Embed Size (px)
Citation preview
KATA PENGANTAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wadah
pertanggung jawaban instansi pemerintah terhadap kinerjanya, wadah ini merupakan wujud
nyata dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.
Dasar hukum pelaksanaan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Agama Pinrang
Kelas I B adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang penyusunan LAKIP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B ini
merupakan gambaran kinerja yang telah di capai selama tahun anggaran 2013. Pencapaian
Kinerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B didukung oleh kelompok indikator inputs yang
meliputi sumber daya manusia (pegawai) dan sarana dan prasarana meskipun jauh dari memadai.
Pelaporan ini di harapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan rencana
strategik yang lebih akurat kepada sasaran, tujuan misi dan visi Pengadilan Agama Pinrang Kelas
I B.
IKHTISAR EKSAKUTIF
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B telah merencanakan dan merealisasikan rencana
strategik untuk tahun Anggaran 2013. Rencana strategik yang diwujudkan dalam bentuk
kebijaksanaan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan Visi, Misi, tujuan
dan sasaran Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B yang tertuang dalam Rencana Strateis
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2013. Tampak bahwa hasil yang telah dicapai pada
tahun kedua tergolong telah berhasil, walaupun terdapat beberapa sasaran yang belum maksimal
tingkat pencapaiannya, belum terdapatnya kegiatan yang memperlihatkan outcomes dan benefits
maupun impactsnya, karena kesemuanya itu adalah berada diluar kontrol, ketersediaan indikator
inputs berupa sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang belum memadai.
Sehubungan dengan itu, maka pada tahun-tahun berikutnya, hasil dari kegiatan-kegiatan
tersebut perlu terus dipantau dan diupayakan seoptimal mungkin agar indikator penilaian
tersebut dapat lebih meningkat. Peningkatan indikator tersebut merupakan target utama karena
nilai pencapaian lebih mendekati sasaran, tujuan, visi dan misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas
IB. Langkah – langkah demikian diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Agama
Kelas I B pada tahun yang akan datang.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pola dasar pelaksanaan kepemerintahan dewasa ini menghendaki adanya
terwujudnya kepemerintahan yang baik ( good governance ). Pelaksanaan
kepemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem
perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu,
perencanaan dan akuntabilitas mutlak adanya.
Peran dan fungsi perencanaan yang mengarah kepada akuntabilitas merupakan
landasan ideal mewujudkan cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara dalam
berbagai sektor penegakan hukum dan peradilan.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan keinginan nyata pemerintah
untuk melaksanakan good governance dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.
Salah satu dari unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah
penyusunan Stratejik ( renstra ) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman
pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara terencana
dan terukur. Suatu perencanaan yang tidak stratejik sama halnya merencanakan suatu
kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.
Rencana Stratejik (renstra) merupakan rencana stratejik yang disusun dalam
jangka waktu tertentu ke depan berdasarkan pertimbangan kebutuhan dan tuntutan
melalui suatu analisis perencanaan. Rencana stratejik dimaksudkan untuk
memaksimalkan sumber daya agar dapat diterima secara baik apabila sumber daya
yang ada dipergunakan secara tepat guna dan sasaran.
2
B. Tugas dan Fungsi
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B sebagai lembaga Peradilan yang melaksanakan
fungsi kekuasaan kehakiman (Yudikatif) dalam wilayah hukum
Kabupaten Pinrang Propensi Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas pokok
menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagai
yang diatur dalam undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan
masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hokum,
proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan
termasuk Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dalam wilayah hukumnya
menandakan urgensinya penyusunan suatu rencana stratejik, sebagai kerangka acuan
untuk mewujudkan cita-cita hukum.
C. Sistematika Penyajian
Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini untuk mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Pengadilan Agama dalam tahun Anggaran 2013, dengan bentuk
sajian seperti berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I. : PENDAHULUAN, Menguraikan gambaran secara garis besar tentang
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dan tentang LAKIP.
BAB II. : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA, Menguraikan
Program Kerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dalam Tahun Anggaran 2014.
3
BAB III. : AKUNTABILITAS KINERJA, Menguraikan tentang capaian kinerja
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B.
BAB IV. : PENUTUP, Menguraikan simpulan dari seluruh sajian laporan tentang
kinerja (LAKIP). Harapan adanya koreksi untuk peningkatan kinerja Pengadilan
Agama Pinrang Kelas I B, di masa mendatang.
BAB V. : LAMPIRAN
4
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategi 2010-2014
Rencana Strategis Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2010 – 2014
mempunyai maksud :
1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja
masa depan serta kondisi lima tahun ke depan Pengadilan Agama Pinrang
yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
( tupoksi ) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggungjawaban kepada masyarakat
( stakeholder ) pencari keadilan dalam hal konstribusi Pengadilan tinggi
Agama Makassar dan Pengadilan Agama Pinrang di wilayah hukumnya
terhadap dalam pembangunan hukum di propinsi Sulawesi Selatan dan
Sulawesi barat wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai
sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama
Pinrang di wilayah hukumnya dapat memanfaatkan kekuatan ( strength ) dan
peluang ( opportunity ) serta berusaha meminimalisasi segala kelemahan
( weakness ) dan hambatan ( threatment ) dalam pelaksanaan tupoksi.
4. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pimpinan Pengadilan
Agama dan jajarannya dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
peradilan berdasarkan visi dan misi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B
Tujuan Penyusunan Rencana stratejik adalah :
5
1. Tersusun dokumen perencanaan taktis stratejik Pengadilan Agama Pinrang
yang berfokus pada skala prioritas stratejik dalam wilayah hukum Kabupeten
Pinrang.
2. Tersusun dokumen perencanaan yang akan dijakdikan acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan kinerja tahunan Pengadilan Agama Pinrang
serta dasar penilaian akuntabilitas kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi peradilan.
3. Terwujudnya keterpaduan dan sinergi kebijakan dan program Pengadilan
Agama Pinrang.
1. Visi dan Misi
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan di bawah lingkungan
Mahkamah Agung yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan. Pengadilan
Agama Pinrang adalah bagian lingkungan peradilan agama dalam wilayah kerja
Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai kawal depan Mahkamah Agung yang
tugas pokoknya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan lainnya.
Untuk mengembang tugas pokok tersebut diperlukan rencana stratejik berupa
visi dan misi Pengadilan Agama Pinrang yang pada pokoknya bertujuan untuk
menyelenggarakan tugas peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang
berisikan cita atau bahkan tujuan hukum ( rechtsidea ) yang ingin diwujudkan Visi
Pengadilan Agama Pinrang diarahkan agar dapat berkarya secara efisien, eksis,
antisipatif, sdan needed ( dibutuhkan ) oleh masyarakat Stakeholder / Justitiabelen.
6
Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan Visi
Pengadilan Agama Pinrang.
Visi dan Misi Pengadilan Agama Pinrang telah disusun melalui proses yang
parsitipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan data statistik dan
kondisi eksternal yang ada.
I. PERNYATAAN VISI DAN PENJELASAN MAKNANYA
Visi Pengadilan Agama Pinrang adalah sebagai berikut :
“ TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PINRANG YANG
BERSIH, BERWIBAWA, DAN PROFESIONAL DALAM PENEGAKAN
HUKUM DAN KEADILAN MENUJU SUPREMASI HUKUM ”.
Visi Pengadilan Agama Pinrang tersebut merupakan kondisi yang diharapkan
dapat memotivasi seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Pinrang, dimana
pernyataan visi tersebut memiliki pokok pengertian sebagai berikut:
Pengadilan Agama Pinrang yang berwibawa, mengandung arti bahwa ke
depan dipercaya sebagai lembaga peradilan yang memberi perlindungan dan
pelayanan hukum sehingga menjadi lembaga peradilan yang tegak dengan
charisma saudara keadilan masyarakat.
Professional mengandung arti yang luas, professional dalam proses penegakan
hukum, dalam pengawasan ilmu pengetahuan hukum serta profesionalisme
lembaga peradilan, sehingga hukum dan keadilan yang diharapkan dapat
terwujud pada akhirnya supremasi hukum dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat.
7
A. PERNYATAAN MISI DAN PENJELASANNYA
Berdasarkan Visi Pengadilan Agama Pinrang yang telah ditetapkan tersebut,
maka ditetapkan beberapa Misi Pengadilan Agama Pinrang untuk mewujudkan Visi
tersebut. Misi Pengadilan Agama Pinrang adalah :
1. Mewujudkan Peradilan yang sederhana, Cepat , Biaya ringan dan traparansi
2. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur Peradilan.
3. Meningkatkan pengawasan yang terencana.
4. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat.
5. Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.
Penjelasan Makna Misi :
Misi Pertama : Mengandung arti bahwa untuk mewujudkan misi ini
merupakan langkah antisipatif terhadap eofora reformasi hukum yang terus
didengungkan oleh masyarakat. Apatisme masyarakat terhadap peradilan yang selalu
menganggap bahwa proses peradilan berbelit-belit, memakan waktu lama, dengan
biaya mahal harus ditepis dengan misi tersebut, yang juga hal ini sesuai aturan
perundang-undangan dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
kekuasaan kehakiman.
Misi Kedua : dimaksudkan meliputi pejabat fungsional dan struktural serta
seluruh aparat peradilan.
Ujung tombak hukum dan keadilan pada lembaga peradilan adalah hakim,
sehingga peningkatan sumber daya hakim sangat urgen. Meskipun aparat peradilan
lainnya, seperti kepaniteraan, kesekretariatan dan kejurusitaan tetap pula mendapat
perhatian peningkatan sumber daya karena aparat peradilan tersebut merupakan faktor
pendukung bagi hakim dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan keadilan.
8
Peningkatan sumber daya yang dimaksud dilakukan melalui pendidikan formal,
pendidikan dan pelatihan terstruktur, serta pengalaman kerja melalui mutasi
terencana.
Misi Ketiga : menjalankan tindakan untuk :
1. Menjaga agar pelaksanaan tugas lembaga sesuai dengan rencana dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengendalikan agar administrasi peradilan dikelola secara teratur
sebagaimana mestinya dan aparat peradilan melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya.
3. Menjamin terwujudnya pelayanan public yang baik bagi para pencari
keadilan yang meliputi : Kualitas putusan, waktu penyelesaian perkara
yang cepat dan biaya yang ringan.
Penerapan pengawasan yang terencana merupakan upaya preventif
terhadap peluang atau kesempatan pelanggaran, sedangkan pengawasan
yang efektif mempunyai sasaran penyelesaian masalah secara tepat dan
cepat terhadap berbagai temuan penyimpangan dan pengaduan dari
masyarakat. Pengawasan yang terencana dan efektif diharapkan dapat
mengurangi sorotan dan kritikan terhadap lembaga peradilan.
Misi Keempat : seperti telah diuraikan bahwa ada tiga pilar yang menentukan
kesuksesan pencapaian tujuan hukum masyarakat dengan mengharapkan masyarakat
dan wilayah hukum Pengadilan Agama Pinrang taat terhadap hukum karena merasa
sadar aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsic yang dianut oleh masyarakat
tersebut sehingga Visi Pengadilan Agama Pinrang tercapai.
Misi Kelima : Adalah merupakan sarana pencapaian tujuan. Pola administrasi
dan managemen yang baik akan mendorong pencepatan terwujudnya Visi dan Misi.
9
Pengetatan dan disiplin terhadap administrasi dan managemen yang telah ditetapkan
merupakan hal urgen. Perubahan birokrasi atau reformasi birokrasi dalam tubuh
lembaga peradilan merupakan jalan menuju reformasi hukum.
Misi Keenam : mengandung makna bahwa tanpa adanya sarana atau fasilitas
tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
Sarana dan Prasarana tersebut mencakup sarana gedung, sarana organisasi yang baik,
sarana keuangan yang cukup dan lain-lain.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis
Rencana Stratejik Pengadilan Agama Pinrang menetapkan kondisi jangka
menengah atau jangka lima tahunan dan kondisi jangka pendek atau tahunan yang
harus di wujudkan dalam mencapai visi dan misi dalam rumusan tujuan dan sasaran.
Tujuan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan
stratejik dan faktor-faktor penentu keberhasilan. Penyusunan juga mempertimbangkan
keselarasan (alignmemt) antara tujuan dan sasaran dengan visi dan misi.
Tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Pinrang Tahun 2010- 2014 adalah sebagai
berikut :
1. Misi Pertama
Mewujudkan Peradilan yang sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran
Sebagai berikut :
Tujuan 1 Sasaran
1.1.Meningkatkan pelayanan
Hukum kepada masyarakat
1.1.1. Tersedianya pelayanan hukum
Masyarakat .
1.1.2. Terwujudnya penyelenggaraan
Transparansi peradilan.
10
Tujuan 2 Sasaran
1.2.Meningkatkan ekselerasi
Pelayanan Hukum kepada
Masyarakat.
1.2.1. Tersedianya penyelesaiaan
Perkara yang cepat.
1.2.2. Terselenggaranya peradilan
Yang sederhana, dan biaya
Ringan.
1.2.3. Perkara bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.
2. Misi Kedua :
Meningkatkan sumber daya aparatur peradilan
Untuk mewujudkan misi tersebut, maka tujuan dan sasaran
Sebagai berikut :
Tujuan 1 Sasaran
2.1. Meningkatkan tingkat pendi-
dikan aparatur peradilan.
2.1.1.Tersedianya tingkat pendi-
dikan aparatur yang memadai.
2.1.2. Terwujudnya kinerja peradilan
Yang memadai.
Tujuan 2 Sasaran
2.2. Meningkatkan moralitas dan
Integritas aparatur peradilan.
2.3.1.Tersedianya aparatur yang
Bersih dan berwibawa.
2.2.2. Terwujudnya kinerja peradilan
Yang memadai.
Tujuan 3 Sasaran
Meningkatkan kualitas
Aparatur pendukung
Peradilan .
2.3.1. Tersedianya aparatur pendu-
Kung peradilan yang bersih,
Handal dan professional.
3. Misi Ketiga : Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif
Tujuan 1 Sasaran
3.1. Meningkatnya evaluasi
Kinerja pelayanan hukum
Kepada masyarakat.
3.1.1. Terwujudnya peradilan yang
Bebas KKN dan beribawa.
3.1.2. Terwujudnya sistem
Pengawasan yang akurat.
11
4. Misi Keempat :
Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat
Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran
Sebagai berikut :
Tujuan 1 Sasaran
4.1. Meningkatnya tingkat kesa-
daran dan ketaatan hukum
masyarakat.
4.1.1. Terwujudnya proses peradilan
Yang baik dan beribawa.
4.1.2. Terwujudnya keadilan dan
Kepastian hukum yang
diharapkan.
5. Misi Kelima :
Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan
Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran
Sebagai berikut :
Tujuan 1 Sasaran
5.1. Meningkatnya kualitas
Administrasi dan manage-
men kepegawaian.
5.1.1. Tersedianya jumlah dan kuali-
tas dan kesejahteraan pegawai.
5.1.2. Terwujudnya administrasi
dan managemen kepegawaian.
Tujuan 2 Sasaran
5.2. Meningkatkan moralitas dan
Integritas aparatur peradilan.
2.3.1.Tersedianya aparatur yang
Bersih dan berwibawa.
2.2.2. Terwujudnya kinerja peradilan
Yang memadai.
Tujuan 3 Sasaran
Meningkatkan kualitas
Aparatur pendukung
Peradilan .
2.3.1. Tersedianya aparatur pendu-
Kung peradilan yang bersih,
Handal dan professional.
6. Misi Ketiga : Meningkatkan pengawasan yang terencana dan efektif
Tujuan 1 Sasaran
3.1. Meningkatnya evaluasi
Kinerja pelayanan hukum
Kepada masyarakat.
3.1.1. Terwujudnya peradilan yang
Bebas KKN dan beribawa.
3.1.2. Terwujudnya sistem
Pengawasan yang akurat.
7. Misi Keempat :
Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum Masyarakat
Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran
12
Sebagai berikut :
Tujuan 1 Sasaran
4.1. Meningkatnya tingkat kesa-
daran dan ketaatan hukum
masyarakat.
4.1.1. Terwujudnya proses peradilan
Yang baik dan beribawa.
4.1.2. Terwujudnya keadilan dan
Kepastian hukum yang
diharapkan.
8. Misi Kelima :
Meningkatkan kualitas administrasi dan managemen peradilan
Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran
Sebagai berikut :
Tujuan 1 Sasaran
5.1. Meningkatnya kualitas
Administrasi dan manage-
men kepegawaian.
5.1.1. Tersedianya jumlah dan kuali-
tas dan kesejahteraan pegawai.
5.1.2. Terwujudnya administrasi
dan managemen kepegawaian.
Tujuan 2 Sasaran
5.2.Meningkatnya kualitas
Administrasi dan manage-
men keuangan.
8.2.1. Tersedianya plafon anggaran
DIPA dan realisasi DIPA.
8.2.2. Terwujudnya administrasi dan
Managemen keuangan.
Tijuan 3 Sasaran
5.3. Meningkatnya kualitas
Administrasi dan managemen
Umum.
5.3.1. Terwujudnya tertib admini-
strasi dan managemen umum
dan rumah tangga.
9.Misi Keenam :
Meningkatkan sarana dan prasarana hukum
Untuk mewujudkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan dan sasaran sebagai
berikut :
Tujuan 1 Sasaran
6.1. Meningkatnya sarana dan
Prasarana hukum .
6.1.1. Terpeliharanya sarana dan
Prasarana yang lebih baik dan
memadai.
6.1.2. Terpenuhinya sarana dan
Prasarana yang memadai.
13
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok
Sasaran indikator Kinerja dan target Kepaniteraan / Kesekretariatan
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tahun 2013 Realisasinya dapat dilihat pada
tabel berikut :
N
o
Program
Utama
Sasaran Uraian Target Realisasi
1
Dukungan
Manajemen
dan
pelaksanaan
tugas
lainnya
1.Terselenggara
nya
Pembayaran
Gaji/tunjanga
n/ Lembur
1.Terbayarnya
gaji
pegawai,tunjan
gan, lembur
pegawai
100%
Sebelum
Revisi(Pagu
mines)
Rp.2.387.936.000
Setelah Revisi
Rp. 3.968.386.000
4.378.008.421
2.Terlaksana
nya operasional
dan
pemeliharaan
perkantoran
1. Pengadaan
Pakaian Dinas
Pegawai
2.Terawatnya
bangunan
gedung/halam
an kantor
3.Terawatnya
Kendaraan
Dinas Roda 4
4.Terawatnya
Kendaraan
Dinas Roda 2
5.Terawatnya
Peralatan dan
mesin
6.Kelancaran
pengiriman
surat-surat
7.Kelancaran
penggunaan
daya dan jasa
8.Terbayarnya
100%
Rp. 14.000.000
100%
Rp. 12.000 .000
2 unit
Rp. 48.300.000
6 unit
Rp. 16.200.000
100%
Rp. 8.750.000
12 bln
Rp. 4.020.000
1 th
Rp. 70.000.000
12 bln
11.600.000
11.955.000
48.299.251
16.219.640
8.749.006
4.019.860
52.293.053
14
jasa
keamanan/keb
ersihan
9. Terlaksananya
keperluan
kantor
9.Terlaksananya
perjalanan
Dinas
10.Terbayarnya
honor
operasional
11.Penerimaan
Tamu
12.Terpeliharany
a Jaringan
13. Tersedianya
buku
perpustakaan,
kearsipan dan
dokumentasi
Rp.100.800.000
35 org
Rp. 19.250.000
Rp. 67.470.000
Rp. 48.300.000
12 bulan
Rp. 13.000.000
1 kegiatan
Rp. 3.000.000
1 Tahun
Rp. 2.047.000
100.800.000
19.249.450
67.411.500
42.300.000
12.990.000
3.000.000
2.040.000
2
Meningkatk
an Sarana
dan
Prasarana
Aparatur
Mahkamah
Agung
1.Perlengkapan
Sarana Kantor
1.Pengadaan
LCD
2.Pengadaan
Printer digital
3.Pengadaan
Telepon
PABX
4.Pengadaan
Meubelair
5. Pengadaan
Conditioning
1 unit
Rp. 10.000.000
1 unit
Rp. 3.500.000
1 set
Rp. 21.000.000
9 unit
Rp. 27.000.000
2 uni
Rp. 8.000.000
9.950.000
3.450.000
20.930.000
26.995.000
7.970.000
15
6. Pengadaan
Godyn
70 M2
Rp. 12.250.000
12.200.000
3
Meningkatk
an
Manajemen
Peradilan
Agama
Perkara bagi
masyarakat
miskin dan
terpinggirkan
1.Pemberkasan
perkara
2. Perkara
Prodeo
3. Transport
sidang
Keliling
305 Perkara
Rp. 1.525.000
6 perkara
Rp. 3.000.000
10 LOK
Rp. 25.000.000
-
2.297.000
16.597.000
Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa realisasi yang dapat
dicapai dalam tahun 2013 adalah 108,70.% dimana anggaran Belanja Pegawai
tersebut di atas mengalami kelebihan sisa mines (-) sejumlah Rp. 414.133.476,-
(Empat ratus empat belas juta seratus tiga puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh
enam rupiah) sampai akhir tahun anggaran 2013.
B. Rencana Kinerja Tahun 2015
Program dan Kegiatan Kepaniteraan / Kesekretariatan Pengadilan Agama Pinrang
Kelas I B yang direncanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2015 sesuai dengan
pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Pengadilan dan Standar Operasional
Prosedur ( S.O.P ) dapat disajikan pada tabel berikut :
Unit Kerja
Sasaran
Program
Kegiatan
Panitera
Muda
Gugatan
Tercapainya
Penyelesaian
administrasi
Perkara
Gugatan
Penyelesaian
administrasi perkara
gugatan / /
permohonan
banding /
permohonan Kasasi
/ permohonan PK /
permohonan
eksekusi
1. Menerima gugatan
berdasarkan ketentuan
Meja.I, Meja II dan Meja
III.
2. Membuat skum biaya
perkara / biaya Banding /
biaya Kasasi / biaya
eksekusi yang di setor oleh
Penggugat/pemohon
melalui Bank BNI
16
3. Meregistrasi berkas perkara
dan keuangan biaya perkara
4. Menyerahkan berkas
perkara kepada Ketua PA
melalui Panitera dan wapan
untuk dibuatkan penetapan
penunjukan Majelis
5. Menyerahkan berkas
perkara kepada Majelis
yang telah ditetapkan oleh
Ketua PA untuk dibuatkan
penetapan hari sidang.I.
6. Menunjuk Jurusita untuk
melakukan pemanggilan/
pemberitahuan
Putusan,/Banding / Kasasi /
PK kepada pihak-pihak
7. Memberikan turunan
putusan/ penetapan kepada
pihak yang meminta
8. Menerima berkas perkara
yang telah diminutasi dari
Panitera Pengganti
9. Menerima permohonan
Banding.
10. Mempersiapkan /
menyusun kelengkapan
berkas Banding Bundel.A
dan Bundel.B untuk dikirim
ke Pengadilan Tk.Banding
11. Menerima
permohonan Kasasi / PK.
12. Menyusun
kelengkapan berkas perkara
17
Kasasi/PK bundel A dan
Bundel B untuk dikirim ke
Mahkamah Agung.
13. Menerima Berkas
Perkara yang telah
mempunyai kekuatan
Hukum tetap untuk
diserahkan kepada Panitera
Muda Hukum
14. Menerima
permohonan eksekusi
sesuai dengan ketentuan
meja.I,Meja II, Meja III
15. Memberikan data
Perkara kepada Panitera
Muda Hukum untuk diolah
menjadi bahan Laporan
Panitera
Muda
Permohonan
Tercapainya
Penyelesaian
administrasi
Perkara
Permohonan
Penyelesaian
administrasi perkara
Permohonan
/permohonan
banding /
permohonan Kasasi
/ permohonan PK /
permohonan
eksekusi
1. Menerima
permohonan
berdasarkan ketentuan
Meja.I, Meja II dan
Meja III.
2. Membuat skum biaya
perkara / biaya Banding /
biaya Kasasi / biaya
ekssekusi yang di setor
oleh Penggugat/pemohon
melalui Bank BNI
3. Meregistrasi berkas perkara
dan keuangan biaya perkara
4. Menyerahkan berkas
perkara kepada Ketua PA
melalui Panitera dan wapan
untuk dibuatkan penetapan
penunjukan Majelis
18
5. Menyerahkan berkas
perkara kepada Majelis
yang telah ditetapkan oleh
Ketua PA untuk dibuatkan
penetapan hari sidang.I.
6. Menunjuk Jurusita untuk
melakukan pemanggilan/
pemberitahuan
Putusan,/Banding / Kasasi /
PK kepada pihak-pihak
7. Memberikan turunan
putusan/ penetapan kepada
pihak yang meminta
8. Menerima berkas perkara
yang telah diminutasi dari
Panitera Pengganti
9. Menerima permohonan
Banding.
10. Mempersiapkan /
menyusun kelengkapan
berkas Banding Bundel.A
dan Bundel.B untuk dikirim
ke Pengadilan Tk.Banding
11. Menerima
permohonan Kasasi / PK.
12. Menyusun
kelengkapan berkas perkara
Kasasi/PK bundle A dan
Bundel B untuk dikirim ke
Mahkamah Agung.
13. Menerima Berkas
Perkara yang telah
mempunyai kekuatan
Hukum tetap untuk
diserahkan kepada Panitera
Muda Hukum
19
14. Menerima
permohonan eksekusi
sesuai dengan ketentuan
meja.I,Meja II, Meja III
15. Memberikan data
Perkara kepada Panitera
Muda Hukum untuk diolah
menjadi bahan Laporan
Kepaniteraan
Muda
Hukum
Tersedianya
data perkara
Penyelesaian
administrasi
pelaporan perkara /
pencatatan,penyajian
informasi tentang
Pengadilan
1. Mengumpulkan dan
mengolah data yang berasal
dari Panmud Hukum untuk
bahan laporan
2. Membuat laporan perkara
bulanan, 3 bulanan, 4
bulanan, 6 bulanan dan
tahunan dan laporan lain
yang diminta.
3. pelayanan kepada
masyarakat tentang
pencatatan akta-akta.
4. Menerima berkas perkara
Perdata yang sudah
mempunyai kekuatan
hukum tetap untuk
disimpan dalam arsip
berkas perkara.
5. Melaksanakan penataan
Arsip perkara in aktif
6. Menyajikan informasin
tentang Pengadilan melalui
Wibe site
Urusan
Keuangan
Tercapainya
pelaksanaan
anggaran
untuk sarana
dan
prasarana
kantor
Penyelenggaraan
administrasi
keuangan,
penyediaan sarana
dan prasarana
1. Bersama seluruh unsur
pimpinan Mempersiapkan
dan menyusun usulan
anggaran (RKA-K/L) tahun
berikutnya.
2. Menyusun pelaksanaan
anggaran dan laporan
pertanggungjawaban
anggaran.
3. Pembukuan dan verifikasi.
4. Pengadaan sarana dan
prasarana penunjang tugas
20
pokok dan keperluan pokok
sesui DIPA.
5. Pemeliharaan sarana dan
prasarana penunjang tugas
pokok Pengadilan Agama
Pinrang Kelas I B sesuai
DIPA.
6. Pembangunan,pemeliharaan
sarana gedung kantor
Sesuai DIPA
Urusan
umum
Tercapainya
dukungan
sarana dan
prasarana
Penyelesaian
administrasi umum
1. Melaksanakan Pengadaan
sarana dan prasarana
penunjang tugas pokok dan
keperluan pokok
Pengadilan Agama Pinrang
Kelas I B.
2. Melaksanakan
Pemeliharaan sarana dan
prasarana penunjang tugas
pokok Pengadilan Agama
Pinrang Kelas I B.
3. MelaksanakanPemeliharaan
sarana gedung kantor .
4. Melaksanakan inventarisasi
dan pelaporan Barang Milik
Negara (BMN).
5. Melaksanakan pencatatan
surat-surat masuk dan
mendistribusikan
,melaksanakan pencatatan
surat-surat keluar dan
pendistribusiannya.
6. Melaksanakan persiapan
kelengkapan ruang
persidangan.
Urusan
Kepegawaian
Tercapainya
dukungan
SDM yang
efektif
Penyelesaian
administrasi
Kepegawaian
1. Menyelenggarakan
administrasi kepegawaian.
2. Membuat DUK, Bezetting,
SK dan Inpassing
3. Memproses usul
pengangkatan PNS, usul
kenaikan pangkat, usul,
usul mutasi, kenaikan gaji
berkala, DP-3, izin Cuti
C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014
Adapun Penetapan Kinerja tahun 2014 berupa program,sasaran dan kegiatan
sebagaimana telah tersaji dalam tabel tertera di atas
21
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan Antara Target dan Realisasi
Kinerja).
Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun
2013 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-
masing indikator kinerja sasaran. Rincian capaian kinerja masing-masing indikator
tersebut dapat diilustrsikan dalam table pada table berikut :
Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa tahun 2013 secara
umum pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi menyelesaikan dalam telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat
ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis
yang telah ditetapkan akan dicapai tahun 2013. Namun demikian di sisi lain masih
terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan
dalam tahun ini, tetapi realisasinya belum dapat dicapai. Pengadilan Agama Pinrang
Kelas I B telah melakukan analisis dan Evaluasi atas capaian kinerja tahun 2013 ini,
untuk mendapatkan umpan baik guna melakukan perbaikan pada tahun 2014. Analisis
capaian kinerja tersebut selengkapnya dapat dijelaskan pada bagian berikut ini.
ANALISIS KINERJA DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B
Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran
ini meliputi 2 (dua) indikator. Untuk mewujudkan sasaran tersebut, kegiatan
yang telah dilakukan meliputi : Prosentase Sidang Majelis Hakim, prosentase
tunggakan perkara terhadap total perkara yang ditangani (perkara masuk)
22
pencapaian target masing-masing indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2013
dapat di gambarkan sebagai berikut :
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %
Prosentase perkara putus
terhadap perkara masuk
100 % 82,17% 82,17%
Prosentase jumlah penyelesian
berkas perkara yang putus
100 % 96,58% 96,58%
Dari table tersebut, terlihat bahwa setiap target indikator kinerja yang telah
ditetapkan dalam tahun 2013 seluruhnya dapat dicapai dengan jumlah
penerimaan perkara tahun 2013 sebanyak: 834 ditambah tunggakan perkara
tahun 2012 sebanyak: 198 perkara sehingga jumlah keseluruhan sebanyak:
1.032 perkara.
Bahwa dari jumlah perkara secara keseluruhan sebanyak: 1.032
tersebut dapat diselesaikan sebanyak: 848 perkara atau sama dengan 82,.17%,
sehingga jumlah sisa tunggakan perkara tahun 2012 sebanyak 198 perkara atau
sama dengan 19.91%.
Kemudian dari jumlah sisa tunggakan perkara sebanyak 184 perkara
atau 17,82% tersebut dapat dirinci sebagai berikut:
a. Perkara Ghaib sebanyak 83 perkara atau sama dengan 45.10%
b. Perkara PNS sebanyak 4 perkara atau sama dengan 2.17%
c. Perkara Bantuan (Tabayun) sebanyak 4 perkara atau sama dengan 2.17%
d. Perkara Baru/Perkara bulan Desember 2013 (diluar perkara Ghaib, PNS, dan
Tabayun) sebanyak 39 perkara atau sama dengan 21.2%
e. Perkara Biasa/Perkara Normal sebanyak 39 perkara atau sama dengan 21.2%
23
Bahwa jumlah perkara yang diputus pada tahun 2013 = 848
perkara, dari jumlah tersebut, 819 perkara yang telah diminutasi atau sebesar
96.58 %, sehingga sisa perkara yang belum diminutasi sejumlah = 29 perkara.
REKAPITULASI PERKARA DIMINUTASI PADA PENGADILAN TINGKAT.
PERTAMA PADA PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB
PROPINSI : Sulawesi Selatan
NO SATKER
PERKARA JML
PP KET
PIDANA PERDATA
MASUK SELESAI
SISA MASUK SELESAI
SISA MINUTASI MINUTASI MINUTASI MINUTASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 PA
PINRANG - - - 848 819
29
12
B. Analisis akuntabilitas Kinerja (Diuraikan pencapaian sasaran-sasaran
organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran
kinerja)
Dari 100% yang direncanakan, nilai capaian kinerja Pengadilan Agama
Pinrang Kelas I B pada tahun 2013 hanya mencapai rata-rata kegiatan 80,08 %
Tidak tercapainya perencanaan kinerja tersebut disebabkan oleh tidak
tercapainya beberapa indikator kinerja, khususnya indikator kinerja yang tidak
dapat dikontrol secara langsung. Indikator – indikator dimaksud adalah
outcomes, benefits dan impacts pada setiap kegiatan.
Evaluasi keseluruhan nilai capaian kinerja Pengadilan Agama Pinrang
Kelas I B adalah 80,08 dari 100%yang direncanakan. Nilai capaian kinerja
dapat dilihat pada tabel sedangkan nilai capaian kinerja masing-masing
24
program dapat dilihat pada tabel yang secara khusus menggambarkan nilai
capaian masing-masing kegiatan.
Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan
tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi
normal, tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Realisasi
Tingkat capaian kinerja = X 100%
Rencana
Sedangkan dalam kondisi khusus ( indikator
Kinerja yang digunakan memiliki karakteristik khusus ) yaitu “ semakin besar
nilai realisasi “ mengandung makna kinerja “ semakin baik “ atau sebaliknya,
maka rumus yang digunakan sebagai berikut :
Rencana-(Realisasi-Rencana )
Tingkat capaian kinerja = X 100 %
Rencana
Dengan rumus tersebut maka semakin tinggi nilai realisasi, maka tingkat
capaian kinerja semakin rendah dan sebaliknya, semakin rendah nilai realisasi,
maka tingkat capaian kinerja akan semakin tinggi.
25
Dari kedua rumus tersebut, tingkat capaian kinerja yang semakin tinggi akan
menunjukkan semakin baik kinerja yang dicapai oleh instansi yang
bersangkutan.
Perhitungan capaian kinerja ini membutuhkan dukungan Sistem Informasi
Data Kinerja yang memadai. Setiap data kinerja, baik rencana maupun
realisasinya harus disediakan secara memadai agar informasi kinerja yang
dihasilkan dapat memenuhi criteria informasi yang baik yaitu valid, lengkap,
tepat waktu, dan relevan.
26
B A B IV
P E N U T U P
A. KESIMPULAN.
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dalam kurun waktu tahun 2013 telah
melaksanakan dan merampungkan kegiatan yang telah direncanakan, mulai dari
kebijakan, program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan visi, misi dan
tujuan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B. Tampak bahwa hasil pelaksanaan
program yang telah dicapai pada tahun 2013 adalah 80,08 % dari 100 % yang
direncanakan. Ini berarti bahwa kinerja instansi Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B
tergolong berhasil karena berada dalam interval; pencapaian 80 % sampai dengan 90
%. Pencapaian nilai kinerja secara keseluruhan hanya pada posisi 80,08 % yang
disebabkan karena masih adanya sejumlah sasaran yang tidak maksimal
pencapaiannya. Hal ini terutama disebabkan karena masih terdapat kegiatan –
kegiatan yang belum memperlihatkan outcomes dan benefits yang maksimal
pencapaiannya kendati pencapaian outputs sudah 100%.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun – tahun berikutnya,
outcomes, benefits dan impacts dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu terus dipantau
dan diupayakan seoptimal mungkin agar ketiga indicator penilaian tersebut dapat
lebih maksimal lagi, sehingga dapat meningkatkan kinerja Pengadilan Agama Pinrang
Kelas I B pada masa - masa mendatang.
27
B. SARAN-SARAN
Dari hal-hal yang telah diuraikan dalam Bab-bab tersebut di diatas
kami mengajukan saran demi perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang agar
Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B diberi tambahan sejumlah pegawai yang
kompeten dan mengisi staf pada tiap-tian bagian.
Saran untuk penambahan Kebutuhan SDM tersebut tidak berlebihan
mengingat kenyataan saat ini jumlah pegawai yang ada hanya 30 orang yang
diberdayakan untuk menyelesaaikan administrasi perkara maupun administrasi
umum.
K E T U A
DRS. H. PANDI, S.H.,MH.
WAKIL KETUA
-
PANITERA /SEKRETARIS
HARTANTO, S.H.
HAKIM :
- HJ. SUMRAH, S.H
- DRA.HJ.MAJIDAH
- NURAENI S, SH.,MH.
- DRA. NURMIATI, M.HI
Wakil Panitera
H. Muh. Basyir Makka,SH.
Panmud. Permohonan
Hj. Hasibah, S.H
Panmud. Gugatan
Drs. H a s a n
Panmud. Hukum
Drs. H. Hasan, S.H.
Kasubbag Kepegawaian
Fajriany Jabbar, S.H
Kasubbag Umum
Hasbunga, S.H.
Kasubbag Keuangan
Drs. Badaruddin A,S.Ag
Panitera Pengganti
- H. M. Yasin, S.Ag
- Dra. Hasniah
- Dra. Hj. Sehati
- Dra. Hj. St. Junaedah
- H. Imran, S.Ag.,SH.,MH.
- Dra. Hj. Haisah, S.H.
- Hj. Rahmawati, S.Ag
Juru Sita
Muhammad Amir, S.HI
Juru Sita Pengganti
Yusriani, S.H.
Wasdam, S.H.
Fakhri
SSSTTTRRRUUUKKKTTTUUURRR OOORRRGGGAAANNNIIISSSAAASSSIII
PPPEEENNNGGGAAADDDIIILLLAAANNN AAAGGGAAAMMMAAA PPPIIINNNRRRAAANNNGGG KKKEEELLLAAASSS III BBB
Wakil Sekretaris
Hj. Farida, S.Ag.
HAKIM :
- DRA. HJ. MIHARAH, S.H.
- DRA.HJ. FARIDAH MUSTAFA
- DRS. ABD. RASYID.
- DRA.HJ. ST. SABIHA, M.H.
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
Nomor : W20-A8/05/KU.01/SK/I/2014
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAKIP DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
TAHUN 2013
KETUA PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi serta kelancaran dalam Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dilingkungan Pengadilan Agama
Pinrang Kelas I B Tahun 2013, maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan
laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP);
b. Bahwa adapun nama-nama Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(LAKIP) Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2013 termuat dalam Lampiran
surat Keputusan ini..
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
2. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Pedoman Penyusnan Pelaporannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
4. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B tentang Tim Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2013.
Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B Tahun 2013.
Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah
Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selesai dengan ketentuan
apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan dibetulkan
kembali sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 02 Januari 2014
Ketua,
Drs. H. Pandi, S.H.,M.H.
NIP.19601231.199003.1.033
Tembusan :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar.
- Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B
Nomor :W20-A8/0 /KU.01/SK/ I /2014
Tanggal : 02 Januari 2014
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAKIP DAN DOKUMEN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
TAHUN 2013
NO
N A M A
J A B A T A N
JABATAN DALAM
KEPANITIAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Hartanto, S.H
Dra. Nurmiati, M.HI.
H.Muhammad Basyir Makka,SH.
Hj. Farida, S.Ag.
Drs. Hasan Latta
Drs. H. Hasan, S.H.
Drs. Badaruddin A, S.Ag.
Hasbunga, S.H.
Fajriany Jabbar, S.H.
Darias, S.Kom.
Panitera/Sekretaris
Hakim
Wakil Panitera
Wakil Sekretaris
Panmud Gugatan
Panmud Hukum
Kepala Sub. Bagian Keuangan
Kepala Sub.Bagian Umum
Kepala Sub. Bagian Kepegawaian
Staf
Ketua
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
Ditetapkan di Pinrang
Pada tanggal 02 Januari 2014
Ketua,
Drs. H. Pandi, S.H.,M.H.
NIP.19601231.199003.1.033
PERNYATAAN PENETAPAN KINERJA
PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014
Dalam rangka mewujudkan manejemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :
NAMA : Hartanto, S,H.
JABATAN : Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B
Selanyutnya disebut pihak pertama
NAMA : Drs. H. Pandi, S.H., M.H
JABATAN : Ketua Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.
Pihak pertama pada tahun 2014 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai
lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kenerja jangka menegah seperti yang telah
di tetapkan dalam dokumen perencanaan. Kebersihaan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang di perlakukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pinrang , 07 Januari 2014
Ketua Panitera/Sekretaris
Pihak Kedua Pihak Pertama
Drs. H. Pandi, S.H., M.H Hartanto, S.H
NIP. 19601231.199003.1.033 NIP.196210161990031004
