Kemendagri yang

tentunya didasari oleh tersedianya rencana program dan kegiatan secara

terfokus dan berkualitas dengan memperhatikan:

1) Kejelasan manfaat/keluaran dari suatu rencana program dan kegiatan;

2) Dukungannya terhadap pencapaian target agenda prioritas Nawa Cita

dan prioritas Kemendagri.

e. Perlu dilakukannya berbagai terobosan untuk mengatasi keterbatasan

anggaran Badan Litbang, baik dalam konteks penyelenggaraan kelitbangan

maupun dalam penguatan kapasitas kelembagaan, melalui:

1) Kerjasama pelaksanaan kegiatan kelitbangan secara nasional dengan

melibatkan Pemerintah Daerah melalui Badan Litbang Daerah (atau

perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan), dengan

pembagian tugas dab tanggung jawab pelaksanaan dan

penganggarannya secara jelas;



38

2) Optimalisasi hibah dari pihak donor melalui diversifikasi kegiatan yang

secara proporsional dapat dikerjasamakan, untuk dimanfaatkan dalam

rangka peningkatan kualitas SDM kelitbangan dan dukungan kegiatan

kelitbangan lainnya yang tidak teranggarkan melalui DIPA Badan Litbang;

3) Optimalisasi keikutsertaan SDM Badan Litbang untuk meningkatkan

kapasitas dan kompetensinya melalui berbagai kegiatan pendidikan dan

pelatihan, seminar, workshop, Bimtek, serta beasiswa pendidikan

berstrata.

f. Perlunya membangun kerjasama dengan berbagai institusi Pemerintah dan

non-Pemerintah, termasuk Perguruan Tinggi, kelitbangan Dunia Usaha,

Media/Pers, dan Non Government Organization (NGO) dalam berbagai

bidang/aspek.

Melalui strategi ini diharapkan akan terbangun penguatan kapasitas

Lembaga Litbang, antara lain:

1) Terjalinnya sharing pengetahuan bagi peningkatan wawasan dan

pemahaman aparatur Badan Litbang;

2) Kemampuan untuk memonitor pergerakan arus data dan informasi

guna diakses sebagai informasi dasar kelitbangan; dan

3) Membangun sinergitas dan kerjasama pelaksanaan program/kegiatan

kelitbangan untuk memberikan hasil yang optimal.

g. Perlunya merevitalisasi Laboratorium Data Badan Litbang (Lab data Litbang)

untuk dioptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber data dan informasi

guna kepentingan kelitbangan pada umumnya, dan untuk mendukung

aktivitas kelitbangan (data center, aplikasi pengolahan data kelitbangan,

dokumentasi dan publikasi, dll.) di internal Badan Litbang pada khususnya.

Keberadaan Labdata Litbang tersebut diharapkan mampu meningkatkan

eksistensi Badan Litbang Kemendagri melalui penyediaan dan

penyebarluasan data, informasi, dan hasil-hasil kelitbangan.



39

C. REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran Badan Litbang APBN-P TA. 2019 tercatat sebesar

Rp.50,484,495,852,- (97,86%) dari pagu Rp.51,589,054,000,-. Realisasi

anggaran dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

I. PERKEMBANGAN REALISASI

Perkembangan realisasi anggaran Badan Litbang selama kurun waktu 5 tahun

terakhir (2015-2019) dapat terlihat pada gambar berikut ini:

G

a

m

b

a

r

Perkembangan Pagu dan Realisasi TA 2015-2019

Penyerapan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar 97,86%,

sedangkan penyerapan anggaran terendah terjadi pada tahun anggaran 2015

yaitu sebesar 80,34%. Untuk tahun 2019 penyerapan anggaran mencapai

97,86%, hal tersebut telah melebihi target penyerapan anggaran yang

ditetapkan sebesar 92%.

64

,87

0,7

40

,00

0

47

,65

4,8

31

,00

0

45

,46

9,8

31

,00

0

54

,77

0,0

70

,00

0

54

,27

0,0

70

,00

0

51

,87

6,4

61

,00

0

51

,58

9,0

54

,00

0

52

,11

8,6

62

,84

8

44

,12

5,3

38

,39

5

44

,12

5,3

38

,39

5

47

,89

0,8

44

,76

5

47

,89

0,8

44

,76

5

49

,02

6,7

25

,01

7

50

,48

4,4

95

,85

2

80

.34

%

92

.59

%

97

.04

%

87

.44

%

88

.25

%

94

.51

%

97

.86

%

2015 APBN-P SELF BLOCKING

APBN-P SELF BLOCKING

2018 2019

Pagu Realisasi %

Tahun Anggaran

2016

Tahun angaran

2017



40

II. REALISASI BERDASARKAN JENIS BELANJA

Realisasi anggaran berdasarkan jenis belanja

Dari Gambar di atas, realisasi anggaran Badan Litbang berdasarkan

pembagian jenis belanja selama TA 2019, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai, berupa: Pembayaran Gaji dan Tunjangan; Belanja

Lembur; dan Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) dengan pagu

anggaran sebesar Rp.27,148,885,000,- telah terealisasi sebesar

Rp.26,872,697,495,- atau 98,98%;

b. Belanja Barang, berupa: Belanja Barang Operasional; Belanja Barang Non

Operasional; Belanja Jasa; Belanja Pemeliharaan; Belanja Perjalanan

Lainnya (Dalam Negeri); dan Belanja Perjalanan Lainnya (Luar Negeri)

dengan pagu anggaran sebesar Rp.21,795,906,000,- telah terealisasi

sebesar Rp.21,038,024,393,- atau 96,52%;

c. Belanja Modal, berupa: Belanja Modal Peralatan dan Mesin; Belanja Modal

Gedung dan Bangunan; Belanja Modal Perjalanan Jaringan; dan Belanja

Penambahan Nilai Fisik Lainnya dengan pagu anggaran sebesar

Rp.2,644,263,000,- telah terealisasi sebesar Rp.2,573,773,964,- atau

97,33%.

27,148,885,000

21,795,906,000

2,644,263,000

26,872,697,495

21,038,024,393

2,573,773,964

98

.98

%

96

.52

%

97

.33

%

PEGAWAI BARANG MODAL

Pagu Realisasi %



41

III. REALISASI BERDASARKAN KEGIATAN

Realisasi anggaran berdasarkan jenis kegiatan

pagu APBN-P

Berdasarkan Gambar 3.3. Realisasi anggaran Badan Litbang hingga

berakhirnya TA 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.2,178,488,000,-. telah

terealisasi sebesar Rp.2,129,984,481,- atau 97,77%;

b. Penelitian dan Pengembangan Otonomi Daerah, Politik dan Pemerintahan

Umum, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.1,517,162,000,-

telah terealisasi sebesar Rp.1,318,383,421,- atau 86,90%;

c. Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan

Desa, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar Rp.1,595,675,000,-.

telah terealisasi sebesar Rp.1,552,236,395,- atau 97,28%;

d. Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah, dengan alokasi anggaran

APBN-P sebesar Rp.4,564,675,000,-. telah terealisasi sebesar

Rp.4,306,122,670,- atau 94,34%;

e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Penelitian dan

Pengembangan, dengan alokasi anggaran APBN-P sebesar

Rp.41,733,054,000,- telah terealisasi sebesar Rp.41,177,768,885,-

atau 98,67%.

41,177,768,885

2,129,984,481

4,306,122,670

1,552,236,395

1,318,383,421

41,733,054,000

2,178,488,000

4,564,675,000

1,595,675,000

1,517,162,000

98.67%

97.77%

94.34%

97.28%

86.90%

- 20,000,000,000 40,000,000,000

DUKUNGAN MANAJEMEN (SEKRETARIAT)

PST. LITBANG KEUDA

PST. LITBANG INOVASI

PST. LITBANGADWIL PUMDUK

PST. LITBANG OTDA POLPUM

% Realisasi Pagu



42

BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) disusun sebagai bentuk

pertangggungjawaban tertulis Unit Esselon I Badan Litbang Kemendagri Tahun

2018 kepada Menteri Dalam Negeri atas tingkat capaian pelaksanaan kegiatan

dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Badan

Litbang dan sebagai langkah upaya perbaikan berkesinambungan bagi peningkatan

kinerja Badan Litbang Kemendagri.

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Badan Litbang Kemendagri memiliki target kinerja: 75% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri dan jumlah Pemerintah Daerah (Provinsi) yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah sebanyak 10 Provinsi. Hingga akhir Ta.2019, realisasi kinerja Badan Litbang melebihi target yaitu 84,21% dengan capaian 112,28% hasil kelitbangan yang direkomendasikan sebagai bahan masukan kebijakan Kemendagri dan 12 Pemerintah Daerah (Provinsi) melebihi target dengan capaian 120% yang difasilitasi dalam melaksanakan inovasi daerah atau dengan kata lain target Badan Litbang sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2019 melebihi target. Sedangkan untuk realisasi anggaran hingga berakhirnya TA 2019 mencapai Rp.50,484,495,852,- atau (97,86%) dari total pagu anggaran APBN-P sebesar Rp.51,589,054,000,- terhadap rencana target penyerapan Badan Litbang Kemendagri Tahun 2019 sebesar 92%. Adapun sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp.1,104,558,147,- atau 2,14%, dengan kata lain target serapan Badan Litbang TA 2019 tercapai, atau plus 5,86%.

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPKIN) ini dapat dijadikan sebagai

input perbaikan dan penyempurnaan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan

serta alat komunikasi dalam memberikan informai akuntabilitas kegiatan Badan

Litbang ke depan. Berbagai hal yang menjadi kendala dan permasalahan dalam

pelaksanaan program dan anggaran tahun 2019 sebagaimana termuat dalam buku

laporan ini agar dijadikan evaluasi bagi segenap unit kerja dan individu dalam

lingkup internal Badan Litbang, guna membangun komitmen dalam memberikan hasil

yang berkualitas bagi peningkatan kinerja Badan Litbang maupun Kementerian

Dalam Negeri ke depannya.

L



43



44



45



46

CAPAIAN KINERJA BADAN LITBANG TAHUN 2019

KODE KEGIATAN/IKK TARGET CAPAIAN KETERANGAN

1280 PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN

PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

6

Rekomendasi

1 Indeks

100%

6

Rekomendasi

1 Indeks

100%

1 Jumlah Rekomendasi perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Pembangunan

dan Keuangan Daerah

6 Rekomendasi

6 Rekomendasi

Penelitian 2

Rekomendasi

2

Rekomendasi

a. Dinamika dan problematika

sampah plastik didaerah 1

Rekomendasi 1

Rekomendasi ND Nomor.

070.04/3152/Litbang

tanggal 1 agustus 2019

b. Implementasi Permendagri

NO.86 tahun 2017 dalam rangka penyusunan dan

penetapan RPJMD

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

070.04/5048/Litbang tanggal 3 desember

2019

Pengkajian Aktual 4 Rekomendasi

4 Rekomendasi

a. Peran usaha mikro kecil

dan menengah (UMKM)

dikawasan pariwisata

danau toba

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor. 073.04/1557/Litbang

tanggal 28 maret 2019

b. Background study arah

kebijakan penyusunan rencana strategis

Kementerian Dalam Negeri

tahun 2020-2024

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/3027/Litbang tanggal 22 juli 2019

c. Analisis potensi dan dapak

penerapan efisiensi energy

dalam pengelolaan PJUntuk penurunan gas rumah kaca

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/5174/Litbang tanggal 12 desember

2019

d. Analisis potensi dan

kontribusi daerah dalam rangka kemandirian daerah

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/3153/Litbang tanggal 1 agustus 2019


2 Rekomendasi

2 Rekomendasi

a. Peningkatan kinerja

manajemen BUMD

penyelenggaraan system

penyediaan air minum (SPAM)

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 1 november 2019

b. Kolaborasi pusat dan

daerah dalam

mengoptimalkan kawasan

ekonomi khusus (KEK) sebagai stimulus

perekonomian daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 22 november 2019



47

3 Jumlah Rekomendasi Peta Pengelolaan Keuangan Daerah

1 Indeks 1 Indeks

a. Indeks pengelolaan

keuangan daerah Indeks pengelolaan

keuangan daerah

4 Persentase Pelayanan

administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II

100% 100% 100% (4 Laporan)

1281 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

OTONOMI DAERAH, POLITIK, DAN

PEMERINTAHAN UMUM

4 Rekomendasi

1 Indeks

Kirstanas

100%

2 Rekomendasi

1 Indeks

Kirstanas

100%

1 Jumlah Rekomendasi

perumusan kebijakan hasil Kelitbangan Otonomi Daerah,

Politik dan Pemerintahan Umum

4

Rekomendasi

2

Rekomendasi

Pengkajian Strategis 3 Rekomendasi

2 Rekomendasi

a. Peluang penggunaan

teknologi pemili 2024 1

Rekomendasi

1

Rekomendasi


1 Rekomendasi

a. Antisipasi pemda dalam

upaya pencegahan konflik

sosial

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor. 073.04/089/Libtang

tanggal 10 Januari 2020

b. Evaluasi pemilu kepala

daerah serentak 1

Rekomendasi 1


073.04/003/Litbang

tanggal 6 januari 2020

c. Peningkatan kinerja

pelayanan public pemerintah daerah melalui

E-Government menuju

smart city

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

073.04/3651/Litbang tanggal 3 september

2019

2 Jumlah Rekomendasi Indeks

Kepemimpinan Kepala Daerah

1 Indeks 1 Indeks

a. Indeks Kepemimpinan

Kepala Daerah

3 Jumlah Rekomendasi

Proyeksi/Perkiraan Strategik Nasional

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

a. Proyeksi/Perkiraan

Strategik Nasional 1

Rekomendasi 1


050.04/4087/Litbang tanggal 1 oktober 2019

4 Persentase Pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya Unit Kerja Eselon II

100% 100% 100% (4 Laporan)

1282 PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN ADMINISTRASI

KEWILAYAHAN,

6

Rekomendasi 4 FDA

100%

4

Rekomendasi 3 FDA

100%



48

PEMERINTAHAN DESA,

DAN KEPENDUDUKAN

1 Jumlah rekomendsai

perumusan kebijakan hasil kelitbangan Puslitbang

Adminisrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan

Kependudukan

6

Rekomendasi

4

Rekomendasi

Pengkajian Strategis 3

Rekomendasi

2

Rekomendasi

a. Tingkat kepedulian

pemerintah desa terhadap masyarakat desa (kaum

perempuan dan disabilitas)

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

b. Kesiapan pemda dalam

pemanfaatan data

kependudukan untuk merencanakan

pembangunan menyongsong bonus

demografi

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor. 073.04/5279/Litbang tanggal 26 desember

2019

c. Peran pemangku

kepentingan dalam

efektifitas penanganan

bencana

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 9 desember 2019


2 Rekomendasi

a. Peran BPD dalam

meningkatkan partisipasi masyarakat (kaum

perempuan dan disabilitas)

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

b. Penguatan peran RT/RW

dalam fungsi kontrol

mobilitas penduduk

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 2 september 2019

c. Evaluasi kesiapan pemda

dalam pelaksanaan online

single submission (OSS)

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 26 juli 2019

2 Rekomendasi Kebijakan Hasil Forum Diskusi Aktual/Diskusi

Publik

4 Rekomendasi

3 Rekomendasi

a. Evaluasi efektifitas

permendagri NO.76 tahun 2015 tentang

pengangkatan dan

pemberhentian pejabat pada unit kerja yang

menangani urusan administrasi kependudukan

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 2 desember

2019

b. Pencatatan kependudukan

pada hunian apartemen (permasalahan dan

solusinya)

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 27 Desember 2019



49

c. Optimalisasi hasil-hasil

penelitian/pengkajian pada puslitbang Adwil, Pemdes

dan kependudukan

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 26 juli 2019

d. Penyebab, dampak, dan

solusi penanganan bencana

kebakaran hutan

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor. 080.04/5033/Litbang tanggal 2 desember

2019

3 Persentase Pelayanan

administrasi dan tugas teknis lainnya Unit Kerja Eselon II

100% 100% 100% (4 Laporan)

1283 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INOVASI

DAERAH

4

Rekomendasi

4 Daerah

Tertinggal

1 Indeks 1 Pedoman

100%

3

Rekomendasi

4 Daerah

Tertinggal

1 Indeks 1 Pedoman

100%

1 Jumlah rekomendasi perumusan kebijakan hasil

kelitbangan Puslitbang Inovasi Daerah yang diseminarkan,

dipublikasikan, dan/atau ditindaklanjuti oleh pemangku

kebijakan

3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

Pengkajian Aktual 3

Rekomendasi

3

Rekomendasi

a. Factor-faktor penghambat

implementasi system pemerintahan berbasis

elektronik

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi


tanggal 17 oktober 2019

b. Model pembinaan inovasi

daerah berdasarkan

tipologi daerah perbatasan dan daerah tertinggal

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

ND Nomor. 073.04/3779/Litbang tanggal 11 september

2019

c. Kesiapan pemerintah

daerah dalam implementasi

inovasi daerah

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

ND Nomor.

080.04/4288/Litbang tanggal 15 oktober 2019


2 Rekomendasi

0 Rekomendasi

a. Kebijakan inovasi daerah

dalam peringkat indeks

inovasi daerah di Provinsi

Papaua dan Papua Barat

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

b. Kebijakan inovasi daerah

dalam peringkat indeks

inovasi daerah di daerah tertinggal.

1

Rekomendasi

1

Rekomendasi

3 Jumlah daerah tertinggal yang memperoleh replikasi model

hasil inovasi daerah bidang

4 Daerah

Tertinggal

4 Daerah

Tertinggal

Seluma, bangkalan,

lombok barat, dan



50

pelayanan perizinan ketapang

4 Jumlah indeks inovasi daerah 1 Indeks 1 Indeks

5 Jumlah rekomendasi peta pembinaan inovasi daerah

1 Rekomendasi

1 Rekomendasi

Pembinaan Inovasi Daerah

6 Persentase Pelayanan administrasi dan tugas teknis

lainnya Unit Kerja Eselon II

100% 100% 100% (4 Laporan)

1284 DUKUNGAN MANAJEMEN

DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BADAN LITBANG

3 Dokumen

32 Laporan 12 bulan

layanan 3 Unit

3 Dokumen

32 Laporan 12 bulan

layanan 3 Unit

1 Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan

anggaran, pengelolaan data

dan evaluasi kinerja, serta kerjasama kelitbangan, hukum

dan perundang-undangan

3 Dokumen 7 Laporan

1 Permendagri

3 Dokumen 7 Laporan

Draft Permendagri

2 Persentase penyelesaian administrasi ketatausahaan

pimpinan, kerumahtanggan

dan perlengkapan serta pengelolaan perpustakaan,

informasi, dan dokumentasi

9 Laporan 9 Laporan

3 Persentase penyelesaian verifikasi, perbendaharaan,

akuntansi, dan pelaporan

keuangan yang tepat waktu

7 Laporan 7 Laporan

4 Persentase penyelesaian pembinaan jabatan

fungsional, kepegawaian, dan sistem prosedur

8 Laporan 8 Laporan

5 Persentase penguatan peran dan fungsi penelitian dan

pengembangan di daerah

1 Laporan 1 Laporan

6 Persentase penyelesaian pelayanan dukungan

operasional kerja yang tepat

waktu

12 bulan layanan

12 bulan layanan

7 Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai

kebutuhan

3 Unit 3 Unit



51

MATRIK JUMLAH INOVASI DAERAH (berdasarkan data indeks inovasi daerah)

NO NAMA DAERAH

JUMLAH INOVASI

NO NAMA DAERAH JUMLAH INOVASI

1 Provinsi Jawa Tengah 218 30 Kabupaten Pesisir Selatan

161

2 Provinsi Jawa Barat 176 31 Kota Malang 148

3 Provinsi Sumatera Barat 168 32 Kabupaten Agam 133

4 Provinsi DKI Jakarta 136 33 Kabupaten Padang Pariaman

130

5 Provinsi Jawa Timur 110 34 Kota Palembang 126

6 Provinsi DI Yogyakarta 82 35 Kota Makassar 109

7 Provinsi Banten 70 36 Kabupaten Situbondo 109

8 Provinsi Riau 61 37 Kabupaten Pati 107

9 Provinsi Sumatera Utara 40 38 Kabupaten Tuban 105

10 Provinsi Jambi 32 39 Kota Balikpapan 104

11 Provinsi Sulawesi Tengah 29 40 Kota Denpasar 100

12 Provinsi Kalimantan Utara 26 41 Kabupaten Malang 98

13 Provinsi Kepulauan Riau 25 42 Kabupaten Muara Enim

96

14 Provinsi Sumatera Selatan 22 43 Kota Padang Panjang 95

15 Provinsi Bali 20 44 Kota Yogyakarta 94

16 Provinsi Kalimantan Barat 14 45 Kabupaten Sidoarjo 93

17 Provinsi Kalimantan Tengah 11 46 Kabupaten Gresik 84

18 Provinsi Sulawesi Selatan 10 47 Kota Bandung 81

19 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

5 48 Kota Magelang 76

20 Provinsi Papua 5 49 Kota Surabaya 75

21 Provinsi Bengkulu 3 50 Kabupaten Pakpak Bharat

73

22 Provinsi Maluku 2 51 Kabupaten Solok 72

23 Provinsi Aceh 2 52 Kota Padang 67

24 Provinsi Papua Barat 1 53 Kota Sawah Lunto 66

25 Provinsi Maluku Utara 1 54 Kabupaten Karo 64

26 Kabupaten Bogor 325 55 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

62

27 Kabupaten Banyuwangi 186 56 Kabupaten Lampung Barat

61

28 Kabupaten Kepulauan Mentawai

169 57 Kabupaten Tanah Datar

59

29 Kota Solok 162 58 Kabupaten Blitar 56



52



59 Kabupaten Bandung 55 89 Kota Tangerang Selatan

35

60 Kabupaten Kudus 54 90 Kabupaten Kebumen 34

61 Kabupaten Indramayu 54 91 Kabupaten Wonogiri 34

62 Kabupaten Gunung Kidul 53 92 Kabupaten Pasaman Barat

33

63 Kabupaten Labuhanbatu 52 93 Kabupaten Kulon Progo

31

64 Kabupaten Kubu Raya 51 94 Kabupaten Sijunjung 31

65 Kabupaten Pulau Morotai 51 95 Kabupaten Musi Rawas

31

66 Kota Bekasi 49 96 Kabupaten Luwu 31

67 Kabupaten Jombang 49 97 Kabupaten Sukabumi 30

68 Kota Bogor 48 98 Kabupaten Bantul 30

69 Kota Depok 47 99 Kota Batam 30

70 Kabupaten Banggai 46 100 Kabupaten Solok Selatan

29

71 Kabupaten Lebak 46 101 Kabupaten Belitung 29

72 Kota Payakumbuh 46 102 Kabupaten Pacitan 28

73 Kabupaten Ngawi 44 103 Kabupaten Demak 28

74 Kabupaten Deli Serdang 44 104 Kabupaten Tulungagung

28

75 Kabupaten Samosir 44 105 Kabupaten Pasaman 28

76 Kabupaten Madiun 43 106 Kabupaten Magetan 27

77 Kota Cimahi 43 107 Kabupaten Lima Puluh Kota

26

78 Kota Bontang 42 108 Kabupaten Badung 26

79 Kabupaten Bandung Barat 42 109 Kabupaten Buleleng 25

80 Kabupaten Batang 42 110 Kota Pare-Pare 25

81 Kabupaten Rembang 41 111 Kabupaten Nabire 24

82 Kota Surakarta 41 112 Kabupaten Pangandaran

24

83 Kabupaten Pekalongan 40 113 Kabupaten Sleman 24

84 Kota Salatiga 39 114 Kabupaten Kutai Kartanegara

23

85 Kabupaten Sragen 38 115 Kabupaten Luwu Utara 22

86 Kota Pariaman 38 116 Kota Probolinggo 22

87 Kabupaten Garut 38 117 Kabupaten Bangka 22

88 Kabupaten Klungkung 35 118 Kabupaten Pasuruan 21



53



119 Kabupaten Aceh Timur 21 150 Kabupaten Kotawaringin Barat

12

120 Kota Sibolga 21 151 Kabupaten Bintan 12

121 Kota Blitar 21 152 Kabupaten Bengkalis 12

122 Kabupaten Karang Asem 20 153 Kabupaten Wonosobo 11

123 Kabupaten Ogan Komering Ulu

20 154 Kabupaten Cianjur 11

124 Kabupaten Katingan 19 155 Kabupaten Temanggung

11

125 Kabupaten Hulu Sungai Utara 19 156 Kota Mataram 11

126 Kota Lubuklinggau 19 157 Kabupaten Belu 11

127 Kabupaten Humbang Hasundutan

18 158 Kabupaten Grobogan 10

128 Kabupaten Luwu Timur 18 159 Kabupaten Pinrang 10

129 Kabupaten Sigi 18 160 Kabupaten Tana Tidung

10

130 Kabupaten Jepara 17 161 Kabupaten Semarang 10

131 Kabupaten Brebes 17 162 Kota Prabumulih 10

132 Kabupaten Sumenep 17 163 Kabupaten Serang 9

133 Kabupaten Kuantan Singingi 17 164 Kota Pekalongan 9

134 Kabupaten Seluma 17 165 Kabupaten Trenggalek 8

135 Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan

16 166 Kabupaten Lumajang 8

136 Kabupaten Probolinggo 16 167 Kabupaten Purworejo 8

137 Kota Palopo 16 168 Kabupaten Purbalingga

8

138 Kota Bukittinggi 16 169 Kota Banjarbaru 8

139 Kabupaten Wajo 15 170 Kabupaten Bekasi 8

140 Kota Pontianak 15 171 Kabupaten Rejang Lebong

7

141 Kabupaten Ogan Ilir 15 172 Kota Bengkulu 7

142 Kota Pekanbaru 15 173 Kabupaten Banyu Asin 7

143 Kabupaten Pelalawan 14 174 Kota Kupang 7

144 Kabupaten Boyolali 14 175 Kabupaten Siak 7

145 Kota Banjarmasin 14 176 Kabupaten Tanjung Jabung Timur

7

146 Kabupaten Karawang 14 177 Kabupaten Sampang 7

147 Kota Tegal 14 178 Kabupaten Jeneponto 7

148 Kabupaten Batanghari 13 179 Kabupaten Sanggau 7

149 Kota Sukabumi 13 180 Kabupaten Merangin 7



54



181 Kota Pematang Siantar 7 211 Kabupaten Berau 3

182 Kabupaten Sumedang 7 212 Kabupaten Labuhanbatu Utara

3

183 Kabupaten Banjar 7 213 Kota Jambi 3

184 Kabupaten Bantaeng 7 214 Kabupaten Kediri 3

185 Kota Tebing Tinggi 6 215 Kabupaten Gorontalo Utara

3

186 Kabupaten Selayar 6 216 Kabupaten Enrekang 3

187 Kota Tasikmalaya 6 217 Kabupaten Cilacap 3

188 Kabupaten Bombana 6 218 Kabupaten Pidie Jaya 2

189 Kabupaten Sarolangun 6 219 Kabupaten Penajam Paser Utara

2

190 Kabupaten Tegal 6 220 Kabupaten Pohuwato 2

191 Kabupaten Pandeglang 6 221 Kabupaten Bulukumba 2

192 Kabupaten Bangka Tengah 6 222 Kabupaten Lampung Utara

2

193 Kabupaten Mesuji 6 223 Kabupaten Magelang 2

194 Kabupaten Tapin 6 224 Kabupaten Kendal 2

195 Kabupaten Lamongan 5 225 Kota Sungai Penuh 2

196 Kabupaten Tabanan 5 226 Kabupaten Karanganyar

2

197 Kabupaten Gowa 5 227 Kabupaten Rokan Hulu

2

198 Kabupaten Mojokerto 5 228 Kabupaten Aceh Utara 2

199 Kabupaten Mukomuko 5 229 Kota Mojokerto 2

200 Kota Madiun 4 230 Kabupaten Tebo 2

201 Kota Bitung 4 231 Kota Sabang 2

202 Kota Medan 4 232 Kabupaten Ciamis 2

203 Kabupaten Ketapang 4 233 Kabupaten Padang Lawas Utara

1

204 Kota Kediri 4 234 Kabupaten Bangka Selatan

1

205 Kabupaten Musi Banyuasin 4 235 Kota Jayapura 1

206 Kabupaten Belitung Timur 4 236 Kabupaten Pegunungan Bintang

1

207 Kabupaten Banjarnegara 4 237 Kota Dumai 1

208 Kabupaten Gianyar 4 238 Kabupaten Kerinci 1

209 Kabupaten Bondowoso 4 239 Kabupaten Bungo 1

210 Kota Bima 4 240 Kabupaten Ogan Komering Ilir

1



55


241 Kabupaten Kepulauan Meranti 1

242 Kabupaten Jembrana 1

243 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

1

244 Kabupaten Tangerang 1

245 Kabupaten Gorontalo 1

246 Kabupaten Ponorogo 1

247 Kabupaten Soppeng 1

248 Kabupaten Kapuas 1

249 Kabupaten Sidenreng Rappang

1

250 Kabupaten Mandailing Natal 1

251 Kabupaten Pesawaran 1

252 Kabupaten Sorong 1

TOTAL INOVASI 8.016

Rekapitulasi Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2019

No. Kategori Pemerintah Daerah

Prov. % Kab. % Kota % Jumlah %

1. Sangat Inovatif 12 35,29 71 17,11 36 38,71 119 21,96

2. Inovatif 2 5,88 25 6,02 5 5,38 32 5,90

3. Kurang Inovatif 13 38,24 81 19,51 17 18,28 111 20,48

4. Tidak Input Data 7 20,59 238 57,35 35 37,63 280 51,66

Jumlah 34 100 415 100 93 100 542 100

16%

58%

26%

Total = 8.016 Inovasi

Tata Kelola Pemerintahan Pelayanan Publik Inovasi Bentuk Lainnya



56

35%

6%38%

21%

Pemerintah Provinsi

Sangat Inovatif

Inovatif

Kurang Inovatif

Belum Mengisi Data

17%

6%

19%58%

Pemerintah Kabupaten

Sangat Inovatif

Inovatif

Kurang Inovatif

Belum Mengisi Data

39%

5%18%

38%

Pemerintah Kota

Sangat Inovatif

Inovatif

Kurang Inovatif

Belum Mengisi Data

16%

58%

26%

Total Inovasi Berdasarkan Daerah

Provinsi Kabupaten Kota



57



58

Documents

Kata Pengantar - Kemendagrilitbang.kemendagri.go.id/website/data/lakip/LAKIP 2019.pdfKata Pengantar Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena atas Rahmat