PEI.{DAYAGI.]NAAN APARATT]R NEGARADAN REFORMASIBIROKRASI

REPIJBLIKINDONESIA

28 Maret 2012

Yang terhormat:1. Para Menteri Kabinet lndonesia Bersatu ll;

2. Panglima Tentara Nasional lndonesia;

\ 3. Jaksa Agung Republik lndonesia;-'4. Kepala Kepolisian Negara Republik lndonesia;

5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;6. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara dan Lembaga Negara Lainnya;7. Para Gubernur;

8. ParaBupati/Walikota;

SURAT EDARANMENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASINOMOR:5TAHUN2012

TENTANGKEWAJIBAN PENYAMPAIAN DAN SAN KSI ATAS KETERLAM BATAN

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI

LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH

\-' Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana diwajibkan berdasarkan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dari Korupsi,

Kolusi, dan Nepotisme (KKN), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi, kami mengingatkan kembali bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasitelah menerbitkan Surat Edaran sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor SE/03/M.PAN/O1/2005 tentang LHKPN;

2. Surat Edaran Nomor SE/05/M.PAN/04/2006 tentang LHKPN;

3. Surat Edaran Nomor SE/16/M.PAN/10/2006 tentang Tindak Lanjut Penyampaian LHKPN;

4. Surat Edaran Nomor SE/01/M.PAN/O1/2008 tentang Peningkatan Ketaatan LHKPN Untuk

Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan.

wMD',IrERI

PEI.{DAYAGTJNAAN APARATT]R NEGARA

'x##ffi"mff'Untuk meningkatkan efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di atas, kami berharap agar

seluruh pimpinan instansi pemerintah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengeluarkan dan/atau mengirimkan Surat Keputusan tentang Penetapan Wajib Lapor KekayaanBagt Pejabat yang memangku Jabatan Strategis dan Potensial/Rawan KKN di lingkungan instansi

dan/atau berada di bawah pembinaan Saudara, apabila Saudara belum pernah mengeluarkandan/atau mengirimkan Surat Keputusan tersebut kepada KPK dengan tembusan Kementerian PANdan RB;

2. Mewajibkan Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa untuk menyampaikanLHKPN kepada KPK;

3. Mewajibkan pegawai/pejabat yang ditetapkan sebagai wajib lapor LHKPN untuk menyampaikanLHKPN selambat-lambatnya dua bulan setelah ditetapkan/diiantik sebagai pejabat

struktural/fungsional dan dua tahun setelah mendudukijabatan yang sama;

4. Meninjau kembali (ditunda/dibatalkan) pengangkatan wajib lapor LHKPN dalam jabatan

struktural/fungsional, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN;

5. Tidak mengusulkan wajib lapor LHKPN untuk jabatan struktural Eselon I atau yang yang setarakepada Tim PenilaiAkhir (TPA) jika yang bersangkutan belum memenuhi ketaatan penyampaian

LHKPN;

6. Menugaskan APIP untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan

\_ para wajib lapor LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;b. Berkoordinasi dengan unit kepegawaian atau unit lain yang ditunjuk menjadi koordinator

LHKPN dalam rangka pelaksanaan tugas pada huruf a di atas;c. Memonitor pelaksanaan SE MenPAN Nomor: SE/01/M.PAN/1/2008;d. Menindaklanjuti rekomendasi KPK mengenai Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN sebagai

berikut:1. Data, mengenai kepatuhan para wajib lapor LHKPN di lingkungan jnstansi Saudara

dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada KPK;2. Hasil pemeriksaan LHKPN; dan3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

e. Berperan aktif dalam memberikan informasi dan data kepada KPK mengenai ketidakbenarandan/atau ketidakwajaran harta kekayaan atas LHKPN para wajib lapor LHKPN di lingkunganinstansi Saudara;

f. Menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimanadimaksud pada huruf a s.d. e di atas kepada Pimpinan lnstansi dengan memberikan tembusankepada Menteri PAN dan RB dan KPK.

PENDAYAGT]NAAN APARATT]R NEGARA

'i###ffi"ffiff'7. Memberikan sanksi kepada wajib lapor LHKPN yang tidak mematuhi kewajiban LHKPN dengan

mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Jentang Disiplin Pegawai Negeri

Sipil dan Peraturan Perundang undangan lainnya yang berlaku serta mempertimbangkan

rekomendasi APIP dan/atau KPK.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Pendayagu naan Aparatur Negara

n Reformasi Birokrasi

Tembusan:

1. Presiden Republik lndonesia;2. Wakil Presiden Republik lndonesia;3. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.