KATA PENGANTAR - dilmil-palembang.go.id Dilmil I-04... · 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. ... 29 Tahun 2010

LAKIP PENGADILAN MILITER I-04 Palembang TAHUN 2017

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dansyukur keharibaan Allah SWT dan atas berkat rahmat

dan Ridho-NYA, kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun Anggaran 2017.

Penyusunan LAKIP ini di dasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 7

Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi

Negara Nomor : 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan

Kinerja Instansi Pemerintah dan terakhir disempurnakan dengan Keputusan

Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kemudian dalam rangka penyampaian laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan kinerja tahun 2015, Mahkamah Agung RI melalui Surat Sekretaris

Mahkamah Agung RI. Nomor : 335A/SEK/KU.01/11/2014, tanggal 28

November 2014, perihal penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) Tahun 2017 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2017.

Laporan ini merupakan perwujudan dari upaya transparansi dan

akuntabilitas kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang selama tahun 2017,

yang menggambarkan pencapaian kinerja dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang, baik berupa kebijakan, program

dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis, indikator dan target yang

telah ditetapkan dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.


Akhirnya, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak di

lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang yang telah membantu dan bekerja

sama dalam menyelesaikan laporan ini. Semoga Laporan ini dapat memberikan

manfaat dan informasi atas pencapaian kinerja Pengadilan Militer I-04

Palembang

Tahun 2017 dan dapat menjadi tolak ukur untuk peningkatan kinerja di tahun

berikutnya.

Palembang, Februari 2018Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Tuty Kiptiani, S.H, M.H.Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P.


DAFTARISI

Halaman

KATAPENGANTAR i

DAFTAR ISI i i i

IKHTISAR EKSEKUTIF iv

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG 1

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI 6

C. STRUKTUR ORGANISASI 8

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN 14

BABII : PERENCANAAN KINERJA 15

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 15

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019 26

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN 28

KINERJA TAHUN 2014)

BABIII : AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2014 30

A. PENGUKURAN KINERJA TA 2014 30

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA 33

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 45

BABIV : PENUTUP 52

A. KESIMPULAN 52

B. SARAN 53


IKHTISAR EKSEKUTIFTersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan

Militer I-04 Palembang adalah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban

Pengadilan Militer I-04 Palembang dalam memberikan laporan akuntablitas

kinerja lembaganya selama kurun waktu 1(satu) tahun yaitu tahun anggaran

2017. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sekaligus dalam rangka

memenuhi amanah yang tertuang dalam :

1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama

di lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 29 Tahun

2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

6. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tehnis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Di dalam perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Militer

I-04 Palembang mengacu kepada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja

yang telah ditetapkan. Pengadilan Militer I-04 Palembang telah menentukan 6

(enam) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2017. Keenam

sasaran strategis tersebut diukur dengan mengaplikasikan 16 (enam belas)

indikator kinerja dan 16 (enam belas) target kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 6 (enam) sasaran strategis

yang ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2017 terdapat 5 (lima) sasaran

strategis yang berhasil dilaksanakan dengan baik, yaitu; Meningkatnya

Penyelesaian Perkara, Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara, Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to

Justice), Peningkatan Kualitas Pengawasan dan Peningkatan Sarana dan

Prasarana.


Secara keseluruhan tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Militer I-04Palembang adalah sebesar 97 %.

Rincian pencapaian kenerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis

tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Penyelesaian PerkaraIndikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:

a. Pidana Kejahatanb. Pidana Pelanggaran

100%100%

100%100%

100%100%

2. Persentase perkara yang diselesaikan:a. Pidana Kejahatanb. Pidana Pelanggaran

95%100%

90%100%

97%100%

3.Persentase perkara yang diselesaikandalam waktu maksimal 5 bulan:


95%100%

95%100%

100%100%

4.Persentase perkara yang diselesaikanDalam jangka waktu lebih 5 bulan:


88%100%

100%100%

100%100%

5. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam jangka waktukurang dari 5 bulan :


100%100%

100%100%

100%100%

6. Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidangkeliling:


100%100%

93%100%

85%100%

Rata-rata Capaian Kinerja padaSasaran Strategis 1

96,68%

SASARAN STRATEGIS 2Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim

Indikator Kinerja Target Realisasi CapaianPersentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum:1. Banding2. Kasasi3. Peninjauan Kembali (PK)

95%97%99%

97%95%98%

90%95%98%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 2 94,3 %

LAKIP PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2017

1. Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding, Kasasi, dan PKyang disampaikan secara lengkap

100% 100% 100%

2. Persentase berkas perkara yangdiregister dan siap didistribusikan keMajelis

100% 100% 100%

3. Persentase penyampaian petikanputusan tepat waktu, tempat danpara pihak.

100% 100% 100%

4. Rasio Majelis Hakim terhadap perkara 100% 95% 95%

5. Persentase responden yang puasterhadap proses peradilan

99% 95% 95%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 3 98%

SASARAN STRATEGIS 4Peningkatan Aksesibiltas Masyarakat terhadap peradilan (Accses ToJustice)

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

1. Persentase amar putusan perkarayang dapat diakses secara on linedalam waktu maksimal 1 hari sejakdiputus

99% 98% 98%

2. Persentase pendistribusian salinanputusan kepada para pihak dalam

waktu 1 bulan sejak perkaranyadiputus.

100% 99% 99%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 4 98,5 %

SASARAN STRATEGIS 3

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian PerkaraIndikator Kinerja Target Realisasi Capaian

SASARAN STRATEGIS 5Meningkatnya kualitas pengawasan1. Persentase pengaduan yangditindak lanjuti

100% 100% 100%

2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti

100% 100% 100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 5 100 %

SASARAN STRATEGIS 6Peningkatan Sarana dan prasarana1. Persentase perawatan gedungkantor

100% 100% 100%

2. Persentase perawatan peralatan danmesin

100% 100% 100%

Rata-rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis 6 100 %


Ke-6 (enam) sasaran strategis tersebut didukung dengan anggaran yang

dikelola Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2017 yang terdiri dari

DIPA Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) sebesar Rp. 3.598.756.000.00,- (Tiga

milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu

rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata

Usaha Negara (DIPA 05) sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta

rupiah), sehingga total keseluruhan anggaran yang dikelola adalah sebesar Rp.

3.673.756.000.00,- (Tiga milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima

puluh enam ribu rupiah).

Dari total anggaran tersebut, berikut ini akan kami uraikan program-

program pada masing-masing DIPA yaitu :

A. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (DIPA 01).

Pada DIPA BUA tahun 2017 ada 2 untuk program (01) yaitu “Programdukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MahkamahAgung” dengan pagu sebesar Rp. 3.598.756.000.00,- (Tiga milyar lima ratus

sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah), dimana

didalamnya termasuk anggaran untuk belanja pegawai dan belanja

barang.Untuk program (02) yaitu Program peningkatan sarana dan prasaranaAparatur Mahkamah Agung.

B. DIPA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DANPERADILAN TATA USAHA NEGARA (DIPA 05).

Pada DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

tahun 2017 hanya terdapat satu program saja yaitu “Program PeningkatanManajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara”dengan

total anggaran sebesar Rp. 75.000.000, - ( Tujuh puluh lima juta rupiah ),

dimana didalamnya hanya terdapat belanja barang.

DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

tidak terdapat revisi yang dapat mengakibatkan perubahan pagu sehingga pagu

untuk DIPA Dirjen Badilmiltun tetap.


Salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang

adalah penyelesaian perkara baik administrasi maupun produk hukumnya

yang dapat dijadikan salah satu indikator keberhasilan kinerja dalam tahun

anggaran 2017. Keberhasilan pencapaian kinerja sangat bergantung pada

beberapa kendala yang dihadapi antara lain adanya keterbatasan Sumber

Daya Manusia baik secara kualitas maupun secara kuantitas.

Namun Pengadilan Militer I-04 Palembang selalu berusaha meningkatkan

kualitas dan kuantitas kinerja disemua unit termasuk Sumber Daya Manusianya

sehingga dapat meningkatkan kinerja instansi secara keseluruhan dalam

rangka memberikan pelayanan bagi Prajurit dan masyarakat pencari keadilan.

Palembang, Februari 2018

Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Tuty Kiptiani, S.H, M.H.Letkol Laut (KH/W) NRP.11871/P.


BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan

kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di

bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan

Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah

Konstitusi (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945). Pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang meliputi

Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan

Militer Pertempuran.

Sesuai ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang

Peradilan Militer, Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer mempunyai

kewenangan antara lain mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang

pada waktu melakukan tindak pidana adalah berstatus sebagai prajurit TNI.

Kewenangan Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah memeriksa dan memutus

perkara pidana bagi Prajurit TNI berpangkat Prajurit dua sampai dengan Prajurit yang

berpangkat Kapten yang melakukan tindak pidana dan atau yang kesatuannya

berkedudukan di Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bengkulu dan Bangka

Belitung sebagai bagian dari Pengadilan I-04 Palembang di lingkungan Peradilan Militer.

Sejalan dengan program One Roof Sistem (peradilan satu atap) maka segala bentuk

kegiatan dan laporan yang dilakukan seluruh peradilan harus dilaporkan ke

Mahkamah Agung RI tanpa terkecuali termasuk Peradilan Militer, ini semua dilakukan

dalam upaya mengembalikan citra Mahkamah Agung serta Pengadilan dibawahnya

sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati, Pengadilan Militer I-04 Palembang

selama tahun 2017 telah melakukan beberapa hal diantaranya, bidang yustisial

sesuai visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selaku Pembina

administrasi personel sesuai ketentuan yang berlaku, pada Tahun Anggaran 2017

telah dapat melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sedangkan di bidang Organisasi,

Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial tersebut merupakan pelaksanaan program

kerja tahun 2017, yang dilaksanakan semaksimal mungkin dengan memanfaatkan

sarana dan prasarana yang ada sesuai skala prioritas, serta mengacu kepada anggaran

DIPA tahun 2017.


Pengadilan Miliiter I-04 Palembang sebelum tahun 2004 secara Organisasi,

Administrasi, Financial dan Teknis Yudisial masih dibawah Mabes TNI, namun sesuai

dengan Kepres 56 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan

Finansial Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah

Agung RI. Sejak pengalihan tersebut Pembinaan Organisasi, Administrasi dan Finansial

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berada di bawah Mahkamah Agung RI.

Lebih lanjut ketentuan tersebut dijabarkan dalam Surat Keputusan bersama antara

Ketua Mahkamah Agung RI dan Panglima TNI, yaitu Keputusan bersama Nomor :

KMA/065A/SKB/IX/2004 dan Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/5/VIII/2004.

Gedung Pengadilan Militer I-04 Palembang yang beralamat di Jl.Gubenur H. BastariKomplek OPI (Ogan Permata Indah) Palembang.

Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang meliputi 5 (lima)

wilayah Propinsi yaitu Propinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Jambi dan

Bangka Belitung serta meliputi satuan- satuan di jajaran TNI-AD, TNI-AL dan TNI-

AU yang terdiri dari :

1. Kodam II/Swj dan Satker Jajarannya yang berkedudukan di

5 (lima) provinsi yaitu provinsi Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu , Jambi danBangka Belitung.

2. Rindam II/Swj yang berkedudukan di Muara Enim.

3. Korem 041/Gamas yang berkedudukan di Provinsi Bengkulu dan jajarannya

a. Kodim 0407/Bengkulu.

b. Kodim 0408/BS.

c. Kodim 0409/Rejang Lebong.

d. Kodim 0425/Seluma.

e. Yonif 144/JY.

4. Korem 042/Gapu yang berkedudukan di Provinsi Jambi dan jajarannya.

a. Kodim 0415/BTH.

b. Kodim 0416/Bute.

c. Kodim 0417/Kerinci.

d. Kodim 0419/Tanjab.

e. Kodim 0420/Sarolangun.

f. Yonif 142/SJ

5. Korem 043/Gatam yang berkedudukan di Provinsi Lampung dan jajarannya.

a. Kodim 0410/Bandar Lampung.

b. Kodim 0411/Lamteng.

c. Kodim 0412/Lamut.

d. Kodim 0421/Lamsel.


e. Kodim 0422/Lampung Barat.

f. Kodim 0424/Tanggamus.

g. Kodim 0426/Tulang Bawang.

h. Kodim 0427/Way Kanan.

i. Kodim 0430/Lampung Timur.

j. Yonif 143/TWEJ.

6. Korem 044/Gapo yang berkedudukan di Provinsi Sumatera Selatan dan

jajarannya.

a. Kodim 0401/Muba.

b. Kodim 0402/OKI.

c. Kodim 0403/OKU.

d. Kodim 0404/Muara Enim.

e. Kodim 0405/Lahat.

f. Kodim 0406/Musi Rawas.

g. Kodim 0418/Palembang.

h. Yonif/141/AYJP.

7. Korem 045/Gaya yang berkedudukan di Provinsi Bangka Belitung dan

jajarannya.

a. Kodim 0413/Bangka.

b. Kodim 0414/Belitung.

8. Otmil I-05 Palembang yang berkedudukan di Palembang.

9. Satkomlek yang berkedudukan di Palembang.

10. Puslatpur yang berkedudukan di Baturaja (OKU)

11. Yonzikon 12/Langkan berkedudukan di Banyuasin.

13. Yonzipur 2/Samara Grawira berkedudukan di Prabumuli (Muara Enim)

14. Raiarhanudri-12/Satria Bhuana Prakasa berkedudukan di Serong (Banyuasin).

15. Raider 200/Bela Negara berkedudukan di Gandus Palembang.

16. Yon Armed 105 /Cailendra berkedudukan di Martapura (Okut).

17. Lanud Palembang berkedudukan di Palembang.

18. Lanud Pangeran M.Bunyamin berkedudukan di Lampung.

19. Lanud Tj.Pandan berkedudukan di Belitung.

20. Lanal Palembang berkedudukan di Palembang.

21. Lanal Panjang berkedudukan Lampung.

22. Lanal Bengkulu berkedudukan di Bengkulu.

23. Lanal Bangka berkedudukan di Bangka.

24. Brigif-7 Mar berkedudukan di Lampung.


Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah merupakan salah satu Instansi

Pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), dalam

penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada

Instruksi Presiden RI Nomor : 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintahdan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010, serta Peraturan Presiden Nomor : 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai bentuk

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta peranannya dalam

pengelolaan sumber daya, anggaran maupun kewenangan dalam melayani pencari

keadilan selama TA 2017 dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang

telah ditetapkan di dalam dokumen Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2018.

Secara kronologis penerapan Sistem Akuntabilatas Kinerja Pemerintah (SAKIP)

dilakukan dengan:

1. Mempersiapkan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang berisi Visi,

Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis untuk mencapai tujuan.

2. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pengadilan Militer I-04

Palembang.

3. Menyusun dan Penetapan Kinerja Tahunan (PKT) TA 2018

4. Merumuskan Indikator Kinerja dengan berpedoman kepada kebijakan dan

pelaksanaan program dan kegiatan

5. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

6. Melakukan pengukuran pencapaian dan evaluasi kinerja dengan mengkaji

kinerja aktual dengan rencana/target yang ditetapkan dan membandingkan

dengan kinerja tahun sebelumnya

7. Melakukan evaluasi secara keseluruhan

Penerapan LKjIP tahun 2017 merupakan kelanjutan dari tahun-tahun sebelumnya

dan dilaksanakan pada tahun ke lima pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan

Militer I-04 Palembang berdasarkan Renstra 2015-2019. Diharapkan penerapan LKjIP ini

dapat optimal, sehingga dapat dijadikan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan

pembaharuan untuk mempercepat terwujudnya penyelenggaraan Lembaga Peradilan

yang baik, transparan, akuntabel dan bersih dari praktek-praktek penyimpangan.


LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

TAHUN ANGGARAN 2017

KANTOR PENGADILAN MILITER I-04PALEMBANG

JL. GUBENUR H. BASTARI KOMPLEK OGAN PERMATAINDAH PALEMBANG

PALEMBANG, FEBRUARI 2018

LAKIP PENGADILAN MILITERIII-14 DENPASAR TAHUN 2016

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

KEDUDUKAN

Pengadilan Militer I-04 Palembang Tmt. 9 Juli 2004 secara Organisasi,

Administrasi dan Finansial berkedudukan/berada di bawah Mahkamah Agung RI,

sebagaimana dalam Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004 tanggal 9 Juli 2004

tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan Dalam

Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke

Mahkamah Agung.

TUGAS POKOK

Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang

bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di

Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang. Dalam melaksanakan tugas,

sebagaimana ketentuan organisasi dan tata laksana yang berlaku di seluruh badan

peradilan, struktur yang mengatur tata kerja disuatu lembaga peradilan dalam hal ini

Pengadiln Militer I-04 Palembang yang tugas pokoknya menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain

yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI1. Fungsi Mengadili (Judicial Power) yakni:

a. Memeriksa dan memutus dalam Peradilan Tingkat Pertama atas perkara-perkara

tindak pidana dan pelanggaran yang terdakwanya adalah prajurit TNI berpangkat

Prada sampai dengan Kapten (berdasarkan Perundang-undangan menjadi

wewenangnya).

b. Mengatur dan meneruskan permohonan Banding, Kasasi, Grasi dan Peninjauan

Kembali dalam perkara-perkara yang menjadi wewenangnya.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan kepada Jajarannya tentang

teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan,

kepegawaian dan pembangunan.

3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan internal di lingkungan

Pengadilan Militer I-04 Palembang atas pelaksanaan tugas peradilan, perilaku

Hakim, perilaku Panitera dan Pegawai, pelaksanaan administrasi perkara,

pelaksanaan dan administrasi umum.

4. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, administrasi

kepegawaian, administrasi keuangan dan lainnya untuk mendukung pelakasanaan

tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.[

5. Fungsi lainnya sesuai kewenangan dan undang-undang.


C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Militer di dasarkan pada Peraturan

Mahkamah Agung RI Nomor : 7 tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi

dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

1. Susunan Organisasi

Organisasi Pengadilan MiliterI-04 Palembang disusun sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan

a. Kepala Pengadilan Militer

b. Wakil Kepala Pengadilan Mliter

2. Unsur Kepaniteraan.

Panitera membawahi antara lain :

a. Panitera Muda Pidana.

b. Panitera Muda Hukum.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

a. Panitera Pengganti

b. Pranata Peradilan

3. Unsur Kesekretariatan Pengadilan Militer.

Sekretariat membawahi Sub Bagian antara lain :

a. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

b. Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.

c. Sub Bagian Umum dan Keuangan.

Serta membawahi kelompok jabatan Fungsional :

a. Fungsional Arsiparis.

b. Fungsional Pustakawan.

c. Fungsional Pranata Komputer. d.

Fungsional Bendahara.

4. Unsur Pelaksana.

a. Majelis Hakim.

b. Kelompok Hakim Militer, disingkat Pokkimmil.


2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagaimana

tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 7 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASIPENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

PANITERAMUDA

PIDANA

PANITERAMUDA

HUKUM

KASUBBAGPERENCANAAN, TI

& PELAPORAN

KASUBBAGKEPEGAWAIAN,ORGANISASI &

TATALAKSANA

KASUBBAGUMUM DANKEUANGA N

KELOMPOK JAB.FUNGSIONAL

1.Letda Chk Tobry A, S.H.sebagai Panitera Pengganti2. Pelda Sapriyanto, S.H.sebagai Penitera Pengganti

1. Fungsional Arsiparis2. Fungsional Pustakawan3. Fungsional Pranata Komputer4. Fungsional Bendahara.

MAJELIS1. Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptiani, S.H, M.H.2. Letkol Chk Warsono., S.H.3. Letkol Chk Adeng, S.Ag, S.H..4. Letkol Chk Agus Husin, S.H, M.H.5. Mayor Chk Arief Zaki Ibrahim, S.H.6. Mayor Chk Asril Siagian, SH.7.Mayor Chk Syawaludinsyah, S.H

POK KIMMIL1 .Letkol Chk Adeng, S,Ag, S.H.2. Letkol Chk Agus Husin, S.H., M.H.3. Mayor Sus Arief Zaki Ibrahim, S.H.4. Mayor Chk Asril Siagian, S.H.5. Mayor Chk Syawaludinsyah, S.H.

Letkol Chk Warsono, S.H.

PANITERA

Mayor Chk Arief Rachman, S.E.,S.H.

Mayor Chk Paija, S.H.

KELOMPOK JABATANFUNGSIONAL

Lettu Sus Hendra Arihta, S.H. Kapten Chk Sugandi, S.H.

SEKRETARIS

A. Hamid, S.H. Gol III/d Ribut Syamsuddin Gol III/c Agustina Yanti Gol III/c

Wakadilmil

KADILMIL

Letkol Laut (KH/W) Tuty Kiptini , S.H, M.H.


3. Pembagian tugas dan tanggung jawab

1. Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang.

a. Kadilmil dijabat oleh seorang Pamen Sarjana Hukum, yang secara

fungsional sebagai Hakim Militer yang disingkat Kimmil, dengan tugas

kewajiban sebagai berikut:

1) Mengkoordinasikan, mengawasi dan memberikan pengarahan

atas penyelenggaraan fungsi-fungsi Dilmil.

2) Menentukan kebijaksanaan dan mengambil keputusan

dalam rangka memimpin Dilmil guna menjamin terselenggaranya

fungsi utama Dilmil.

3) Merencanakan, mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan

penyidangan perkara yang dilimpahkan kepada Dilmil.

4) Mengatur pembagian pekerjaan antara Kadilmil, Waka Dilmil dan

para Pok Kimmil sehingga dapat menjamin daya guna dan

keseimbangan yang baik dalam menyelenggarakan fungsi Dilmil.

5) Mengawasi pelaksanaan permohonan banding, grasi, kasasi dan

peninjauan kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

6) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan Dilmil,

sebagai yang dimaksud dalam pasal 33 Undang-undang No. 14

tahun 1970.

b. Kadilmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan

kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas

pelaksanaan tugas pembinaan Dilmilti kepada Dirjen Badilmiltun MARI

2. Wakil Kepala.

Mewakili Kepala Pengadilan Militer apabila Kepala Pengadilan Militer

berhalangan, melaksanakan tugas- tugas ke dalam.

3. Panitera.

a. Kepaniteraan dipimpin oleh seorang Pamen ahli hukum

yang berkedudukan sebagai Panitera, dengan tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut :

1) Penanggung jawab terselenggaranya pengurusan administrasi

perkara sejak berkas perkara diterima oleh Dilmil. Pada saat ini telah

mengacu pada buku II edisi 2007 pedoman teknis administrasi

dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam lingkungan peradilan

militer yang diterbitkan oleh MARI.


2) Penanggung jawab terselenggaranya penyimpanan

berkas perkara baik selama perkara-perkara yang bersangkutan

masih dalam proses tingkat pertama oleh Dilmil maupun dalam proses

kelanjutannya.

3) Penanggung jawab terselenggaranya administrasi upaya

hukum dan meneruskan permohonan Banding, Grasi, Kasasi dan

Peninjauan Kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

4) Mengatur dan mempersiapkan penyelenggaraanpersidangan Dilmil.

5) Menyelenggarakan kegiatan administrasikepaniteraan.

6) Menyelenggarakan pengurusan arsip dan dokumen-

dokumen perkara di Dilmil.

7) Mengatur pembagian pekerjaan di antara paraPanitera,

8) Bertindak sebagai Panitera dalam persidangan Dilmil atas

penunjukkan Kepala Pengadilan Militer.

9) Penunjukkan Panitera pengganti.

b. Panitera membawahi, yang masing-masing dipimpin oleh

seorang Pama sebagai Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum,

serta membawahi kelompok jabatan Fungsional antara lain : Panitera

Pengganti dan Pranata Peradilan.

c. Panitera bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya selaku

Panitera dalam persidangan Dilmil kepada Hakim Ketua yang bersangkutan

dan atas pelaksanaan tugas lainnya kepada Kepala Pengadilan Militer.

4. Kesekretariatan.

a. Kesekretaritan dipimpin oleh seorang Pamen/PNS Eselon III a,sebagai Sekretaris dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1) Kesekretariatan Pengadilan Militer adalah aparatur tata usaha

negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Ketua Pengadilan Militer.

Kesekretariatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

2) Kesekretariatan Pengadilan Militer mempunyai Tugas

melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi,

keuangan, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana

dilingkungan Pengadilan Militer.


Selain melaksanakan tugas kesekretariatan Pengadilan Militer

menyelenggarakan fungsi antara lain :

a) penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program

dan anggaran;

b) pelaksanaan urusan kepegawaian;

c) pelaksanaan urusan keuangan;

d) penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata

laksana;

e) pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;

f) pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan,

rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat

dan perpustakaan; dan

g) penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan

dokumentasi serta pelaporan di lingkungan kesekretariatan

Pengadilan Militer.

2) Kesekretariatan Pengadilan Militer dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya dibantu oleh Subbagian yang memiliki tugas antara lain :

a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

pelaksanaan program dan anggaran, pengelola teknologi

informasi dan statistik serta pelaksanaan pemantauan,

evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana.

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian,

penataan organisasi dan tata laksana.

c. Subbagian Umum dan Keuangan.

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan

urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga,

keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat,

perpustakaan serta pengelolaan keuangan.

3) Kesekretariatan juga membawahi 4 (empat) jabatan Fungsional

yang terdiri dari ;

a. Fungsional Arsiparis.

b. Fungsional Pustakawan.


c. Fungsional Pranata Komputer.

d. Fungsional Bendahara.

c. Kesekretariatan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan

fungsinya kepada Kepala Pengadilan Militer.

5. Majelis Hakim.

Majelis hakim adalah bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan

mengadili berkas perkara pidana maupun pelanggaran yang diberikan kepadanya

terhadap Prajurit TNI yang berpangkat Kapten ke bawah.

a. Majelis Hakim terdiri dari seorang Hakim Ketua yang serendah-

rendahnya berpangkat Mayor dibantu 2 (dua) orang Hakim Anggota yang

terdiri dari Kimmil masing-masing serendah-rendahnya berpangkat Kapten

dan dibantu oleh Panitera, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda

Hukum dengan tugas kewajiban memeriksa dan memutus setiap perkara

pidana yang diajukan kepadanya, menurut dan berdasarkan peraturan

perundang-undangan,

b. Susunan Majelis Hakim dalam setiap persidangan ditetapkan oleh

Kepala PengadilanMiliter.

c. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, Majelis Hakim

menganut asas peradilan bebas.

d. Majelis Hakim bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan

kehakiman menurut peraturan perundang-undangan.

6. Pok Kimmil.

a. Pok Kimmil merupakan wadah dari Hakim Militer pada Dilmil untuk

melaksanakan tugas kewajibannya baik sebagai Hakim pada Dilmil maupun

dalam memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan

fungsi teknis kepada Ketua Dilmil.

b. Kelompok Hakim Militer pada Dilmil terdiri dari para Kimmil.

c. Kimmil adalah seorang Pama dan Pamen Sarjana Hukum

dengan tugas kewajiban sebagai berikut :

1) Bertindak sebagai Hakim Ketua atau Hakim Anggota dalam

persidangan Dilmil atas penunjukkan Kepala Pengadilan Militer.

2) Sebagai Hakim Ketua :


a) Mengetuai sidang Dilmil dalam memeriksa dan

mengadili perkara pidana yang diserahkan kepadanya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan,

b) Memberikan pertimbangan mengenai permohonan

grasi yang diajukan terhadap perkara yang diperiksa dan

diputus oleh Majelis Hakim yang dipimpinnya.

d. Kimmil bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman

sesuai dengan perundang-undangan.


D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan

Militer I-04 Palembang dan tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang berisikan antara lain; Latar Belakang, Kedudukan,

Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi dan Sistematika Penyajian.

BAB II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menguraikan perencanaan dan

penetapan kinerja yang berisikan antara lain;

A. Rencana Strategis 2015 – 2019

1. Visi dan Misi

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

B. Rencana Kinerja Tahunan TA 2017

C. Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja Tahunan) TA 2017

BAB III Akuntabilitas Kinerja yang menguraikan tentang capaian Kinerja PengadilanMiliter I-04 Palembang, yang terdiri dari;

A. Pengukuran Kinerja (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja)

B. Analisis Akuntabilitas Kinerja (diuraikan pencapaian sasaran-sasaran

organisasi dengan pengukuran dan penyajian dari hasil pengukuran

kinerja).

C. Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV Penutup yang terdiri dari;

A. Kesimpulan

B. Saran-saran.

LAMPIRAN berisi antara lain;

1. Indikator Kinerja Utama

2. SK Ka Dilmil I-04 Palembang tentang Penetapan IKU

3. Rencana Kinerja Tahunan TA 2017

4. Penetapan Kinerja Tahunan TA 2017

5. Matriks Rencana Strategis Kinerja 2015-2019

6. SK Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.


BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJAA. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Tahun 2015 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra)

Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2015-2019. Renstra Pengadilan Militer I-04

Palembang merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan,

Strategis, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai

pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

1. VISI DAN MISI

Visi pada hakekatnya adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan dan

merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan kerjasama

penglihatan.

Visi merupakan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dengan kata lain gambaran

keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan

fungsi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Adapun Visi Pengadilan Militer I-04 Palembang mengacu pada Mahkamah Agung RI

adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Militer I-04 Palembang yang Agung”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang telah

ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan tercapai/terwujud dengan baik.

Adapun Misi Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer I-04 Palembang.

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

c. Meningkatkan kualitas putusan hakim dan kecepatan penyelesaian perkara di

Pengadilan Militer I-04 Palembang.

d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer I-04 Palembang.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer I-04 Palembang tujuan yang hendak dicapai

Pengadilan Militer I-04 Palembang adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan untuk mencari keadilan

3. Meningkatnya kepastian hukum


2.2. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai

dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Militer I-04

Palembang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya proses percepatan dan penyelesaian perkara

2. Peningkatan aksepbilitas putusan hakim

3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

5. Peningkatan kualitas pengawasan

6. Peningkatan sarana dan prasarana

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran

strategis dalam mencapai tujuan.

Indikator kinerja utama Pengadilan Militer I-04 Palembang sebagai berikut :


INDIKATOR KINERJA UTAMAPENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG

No SASARANSTRATEGIS INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

1PeningkatanPenyelesaianperkara

a.Persentase sisa perkarayang diselesaikan

b.Persentase perkarayang diselesaikan

c.Persentase perkarayang diselesaikan dlmjangka waktu maksimal 5bulan.

d.Persentase perkarayang diselesaikan dalamjangka waktu lebih dari 5bulan.

100 %

90 %

90%

82%

100%

92 %

93%

85%

100%

95%

95%

88%

100%

97%

97%

92%

100%

99%

100%

97%

2.Peningkatanasepbilitasputusanhakim.

Persentase perkara yangtidak mengajukan upayahukum :

Banding :Kasasi :Peninjauan Kembali :

90 %95 %98%

93 %96 %99%

95 %97 %99%

98 %99 %99%

99 %99%99%

3.Peningkatanefektifitaspengelolaanpenyelesaianperkara.

a.Persentase perkara yangdiajukan kasasi dan PKyang disampaikansecara lengkap.

b.Persentase berkasperkara yang diregisterdan siap didistribusi keMajelis.

c.Persentase penyampaianpemberitahuan putusantepat waktu, tempat danpara pihak.

d.Ratio Majelis Hakimterhadap perkara.

e.Persentase respondenyang puas terhadapproses peradilan.

100%

100%

100%

95%

95%

100 %

100 %

100%

96%

98%

100 %

100%

100%

95%

99%

100%

100%

100%

100%

99%

100%

100%

100%

100%

100%

4.

Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan(acces tojustice)

a.Persentase perkara yangdapat diselesaikandengan cara sidangkeliling

b.Persentase amarputusan perkara yangmenonjol yang dapatdiakses secara on linedalam waktu maksimal 1hari kerja sejak diputus.

89 %

98%

90 %

99%

92 %

99%

95 %

99%

98%

99%


5Peningkatankualitaspengawasan.

a.Persentase pengaduanmasyarakat yang ditindaklanjuti.

b.Persentase temuan hasilpemeriksaan eksternalyang ditindak lanjuti.

c. Persentase eksekusiatas putusan perkarayang berkekuatan hukumtetap.

100%

100%

95 %

100 %

100%

96 %

100%

100%

98 %

100%

100%

98 %

100%

100%

99 %

6PeningkatanSarana danPrasanara.

Persentase kelengkapansarana dan prasarana/fasilitas kantor.

95 % 96 % 100% 98 % 99 %

B. PENETAPAN KINERJA PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,

transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan

Penetapan Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang merupakan ikhtisar rencana kinerja

yang akan dicapai pada tahun 2018 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana kinerja yang telah ditetapkan ini merupakan tolak ukur keberhasilan

organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir

tahun anggaran 2017.


[

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2017

PERNYATAAN PENETAPAN KINERJAPENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG.

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan

dan akuntabel serta berorentasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Paija, SH.

Pangkat/Corps/NRP : Mayor Chk/2920087110870.

Jabatan : Sekretaris Dilmil I-04 Palembang

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Tuty Kiptiani, S.H, M.H.

Pangkat/Corps/NRP : Letkol Laut (KH/W) 11871/P.

Jabatan : Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja

tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka

menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan

evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil

tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



4. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOKProgram merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan

menggunakan target selama kurun waktu tertentu.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, Pengadilan Militer

I-04 Palembang menetapkan beberapa program dan kegiatan pokok yang akan

dilaksanakan, antara lain;

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan MiliterProgram Peningkatan Manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk

mencapai sasaran strategis yang terdiri dari;

1. Peningkatan jumlah penyelesaian perkara.

Kegiatan Pokok yang dilaksanakan;

a. Penyelesaian sisa perkara pidana Umum maupun pidana Militer dan

pelanggaran (dalam waktu kurang dari 5 bulan/sesuai SOP)

b. Penyelesaian perkara baik pidana Umum maupun pidana Militer dan

pelanggaran (dalam waktu lebih dari 5 bulan/sesuai SOP)

2. Peningkatan penyelesaian proses administrasi perkara

Kegiatan pokok yang dilaksanakan;

a. Penyelesaian administrasi perkara baik pidana umum maupun pidana

Militer dan pelanggaran(sesuai SOP)

b. Penyampaian berkas perkara baik pidana umum maupun pidana

Militer dan pelanggaran secara lengkap dan tepat waktu.

3. Penyediaan dana pelaksanaan sidang keliling untuk memberikan akses

kepada masyarakat terhadap keadilan.


- Sidang keliling

4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM)


a. Pengiriman tenaga tehnis untuk Bimbingan Teknis Yudisial.

b. Penyusunan kebijakan manajemen tatalaksana dan administrasi

tenaga teknis

c. Pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan.


b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis LainnyaMahkamah Agung.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

merupakan program untuk mencapai sasaran strategis, yaitu tersedianya

dukungan manajemen dan tugas teknis dalam pelaksanaan tugas teknis

peradilan.


1. Peningkatan kualitas Laporan Keuangan yang sesuai SAP.

2. Peningkatan Persentase Penyerapan Anggaran, Tersusunnya Standar

Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran, Standar Penyusunan Laporan

Pelaksanaan Anggaran, Standar Pembinaan Pengelolaan Anggaran

(Monev).

3. Peningkatan Ketersediaannya Dana Operasional/Pemeliharaan

Perkantoran ( Tersedianya Alat Pengolah Data, Alat komunikasi Layanan

Publik )

4. Peningkatan kualitas Pengawasan ( Tindak lanjut penanganan

pengaduan masyarakat secara profesional dan berkualitas,

Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan eksternal secara profesional

dan berkualitas )

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan

prasarana, pada TA 2018 ini. Pengadilan Militer I-04 Palembang telah

memperoleh alokasi anggaran untuk program peningkatan sarana dan

prasarana, sehingga dengan demikian kegiatan pokok yang dilakukan dapat

berjalan sesuai yang diharapkan.

5. KEBIJAKANUntuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut, Pengadilan Militer I-04

Palembang telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja;

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah;

a. Sistem karier dan penempatan posisi jabatan, sesuai dengan

kompetensi.

b. Pengawasan eksternal dan internal.


c. Penguasaan SOP sesuai tupoksinya.

d. Dukungan sarana dan prasarana.

e. Sistem pemberian Reward dan Punishmen.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Hal-hal yang perlu diperhatikan, adalah;

a. Memiliki standar pelayanan.

b. Meningkatkan sistem dan mekanisme penanganan pengaduan.

c. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana.

Hubungan antara Sasaran, Kebijakan, Program, Kegiatan dapat digambarkan

sebagai berikut ;


SASARAN

INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN

1.PeningkatanprosesPercepatandanpenyelesaianPerkara.

1.Persentasesisa perkarayang diselesai-kan

2.Persentaseperkara yangdiselesaikan

3.Persentaseperkara yangdiselesaikandalam Jangkawaktu maksimal5 bulan

4.Persentaseperkara yangdiselesaikandalam Jangkawaktu lebih dari5 bulan

5.Persentaseperkara yangdiselesaikandalam Jangkawaktu kurangdari 5 bulan.

6.Persentaseperkara yangdapat diselesaikandengan carasidang keliling

Peningkatan kinerja,dalam hal;

a. Sistem karier danpenempatan posisijabatan, sesuaidngnkompetensi.

b.Pengawasaneksternal daninternal.

c.Penguasaan SOPsesuai tupoksinya.

d.Dukungan saranadan prasarana.

e.Sistem pemberianReward danPunishmen.

PeningkatanManajemenPeradilan, meliputi;

1.Peningkatan jumlahpenyelesaian perkara

2.Peningkatanpenyelesaian prosesadministrasi perkara

3.Penyediaan danapelaksanaan sidangkeliling dan hakimterbang

4.Peningkatankualitas sumber dayamanusia (SDM)

Proses percepatanpenyelesaian Perkara,meliputi:

a.Penyelesaian sisa perkara:

KejahatanPelanggaran

b.Penyelesaian perkara:


c.Penyelesaian perkara yangdiselesaikan dalam Jangkawaktu maksimal 5 bulan :


d.Penyelesaian perkara yangdiselesaikan dalam Jangkawaktu lebih dari 5 bulan:


e.Penyelesaian perkara,yang diselesaikan dalamJangka waktu kurang dari5 bulan:


f.Penyelesaian perkarayang dilaksanakan dengancara sidang keliling



2.MeningkatnyaaksepbilitasputusanHakim

Persentaseperkara yangtidakmengajukanupaya hukum :

- Banding- Kasasi- PK

Peningkatankinerja, dalam hal;a. Sistem karier

dan penempa-tan posisijabatan, sesuaidengankompetensi.

b. Pengawasaneksternal daninternal.

c. PengawasaanSOP sesuaitupoksinya.

d. Dukungansarana danprasarana.

e. SistempemberianReward danPunishmen.


1. Peningkatanjumlahpenyelesaianperkara

2. Peningkatanpenyelesaianprosesadministrasiperkara

3. Penyediaandana pelaksa-naan sidangkeliling danhakim terbang

4. Peningkatan kua-litas sumberdaya manusia(SDM)

1. Pelaksanaa Diklat/BintekTeknis Yudisial.

2. Penyusunan kebijakanmanajemen tatalaksanadan administrasi tenagateknis.

3. Pemenuhan tenagateknis sesuai kebutuhan

3.PeningkatanefektifitasPengelolaanpenyelesaianperkara

1.Persentaseberkas perkarayang diajukanBanding, Kasasidan PK, yangdisampaikansecara lengkap

2.Persentaseberkas perkarayang diregisterdan siapdidistribusikanke Majelis

3.Persentasepenyampaianpemberitahuanputusan tepatwaktu, tempatdan para pihak

4.Ratio MajelisHakim terhadapPerkara

5.Persentaseresponden yangpuas terhadapprosesperadilan

Peningkatankinerja, dalam hal;

a. Sistem karierdan penempat-an posisijabatan, sesuaidengankompetensi.

b. Pengawasaneksternal daninternal.

c. PengawasaanSOP sesuaitupoksinya.

d. Dukungansarana danprasarana.

e. SistempemberianReward danPunishmen.


1. Peningkatanjumlahpenyelesaianperkara.

2. Peningkatanpenyelesaianprosesadministrasiperkara.

3. Penyediaan danapelaksanaansidang kelilingdan hakimterbang

4. Peningkatankualitas sumberdaya manusia(SDM)

1.Penyelesaian administrasi perkara pidanakejahatan dan pelang-garan tepat waktu(sesuai SOP).

2. Penyampaian berkasperkara pidana kejahatandan pelanggaran secaralengkap dan tepat waktu

3. Pendistribusian berkasperkara ke Majelis secaralengkap dan tepat waktu


4.Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapPeradilan(Acces tojustice)

1. Persentaseamarputusanyang dapatdiaksessecara online dalamwaktumaksimal 1hari kerjasejakdiputus

2. Persentasependistribusian salinanputusan kpdpara pihakdlm waktu 1bulan sejakperkaranyadiputus

Peningkatan kualitaspelayanan Publik,dalam hal;

a. Standarpelayanan.

b. Sistem danmekanismepenangananpengaduan.

c.Dukungan saranadan prasarana

Dukungan manajemendan Pelaksanaan tugasteknis LainnyaMahkamah Agung,dalam hal;

Peningkatanketersediaan danaoperasional perkantoran /pemeliharaanperkantoran

1.Publikasi perkara yangtelah diselesaiakan/diputusdalam waktu 1 (satu) harisejak perkara tersebutdiputus (One Day Publish).

2. Penyediaan sarana danPrasarana (alat pengolahdata) dan alat komunikasipelayanan publik

5.PeningkatanKualitaspengawasan

1. Persentasepengaduanyangditindaklanjuti

2. Persentasetemuanyangditindaklanjuti


a. Standarpelayanan

b. Sistem danmekanismepenangananpengaduan

c. Dukungansarana dan

prasarana

Dukunganmanajemen danPelaksanaan tugasteknis LainnyaMahkamah Agung,dalam hal;

Peningkatan kualitasPengawasan eksternaldan internal

1. Menindak lanjutipengaduan secaraprofesional danberkualitas.

2. Menindak lanjuti temuanhasil pemeriksaan eksternalsecara profesional danberkualitas

6.Peningka

tanSarana

danPrasarana

Persentasepengadaansaranadanprasarana


a.Standar pelayanan.

b. Sistem danmekanismepenangananpengaduan

c. Dukungan saranadan prasarana

Peningkatan saranadan PrasaranaAparaturMahkamah Agung

Tidak ada kegiatan


B. RENCANA KINERJA TAHUN 2019

RENCANA KINERJA TAHUNANUnit Organisasi : Pengadilan Militer I-04 PalembangTahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

Peningkatan prosespercepatan danpenyelesaian perkara

a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:

- Pidana Kejahatan- Pelanggaran

100 %100 %

Peningkatanaksepbilitasputusan Hakim

b.

c.

d.

e

f

a

b

c

d

e

Persentase perkara yang diselesaikan- Pidana Kejahatan- Pelanggaran

Persentase perkara yang diselesaikandalamJangka waktu maksimal 5 bulan


Persentase perkara yang diselesaikandalam Jangka waktu lebih dari 5 bulan


Persentase perkara yang diselesaikandalam Jangka waktu kurang dari 5 bln


Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidangkeliling.- Pidana Kejahatan- Pelanggaran

Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali

Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding, Kasasi dan PK,yang disampaikan secara lengkap.

Persentase berkas perkara yangdiregister dan siap didistribusikan keMajelis.

Persentase penyampaianpemberitahuan putusan tepat waktu,tempat dan para pihak

Ratio Majelis Hakim terhadap perkara

99%100%

100%100%

97%100%

100%100%

100%100%

99%99%99%

100%

100%

100%

100%


Peningkatanefektifitas Pengelolaanpenyelesaian perkara

Peningkatanaksesibilitasmasyarakat terhadapPeradilan (Acces tojustice)

PeningkatanKualitas pengawasan

PeningkatanSarana dan prasarana

a

b

a

b

a

a

b

c

Persentase responden yang puasterhadap proses Peradilan

Persentase amar putusan yang dapatdiakses secara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejak diputus

Persentase pendistribusian SalinanPutusan kpd para pihak dlm waktu 1bulan sejak perkaranya diputus

Persentase pengaduan yangditindaklanjuti

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Persentase perlengkapan saranagedung dan kantor

Perawatan gedung kantor

Perawatan peralatan dan mesin

98%

99%

100%

100%

100 %

100%

100 %

100 %


Sasaran Strategi Indikator Kinerja Target

Peningkatan prosespercepatan danpenyelesaian perkara.

Peningkatanaksepbilitas putusanHakim

Peningkatanefektifitas Pengelolaanpenyelesaian perkara.

a.

b.

c

d.

e

f.

a

b

c

d

e

Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:

- Kejahatan- Pelanggaran

Persentase perkara yangdiselesaikan


Persentase perkara yangdiselesaikan dalam Jangka waktumaksimal 5 bulan


Persentase perkara yangdiselesaikan dalam Jangka waktulebih dari 5 bulan


Persentase perkara yangdiselesaikan dalam Jangka waktukurang dari 5 bulan


Persentase perkara yang dapatdiselesaikan dengan cara sidangkeliling


Persentase perkara yang tidakmengajukan upaya hukum

- Banding- Kasasi- Peninjauan Kembali (PK)

Persentase berkas perkara yangdiajukan Banding, Kasasi dan PK,yang disampaikan secara lengkap.Persentase berkas perkara yangdiregister dan siap didistribusikan keMajelis.Persentase penyampaian pemberi-tahuan petikan putusan tepat waktu,tempat dan para pihak.Ratio Majelis Hakim terhadapperkara

Persentase responden yang puasterhadap proses Peradilan

100 %100 %

97 %100 %

97%100%

92%100%

100%100%

95%100%

98%99%99%

100%

100%

100%

100%

99%

C. PERJANJIAN KINERJA (DOKUMEN PENETAPAN KINERJA) TAHUN 2018

PENETAPAN KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Pengadilan Militer I-04 PalembangTahun Anggaran : 2018


Peningkatanaksesibilitas masyarakatterhadap Peradilan(Acces to justice)

PeningkatanKualitas pengawasan

PeningkatanSarana dan prasarana

a.

b.

a.

b

a.

b.

Persentase amar putusan yang dapatdiakses secara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejak diputus

Persentase pendistribusian SalinanPutusan kpd para pihak dlm waktu 1bulan sejak perkaranya diputus

Persentase pengaduan yangditindaklanjuti

Persentase temuan yang ditindaklanjuti

Perawatan gedung kantor

Perawatan peralatan dan mesin

99 %

99 %

100 %

100 %

98 %

98 %

Jumlah awal anggaran untuk kegiatan selama TA 2017 sebesar Rp 3.986.355.000,-

Terdiri dari:

1. Anggaran kegiatan Program Peningkatan sarana dan prasaranaAparatur Mahkamah Agung Rp 255.000.000,-2. Total Anggaran BUA dalam kegiatan Program DukunganManajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya MA. Rp 3.656.355.000.,3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan TataUsaha Negara berdasarkan DIPA Dirjen Rp. .75.000.000,-


BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target

kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun

secara periodik.

Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah dokumen yang berisi gambaran

perwujudan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga/suatu organisasi.

A. PENGUKURAN KINERJA TA 2017

Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk

menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,

kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi

dan strategi instansi pemerintah/organisasi.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian indikator kinerja guna memberikan

gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja, dengan maksud untuk

memberikan gambaran keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan

kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun

2017, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja

yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah

ditetapkan dapat tercapai atau tidak.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun

demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2017 ini.

Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam

tabel dibawah ini.


PENGUKURAN KINERJA

NO SASARANSTRATEGI

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI %

1 2 3 4 5 6

1

2

3

Peningkatanprosespercepatan danpenyelesaianperkara.

PeningkatanAksepbilitasPutusan Hakim

PeningkatanefektifitasPengelolaanadministrasipenyelesaianperkara

a. Persentase sisaperkara yangdiselesaikan:- Kejahatan- Pelanggaran

100%100%

100%100%

100%100%

b. Persentase perkarayang diselesaikan


95%100%

90%100%

97%100%

c. Persentase perkarayang diselesaikandalam Jangkawaktu maksimal5 bulan:


95%100%

95%100%

100%100%

d. Persentase perkarayang dapatdiselesaikan dengancara sidang keliling:- Kejahatan- Pelanggaran

Persentase perkara yangtidak mengajukan upayahukum:

- Banding- Kasasi- PK

a. Persentase berkasperkarayang diajukanBanding, Kasasi danPK yg disampaikansecara lengkap

100%100%

95%97%99%

100%

100%100%

97%95%98%

100%

100%100%

90%95%98%

100%

Unit Organisasi : Pengadilan Militer I-04 Palembang.Tahun Anggaran : 2017

LAKIP PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2017-12-20

c. Persentase berkasperkara yg diregisterdan siap didistribusikanke Majelis

100% 100% 100%

d. Persentasepenyampaian

pemberitahuanputusan tepat waktu,tempat dan para pihak

100% 100% 98%

e.Ratio Majelis Hakimterhadapperkara

227Pkr2 Majelis

202 Pkr Pts2 Majelis

95 %

f. Persentaserespondenyang puas terhadap

proses Peradilan95% 96% 95%

4

5.

6

Peningkatanaksesibilitasmasyarakatterhadapperadilan (accesto justice)

Peningkatankualitaspengawasan

Peningkatansarana danprasarana.

a. Persentase amarputusan perkara ygdapat diakses secaraon line dalam waktumaksimal 1 hari kerjasejak diputus

b. PersentasependistribuasianSalinan Putusankepada para pihakdalam waktu1 bulansejak perkaranyadiputus

a. Presentasepengaduan yangditindak lanjuti

b. Presentase temuanyang ditindak lanjuti

Presentase pengadaanSarana dan Prasarana:

a. Perawatan gedungkantor.

b. Perawatan peralatandan mesin.

98%

99%

100%

100%

95%

95%

98%

99%

100%

100%

95%

95%

98%

99%

100%

100%

95%

95%

LAKIP PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG TAHUN 2017-12-20

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2017 mengacu

pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai

sasaran yang telah ditetapkan.

Pada akhir tahun 2017, Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melaksanakan

seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut

SASARAN 1 : PENINGKATAN PROSES PERCEPATAN DANPENYELESAIAN PERKARA

Capaian sasaran peningkatan proses percepatan dan penyelesaian perkara pada

tahun 2017 dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2016 dan

tahun 2015, adalah sebagai berikut :

NO INDIKATOR2017 2016 2015

TARGET( % )

REALISASI( % )

CAPAIAN( % )

TARGET( % )

REALISASI( % )

CAPAIAN( % )

CAPAIAN( % )

1. a. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:- Kejahatan

- Pelanggaran100100

100100

100100

100100

100100

100100

98100

b. Persentase perkara yangdiselesaikan


100100

90100

97100

92100

89100

97100

90100

c. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam waktumaksimal 5 bulan


95100

95100

100100

93100

90100

95100

92100

d. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam waktulebih dari 5 bulan


88100

100100

100100

85100

90100

97100

98100

e. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam waktukurang dari 5 bulan


100100

100100

100100

100100

96100

96100

93100

f. Persentase perkara yangdiselesaikan dengan carasidang keliling- Kejahatan- Pelanggaran

100100

93100

85100

90100

100100

100100

83100

Analisis ke enam indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Proses Percepatan

dan Penyelesaian Perkara, sebagai berikut :


1. Indikator Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan


TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % )

1. Persentase sisa perkara yangdiselesaikan:- Kejahatan 100 100 100 100 100 100 98

- Pelanggaran 100 100 100 100 100 100 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan

adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang

harus diselesaikan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang

ditetapkan.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian penyelesaian Sisa Perkara TA 2016

adalah sebesar 100%, capaian tersebut, pada TA 2017 sisa perkara tersebut baik

perkara pidana Kejahatan maupun pidana pelanggaran seluruhnya dapat

diselesaikan, sehingga realisasi persentase sisa perkara diselesaikan dapat

mencapai target 100 %.

2. Persentase Perkara yang diselesaikan



2. Persentase perkara yangdiselesaikan:

- Kejahatan 1 0 0 90 9 7 92 89 97 90- Pelanggaran 100 100 100 100 100 100 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah

perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus

diselesaikan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada tahun

berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase sisa perkara yang telah diselesaikan (Realisasi) dengan target yang

ditetapkan.

Tabel diatas, menggambarkan Capaian indikator persentase perkara yang

diselesaikan pada TA 2016 dan dibandingkan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian penyelesaian Perkara mengalami

kenaikan dari tahun sebelumnya adalah sebesar 97 %, capaian tersebut

dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi penyelesaian perkara dalam tahun 2017 dapat mencapai target,

kondisiini disebabkan antara lain:


1. Sebandingnya antara Majelis Hakim yang tersedia dengan jumlah perkara

yang ada yakni sisa tahun lalu 22 perkara dan perkara masuk 205 perkara

tersedia/diregistrasi terdiri dari 227 perkara diselesaikan sebanyak 202 oleh 2

Majelis Hakim.[[

2. Dari segi Geografis, wilayah Dilmil I-04 Palembang sangat Luas, namun

biaya untuk penyelesaian perkara terbatas, sedangkan dari 197 perkara

maupun Satker para Terdakwa dan Saksi ada di luar Propinsi Sumatera

Selatan (Palembang), sehingga direncanakan penyelesaian perkara dengan

cara;

a. Sidang Keliling, sejumlah 34 perkara bertempat di Jambi,Lampung dan Makodam II/Swj.

b. Proses Penyelesaian perkara dalam waktu lebih dari 5 bulan sebanyak42 perkara dalam perkara desersi.c. Proses Penyelesaian perkara dalam waktu maksimal 5 bulan sejumlah

tidak ada.

d. Dalam perencanaan ini yang menjadi pertimbangan utamanya adalah

dari tingkat kesulitan perkara masuk kategori sedang, tempat para Terdakwa

dan Saksi walau di luar Palembang dalam kategori bisa/mudah dijangkau

dengan tingkat kesulitan biaya transportasi kategori sedang.

e. Proses penyelesaian perkara dalam waktu kurang dari 5 bulan sejumlah160 perkara.

3. Seringnya Terdakwa mangkir dari panggilan sidang dengan alasan sakit atau

alasan yang lainnya.

4. Terdakwa maupun Saksi (khususnya yang di luar Palembang) sering

terkendala oleh cuaca yang buruk (tidak mendukung).

5. Masih sering terjadi dari pihak-pihak terkait, secara administrasi persidangan

belum siap.

6. Perkara yang diterima/masuk pada pertengahan bulan Desember TA 2017

Kondisi seperti inilah (Pelimpahan berkas perkara dari Otmil kepada Dilmil)

yang menjadikan salah satu faktor penyebab terhambatnya percepatan

proses penyelesaian perkara, sehingga mengakibatkan terdapatnya perkara sisa di

akhir tahun berjalan.

3. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan



3 Persentase perkara yangdiselesaikan dalam waktumaksimal 5 bulan

- Pidana Kejahatan 95 95 100 93 90 95 92- Pidana Pelanggaran 100 100 100 100 100 100 100


Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dalam

waktu maksimal 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam

waktu maksimal 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu

maksimal 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada

tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase perkara yang telah diselesaikan dalam waktu maksimal 5 bulan

(Realisasi) dengan target yang ditetapkan.



4. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan



4 Persentase perkara yangdiselesaikan dalam waktu

lebih dari 5 bulan- Kejahatan 88 100 100 85 90 97 98- Pelanggaran 100 100 100 100 100 100 1 0 0


waktu lebih dari 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dalam

waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu

lebih dari 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk pada

tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persentase perkara yang telah diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 bulan

(Realisasi) dengan target yang ditetapkan.




5. Persentase Perkara yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 5 bulan



5. Persentase perkara yangdiselesaikan dalam waktu

kurang dari 5 bulan- Kejahatan 100 100 100 96 96 96 93- Pelanggaran 100 100 100 100 100 100 100


waktu kurang dari 5 bulan, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan

dalam waktu lebih dari 5 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam

waktu kurang dari 5 bulan (Sisa perkara TA sebelumnya ditambah perkara masuk

pada tahun berjalan). Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan

antara persentase perkara yang telah diselesaikan dalam waktu kurang dari 5

bulan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.



6. Persentase Perkara yang diselesaikan dengan cara sidang keliling.



6. Persentase perkara yangdiselesaikan dengan cara sidang

keliling;- Pidana Kejahatan 100 93 85 90 100 1 0 0 83- Pelanggaran 100 100 100 100 100 100 100

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan dengan

cara sidang keliling, adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan cara

sidang keliling dengan perkara yang harus diselesaikan secara sidang keliling.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase perkara

yang telah diselesaikan dengan cara sidang keliling (Realisasi) dengan target

yang ditetapkan.



Capaian sasaran Peningkatan Aksepbilitas Putusan Hakim pada tahun 2017

dibandingkan dengan penyelesaian perkara pada tahun 2016 dan tahun 2015,




TARGET( % )

REALISASI( % )

CAPAIAN( % )

TARGET( % )

REALISASI( % )

CAPAIAN( % )

CAPAIAN( % )

2. Persentase perkara yangtidakmengajukan upaya hukum:1) Banding2) Kasasi3) PK

95%97%99%

97%95%98%

90%95%98%

100%100%100%

76%67%96%

75%71%96%

64%70%75%

Analisis Indikator Kinerja Pada Sasaran 2 ini adalah:

1). Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukumUkuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak

mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang sudah putus.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase

perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan target yang

ditetapkan.

Pada TA 2017 realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya

hukum Banding sebesar 97%, dihitung dari perbandingan perkara yang

mengajukan upaya hukum sejumlah 17 perkara dengan perkara yang

sudah diselesaikan/putus di TA 2017 sejumlah 11 perkara dan sisanya 6

perkara.

2). Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diajukan Banding, Kasasidan PK Yang Disampaikan Secara Lengkap



2. Persentase berkas perkara 100 100 100 100 100 100 100yang diajukan Banding, Kasasidan PK yang disampaikan secaralengkap

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah perbandingan

antara jumlah berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap denganjumlah berkas perkara yang diajukan

Banding, Kasasi dan PK. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan

antara persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK yang

disampaikan secara lengkap (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian berkas perkara yang diajukan Banding,

Kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap adalah sebesar 100%,

capaian tersebut dapat memenuhi target yang telah ditentukan.


3). Indikator Persentase Berkas Perkara Yang Diregister Dan SiapDidistribusikan Ke Majelis



3. Persentase berkas perkara yang 100 100 100 100 100 100 100diregister dan siap didistribusikanke Majelis

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase berkas perkara yang

diterima/diregister dan siap didistribusikan ke Majelis adalah perbandingan antara

jumlah berkas perkara yang diterima/diregister dengan jumlah berkas perkara

yang didistribusikan ke Majelis. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara persentase berkas perkara yang diterima/diregister dan siap

didistribusikan ke Majelis (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian berkas perkara yang diterima/diregister

dan siap didistribusikan ke Majelis adalah sebesar 100%, capaian tersebut telah

dapat memenuhi target.

4). Indikator Persentase Penyampaian Pemberitahuan Petikan PutusanTepat Waktu, Tempat dan Para Pihak



4. Persentase penyampaian 100 1 0 0 100 100 100 100 100pemberitahuan Petikan Putusantepat waktu, tempat dan para pihak

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyampaian pemberitahuan

Petikan Putusan adalah perbandingan antara jumlah penyampaian

pemberitahuan Petikan Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak dengan

jumlah Putusan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara

persenta sejumlah penyampaian pemberitahuan petikan putusan (Realisasi)

dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian jumlah penyampaian pemberitahuan

Petikan Putusan tepat waktu, tempat dan para pihak adalah sebesar 100%,

capaian.


5). Indikator Persentase Responden Yang Puas Terhadap ProsesPeradilan


TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN CAPAIAN( % ) ( % ) ( % ) ( % ) ( % )

5. Persentase Responden 99% 95% 95% 92% 92% 92% 87%Yang Puas TerhadapProses Peradilan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase respondenyang puas terhadap

proses peradilan adalah perbandingan antara jumlah responden yang puas

terhadap proses peradilan dengan jumlah responden yang disurvey. Sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara jumlah responden yang puas

terhadap proses peradilan (Realisasi) dengan target yang ditetapkan.

Indikator kinerja persentase responden yang puas terhadap proses peradilan

pada tahun 2017 belum mencapai target yang ditetapkan, namun mengalami

penurunan dibandingkan dengan capaian pada TA 2016.

Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Rendahnya tingkat kejujuran dari para Terdakwa dan para Saksi,

seakan-akan apa yang diperbuat oleh Terdakwa seolah-olah tidak

bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan hak yang

ada Terdakwa melakukan upaya hukum.

2. Kurang memahami tentang hukum.

3. Qodrat manusia, pada dasarnya manusia yang berakal tidak ingin dan

tidak mau dipersalahkan atas tindakanya/perbuatannya.

SASARAN 2 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS MASYARAKATTERHADAP PERADILAN ( Acces to Justice )

Capaian sasaran Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Peradilan

(Acces to Justice) pada tahun 2017 dibandingkan dengan penyelesaian perkara

pada tahun 2016 dan tahun 2015, adalah sebagai berikut:


TARGET( % )

REALISASI( % )

CAPAIAN( % )

TARGET( % )

REALISASI( % )

CAPAIAN( % )

CAPAIAN( % )

2. a. Persentase amar putusanperkara yang dapat diaksessecara on line dalam waktumaksimal 1 hari kerja sejakperkaranya diputus.

99% 98% 98% 95% 95% 95% 90%

b. Persentase pendistribusiansalinan putusan kepada parapihak dalam waktu 1 bulansejak perkaranya diputus.

100% 99% 99% 96% 96% 96% 93%


Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Aksesibilitas

Masyarakat Terhadap Peradilan (Acces to Justice) sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Amar Putusan Perkara Yang Dapat DiaksesSecara On Line Dalam Waktu Maksimal 1 Hari Kerja SejakPerkaranya Diputus.



1. Persentase amar putusan perkara 99 98 98 95 95 95 90yang dapat diakses secara onlinedalam waktu maksimal 1 harikerja sejak perkaranya diputus.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase amar putusan perkara yang dapat

diakses secara online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak perkaranya

diputus adalah perbandingan antara jumlah amar putusan perkara yang

diunggah ke website dengan jumlah perkara yang diputus. Sedangkan ukuran

capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah amar putusan

perkara yang diunggah ke website dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian jumlah amar putusan perkara yang

diunggah ke website adalah sebesar 99 %, capaian tersebut.

2. Indikator Persentase Pendistribusian Salinan Putusan Kepada ParaPihak Dalam Waktu 1 Bulan Sejak Perkaranya Diputus.



2. Persentase pendistribusian salinan 99 99 99 96 96 96 93putusan kepada para pihak dalamwaktu 1 bulan sejak perkaranyadiputus.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pendistribusian salinan putusan

kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus adalah

perbandingan antara jumlah salinan putusan yang didistribusikan kepada para

pihak dengan jumlah perkara yang diputus. Sedangkan ukuran capaiannya

adalah perbandingan antara persentase jumlah salinan putusan yang

didistribusikan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

dengan target yang ditetapkan.


Pada tahun 2017 Persentase Capaian jumlah salinan putusan perkara yang

didistribusikan kepada para pihak dalam waktu 1 bulan sejak perkaranya diputus

adalah sebesar 100%, capaian tersebut.

SASARAN 3 : PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN

Capaian sasaran Peningkatan Kualitas Pengawasan pada tahun 2017,

dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015, adalah sebagai berikut:


TARGET( % )

REALISASI( % )

CAPAIAN( % )

TARGET( % )

REALISASI( % )

CAPAIAN( % )

CAPAIAN( % )

3. a. Persentase pengaduan yangditindaklanjuti.

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

b. Persentase temuan yangditindaklanjuti

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Kualitas Pengawasan


1. Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti.



1. Persentase pengaduan yang 100 100 100 100 100 100 100ditindaklanjuti.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pengaduan yang ditindaklanjuti

adalah perbandingan antara jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai

perilaku aparatur peradilan (Teknis maupun non teknis) dengan jumlah

pengaduan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran capaiannya adalah

perbandingan antara persentase jumlah pengaduan masyarakat (pencari

keadilan) yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti

adalahsebesar100%,capaian tersebut


2. Indikator Persentase Temuan Yang Ditindaklanjuti



2. Persentase temuan yang 100 100 100 100 100 100 100ditindaklanjuti.

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase temuan yang ditindaklanjuti adalah

perbandingan antara jumlah temuan (dari hasil pengawasan ekternal) yang

ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan. Sedangkan ukuran

capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah temuan (dari hasil

pengawasan ekternal) yang ditindaklanjuti dengan target yang ditetapkan.

Adapun sasaran pengawasan ekternal meliputi:

1. Administrasi perkara (Minutasi)

2. Administrasi persidangan

3. Administrasi Keuangan DIPA TA 2017

4. Administrasi umum

5. Pelayanan publik

Pada tahun 2017 Persentase Capaian jumlah temuan yang ditindaklanjuti adalahsebesar 100%, capaian

SASARAN 4 : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

Capaian sasaran Peningkatan Sarana dan Prasarana pada tahun 2017,

dibandingkan dengan tahun 2016 dan tahun 2015, adalah sebagai berikut:


TARGET( % )

REALISASI( % )

CAPAIAN( % )

TARGET( % )

REALISASI( % )

CAPAIAN( % )

CAPAIAN( % )

4 a. Persentase perawatangedung kantor.

100% 100% 100% 100% 94% 94% 92%

b. Persentase perawatanperalatan dan mesin

100% 100% 100% 100% 95% 95% 94%

Analisis kedua indikator dari sasaran 2 yakni; Peningkatan Sarana dan

Prasarana adalah sebagai berikut :


1. Indikator Persentase Perawatan Gedung Kantor.



1. Persentase Perawatan Gedung 100 100 100 100 94 94 92Kantor

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perawatan gedung kantor adalah

perbandingan antara jumlah item perawatan gedung kantor yang diusulkan

dengan jumlah item perawatan yang disetujui dan dilaksanakan. Sedangkan

ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah item

perawatan gedung kantor dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2016 Persentase Capaian jumlah item perawatan gedung adalah

sebesar 100%, capaian tersebut.

2. Indikator Persentase Perawatan Peralatan dan Mesin.



2. Persentase peralatan dan mesin 100 100 100 100 95 95 94

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perawatan peralatan dan mesin

adalah perbandingan antara jumlah item perawatan peralatan dan mesin yang

diusulkan dengan jumlah item perawatan yang disetujui dan dilaksanakan.

Sedangkan ukuran capaiannya adalah perbandingan antara persentase jumlah

item perawatan peralatan dan mesin dengan target yang ditetapkan.

Pada tahun 2017 Persentase Capaian jumlah item peralatan dan mesin adalahsebesar 100%, capaian tersebut.


C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target rencana

kinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan

Anggaran (DIPA) tahun 2017 yang terdiri dari :

1. DIPA -005.01.2.663212/2017 Tanggal 7 Desember 2016

2. DIPA -005.05.2.663211/2017 Tanggal 7 Desember 2016

Pada awal tahun 2017 terdapat 2 program kegiatan yaitu “Program dukungan

manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung”, dengan pagu

awal sebesar Rp. 3.911.355.000,-(tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus

lima puluh lima ribu rupiah) dan Program 02 “Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan pagu sebesar Rp. 7 5 .000.000,-

(tujuh puluh lima juta rupiah), namun setelah revisi POK sebanyak 2 (dua) kali dan 1

(satu) kali revisi DIPA anggaran pagu DIPA menjadi Rp. 3.598.756.000,- (Tiga milyar

lima ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah). Pada

DIPA- 005.05.2.6633211/2017 tanggal 7 Desember 2016 hanya terdapat satu program

saja yaitu “Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara”,

dengan total anggaran sebesar Rp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Militer I-04 Palembang tahun

anggaran 2017, rincian pagu awal, pagu revisi, dan realisasi anggaran untuk DIPA (01)

Badan Urusan Administrasi dan DIPA (05) Dirjen Badilmiltun adalah sebagai berikut :

I. PAGU DAN REALISASI DIPA (01) BADAN URUSANADMINISTRASI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (01) Badan Urusan Administrasi adalahsebagai berikut :

NO. KEGIATANPAGU AWAL PAGU REVISI REALISASI PENGEMBALIAN

%(Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)

1 Belanja Pegawai 2.846.067.000,- 2.533.468.000,- 2.439.947.840,-93.510.160

96.31

2 Belanja Barang 810.288.000,- 815.288.000,- 771.720.247,- 94.6643.567.753

3 Belanja Modal 255.000.000,- 250.000.000,- 247.908.000,- 99,162.092.000

JUMLAH 3.911.305.000,- 3.598.756.000,- 3.459.576.087,- 96,13139.179.913

DIPA (01) BUA MA RI selama Tahun Anggaran 2017 telah mengalami revisi

sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian sebagai berikut :


1. Revisi POK dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, dan

2. DIPA dilakukan sebanyak 1 (satu) kali.

[[

1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 dan 2016 adalah masing-masing sebesar

Rp. 2.439.947,840, dan Rp. 2.630.416.068,- Realisasi belanja TA 2017 mengalami

penurunan sebesar 0,4 % dari TA 2016. Berdasarkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 114/PMK.02/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi anggaran yang tertera

dalam pasal 1 yaitu mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan

Menteri Keuangan Nomor : 127/PMK.02/2015 tentang klasifikasi Anggaran

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Belanja Pegawai dipergunakan untuk:

a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan TNI/POLRI termasuk Uang Makan

yang melekat pada pembayaran Gaji;

b. Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat

Negara;

c. Belanja Honorarium dalam rangka pembayaran honor tetap, termasuk

honor Pegawai honorer dalam rangka mendukung Tugas Pokok dan

Fungsi unit organisasi yang bersangkutan;

Dikecualikan dari belanja pegawai untuk pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal dan/atau kegiatan yang mempunyai output dalam

kategori belanja barang.

Pada Kantor Pengadilan Militer I-04 Palembang Belanja Pegawai

dipergunakan untuk :

a. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Uang Makan PNS, sedangkan

Belanja Gaji TNI/POLRI termasuk Tunjangan Lauk Pauk masih dibayarkan

oleh Mabes TNI.

b. Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri; dan

c. Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara

1.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)Pagu awal belanja pegawai dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran

2017 di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebesar Rp. 3.911.355.000,

(tiga milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) ,

namun setelah mengalami revisi POK sebanyak 2 (dua) kali dan revisi DIPA


sebanyak 1 (satu) kali menjadi Rp.3.598.756.000,- (Tiga milyar lima ratus

sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

1.2. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai tahun anggaran 2017 yang telah direvisi,

realisasi belanja pegawai Pengadilan Militer I-04 Palembangper 31 Desember TA

2017 adalah sebesar Rp. 2.439.947.840,- (dua milyar empat ratus tiga puluh

sembilan juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh

rupiah).

Realisasi Belanja Pegawai TA 2017 mengalami penurunan nilai sebesar

Rp.190.468.228,- (seratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh delapan ribu

dua ratus dua puluh delapan rupiah) atau sebesar ( 0,4 %) persen dibandingkan

Realisasi Belanja Pegawai TA 2016.

1.3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran setelah revisi dengan anggaran yang

terealisasi, tercatat sisa pagu belanja pegawai sebesar Rp. 93.510.160,- (Sembilan

puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu seratus enam puluh rupiah) (2,59%) dari total

pagu yang tersedia.

2. Belanja Barang

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.02/2012 tentang

perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 101/PMK.02/2011 tentang

klasifikasi anggaran khususnya pada Lampiran III, yang dimaksud dengan Belanja

barang adalah Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai

untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak

dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual

kepada masyarakat/pemerintah daerah (pemda) termasuk transfer uang yang tidak

memenuhi kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang

telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam

standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran

Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja

barang tidak mengikat antara lain:


2.1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Pagu awal belanja barang dalam DIPA (01) BUA MA RI Tahun Anggaran

2017 di lingkungan Pengadilan Militer I-04 Palembang sebesar Rp. 745.038.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima juta tiga puluh delapan ribu rupiah). DIPA (01) BUA

MA RI selama Tahun Anggaran 2017 telah mengalami revisi sebanyak tiga kali

tetapi pagu anggaran pada level program tetap (sama dengan pagu awal) karena

revisi yang dilakukan adalah pergeseran pagu dalam satu output satu kegiatan

dan satu satker.

Dari keseluruhan pagu anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk

membiayai kegiatan operasional satuan kerja Pengadilan Militer I-04 Palembang.

2.2. Pelaksanaan Anggaran

Nilai realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami penurunan sebesar

Rp.92.988.000,- (sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh delapan

ribu rupiah) atau (0,4 %) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Realisasi Belanja Barang TA 2017

(dalam satuan Rupiah)

Uraian Anggaran SemulaAnggaran Setelah

RevisiRealisasi %

Belanja Barang Operasional 371.460.000 371.460.000 367.825.780 99,00

Belanja Barang Non Operasional 9.650.000 9.650.000 9.483.000 98.27

Belanja Jasa 111.000.000 111.000.000 90.534.348 71.85

Belanja Pemeliharaan 210.828.000 210.828.000 191.708.215 97,90

Belanja Perjalanan Dinas 55.000.000 55.600.000 55.521.715 99,86

Total Belanja Persediaan 51.750.000 56.750.000 51.715.880 99,93

Pengembalian Belanja 0 0 0 0

Total Belanja Netto 810.288.000 815.288.000 766.788.938 94,05


Tabel Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2017 dan TA 2016


Uraian TA 2017 TA 2016 Kenaikan/Penurunan %


Belanja Barang Non Operasional 9.483.000 14.373.470 (4.890.470 ) (34,02)

Belanja Jasa 90.534.348 92.062.645 (1.528.297) (1,66)

Belanja Pemeliharaan 191.708.215 208.462.434 ( 16.754.219) (8,03)

Belanja Perjalanan Dinas 55.521.715 58.510.550 (2.988.835) (5,1)

Total Belanja Persediaan 51.715.880 36.627.353 15.088.527 41,19



2.3. Sisa Anggaran PelaksanaanBerdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang telah

terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang adalah Rp.

48.499.062,- (empat puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh

sembilan ribu enam puluh dua rupiah) atau sebesar 6,32 % dari total pagu

yang tersedia.

3. Belanja ModalBelanja Modal yaitu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menunjang sarana

dan prasarana, antara lain untuk pembangunan, peningkatandan pengadaan serta

kegiatan non fisik yang mendukung Tupoksi.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadilan Militer I-04 Palembang

TA 2017 adalah sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)

II. PAGU DAN REALISASI DIPA (05) DIRJEN BADILMILTUN MA RI

Pagu dan realisasi anggaran untuk DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI


NO. KEGIATAN PAGU REALISASI %(Rp.) (Rp.)

1. Belanja Barang 75.000.000,- 74.847.200,- 98,39

JUMLAH 75.000.000,- 74.847.200,- 98,39


Pada DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA RI hanya terdapat belanja barang yang

ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan

meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan

Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Militer.

1. Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

Besarnya pagu belanja barang dalam DIPA (05) Dirjen Badilmiltun MA

RI Tahun Anggaran 2017 untuk Pengadilan Militer I-04 Palembang sebesar

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Dari keseluruhan pagu

anggaran yang diterima tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan

operasional khusus bidang peradilan untuk satuan kerja Pengadilan Militer I-

04 Palembang.

2. Pelaksanaan Anggaran

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Militer I-04 Palembang per 31

Desember TA 2017 dan TA 2016 adalah sebesar Rp. 74.847.200,-(tujuh

puluh empat juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan .

74.901.400,-(tujuh puluh empat juta sembilan ratus satu ribu empat ratus

rupiah).

Nilai realisasi Belanja Barang TA 2017 mengalami penurunan nilai

sebesar Rp. 54.200,- (lima puluh empat ribu dua ratus rupiah). atau sebesar

(1,48%) persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2016.


Tabel XXX Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015


Uraian TA 2016 TA 2015 Perubahan

Realisasi Realisasi Rp. %


Belanja Barang Non Operasional 14.373.470 11.208.550 3.164.920 28,23

Belanja Barang Persediaan 36.627.353 7.542.555 29.084.798 385,6

Belanja Jasa 92.062.645. 73.666.772 18.395.873 24,97

Belanja Perjalanan Dalam Negeri 58.510.550 48.172.821 10.337.729 21,45

Total Belanja Brutto 542.803.397 462.531.915 80.271.482 17,35



3. Sisa Anggaran Pelaksanaan

Berdasarkan pagu anggaran yang telah diterima dan anggaran yang

telah terealisasi, tercatat total sisa anggaran dari pagu belanja barang

sebesar Rp. 4.669.288,- (empat juta enam ratus enam puluh sembilan ribu

dua ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 1,61 % dari total pagu

yang tersedia.


BAB IV. PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun 2017

merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan sekaligus sebagai alat ukur

dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pelaksanaan amanah yang diberikan

berdasarkan peraturan yang berlaku.

Secara umum hasil capaian kinerja Pengadilan Militer I-04 Palembang Tahun

2017 telah dapat memenuhi target sesuai rencana kinerja yang ditetapkan, namun ada

beberapa yang belum mencapai target dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan

tahun 2018.

Adapun keberhasilan maupun kendala atau hambatan dalam pencapaian kinerja

di Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

1. Keberhasilan.

Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kinerja yang ditetapkan

adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalamnya.

Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja

yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersifat

kekeluargaan. Keberhasilan pencapaian kinerja di Pengadilan Militer I-04

Palembang ada tahun 2017 adalah :

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, baik teknis maupun administrasi

telah berhasil dengan baik, kendati masih ada beberapa sasaran yang belum

memenuhi target, namun secara umum target kinerja telah terealisasi

Penyelesaian perkara pada tahun 2017 pada prinsipnya telah berjalan

dengan baik. Walaupun penyelesaian perkara belum mencapai target, namun

sisa perkara ditahun 2016 dapat diselesaikan seluruhnya di tahun 2017 dan

telah memenuhi target.

Pelaksanaan tertib administrasi perkara di Pengadilan Militer I-04 Palembang

tahun 2017 pada umumnya sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai

target.


Dalam peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, pencapaian jumlah

peserta yang diusulkan mengikuti diklat telah mencapai target, begitu pula

jumlah peserta yang lulus diklat telah mencapai target.

Target dalam menindaklanjuti temuan untuk mencapai pengawasan yang

berkualitas sudah tercapai.

Proses penyelesaian perkara yang dipublikasikan untuk meningkatkan

aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan sudah memenuhi target.

Target penyediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung tugas pokok

dan fungsi pengadilan pada tahun 2017 ini telah terealisasi seluruhnya.

2. Kendala atau Hambatan.

Dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh satuan

kerja tentunya ditemui sejumlah kendala atau hambatan yang dapat menghambat

proses pelaksanaannya. Hal tersebut wajar apabila kendala atau hambatan

tersebut dapat langsung dicari jalan keluar atau solusinya. Kendala atau

hambatan yang ditemui di Pengadilan Militer I-04 Palembang diantaranya :

Adanya perkara yang masuk di akhir tahun pada bulan Desember,

sehingga menghambat pencapaian target penyelesaian perkara di tahunberjalan.

B. SARAN-SARAN

Setelah permasalahan dapat diidentifikasi maka perlu dicarikan jalan keluar atau

solusi untuk mengatasi masalah atau kendala tersebut. Saran untuk mengatasi kendala

atau hambatan seperti tersebut diatas, diantaranya adalah :

Perkara yang masuk pada akhir tahun diupayakan penyelesaian

secepatnya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur).

Memberikan arahan kepada Instansi terkait yang berada dibawah

Pengadilan Militer I-04 Palembang akan pentingnya waktu penyelesaian

perkara.

Mencari alternatif jasa pengiriman yang dapat memberikan jangka waktu

pengiriman yang lebih singkat karena sebagian besar jarak antara

Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer lainnya relatif jauh sehingga

memakan waktu pengiriman yang lama.


Dengan LKjIP ini, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Militer I-04

Palembang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian

arah, tujuan dan sasaran program, sehingga Misi dan Visi Pengadilan Militer I-04

Palembang dapat terwujud dengan baik.


Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang

Tuty Kiptiani, S.H, M.H.Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P.

Documents

KATA PENGANTAR - dilmil-palembang.go.id Dilmil I-04... · 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah. ... 29 Tahun 2010