KATA PENGANTAR - bsn.go.id · 2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 2 KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT)

2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 2

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) –

Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan perwujudan pertanggungjawaban

atas kinerja pencapaian visi dan misi Biro PKT pada Tahun Anggaran 2017. Laporan

Kinerja Biro PKT Tahun 2017 merupakan Laporan Kinerja tahun ketiga Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penyusunan

Laporan Kinerja Biro PKT mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan

Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, Perka BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan BSN, serta

Rencana Strategis BSN Tahun 2015-2019.

Pada tahun 2017, Biro PKT sebagai bagian dari Kesekretariatan Utama

bertekad melaksanakan Reformasi Birokrasi, dimana penguatan kinerja merupakan

salah satu sasaran area perubahan untuk memberkan keyakinan yang memadai

bahawa program-program berjalan sesuai dengan yang ditargetkan. Disamping

itu, Biro PKT juga telah melakukan perubahan sasaran strategis dalam rangka

menyelaraskan terjadinya perubahan sasaran strategis BSN untuk periode 2015-

2019.

Laporan Kinerja Biro PKT Tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi sumber

informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Biro PKT secara

umum dan Kesestamaan secara khusus di masa mendatang, melalui pelaksanaan

program dan kegiatan secara lebih optimal.

Jakarta, Januari 2018

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan

dan Tata Usaha

Badan Standardisasi Nasional

M. Beni Nugraha


RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha

(Biro PKT) Tahun 2017, merupakan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan

fungsi BSN yang mendukung terwujudnya good governance berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan. Selain itu Laporan Kinerja Biro PKT merupakan wujud dari

pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam

tujuan/sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis BSN Tahun 2015-

2019 serta Rencana Kerja Tahunan Biro PKT Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2017 telah menetapkan 5 (lima) sasaran

dengan 26 (dua puluh enam) Indikator Kinerja. Sasaran dan Indikator Kinerja

tersebut merupakan wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen dan

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN yang diamanatkan kepada Biro PKT. Secara

umum dapat disimpulkan bahwa Biro PKT dapat mencapai sasaran strategis dan

target yang telah ditetapkan dengan tingkat capaian sebagai berikut :

Tabel Sasaran, Indikator Kinerja, Target dan Capaian Tahun 2017

Sasaran Indikator Kinerja Target Realiasi Capaian

%

Customer Perspectives

2. Terwujudnya good

governance dan

clean government

1. Tingkat kualitas

akuntabilitas kinerja BSN

73 (BB)

nilai NA NA

3. Opini BPK atas Laporan

Keuangan

WTP

(opini)

WTP

(opini) 100%

4. Indeks kepuasan

pegawai terhadap

layanan PKT

3,7 (nilai) 3,3 (nilai) 90%

Internal Process Perspectives

1. Terwujudnya

perencanaan dan

monitoring evaluasi

yang akurat dan

akuntabel

5. Jumlah dokumen

perencanaan dan

penganggaran

6 Dok 6 Dok 100%

6. Persentase pengajuan

anggaran BSN yang

terakomodasi dalam

Pagu Indikatif

90% 88% 97,78%

7. Persentase penyusunan

anggaran Unit Kerja yang 100% 100% 100%



% telah berbasis kinerja

8. Persentase unit kerja yang

menyampaikan LAKIP

tepat waktu

60% 47% 78,33%

9. Jumlah revisi anggaran ke

Kemenkeu

Maks 4

(kali) 6 (kali) 66%

10. Persentase pelaporan

kinerja dan anggaran

tepat waktu

100% 100% 100%

2. Terkelolanya

anggaran yang

akurat dan akuntabel

11. Jumlah dokumen

pengelolaan anggaran 7 Dok 7 Dok 100%

12. Persentase pemenuhan

kriteria pengawasan

keuangan negara (4

kriteria)

100% 100% 100%

13. Persentase realisasi

anggaran BSN ≥95% 94,62% 99,60%

14. Frekuensi perputaran

uang persediaan dalam

setahun

11 kali 15 kali 136%

15. Persentase rekonsilasi ke

KPPN yang sesuai dan

tepat waktu

100% 100% 100%

16. Persentase Laporan

Pertanggungjawaban

bendahara tepat waktu

100% 100% 100%

17. Persentase realisasi target

penerimaan PNBP 100% 129% 129%

3. Terselenggaranya

pengelolaan tata

usaha dan rumah

tangga

18. Jumlah dokumen Tata

Usaha dan Rumah

Tangga

4 Dok 4 Dok 100%

19. Persentase BMN fisik yang

dapat ditelusur 100% 100% 100%

20. Persentase ketersediaan

sarana dan prasarana

untuk pelaksanaan tugas

BSN sesuai dengan UU 20

Tahun 2014

100% 100% 100%

21. Persentase penyelesaian

paket pekerjaan yang

dilelang

100% 100% 100%

Learning and Growth Perspectives



% 4. Meningkatnya kinerja

sistem pengelolaan

anggaran, sumber

daya manusia, tata

kelola dan organisasi

PKT yang professional

22. Persentase ASN (Aparatur

Sipil Negara) PKT yang

meningkat kompetensinya

100% 100% 100%

23. Realiasi Anggaran PKT ≥95% 92,02% 96,9%

24. Persentase pencapaian

kinerja PKT 90% 100% 111%

25. Persentase tindak lanjut

atas hasil pengawasan

eksternal

100% 100% 100%



internal

100% 100% 100%

27. Persentase implementasi

RB BSN sesuai dengan

tugas dan fungsi PKT

75% 100% 100%

Dari dua puluh enam indikator kinerja di Biro PKT, 1 (satu) indikator kinerja

belum dapat diukur capaiannya yaitu tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN

dikarenakan nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dari Kemen PAN dan RB belum

keluar, 6 (enam) indikator kinerja capaiannya di bawah 100%, (enam belas)

indikator kinerja tercapai 100%, dan 3 (tiga) indikator kinerja melebihi target 100%,

dengan rata-rata capaian dari 26 (dua puluh enam) indikator kinerja sebesar

96,33%.

Untuk indikator kinerja yang capaiannya masih di bawah 100% telah dilakukan

langkah-langkah untuk perbaikan antara lain dengan akan melakukan integrasi

Aplikasi yang telah ada untuk mendukung layanan Biro PKT, dan mensosialisasikan

kembali peraturan terkait pengelolaan anggaran dimulai dari perencanaan,

pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan dalam rangka lebih meningkatkan

komitmen seluruh pimpinan dan staf dilingkungan BSN untuk berakuntabilitas kinerja

yang lebih baik.


DAFTAR ISI

Halaman Cover ................................................................................................ 1

Kata Pengantar ................................................................................................ 2

Ringkasan Eksekutif ......................................................................................... 3

Daftar Isi ............................................................................................................. 6

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang .................................................................................. 7

I.2 Maksud dan Tujuan .......................................................................... 7

I.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................ 8

I.4 Sumber Daya Manusia ..................................................................... 9

I.5 Peran Strategis ................................................................................... 10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 Perencanaan Strategis .................................................................... 14

II.1.1 Visi dan Misi ............................................................................ 14

II.1.2 Tujuan dan Sasaran .............................................................. 14

II.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................... 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Kinerja ................................................................................ 21

III.2 Realisasi Anggaran ........................................................................... 62

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN


S

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

etiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban menyusun Laporan

Kinerja pada akhir periode anggaran. Hal ini telah diatur dalam

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPANRB No. 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi. Laporan Kinerja tersebut

merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu

instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan

Kinerja (LKj) tersebut juga menjadi kewajiban Biro Perencanaan, Keuangan dan

Tata Usaha (Biro PKT), sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Badan

Standardisasi Nasional (BSN) yang disusun secara berjenjang sesuai Peraturan

Kepala BSN No. 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas

Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional.

Biro PKT memberikan kontribusi khususnya pada kinerja Sekretaris Utama dan

secara keseluruhan terhadap BSN. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Kinerja Biro

PKT merupakan bahan masukan dalam penyusunan Laporan Kinerja Sekretaris

Utama Tahun 2017.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Biro PKT adalah sebagai bentuk

pertanggungjawaban kepada publik atas pelaksanaan program/kegiatan serta

akuntabilitas kinerja dalam rangka mencapai visi dan misi Biro PKT, dengan tujuan

sebagai berikut :


1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja

yang telah dan seharusnya dicapai;

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya.

Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan

beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan

strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja.

I.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor

965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala BSN Nomor 4 Tahun 2011

tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN Nomor

965/BSN/HL.35/05/2001 tentang organisasi dan tata kerja BSN, tugas Biro PKT adalah

melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan

penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan tata usaha dan urusan

rumahtangga serta pengelolaan barang/kekayaan milik negara.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, Biro PKT menyelenggarakan fungsi:

1. Pengumpulan Data dan Informasi Untuk Penyusunan Kebijakan, Program dan

Perencanaan;

2. Penyusunan Anggaran Rutin dan Pembangunan;

3. Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran, Serta

Inventarisasi Kekayaan Negara;

4. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan;

Tugas Biro PKT

mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan,

koordinasi program dan penyusunan rencana, pengelolaan keuangan, urusan

tata usaha dan urusan rumah tangga serta pengelolaan barang/kekayaan

milik negara.


5. Pelaksanaan Urusan Rumah Tangga;

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan

Struktur Biro PKT dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar I.1

Struktur Organisasi Biro PKT

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, Biro PKT mempunyai tata kerja yang

didukung oleh :

1. Bagian Perencanaan, dengan tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan kebijakan, program, dan perencanaan serta melaksanakan

penyusunan anggaran di bidang standardisasi.

2. Bagian Keuangan, dengan tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan

dan administrasi pendapatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan keuangan.

3. Bagian Tata Usaha, dengan tugas melaksanakan urusan tata persuratan,

kearsipan, penggandaan, rumah tangga, perjalanan dinas, penggajian, serta

urusan pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi dan penghapusan

barang/kekayaan milik negara.


I.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung pelaksanaan operasional organisasi, sampai dengan 31

Desember 2017 Biro PKT memiliki personel berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN)

sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang, dengan rincian sesuai tabel berikut:

Tabel I.1

Personel ASN Biro PKT

Gambar I.2

Grafik Personel ASN Biro PKT

No Unit Kerja Jenjang Pendidikan Jumlah

Orang > S1 S1 S2

1. Kepala Biro PKT - - 1 1

2. Bagian Perencanaan dan Program - 9 2 11

Kepala Bagian Perencanaan dan Program - - 1 1

Sub Bagian Perencanaan - 3 - 3

Sub Bagian Program dan Anggaran - 6 1 7

3. Bagian Keuangan 10 11 1 22

Kepala Bagian Keuangan - - 1 1

Sub Bagian Tata Usaha Keuangan 8 10 - 18

Sub Bagian Administrasi Pendapatan 2 1 - 3

4. Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga 19 14 - 33

Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga - 1 - 1

Sub Bagian Tata Usaha Kearsipan 1 4 - 5

Sub Bagian Rumah Tangga 16 4 - 20

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan 2 6 - 8

Jumlah 29 34 4 67


I.5 PERAN STRATEGIS

Dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK), BSN diharapkan memberikan

kontribusi dalam pemecahan masalah yang dihadapi selama ini. Biro PKT

mempunyai peran strategis dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN, yaitu

mendukung pelaksanaan fungsi BSN, baik peran anggaran, penyediaan sarana

prasarana.

Untuk itu sesuai dengan tugas dan fungsinya Biro PKT telah mengidentifikasi

potensi, permasalahan yang dihadapi, dan tindak lanjut yang akan dilakukan

dalam mendukung pelaksanaan fungsi BSN.

Tabel I.2

Potensi dan Permasalahan Biro PKT

POTENSI PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

Memiliki akses

terhadap proses

perencanaan dan

penganggaran

SPK belum dijadikan

sebagai program prioritas

nasional

Anggaran SPK tersebar di

beberapa K/L, namun

belum terkoordinasi

dengan baik

Sinergi alokasi anggaran

masih lemah

Kinerja BSN masih belum

optimal

Penguatan koordinasi dengan

Bappenas, Kemenkeu, dan K/L

lain yang terkait untuk

menyusun program kerja yang

mendukung prioritas nasional

Peningkatan koordinasi dan

sinergi dengan K/L yang

memiliki tugas yang terkait

dengan SPK

Peningkatan koordinasi dan

sinergi antar unit kerja di BSN

Memperkuat rumusan kinerja

dengan SMART



Pengelolaan

keuangan

tersentralisasi di

Bagian Keuangan

dengan sistem

pengelolaan yang

sesuai peraturan

perundangan dan

BSN hanya memiliki 1

(satu) satuan kerja

Tidak semua pejabat

struktural yang memahami

proses pelaksanaan dan

pertanggungjawaban

keuangan, sehingga

pengawasan dan

pengendalian masih

kurang efektif

Masih terbatasnya sumber

daya manusia yang

kompeten dalam

pengelolaan keuangan,

khususnya di unit kerja

teknis

Perlunya peningkatan

pemahaman pejabat struktural

melalui sosialisasi tentang

pengelolaan dan

pertanggungjawaban

keuangan serta evaluasi atas

pelaksanaan pengelolaan

keuangan secara periodik

Melakukan

pelatihan/bimbingan teknis

terkait pengelolaan keuangan

kepada para pegawai yang

ditugaskan dari unit kerja

teknis, khususnya yang

ditugaskan dalam

pengelolaaan keuangan

Terdapat beberapa

aplikasi keuangan

yang mempermudah

pengelola keuangan,

termasuk Sistem

Informasi

Pelaksanaan

Kegiatan dan

Anggaran (SIPAKAR)

Belum terintegrasinya

aplikasi keuangan yang

ada, sehingga belum

optimal pemanfaatannya

Melakukan integrasi aplikasi

keuangan yang ada dengan

bantuan pengembangan

aplikasi yang kompeten



Pengelolaan BMN

Ketulusuran dalam

pendistribusian BMN

Lokasi BMN yang berpindah

Masa ekonomis BMN yang

masih tercatat

Koordinasi antara pusat

kepada pengelola BMN

dalam pelaporan

pembelian belanja modal

dan barang persediaan

Inventarisasi BMN dilakukan

secara periodik

Penghapusan BMN

Melakukan sosialisasi kepada

unit kerja/pusat terkait aturan

dalam belanja modal

Pengelolaan Arsip Tidak adanya pedoman

dalam penataan arsip

Kurangnya kesadaran

dalam penataan arsip

Penyusunan peraturan sebagai

pedoman dalam penataan

arsip

Melakukan pembinaan dalam

penataan arsip

Pengelolaan

Perjalanan Dinas

Belum optimalnya fitur

dalam aplikasi pengurusan

ijin perjalanan luar negeri

(SIMPEL)

Melakukan pengurusan surat

ijin secara manual


R

BAB II PERENCANAAN KINERJA

II.1 PERENCANAAN STRATEGIS

II.1.1 Visi dan Misi

umusan visi dan misi Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro

PKT) sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

VISI

Menjamin pelayanan prima dalam penyusunan

perencanaan, pengelolaan anggaran dan tata usaha yang

profesional, transparan dan akuntabel

MISI

1. Memberikan dukungan layanan perencanaan, keuangan, dan tata usaha

untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BSN.

2. Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

tugas dan fungsi BSN.

II.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu apa yang akan dicapai atau dihasilkan

dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisis strategis, serta mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program,

dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Tujuan yang dirumuskan berfungsi


juga untuk mengukur sejauh mana visi dan misi Biro PKT telah dicapai

mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Rumusan tujuan Biro PKT dalam Renstra telah dilakukan penyempurnaan

sebagai berikut :

TUJUAN

Tujuan sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan

ketatausahaan dan rumah tangga

2. Mewujudkan pengelolaan anggaran yang berkualitas

3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT

4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel

5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN

6. Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk

pelaksanaan tugas BSN

Hasil penyempurnaan tujuan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas layanan perencanaan, keuangan, dan ketatausahaan

dan rumah tangga

2. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana untuk


Sasaran ini merupakan sasaran di lingkungan Biro PKT selaku Unit Pendukung

di lingkungan BSN. Biro PKT dituntut agar dapat mengikuti perkembangan dan

dinamika di lingkungan BSN untuk meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja

pelaksanaan fungsi BSN. Untuk itu, pencapaian kinerja Biro PKT harus dapat dinilai

dari aspek ketepatan penentuan sasaran strategis, indikator kinerja, ketepatan

target dan keselarasan antara kinerja output dan kinerja outcome. Pada tahun

2017, sasaran Biro PKT telah dilakukan penyempurnaan dalam rangka perbaikan

berkelanjutan.


Berikut sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

SASARAN

Sasaran sesuai Renstra Biro PKT Tahun 2015-2019 :

1. Meningkatnya kualitas layananan perencanaan, keuangan, dan

ketatausahaan dan rumah tangga

2. Terlaksananya pengelolaan anggaran yang berkualitas

3. Meningkatnya kualitas penerapan e-gov dalam pelaksanaan Tusi PKT

4. Pengelolaan keuangan yang akurat dan akuntabel

5. Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja BSN

6. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

Sedangkan sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Biro PKT berdasarkan

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya good governance dan clean government

2. Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi yang akurat dan akuntabel

3. Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel

4. Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga

5. Meningkatnya kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata

kelola dan organisasi PKT yang profesional

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja atau perjanjian kinerja

antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Perjanjian kinerja

dimanfaatkan oleh pimpinan instansi pemerintah untuk menilai keberhasilan

organisasi pada akhir tahun.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan dalam pengukuran kinerja,

pada tahun 2017 telah dilakukan penyempurnaan Indikator Kinerja Sasaran Biro PKT

sehingga indikator kinerja Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2017 juga mengalami


perubahan. Berikut adalah Perjanjian Kinerja Biro PKT tahun 2017 berdasarkan

sasaran, indikator kinerja dan target.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Biro PKT Tahun 2017

Sasaran Indikator Kinerja Target

2017


1. Terwujudnya good

governance dan

clean government

1. Tingkat kualitas akuntabilitas

kinerja BSN 73 (BB) Nilai


Keuangan WTP Opini

3. Indeks kepuasan pegawai

terhadap layanan PKT 3,7 Nilai


2. Terwujudnya

perencanaan dan

monitoring evaluasi

yang akurat dan

akuntabel

4. Jumlah dokumen perencanaan

dan penganggaran 6 Dok


anggaran BSN yang

terakomodasi dalam Pagu

Indikatif

90 %


anggaran Unit Kerja yang telah

berbasis kinerja

100 %


menyampaikan LAKIP tepat

waktu

60 %


Kemenkeu Maks 4 kali

9. Persentase pelaporan kinerja

dan anggaran tepat waktu 100 %

3. Terkelolanya

anggaran yang akurat

dan akuntabel

10. Jumlah dokumen pengelolaan

anggaran 7 Dok

11. Prosentase pemenuhan kriteria

pengawasan keuangan negara

(4 kriteria)

100 %

12. Persentase realisasi anggaran

BSN ≥95 %

13. Frekuensi perputaran uang

persediaan dalam setahun 11 kali

14. Persentase rekonsilasi ke KPPN

yang sesuai dan tepat waktu 100 %


Sasaran Indikator Kinerja Target

2017


Pertanggungjawaban


100 %


penerimaan PNBP 100 %

4. Terselenggaranya

pengelolaan tata

usaha dan rumah

tangga

17. Jumlah dokumen Tata Usaha

dan Rumah Tangga 4 Dok


dapat ditelusur 100 %

19. Persentase ketersediaan sarana

dan prasarana untuk

pelaksanaan tugas BSN sesuai

dengan UU 20 Tahun 2014

100 %

20. Persentase penyelesaian paket

pekerjaan yang dilelang 100 %


5. Meningkatnya kinerja

sistem pengelolaan

anggaran, sumber

daya manusia, tata


PKT yang profesional

21. Persentase ASN (Aparatur Sipil

Negara) PKT yang meningkat

kompetensinya

100 %

22. Realiasi Anggaran PKT ≥95 %

23. Persentase pencapaian kinerja

PKT 90 %

24. Persentase tindak lanjut atas

hasil pengawasan eksternal 100 %


hasil pengawasan internal 100 %

26. Persentase implementasi RB BSN

sesuai dengan tugas dan fungsi

PKT

75 %

Sebagaimana tercantum dalam tabel di atas, Biro PKT pada tahun 2017

menetapkan sebanyak lima (5) sasaran dimana setiap sasaran memiliki indikator

kinerja sebagai acuan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pada setiap

pelaksanaannya.

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Biro PKT

melaksanakan 1 (satu) kegiatan dalam 1 (satu) program. Adapun keseluruhan

program dan kegiatan tersebut termasuk output yang akan dihasilkan adalah

sebagai berikut:


A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN

melalui :

1. Kegiatan: Peningkatan Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha, yang akan

menghasilkan output :

a. Output : 3550.951 Layanan Overhead

Dalam rangka menghasilkan output ini, melaksanakan komponen kegiatan

sebagai berikut :

051 Melaksanakan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

052 Melaksanakan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran

b. Output : 3550.952 Layanan Perencanaan


sebagai berikut :

051 Melakukan penyusunan Rencana Program

052 Melakukan penyusunan Anggaran

053 Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi

054 Melakukan Penyusunan Laporan Kemajuan

055 Melakukan Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja (Laporan

Kinerja)

c. Output : 3550.955 Layanan Manajemen Keuangan


sebagai berikut :

051 Melaksanakan penyusunan laporan keuangan

052 Melaksanakan pengelolaan perbendaharaan

053 Melaksanakan tata laksana keuangan

054 Melaksanakan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)

d. Output : 3550.956 Layanan Manajemen BMN


sebagai berikut :

051 Melaksanakan penatausahaan BMN

052 Melaksanakan pengalihan BMN

053 Melaksanakan penghapusan BMN

e. Output : 3550.962 Layanan Umum


sebagai berikut :

051 Melaksanakan layanan urusan rumah tangga

052 Melaksanakan pengelolaan arsip dan persuratan

053 Melaksanakan pengadaan layanan barang dan jasa


055 Melaksanakan koordinasi keprotokolan

f. Output : 3550.994 Layanan Perkantoran


sebagai berikut :

001 Gaji dan tunjangan

002 Operasional dan pemeliharaan kantor


A

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

kuntabilitas kinerja adalah pertanggungjawaban kinerja instansi dalam

mencapai tujuan dan sasaran strategis instansi dan digunakan

sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan visi dan misi lembaga.

Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT) berkewajiban untuk

melaporkan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja. Laporan Kinerja

tersebut menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan selama kurun waktu

1 (satu) tahun berdasarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Untuk mendukung pencapaian kinerjanya, Biro PKT telah melaksanakan beberapa

aktivitas kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan aktivitas kegiatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan

Kinerja Biro PKT Tahun 2017.

III.1 CAPAIAN KINERJA

Pencapaian kinerja adalah hasil kerja yang dicapai organisasi sesuai dengan

wewenang dan tanggung jawabnya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran untuk

mewujudkan visi dan misi Biro PKT, maka telah ditetapkan sasaran dan target

kinerja. Sasaran dan target kinerja tersebut dicapai melalui pelaksanaan program

dan kegiatan serta aktivitas kegiatan sebagaimana telah disampaikan pada Bab II.

Pencapaian masing-masing sasaran dan target yang terkait Biro PKT yang

direncanakan dalam Tahun 2017 berdasarkan Perjanjian Kinerja, dapat dilihat pada

tabel berikut.


Tabel III.1

Pencapaian Kinerja Biro PKT Tahun 2017


%


1. Terwujudnya good

governance dan

clean government

1. Tingkat kualitas


73 (BB)

nilai NA NA


Keuangan

WTP

(opini)

WTP

(opini) 100%


terhadap layanan PKT 3,7 (nilai) 3,3 (nilai) 90%


2. Terwujudnya

perencanaan dan

monitoring evaluasi

yang akurat dan

akuntabel

4. Jumlah dokumen

perencanaan dan

penganggaran

6 Dok 6 Dok 100%


anggaran BSN yang

terakomodasi dalam

Pagu Indikatif

90% 88% 97,78%


anggaran Unit Kerja yang

telah berbasis kinerja

100% 100% 100%


menyampaikan LAKIP

tepat waktu

60% 47% 78,33%


Kemenkeu

Maks 4

(kali) 6 (kali) 66%

9. Persentase pelaporan


tepat waktu

100% 100% 100%

3. Terkelolanya

anggaran yang

akurat dan akuntabel

10. Jumlah dokumen

pengelolaan anggaran 7 Dok 7 Dok 100%


kriteria pengawasan

keuangan negara (4

kriteria)

100% 100% 100%

12. Persentase realisasi

anggaran BSN ≥95% 94,62% 99,60%

13. Frekuensi perputaran


setahun

11 kali 15 kali 136%

14. Persentase rekonsilasi ke 100% 100% 100%



% KPPN yang sesuai dan

tepat waktu


Pertanggungjawaban


100% 100% 100%


penerimaan PNBP 100% 129% 129%

4. Terselenggaranya

pengelolaan tata

usaha dan rumah

tangga

17. Jumlah dokumen Tata

Usaha dan Rumah

Tangga

4 Dok 4 Dok 100%


dapat ditelusur 100% 100% 100%


sarana dan prasarana

untuk pelaksanaan tugas

BSN sesuai dengan UU 20

Tahun 2014

100% 100% 100%



dilelang

100% 100% 100%


5. Meningkatnya kinerja

sistem pengelolaan

anggaran, sumber

daya manusia, tata


PKT yang professional

21. Persentase ASN (Aparatur

Sipil Negara) PKT yang

meningkat

kompetensinya

100% 100% 100%

22. Realiasi Anggaran PKT ≥95% 92,02% 96,9%


kinerja PKT 90% 100% 111%



eksternal

100% 100% 100%



internal

100% 100% 100%

26. Persentase implementasi

RB BSN sesuai dengan

tugas dan fungsi PKT

75% 100% 100%

Berdasarkan tabel di atas, berikut diuraikan capaian kinerja Biro PKT untuk

masing-masing sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja untuk setiap

perspektif sebagai berikut.


CUSTOMER PERSPECTIVES

SASARAN

1 Terwujudnya good governance dan clean government

Tabel III.2

Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator Kinerja

Capaian 2017 Realisasi

2016

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun

sebelumnya Target Realiasi

Capaian

%

1. Tingkat kualitas


73 (BB)

nilai NA NA

64,87 (BB)

nilai -


Keuangan

WTP

(opini) WTP (opini) 100%

WDP

(opini) Naik 1 tingkat


terhadap layanan PKT 3,7 (nilai) 3,33 (nilai) 90% 3,06 (nilai) 0,27 (nilai)

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terwujudnya good

governance dan clean government terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja yaitu tingkat

kualitas akuntabilitas kinerja BSN; opini BPK atas Laporan Keuangan; dan Indeks

kepuasan pegawai terhadap layanan PKT. Capaian kinerja untuk indikator kinerja

tersebut rata-rata capaian sebesar 63,33%, masih rendahnya rata-rata capaian

dikarenakan capaian indikator kinerja tingkat kualitas akuntabilitas kinerja BSN yang

belum dapat diukur karena hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2017 belum

keluar hasil penilaiannya dari KemenPANRB. Berikut disampaikan rincian capaian

indikator kinerja sasaran 1.

1. Tingkat Kualitas Akuntabilitas Kinerja BSN

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi

pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam

mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun

rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun

mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2017, BSN telah menyusun 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja BSN

tahun 2016, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2016, 11

(sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2016, dan 27 (dua puluh

tujuh) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon III tahun 2016.


Penyusunan Laporan Kinerja unit Eselon III baru

dilakukan pada tahun 2017.

Sampai Laporan Kinerja ini selesai disusun hasil

evaluasi AKIP BSN Tahun 2017 belum keluar dari

KemenPANRB, sehingga belum dapat dihitung

capaian indikator kinerja pada tahun 2017 dan belum

dapat dibandingkan apakah terjadi

peningkatan/penurunan penerapan akuntabilitas

kinerja dari tahun 2016 yang telah mendapatkan

predikat “B” (skor 64,87).

Perkembangan hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2010-2016 dapat dilihat pada

tabel di bawah ini.

Tabel III.3

Perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN Tahun 2010 – 2016

No Komponen yang

dinilai Bobot

Nilai Nilai

2010 2011 2012 2013 2014 Bobot 2015 2016

a. Perencanaan Kinerja 35 18,65 19,75 19,69 23,04 24,18 30 19,92 21,37

b. Pengukuran Kinerja 20 10,33 10,50 10,50 11,35 11,25 25 15,80 16,13

c. Pelaporan Kinerja 15 9,25 8,88 9,36 9,63 9,78 15 10,28 10,36

d. Evaluasi Kinerja 10 5,00 5,40 5,42 6,14 6,26 10 5,85 5,89

e. Capaian Kinerja 20 11,08 9,97 13,25 12,79 13,34 20 12,35 11,12

Nilai Hasil Evaluasi 100 54,31 54,50 58,21 62,95 63,81 100 64,20 64,87

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC CC CC CC B B

Gambar III.1

Garfik perkembangan Hasil Evaluasi AKIP BSN

Tingkat kualitas


Target : 73 (BB) (nilai)

Realisasi : NA

Capaian : NA


Sebagai upaya perbaikan penerapan Akuntabilitas Kinerja pada Tahun 2018

akan terus dilakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi Sistem Informasi

Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) sebagai salah satu pendukung pelaksanaan

akuntabilitas kinerja BSN. Sedangkan untuk melihat sejauhmana Laporan Kinerja

Eselon I dan II telah mengungkapkan capaian kinerja yang telah dihasilkan selama

tahun 2017 akan dilakukan reviu Laporan Kinerja Eselon I dan II oleh Inspektorat BSN

secara bertahap.

2. Opini BPK atas Laporan Keuangan

Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian

reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan Badan

Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek

keuangan yang dikelola oleh Satker Sekretariat Utama BSN. Laporan Keuangan ini

dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual

maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pada Badan Standardisasi Nasional.

Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

bertujuan untuk memberikan kejelasan yang memadai bahwa laporan keuangan

telah disajikan dengan wajar sesuai prinsip akuntansi

yang berlaku. Pemeriksaan tersebut dapat

menghasilkan opini yaitu Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP, Nilai capaian 100%), Wajar Dengan Pengecualian

(WDP, Nilai capaian 75%), Tidak Wajar (TW, Nilai

Capaian 50%), Tidak Memberikan Pendapat

(TMP/Disclaimer, Nilai Capaian 25%).

BSN menetapkan target mendapatkan opini WTP

untuk Laporan Keuangan BSN tahun 2016 karena telah

mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan

sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut sejak tahun 2009, yaitu untuk Laporan

Keuangan BSN tahun 2008 sampai dengan tahun 2014.

Laporan Keuangan BSN Tahun 2016 disusun berdasarkan data/laporan

keuangan satuan kerja BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2016 yang dinilai pada

tahun 2017 oleh auditor BPK mendapat opini WTP. Hal ini merupakan peningkatan

dari tahun sebelumnya yaitu opini WDP pada tahun 2016.

Opini BPK atas

Laporan Keuangan

Target : WTP (opini)

Realisasi : WTP (opini)

Capaian : 100%


Tabel III.4

Capaian Kinerja Opini BPK atas Laporan Keuangan BSN Tahun 2007-2016

Gambar III.2

Piagam Penghargaan WTP Tahun 2016

3. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan PKT

Biro PKT sebagai salah satu Biro di lingkungan Sekretariat Utama yang

memberikan fasilitasi dan layanan kepada internal di lingkungan BSN terkait

penganggaran, pengelola keuangan, urusan ketatausahaan dan penyediaan

sarana prasarana dituntut untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna

layanan. Seiring dengan perubahan lingkungan strategis yang cepat dan luas

diberbagai sektor, maka spesialisasi dan variasi tuntutan kebutuhan pun semakin

meningkat dari pengguna layanan, sehingga Biro PKT harus dapat

mengimbanginya dengan terus melakukan perbaikan dan inovasi.

Untuk mengetahui kualitas layanan perlu dilakukan pengumpulan data dan

informasi mengenai kepuasan pegawai terhadap layanan yang diberikan melalui

survei dengan menyebarkan kuesioner. Survei layanan di lingkup Sekretariat Utama

BSN dilakukan bersamaan agar lebih efektif dalam pelaksanaannya.

Uraian 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Opini BPK atas

Laporan Keuangan

WDP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WDP WTP


Biro PKT pada Tahun 2017 menitikberatkan pertanyaan yang masih sama

dengan tahun 2016 agar hasilnya dapat dibandingkan.

Bagian Perencanaan dan Program

1. Kejelasan informasi terkait perencanaan

2. Penentuan besarnya anggaran tahun depan setiap Unit Kerja telah berdasarkan

Anggaran Berbasis Kinerja (ABK)

3. Kemudahan dan efektifitas penggunaan Aplikasi SIPP dalam penyampaian Lap

bulanan dan triwulanan

4. Fasilitasi proses revisi anggaran

5. Informasi tentang Laporan Kinerja dan Laporan Tahunan cukup memadai

Bagian Keuangan

1. Penyampaian informasi Realisasi yang akurat dan tepat waktu terkait serapan

anggaran

2. Kecepatan dan keakuratan proses penerimaan negara bukan pajak

3. Percepatan proses pertanggungjawaban keuangan

4. Penyediaan Uang Persediaan yang tepat waktu

5. Penguasaan terhadap masalah dan aturan terkait pelaksanaan Anggaran

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

1. Pemeliharaan Inventaris Kantor (mobil, komputer, meja kursi)

2. Penyediaan Fasilitas Ruang Rapat dan Ruang Kerja

3. Penyediaan Fasilitas Kendaraan dan Pengemudi

4. Penanganan Belanja Pegawai (Penggajian, uang makan, tunjangan kinerja)

5. Pelayanan Administrasi Perjalanan Dinas Luar Negeri

6. Penanganan Tata Persuratan

7. Penanganan Pengadaan ULP

Berdasarkan hasil perhitungan survei layanan tahun 2017 untuk Biro PKT

didapatkan nilai indeks kepuasan pegawai terhadap layanan Biro PKT sebesar 3,33

(nilai) dengan skala 1-5, yang terdiri dari Bagian

Perencanaan dan Program sebesar 3,33, Bagian

Keuangan sebesar 3,25, dan Bagian TURT sebesar 3,41.

Realisasi nilai tersebut masih lebih rendah dari target

yang ditetapkan sebesar 3,7 (nilai), sehingga capaian

indikator kinerja hanya sebesar 90%.

Sebagai upaya untuk terus melakukan perbaikan

dalam memberikan layanan Biro PKT dan memberikan

apresiasi kepada pegawai yang berkinerja baik di

lingkungan Biro PKT, pemilihan Employee of The Month (EoTM) dan Employee of The

Indeks kepuasan

pegawai terhadap

layanan PKT

Target : 3,7 (nilai) Realisasi : 3,3 (nilai)

Capaian : 90%


Year (EoTY) yang telah dimulai tahun 2016 terus dilaksanakan pada tahun 2017.

Untuk pelaksanaan tahun 2018 akan dilakukan perbaikan untuk kriteria penetapan

EoTM dan reward yang diberikan.

Gambar III.3

Employee of The Month Tahun 2017

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVES

SASARAN

2

Terwujudnya perencanaan dan monitoring evaluasi

yang akurat dan akuntabel

Tabel III.5


Indikator Kinerja


2016

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

4. Jumlah dokumen

perencanaan dan

penganggaran

6

dokumen 6 Dokumen 100%

5

Dokumen 1 Dokumen


anggaran BSN yang

terakomodasi dalam Pagu

90% 88% 97,78% 89% 29%


Indikator Kinerja


2016

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

Indikatif


anggaran Unit Kerja yang

telah berbasis kinerja

100% 100% 100% 55% 45%


menyampaikan LAKIP tepat

waktu

60% 47% 78,33% 13% 34%


Kemenkeu

Maks 4

(kali) 6 kali 66% 5 kali (1 kali)

9. Persentase pelaporan kinerja

dan anggaran tepat waktu 100% 100% 100% 100% -

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya perencanaan dan monitoring

evaluasi yang akurat dan akuntabel terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu

Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran; Persentase pengajuan

anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif; Persentase penyusunan

anggaran Unit Kerja yang telah Berbasis Kinerja; Persentase Unit Kerja yang

menyampaikan LAKIP tepat waktu; Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu ; dan

Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu. Capaian kinerja untuk

keenam indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 90%. Dari keenam

indikator kinerja tersebut yang mencapai target 100% hanya 3 (tiga) indikator kinerja

yaitu Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran; persentase penyusunan

anggaran Unit Kerja yang telah berbasis kinerja; dan persentase pelaporan kinerja

dan anggaran tepat waktu. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 2.

4. Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran

Dalam upaya terus melaksanakan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2017,

Biro PKT telah menyelesaikan 6 (enam) dokumen

perencanaan dan penganggaran dari target 6

(enam) dokumen atau dengan capaian kinerja

sebesar 100%. Secara rinci keenam dokumen

perencanaan dan penganggaran tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut.

Jumlah dokumen

perencanaan dan

penganggaran

Target : 6 Dokumen

Realisasi : 6 Dokumen

Capaian : 100%


A. Renja BSN 2018

Renja merupakan dokumen perencanaan yang berisi program dan

kegiatan suatu K/L sebagai penjabaran dari Renstra K/L yang bersangkutan

dalam satu tahun anggaran. Rangkaian tahapan kegiatan yang telah

dilaksanakan dalam rangka penyusunan Renja BSN dimulai dari :

- Penyampaian usulan anggaran BSN 2018 kepada Kementerian Keuangan

sebesar Rp.207.755.550.000,-

- Terbit SEB Kemenkeu dan Bappenas tentang Pagu Indikatif Belanja K/L dan

Rancangan Awal RKP Tahun 2018, pagu BSN sebesar Rp.182.465.697.000,-

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BSN,

sebesar Rp.97.388.097.000,- dan

Program Pengembangan Standardisasi Nasional, sebesar

Rp.85.077.600,000-

Gambar III.4

Dokumen Rencana Kerja dan TM Tahun 2017

- Penyusunan Renja BSN tahun 2018 dimulai setelah pagu indikatif tahun 2018

terbit. Untuk penyusunan Renja yang sebelumnya menggunakan Aplikasi

Renja dan terintegrasi dengan Aplikasi ADIK, mulai tahun 2017 untuk

penyusunan Renja 2018 telah menggunakan Aplikasi baru yaitu Krisna

(Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran).

- Penyampaian Renja BSN TA 2018 dilakukan secara bertahap sesuai dengan

proses penganggaran (Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, dan Alokasi

Anggaran) dengan mengupdate Aplikasi Krisna.


B. RKA BSN 2018

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL)

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan

kegiatan suatu K/L yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah

(RKP), Renja K/L dan Renstra K/L yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran

untuk menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada tahun 2017, telah dihasilkan 2 (dua) dokumen yaitu dokumen RKA BSN

tahun 2018 dan penetapan DIPA BSN tahun 2018. Penyusunan RKA BSN Tahun

2017 telah melalui 3 (tiga) tahap penyusunan yaitu pagu indikatif, pagu

anggaran dan alokasi anggaran. Sesuai DIPA Tahun 2018, BSN mendapatkan

anggaran sebesar Rp.182.465.697.000,-.

Tabel III.6

Anggaran BSN sesuai tahapan penyusunan anggaran tahun 2018

Uraian Pagu Indikatif Pagu Anggaran Alokasi

Anggaran

Program dukungan

manajemen dan pelaksanaan

tugas teknis lainnya BSN

97.388.097.000 79.438.311.000 79.438.311.000

Program Pengembangan

Standardisasi Nasional

85.077.600.000 103.027.386.000 103.027.386.000

Total Pagu BSN

182.465.697.000 182.465.697.000 182.465.697.000

Gambar III.5

DIPA BSN Tahun 2018

C. Laporan Kinerja BSN Tahun 2017

Laporan Kinerja dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas,

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi

pemerintah. Hasilnya dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran dalam

mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun

rencana kinerja di tahun berikutnya. Dengan demikian rencana kinerja di tahun

mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan

dapat dipertanggungjawabkan.

Pada tahun 2017, BSN telah menghasilkan 1 (satu) dokumen Laporan Kinerja

BSN tahun 2016, 4 (empat) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon I tahun 2016, 11


(sebelas) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon II tahun 2016, dan 27 (dua puluh

tujuh) dokumen Laporan Kinerja unit Eselon III tahun 2016. Penyusunan Laporan

Kinerja unit Eselon III baru dilakukan pada tahun 2017.

Laporan Kinerja ini telah disusun secara berjenjang dimulai dari penyusunan

Laporan Kinerja Eselon III, dilanjutkan penyusunan Laporan Kinerja Eselon II dan I,

dan terakhir penyusunan Laporan Kinerja BSN.

Laporan Kinerja BSN Tahun 2016 sebelum disampaikan kepada

KemenPANRB telah direviu oleh Inspektorat. Laporan Kinerja BSN Tahun 2016

telah disampaikan tepat waktu yaitu tanggal 28 Februari 2017 kepada Presiden

dan ditembuskan KemenPANRB, Kemenkeu, dan Bappenas.

Gambar III.6

Laporan Kinerja BSN Tahun 2016

D. Perjanjian Kinerja BSN 2017

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji rencana kerja tahunan yang

akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/unit kerja yang menerima

tugas dengan pihak yang memberi tugas. Perjanjian kinerja menggambarkan

capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah/unit kerja dalam

suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang

dikelolanya. Perjanjian kinerja akan dipertanggungjawabkan capaian kinerjanya

dalam Laporan Kinerja.


Pada tahun 2017, telah dihasilkan dokumen Perjanjian Kinerja BSN Tahun

2017 yang terdiri dari Perjanjian Kinerja Kepala BSN, Eselon I s/d IV di lingkungan

BSN. Penetapan Perjanjian Kinerja Eselon III dan IV baru dilakukan tahun 2017.

Sebagai salah satu tindak lanjut dari hasil evaluasi AKIP BSN Tahun 2016,

maka pada tahun 2017 telah dilakukan reviu dan penyempurnaan Indikator

Kinerja Utama (IKU) agar lebih spesifik, relevan, terukur dan khas yang

menggambarkan efektivitas dan alasan keberadaan entitas IKU tersebut, mulai

tingkat BSN sampai unit kerja dibawahnya. IKU hasil penyempurnakan menjadi

dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja tahun 2017, mulai dari Perjanjian

Kinerja tingkat Kepala BSN, eselon I s/d IV. Selanjutnya memastikan Perjanjian

Kinerja telah diturunkan habis mulai tingkat struktural tertinggi sampai staf dalam

bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Gambar III.7

Perjanjian Kinerja BSN Tahun 2017

E. Monitoring Tahun 2017

Monitoring dan evaluasi (monev) dilakukan dalam rangka pengendalian

kegiatan dan program agar mencapai sasaran yang diharapkan secara tepat

waktu, tepat sasaran. Pelaksanaan monev antara lain dilakukan melalui

kegiatan atau pertemuan-pertemuan yang bersifat koordinatif dengan unit

kerja/instansi terkait.

Pada tahun 2017, telah dihasilkan 1 (satu) dokumen laporan monev

kegiatan. Dokumen laporan monev ini terdiri dari laporan bulanan, laporan

triwulanan, laporan PP 39, laporan PMK 249, dan laporan capaian kinerja.


Selain itu untuk mengetahui implementasi standardisasi dan penilaian

kesesuaian di daerah, telah dilakukan monev kegiatan dibeberapa daerah

antara lain ke Yogyakarta, Palembang, Makassar, Bali, dan Bandung.

Sebagai upaya terus melakukan perbaikan kinerja, Bagian Perencanaan

dan Program-Biro PKT-BSN telah membangun aplikasi monev berbasis website

untuk membantu Unit Kerja memonitor pencapaian realisasi kinerja setiap saat

dan mempercepat proses pelaporan, yaitu Aplikasi Sistem Informasi

Perencanaan dan Pelaporan (SIPP). Aplikasi SIPP tersebut telah dipergunakan

dalam penyusunan laporan bulanan, triwulanan, serta laporan PP 39.

Sampai saat ini Aplikasi SIPP masih terus dilakukan penyempurnaan dan

penambahan menu untuk penyusunan anggaran.

Gambar III.8

Aplikasi SIPP


F. Kajian Perencanaan

Kajian Perencanaan yang telah dilakukan oleh Biro PKT tahun 2017 memuat

2 (dua) kajian yaitu tentang Kajian Potensi Daerah dalam Pengembangan

Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dan Kajian Perencanaan Strategis

Pengembangan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU).

Kajian Potensi Daerah dalam Pengembangan Sistem Standardisasi dan

Penilaian Kesesuaian tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan

penyediaan informasi geospasial untuk pengembangan standarisasi dan

penilaian kesesuaian, sebagai wujud tindak lanjut Rencana Strategis BSN Tahun

2015-2019. Kajian tersebut memuat potensi – potensi di sektor primer antara lain

pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan energy pada setiap

Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Hasil kajian tersebut diharapkan dapat

memuat potensi setiap Kabupaten/Kota untuk dilakukan analisis kebutuhan SNI

dan LPK yang potensial.

Gambar III.9

Laporan Kajian Potensi Daerah dalam Pengembangan Sistem SPK

Sehingga kebijakan yang disusun oleh BSN menjadi lebih mendukung sesuai

dengan potensi daerahnya. Tersusun 1 (satu) dokumen Laporan Kajian.

Kemudian kajian yang kedua adalah kajian perencanaan strategis

pengembangan laboratorium SNSU di Serpong. Laboratorium SNSU ini dibangun

karena belum adanya alat acuan untuk menentukan standar ukuran dan

memberikan jaminan ketertelusuran terhadap hasil pengukuran khususnya di

bidang alat kesehatan dan mikrobiologi di Indonesia. Selain itu, UU No. 20 Tahun


2014 diamanahkan kepada BSN bekerja sama dengan Kementerian dan/atau

Lembaga Pemerintah Non Kementerian lainnya berdasarkan kompetensi

teknisnya, perlu memelihara dan memperbaharui infrastruktur pengelolaan

Standar Nasional Satuan Ukuran untuk memfasilitasi peningkatan daya saing

sektor produksi dimana kegiatannya difokuskan kepada pembangunan fasilitas

metrologi biologi dan pendukungnya serta memfasilitasi pengembangan

laboratorium acuan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan kalibrasi dan

pengujian Peralatan Kesehatan Diharapkan dengan adanya laboratorium ini,

para pemilik Lembaga Penguji produk-produk tersebut tidak perlu

menkalibrasikan alat uji mereka di luar negeri. Tersusun 1 (satu) dokumen

Laporan Kajian.

5. Persentase pengajuan anggaran BSN yang terakomodasi dalam Pagu Indikatif

Setiap tahun BSN mengajukan usulan kerangka acuan kegiatan tahun

berikutnya ke Kementerian Keuangan yang selanjutnya akan digunakan

sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja

Pemerintah (RKP). Untuk itu setiap unit kerja

menyampaikan bahan pengusulan rencana

anggaran ke Biro PKT.

Pada tahun 2017, secara keseluruhan unit kerja

mengajukan usulan anggaran Tahun 2018 sebesar

Rp.207.755.550.000,- Setelah dilakukan

pembahasan dengan Kementerian Keuangan dan

Bappenas melalui pertemuan tiga pihak (trilateral

meeting), maka berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri

PPN/Kepala bappenas No. S-398/MK.02/2017 dan No.

193/M.PPN/D.8/KU.01.01/05/2017, BSN memperoleh pagu indikatif sebesar

Rp.182.465.697.000,- Dengan demikian capaian untuk indikator ini sebesar 88%

dibandingkan target.

Belum maksimalnya pencapaian indikator kinerja ini akan ditindaklanjuti

dalam penyiapan bahan reviu baseline tahun 2019 dengan melakukan

penilaian proposal anggaran 2019 lebih awal.

Persentase pengajuan

anggaran BSN yang

terakomodasi dalam

Pagu Indikatif

Target : 90%

Realisasi : 88%

Capaian : 97,78%


6. Persentase penyusunan anggaran Unit Kerja yang telah berbasis kinerja

Agar anggaran digunakan secara efektif dan efisien, penyusunan anggaran

seharusnya berdasarkan pada kinerja yang ingin dicapai BSN. Penyusunan

anggaran dimulai usulan KAK dan RAB dari unit kerja, yang kemudian usulan

tersebut dilakukan penelitian oleh Bagian Perencanaan dan Program dan reviu oleh

unit Inspektorat. Penelitian dan reviu berdasarkan pada RPJM, RKP, Renja, prioritas

nasional/bidang, prioritas BSN, aturan pengelolaan

keuangan, dan lain-lain. Berdasarkan penelitian dan

riviu tersebut, unit kerja harus melakukan tindak lanjut

berdasarkan rekomendasi, sehingga menghasilkan

RKAK/L yang memenuhi anggaran berbasis kinerja.

Pada tahun 2017, pencapaian indikator kinerja

sebesar 100% atau sebanyak seluruh Unit Kerja Eselon

II telah menindaklanjuti rekomendasi yang

disampaikan oleh Biro PKT pada saat penyusunan

RKAKL 2018. Sebagai upaya perbaikan akan disempurnakan mekanisme

penyusunan anggaran dalam suatu dokumen petunjuk pelaksanaan DIPA.

7. Persentase Unit Kerja yang menyampaikan LAKIP tepat waktu

Bagian Perencanaan dan Program diberi tugas mengkoordinasikan

penyusunan LAKIP BSN. Dalam penyusunan LAKIP tersebut diperlukan dukungan

data-data kinerja dari unit-unit kerja di lingkungan BSN. BSN mewajibkan agar

setiap unit eselon I dan II menyusun LAKIP masing-masing, sehingga LAKIP yang

harus disiapkan sebanyak 16 dokumen LAKIP.

Untuk penyerahan dokumen LAKIP ke Bagian Perencanaan dan Program,

sampai dengan batas waktu, sebanyak 7 (tujuh)

unit kerja yang telah menyerahkan tepat waktu dari

sebanyak 15 Unit kerja (Eselon I dan II). Dengan

demikian capaian kinerja ini sebesar 47% dari target

60%. Sebagai upaya perbaikan di tahun 2017

kepada Unit Kerja sejak awal tahun telah

disampaikan agenda penyelesaian Laporan Kinerja

dan template Laporan Kinerja untuk memudahkan

dalam penyusunan laporan.

Persentase

penyusunan

anggaran Unit Kerja

yang telah berbasis

kinerja

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Persentase Unit Kerja

yang menyampaikan

LAKIP tepat waktu

Target : 60%

Realisasi : 47%

Capaian : 78,33%


8. Jumlah revisi anggaran ke Kemenkeu

Sebagai bagian dalam pelaksanaan kegiatan anggaran, dalam

memfasilitasi atas berbagai penyesuaian kegiatan di unit kerja dan

mengkomodir adanya kebijakan pemerintah berupa penghematan dan efisiensi

anggaran selama tahun 2017, Biro PKT telah melakukan 6 (enam) kali revisi

anggaran (DIPA) yang diajukan kepada Kemenkeu. Ini berarti capaian kinerja

tidak sesuai target yaitu maksimal 4 kali dalam

setahun atau capaiannya sebesar 66%.

Hal ini disebabkan untuk merespon perubahan-

perubahan anggaran yang disebabkan kebutuhan

prioritas internal BSN dan stakeholder, juga terkait

kebijakan pemerintah yang melakukan

penghematan/ pemotongan anggaran sehingga

membutuhkan revisi anggaran.

Adapun jenis revisi tersebut adalah

Revisi 1 tanggal 15 Maret 2017

Revisi 1 merupakan revisi terjadwal. Pada revisi ini terjadi perpindahan

MAK Belanja, perubahan pada Hal. III DIPA BSN.

Revisi 2 tanggal 1 Agustus 2017

Revisi ke 2 adalah revisi yang diakibatkan adanya Inpres no.4 tahun

2017 tanggal 22 Juni 2017 mengenai efisiensi belanja barang, dan

Badan Standardisasi Nasional harus menghemat sebesar 20 Milyar

Rupiah. Dan pada tahap ini, BSN harus melakukan self blokir terlebih

dahulu, agar terlihat penajaman prioritas pelaksanaan anggaran. Dan

self blokir akan tercantum di hal. 4 DIPA BSN

Revisi 3 tanggal 18 Agustus 2017

Revisi ini merupakan revisi lanjutan dari revisi sebelumnya (revisi 2)yaitu

revisi menghilangkan anggaran yang dibintang (diblokir), dan untuk

menghapus catatan pada hal. 4 DIPA BSN. Dengan adanya revisi ini,

maka PAGU BSN akan berkurang sebesar 20 Milyar rupiah, yang semula

Rp. 184.522.097.000 menjadi Rp. 164.522.097.000

Revisi 4 tanggal 6 September 2017

Revisi ke 4 adalah revisi hasil kebijakan pimpinan BSN, karna pada revisi

ini ada pemindahan pagu dari kegiatan 3554 sebesar 4 milyar yang di

Jumlah Revisi

Anggaran ke

Kemenkeu

Target : maks 4 kali

Realisasi : 6 kali

Capaian : 66%


gunakan dalam kegiatan yang lebih prioritas. Pada revisi ini juga pindah

MAK Belanja, pindah pagu anggaran dan juga revisi hal.3 DIPA BSN.

Revisi 5 tanggal 14 November 2017

Penerimaan PNBP untuk keseluruhan BSN sudah melebihi target,

sehingga penggunaan pagu BSN sebesar 88% dari penerimaan harus di

revisi yang berakibat pada penambahan pagu BSN yang sebelumnya

Rp. 164.522.097.000 menjadi Rp. 165.504.554.000 yang seluruhnya

penambahan pagu dari PNBP dan digunakan untu kegiatan PNBP.

Pagu PNBP boleh digunakan oleh BSN yang sebelumnya adalah Rp.

13.316.695.000 menjadi Rp. 14.299.152.000

Revisi 6 tanggal 30 Desember 2017

Revisi ini dilakukan berdasarkan perdirjen PB no. 3 tahun 2017. Setiap K/L

di haruskan untuk melakukan revisi POK apabila ada revisi internal yang

menjadi kewenangan KPA. Sehingga pada akhir desember 2017, BSN

melakukan revisi POK yang menjadi kewenangan KPA ke Kanwil

Perebendaharaan Jakarta, dan memunculkan DIPA baru, walaupun

tidak ada perubahan sama sekali di dalam DIPA tersebut.

Tabel III.7

Revisi Anggaran (DIPA) BSN Tahun 2017

Uraian Anggaran Tgl

Pengesahan Keterangan

DIPA Awal Rp 184.522.097.000 7 Desember

2016

-

DIPA Revisi 1 Rp 184.522.097.000 15 Maret 2017 Revisi antar output

DIPA Revisi 2 Rp 184.522.097.000 1 Agustus

2017

Revisi disebabkan adanya

Inpres no.4 tahun 2017

tanggal 22 Juni 2017 dengan

pemblokiran anggaran

sebesar Rp 20M

DIPA Revisi 3 Rp 164.522.097.000 18 Agustus

2017

Revisi penyesuaian Sesuai

Pagu APBNP TA. 2017

DIPA Revisi 4 Rp 164.522.097.000 6 September

2017

Perubahan dalam satu

program, antar kegiatan,

antar output dan antar jenis

belanja

DIPA Revisi 5 Rp 165.504.554.000 14 November

2017

Perubahan disebabkan

realisasi PNBP yang telah

melebihi 100%

DIPA Revisi 6 Rp 165.504.554.000 30 Desember

2017

Perubahan jenis belanja


9. Persentase pelaporan kinerja dan anggaran tepat waktu

Pelaporan kinerja dan anggaran merupakan instrumen untuk yang

digunakan untuk memantau dan mengevaluasi tingkat pencapaian kinerja dan

anggaran setiap kegiatan di unit kerja. Pelaporan

kinerja dan anggaran berupa laporan bulanan,

laporan triwulan, dan laporan sesuai PP 39.

Pelaporan ini telah dikembangkan dalam aplikasi

SIPP (Sistem Informasi Perencanaan dan

Pelaporan), namun masih ada yang perlu

disempurnakan/diperbaiki.

Terkait laporan PP 39 tersebut disampaikan ke

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan

Nasional untuk mengukur kemajuan capaian dari indikator kinerja. Laporan PP

39 disampaikan secara triwulanan yaitu, Januari, April, Juli dan Oktober.

Dalam penyampaian laporan PP 39 pada tahun 2017, sebanyak 4 (empat)

pelaporan (Laporan triwulan IV tahun 2016, laporan triwulan I s/d III tahun 2017)

telah disampaikan tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan oleh

Bappenas.

Gambar III.10

Laporan PP 39 pada Tahun 2017

Persentase pelaporan


tepat waktu

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%


SASARAN

3 Terkelolanya anggaran yang akurat dan akuntabel

Tabel III.8


Indikator Kinerja


2016

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

10. Jumlah dokumen

pengelolaan anggaran

7

Dokumen 7 Dokumen 100%

7

Dokumen -


kriteria pengawasan

keuangan negara (4 kriteria)

100% 100% 100% - -

12. Persentase realisasi anggaran

BSN ≥95% 94,62% 99,60% 94,96% (0,34%)

13. Frekuensi perputaran uang

persediaan dalam setahun 11 kali 15 kali 136% 15 kali -

14. Persentase rekonsilasi ke KPPN

yang sesuai dan tepat waktu 100% 100% 100% 100% -


Pertanggungjawaban


100% 100% 100% 100% -


penerimaan PNBP 100% 129% 129% 132% (3%)

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran terkelolanya

anggaran yang akurat dan akuntabel terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja yaitu

Jumlah dokumen pengelolaan anggaran; Persentase pemenuhan kriteria

pengawasan keuangan negaran (4 kriteria); Persentase realisasi anggaran BSN;

Frekuensi perputaran Uang Persediaan dalam setahun; Persentase Rekonsiliasi ke

KPPN yang sesuai dan tepat waktu; Persentase Laporan Pertanggungjawaban

bendahara tepat waktu; dan Persentase realisasi target penerimaan PNBP.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata capaian sebesar 109%,

terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya di atas 100% yaitu frekuensi

perputaran uang persediaan dalam setahun dan persentase realisasi target

penerimaan PNBP. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja sasaran 3.


10. Jumlah dokumen pengelolaan anggaran

Indikator ini adalah indikator yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian

reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Utama BSN. Dokumen pengelolaan

anggaran terdiri dari:

a. Laporan Sosialisasi Peraturan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran

b. Laporan Pengelolaan Keuangan

c. Laporan Keuangan Tahun 2016 Unaudited

d. Laporan Keuangan Tahun 2016 Audited

e. Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016

f. Laporan Pengelolaan PNBP

g. Laporan Review dan Sosialisasi Peraturan PNBP

Capaian indikator kinerja jumlah dokumen pengelolaan anggaran adalah

sebesar 100% yaitu dari target 7 dokumen seluruhnya dapat tercapai.

Selama tahun 2017 tidak ada perubahan aturan pelaksanaan anggaran

sehingga tidak dilakukan review. Namun sosialisasi peraturan dan pedoman

pelaksanaan anggaran tetap dilaksanakan.

Laporan Keuangan Badan Standardisasi Nasional (BSN) merupakan laporan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Sekretariat Utama BSN.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu

serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari

pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan

posisi keuangan dan operasi keuangan pada Badan Standardisasi Nasional.

Gambar III.11

Laporan Keuangan BSN Tahun 2016

Jumlah dokumen

pengelolaan anggaran

Target : 7 dokumen

Realisasi : 7 dokumen

Capaian : 100%


Laporan Keuangan BSN Tahun 2016 disusun berdasarkan data/laporan

keuangan satuan kerja BSN. Laporan Keuangan BSN tahun 2016 yang dinilai pada

tahun 2017 oleh auditor BPK mendapat opini WTP.

Laporan pengelolaan PNBP adalah laporan yang berisi informasi mengenai

penerimaan dan penggunaan PNBP BSN. Laporan ini disusun setiap bulan dan

triwulan. Laporan Pengelolaan PNBP Triwulan diserahkan ke Direktorat Jenderal

Anggaran Kementerian Keuangan. Laporan Pengelolaan PNBP bulanan diserahkan

ke masing-masin pusat layanan PNBP BSN.

Pada tahun 2016, BSN mengajukan revisi atas PP Penerimaan Negara Bukan

Pajak (PNBP) kepada Kementerian Keuangan yang selama ini menggunakan PP

No. 62 Tahun 2017. Pertimbangannya adalah karena PP yang lama telah berlaku

selama 8 (delapan) tahun, serta mempertimbangkan peningkatan mutu layanan

dan perkembangan tuntutan layanan dari masyarakat di bidang standardisasi dan

penilaian kesesuaian. Revisi yang dilakukan terutama terkait dengan nomenklatur

jenis layanan dan perubahan besaran tarif.

Draft PP PNBP yang baru tersebut telah melalui pembahasan di tingkat

Panitia Antar Kementerian (PAK) dan Harmonisasi yang dihadiri oleh pewakilan dari

Kementerian Keuangan, Kementerian Setneg, Kementerian Kumham, BSN,

Kemenristekdikti, dan kementerian terkait lainnya. Saat ini draft PP tersebut tengah

diproses untuk penyelesaian akhir di Kementerian Keuangan untuk selanjutnya

diajukan ke Kementerian Setneg agar ditetapkan oleh Presiden.

Sosialisasi Peraturan PNBP dilaksanakan di Makassar pada tanggal 25

Oktober 2017. Sosialisasi Peraturan PNBP menjelaskan mengenai Rancangan PP

Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak BSN. Review

Peraturan BSN dilakukan atas Peraturan Kepala No. 12 Tahun 2016 tentang Standar

Operasional Prosedur Penerimaan Negara Bukan Pajak BSN.

11. Persentase pemenuhan kriteria pengawasan keuangan negara (4 kriteria)

Penillaian kriteria pengawasan keuangan negara

terdiri dari 4 kriteria antara lain kesesuaian dengan

standar akuntansi pemerintahan, kecukupan

pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan

perundang – undangan, dan efektifitas system

pengendalian intern. Pada tahun 2016, Laporan

Keuangan BSN telah mendapatkan opini WTP dari

Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk memperoleh opini

Persentase pemenuhan

kriteria pengawasan

keuangan negara (4

kreteria)

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%


WTP, suatu institusi/lembaga harus memenuhi 4 kriteria pengawasan keuangan

negara, sehingga BSN yang telah memperoleh opini WTP berarti telah memenuhi

seluruh kriteria pengawasan keuangan negara tersebut .

12. Persentase realisasi anggaran BSN

Pada tahun 2017 Badan Standardisasi Nasional

mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp

165.504.554.000,-. Pagu tersebut dikelola oleh 5 (lima)

orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang

pengelolaannya dibagi dalam tiap-tiap unit eselon I

(kecuali Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama

Standardisasi yang memiliki 2 (dua) orang PPK). Dalam

pelaksanaannya BSN telah merealisasikan anggaran

sebesar Rp 156.607.443.851,- atau sebesar 94,62%.

Dalam hal ini terjadi penurunan persentase realisasi anggaran jika

dibandingkan dengan tahun 2016. Dimana pada Tahun 2016 persentase realisasi

anggaran BSN mencapai 94,96% dari total pagu anggaran sebesar Rp

126.178.139.000,-. Artinya terdapat penurunan sebesar 0,34% dari sisi persentase

realisasi anggaran.

13. Frekuensi perputaran uang persediaan dalam setahun

Badan Standardisasi Nasional memiliki satu

Satker yang dikelola oleh satu orang Bendahara

Pengeluaran dengan dibantu oleh 5 orang Bendahara

Pengeluaran Pembantu (BPP). Frekuensi perputaran

Uang Persediaan ini berbeda dari tiap BPP, namun

secara rata-rata mencapai 23 kali selama tahun 2017.

Sehingga persentase realisasi frekuensi perputaran

uang persediaan ini mencapai 209% dari target 11 kali.

Dibandingkan dengan tahun 2016 terjadi

kenaikan perputaran uang persediaan. Pada tahun

2016 rata-rata frekuensi perputaran uang persediaan sebanyak 15 kali. Terjadi

kenaikan sebesar rata-rata 8 kali (53%) dibanding tahun 2016. Hal ini disebabkan

karena pada tahun anggaran 2017 tidak tersedianya mekanisme pembayaran

secara TUP (tambahan uang persediaan), sehingga pelaksana kegiatan

memaksimalkan pembayaran melalui mekanisme GUP (ganti uang persediaan).

Persentase realisasi

anggaran BSN

Target : >95%

Realisasi : 94,62.%

Capaian : 99,60%

Frekuensi perputaran


setahun

Target : 11 kali

Realisasi : 15 kali

Capaian : 136%


14. Persentase rekonsilasi ke KPPN yang sesuai dan tepat waktu

Batas waktu Rekonsiliasi Pendapatan Belanja Negara yaitu tanggal 10 setiap

bulannya. Rekonsiliasi ini dilakukan dengan KPPN

Jakarta IV melalui aplikasi e-rekon. Aplikasi ini baru

mulai digunakan pada bulan Mei 2016. Dengan

adanya aplikasi ini memudahkan proses rekonsiliasi

yang selama ini dilakukan secara manual.

BSN telah melakukan Rekonsiliasi Pendapatan

Belanja Negara setiap bulannya tepat waktu.

Sehingga target persentase rekonsiliasi 100% dapat

tercapai di tahun 2017.

15. Persentase laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu

Laporan Pertanggunjawaban bendahara harus diserahkan ke KPPN Jakarta

IV setiap tanggal 10 tiap bulannya. Selama tahun 2017 Laporan

Pertanggungjawaban ini dapat diserahkan tepat

waktu sehingga tidak terjadi keterlambatan.

Umumnya Laporan Pertanggunjawaban Bendahara

diserahkan ke KPPN pada minggu pertama bulan

berikutnya.

Oleh karena itu, target persentase Laporan

Pertanggungjawaban bendahara tepat waktu

sebesar 100% dapat tercapai pada tahun 2017.

16.

16. Persentase realisasi target penerimaan PNBP

Penyusunan Target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dilakukan setiap awal

tahun sesuai surat edaran permintaan dari

Kementerian Keuangan untuk Pagu Indikatif dan Pagu

Sementara. Target PNBP merupakan hasil perhitungan

atau penetapan PNBP yang diperkirakan akan

diterima 1 (satu) tahun yang akan datang oleh setiap

Kementerian/Lembaga (K/L).

Kementerian Keuangan telah menyiapkan aplikasi

TRPNBP untuk digunakan BSN dalam menginput usulan

target PNBP yang selanjutnya disampaikan kepada

Persentase rekonsiliasi

ke KPPN yang sesuai dan

tepat waktu

Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Persentase laporan

pertanggungjawaban


Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%

Persentase realisasi

target penerimaan PNBP

Target : 100%

Realisasi : 129%

Capaian : 129%


DJA – Kementerian Keuangan bersama dengan proposal target dan pagu PNBP

BSN.

Pada tahun 2017 target PNBP Badan Standardisasi Nasional sebesar Rp

15.050.514.600,-. Pencapaian penerimaan PNBP mencapai Rp 19.501.229.708,-

dengan persentase mencapai 129%. Hal ini merupakan pencapaian yang

melampaui target sebesar 100%

SASARAN

4 Terselenggaranya pengelolaan tata usaha dan rumah tangga

Tabel III.9


Indikator Kinerja


2016

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

17. Jumlah dokumen Tata Usaha

dan Rumah Tangga

4

Dokumen

4

Dokumen 100%

3

Dokumen

1

Dokumen


dapat ditelusur 100% 100% 100% - -


sarana dan prasarana untuk

pelaksanaan tugas BSN sesuai

dengan UU 20 Tahun 2014

100% 100% 100% 100% -



dilelang

100% 100% 100% 100% -

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran Terselenggaranya

pengelolaan tata usaha dan rumah tangga terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja

yaitu Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga; Persentase BSMN fisik yang

dapat ditelusur; Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan

tugas BSN sesuai dengan UU 20 Tahun 2014; dan Persentase penyelesaian paket

pekerjaan yang dilelang. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata

capaian sebesar 100%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 4.


17. Jumlah dokumen Tata Usaha dan Rumah Tangga

Dokumen tata usaha dan rumah tangga menjadi salah satu Indikator kerja yang

ditetapkan oleh Biro PKT sebagai pencapaian sasaran terselenggaranya

pengelolaan tata usaha dan rumah tangga llingkungan BSN. Dokumen tata usaha

dan rumah tangga terdiri dari:

a. Dokumen Layanan Urusan Rumah Tangga

b. Laporan Belanja Pegawai

c. Laporan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Persuratan

d. Laporan Pengelolaan Perjalanan Dinas

A. Layanan Urusan Rumah Tangga

Sebagai salah satu unit kerja eselon II yang mempunyai tugas melaksanakan

urusan rumah tangga menjadi fokus Biro PKT untuk memberikan pelayanan teknis

dan administratif kepada seluruh pegawai BSN untuk menunjang pelaksanaan

tugas dan fungsi masing-masing unit kerja. Pada tahun 2017 Biro Perencanaan,

Keuangan dan Tata Usaha mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 17.693.691.000

untuk penyelenggaran operasional pemeliharaan perkantoran dan dukungan

operasional tata usaha perkantoran.

Penyelenggaran operasional pemeliharaan perkantoran diperuntukan untuk

keperluan sehari-hari perkantoran yang rutin dibayarkan diantaranya biaya

langganan telepon, listrik, internet dan pembayaran jasa tenaga outsourching yang

berada di gedung 1 BPPT, gedung Menara Thamrin maupun kantor layanan teknis

di daerah. Tahun 2017 pemeliharaan gedung dan bangunan yang telah selesai

dilaksanakan berupa renovasi ruang kerja Deputi, renovasi rumah dinas, renovasi

Jumlah dokumen tata

usaha dan rumah

tangga

Target : 4 dokumen

Realisasi : 100 dokumen

Capaian : 100 %


Kantor Layanan Teknis. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam dukungan

operasional tata usaha perkantoran diantaranya alat tulis kantor, sewa kendaraan

operasional dan pimpinan, sewa fotocopy, sewa gudang serta mendukung

operasional KLT berupa detasaring petugas KLT.

Gambar III.12

Kantor Layanan Teknis

B. Laporan Belanja Pegawai

Merupakan tugas bagian tata usaha dan rumah tangga untuk menyediakan

data pegawai untk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BSN yang

dilakukan setiap bulannya. Alokasi anggaran belanja pegawai yang diberikan oleh

Kementerian Keuangan pada tahun 2017 kepada BSN mengalami kenaikan

dibandingkan tahun 2016, kenaikannya sebesar Rp. 5.020.193.000. Untuk anggaran

belanja pegawai BSN tahun 2017 sebesar Rp. 49.423.411.000 sedangkan kenaikan

gaji berkala dan kenaikan pangkat pegawai di lingkungan BSN hanya sebanyak

280 orang dan tidak ada penambahan atau penerimaan pegawai baru. Hal itu

menyebabkan pencapaian realisasi anggaran belanja pegawai hanya sebesar Rp.

43.432.093.639 atau sebesar 87,88%.


C. Laporan Pengelolaan Kearsipan dan Tata Persuratan

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga merupakan salah satu unit kerja

eselon III di lingkungan Badan Standardisasi Nasional yang salah satu fungsinya

melaksanakan urusan ketatausahaan. Sebagai unit kearsipan I yang berada di

lingkungan sekretariat lembaga negara, Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan

diantaranya melakukan pembinaan internal dalam pengelolaan arsip di lingkungan

pencipta arsip.

Gambar III.12

Sosialisasi Arsip oleh Kepala ANRI

Salah satu pembinaan dilakukan saat rapat evaluasi akhir tahun BSN

memberikan sosialisasi kearsipan yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember

2017 di Yogyakarta dengan menghadirkan narasumber Drs. Mustari Irawan, MPA

selaku Kepala ANRI. Tujuan kegiatan ini dilaksanakan sebagai penyampaian

informasi terhadap pencangan program gerakan nasional sadar tertib arsip di

lingkungan BSN.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya Bagian Tata Usaha dan Rumah

Tangga juga menyiapkan rancangan kebijakan kearsipan. Sebagai keseragaman

dalam pengelolaan arsip di lingkungan BSN dan sesuai amanat Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 2009, instrumen yang disusun pada tahun 2017 diantaranya Tata

Naskah Dinas yang tertuang pada Peraturan Kepala Nomor 7 Tahun 2017 dan Draft

Peraturan Kepala tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan BSN.


Gambar III.13

Rapat Penyusunan Pedoman Klasifikasi Arsip

D. Laporan Pengelolaan Perjalanan Dinas

Urusuan perjalanan dinas khusu dalam menghadiri rapat dan acara resmi

serta kunjungan kedinasan di dalam dan luar negeri juga merupakan salah satu

tugas yang dilaksanakan oleh Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro

PKT). Perjalanan dinas dalam negeri pimpinan yang telah dilaksanakan sebanyak

121 kali dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 775.772.498 meningkat dari realisasi

anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 322.535.527 Sedangkan untuk realisasi anggaran

perjalanan dinas luar negeri pimpinan sebesar Rp. 1.266.331.126 atau sebesar 99%.

Untuk perjalanan dinas luar negeri pimpinan telah dilaksanakan sebanyak 130 kali

dengan biaya yang digunakan berasal dari sponsorship, DIPA BSN dan kombinasi.

Gambar III.14

Rekapitulasi Sponsorship Perjalanan Dinas Luar Negeri Tahun 2017

02

4

6

8

10

12

14

16

Sponsor

Sponsor


Pembiayaan perjalanan luar negeri pimpinan oleh sponsor sebanyak 38 kali.

sponsorship tersebut terdiri dari dari beberapa organisasi maupun instansi yang

meliputi NPO, APO, Riset Pro, NFP, PTB, ISO, SIDA, USDA, WTO, LPDP Kemenkeu,

Standard Malaysia, SESA, APEC, EUI, IEC, SIS, JICA dan MTCP.

Gambar III.15

Perbandingan Destinasi Perjalanan Luar Negeri 2017

Pengelolaan perjalanan dinas luar negeri pimpinan meliputi pengurusan surat

ijin Sekretaris Negara, exit permit yang digunakan dalam pengurusan paspor dan

visa negara yang dituju. Beberapa negara yang dituju diantaranya 25 negara di

Benua Eropa, 89 negara Benua Asia, 18 negara di Benua Amerika. Dalam

pengurusan administrasi perjalanan luar negeri dengan aplikasi SIMPEL ditemukan

kendala diantaranya belum optimalnya fitur dalam aplikasi pengurusan ijin

perjalanan luar negeri sehingga pengurusan surat ijin dilakukan secara manual.

DESTINASI

EROPA ASIA AMERIKA


18. Persentase BMN fisik yang dapat ditelusur

Barang Milik Negara (BMN) merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Keuangan Negara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Untuk mengetahui jumlah dan nilai serta

kondisi BMN yang sebenarnya dilakukan dengan inventarisasi. Inventarisasi BMN

yang dilakukan berdasarkan data ril yang ada di lapanagan dengan data yang

ada di SIMAK BMN. Pada tahun 2017 persentase BMN yang tertelusur hanya 80%

dikarenakan keterbatasan waktu dalam penelusuran. Adapun jumlah BMN yang

belum tertelusur sebanyak 1049 unit dari jumlah BMN yang ada di data SIMAK

sebanyak 5246. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penelusuran BMN

diantaranya kurangnya tanggung jawab pengguna dan pendistribusian BMN

tanpa Nomor Urut Pendaftaran (NUP) sehingga petugas mengalami kesulitan.

Pada tahun 2017 ini juga, kinerja pengelolaan BMN BSN telah mendapatkan

apresiasi dari Menteri Keuangan dengan juara I kategori Utilisasi BMN Kelompok I

BSN.

Gambar III.16

Penghargaan Utilisasi BMN terbaik oleh Kemenkeu


19. Persentase ketersediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas BSN

sesuai dengan UU 20 Tahun 2014

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BSN sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2014, sangat diperlukannya dukungan sarana dan

prasarana dalam kualitas dan kuantitas yang

baik. Pada tahun 2017, BSN telah mengalokasi

anggaran sebesar Rp. 3.325.900.000 dengan

target layanan peralatan dan fasilitas kantor.

Pencapaian realisasi anggaran penyediaan

sarana dan prasarana sebesar 99,79% dengan

mengacu pada rencana kebutuhan di tahun

2017 persentase ketersediaan sarana dan

prasarana sebesar 100% yang terdiri dari:

1. Kendaraan dinas Kepala BSN

2. Perangkat pengolahan data dan informasi diantaranya lisensi Ms.

Office, laptop dan mesin presensi.

3. Peralatan dan fasilitas perkantoran untuk kantor BSN maupun kantor

layanan teknis di Palembang dan Makassar diantaranya berupa sofa,

meja, lemari, kursi rapat, AC, TV, kulkas, dispenser, vacuum cleaner,

credenza, workstation, white board, wireless, printer, notebook, infocus,

UPS, stabilizer dan switch hub.

4. Fasilitas rumah dinas meliputi gorden, wallpaper, dapur dan aksesoris

rumah dinas.

Dari anggaran tersebut target penyediaan sarana dan prasarana

perkantoran sesuai kebutuhan telah mencapai realisasi sebanyak 423 unit atau

dengan pencapaian 100% meliputi 1 unit kendaraan dinas roda empat, 203 unit

perangkat pengolahan data dan informasi dan 223 unit peralatan fasilitas

perkantoran.

Persentase pemenuhan

kebutuhan sarana dan

prasarana untuk


Target : 100%

Realisasi : 100%

Capaian : 100%


Gambar III.17

Sarana Prasarana Kantor Utama BSN dan KLT BSN

20. Persentase penyelesaian paket pekerjaan yang dilelang

Melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP), BSN dalam pelaksanaan

pengadaan barang/jasa berkewajiban melakukan pengadaan yang

menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka dan akuntabel sesuai

dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada tahun 2017,

rencana paket lelang pengadaan barang dan jasa sebanyak 11 (sebelas) paket

terdiri dari 7 (tujuh) paket jasa konsultasi, 1 (satu) paket jasa lainnya, 3 (tiga) paket

kegiatan barang. Persentase paket pekerjaan yang dilelang mencapai 100%

sudah dilaksanakan namun dikarenakan ada perubahan kebijakan

menyebabkan 3 (tiga) paket pekerjaan dinyatakan gagal lelang. Adapun paket

pekerjaan gagal lelang yaitu kegiatan Pengadaan Peralatan Standar Kelistrikan,

Suhu dan Kelembaban untuk Kalibrator Alat Ukur Kesehatan, Pengembangan

Infrastruktur IT dan Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung.


Gambar III.18

Jumlah Paket Pengadaan BSN

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVES

SASARAN

5

Meningkatnya Kinerja Sistem Pengelolaan Anggaran, Sumber

Daya Manusia, tata Kelola dan Organisasi PKT yang profesional

Tabel III.6


Indikator Kinerja


2016

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

21. Persentase ASN (Aparatur Sipil

Negara) PKT yang meningkat

kompetensinya

100% 100% 100% 100%

22. Realiasi Anggaran PKT >95% 92,02% 96,9%


kinerja PKT 90% 100% 100% -


hasil pengawasan eksternal 100% 100% 100% -


hasil pengawasan internal 100% 100% 100% -


Indikator Kinerja


2016

Peningkatan/

(Penurunan) dari

realisasi tahun


Capaian

%

26. Persentase implementasi RB

BSN sesuai dengan tugas dan

fungsi PKT

75% 100% 100% -

Indikator kinerja untuk mengukur terwujudnya sasaran meningkatnya

kinerja sistem pengelolaan anggaran, sumber daya manusia, tata kelola dan

organisasi PKT yang profesional terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja yaitu

persentase ASN (Aparatur Sipil Negara) PKT yang meningkat kompetensinya;

realisasi anggaran PKT; persentase pencapaian kinerj aPKT; persentase tindak

lanjut atas hasil pengawasan eksternal; persentase tindak lanjut atas hasil

pengawasan internal; dan persentase implementasi RB BSN sesuai dengan

tugas dan fungsi PKT. Capaian kinerja untuk indikator kinerja tersebut rata-rata

capaian sebesar 99%. Berikut disampaikan rincian capaian indikator kinerja

sasaran 5.

21. Persentase ASN (Aparat Sipil Negara) PKT yang meningkat kompetensinya

Pada tahun 2017 Biro PKT menetapkan indikator kinerja persentase ASN

yang meningkat kompetensinya dengan target sebesar 100%, Capaian

indikator kinerja ini pada Biro PKT pada tahun 2017 ini adalah 100%, ini berarti

setiap personil di Biro PKT rata-rata telah satu kali dalam tahun 2017 mengikuti

kegiatan untuk meningkat kompetensi baik yang menunjang tusi maupun

yang menambah pengetahuan lainnya. Kegiatan peningkatan kompetensi

yang telah diikuti oleh personil di Biro PKT ada yang berupa pelatihan,

sosialisasi, workshop, dan sejenisnya. Kegiatan peningkatan kompetensi yang

telah diikuti personil Biro PKT sebagai berikut :

Bagian Perencanaan dan Program

a. Diklat Jabatan Fungsional Perencanaan (JFP) Tingkat Pertama

b. Workshop Perencanaan dan Penganggaran

c. Pelatihan TOR dan RAB

d. Knowledge Sharing Jabatan Fungsional Perencana

e. Bimtek Penelahaan Online

f. Bimtek Aplikasi KPJM

g. Bimtek Aplikasi KRISNA RENJA


Bagian Keuangan

a. Diklat Bendahara

b. Diklat Perpajakan

c. Sosialisasi Implemntasi Segmen akun PNBP baru pada bagan akun Standar

d. Bimtek SAIBA

e. Workshop pembentukan pejabat Fungsional Perbendaharaan Non

Bendahara

f. Bimtek Peraturan Perbendaharaan

g. Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan

Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga

a. Diklat Teknis Kearsipan

b. Bimtek Peningkatan Kompetensi Sekretaris

c. Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa

d. Workshop Penggunaan LPSE V.4

e. Bimtek Peningkatan Kompetensi Pengemudi di Lingkungan BSN

f. Workshop Aplikasi Simpel Sekneg

g. Workshop Layanan TURT

22. Realisasi anggaran PKT

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-084.01.1.613104/2017 tanggal 7

Desember 2016, pagu anggaran Biro PKT Tahun 2017 adalah sebesar

Rp.80.291.455.000,-. Realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2017 adalah sebesar

Rp.73.886.426.614,- atau sebesar 92,02%. Ini berarti capaian kinerja adalah

sebesar 96,9% dari yang ditargetkan yaitu >95%. Tidak tercapainya

penyerapan anggaran Biro PKT tahun 2017 sesuai target dikarenakan

anggaran tunjangan kinerja tidak terserap (pegawai BSN yang sedang tugas

belajar dan jabatan kosong dikarenakan pejabat pensiun).

Jika dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 97,02% ini berarti ada

penurunan sebesar 5%. Perbandingan pagu dan realisasi anggaran tahun

2016 dan 2017 adalah sebagai berikut:


Tabel III.7

Perbandingan pagu dan realisasi anggaran Biro PKT TA. 2016 dan 2017

No Uraian 2017 (dalam ribu Rp)

% 2016 (dalam ribu Rp)

% Pagu Realisasi Pagu Realisasi

1 Bagian Perencanaan

dan Program 4.200.005 4.173.330 99,36 3.873.282 3.709.234 95,76

2 Bagian Keuangan 2.505.848 2.496.383 99,62 2.056.272 2.038.698 99,15

3 Bagian Tata Usaha 73.585.602 67.216.714 91,34 70.706.666 69.885.438 98,84

Jumlah 80.291.455 73.886.427 92,02 76.636.220 74.353.138 97,02

23. Persentase pencapaian kinerja PKT

Capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase pencapaian kinerja

Biro PKT adalah sebesar 100% dari target sebesar 90%. Capaian ini diambil dari

rata-rata capaian kinerja Biro PKT pada internal process perspektives. Dari

capaian tersebut terdapat capaian yang tidak mencapai target yaitu untuk

indikator kinerja 6 namun terdapat indikator kinerja yang melebihi target yaitu

2 indikator kinerja

24. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan eksternal

Semua temuan eksternal telah ditindak lanjuti sehingga capaian sebesar 100%.

25. Persentase tindak lanjut atas hasil pengawasan internal

Semua temuan eksternal telah ditindak lanjuti sehingga capaian sebesar 100%.

26. Persentase implementasi RB BSN sesuai dengan tugas dan fungsi PKT

Dalam rangka mendukung tata kelola perencanaan, keuangan, dan fasilitas

sarana prasarana, sampai tahun 2017 Biro PKT telah mengembangkan 4

Aplikasi yaitu Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP),

Aplikasi Sistem informasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran (SIPAKAR),

Aplikasi Kantaya, dan Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE). Sehingga

capaian indikator kinerja Biro PKT pada tahun 2016 ini telah tercapai 100% dari

target 4 Aplikasi.

Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pelaporan (SIPP) dipergunakan

untuk mempercepat dan mempermudah integrase data penganggaran dan


pelaporan di seluruh Unit Kerja di BSN. Pada tahun 2016 Aplikasi SIPP telah

digunakan untuk penyusunan laporan bulanan, triwulanan, dan PP 39.

Gambar III.19

Tampilan Aplikasi SIPP

Aplikasi SIPAKAR ini merupakan sebuah sistem yang dimulai dari pengajuan

kebutuhan dana sampai dengan pertanggungjawaban realisasi anggaran.

Pengajuan kebutuhan dana dibuat oleh esselon 3 sebagai pelaksana

kegiatan dan disetujui oleh esselon 2 sebagai penanggung jawab kegiatan,

usulan kebutuhan dana ini diproses di bagian keuangan secara web base

application.

2017| Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 61

Gambar III.20

Tampilan Aplikasi SIPAKAR

Aplikasi Tata naskah dinas elektronik (TNDE) merupakan aplikasi yang dibangun

sebagai sistem dalam persuratan di lingkungan BSN. Penggunaan aplikasi

ditujukan dari Kepala BSN hingga eselon IV sebagai media dalam disposisi surat,

pencatat surat masuk dan keluar dan juga sebagai penyimpanan arsip dalam

bentuk elektonik, sehingga memudahkan dalam pencarian.

Gambar III.21

Tampilan Aplikasi TNDE


III.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada

tahun 2017, Biro PKT didukung oleh anggaran yang bersumber dari Daftar Isian

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2017. Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-

084.01.1.613104/2017 tanggal 7 Desember 2016, pagu anggaran Biro PKT setelah

beberapa kali mengalami perubahan adalah sebesar Rp.80.291.455.000,-.

Realisasi anggaran Biro PKT Tahun 2017 adalah sebesar

Rp.73.886.426.614,- atau 92,02%. Tidak tercapainya penyerapan anggaran Biro

PKT tahun 2017 sesuai target dikarenakan anggaran tunjangan kinerja tidak

terserap (pegawai BSN yang sedang tugas belajar dan jabatan kosong

dikarenakan pejabat pensiun).

Pagu dan realisasi anggaran Biro PKT TA 2017 dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.

Tabel III.8

Realisasi Anggaran Biro PKT TA. 2017

No Uraian 2017 (dalam rupiah)

% Pagu Realisasi

1 Bagian Perencanaan dan Program 4.200.005.000 4.173.329.983 99,36%

2 Bagian Keuangan 2.505.848.000 2.496.382.488 99,62%

3 Bagian Tata Usaha 73.585.602.000 67.216.714.143 91,34%

Jumlah 80.291.455.000 73.886.426.614 92,02%

Gambar III.21

Grafik Realisasi Anggaran Biro PKT


L

BAB IV PENUTUP

aporan Kinerja Biro PKT Tahun 2017 menyajikan pertanggungjawaban

dan pencapaian kinerja Biro PKT Tahun 2017 dalam mendukung

pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Biro PKT.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Biro PKT Tahun 2017,

sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan

indikator kinerja. Terlaksananya seluruh kegiatan di Biro PKT sangat mendukung

pelaksanaan kegiatan teknis lingkup Badan Standardisasi Nasional, sesuai tugas

fungsi Biro PKT sebagai fasilitasi dan koordinasi lingkup Badan Standardisasi

Nasional.

Walaupun demikian, masih ditemukan berbagai kelemahan dan sebagian

kegiatan yang belum memenuhi target. Hal ini akan dijadikan input untuk

perbaikan kegiatan Biro PKT di tahun-tahun berikutnya.

Kiranya LAKIP Biro PKT Tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas

dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja BSN, khususnya lingkup Sekretariat Utama di masa

mendatang


LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha




Documents

KATA PENGANTAR - bsn.go.id · 2017| Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha 2 KATA PENGANTAR Laporan Kinerja Biro Perencanaan, Keuangan dan Tata Usaha (Biro PKT)