KATA PENGANTAR - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/49_badan keuangan dan aset... · b. Unsur pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari

Laporan Kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017

i

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WR WB

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa

karena atas Rahmat dan Karunia-Nya, Laporan Kinerja Badan

Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017 dapat diselesaikan

untuk memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

yang didukung manajemen kinerja yang akuntabel sudah merupakan

tekad pimpinan instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun di

daerah. Sejalan dengan era globalisasi yang banyak membawa perubahan

yang strategis, memberi pengaruh kepada masyarakat yang semakin

kritis dengan berbagai tuntutan, terutama kepada para pengelola negara

untuk menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab, bersih

transparan, dan akuntabel.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol

terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam

hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui

sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang

digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan

pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi

karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja

individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada

pencapaian sasaran. Pencapaian sasaran suatu perangkat daerah tidak

hanya karena tercapainya target pada program dan kegiatan saja tetapi

juga dipengaruhi dengan adanya kebijakan dan regulasi dari pemerintah

pusat seperti pada tahun 2017 dengan diterbitkanya SE Mendagri Nomer

910/1866/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai yang akan

mempengaruhi pengelolaan keuangan di daerah.

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat dalam rencana stratejik

organisasi, rencana kinerja, dan program kerja tahunan, dengan tetap

berpegang pada Rencana Kerja (Renja). Dan Laporan Kinerja Badan

Keuangan Dan Aset Daerah merupakan wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PD dalam pengelolaan sumber daya

dan kebijakan yang telah digariskan, dan kebijakan operasional dalam

rangka pencapaian tujuan organisasi.


ii

Laporan kinerja ini juga sebagai umpan balik untuk melakukan

perbaikan dalam perencanaan, terutama sebagai input bagi pengelolaan

dan penataan serta peningkatan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan, dan pelayanan prima kepada masyarakat.

Laporan ini diharapkan juga dapat dipergunakan sebagai salah

satu bahan evaluasi yang objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan

oleh stake holders yang berhak dan berkepentingan dalam menilai kinerja

dan pertanggungjawaban Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah.

Wassalamualaikum WR WB

Wonosari,

KEPALA,

Drs. SUPARTONO, M.Si

NIP. 19590911 198003 1 001


iii

RINGKASAN EKSEKUTIF


merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumberdaya

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai konsekuensi pelaksanaan

manajemen kinerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

LKj IP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai

dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran

tahunan dari Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2016-

2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul

Nomor 40 tahun 2016.

LKj IP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan

bukti untuk menjawab pertanyaan, realisasi sasaran pembangunan yang

ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama

(IKU) BKAD yang telah dicanangkan pada tahun 2017 telah berhasil

dicapai.

Dari 3 (tiga) IKU BKAD tahun 2017, kinerja yang dicapai BKAD

menunjukkan kategori berhasil baik. Keberhasilan capaian IKU BKAD

merupakan hasil dari upaya-upaya BKAD, juga berkat dukungan dan

partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun

masyarakat pada umumnya yang berkepentingan secara integral dan

sinergi dalam memenuhi program-program BKAD pada tahun 2017.

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar

84,89% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan pada sasaran utama sebesar 91,53%, sedangkan

realisasi untuk program/kegiatan pada sasaran pendukung sebesar

76,35%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan

anggaran terbesar pada sasaran pendukung Persentase Kesesuaian

Program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap

RPJMD yaitu sebesar 94,62% sedangkan penyerapan anggaran terkecil

pada sasaran pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat

Daerah yaitu sebesar 76,12 %

Prasyarat keberhasilan implementasi kebijakan, program, dan

kegiatan masa depan adalah meningkatkan aparatur yang profesional

serta dapat dipercaya masyarakat melalui penataan SDM aparatur yang

berkesinambungan berdasarkan kualifikasi dan kompetensi jabatan

sesuai dengan beban kerja masing-masing PD (Perangkat Daerah) serta

adanya perilaku kinerja aparatur yang dapat bekerja ”tuntas”

berdasarkan norma hukum, etika birokrasi pemerintah, dan berbasiskan

manajemen kinerja sehingga bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan


iv

Nepotisme). Hal ini akan memantapkan dan memperkuat modal sosial

dengan ciri adanya kepercayaan (trust) masyarakat pada pemerintah.


v

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL …………………………………………………….......

KATA PENGANTAR …………………………………………………........ i

RINGKASAN EKSEKUTIF ……………………………………………..... iii

DAFTAR ISI ……………………………………………………………....... v

BAB I : PENDAHULUAN ………………………………………...... 1

A. Latar Belakang ……………………………..……….....

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi ……..…...

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)............

1

2

6

BAB II : PERENCANAAN KINERJA …................................ 8

A. Rencana Kerja PD Tahun 2017 ....................

B. Rencana Kinerja 2017 ...................……………...

C. Perjanjian Kinerja 2017 ..................……………..

9

11

12

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………………... 15

A. Capaian Kinerja Organisasi …………………………

B. Realisasi Anggaran ..........................................

15

28

BAB IV : PENUTUP ………………………………………………….... 30


1

BAB

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang

demokratis, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif, penilaian

dan pelaporan kinerja instansi pemerintah menjadi kunci dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Upaya ini juga

selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah, setiap PD wajib menyampaikan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) kepada Bupati sebagai

perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan

pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran

yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara

periodik setiap akhir tahun anggaran.

LKj IP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber

daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi

Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan.

LKj IP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan

alat pendorong terwujudnya good governance serta berfungsi

sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.


2

Bertitik tolak dari RKPD Tahun 2017 dan Rencana Kerja

Tahun 2017, maka LKj IP Badan Keuangan Dan Aset Daerah yang

disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2017 dan

menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh

Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah kepada Bupati

Gunungkidul.

B. Tugas Pokok dan Struktur Organisasi

Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7

Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah

Daerah. Sedangkan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan

Keuangan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan

Aset Daerah.

1. Tugas Pokok

Badan Keuangan Dan Aset Daerah (BKAD) mempunyai

tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas

pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan

aset daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas yang dibebankan, Badan

Keuangan Dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan umum di bidang keuangan daerah;

b. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah;

c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di

bidang keuangan daerah;

d. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pendapatan, keuangan,

dan aset daerah;

e. pelaksanaan dan pembinaan pemungutan pajak daerah;

f. pembinaan pendapatan daerah;

g. pengelolaan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain

pendapatan;

h. penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja

daerah dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan

belanja daerah;


3

i. penyusunan rancangan pertanggungjawaban anggaran

pendapatan dan belanja daerah;

j. pelaksanaan dan pembinaan penatausahaan keuangan

daerah;

k. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;

l. penyimpanan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan

daerah;

m. pelaksanaan dan pembinaan sistem akuntansi dan

pelaporan keuangan daerah;

n. pengelolaan barang milik daerah;

o. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran dan dokumen

perubahan pelaksanaan anggaran;

p. perumusan kebijakan teknis hibah daerah dan bantuan

keuangan;

q. pelaksanaan pengendalian pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja daerah;

r. pelaksanaan kerja sama pemanfaatan aset;

s. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang

keuangan daerah

t. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan

petunjuk operasional di bidang keuangan daerah;

u. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan

bidang keuangan daerah; dan

v. pengelolaan UPT.

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BKAD Kabupaten Gunungkidul

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor

7 Tahun 2016 terdiri dari :

a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;

b. Unsur pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari

Subbagian- Subbagian;

c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-bidang yang terdiri

dari Subbidang-Subbidang

2. Unit Pelaksana Teknis;

3. Kelompok Jabatan

Fungsional.


4

Organisasi BKAD terdiri dari :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari :

1). Subbagian Perencanaan;

2). Subbagian Keuangan;

3). Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Penetapan Dan Bina Pendapatan terdiri dari :

1) Subbidang Pendaftaran Dan Pendataan;

2) Subbidang Pengolah Data dan Penetapan;

3) Subbidang Bina Pendapatan Dan Pengembangan;

d. Bidang Penagihan, Pelayanan Dan Pengendalian terdiri dari:

1) Subbidang Penagihan Dan Pengawasan;

2) Subbidang Pelayanan Dan Keberatan;

3) Subbidang Pengendalian Dan Pelaporan

e. Bidang Anggaran terdiri dari :

1) Subbidang Penyusunan Anggaran;

2) Subbidang Pengendalian Anggaran;

3) Subbidang Hibah Dan Bantuan Sosial;

f. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :

1) Subbidang Perbendaharaan Pendapatan;

2) Subbidang Perbendaharaan Belanja Non Gaji;

3) Subbidang Perbendaharaan Belanja Gaji;

g. Bidang Akuntansi terdiri dari :

1) Subbidang Akuntansi Pendapatan;

2) Subbidang Akuntansi Belanja;

3) Subbidang Akuntansi Aset dan Selain Kas;

h. Bidang Aset terdiri dari :

1) Subbidang Perencanaan Aset;

2) Subbidang Pendayagunaan Aset;

3) Subbidang Monitoring dan Evaluasi Aset;

i. Unit Pelaksana Teknis;

j. Kelompok Jabatan Fungsional;

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

tersebut, didukung sumberdaya manusia yang memadai

dengan jumlah pegawai sebanyak 99 orang pada akhir tahun

2017. Adapun jabatan struktural di lingkungan Badan

Keuangan Dan Aset Daerah sebanyak 29 jabatan, terdiri dari


5

eselon II.b = 1 jabatan, eselon III = 7 jabatan, dan eselon IV = 21

jabatan, jabatan fungsional 1 yaitu Arsiparis. Sedangkan

jumlah Pegawai Negeri Sipil non eselon sebanyak = 71 orang.

Gambar 1.1

1%

7%

21%

71%

Eselon II Eselon III Eselon IV non eselon

Sumber : Subbagian Umum BKAD.

Sedangkan komposisi pegawai BKAD berdasarkan Golongan

Ruang adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai

No. Golongan/Ruang Bezetting 31 - 12 – 2017

1 I/a – I/d 0

2 II/a – II/d 24

3 III/a – III/d 64

4 IV/a – IV/e 11

Jumlah 99

Sumber : Subbagian Umum BKAD.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Eselon Akhir Tahun 2017


6

Gambar 1.2

Sumber : Subbagian Umum BKAD

C. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Pengelolaan kekayaan dan keuangan daerah merupakan

tugas yang harus ditangani secara baik, karena dengan pengelolaan

secara baik, maka kasus-kasus kebocoran penyelewengan dan

penyalahgunaan keuangan dan kekayaan daerah dapat dihindari.

Tentu saja dalam pelaksanaannya dimungkinkan menghadapi

permasalahan dan kendala seiring dinamika pemerintahan pusat

dan daerah, maupun perubahan kebijakan dan regulasi serta

perkembangan aspirasi masyarakat.

Adanya ketentuan penataan tata ruang wilayah berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 tahun

2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

yang kemudian berdasarkan kedua aturan tersebut dapat

disimpulkan bahwa kawasan karst pegunungan seribu, dalam hal

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pangkat dan Golongan

Pada Akhir Tahun 2017


7

ini yang terletak di Kabupaten Gunungkidul, adalah kawasan

lindung yang tidak boleh ditambang, akan membawa akibat

berkurangnya potensi penerimaan daerah dari Pendapatan Asli

Daerah pada kelompok Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

(Bahan Galian Golongan C). Bagi Badan Keuangan Dan Aset

Daerah yang mengemban tugas dan fungsi pendapatan tentu saja

hal tersebut akan membawa dampak atas konsekuensi

pemberlakuannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 merupakan salah satu

landasan yuridis bagi pegembangan otonomi daerah di Indonesia.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai

dilaksanakan sejak tahun 2001 merupakan peluang bagi

Pemerintah Daerah di Indonesia untuk melaksanakan serta

membiayai sendiri kemajuan pembangunan di daerahnya masing-

masing.

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu mekanisme

transfer dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)

dalam kaitan dengan kebijakan keuangan negara yaitu untuk

mewujudkan ketahanan fiskal yang berkelanjutan dan memberikan

stimulus terhadap aktifitas perekonomian masyarakat.

Dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan

akan menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar

daerah yang sepadan dengan besarnya kewenangan urusan

pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom.

Desentralisasi fiskal juga merupakan salah satu pilar dalam

memelihara kesetabilan kondisi ekonomi nasional karena transfer

dana ke daerah akan mendorong aktifitas perekonomian

masyarakat di daerah.

Secara umum tujuan pemerintah pusat melakukan transfer

dana kepada pemerintah daerah adalah :

1. Sebagai tindakan nyata untuk mengurangi ketimpangan

pembagian ‘kue nasional’ baik vertikal maupun horizontal.

2. Sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi pengeluaran

pemerintah dengan menyerahkan sebagian kewenangan di

bidang pengelolaan keuangan negara dan agar manfaat yang

dihasilkan


8

D.

Dalam rangka pelaporan keuangan dan kinerja Instansi

Pemerintah sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

maka terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun

2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP ).

SAKIP adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,

prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,

pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP

dilaksanakan untuk penyusunan Laporan Kinerja yang sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan SAKIP

dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem

Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan kegiatan

tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan

sasaran yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis. Dalam rencana

kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah tahun 2017, telah disusun

Indikator Kinerja Utama dan target masing-masing indikator untuk

mencapai sasaran strategis

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Gunungkidul tahun 2017 merupakan alat perencanaan pembangunan

tahunan yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan

amanat yang telah diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya RKPD

tersebut dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD)

sebagai dokumen teknis operasional.

BAB

II PERENCANAAN KINERJA


9

A. Rencana Kerja PD Tahun 2017

Rencana Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah tanggal 3 November 2016.

Dokumen tersebut merupakan alat perencanaan tahunan yang

menjadi tolok ukur kinerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh

masyarakat.

Selanjutnya Badan Keuangan Dan Aset Daerah menjabarkan

dalam sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai secara tahun

2017. Sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai alat ukur

keberhasilan sasaran strategis selama tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

Tabel 2.1

Sasaran strategis dan indikator kinerja

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja

1 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat

Indeks Pengelolaan Keuangan

2 Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat

Indeks Pengelolaan Aset Daerah

3 Pendapatan Asli daerah

meningkat

Persentase Kontribusi PAD

terhadap APBD

Badan Keuangan Dan Aset Daerah telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Bupati Gunungkidul

Nomor 280 tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Badan

Keuangan Dan Aset Daerah. Adapun Indikator Kinerja Utama

Badan Keuangan Dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:


10

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama

No. Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Alasan/Penjelasan/ Formulasi

1 Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah Meningkat

Indeks Pengelolaan

Keuangan

Rumus:

Hasil rata-rata dari

- Persentase PD yang menyampaikan Laporan Keuangan dengan benar

dan tepat waktu

- Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD (Minggu pertama bulan oktober tahun sebelumnya)

- Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

2 Kualitas Penatausahaan

Aset Daerah meningkat

Indeks Pengelolaan

Aset Daerah

Hasil dari :

- Persentase Aset yang dilaporkan ke neraca

- Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Aset semester satu dan semester dua

3 Pendapatan Asli

daerah meningkat

Persentase

Kontribusi PAD terhadap APBD

Rumus:

Σ Kontribusi PAD terhadap

APBD

x 100%

Σ APBD

-

Program-program

Untuk Mencapai target sasaran dan indikator yang telah

ditetapkan Badan Keuangan Dan Aset Daerah pada tahun 2017 di

biayai dengan 6 (enam) program yaitu Program Peningkatan

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan

Kualitas Penyusunan APBD, Program Peningkatan Kualitas

Penatausahaan Keuangan Daerah, Program Peningkatan Dan

Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah, Program Pengelolaan

Pendapatan Pajak Daerah Dan Program Pengembangan Pendapatan

Daerah. Tabel program, realisasi dan sisa anggaran sebagai berikut

:


11

No Program Anggaran Realisasi Sisa

1 Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

856.847.500

778.775.191

78.072.309

2 Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD

1.081.005.000

1.008.897.500

72.107.500

3 Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah

1.307.907.000

1.256.920.400 50.986.600

4 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Aset Daerah

12.281.698.000

11.111.228.430

1.170.469.570

5 Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

2.587.021.500

2.515.925.940

71.095.560

6 Program Pengembangan Pendapatan Daerah

2.135.883.650

1.863.698.439

272.185.211

B. RENCANA KINERJA 2017

Perencanaan kinerja adalah aktivitas analisis dan

pengambilan keputusan di depan untuk menetapkan tingkat kinerja

yang diinginkan di masa yang akan datang tentang tingkat capaian

kinerja yang diinginkan serta target (quantitative objectives) apa yang

harus dicapai dihubungkan dengan tingkat pelaksanaan

program/kegiatan. Perencanaan Kinerja merupakan bentuk

komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan

dan target kinerja tahunan organisasi.

Untuk operasionalisasi perencanaan jangka menengah

tersebut Badan Keuangan Dan Aset Daerah menyusun perencanaan

kinerja tahunan yang disusun dalam bentuk Rencana Kerja Badan

Keuangan Dan Aset Daerah. Dengan diterbitkannya Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi


12

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu menyusun Rencana Kinerja

Tahunan (RKT) yang secara substantif tidak jauh berbeda dengan

Renja.

Rencana Kinerja Tahunan 2017 mencerminkan rencana

kegiatan, program, dan sasaran tahunan serta menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai Badan Keuangan Dan Aset Daerah

selama tahun 2017. Target kinerja merepresentasikan nilai

kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2017 dari semua

indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun

sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan

dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di

dalam upaya pencapaian tujuan.

Target sasaran untuk Tahun 2017 memuat sasaran strategis,

indikator kinerja, dan target yang akan dicapai. RKT 2017 adalah

sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Satuan Target

1 Kualitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkat

Indeks

Pengelolaan Keuangan

Persen 100

2 Kualitas Penatausahaan

Aset Daerah meningkat

Indeks Pengelolaan Aset

Daerah

Persen 90

3 Pendapatan Asli

daerah meningkat

Persentase


Persen 11,9

C. PERJANJIAN KINERJA 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan suatu dokumen

kontrak kinerja antara Kepala Badan Keuangan Dan Aset Daerah

dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja

tahun 2017 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh

Badan Keuangan Dan Aset Daerah. Perjanjian Kinerja Tahun 2017


13

mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan.

Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2017 menguraikan target

kinerja yang hendak dicapai Badan Keuangan Dan Aset Daerah

selama Tahun 2017.

Dokumen Penetapan Kinerja/Perjanjian Kinerja Badan

Keuangan Dan Aset Daerah Tahun 2017 disusun setelah

diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor

26/DPA/2017 dan diubah seiring dengan perubahan DPA atau

DPPA Nomor 105/DPPA/2017. Perubahan Perjanjian Kinerja OPD

Tahun 2017 sebagai berikut:

No. Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Satuan Target

1 Kualitas

Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkat

Indeks Pengelolaan

Keuangan

Persen 100

2 Kualitas

Penatausahaan Aset Daerah

meningkat

Indeks

Pengelolaan Aset Daerah

Persen 90

3 Pendapatan Asli

daerah meningkat

Persentase


Persen 11,9

No. Nama Program Anggaran Keterangan

1. Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

856.847.500,00 APBD

2. Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD

1.081.005.000,00 APBD

3 Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan

Daaerah

1.307.907.000,00 APBD

4. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Aset Daerah

12.281.698.000,00 APBD


14

5. Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

2.587.021.500,00 APBD

6. Pengembangan Pendapatan Daerah

2.135.883.650,00 APBD


15

BAB

III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan

bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan

program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong

perubahan, dimana program / kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik

pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance

dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan

sejauh mana sebuah instansi telah memenuhi tugas dan mandatnya

dalam penyediaan layanan public yang langsung bisa dirasakan

hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan

tanggungjawab program/kegiatan menjadi bagian penting dalam

memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik

telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah system akuntabilitas

kinerja ini adalah berpedoman kepada peraturan Menteri PAN dan RB

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja

,Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi

Pemerintah. Dalam Regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi

pemerintah

1. Pengukur kinerja

Kerangka pengukur kinerja di Badan Keuangan dan Aset

Daerah dilakukan dengan mengacu pada peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Th 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelapor Kinerja

dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun

pengukur kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut:


16

a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin

rendah nya kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Utama =

Realisasi

X 100% Rencana

b. Apabila semakin tinggi menunjukkan semakin rendahnya

kinerja atau rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya

kinerja, digunakan rumus:

Capaian Indikator Kinerja = Rencana – ( Realisasi - Rencana )

X 100 Rencana

Atau

Capaian Indikator = (2 X Rencana) - Realisasi

X 100 Rencana

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran

menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan

skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1

Pengukuran dengan skala Ordinal

Skala Ordinal Predikat/Kategori

85≤x Sangat berhasil

70≤x<85 Berhasil

55≤x<70 Cukup berhasil

X<55 Tidak berhasil

Untuk capaian masing – masing indikator kinerja sasaran disimpulkan

berdasarkan “Metode Rata – Rata Data Kelompok”. Penyimpulan

capaian sasaran nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut:

Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan

jumlah indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, berhasil, cukup


17

berhasil dan tidak berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan

nilai mean (rata – rata) skala ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan

jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut .

Capaian Sasaran =

Jumlah indikator untuk setiap kategori x nilai mean setiap kategori

X 100

Jumlah indikator kinerja sasaran

2. Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2017

Pengukur target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan

adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja

dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk

mengukur kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2017.

Pencapaian IKU tahun 2017 secara ringkas ditunjukkan sebagai

berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama BKAD tahun 2017

No Sasaran Strategi

Indikator kinerja

Realisasi

tahun 2016

Tahun 2017 Target Akhir

Renstra (2021)

Capaian s/d 2017

terhadap 2021 (%)

Target Realisasi Capaian kinerja

(%)

1 Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkat

Indeks Pengelolaan Keuangan

100

100 100 100 100 100

2 Kualitas Penatausahaan Aset Daerah

meningkat

Indeks Pengelolaan Aset Daerah

90 90 100 100 90


meningkat

Persentase Kontribusi

PAD terhadap APBD

14,34 11,9 12 100,8 12,1 12


18

3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

Sasaran I : “Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat”

Target sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan

daerah meningkat dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan dengan

tiga pengukur yaitu

1. Persentase PD yang menyampaikan Laporan Keuangan dengan benar dan

tepat waktu

2. Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian RAPBD (Minggu pertama bulan

oktober tahun sebelumnya)

3. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

Dari tiga pengukur diatas bahwa untuk realisasi capaian target

pada tahun 2017 dapat kami sajikan 100% .

Tabel 3.3

Rencana dan realisasi Capaian Sasaran Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Meningkat

No Indikator

kinerja

Realisasi tahun

2016


Renstra (2021)

Capaian s/d 2017

terhadap 2021 (%)

Target Realisasi Capaian

Kinerja (%) Kategori

1 Indeks Pengelolaan

Keuangan

100 100 100 100 Sangat berhasil

100 100

RATA – RATA CAPAIAN INDIKATOR SASARAN

Kondisi pencapaian target indikator indeks pengelolaan

keuangan menunjukkan program/kegiatan yang telah dilakukan,

yang menggambarkan bukan hanya peran dari Badan Keuangan dan

Aset Daerah. Capaian ini menunjukkan kontribusi penting dari PD di

seluruh Kabupaten Gunungkidul. Indikator Indeks Pengelolaan

Keuangan dapat dicapai melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Peningkatan Kualitas Penyusunan APBD

3. Program Peningkatan Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah


19

Dalam melaksanakan ketiga program tersebut dianggarkan

sebesar Rp. 3.245.759.500 dalam realisasi hanya membutuhkan

anggaran sebesar Rp. 3.044.593.091 (93,80%) Sehingga terdapat

efisiensi sebesar Rp. 201.166.409 (6,20%).

Sesuai dengan Intruksi Bupati Nomor 2/INST/2017 Tentang

Pelaksanaan Transaksi Non Tunai (Transaksi Non Cash) Pemerintah

Kabupaten Gunungkidul mengimplementasikan SE Mendagri Nomor

910/1967/SJ Tentang Implementasikan Transaksi Non Tunai mulai 1

Oktober 2017.

Intruksi Bupati Gunungkidul sebagai berikut :

1. Meminimalkan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan

pembayaran dan melakukan pembatasan transaksi pembayaran

secara tunai pada masing-masing Perangkat Daerah dan Unit

Pelaksana Teknis;

2. Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis dalam melakukan

pembayaran Gaji Pegawai, belanja langsung (LS) barang/jasa,

penyaluran hibah yang berupa uang melalui mekanisme non tunai;

3. Guna kelancaran pembayaran atas gaji pegawai dan LS barang/jasa

diharapkan Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis untuk

menghimbau kepada pegawai dan penyedia barang/jasa untuk

membuka rekening pada PT. Bank BPD DIY;

4. Dalam hal penyedia barang/jasa menggunakan rekening selain

rekening pada PT. Bank BPD DIY biaya yang timbul atas transaksi

dibebankan kepada penyedia barang/jasa;

5. Pembatasan transaksi secara tunai sebagaimana dimaksud pada

diktum KESATU paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sasaran II :

“Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat”

Target sasaran Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat

dilaksanakan Secara Efektif Dan Efisien Berdasarkan Pada Regulasi

merupakan tugas yang harus dilaksanakan dengan cermat dan teliti

untuk menginventaris dan mengelola aset milik daerah yang mana


20

letaknya tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul. Dalam

tahun 2017, realisasi pencapaian sasaran Kualitas Penatausahaan Aset

Daerah meningkat dilaksanakan Secara Efektif Dan Efisien Berdasarkan

Pada Regulasi.

Berdasarkan data sementara hasil rekonsiliasi data aset PD

jumlah aset yang tercatat sebesar Rp. 2.241.767.105.879,57 jumlah ini

meningkat sebesar Rp. 301.448.886.684,88 (15,53 %) dibanding dengan

set yang dicatat di neraca tahun 2015 sebesar Rp.

1.940.318.219.194,69. Data aset per 31 Desember 2016 tersebut masih

dimungkinkan berubah seiring masih berjalannya proses rekonsiliasi

data belanja modal dan belanja berang jasa di beberapa PD.

Tabel 3.4 Rencana dan realisasi Capaian Sasaran

Kualitas Penatausahaan Aset Daerah meningkat

No Indikator kinerja

Realisasi

tahun 2016


Renstra

(2021)

Capaian s/d 2017 terhadap

2021 (%) Target Realisasi Capaian Kinerja

(%)

Kategori

1 Indeks Pengelolaan Aset Daerah

90 90 90 100 Sangat berhasil

100 90


Kondisi pencapaian target indikator Indeks Pengelolaan Aset Daerah

menunjukkan program/kegiatan yang telah dilakukan, yang

menggambarkan bukan hanya peran dari Badan Keuangan dan Aset

Daerah. Capaian ini juga menunjukkan kontribusi penting dari PD di

seluruh Kabupaten Gunungkidul. Indikator Indeks Pengelolaan Aset Daerah

dapat dicapai melalui program Program Peningkatan dan Pengembangan

Pengelolaan Aset Daerah

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp.

12.281.698.000,00 dalam realisasi hanya membutuhkan anggaran

sebesar Rp. 11.111.228.430,00 (90,47%) Sehingga terdapat efisiensi

sebesar Rp. 1.170.469.570,00 (9, 5%).

Permasalahaan

1. Kurang lancarnya aliran pada keuangan disetiap OPD. Proses

rekonsiliasi data belanja yang tidak dapat dilakukan di akhir tahun,

menyebabkan pengurus barang harus menunggu data tersebut

sampai dalam keadaan valid;


21

2. Biaya atribusi yang tidak segera dicatat tapi di menunggu akhir

tahun anggaran, ini menyebabkan aset tidak segera bisa

diselesaikan pencatatannya;

3. Kurangnya personil disetiap OPD sehingga beberapa pengurus

barang mendapat tugas pokok lain yang harus dikerjakan dan

menunda penyelesaian administrasi aset;

4. Biaya atribusi ada yang tidal melekat di Belanja Modal tetapi

melekat di Belanja Pegawai atau di Belanja Barang/jasa

Solusi

1. Peningkatan efektifitas proses rekonsiliasi data keuangan diseluruh

OPD agar data keuangan yang valid dapat digunakan oleh pengurus

barang untuk memproses pencatatan aset;

2. Penyelesaian SPJ di awal waktu terutama yang terkait dengan biaya

atribusi;

3. Meningkatnya koordinasi dan komunikasi terkait dokumen SPJ dan

kontrak yang terkait dengan BMD yang dihasilkan OPD kepada

pengurus barang.

4. Belanja atribusi harus dibagi diberbagai pengadaan yang

pelaksanaanya tidak bersamaan, sehingga perhitungan belanja

atribusi baru bisa akhir tahun, dan

5. Peningkatan SDM di tiap PD untuk menjadi ahli pengadaan

barang/jasa

Sasaran III “Pendapatan Asli Daerah Meningkat”

Target sasaran Pendapatan Asli Daerah meningkat dengan

indikator Kontribusi PAD Terhadap APBD merupakan salah satu faktor

penting dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagi pendukung

pembangunan di Kabupaten Gunungkidul, dalam pemenuhan target

indikator tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pemungatan

dan penagihan terhadap wajib pajak yang tersebar di seluruh wilayah

Kabupaten Gunungkidul maupun yang berada di luar wilayah

Kabupaten Gunungkidul.


22

Tabel 3.5 Rencana dan realisasi capaian Sasaran

Pendapatan Asli Daerah Meningkat


Realisasi tahun 2016


Renstra (2021)

Capaian s/d 2017

terhadap 2021 (%)

Target Realisasi

Capaian

Kinerja (%)

Kategori

1 Pendapatan Asli Daerah

Meningkat

11 11,9 12 100,8 Sangat berhasil 12,1 12


Kondisi pencapaian Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

seperti halnya pada sasaran ke 3 (liga) yang mana program/kegiatan

yang telah dilakukan menggambarkan peran penting dalam mendukung

keuangan pemerintah daerah. Indikator Pendapatan asli Daerah

Meningkat dapat dicapai melalui Program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah

2. Program Pengembangan Pendapatan Daerah

Dalam melaksanakan program tersebut dianggarkan sebesar Rp.

4.722.905.150,00 dalam realisasi membutuhkan anggaran sebesar Rp.

4.379.624.379,00 (92,73%) Sehingga terdapat efisiensi sebesar Rp.

343.280.771,00 (7,26%).

Permasalahan

1. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai sumber

penerimaan daerah

2. Kurangnya sumber daya manusia

3. Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala kebijakan pusat

Solusi

1. Ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan asli daerah

2. Pengkajian potensi penerimaan daerah

3. Penyusunan regulasi sebagai dasar pelaksanaan pemungutan

4. Peningkatan dan penyediaan sarana dan prasarana pemungutan

pendapatan daerah

5. Penyuluhan dan sosialisasi

6. Peningkatan kualitas SDM petugas pemungutan pendapatan daerah


23

Disamping mencapai indikator utama yang didukung oleh

program prioritas, di setiap Perangkat Daerah juga melaksanakan

program-program penunjang atau pendukung untuk mencapai sasaram

strategis yang dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah yaitu:

Sasaran IV “Kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pelayanan Perangkat Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik meningkat dilaksanakan program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana

Aparatur, Dan ProgramPeningkatan Ketatalaksanaan Dan Kapasitas

Aparatur. Indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja Perangkat

Daerah tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 0,46 dibandingkan

tahun 2016 yaitu dari 78,93 menjadi 79,39 Indeks kepuasan

masyarakat tahun 2017 ditargetkan sebesar 77 sehingga realisasi

kinerjanya mencapai 103% masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel

berikut:

Tabel 3.7

Rencana dan Realisasi Capaian sasaran Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik

No Indikator

kinerja

Realisasi

tahun 2016


Renstra

(2021)

Capaian s/d 2017 terhadap

2021 (%) Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Indeks Kepuasan Masyarakat

Perangkat Daerah

78.93 77 79.39 103 Sangat berhasil 77 103


Bila melihat data di atas pada tahun anggaran 2016 realisasi dari

Indikator ini sebesar 78,93 poin, sedangkan di tahun 2017 menargetkan

77 poin dan terealisasi sebesar 79,39 poin dari kegiatan yang dilakukan

capaian kinerja sebesar 103% ini termasuk kategori sangat berhasil

Kondisi pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat yang meningkat

menunjukkan hasil dari program/kegiatan yang telah dilakukan

menggambarkan bahwa pelayanan yang baik akan berdampak positif

pada tingkat Kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan


24

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dicapai melalui

program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan dianggarkan

sebesar Rp. 5.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 4.382.500,00 ditambah

program yang mendukung pencapaian sasaran yaitu Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp.14.103.534.850,00

realisasi sebesar Rp. 10.480.510.963,00, Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Perkantoran dengan anggaran sebesar

Rp.1.349.320.000,00 realisasi sebesar Rp. 1.285.001.506,00, dan

Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur dengan

anggaran sebesar Rp. 70.415.000,00 realisasi sebesar Rp.

50.817.156,00 sesuai dengan anggaran yang direncanakan

Permasalahan

1. Kurangnya penyebarluasan informasi tentang persyaratan yang harus

dipenuhi dan jenis-jenis pelayanan kepada masyarakat

2. Masih belum optimalnya pelayanan kepada masyarakat terutama

yang berhubungan dengan pelayanan pajak

Solusi:

1. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang persyaratan yang

harus dipenuhi dan jenis-jenis pelayanan

2. Mengkomunikasikan dengan instansi dan masyarakat demi

kelancaran pelayanan kepada masyarakat

Sasaran V “Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat

Daerah meningkat”

Untuk mencapai target sasaran Akuntabilitas pengelolaan

keuangan meningkat dilaksanakan program Peningkatan Kualitas

Pelaporan Keuangan Perangkap Daerah. Persentase laporan keuangan

disusun tepat waktu tahun 2017 sama dengan tahun 2016 yaitu 100%.

Persentase laporan keuangan disusun tepat waktu tahun 2017

ditargetkan sebesar 100% terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi

kinerjanya mencapai 100% masuk kategori sangat berhasil. Untuk

mencapai program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:


25

Tabel 3.8 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Perangkat Daerah meningkat


Realisasi

tahun

2016


Renstra (2021)

Capaian

s/d 2017

terhadap

2021 (%)

Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Persentase Laporan

Keuangan yang

disusun tepat

waktu

100 100 100 100 Sangat

berhasil 100 100


Pencapaian Indikator Persentase laporan keuangan disusun tepat

waktu diuraikan sebagai berikut:

Pada tahun anggaran 2016 persentase laporan keuangan disusun

tepat waktu terealisasi 100%, sedangkan tahun anggaran 2017

menargetkan laporan keuangan disusun tepat waktu sebesar 100% dan

terealisasi 100%, ini sesuai dengan target yang direncanakan.

Pencapaian Indikator persentase laporan keuangan ini dicapai dengan

Program Peningkatan Kualitas pelaporan keuangan perangkat daerah

dengan anggaran sebesar Rp. 170.095.500,00 dan terealisasi sebesar

Rp. 156.868.500,00 sesuai yang direncanakan.

Permasalahan:

1. Beberapa kegiatan baru terlaksana pada Triwulan 4, karena harus

menunggu perubahan anggaran Tahun 2017, perubahan DPA baru

pada tanggal 7 November 2017

Solusi:

1. Penyusunan anggaran kas lebih dicermati. Pengadaan-pengadaan

barang/jasa tidak dialokasikan pada Triwulan 4.

Sasaran VI “Kesesuaian program dalam dokumen perencanaan

pembangunan daerah”

Untuk mencapai target sasaran Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan perangkat daerah dilaksanakan program

peningkatan kualitas perencanaan PD. Persentase kesesuaian program

dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap program dalam

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat


26

Daerah terhadap program dalam RPJMD Tahun 2017 sama dengan

tahun 2016 yaitu 100%. Persentase kesesuaian program dalam Rencana

Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap program dalam Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) dan Renstra Perangkat Daerah terhadap

program dalam RPJMD tahun 2017 ditargetkan sebesar 100%

terealisasi sebesar 100% sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100%

masuk kategori sangat berhasil. Untuk mengetahui capaian program

selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.6

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kesesuaian Program Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah


Realisasi tahun

2016


Renstra (2021)

Capaian s/d 2017 terhadap 2021 (%)

Target Realisasi

Capaian Kinerja

(%) Kategori

1 Persentase Kesesuaian Program dalam Renja

PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap

RPJMD

100 100 100 100 Sangat berhasil 100 100


Pencapaian Indikator Persentase kesesuaian program dalam renja

perangkat daerah terhadap program dalam RKPD dan Renstra

perangkat daerah terhadap program dalam RPJMD dengan uraian

sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2016 Persentase kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan perangkat daerah terealisasi sebesar 100% sama

dengan tahun 2017 yang menargetkan 100% dan terealisasi 100%,

karena program dan kegiatan yang di Renja Perangkat daerah memang

harus mengacu pada program di RKPD begitu juga program yang di

Renstra Perangkat Daerah harus mengacu pada program yang ada di

RPJMD.

Indikator persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat

daerah ini pada tahun anggaran 2017 dilaksanakan dengan Program

Peningkatan kualitas perencanaan dengan anggaran sebesar Rp.

42.737.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 41.290.000,00 sesuai dengan

yang direncanakan.


27

Permasalahan:

1. Adanya regulasi-regulasi baru, sehingga dokumen perencanaan harus

segera disesuaikan. Renstra BKAD yang sebelumnya tupoksi diampu

DPPKAD harus direvisi menyesuaikan Perbup no 73 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata

kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Solusi:

1. Dokumen perencanaan tingkat Kabupaten segera direvisi sehingga PD

dapat segera menindaklanjuti untuk perubahan-perubahannya.

Dalam melaksanakan keenam program dari 3 (tiga) sasaran

pendukung tersebut dianggarkan sebesar Rp. 15.741.102.850,00 dalam

realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp. 12.018.870.625,00

(76,35%) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp.

3.722.232.225,00 (23,65%), yang dirinci sebagai berikut:

No. Nama Program Anggaran (Rp.) Realisasi (Rp.) Capaian

(%) Selisih (Rp.)

Efisiensi

(%)

1. Peningkatan

Kualitas

Pelayanan

Publik

5.000.000,00 4.382.500,00 87,65 617.500,00 12,35

2. Peningkatan

Kualitas

Pelaporan

Keuangan

Perangkat

Daerah

170.095.500,00 156.868.500,00 92,22 13.227.000,00 7,78

3. Peningkatan

Kualitas

Perencanaan

42.737.500,00 41.290.000,00 96,61 1.447.500,00 3,39

4. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

14.103.534.850,00 10.480.510.963,00 74,31 3.623.023.887,00 25,69

5. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Perkantoran

1.349.320.000,00 1.285.001.506,00 95,23 64.318.494,00 4,77

6. Peningkatan

Ketatalaksana

an dan

Kapasitas

Aparatur

70.415.000,00 50.817.156,00 70,75 20.597.844,00 29,25

Jumlah 15.741.102.850,00 12.018.870.625,00 76,35 3.722.232.225,00 23,65


28

Permasalahan

1. Ada anggaran yang disetor kembali karena tidak dapat memenuhi

spesifikasi yang diminta oleh Kantor Polisi Pamong Praja, untuk PPJU

juga terjadi efisiensi karena saat ini pelanggan banyak menggunakan

fotocell, maupun adanya penggunaan tenaga surya.

Solusi

1. Usulan-usulan PD terkait kendaraan harus sudah ada spesifikasi

yang jelas dengan perincian anggaran yang sudah memperhitungkan

pajak.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar

84,89% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk

program/kegiatan pada sasaran utama sebesar 91,53%, sedangkan

realisasi untuk program/kegiatan pada sasaran pendukung sebesar

76,35%. Jika dilihat dari realisasi anggaran per sasaran, penyerapan

anggaran terbesar pada sasaran pendukung Persentase Kesesuaian

Program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

yaitu sebesar 94,62% sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada

sasaran pendukung Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah yaitu

sebesar 76,12 %.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian

sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut :


29

Tabel 3.9

Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2017

No Sasaran Strategis

Kinerja Anggaran

Target Realisasi %

Realisasi Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

% Realisasi

1 Kualitas Pengelolaan

Keuangan Daerah Meningkat

100% 100% 100 3.245.759.500,00 3.044.593.091,00 93,80

2 Kualitas Penatausahaan Aset

Daerah meningkat

90% 90% 100 12.281.698.000,00 11.111.228,430,00 92,30


meningkat 11,9% 12% 100,8

4.722.905.150,00 4.379.624.379,00 92,73

Jumlah Belanja Langsung Utama

20.250.362.650,00 18.535.445.900,00 91,53

4 Indeks Kepuasan

Masyarakat Perangkat

Daerah

77 79,39 103 15.528.269.850,00 11.820.712.125,00 76,12

5 Persentase Laporan

Keuangan yang disusun

tepat waktu

100 100 100 170.095.500,00 156.868.500,00 92,22

6 Persentase Kesesuaian Program dalam Renja PD

terhadap RKPD dan Renstra

PD terhadap RPJMD

100 100 100 42.737.500,00 . 41.290.000,00 94,62

Jumlah Belanja Langsung

Pendukung

15.741.102.850,00 12.018.870.625,00 76,35

Total Belanja Langsung 35.991.465.500,00 30.554.316.525,00 84,89


30

BAB

IV PENUTUP

LKj IP menggambarkan penekanan pada manajemen

pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana

setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi

dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi PD, LKj IP

menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong

akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKj IP akan menjadi

ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai

kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintah yang

baik.

LKj IP PD sebagai konsekuensi pelaksanaan manajemen kinerja

merupakan wujud dukungan pertanggungjawaban sistem administrasi

yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien,

efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan

lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan

dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun

2017, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan

konstribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum,

nampak bahwa kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah pada tahun

2017 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) dan 1 (satu) sasaran utama

yang dilaksanakan masing-masing PD sasaran yang ditetapkan, dapat

tercapai dengan kategori sangat berhasil.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang

sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah

dilakukan Badan Keuangan dan Aset Daerah untuk memastikan

pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan. Namun

demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja

ke depan. Pertama, walaupun indikator telah mencapai target yang

sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa

dijawab dengan baik pula. Tantangan-tantangan ini terutama nampak

dalam kondisi terkait dengan persoalan kesadaran masyarakat terhadap


31

kepatuhan dalam membayar pajak. Kedua, pentingnya koordinasi dan

sinergi antar pemangku kepentingan sehingga terwujud pemahaman yang

sama dalam pencapaian sasaran, tanpa koordinasi dan sinergi yang

dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan

penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai

sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja PD yang menjadi tujuan

dari penyusunan LKj IP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting

untuk dapat dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintahan

Kabupaten Gunungkidul dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan

pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan

menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja,

namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya

dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan

menjadikan LKj IP benar-benar menjadi bagian dari system monitoring

dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan

perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Documents

KATA PENGANTAR - e-gov.gunungkidulkab.go.ide-gov.gunungkidulkab.go.id/uploads/2018/49_badan keuangan dan aset... · b. Unsur pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari