Kata Pengantar - Kementerian PPN/Bappenas :: Home Capaian... · Kata Pengantar Undang-undang Nomor ... buku ini mudah-mudahan bisa menjadi semacam peringatan dini ... Penuntasan pembangunan

- ii -

Kata Pengantar

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)--yang kemudian dijabarkan ke dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan--mengamanatkan agar Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan rencana. Kegiatan evaluasi itu sendiri, masih menurut UU 25/2004, merupakan satu dari empat tahapan yang harus dilalui dalam siklus perencanaan, yaitu: penuyusunan rencana, penetapan rencana, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Tahun 2010 adalah tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014. Setelah satu tahun pelaksanaan

RPJMN 2010-2014, banyak sasaran pembangunan yang telah dapat dicapai atau on-track. Namun demikian, harus diakui terdapat pula sasaran yang masih memerlukan usaha yang lebih intens dan perhatian yang lebih sungguh-sungguh karena capaiannya masih belum sebagaimana yang diharapkan. Terlalu terburu-buru jika hendak dikatakan bahwa capaian sasaran yang bermasalah itu sudah pasti akan gagal mencapai sasaran di penghujung periode RPJMN. Ini karena masih tersisa waktu yang cukup hingga akhir 2014--atau 3 tahun lagi--untuk melakukan deteksi terhadap permasalahan yang ada seraya merumuskan solusinya. Dalam konteks tersebut, buku ini mudah-mudahan bisa menjadi semacam peringatan dini untuk mendeteksi sasaran-sasaran pembangunan apa saja yang capaiannya masih bermasalah, sehingga pada akhir periode RPJMN nanti, sasaran-sasaran tersebut benar-benar dapat tercapai dengan baik.

Sesuai judulnya, buku Capaian Pembangunan Nasional tahun 2010 ini merupakan kumpulan matriks capaian dari sasaran-sasaran utama

pembangunan nasional yang sebagian telah secara eksplisit tercantum pada bagian narasi Buku I RPJMN 2010-2014. Penting untuk diingat bahwa RPJMN 2010-2014 terdiri atas 3 buah buku, yaitu: Buku I yang berisi Prioritas-prioritas Nasional, Buku 2 yang berisi prioritas-prioritas bidang, dan Buku 3 yang berisi strategi pembangunan dengan dimensi spasial-kewilayahan. Selain data capaian, matriks-matriks tersebut juga dilengkapi dengan permasalahan pencapaian dan tindak lanjut yang diperlukan. Dengan begitu, buku ini tidak berhenti hanya pada menyediakan informasi apakah sasaran pembangunan tercapai (on track) atau tidak, melainkan secara komprehensif juga memberikan informasi mengenai alasan-alasan mengapa capaian sasaran tidak atau belum sesuai harapan, kendala apa saja yang ditemui, dan tindak lanjut seperti apa yang mungkin dapat dilakukan di waktu mendatang.

Matriks capaian--yang merupakan bagian utama dari rangkuman ini--sudah pernah dipresentasikan oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam

Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR-RI pada tanggal 7 Juni 2011. Dalam kesempatan Raker tersebut, Anggota DPR-RI memberi apresiasi yang cukup tinggi terhadap matriks capaian yang dipaparkan karena bersifat komprehensif dan mencakup hampir seluruh bidang pembangunan yang penting dan strategis. Untuk itu, Anggota DPR-RI berharap matriks capaian semacam ini diproduksi setiap tahun sehingga dapat diketahui tren dan kemajuan pelaksanaan sasaran pembangunan dari waktu ke waktu, hingga RPJMN 202-2014 berakhir.

Akhirnya, sekecil apapun, mudah-mudahan buku Rangkuman Capaian Pembangunan Nasional 2010 ini dapat berkontribusi dalam upaya kita

bersama dalam mensukseskan target dan sasaran pembangunan sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2010-2014.

Jakarta, Desember 2011 Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral, Kementerian PPN/Bappenas Yohandarwati Arifiyatno

Bagian 1 Pendahuluan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (selanjutnya disingkat RPJMN) 2010-2014 adalah rencana pembangunan berjangka lima tahun

ke-2 dari empat RPJMN yang perlu disusun untuk menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang berjangka 20 tahun. Dalam Buku I RPJMN 2020-2014, ditetapkan 14 Prioritas Pembangunan (terdiri atas 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya), yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, (2) Pendidikan, (3) Kesehatan, (4) Penanggulangan Kemiskinan, (5) Ketahanan Pangan, (6) Infrastruktur, (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, (8) Energi, (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik, (11) Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi, (12) Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, (13) Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian, dan (14) Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Selain prioritas nasional berikut sasarannya, dalam Buku I RPJMN 2010-2014 juga terdapat Sasaran Utama Pembangunan Nasional yang berlevel

dampak (impact) dan dikelompokkan ke dalam tiga klaster, sebagai berikut: 1. Pembangunan kesejahteraan rakyat, terdiri atas 6 bidang: (a) ekonomi, (b) pendidikan, (c) kesehatan, (d) pangan, (e) energi, dan (f)

infrastruktur; dengan sasaran utama masing-masing adalah: (a) Ekonomi.

i. Pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8 persen pertahun, dan sebelum tahun 2014, tumbuh 7%. ii. Inflasi rata-rata 4 - 6 persen pertahun. iii. Tingkat pengangguran terbuka 5 - 6 persen pada akhir tahun 2014. iv. Tingkat kemiskinan 8 - 10 persen pada akhir tahun 2014.

(b) Pendidikan. i. Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 7,50 tahun (2008) menjadi 8,25 tahun (2014). ii. Menurunnya angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas, dari 5,97% (2008) menjadi 4,18% (2014). iii. Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A dari 95,14% (2008) menjadi 96,0% (2014). iv. Meningkatnya APM SMP/SMPLB/ MTs/Paket B dari 72,28% (2008) menjadi 76,0% (2014). v. Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C dari 64,28% (2008) menjadi 85,0% (2014). vi. Meningkatnya APK PT usia 19-23 tahun dari 21,26% (2008) menjadi 30,0% (2014). vii. Menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan

pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. (c) Kesehatan.

i. Meningkatnya umur harapan hidup dari 70,7 tahun (2008) menjadi 72,0 tahun (2014). ii. Menurunnya angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup dari 228 (2008) menjadi 118 (2014). iii. Menurunnya angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 34 (2008) menjadi 24 (2014). iv. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi(gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita dari 18,4% (2008) menjadi lebih kecil dari 15,0%

(2014). (d) Pangan

i. Produksi padi tumbuh 3,22 persen per tahun. ii. Produksi jagung tumbuh 10,02 persen per tahun. iii. Produksi kedelai tumbuh 20,05 persen per tahun.

1

iv. Produksi gula tumbuh 12,55 persen per tahun. v. Produksi daging sapi tumbuh 7,30 persen per tahun.

(e) Energi. i. Peningkatan kapasitas pembangkit listrik, 3.000 MW pertahun. ii. Meningkatnya rasio elektrifikasi, pada tahun 2014 mencapai 80 persen. iii. Meningkatnya produksi minyak bumi, pada tahun 2014 mencapai 1,01 juta barrel perhari. iv. Peningkatan pemanfaatan energi panas bumi, pada tahun 2014 mencapai 5.000 MW.

(f) Infrastruktur. i. Pembangunan Jalan Lintas Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Papua, dengan

sasaran utama hingga tahun 2014 mencapai sepanjang 19.370 km. ii. Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi sesuai dengan Sistem

Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda, ditargetkan selesai tahun 2014. iii. Penuntasan pembangunan Jaringan Serat Optik di Indonesia Bagian Timur , ditargetkan selesai sebelum tahun 2013. iv. Perbaikan sistem dan jaringan transportasi d 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Medan), ditargetkan selesai tahun 2014.

2. Perkuatan pembangunan demokrasi, yakni meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia, dengan sasaran utama berupa:

(a) Semakin terjaminnya peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat yang semakin seimbang dengan peningkatan kepatuhan terhadap pranata hukum.

(b) Meningkatnya kinerja lembaga-lembaga demokrasi, dengan indeks rata-rata 70 pada akhir tahun 2014. (c) Menyelenggarakan pemilu tahun 2014 yang dapat dilaksanakan dengan adil dan demokratis, dengan tingkat partisipasi politik rakyat 75% dan

berkurangnya diskriminasi hak dipilih dan memilih. (d) Meningkatnya layanan informasi dan komunikasi. (e) Selain itu, RPJMN 2010-2014 menargetkan Indeks Demokrasi Indonesia mencapai angka 73 pada tahun 2014.

3. Pembangunan penegakan hukum, yakni tercapainya suasana dan kepastian keadilan melalui penegakan hukum (rule of law) dan terjaganya ketertiban umum, dengan sasaran utama berupa: (a) Persepsi masyarakat pencari keadilan untuk merasakan kenyamanan, kepastian, keadilan dan keamanan dalam berinteraksi dan mendapat

pelayanan dari para penegak hukum. (b) Tumbuhnya kepercayaan dan penghormatan publik kepada aparat dan lembaga penegak hukum. (c) Mendukung iklim berusaha yang baik sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan dengan pasti dan aman serta efisisen. (d) Selain itu, RPJMN 2010-2014 menargetkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2014 sebesar 5,0 (meningkat dari 2,8 pada tahun 2009). Sasaran-sasaran utama pembangunan di atas perlu terus dikawal agar di akhir periode pelaksanaan RPJMN 2020-2014 nanti, semua dapat

tercapai sebagaimana diharapkan. Pada tahun 2011 baru berhasil dipotret capaian tahun 2010, yang berarti baru satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Namun demikian, dari situ diharapkan sudah dapat ditemukenali sasaran-sasaran mana yang sudah on track (sehingga tinggal meneruskan yang sudah ada dengan akselerasi yang sudah barang tentu harus terus dijaga) dan sasaran-sasaran mana yang masih off track (sehingga dapat segera dicari penyebab atau kendala untuk kemudian dirumuskan tindak lanjutnya). Oleh karena itu, pemantauan terhadap capaian dari sasaran utama pembangunan perlu dilakukan, bahkan sejak satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014, agar dapat diketahui potensi pencapaian pada akhir periode pelaksanaan rencana, sekaligus menjadi alat deteksi terhadap masalah dan kendala yang muncul sedini mungkin.

2

Pada praktiknya, tidak mudah untuk menyediakan data capaian yang bersifat dampak (impact) pada tahun pertama implementasi rencana pembangunan jangka menengah, karena dua hal. Pertama, data dalam level impact seringkali berdasarkan hasil survey yang pengumpulannya tidak bersifat tahunan. Kedua, sesuai karakternya, impact pada hakikatnya merupakan akibat lanjutan dari gabungan beberapa outcome yang membutuhkan waktu untuk terjadi. Artinya, impact yang datanya tersedia dalam rangkuman capaian ini sangat boleh jadi sesungguhnya merupakan hasil dari pelaksanaan rencana pembangunan periode sebelumnya.

PP No. 39/2006 tentang Tatacara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, terutama Pasal 12 Ayat (4), menyatakan

bahwa: “Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali, dan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode rencana”. Klausula “paling sedikit satu kali” mengandung arti bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mengamanatkan agar pelaksanaan RPJMN 2010-2014 terus dipantau dan secara berkala dievaluasi. Amanat peraturan perundang-undangan tersebut sejalan pula dengan harapan kalangan Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam beberapa kesempatan Rapat Kerja dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas meminta Bappenas melaporkan sejauh mana sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014 telah dicapai. Dalam konteks inilah rangkuman capaian pembangunan tahun 2010 ini disusun.

3

Bagian 2 Capaian Pembangunan Tahun 2010

Rangkuman capaian pembangunan tahun 2010 ini dikelompokkan ke dalam 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas Lainnya (14 Prioritas), dengan berfokus pada sasaran-sasaran utama pembangunan yang ada dalam Buku I RPJMN 2010-2014. Cara yang digunakan adalah dengan mengelompokkan sasaran-sasaran utama pembangunan, sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian 1, ke dalam 14 Prioritas. Masalahnya, sasaran-sasaran utama pembangunan tersebut tidak terbagi secara merata ke dalam 14 Prioritas, dalam arti ketika seluruh sasaran utama pembangunan telah terbagi habis, terdapat beberapa Prioritas Nasional yang tidak memiliki sasaran utama pembangunan. Prioritas nasional yang tidak secara eksplisit memiliki sasaran utama pembangunan antara lain adalah: (i) Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (ii) Prioritas 4 Penanggulangan Kemiskinan; (iii) Prioritas 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (iv) Prioritas 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (v) Prioritas 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik; (vi) Prioritas 11 Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; (vii) Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat.

Untuk melengkapi Prioritas Nasional yang secara eksplisit tidak memiliki sasaran utama pembangunan, Rangkuman Capaian Pembangunan Tahun

2010 ini kemudian mengadopsi sasaran-sasaran pembangunan yang relevan, baik yang secara eksplisit tercantum dalam matriks Buku I maupun secara implisit ada di bagian lain dalam Buku RPJMN dan dirumuskan kembali oleh sektor terkait di Bappenas.

Bagian 2 ini menyajikan tabel-tabel Capaian Pembangunan Tahun 2010 untuk setiap Prioritas Nasional RPJMN 2010-2014 berisi data dan

informasi yang terdiri atas: (1) sasaran utama pembangunan, (2) target yang hendak dicapai pada tahun 2014, (3) indikator, (4) capaian tahun 2009, (5) target tahun 2010, (6) capaian tahun 2010, (7) kendala pencapaian, dan (8) tindak lanjut ke depan. Secara singkat, capaian pembangunan tahun 2010 untuk ke-14 Prioritas RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Capaian yang telah diraih dalam Prioritas 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola hingga tahun 2010 antara lain adalah sebagai berikut. Dalam

rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, telah ditetapkan sasaran untuk terus meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK), hingga menjadi skor 5 pada tahun 2014 yang akan datang. Hingga tahun 2010, Indonesia baru berada pada skor 2,8 (atau masih sama dengan skor pada tahun 2009). Lambatnya peningkatan IPK Indonesia ini ditengarai karena terkendala oleh: (1). Peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan korupsi masih banyak yang belum sejalan dengan Konvensi PBB Anti Korupsi (UNCAC) Tahun 2003; (2). Upaya-upaya pemberantasan korupsi belum terintegrasi dengan baik; dan (3). Masih adanya pelayanan perizinan yang belum transparan dan belum sesuai dengan harapan masyarakat. Di samping itu, juga ditetapkan sasaran berupa meningkatnya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) audit Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) hingga 100% pada tahun 2014. Sampai dengan tahun 2010, Opini WTP audit BPK atas LKKL baru mencapai 56,41% (atau meningkat dari 41,46% pada tahun 2009). Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran ini antara lain adalah: (1). Masih rendahnya integritas SDM aparatur; (2). Praktek pengadaan barang dan jasa publik masih dibayangi praktek KKN; (3). Masih terbatasnya kemampuan instansi pemerintah dalam menyusun program dan laporan keuangannya; (4). Sistem pengendalian intern pemerintah belum dilaksanakan dengan baik; dan (5). Pengelolaan keuangan negara dan manajemen aset belum optimal.

Dalam konteks kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi serta pemantapan reformasi birokrasi, salah satu sasaran pembangunan yang

ditetapkan adalah meningkatnya instansi pemerintah yang akuntabel yang ditunjukkan oleh persentase instansi pemerintah yang kinerjanya berada dalam kategori baik. Hingga tahun 2010, baru 38,79% instansi yang berkinerja baik. Angka ini masih jauh dari target akhir RPJMN 2010-2014, yakni

4

80% pada tahun 2014. Pencapaian sasaran pembangunan ini terkendala antara lain oleh sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang masih belum berjalan dengan baik, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, penilaian kinerja, manajemen kinerja, hingga sistem sanksi dan penghargaan bagi kinerja instansi pemerintah.

Terkait dengan data kependudukan, RPJMN 2010-2014 menargetkan penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem

Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011. Untuk tahun 2010, 497 Kabupaten/Kota telah memberikan NIK kepada setiap penduduk, dan 4,2 juta jiwa di 6 kab/kota telah menerima e-KTP berbasis NIK dengan perekaman sidik jari. Namun hingga tahun 2010, pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan NIK dan SIAK masih dalam proses persiapan. Salah satu masalah utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan terkait data kependudukan ini adalah masih perlunya penyempurnaan grand design administrasi kependudukan, disamping terdapatnya perbedaan sistem e-KTP beberapa daerah yang sudah berjalan. 2. Pendidikan

Pada Prioritas 2. Pendidikan, RPJMN 2010-2014 telah menetapkan beberapa sasaran, di antaranya sebagai berikut:

(a) Meningkatnya APM SD/SDLB/ MI/Paket A hingga 96,0% pada tahun 2014. Untuk tahun 2010, capaian APM SD/SDLB/ MI/Paket A adalah 95,41%. Angka ini sudah lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan untuk tahun yang sama, yaitu sebesar 95,20%;

(b) Meningkatnya APK SMP/SMPLB/ MTs/Paket B, yang ditahun 2010 ditetapkan target sebesar 99,30%. Capaian untuk tahun 2010 adalah 98,20%, yang berarti bahwa target masih belum tercapai. Kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian APK SMP/SMPLB/ MTs/Paket B ini antara lain adalah: masih terdapat disparitas partisipasi pendidikan pada jenjang SMP/sederajat antarkelompok status sosial ekonomi, gender, dan antarwilayah; masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; dan terbatasnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;

(c) Meningkatnya APK SMA/SMK/ MA/Paket C hingga 85,0% pada tahun 2014. Hingga tahun 2010, APK SMA/SMK/ MA/Paket C masih berada di angka 70,53%. Angka ini lebih rendah dari target tahun yang sama, yakni 73,00%. Tidak tercapainya target APK SMA/SMK/ MA/Paket C ini ditengarai karena terkendala oleh: masih terbatasnya akses memperoleh pendidikan menengah, antara lain karena belum semua lulusan jenjang SMP/MTs/sederajat tertampung dalam jenjang pendidikan menengah; masih terdapat disparitas partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan menengah antarkelompok status sosial ekonomi, gender, dan antarwilayah, masih rendahnya profesionalisme guru dan belum meratanya distribusi guru; dan masih rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan menengah.

(d) Meningkatnya APK PT/PTA, termasuk UT usia 19-23 tahun hingga 30,0% pada tahun 2014. Tahun 2010, capaian APK PT/PTA, termasuk UT usia 19-23 tahun adalah 26,34 tahun. Angka ini sudah lebih tinggi dari target untuk tahun yang sama, yaitu 24,80%.

3. Kesehatan Untuk Prioritas 3. Pendidikan, RPJMN 2010-2014 telah menetapkan beberapa sasaran utama, diantaranya terkait dengan umur harapan hidup

(UHH), angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB). Sasaran-sasaran utama tersebut adalah: (a) Meningkatnya UHH menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014. BPS memproyeksikan, UHH orang Indonesia adalah 70,9 tahun pada tahun 2010. Target

RPJMN ini terkendala oleh dua masalah, yaitu: (1) Terjadinya double burden of diseases (di satu pihak penyakit menular masih merupakan masalah, di lain pihak penyakit tidak menular menunjukkan kecenderungan meningkat); (2) Pembangunan kesehatan selama ini masih cenderung menempatkan masyarakat sebagai obyek sehingga partsipasi aktif masyarakat dalam upaya kesehatan masih kurang.

(b) Menurunnya angka kematian ibu melahirkan (AKI) menjadi 118 kasus per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. Menurut SDKI 2007, AKI untuk tahun 2010 masih berada pada kisaran angka 228. Indikator proksi yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan ini adalah: (1). Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan/PN); dan (2).

5

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat/K4). Menurut Riskesdas 2010, angka PN untuk tahun 2010 adalah 82,2% (atau sudah lebih baik dari angka tahun 2009 yg diperoleh dari Susenas 2009, yakni 77,34%); sedangkan angka K4 untuk tahun 2010 adalah 61,4%, jauh lebih rendah dari target untuk tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2010-2014, yaitu 84%.

(c) Menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2014. SDKI 2007 mencatat, tahun 2010 AKB di Indonesia masih berada pada angka 34 (atau masih di bawah target RPJMN, yaitu 26). Indikator proksi untuk mengukur pencapaian sasaran pembangunan ini adalah: (1) Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Menurut Riskesdas 2010, angka KN1 pada tahun 2010 adalah 71,4 atau masih di bawah target 2010, yakni 84; dan (2). Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap, di mana menurut Riskesdas 2010, capaiannya adalah 53,8 pada tahun 2010, atau masih di bawah target, yakni 80. Kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian sasaran menurunnya AKB (dan AKI) antara lain adalah: (1) Masih rendahnya tingkat keberlanjutan pelayanan kesehatan (continuum of care) pada ibu dan anak, khususnya pada penduduk miskin; (2) Rendahnya tingkat sosial ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, faktor-faktor budaya, rendahnya akses ke fasilitas kesehatan, sulitnya transportasi, dan kurangnya pemerataan tenaga profesi kesehatan terlatih, terutama bidan.

4. Penanggulangan Kemiskinan Untuk mewujudkan sasaran Prioritas 4. Penanggulangan Kemiskinan, dilaksanakan program-program nasional seperti: Program Nasional

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan, Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK); dengan sasaran sebagai berikut: (a) Untuk PNPM Perdesaan, sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatnya keswadayaan masyarakat di 4,805 kecamatan yang tercakup penerapan

PNPM-MP dan Penguatan PNPM. Program ini telah mencapai hasil sebagaimana dikehendaki, meski dalam praktiknya masih terkendala oleh bebarapa masalah, yaitu: (1). Terdapat beberapa lokasi khususnya di perdesaan dimana proses perencanaan tidak dapat menghasilkan dokumen perencanaan desa, sehingga hal tersebut menghambat pelaksanaan program; (2). Khusus PNPM Perdesaan terdapat kasus korupsi dilevel kelompok masyarakat dan fasilitator; (3). Terdapat pemekaran kecamatan/desa sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan dan alokasi sebelumnya; (4). Partisipasi perempuan meningkat, terutama dari kalangan menengah/atas, tetapi dominasi laki-laki masih ada; (5). Meski dianggap sangat bermanfaat, Dana Bergulir hanya berasal dari BLM pada tahun anggaran berjalan, bukan berasal dari tabungan dana bergulir yang ada di masyarakat; dan (6). Keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan pada program open menu dan dana bergulir masih sebatas formalitas.

(b) Untuk PISEW, sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh melalui peningkatan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PNPM-PISEW/RISE. Tahun 2010, terdapat 237 kecamatan (dari 237 kecamatan yang ditargetkan) yang telah mengimplementasikan kebijakan terkait dengan PNPM-PISEW. Kendala yang ditemui dalam rangka pencapaian sasaran adalah: (1). Data-data realisasi pembangunan infrastruktur dari sumber dana APBD Kabupaten dan APBD Provinsi sulit diperoleh di daerah terutama dari SKPD terkait, terutama untuk memperoleh gambaran besarnya activity sharing dari pembangunan di wilayah KSK; (2). Data-data realisasi peranserta dan keswadayaan masyarakat serta kelembagaan dari kecamatan dan desa masih rendah akurasinya karena lemahnya backup administrasi pelaksanaannya.

(c) Untuk P2DTK, sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya peningkatan kemampuan sistem, organisasi, dan SDM Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan good governance. Tahun 2010, 186 kecamatan (dari 186 yang ditargetkan) telah mengembangkan mekanisme pengarusutamaan kegiatan dalam pengembangan kawasan perdesaan, mendapatkan bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan mendapatkan bantuan stimulant untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan perencanaan (PNPM-P2DTK). Kendala yang dihadapi dalam pencapaian saaran program ini adalah masih terdapatnya pekerjaan fisik yang terhambat karena belum adanya Financial Management Specialist (FMS) dan belum adanya SK Satker di masing-masing Kabupaten meskipun anggaran sudah terserap di rekening masyarakat.

6

5. Ketahanan Pangan Pencapaian sasaran utama Prioritas 5. Ketahanan Pangan pada tahun 2010 antara lain: meningkatnya produksi bahan pangan, yaitu padi

mencapai 66,41 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), jagung mencapai 18,40 juta ton pipilan kering, kedelai mencapai 908 ribu ton biji kering, gula mencapai 2,7 juta ton Gula Kristal Putih (GKP), dan daging sapi mencapai 435 ribu ton karkas. Dari target produksi ke-5 komoditi tersebut, tidak tercapai target untuk tiga komoditi, yaitu jagung, kedelai, dan gula; yang disebabkan oleh kendala-kendala berikut: (1) Kondisi iklim basah yang mengakibatkan meningkatnya serangan organism pengganggu tanaman. Selain itu, dengan kondisi iklim yang mendukung tanaman padi, maka preferensi petani untuk memilih tanaman padi juga berdampak besar terhadap kurang tercapainya produksi jagung ini; (2) Tidak tercapainya target produksi kedelai disebabkan oleh panjangnya musim hujan, sehingga petani cenderung memilih usaha tani padi, (3) Iklim basah yang cukup panjang menyebabkan rendeman tebu menjadi menurun. Kondisi ini berdampak kepada menurunnya produksi tebu sebagai bahan baku gula.

6. Infrastruktur

Pencapaian pembangunan infrastruktur selama tahun 2010 mencakup pengelolaan tata ruang, pembangunan infrastruktur transportasi,

perumahan rakyat, pengendalian banjir, telekomunikasi. Pencapaian pembangunan infrastruktur transportasi selama tahun 2010 diantaranya adalah telah dicapai kondisi mantap jalan nasional sebesar 87,0%. Terkait pencapaian pembangunan Perumahan Rakyat, selama tahun 2010 telah terbangun 87.001 RSH bersubsidi, 500 unit rusunami, 89 twin block rusunawa yang diperkirakan menyediakan rumah layak huni untuk 96.045 keluarga yang kurang mampu. Sementara itu, pencapaian pembangunan infrastruktur sumber daya air yang terkait dengan pengendalian banjir diantaranya adalah telah dibangun prasarana pengendali banjir sepanjang 321 km, 13 buah pengendali lahar, dan pengaman pantai sepanjang 25,11 km, serta rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 171,2 km, 5 buah pengendali lahar, dan pengaman pantai sepanjang 10 km untuk mengamankan kawasan seluas 27.576 hektar. Untuk pembangunan Telekomunikasi, pembangunan Desa Dering telah dilakukan di 27.670 desa (83,4% dari target) dan PLIK dilakukan di 4.269 desa (74,3% dari target).

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Beberapa sasaran dan capaian pembangunan untuk Prioritas 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha adalah sebagai berikut. Pertama, penerapatan

sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Capaian dari sasaran ini untuk tahun 2010 adalah: (i) jumlah peningkatan PTSP yang terhubung dalam SPIPISE telah mencapai 33 Provinsi dan 44 Kabupaten/Kota; (ii) jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan telah mencapai 33 Provinsi dan 50 Kabupaten/Kota. Kendala utama yang dihadapi dalam pencapaian sasaran pembangunan ini adalah belum efisiennya proses perijinan memulai usaha dan masih banyaknya ragam perijinan baik di pusat maupun di daerah.

Sasaran lain adalah terkait dengan besaran nilai Penanaman Modal Asing (PMA), yang ditahun 2010 ditargetkan sebesar 13,1-13,2 juta USD. Nilai

PMA untuk tahun 2010 adalah 16,21 juta USD dan berhasil menyerap 329.959 tenaga kerja. Hambatan utama yang dihadapi berkaitan dengan sasaran peningkatan nilai PMA adalah UU. No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinilai masih memberatkan dunia usaha khususnya tingginya biaya pesangon yang dinilai lebih tinggi dari negara ASEAN lainnya. Di pihak lain, pekerja juga belum dapat menerima ketentuan yang terkait dengan pekerja kontrak.

8. Energi

7

Untuk Prioritas 8. Energi, selama tahun 2010 telah disusun berbagai kebijakan melalui regulasi maupun deregulasi. Hasil-hasil kegiatan pembangunan selama tahun 2010 di bidang energi meliputi produksi minyak bumi, peningkatan rasio elektrifikasi dan rasio desa terlistriki, serta pembangunan jaringan gas di perkotaan. Produksi minyak bumi pada tahun 2014 diharapkan dapat mencapai 1,01 juta barrel per hari. Pada tahun 2010, produksi minyak bumi mencapai 954 ribu barrel/hari. Pencapaian pembangunan ketenagalistrikan pada tahun 2010 adalah peningkatan rasio elektrifikasi nasional mencapai 67,15% dan rasio desa terlistriki 92,5%. Hal tersebut di dukung oleh peningkatan kapasitas pembangkit sebesar 787 MW beserta pembangunan jaringan transmisi dan distribusinya.Pembangunan jaringan gas kota yang dilaksanakan di beberapa wilayah, yaitu: (i) Tarakan, 3.400 sambungan rumah tangga; (ii) Depok, 3.366 sambungan rumah tangga; (iii) Sidoarjo, 1.750 sambungan rumah tangga, dan (iv) Bekasi, 1.800 sambungan rumah tangga.

9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Prioritas 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana telah menunjukkan capaian yang cukup baik dari konservasi dan pemanfaatan lingkungan

hidup yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim. Capaian tersebut antara lain: (a) Upaya perbaikan kerusakan lingkungan yang mengarah kepada upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global; (b) Mendukung target penurunan emisi sebesar 26%, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca; (c) Pengendalian kerusakan lingkungan untuk mempertahankan pelestarian lingkungan dan meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan melalui pelaksanaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper), dengan perusahaan peserta Proper mencapai 705 perusahaan, melebihi target tahun 2010, yaitu 680 perusahaan; (d) Pengendalian kebakaran hutan melalui upaya menurunkan jumlah hotspot menjadi 9.841 titik dari target penurunan kumulatif menjadi 58.890 titik, capaian ini menjadi melebihi target penurunan hotspot sebesar 20% per tahun; (e) Pengembangan sistem peringatan dini, dengan terkelolanya Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS); dan (f) Upaya mengurangi bencana melalui peningkatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di enam DAOPS. 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik

Sasaran pembangunan yang ditetapkan berikut capaian yang telah berhasil diraih pada Prioritas 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan

Pascakonflik antara lain adalah sebagai berikut. Pertama, penyelesaian batas dan pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina; dengan capaian, antara lain: (i) Telah dilakukan pembuatan peta foto dan peta garis pulau-pulau kecil terluar sebanyak 48 NLP (Nomor Lembar Peta), pemeliharaan Border Sign Post (BSP) batas RI-RDTL sebanyak 75 BSP, dan pembuatan peta perbatasan RI-PNG skala 1:50.000 sebanyak 37 NLP, telah melaksanakan 21 (dua puluh satu) kali perundingan perbatasan maritim dan darat dengan Malaysia, Singapura, Timor Leste, Filipina, Vietnam dan Palau; (ii) 20 Pulau-pulau kecil, termasuk 5 pulau kecil/terluar diidentifikasi dan dipetakan potensinya; (iii) Peta batas wilayah negara RI-PNG skala 1:50.000 dan 1:25.000 sebanyak 18 NLP, Peta batas wilayah negara RI-Malaysia skala 1:50.000 dan 1:25.000 sebanyak 18 NLP, Peta batas wilayah negara RI-RDTL skala 1:50.000 dan 1:25.000 sebanyak 34 NLP.

Kedua, pengentasan daerah tertinggal di sedikitnya 50 kabupaten paling lambat 2014; dengan capaian di tahun 2010 berupa: (i) Tersusunnya

konsep Pembangunan Perdesaan Terpadu dan Pengembangan Produk Unggulan Kabupaten sebagai instrumen utama dalam koordinasi lintas sektor yang dikoordinasikan oleh KPDT; (ii) Tersusunnya Kesepakatan Bersama (MoU) yang diinisiasi oleh KPDT dengan melibatkan K/L dan swasta dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi masyarakat daerah tertinggal; dan (iii) Terlaksanaanya koordinasi dan fasilitasi kegiatan stimulan di daerah tertinggal melalui KPDT.

11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

8

Terdapat beberapa sasaran pembangunan berikut capaian dari Prioritas 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi yang perlu

digarisbawahi, yaitu: (i) Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan. Capaian dari sasaran pembangunan ini antara lain berupa: tercapainya kesepakatan bentuk lembaga pengelolaan terpadu warisan budaya dunia Candi Borobudur, dihasilkannya kajian tentang bentuk pengelolaan terpadu kawasan warisan budaya dunia Candi Prambanan dan Situs Manusia Purba Sangiran, dan terselesaikannya revitalisasi beberapa Museum Negeri. (ii) Penguatan kelembagaan inovasi dan pelaksanaan paket riset, dengan capaian berupa telah terselenggaranya seluruh paket riset dasar, terapan, dan paket riset insentif.

12. Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

Pada Prioritas Lainnya Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, sasaran pembangunan dan capainnya yang patut dicatat diantaranya

adalah sebagai berikut: (i) Pelaksanaan deradikalisasi untuk menangkal terorisme, dengan capaian di tahun 2010 berupa: terbentuknya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, terlaksananya pembinaan masyarakat oleh babinsa, dan pengungkapan jaringan pelatihan kelompok teroris di Provinsi Aceh. (ii) Pemberdayaan industri strategis pertahanan nasional, dengan capaian di tahun 2010 berupa: pengadaan peralatan dari industri dalam negeri (Kapal Cepat Rudal, pesawat patrol/angkut, sistem radar, munisi, peralatan personil, dan lain-lain); modernisasi Alutsista TNI yang sudah tua oleh Industri dalam negeri (overhaul KRI); dimulainya mekanisme Pinjaman Dalam Negeri untuk pendanaan kebutuhan Alutsista TNI dan Alut Polri oleh industri pertahanan dalam negeri; dan inisiasi rencana kerja sama pengembangan prototype pesawat tempur RI-Korsel.

13. Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian

Capaian prioritas ini terlihat dari: (a) Pengembangan klaster industri berbasis pertanian. Fasilitasi Kawasan Industri Berbasis CPO di tiga provinsi,

yaitu Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Riau serta pembangunan klaster industri berbasis migas kondensat; (b) peningkatan peran dan kemampuan Republik Indonesia dalam diplomasi perdagangan internasional yang diwujudkan dalam pelaksanaan berbagai perundingan internasional sebagai upaya partisipasi aktif di forum internasional. Partisipasi perundingan perdagangan internasional telah dilakukan sebanyak 41 kali dengan 41 buah posisi runding. Sidang internasional dalam negeri sebanyak 17 sidang dan perundingan Perdagangan Internasional (MRA, MOU, Agreement, Agreed Minutes, Declaration, Chair Report) sebanyak 34 buah; (c) peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan melalui pembangunan infrastruktur dan aplikasi sistem informasi layanan TKI (SIM-TKI) yang nantinya akan mengintegrasikan sistem informasi terkait layanan TKI di 13 kementerian/lembaga; serta (d) peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri melalui pembentukan pusat layanan 24 jam (hotline service/crisis center) sebagai pusat penerimaan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian masalah TKI.

14. Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

Capaian Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat tahun 2010 tercermin antara lain dari meningkatnya kualitas pelayanan ibadah haji

kepada 221.000 jemaah dengan penerapan sistem manajamen mutu yang mendapatkan ISO 9001:2008. Selain itu, kehidupan umat beragama semakin harmonis dan kondusif ditandai dengan menurunnya konflik sosial bernuansa keagamaan, berdirinya forum-forum kerukunan, dan berkembangnya kerjasama lintas agama. Dalam hal pembangunan kepariwisataan ditandai dengan meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada tahun 2010 yang mencapai 7juta orang, atau meningkat sebesar 7,88% dibandingkan kunjungan wisman tahun 2009. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) juga mengalami peningkatan dari 229,73 juta pergerakan pada tahun 2009 menjadi 234,38 juta pergerakan pada tahun 2010.

9

Terkait dengan penerapan pengarusutamaan gender termasuk perlindungan perempuan dan anak, antara lain telah dilakukan upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, serta ketenagakerjaan.

10

Prioritas 1

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

11

MATRIKS CAPAIAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010, KENDALA DAN TINDAK LANJUTNYA

NO

RPJMN 2010-2014 TARGET DAN CAPAIAN

KENDALA PENCAPAIAN 2010 TINDAK LANJUT SASARAN

PEMBANGUNAN SASARAN 2014 INDIKATOR

CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 1 : REFORMASI BIROKRASI & TATA KELOLA 1 Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

1.1 Meningkatnya Indeks

Persepsi Korupsi (IPK)

Indonesia (Skor)

Tahun 2014 mencapai

skor 5

Indeks Persepsi Korupsi

(IPK)

2,8 Meningkatnya

IPK

2,8 1. Peraturan perundang-undangan di bidang

pemberantasan korupsi masih banyak yang

belum sejalan dengan Konvensi PBB Anti

Korupsi (UNCAC) Tahun 2003;

2. Upaya-upaya pemberantasan korupsi

belum terintegrasi dengan baik;

3. Masih adanya pelayanan perizinan yang

belum transparan dan belum sesuai dengan

harapan masyarakat.

1.Penegakan hukum yang kuat dan

dipercaya, melalui:

• Peningkatan koordinasi dalam

penanganan kasus

korupsi;

• Penguatan dan pemantapan sistem

peradilan

pidana;

2.Penguatan tata kelola pemerintahan yang

baik pada seluruh aspek;

3.Mendorong perbaikan pelayanan di bidang

perizinan.

1.2 Meningkatnya Opini WTP

audit BPK atas LKKL

(persen)

Tahun 2014 mencapai

100 persen

Persentase opini WTP

audit BPK atas LKKL

41.46 Meningkatnya

% Opini WTP

56,41 1) 1. Masih rendahnya integritas SDM aparatur;

2. Praktek pengadaan barang dan jasa publik

masih dibayangi praktek KKN;

3. Masih terbatasnya kemampuan instansi

pemerintah dalam menyusun program dan

laporan keuangannya;

4. Sistem pengendalian intern pemerintah

belum dilaksanakan dengan baik;

5. Pengelolaan keuangan negara dan

manajemen aset belum optimal.

1.Penerapan Pakta Integritas di lingkungan

instansi pusat dan daerah

2. Penyusunan RUU Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah

3. Penerapan sistem pengendalian intern

pemerintah di seluruh instansi pemerintah

pusat dan daerah;

4. Penyusunan/penyempurnaan pedoman

teknis penyelenggaraan SPIP;

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

SPIP; perluasan sosialisasi; konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP;

5. Peningkatan pengelolaan keuangan

negara dan manajemen aset.

1.3 Meningkatnya Opini WTP

audit BPK atas LKPD

(persen)

Tahun 2014 mencapai 60

persen

Persentasi opini WTP

audit BPK atas LKPD

2.68 Meningkatnya

% Opini WTP

4.02 1)

12

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

2 Pelayanan publik

2.1 Meningkatnya Peringkat

kemudahan berusaha

(Ease Doing Bussiness

Index)

Tahun 2014 mencapai

peringkat 75

Peringkat kemudahan

berusaha

122

2)(183

negara)

Meningkatnya

peringkat

121 (183 negara) 1. Sistem pelayanan publik belum tertata

dengan baik;2. Belum optimalnya

pemanfaatan teknologi informasi di dalam

manajemen pelayanan publik;3.

Profesionalisme SDM pelayanan publik

belum merata;4. Belum efektifnya sistem

pengaduan masyarakat dalam manajemen

pelayanan publik.

1. Pengembangan manajemen dan sistem

pelayanan publik nasional, melalui •

penguatan landasan kebijakan pelayanan

publik, • penyempurnaan manajemen

pengaduan; • peningkatan kapasitas dan

kompetensi SDM pada unit pelayanan; dan

• pengembangan kelembagaan melalui

perluasan penerapan pelayanan terpadu

satu pintu/OSS pada instansi daerah2.

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

3 Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, serta Pemantapan Reformasi Birokrasi.

3.1 Meningkatnya Indeks

Efektivitas Pemerintahan

(Government

Effectiveness)

Tahun 2014 mencapai

0,5 (Skala -2,5 sd 2,5)

Indeks Efektivitas

Pemerintahan

-0,29 3) Meningkatnya

Indeks

-0,21 1. Upaya menciptakan kelembagaan

pemerintah yang ramping, proporsional, dan

efektif belum terwujud.

2. Belum terciptanya sistem proses bisnis

yang sederhana, efektif, efisien, dan

terstandarisasi

3. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi

informasi dan komuniasi (TIK) dalam proses

kerja

4. Praktik manajemen kepegawaian belum

sepenuhnya menerapkan sistim merit, mulai

dari pengadaan pegawai, promosi dan

mutasi, diklat, penilaian kinerja, hingga

sistem penggajian dan pensiun

1. Penataan kelembagaan instansi

pemerintah sejalan dengan prinsip structure

follow function, melalui:

• Konsolidasi struktural antara KemenPAN

& RB, BKN, dan LAN

• penyusunan Grand Design Kelembagaan

Instansi Pemerintah

2. Pengembangan sistem ketatalaksanaan

untuk mendukung peningkatan efisiensi,

transparansi, dan akuntabilitas dalam proses

kerja instansi pemerintah, melalui

penyusunan kebijakan/peraturan perundang

undangan dalam bentuk UU, yakni RUU

tentang Administrasi Pemerintahan dan RUU

tentang Etika Penyelenggara Negara.

3. Peningkatan profesionalisme, netralitas

dan kesejahteraan SDM Aparatur, melalui:

• Penyusunan RUU tentang SDM Aparatur

• penyusunan dan penerbitan beberapa PP

antara lain PP tentang Diklat PNS, PP tentang

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural,

dan PP tentang Sistem Pensiun PNS.

• Penyempurnaan manajemen

kepegawaian khususnya yang berkaitan

dengan database kepegawaian

• penyempurnaan sistem diklat sebagai

upaya untuk meningkatkan kualitas dan

kompetensi SDM aparatur.

13

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

3.2 Meningkatnya Instansi

pemerintah yang

akuntabel (persen)

Tahun 2014 mencapai

80%

Persentase instansi

pemerintah yang

akuntabel (akuntabilitas

kinerjanya baik)

25,32 40 38,79 4) Sistem akuntabilitas kinerja instansi

pemerintah masih belum berjalan dengan

baik, mulai dari proses perencanaan,

penganggaran, penilaian kinerja, manajemen

kinerja, hingga sistem sanksi dan

penghargaan bagi kinerja instansi

pemerintah.

Peningkatan penerapan sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah, melalui: •

penyusunan RUU tentang Akuntabilitas

Kinerja Penyelenggara Negara beserta

peraturan pelaksanaannya, • Penyusunan

kebijakan/pedoman pelaksanaan sistem

akuntabilitas kinerja (termasuk penerapan

sistem reward and punishment bagi kinerja

instansi pemerintah); • Peningkatan

kualitas Evaluasi LAKIP

3.3 Pemantapan pelaksanaan

reformasi birokrasi

Terlaksananya reformasi

birokrasi pada seluruh

instansi pemerintah

(pusat dan daerah)

Jumlah instansi

pemerintah yang telah

melaksanakan reformasi

birokrasi

4 11 9 1.Grand Design dan Road Map Reformasi

Birokrasi baru diterbitkan pada tahun 2010

sehingga penerapan reformasi birokrasi

sebelum 2010 belum mengacu pada Grand

Design dan Road Map Reformasi Birokrasi;

2.Belum terbitnya juklak/juknis sebagai

operasionalisasi dari Grand Design dan Road

Map Reformasi Birokrasi

Pemantapan pelaksanaan Reformasi

Birokrasi, melalui:

• Peningkatan koordinasi pelaksanaan

reformasi birokrasi.

• Pemberdayaan SDM aparatur untuk

mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi

instansi.

• Perluasan reformasi birokrasi pada

instansi pemerintah pusat dan daerah.

• Peningkatan kualitas monev terhadap

pelaksanaan reformasi birokrasi.

4 Otonomi Daerah

Penataan Otonomi

Daerah melalui: (1)

Penghentian/pembatasa

n pemekaran wilayah; (2)

Peningkatan efisiensi dan

efektivitas penggunaan

dana perimbangan

daerah; (3)

Penyempurnaan

pelaksanaan pemilihan

kepala daerah.

1. Terlaksananya seluruh

mekanisme pengusulan

pemekaran dan

penggabungan daerah

sesuai dengan PP No. 78

tahun 2007, dalam

rangka

penghentian/pembatasa

n pemekaran

wilayah/pembentukan

daerah otonom baru

Jumlah Strategi Dasar

Penataan Daerah

- 1 paket Desertada sudah

disusun namun

belum disahkan

oleh DPR RI

Disain Besar Penataan Daerah belum

disahkan dalam bentuk peraturan

perundang-undangan sehingga belum dapat

diimplementasikan oleh seluruh Pemerintah

Daerah

Mempercepat pembahasan dan pengesahan

Desertada dengan DPR RI ke dalam bentuk

peraturan perundang-undangan.

14

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

2. Peningkatan efektivitas

pemanfaatan DAK sesuai

Petunjuk Pelaksanaan

(Juklak)

Persentase Provinsi,

Kab/Kota yang telah

termanfaatkan DAK

sesuai Juklak

- 70% 70% - Secara keseluruhan, pelaksanaan bidang-

bidang yang didanai DAK 2010 berjalan

sesuai perundangan/petunjuk teknis yang

berlaku. Khusus DAK bidang pendidikan,

tidak dapat terlaksana dengan baik (terjadi

keterlambatan) di tiap daerah, dikarenakan

adanya perubahan juknis/juklak DAK

pendidikan yang semula dilaksanakan

dengan mekanisme swakelola hibah diubah

menjadi dengan mekanisme pengadaan

barang dan jasa berdasarkan amanat pasal

18 ayat 5 B dalam UU no. 2 Tahun 2010

tentang Perubahan atas UU No. 47 APBN

Tahun 2010.

- Keterlambatan penetapan pagu untuk DAK

per bidang di daerah.

- Arah penggunaan DAK terlalu spesifik,

sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan

daerah yang sesungguhnya.

- Akan ditingkatkan ketepatan waktu dalam

pengumpulan juklak dan distribusinya ke

daerah sehingga dapat meningkatkan

efektifitas pemanfaatan DAK. Selain itu, Akan

dirancang formulasi ulang atas format juklak

untuk mengantisipasi juklak yang rigid dan

menghambat Penggunaan DAK

- Sistem perencanaan DAK dilakukan tidak

hanya secara top down tapi juga bottom up

di masa mendatang

3. Optimalisasi

penyerapan DAK oleh

daerah

Persentase daerah yang

telah Optimal (100%)

menyerap DAK

- 70% 80%

4. Terwujudnya tertib

administrasi pengelolaan

keuangan daerah yang

akuntabel dan

transparan

Jumlah rekomendasi

kebijakan untuk

dukungan materi sebagai

masukan terhadap revisi

UU No. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan

Daerah dan UU No. 33

Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah dan

Pemerintahan Daerah

- 1 Paket 1 Paket (100%)

5. Tersusunnya

kebijakan/regulasu di

bidang fasilitasi danda

perimbangan yang dapat

diterapkan di daerah.

Jumlah Permendagri - 6 1 - -

Jumlah Surat Edaran

Mendagri

- 2 SE 1 SE

15

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

6. Peningkatan kualitas

belanja daerah dalam

APBD

Persentase daerah yang

proporsi belanja

langsungnya lebih besar

dari belanja tidak

langsung

- 30% 31% - Persentase PAD relatif rendah

'- Kebutuhan belanja pegawai daerah besar

sehingga kualitas belanja kurang bagus

- Peningkatan PAD

- Penghematan Belanja Rutin

- Rasionalisasi pegawai

Persentase rata-rata

belanja modal terhadap

total belanja daerah

- 26% 23%

7. Penetapan APBD

secara tepat waktu

Persentase jumlah APBD

yang disahkan tepat

waktu

- 60% 91% - Keterlambatan informasi Pagu indikatif DAK

ke daerah

- Keteraambatan APBD tahun-tahun

sebelumnya

- Penyampaian informasi Pagu indikatif DAK

lebih awal

- Pemerintah Daerah lebih awal menetapkan

rencana kegiatan beserta alokasinya.

- Terus mendorong daerah agar tepat waktu

agar mendukung keberhasilan pembangunan

daerah (hingga 100%)

8. Provinsi dan

kabupaten/kota memiliki

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

(LKPD) berstatus Wajar

Tanpa Pengecualian

(WTP)

Persentase daerah

provinsi, Kab/Kota ber-

LKPD dengan status WTP

- 15% 15 daerah (3%) Kementerian Dalam Negeri mengalami

kesulitan dalam mencapai indikator ini,

karena instrument penilaian utama ada pada

BPKP dan BPK. Sulitnya mencapai WTP

karena tidak cukup melalui pembinaan yang

diupayakan.

- Perlu ada penyesuaian indikator.

- Pembinaan harus ditingkatkan dan juga

dikembangkan mekanisme reward and

punishment

9. Penetapan dan

penyampaian Raperda

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD secara

tepat waktu.

Persentase penetapan

dan penyampaian

Raperda

pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD yang

disahkan secara tepat

waktu

- 40% 63% -Keterlambatan proses pencairan-

Rendahnya kualitas SDM Pengelola

Keuangan Daerah

- Peningkatan Kualitas Manajemen

Perencanaan dan Penganggaran Daerah-

Peningkatan Kualitas SDM melalui

pendidikan dan pelatihan.

- Meningkatkan persentase untuk

meuwujudkan tertib-laporan dan dapat

digunakan sebagai instrumen Monev

10. Tersusunnya UU

tentang PEMILU Kepala

Daerah dan Wakil Kepala

Daerah dan

terselenggaranya Pilkada

yang efisien.

Persentase revisi

terbatas UU No. 32

Tahun 2004 terkait

dengan efisiensi

pelaksanaan Pilkada

- 100% Masih menunggu

pembahasan

dengan DPR

- Mempercepat proses pembahasan RUU

32/2004 dengan DPR

Jumlah UU tentang

PEMILU Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah

- 1 UU Dalam proses

penyusunan

Naskah Akademik

- Percepatan proses internal

16

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

5 Regulasi

Percepatan harmonisasi

dan sinkronisasi

peraturan perundangan

di tingkat pusat maupun

daerah hingga tercapai

tingkat keselarasan arah

dalam implementasi

pembangunan,

diantaranya penyelesaian

kajian 12.000 peraturan

daerah selambat-

lambatnya 2011

Percepatan harmonisasi

dan sinkronisasi

peraturan perundang-

undangan di tingkat

pusat dan daerah hingga

tercapai keselarasan arah

dan implementasi

pembangunan

Jumlah Perda yang dikaji - 3000 perda 3000 perda - -

6 Sinergi Antara Pusat dan Daerah

Penetapan dan

penerapan sistem

Indikator Kinerja Utama

Pelayanan Publik yang

selaras antara

pemerintah pusat dan

pemerintah daerah.

Meningkatnya

Implementasi Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) di Daerah.

Jumlah SPM yang

ditetapkan

- 13 SPM 13 SPM - -

Jumlah Standar

Pelayanan Minimal (SPM)

yang telah diterapkan

oleh Daerah

- 5 SPM Fasilitasi

Penerapan atas 5

SPM

Belum terintegrasinya SPM dalam dokumen

perencanaan dan anggaran termasuk di

dalamnya analisis perhitungan biaya

sehingga pengalokasian terhadap komponen

pendukung dalam pelaksanaan SPM,

diantaranya ketersediaan dan kapasitas

personil belum menjadi prioritas daerah.

Sosialisasi SPM dan Penganggaran SPM

kepada daerah dari masing-masing

Kementerian Teknis.

7 Data Kependudukan

Penetapan Nomor Induk

Kependudukan (NIK) dan

pengembangan Sistem

Informasi dan

Administrasi

Kependudukan (SIAK)

dengan aplikasi pertama

pada Kartu Tanda

Penduduk selambat-

lambatnya pada 2011.

Terlaksananya tertib

administrasi

kependudukan dengan

tersedianya data dan

informasi penduduk yang

akurat dan terpadu

Jumlah kabupaten/kota

yang memberikan Nomor

Induk Kependudukan

(NIK) kepada setiap

penduduk.

- 497

Kab/Kota

Masih dalam

proses persiapan

Masih perlunya penyempurnaan Grand

Design Administrasi Kependudukan.

Terdapat perbedaan sistem e-KTP beberapa

daerah yang sudah berjalan.

Penyempurnaan Grand Design Administrasi

Kependudukan dan Percepatan pembuatan

NIK dan e-KTP oleh Kementerian Dalam

Negeri.

Jumlah penduduk yang

menerima e-KTP berbasis

NIK dengan perekaman

sidik jari

- 4.2 juta jiwa

di 6 kab/kota

Masih di dalam

proses persiapan

17

Prioritas 2

Pendidikan

18


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 2 : PENDIDIKAN Sasaran Pembangunan Kesejahteraan Rakyat

a) Menurunnya angka buta

aksara penduduk berusia

15 tahun ke atas (persen)

4,18 Angka Buta Aksara

penduduk 15 thn ke atas

5.30 5.44 2) Masih rendahnya kemampuan

keberaksaraan kelompok penduduk

perempuan, miskin dan yang tertinggal di

perdesaan

Peningkatan keberaksaraan penduduk yang

diikuti dengan upaya pelestraian

kemampuan keberaksaraan dan peningkatan

minat baca

b) Meningkatnya APM

SD/SDLB/ MI/Paket A

(persen)

96,0 APM SD/SDLB/MI/Paket

A

95.23 95.20 95.41 (1) Belum seluruh anak usia 7-15 tahun

mendapat pelayanan pendidikan dasar,

sebagian diantaranya sama sekali belum

pernah terlayani oleh sistem pendidikan (the

unreached), putus sekolah, atau tidak

melanjutkan ke jenjang

SMP/MTs/SMPLB/Paket B, baik karena

kendala geografis maupun biaya.

(1) Penyelenggaraan pendidikan dasar

bermutu yang terjangkau bagi semua dalam

kerangka pelaksanaan standar pelayanan

minimal untuk mencapai standar nasional

pendidikan; (2) Pemantapan/rasionalisasi

implementasi Bantuan Operasional Sekolah

(BOS); dan (3) pemihakan pada siswa dan

mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin

melalui pemberian bantuan beasiswa bagi

siswa dan mahasiswa miskin

(2) Masih rendahnya profesionalisme guru

dan belum meratanya distribusi guru

(1) Peningkatan kualifikasi akademik,

sertifikasi, evaluasi, pelatihan, pendidikan,

dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (2)

Penguatan kemampuan guru, termasuk

kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam

menjalankan paradigma pembelajaran yang

aktif, kreatif, efektif, entrepreneurial, dan

menyenangkan; (3) Peningkatan kapasitas

dan kualitas lembaga pendidik tenaga

kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru

yang berkualitas secara masif, termasuk

menyelenggarakan pre-service training yang

bermutu; dan (4) pemihakan kebijakan bagi

daerah dan satuan pendidikan yang

tertinggal (underpriviledged).

(3) Terbatasnya kualitas sarana dan

prasarana pendidikan yang berkualitas

(1) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas

SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat

untuk memenuhi SPM; dan (2) Peningkatan

ketersediaan dan kualitas sarana dan

prasarana pendidikan seperti laboratorium,

perpustakaan dan didukung oleh

ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang

berkualitas dan murah untuk memenuhi

SPM

19

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

c) Meningkatnya APK

SMP/SMPLB/ MTs/Paket

B (persen)

110 APK

SMP/SMPLB/MTs/Paket

B

98.11 99.30 98.20 (1) Masih terbatasnya kesempatan

memperoleh pendidikan.

(1) Penyelenggaraan pendidikan dasar

bermutu yang terjangkau bagi semua dalam

kerangka pelaksanaan standar pelayanan

minimal untuk mencapai standar nasional

pendidikan; (2) Pemantapan/rasionalisasi

implementasi Bantuan Operasional Sekolah

(BOS); dan (3) pemihakan pada siswa dan

mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin

melalui pemberian bantuan beasiswa bagi

siswa dan mahasiswa miskin

(2) Masih terdapat disparitas partisipasi

pendidikan pada jenjang SMP/sederajat

antarkelompok status sosial ekonomi,

gender, dan antarwilayah

(1) Peningkatan daya tampung SMP/MTs/

sederajat terutama di daerah terpencil dan

kepualuan; (2) pemihakan kebijakan bagi


tertinggal (underpriviledged); (3)

Pengalokasian sumberdaya yang lebih

memihak kepada daerah dan satuan

pendidikan yang tertinggal; dan (4)

Pemihakan kebijakan pendidikan yang

responsif gender di seluruh jenjang

pendidikan.










menyenangkan; dan (3) Peningkatan

kapasitas dan kualitas lembaga pendidik

tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak

guru yang berkualitas secara masif, termasuk


bermutu; dan (4) pemihakan kebijakan bagi


tertinggal (underpriviledged)

20

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010



(1) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas

SD/MI/sederajat dan SMP/MTs/sederajat

untuk memenuhi SPM; dan (2) Peningkatan

ketersediaan dan kualitas sarana dan

prasarana pendidikan seperti laboratorium,

perpustakaan dan didukung oleh

ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang

berkualitas dan murah untuk memenuhi

SPM

d) Meningkatnya APK

SMA/SMK/ MA/Paket C

(persen)

85,0 APK SMA/SMK/MA/Paket

C

69.60 73.00 70.53 (1) Masih terbatasnya akses memperoleh

pendidikan menengah, antara lain karena

belum semua lulusan jenjang

SMP/MTs/sederajat tertampung dalam

jenjang pendidikan menengah

(1) Peningkatan akses pendidikan menengah

jalur formal dan non-formal untuk dapat

menampung meningkatnya lulusan

SMP/MTs/sederajat sebagai dampak

penuntasan wajar dikdas; (2) Rehabilitasi

gedung-gedung SMA/SMK/MA/sederajat

(2) Masih terdapat disparitas partisipasi

pendidikan pada jenjang pendidikan

menengah antarkelompok status sosial

ekonomi, gender, dan antarwilayah

(1) pemihakan kebijakan bagi daerah dan

satuan pendidikan yang tertinggal

(underpriviledged); (2) Pengalokasian

sumberdaya yang lebih memihak kepada


tertinggal; dan (3) Pemihakan kebijakan

pendidikan yang responsif gender di seluruh

jenjang pendidikan.










menyenangkan; dan (3) Peningkatan

kapasitas dan kualitas lembaga pendidik

tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak

guru yang berkualitas secara masif, termasuk


bermutu.

21

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

(4) Masih rendahnya kualitas dan relevansi

pendidikan menengah

(1) Peningkatan kemitraan antara pendidikan

kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan

pelatihan ketrampilan dengan dunia industri

dalam rangka memperkuat intermediasi dan

memperluas kesempatan pemagangan serta

penyelerasan pendidikan/ pelatihan dengan

dunia kerja; (2) Peningkatan pendidikan

kewirausahaan untuk jenjang pendidikan

menengah

e) Meningkatnya APK

PT/PTA, termasuk UT

usia 19-23 tahun (persen)

30,0 APK PT/PTA 21,57 1) 24.80 26.34 (1) Masih tingginya disparitas partisipasi

pendidikan pada jenjang Pendidikan Tinggi,

baik antarkelompok status ekonomi, gender,

dan wilayah

(1) pemihakan kebijakan bagi daerah dan

satuan pendidikan yang tertinggal

(underpriviledged); (2) Pengalokasian

sumberdaya yang lebih memihak kepada


tertinggal; dan (3) Pemihakan kebijakan

pendidikan yang responsif gender di seluruh

jenjang pendidikan; dan (3) Pemberian

beasiswa perguruan tinggi untuk siswa

SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang

mampu.

(2) Masih rendahnya kualitas, relevansi, dan

daya saing Pendidikan Tinggi

(1) Peningkatan akses dan pemerataan

pendidikan tinggi dengan memperhatikan

keseimbangan antara jumlah program studi

sejalan dengan tuntutan kebutuhan

pembangunan dan masyarakat serta daerah;

(2) Penguatan otonomi dan manajemen

pendidikan tinggi dalam rangka membangun

universitas riset (research university) menuju

terwujudnya universitas kelas dunia (world

class university); dan (3) penataan program

studi dan bidang keilmuan yang fleksibel

memenuhi kebutuhan pembangunan

22

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

(3) Masih rendahnya intensitas, kualitas dan

relevansi penelitian

(1) pengembangan dan pelaksanaan road

map penelitian sesuai dengan kebutuhan

pembangunan untuk mendukung

terwujudnya perguruan tinggi sebagai

pengembangan dan penelitian iptek; (2)

penguatan kualitas dosen melalui

peningkatan intensitas penelitian dan

academic recharging; (3) penguatan sistem

insentif bagi dosen dan peneliti untuk

mempublikasikan hasil penelitian dalam

jurnal internasional dan mendapatkan paten;

dan (4) penguatan kemitraan perguruan

tinggi, lembaga litbang, dan industri,

termasuk lembaga pendidikan internasional,

dalam penguatan kelembagaan perguruan

tinggi sebagai pusat pengembangan dan

penelitian iptek.



Peningkatan ketersediaan dan kualitas

sarana dan prasarana pendidikan tinggi,

seperti perpustakaan dan laboratorium yang

sesuai dengan kebutuhan program studi

Keterangan: 1) Revisi, 2) Data belum tersedia (masih dalam finalisasi oleh BPS)

23

Prioritas 3

Kesehatan

24


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 3 : KESEHATAN

a) Meningkatnya umur

harapan hidup (tahun)

72,0 Angka Umur Harapan

Hidup (Tahun)

70,5 e) 70.6 70,9 a) (1) Terjadinya double burden of diseases (di

satu pihak penyakit menular masih

merupakan masalah, di lain pihak penyakit

tidak menular menunjukkan kecenderungan

meningkat); (2) Pembangunan kesehatan

selama ini masih cenderung menempatkan

masyarakat sebagai obyek sehingga

partsipasi aktif masyarakat dalam upaya

kesehatan masih kurang;

(1) Pengendalian penyakit menular serta

penyakit tidak menular yang diikuti

penyehatan lingkungan; (2) Pengembangan

sumber daya manusia kesehatan; (3)

Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan,

pemerataan, mutu dan penggunaan obat

serta pengawasan obat dan makanan; (4)

Pengembangan sistem pembiayaan jaminan

kesehatan melalui peningkatan cakupan

jaminan kesehatan semesta secara bertahap;

dan peningkatan pembiayaan pelayanan

kesehatan bagi penduduk miskin dan

golongan rentan (bayi, balita, ibu hamil, dan

lansia); (5) Pemberdayaan masyarakat dan

penanggulangan bencana dan krisis

kesehatan melalui upaya perubahan perilaku

dan kemandirian masyarakat untuk hidup

sehat; (5) Peningkatan pelayanan kesehatan

primer, sekunder dan tersier

b) Menurunnya angka

kematian ibu melahirkan

per 100.000 kelahiran

hidup

118 Angka Kematian Ibu (Per

100.000 Kelahiran Hidup)

228 226 228 b) (1) Masih rendahnya tingkat keberlanjutan

pelayanan kesehatan (continuum of care)

pada ibu dan anak, khususnya pada

penduduk miskin; (2) Rendahnya tingkat

sosial ekonomi, rendahnya tingkat

pendidikan, faktor-faktor budaya, rendahnya

akses ke fasilitas kesehatan, sulitnya

transportasi, dan kurangnya pemerataan

tenaga profesi kesehatan terlatih, terutama

bidan.

Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita,

antara lain melalui: (1) Penyediaan sarana

kesehatan yang mampu melaksanakan

PONED dan PONEK; (2) Peningkatan

pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih;

peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil

(K1dan K4); (3) Peningkatan cakupan

komplikasi kebidanan yang ditangani; (4)

Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang

dilayani sektor pemerintah; (5) Peningkatan

cakupan neonatal dengan komplikasi yang

ditangani; (6) Peningkatan cakupan

kunjungan bayi; dan (7) Peningkatan

cakupan imunisasi tepat waktu pada bayi

dan balita

1. Persentase ibu bersalin

yang ditolong oleh

tenaga kesehatan terlatih

(cakupan pertolongan

persalinan oleh tenaga

kesehatan (PN))

77,34 f) 84 82,2 c)

2. Persentase ibu hamil

yang mendapatkan

pelayanan antenatal

(cakupan kunjungan

kehamilan ke empat (K4))

65,5 g) 84 61,4 c)

c) Menurunnya angka

kematian bayi per 1.000

kelahiran hidup

24 Angka Kematian Bayi (Per

1.000 Kelahiran Hidup)

34 b) 26 34 b)

1. Cakupan kunjungan

neonatal pertama (KN1)

80.6 84 71,4 c)

2. Persentase bayi yang

mendapat imunisasi

dasar lengkap

46,2 d) 80 53,8 c)

25

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

d) Menurunnya prevalensi

kekurangan gizi(gizi

kurang dan gizi buruk)

pada anak balita (persen)

Lebih kecil dari 15,0 Persentase Prevalensi

Kekurangan Gizi pada

Anak Balita (Persen)

18,4 d) 20 17,9 c) Walaupun telah terjadi peningkatan status

gizi balita, namun masih diperlukan

perhatian terutama pada : (1) Prevalensi

anak yang pendek (stunting) sebagai indikasi

kekurangan gizi kronis yang masih sangat

tinggi; (2) Kesulitan dalam mendapatkan

makanan yang berkualitas, terutama yang

disebabkan oleh kemiskinan; (3) Perawatan

dan pengasuhan anak yang tidak sesuai

karena rendahnya pendidikan ibu; dan (4)

Terbatasnya akses terhadap layanan

kesehatan, sanitasi, dan air bersih.

Perbaikan status gizi masyarakat, antara lain,

melalui: (1) Penanggulangan gizi darurat dan

tatala ksana penanganan gizi burukanak

balita (0−59 bulan); (2) Peningkatan cakupan

balita ditimbangberat badannya (jumlah

balita ditimbang dibagi dengan

jumlahseluruh balita atau D/S)

e) Meningkatnya Angka

Pemakaian

Kontrasepsi/Contraceptiv

e Prevalence Rate (CPR)

cara modern

65% Jumlah peserta KB baru

/PB (juta)

6.7 7.2 8,6 k) (1) Masih rendahnya aksesibilitas dan

kualitas pelayanan KB;

(2) Terbatasnya kapasitas kelembagaan dan

sumber daya manusia pelaksana KB.

(1) Penguatan kapasitas tenaga dan

kelembagaan KB di lini lapangan dalam

rangka pembinaan dan peningkatan

peserta/akseptor KB serta peningkatan

kemandirian ber-KB;

(2) Peningkatan dukungan sarana dan

prasarana pelayanan program KB;

(3) Promosi dan penggerakan masyarakat

yang didukung dengan pengembangan dan

sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk.

Jumlah peserta KB

aktif/PA (juta)

26.2 26.7 33,7 k)

f) Menurunnya angka

kesakitan akibat penyakit

menular

1. Prevalensi kasus HIV 0.2 0.2 0,2 h) Belum optimalnya upaya pengendalian

penyakit yang ditandai dengan tingginya

angka kesakitan dan kematian akibat

penyakit menular (terutama tuberkulosis,

HIV dan AIDS, malaria, diare, dan DBD) dan

penyakit tidak menular serta masih

rendahnya kualitas kesehatan lingkungan.

(1) Peningkatan kemampuan pencegahan

dan penanggulangan faktor risiko; (2)

Penguatan penemuan penderita dan tata

laksana

kasus; (c) Peningkatan cakupan imunisasi ;

(d) Peningkatan KIE untuk mendorong gaya

hidup sehat; dan (e) Peningkatan akses dan

kualitas air minum dan sanitasi yang layak

serta perubahan perilaku hygiene dan

sanitasi.

2. Prevalensi

Tuberculosis per 100.000

penduduk

244 235 244

2. Persentase kasus baru

TB Paru (BTA positif)

yang ditemukan

73,1 j) 73 74,68 i)

3. Persentase kasus baru

TB Paru (BTA positif)

yang disembuhkan

91 j) 85 86,41 i)

4. Angka penemuan

kasus malaria per 1.000

penduduk

1,85 j) 2 1,96 i)

26

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

g) Meningkatnya Proporsi

masyarakat dengan akses

air minum yang aman

68.87 Persentase penduduk

yang mempunyai akses

ke layanan air minum

yang layak. Sumber air

minum yang layak

meliputi air minum

perpipaan dan non-

perpipaan terlindung

yang berasal dari sumber

yang berkualitas dan

berjarak sama dengan

atau lebih dari 10 meter

dari tempat pembuangan

kotoran dan/atau

terlindung dari

kontaminasi lainnya.

47.7 50.5 49.97 • Tingkat keberlanjutan sarana dan

prasarana terbangun yang rendah.

• Kurangnya investasi dibandingkan dengan

laju pertumbuhan penduduk

• Pemberdayaan masyarakat masih kurang

maksimal untuk pembangunan air minum di

perdesaan

• Kurangnya prioritisasi Pemda dalam

menyediakan jaringan distribusi dari sistem

produksi dan transmisi yang telah dibangun

oleh pusat

• Penyusunan RAD MDG Provinsi dan

Kabupaten/ Kota sebagai penuangan

rencana dan target pencapaian MDG

• Integrasi program pembangunan air

minum yang dilakukan oleh seluruh

stakeholders (lintas K/L, PNPM, program

pembangunan perumahan, dsb)

• Meningkatkan komitmen Pemda dalam

pemberdayaan masyarakat dan penambahan

jaringan distribusi

h) Meningkatnya

masyarakat dengan akses

sanitasi yang layak

62.41 Persentase penduduk

yang mempunyai akses

ke layanan sanitasi yang

layak. Fasilitas sanitasi

yang layak didefinisikan

sebagai sarana yang

aman, higienis, dan

nyaman, yang dapat

menjauhkan pengguna

dan lingkungan di

sekitarnya dari kontak

dengan kotoran manusia.

51.19 54 53 • Tingkat keberlanjutan sarana dan

prasarana terbangun yang rendah.

• Kurangnya investasi dibandingkan dengan

laju pertumbuhan penduduk

• Kurangnya prioritisasi Pemda dalam

penyediaan layanan sanitasi

• Penyusunan RAD MDG Provinsi dan

Kabupaten/ Kota sebagai penuangan

rencana dan target pencapaian MDG

• Integrasi program pembangunan sanitasi

yang dilakukan oleh seluruh stakeholders

(lintas K/L, PNPM, program pembangunan

perumahan, dsb)

• Melakukan advokasi dan pelaksanaan

program berdasarkan prinsip output based

aid dan reimbursement

27

Prioritas 4

Penanggulangan Kemiskinan

28


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 4. PENANGGULANGAN KEMISKINAN

1 Program Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM)

Perdesaan

Pelayanan percepatan

penanggulangan

kemiskinan dan

pengangguran di

kecamatan dan desa

(PNPM-Perdesaan) sesuai

standar

Meningkatnya

keswadayaan masyarakat

di 4,805 kecamatan yang

tercakup penerapan

PNPM-MP dan

Penguatan PNPM

4371

(dengan

total

anggaran

6987.1

Miliar)

4805

(dengan total

anggaran

9629 Miliar)

4805

(dengan total

anggaran 9041.6

Miliar)

1. Terdapat beberapa lokasi khususnya di

perdesaan dimana proses perencanaan tidak

dapat menghasilkan dokumen perencanaan

desa, sehingga hal tersebut menghambat

pelaksanaan program;

2. Khusus PNPM Perdesaan terdapat kasus

korupsi dilevel kelompok masyarakat dan

fasilitator;

3. Terdapat pemekaran kecamatan/desa

sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan

perencanaan dan alokasi sebelumnya;

4. Partisipasi perempuan meningkat,

terutama dari kalangan menengah/atas,

tetapi dominasi laki-laki masih ada;

5. Meski dianggap sangat bermanfaat, Dana

Bergulir hanya berasal dari BLM pada tahun

anggaran berjalan, bukan berasal dari

tabungan dana bergulir yang ada di

masyarakat;

6. Keterlibatan warga dalam pengambilan

keputusan pada program open menu dan

dana bergulir masih sebatas formalitas

1. Melakukan evaluasi terhadap desa-desa

yang dimana terdapat konflik antara kepala

desa dan badan perwakilan desa, untuk

segera menyelesaikan dokumen

perencanaannya, sehingga kalau sementara

waktu belum ada dokumen perencanaan

maka alokasi akan dialihkan kepada desa

yang lain;

2. Penyelesaian kasus korupsi di PNPM

Perdesaan sudah pada tahapan mediasi pada

tingkat kepolisian, kejaksaan dan masyarakat

sendiri;

3. Desa/kecamatan pemekaran pada saat

pelaksanaan program sedang berjalan, maka

akan dialokasikan pada tahun anggaran

berikutnya;

4. Perubahan mekanisme persyaratan pada

musrenbang integrasi kecamatan dimana

apabila delegasi dari desa tidak

mengikutsertakan peran dan partisipasi

perempuan maka, usulan desa tersebut tidak

akan dibahas pada musrenbang kecamatan,

sehingga bisa dipastikan usulan desa

tersebut tidak akan terdanai pada tahun

berikutnya.

5. Perlu evaluasi dan penghitungan ulang

untuk melihat seberapa besar dana yang

bergulir dimasyarakat;

6. Optimaliasi forum pra musrenbang,

dimana forum tersebut bisa dimanfaatkan

sebagai diskusi dan sinkronisasi antara

usulan masyarakat dan rencana kerja SKPD

29

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

2 Program Nasional

Pemberdayaan

Masyarakat (PNPM)

Perkotaan

Pemberdayaan

masyarakat dan

percepatan

penanggulangan

kemiskinan dan

pengangguran di

kelurahan/ kecamatan

(PNPM Perkotaan)

Meningkatnya

keswadayaan masyarakat

di 885 kecamatan pada

kelurahan/desa yang

mendapatkan

pendampingan

pemberdayaan

masyarakat PNPM-P2KP

1145

(dengan

total

anggaran

1737.1

Miliar)

885

(dengan total

anggaran

1509.5

Miliar)

885

(dengan total

anggaran 1464.2

Miliar)

3 Program Peningkatan

Infrastruktur

Pedesaaan/Rural

Infrasturktur Support

(PPIP/RIS)

Percepatan

penanggulangan

kemiskinan melalui

pembangunan

infrastruktur dan

pemberdayaan

masyarakat desa (RIS

PNPM+PPIP)

Meningkatnya

Infrastruktur Perdesaan

(PPIP) di 215 kecamatan

479

(dengan

total

anggaran

950 Miliar)

215

(dengan total

anggaran

400 Miliar)

215

(dengan total

anggaran 368.4

Miliar)

1. Khusus PNPM RIS Terdapat beberapa

lokasi khususnya di perdesaan dimana

proses perencanaan tidak dapat

menghasilkan dokumen perencanaan desa,

sehingga hal tersebut menghambat

pelaksanaan program

1. Melakukan evaluasi terhadap desa-desa

yang dimana terdapat konflik antara kepala

desa dan badan perwakilan desa, untuk

segera menyelesaikan dokumen

perencanaannya, sehingga kalau sementara

waktu belum ada dokumen perencanaan

maka alokasi akan dialihkan kepada desa

yang lain.

4 Program Infrastruktur

Sosial Ekonomi Wilayah

(PISEW)

Terwujudnya optimalisasi

pengembangan wilayah

tertinggal, perbatasan,

pesisir dan pulau kecil

dan kawasan strategis

dan cepat tumbuh

melalui peningkatan

kapasitas Pemda dalam

pelaksanaan PNPM-

PISEW/RISE

Jumlah Kecamatan yang

mengimplementasikan

kebijakan terkait dengan

PNPM-PISEW

237

kecamatan

(dengan

total

anggaran

485.3

Miliar)

237

kecamatan

(dengan total

anggaran

499.5 Miliar)

237 kecamatan

(dengan total

anggaran 499.5

Miliar)

1. Data-data realisasi pembangunan

infrastruktur dari sumber dana APBD

Kabupaten dan APBD Provinsi sulit diperoleh

di daerah terutama dari SKPD terkait,

terutama untuk memperoleh gambaran

besarnya activity sharing dari pembangunan

di wilayah KSK

2. Data-data realisasi peran serta dan

keswadayaan masyarakat serta kelembagaan

dari kecamatan dan desa masih rendah

akurasinya karena lemahnya backup

administrasi pelaksanaannya

1. Data-data realisasi pelaksanaan

pembangunan PNPM-PISEW dari sumber

dana JICA, APBD Kabupaten, dan sumber-

sumber dana lainnya dikumpulkan dan

diolah data-datanya dengan dukungan ATK

dan KMK

2. Hasil-hasil pemberdayaan masyarakat

PNPM-PISEW terutama kelembagaan di

tingkat lokal mulai dari FD, KDS, LKD, KPP

akan dibina kapasitasnya sehingga berfungsi

sesuai desain penugasannya terutama

sustainability-nya untuk mendukung

pembangunan daerah berbasis

pemberdayaan masyarakat

30

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

5 Percepatan Pembangan

Daerah Tertinggal dan

Khusus (P2DTK)

Terwujudnya

Peningkatan Kemampuan

Sistem, Organisasi, dan

SDM Pemerintahan

Daerah Untuk

Mewujudkan Good

Governance

Jumlah Kecamatan yang

mengembangkan

mekanisme

pengarusutamaan

kegiatan dalam

pengembangan kawasan

perdesaan, mendapatkan

bantuan stimulan dalam

pembangunan

infrastruktur untuk

percepatan

pembangunan daerah

tertinggal, dan

mendapatkan bantuan

stimulant untuk

meningkatkan kapasitas

kelembagaan

perencanaan (PNPM-

P2DTK)

186

kecamatan

(dengan

total

anggaran

195.9

Miliar)

186

kecamatan

(dengan total

anggaran

253 Miliar)

186 kecamatan

(dengan total

anggaran 250

Miliar)

Khusus untuk P2DTK meskipun anggaran

sudah terserap di rekening masyarakat,

namun terdapat pekerjaan fisik yang masih

terhambat karena belum adanya Financial

Management Specialist (FMS) dan belum

adanya SK Satker di masing-masing

Kabupaten

Percepatan pengadaan dan mobilisasi

Financial Management Specialist (FMS)

untuk kabupaten2 yang terdapat

penumpukan anggaran di rekening

masyarakat dan memperpanjang jangka

waktu pemberlakuan SK Satker Kabupaten

periode sebelumnya.

31

Prioritas 5

Ketahanan Pangan

32


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 5. KETAHANAN PANGAN

a) Peningkatan Produksi

Padi

Tumbuh 5,00 persen

pertahun

Produksi Padi (Juta Ton

GKG)

64,39 66,68 66,41 Target produksi padi dalam RKP 2010 telah

tercapai (yaitu kisaran 65-66 juta ton GKG).

Target dalam Renstra Kemtan juga

diperkirakan akan dapat dicapai, yaitu

sebesar 66,8 juta ton GKG. Faktor utama

pencapaian sasaran ini adalah iklim dengan

curah hujan yang relative merata sepanjang

tahun, serta jaminan ketersediaan dan

aksesibilitas input produksi (subsidi pupuk,

subsidi benih, dll)

Meskipun target relative telah tercapai,

Pemerintah akan lebih meningkatkan

produksi padi/beras yang lebih tinggi dari

capaian selama ini, termasuk sasaran untuk

mencapai surplus beras nasional sebesar 10

juta ton. Tindak lanjut yang akan

dilaksanakan antara lain: Informasi dan

kalender tanam agar petani dapat lebih

mengantisipasi perubahan yang terjadi,

tetap melanjutkan kebijakan penyediaan

input produksi (subsidi benih, subsidi pupuk,

bantuan langsung benih unggul dan pupuk,

dll), serta perlindungan dan perluasan lahan

sawah

b) Peningkatan Produksi

Jagung

Tumbuh 10,02 persen

pertahun

Produksi Jagung (Juta

Ton)

17,63 19,80 18,40 Kondisi iklim (hujan yang panjang) kurang

mendukung meningkatnya produksi jagung

sesuai target yang akan dicapai. Kondisi iklim

basah juga mengakibatkan meningkatnya

serangan organism pengganggu tanaman.

Selain itu, dengan kondisi iklim yang

mendukung tanaman padi, maka preferensi

petani untuk memilih tanaman padi juga

berdampak besar terhadap kurang

tercapainya produksi jagung ini

Produksi jagung akan terus didorong,

khususnya untuk mencapai swasembada

jagung. Beberapa langkah yang akan diambil

adalah peningkatan luasan panen,

produktivitas, dan pemberantasan organism

pengganggu tanaman.

c) Peningkatan Produksi

Kedelai

Tumbuh 20,05 persen

per tahun

Produksi Kedelai (Juta

Ton)

0,975 1,300 0,908 Tidak tercapainya target produksi kedelai

disebabkan oleh panjangnya musim hujan

yang menyebabkan petani cenderung

memilih usahatani padi. Selain itu, dengan

kondisi iklim yang mendukung tanaman padi,

maka preferensi petani untuk memilih

tanaman padi juga berdampak besar

terhadap kurang tercapainya produksi

kedelai ini

Untuk mendukung tercapainya swasembada

kedelai, akan dilakukan upaya peningkatan

luasan panen dan produktivitas

33

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

d) Peningkatan Produksi

Gula

Tumbuh 12,55 persen

per tahun

Produksi Gula (Juta Ton) 2,52 2,99 2,70 Iklim basah yang cukup panjang

menyebabkan rendeman tebu menjadi

menurun. Kondisi ini berdampak kepada

menurunnya produksi tebu sebagai bahan

baku gula. Kompetisi penggunaan lahan

dengan tanaman bahan makanan juga

menyebabkan kendala peningkatan produksi

tebu nasional

Ke depan akan dilakukan penambahan

luasan lahan untuk budidaya tebu, baik

melalui kebun rakyat maupun kebun

berskala besar. Selain itu, akan dilakukan

peningkatan produktivitas tebu.

e) Peningkatan Produksi

Daging Sapi

Tumbuh 7,30 persen per

tahun

Produksi Daging Sapi

(Ribu ton)

409 412 435 Permasalahan yang dihadapi dalam

pencapaian produksi daging sapi antara lain:

(a) Laju permintaan konsumsi lebih tinggi

daripada produksi; (b) Tingginya kasus

pemotongan betina produktif; (c) Sering

terjadi masalah kesehatan hewan, terutama

penyakit yang terkait dengan reproduksi; (d)

Management usaha tani yang kurang baik,

terutama terkait penyediaan pakan dan

penanganan penyakit

Meskipun target telah tercapai, namun

demikian untuk mempertahankan kondisi

tersebut akan tetap dilakukan peningkatan

penyediaan pangan hewani yang aman dan

kesejahteraan peternak melalui kebijakan

dan program pembangunan peternakan yang

berdaya saing & berkelanjutan dengan

mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya

lokal.

34

Prioritas 6

Infrastruktur

35


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 6 : INFRASTRUKTUR 1 Infrastruktur Sumber Daya Air

1.1 Pembangunan/peningkat

an jaringan irigasi dan

rawa (ribu ha)

139.38 Luas layanan jaringan

irigasi dan rawa yang

ditingkatkan

191.78 125.30 123.08 Pencapaian tahun 2010 sudah mendekati

target kumulatif baseline.

Diupayakan untuk mengejar target

peningkatan produksi beras 7% per tahun.

1.2 Rehabilitasi jaringan

irigasi dan rawa (ribu ha)

1790 Luas layanan jaringan

irigasi dan rawa yang

direhabilitasi

781.20 383.20 372.42 Terdapat deviasi pencapaian tahun 2010

terkait masalah kesiapan pelaksanaan di

Lapangan

Percepatan pada tahun 2011-2012 untuk

mencapai target kumulatif RPJMN 2010-

2014.

1.3 Pembangunan waduk

dan embung (buah)

12 waduk

(11 selesai, 1 dlm

pelaksanaan)

Jumlah waduk dan

embung/situ yang

dibangun

4 waduk

(+/- 59 jt

m3)

6 waduk 8 waduk dalam

pelaksanaan

Pembangunan waduk sudah sesuai

sementara pembangunan embung/situ

masih terkendala oleh pembebasan tanah/

relokasi penduduk. Berdasarkan skenario

prakiraan maju, diharapkan target kumulatif

pembangunan embung dapat tercapai sesuai

sasaran.

Percepatan pelaksanaan sisa target kegiatan

multiyears waduk/embung termasuk

penyusunan MoU penyelesaian

permasalahan sosial antara Pemerintah

Pusat (Kemen PU, Kemenakertrans, dan

Kemenpera) dan Pemerintah Daerah

(Provinsi/Kabupaten)

158 embung/situ 12

embung/si

tu

(+/- 7,2 jt

m3)

50

embung/situ

45 embung/situ

1.4 Rehabilitasi waduk dan

embung (buah)

29 waduk Jumlah waduk dan

embung/situ yang

direhabilitasi

2 waduk

(+/- 5 jt

m3)

13 waduk 12 waduk Terganggu anomali cuaca/curah hujan (pada

TA 2010 cenderung bulan basah menerus)

sehingga cukup mengganggu pelaksanaan

rehabilitasi.

Percepatan pelaksanaan pada tahun 2011

dan 2012.

298 embung/situ 11

embung/si

tu

(+/- 6,6 jt

m3)

37

embung/situ

21 embung/situ

2 Infrastruktur Transportasi

A Angkutan Laut

2.1 Meningkatnya Pangsa

angkutan laut armada

pelayaran nasional untuk

angkutan domestik

(persen).

100 90.2 98 98 Terbatasnya fasilitas pelabuhan dan

pelayanan yang belum efisien, kapasitas

jumlah kapal yang tidak mencukupi,

ketersediaan ruang dock kapal, masalah

finansial dan insentif pajak untuk industri

pelayaran nasional.

Mengupayakan fasilitas pembiayaan dan

perpajakan, termasuk public ship financing,

serta memfasilitasi terbantuknya pertemuan

business to business antara pengguna kapal

dan penyedia kapal.

36

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

2.2 Meningkatnya Pangsa

angkutan laut armada

pelayaran nasional untuk

angkutan barang ekspor

impor (persen)

15 9 10 9.2

B Angkutan Kereta Api

2.3 Meningkatnya Produksi

angkutan angkutan KA

penumpang (juta orang)

302 207.1 220 203.4 Tingginya perpindahan moda angkutan KA ke

sepeda motor di Jabodetabek serta

rendahnya keandalan dalam pelayaan kereta

api

Peningkatan keandalan pelayanan KA dalam

hal keselamata, ketepatan waktu dan

keamanan.

2.4 Meningkatnya Produksi

angkutan angkutan KA

barang (ton)

27.5 18.9 20.1 19.1 Terbatasnya jumlah sarana kereta api

(lokomotif dan gerbong).

Peningkatan kapasitas sarana kereta api

serta peningkatan pembangunan jalur ganda

kereta api

C Prasarana Jalan

2.5 Meningkatnya Jumlah

lajur KM jalan Nasional

(lajur Km)

104,702 84,985 93,094 93,094 Pencapaian tahun 2010 sesuai dengan target

peningkatan kapasitas jalan untuk

menunjang pertumbuhan ekonomi.

Mengutamakan penyelesaian ruas-ruas jalan

untuk membuka wilayah dan peningkatan

kapasitas untuk mendukung konektifitas

wilayah.

D Angkutan Udara

2.6 Meningkatnya

Pertumbuhan angkutan

penumpang udara dalam

negeri (persen/tahun)

9.78 12.9 9.78 90.83 Terbatasnya jumlah armada penerbangan

nasional dan perintis

Peningkatan kapasitas bandara dan sarana

(pesawat) komersial serta peningkatan

pelayanan perintis penerbangan.

37

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

3 Telekomunikasi

3.1 Penuntasan

pembangunan jaringan

serat optik di Indonesia

Bagian Timur

Selesai sebelum tahun

2013

Prosentase (%) Ibukota

Provinsi yang terhubung

dengan jaringan

backbone nasional serat

optik

Mulai

dibangun

link

Mataram-

Kupang

sepanjang

1.237,8

km oleh

PT Telkom

sebagai

bagian

dari

Palapa

Ring

Berlanjutnya

pembanguna

n ring timur

Palapa Ring

yang

menghubung

kan Sulawesi,

Maluku,

Papua, dan

Nusa

Tenggara

Penyusunan ICT

Fund sebagai

salah satu

pembiayaan

Palapa Ring.

Status: masih

menunggu

persetujuan dari

Menkeu tentang

pemanfaatan

sebagian dana

USO sebagai ICT

Fund

Ibukota Provinsi yang belum dilewati

backbone serat optik adalah Pangkal Pinang

(Bangka Belitung), Sofifi (Maluku Utara),

Ambon (Maluku), Jayapura (Papua), dan

Manokwari (Papua Barat). Kementerian

Kominfo berinisiatif menyusun ICT Fund

sebagai intervensi/kontribusi anggaran

pemerintah untuk mendukung

pembangunan backbone serat optik di

wilayah timur Indonesia. Kementerian

Kominfo sudah menyelesaikan penyusunan

dokumen Kebijakan Pengelolaan dan

Pengembangan TIK di Indonesia yang antara

lain berisi konsep model bisnis ICT Fund.

Melalui surat Menkominfo kepada Menteri

Keuangan No. 368/M.KOMINFO/7/2010

tanggal 30 Juli 2010 dan No.

481/M.KOMINFO/10/2010 tanggal 19

Oktober 2010, Kementerian Kominfo

menyampaikan dokumen kebijakan tersebut

untuk mendapatkan izin pemanfaatan ICT

Fund. Namun Kementerian Keuangan baru

memberikan waktu untuk membahas konsep

ICT Fund pada tanggal 8 November 2010 dan

belum menyetujui konsep

Kementerian Kominfo melakukan evaluasi

terhadap konsep ICT Fund dengan

memperhatikan masukan/keberatan dari

Kementerian Keuangan dan akan segera

menyampaikannya kembali selambat-

lambatnya pada April 2011. Bersamaan

dengan itu, PT Telkom juga akan tetap

melanjutkan pembangunan Palapa Ring

dengan dana perusahaan. Namun tidak

semua bagian di Indonesia Timur akan

ditutup oleh PT Telkom karena merupakan

wilayah non komersial. ICT Fund

dimaksudkan untuk membiayai wilayah non

komersial yang tidak ditutup oleh PT Telkom

tersebut dalam bentuk pembiayaan penuh

atau dalam bentuk insentif bagi

penyelenggara telekomunikasi.

4 Perumahan dan Permukiman

4.1 Pembangunan Rumah

Sederhana Sehat

Bersubsidi

685.000 Unit Jumlah unit Rumah

Sederhana Sehat

Bersubsidi yang

terbangun

119.638

unit *

87.001 unit* • Kesiapan lahan, perijinan dan infrastruktur

pendukung seperti listrik, air minum, sanitasi

dan moda transportasi

• Transisi perubahan mekanisme subsidi

selisih bunga/uang muka menjadi Fasilitas

Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

menyebabkan penyaluran subsidi optimal di

semester ke 2 tahun 2010

• Peningkatan penyediaan prasarana dan

sarana dasar permukiman

• Deregulasi/regulasi peraturan terkait

pembangunan perumahan

• Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi


• Optimasi pelaksanaan FLPP

4.2 Pembangunan Rusunami 180 Jumlah unit Rusunami

yang terbangun

4.083

unit*

500 unit* • Perijinan, pertanahan dan perpajakan

• Khusus untuk rusunami bersubsidi,transisi

perubahan mekanisme subsidi selisih

bunga/uang muka menjadi Fasilitas Likuiditas

Pembiayaan Perumahan (FLPP)

menyebabkan penyaluran subsidi optimal di

semester ke 2 tahun 2010

• Peningkatan penyediaan prasarana dan

sarana dasar permukiman

• Deregulasi/regulasi peraturan terkait

perijinan, pertanahan dan perpajakan

• Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi


• Optimasi pelaksanaan FLPP

38

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

4.3 Pembangunan rumah

susun sederhana sewa

650 TB Jumlah twin blok

rusunawa terbangun

99TB** 140 TB 89 TB** • Kesiapan lahan

• Pengadaan lahan, penyediaan utilitas,

terutama listrik dan air minum

• Meningkatkan sinergi pembangunan

rusunawa antara pusat dan daerah, dan

peningkatan pengelolaan rusunawa

• Koordinasi dengan pihak penyediaan

utilitas

5 Peningkatan Investasi Infrastruktur Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta

A TRANSPORTASI

5.1 Prasarana Jalan

a Pembangunan Jalan Tol 1.296 Km 687,87 Km 37 Km 54,1 Km Pembebasan Lahan yang terkendala RUU

Pengandaan Tanah untuk Pembangunan

belum selesai

Penyelesaian RUU Pengadaan Tanah

5.2 Perhubungan Laut

a Pembangunan Pelabuhan 7 Buah 2 Buah Proyek dalam proses penyiapan Pra FS Penyelesaian Pra-FS

B PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

5.3 Air Bersih

a Pembangunan transmisi

dan distribusi Air Minum

20.850 L/det 23.515

L/det

Proyek dalam proses penyiapan Pra FS dan

Penyiapan Lelang

Penyelesaian Pra-FS dan Pelelangan Proyek

*) Sumber data: Kementerian Perumahan Rakyat

**) Sumber data: Kementerian Perumahan Rakyat dan Kementerian Pekerjaan Umum

39

Prioritas 7

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

40


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 7 : IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA

a) Penerapatan sistem

pelayanan informasi dan

perizinan investasi secara

elektronik (SPIPISE) dan

Pelayanan Terpadu Satu

Pintu (PTSP)

Meningkatnya kualitas

pengembangan Sistem

Pelayanan Informasi dan

perijinan Investasi Secara

Elektronik/ Online

(SPIPISE)

1. Peningkatan jumlah

aplikasi perijinan dan non

perijinan yang menjadi

wewenang BKPM, PTSP

Propinsi, PTSP Kab./Kota

yang terbangun dalam

SPIPISE

- Perijinan di 3

sektor

Perijinan di 3

sektor

Proses perijinan memulai usaha belum

efisien dan masih banyak ragam baik di pusat

maupun di daerah.

Harmonisasi antar peraturan di pusat dan

sinkronisasi peraturan pusat dengan daerah

harus terus dilakukan.

Terus dilaksanakannya kegiatan PTSP dan

SPIPISE dalam upaya mempercepat dan

menyederhanakan perijinan di seluruh

Indonesia.

2. Jumlah peningkatan

PTSP Prop. dan Kab/Kota

yang terhubung dalam

SPIPISE

33 Provinsi

dan 50

Kab/Kota

33 Provinsi dan 44

Kab/Kota

3.Terbangunnya

infrastruktur dan

database penanaman

modal yang terintegrasi

Penambahan

kapasitas

dan

kemampuan

infrastruktur

pada

jaringan

BKPM

Penambahan

kapasitas dan

kemampuan

infrastruktur pada

jaringan BKPM

4.Jumlah Propinsi dan

Kab/Kota yang mengikuti

sosialisasi & pelatihan

33 Provinsi

dan 50

Kab/Kota

33 Provinsi dan 50

Kab/Kota

b) Pertumbuhan investasi

dalam bentuk

pembentukan modal

tetap bruto (PMTB) (%)

3.30 7,2 - 7,3 8.5 Masih banyak Perda bermasalah yang

menghambat investasi

Dilakukan penghapusan Perda yang

bermasalah

c) PMDN Meningkatnya nilai

investasi menjadi 61,7 -

78,0

- Nilai Investasi

(Rp.Triliyun)

37.80 35,3 - 39,5 60.63 Kurangnya dukungan infrastruktur dan

energi.

Perlu dibangun ditingkatkannya kualitas

infrastruktur untuk memperlancar arus

distribusi.

Perlu segera dipenuhinya kebutuhan energi

untuk meningkatkan produktifitas sektor

pengolahan.

Segera direalisasikannya proyek dengan

mekanisme KPS sebagai alternatif

pendanaan pembangunan infrastruktur dan

energi.

- Proyek 248 n/a n/a

- Tenaga Kerja (orang) 96,348 133.053

41

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

d) PMA

- Proyek 1221 n/a n/a Insentif fiskal dan non fiskal yang masih

kurang kompetitif.

- Perpajakan dan tarif bea masuk barang

modal dan bahan baku perlu disederhanakan

dan dipermudah sistemnya, serta dengan

biaya yang kompetitif.

- Perlunya kejelasan lahan untuk usaha.

- Nilai Investasi

(US$Million)

Meningkatnya nilai

investasi menjadi 22,9 -

26,1

10.8 13,1 -13,2 16.21 UU. No. 13 tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan dinilai masih memberatkan

dunia usaha khususnya tingginya biaya

pesangon yang dinilai lebih tinggi dari negara

ASEAN lainnya. Di pihak lain, pekerja juga

belum dapat menerima ketentuan yang

terkait dengan pekerja kontrak/outsourching

Perlu peninjauan kembali terhadap

peraturan tersebut sehingga mencapai

keputusan yang saling menguntungkan

- Tenaga Kerja (orang) 207189 n/a 329.959

Catatan: Mulai Tahun 2010 Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan perubahan pencatatan realisasi penanaman modal dengan menggunakan data Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menggantikan Ijin Usaha Tetap (IUT).

LKPM merupakan metode pencatatan investasi berdasarkan aliran modal masuk pada suatu periode pelaporan tertentu. Oleh karena IUT tidak lagi dilaporkan sebagai pencatatan realisasi investasi karena merupakan data akumulasi seluruh

kegiatan investasi yang dilakukan selama pelaksanaan pembangunan proyek investasi yang bersangkutan.

42

Prioritas 8

Energi

43


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 8 : ENERGI

a) Peningkatan kapasitas

pembangkit listrik **

Tambahan kapasitas

sebesar 3.000 MW

pertahun atau 15.000

MW di 2014

Kapasitas pembangkit

(MW)

437 MW 3000 MW 650 MW Terlambatnya program 10.000 MW tahap I

dan proyek-proyek IPP

Percepatan pembangunan pembangkit,

pemenuhan pasokan dengan sewa

pembangkit

b) Meningkatnya rasio

elektrifikasi

Pada tahun 2014

mencapai Rasio

Elektrifikasi (RE) 80

persen

Rasio elektrifikasi persen

(%)

65.8% 67.2% 67.2% Kendala yang dihadapi adalah kekurangan

alokasi tahun 2010 dibandingkan dengan

rencana

Pengusulan carry over kekurangan alokasi

tahun 2010 ke tahun 2012

c) Meningkatnya produksi

minyak bumi

Pada tahun 2014

mencapai 1,01 juta barrel

per hari

Lifting minyak bumi (juta

barrel per hari)

0,944 juta

barrel per

hari

0,970 juta

barel per

hari

0,954 juta barrel

per hari

Unplanned shutdown, produksi hasil

pemboran tidak mencapai target/kendala

subsurface, permasalahan terkait offtaker,

dan perpanjangan planned shutdown

Meningkatkan pengawasan, meningkatkan

kehandalan peralatan produksi,

meningkatkan efisiensi operasi dan optimasi

fasilitas produksi, dan meningkatkan upaya

optimasi lapangan produksi dan

pengembangan lapangan

d) Peningkatan

pemanfaatan energi

panas bumi ***

Pada tahun 2014

mencapai sekitar 5.000

MW

Kapasitas pembangkit

panas bumi (MW)

1189 MW 1.261 MW 1189 MW Kendala yang dihadapi adalah (a) Adanya

bencana alam tanah longsor; (b) masalah

negosiasi harga dan kesepakatan kerjasama;

(c) masalah persiapan pelaksanaan yaitu

retender; (d) masalah revisi alokasi anggaran

Percepatan penyelesaian pembangkit

terutama yang terkait dengan masalah teknis

Note:

* = Capaian tahun 2010 merupakan angka perkiraan, karena pencapaian 2010 masih disusun dalam tahun 2011

** = Tahun 2009, penambahan kapasitas pembangkit yaitu: (a)PLTU 2 banten 1x300 MW; (b) PLTP Wayang Windu 1x 117 MW; (c) PLTP Lahendong 1x 20 MW

= Tahun 2010, penambahan kapasitas pembangkit yaitu: (a) PLTU 2 Banten 1x300 MW; (b) PLTU 1 Jawa Barat 1x350 MW

*** = Tahun 2009, penambahan kapasitas PLTP yaitu (a) PLTP Wayang Windu 1x 117 MW; (b) PLTP Lahendong III 1x 20 MW

= Tahun 2010, tidak ada penambahan kapasitas PLTP, yang terealisasi adalah (a) 5 MW uap dari PLTP Ulumbu; (b) 2x55 MW uap dari PLTP Ulubelu 1 dan 2; (c) 20 MW uap dari PLTP Lahendong 4

44

Prioritas 9

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

45


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 9 : LINGKUNGAN HIDUP & PENGELOLAAN BENCANA

1. Perubahan Iklim Penurunan emisi Gas

Rumah Kaca (GRK) pada

tahun 2020 menurun

sebesar 26% dari

baseline tahun 2000.

Laporan inventarisasi

emisi GRK pada tahun

2020 menurun 26% dari

baseline tahun 2000.

Penyusuna

n

dokumen

RAN untuk

Menghada

pi

Perubahan

Iklim, dan

dokumen

National

developm

ent Plan:

Indonesia

Respond

to Climate

Change,

serta

dokumen

Indonesia

Climate

Change

Sectoral

Roadmap.

Tersusunnya

draft

Peraturan

Presiden

mengenai

Rencana Aksi

Nasional

Penurunan

Gas Rumah

Kaca (RAN-

GRK) 2010-

2020, serta

draft Perpres

Inventarisasi

GRK.

Tersusunnya draft

Peraturan

Presiden

mengenai

Rencana Aksi

Nasional

Penurunan Gas

Rumah Kaca

(RAN-GRK) 2010-

2020, serta draft

Perpres

Inventarisasi GRK.

- Sinkronisasi dan koordinasi antar K/L terkait

dan daerah.

- Perlunya peningkatan kapasitas

- Ketersediaan data dan informasi sebagai

dasar penghitungan target emisi di setiap

sektor dan daerah

- Sosialisasi RAN-GRK, penyusunan pedoman

RAD-GRK, dan asistensi penyusunan RAD-

GRK.

- Peningkatan kapasitas SDM di pusat dan

daerah

2. Pengendalian

Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan

Penurunan beban

pencemaran lingkungan

melalui pengawasan

ketaatan pengendalian

pencemaran air limbah

dan emisi di 680 kegiatan

industri dan jasa pada

2010 dan penurunan

tingkat polusi

keseluruhan sebesar 50%

pada 2014.

Menurunnya

pencemaran air dan

udara limbah dari

sumber industri :

agroindustri, Usaha Skala

Kecil (USK), Manufaktur,

Prasarana, dan Jasa,

serta Industri

Pertambangan Energi

dan Migas, serta

peningkatan

penyelenggaraan

peningkatan pengelolaan

sampah (melalui

ADIPURA) ; penurunan

jumlah hotspot

kebakaran hutan sebesar

Pengendal

ian

pencemar

an air oleh

pemerinta

h dengan

memberla

kukan

Program

Kali Bersih

(Prokasih)

dan

Program

Peringkat

Kinerja

Perusahaa

n (Proper)

Penurunan

beban

pencemaran

lingkungan

melalui

pengawasan

ketaatan

pengendalia

n

pencemaran

air limbah

dan emisi di

680 industri,

yang terdiri

dari industri

sbb:

1.

Pada tahun 2009-

2010 sebanyak

705 industri yang

mengikuti Proper,

yang terdiri dari

industri sbb:

1. pertambangan,

energi migas

sebanyak 211;

2. agroindustri

sebanyak 219

3. manufaktur

sebanyak 259

4. Kawasan

industri dan jasa

pengolahan

limbah sebanyak

- Terbatasnya SDM dan kesadaran

masyarakat dalam melakukan pemantauan

dan pengelolaan lingkungan hidup

'- Terbatasnya sarana dan prasarana untuk

melakukan pemantauan dan pengawasan

- Penguatan kapasitas SDM Pengelola

lingkungan hidup

'- Meningkatkan peran aktif masyarakat dan

swasta dalam pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup

46

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

20% per tahun yang pada

tahun

2003-2009

sudah

mencapai

314

perusahaa

n yang

menandat

angani

surat

pernyataa

n (super);

Pengendal

ian

pencemar

an udara

dengan

penerapan

program

langit biru

-

penetapan

Peraturan

Menteri

Lingkunga

n Hidup

(Permen

LH) Nomor

4 Tahun

2009

tentang

Ambang

Batas Gas

Buang

Kendaraan

Bermotor

Tipe Baru,

penetapan

Permen LH

Nomor 07

Tahun

2009

tentang

ambang

pertambanga

n, energi

migas

sebanyak

200;

2.

agroindustri

sebanyak

220

3.

manufaktur

sebanyak

260;

Pengelolaan

air limbah

domestik

dan sampah

melalui

implementas

i kegiatan 3R

(Reduce,

Reuse, and

Recycle);

Pelaksanaan

Program

Adipura di 26

kota;

Program

Langit Biru di

20 kota; 6

kota

supervisi

Prokasih dan

penanganan

kasus

pencemaran

lingkungan

16;

Pengelolaan air

limbah domestik

dan sampah

melalui

implementasi

kegiatan 3R

(Reduce, Reuse,

and Recycle);

Pelaksanaan

Program Langit

Biru; dan 40 kota

menandatangani

Super (Prokasih);

Jumlah kota

peserta ADIPURA

dengan kualitas

baik sebanyak

162; Jumlah

hotspot dipantau

sebanyak 5.282

47

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

batas

Emisi

Kebisingan

Kendaraan

Bermotor

Tipe Baru;

serta

pengemba

ngan

program

ADIPURA

pada 126

kota untuk

peningkat

an

pengelolaa

n

lingkungan

(sampah).

3. Sistem Peringatan Dini: Penjaminan berjalannya

fungsi Sistem Peringatan

Dini Tsunami TEWS) dan

Sistem Peringatan Dini

Cuaca (MEWS) mulai

2010 dan seterusnya,

serta Sistem Peringatan

Dini Iklim (CEWS) pada

2013.

Terjangkaunya informasi

dini iklim, cuaca, dan

gempa di seluruh

provinsi di Indonesia.

Terpelihar

anya

system

peringatan

dini

tsunami

(TEWS)

yang

meliputi

148

stasiun

pengamat

an gempa

bumi

(seismogra

f) yang

terdiri atas

102

stasiun

BMKG dan

stasiun

lainnya

dan

dikemban

gkannya

system

Berjalannya

fungsi Sistem

Peringatan

Dini Tsunami

(TEWS) dan

Sistem

Peringatan

Dini Cuaca

(MEWS),

melalui

kegiatan

sebagai

berikut:1.

Pengelolaan

Metorologi

Publik BMKG

-

Pembanguna

n MEWS di 1

lokasi -

Pemeliharaa

n radar di 12

lokasi-

Pembanguna

n radar di 1

lokasi

Berjalannya

fungsi Sistem

Peringatan Dini

Tsunami (TEWS)

dan Sistem

Peringatan Dini

Cuaca (MEWS)

dengan

tercapainya

target

pelaksanaan

kegiatan sebagai

berikut:1.

Pengelolaan

Metorologi Publik

BMKG -

Pembangunan

MEWS di 1 lokasi

(Riau)-

Pemeliharaan

radar di 12 lokasi-

Pembangunan

radar di 1 lokasi

(Pekanbaru)-

Pemasangan AWS

di 8 lokasi 2.

- Terbatasnya SDM yang ahli dalam

pengoperasian peralatan dan melakukan

prakiraan iklim dan cuaca.- Belum

optimalnya diseminasi serta pemanfaatan

informasi dini iklim, cuaca serta bencana.

- Peningkatan kualitas SDM melalui

pendidikan dan pelatihan.- Pemeliharaan

peralatan yang telah terpasang dan

Optimalisasi pemanfaatan peralatan.

48

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

peringatan

dini iklim

(CEWS)

yang

meliputi

antara lain

pemasang

an AWS di

10 lokasi,

ARG di 10

lokasi, dan

penakar

hujan di

1.000

lokasi.

(Pekanbaru)-

Pemasangan

AWS di 8

lokasi 2.

Pengelolaan

Gempa Bumi

dan Tsunami

BMKG:- 4

Paket

pemeliharan

TEWS- 1

paket

pemeliharaa

n system

diseminasi

sirine-

pemasangan

system

diseminasi

sirine di 1

lokasi-

Tersedianya

Handling

Inklaringdi 1

lokasi3.

Pengelolaan

Iklim

Agroklimat

dan Iklim

Maritim

BMKG -

Jumlah

pemasangan

Penakar

Hujan

Observasi

(PH. Obs) di

1.000 lokasi.

Pengelolaan

Gempa Bumi dan

Tsunami BMKG:-

4 Paket

pemeliharan

TEWS- 1 paket

pemeliharaan

system diseminasi

sirine-

pemasangan

system diseminasi

sirine di 1 lokasi-

Tersedianya

Handling

Inklaringdi 1

lokasi3.

Pengelolaan Iklim

Agroklimat dan

Iklim Maritim

BMKG ??- Jumlah

pemasangan

Penakar Hujan

Observasi (PH.

Obs) di 1.000

lokasi.

49

Prioritas 10

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pascakonflik

50


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 10 : DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCAKONFLIK 1 Kebijakan: pelaksanaan

kebijakan khusus di

bidang infrastruktur dan

pendukung

kesejahteraan lainnya

yang dapat mendorong

pertumbuhan di daerah

tertinggal ,

terdepan,terluar, dan

pascakonflik selambat-

lambatnya dimulai pada

2011

Terumuskannya

kebijakan khusus di

bidang infrastruktur dan

pendukung

kesejahteraan lainnya

yang dapat mendorong

pertumbuhan di daerah

tertinggal ,

terdepan,terluar, dan

pascakonflik

Jumlah kebijakan yang

dirumuskan

1. Penetap

an UU

Nomor 39

Tahun 2009

tentang

Kawasan

Ekonomi

Khusus

(KEK)

2. Koordin

asi

penyusuna

n konsep

kelembaga

an nasional

pengeloa

perbatasan

sebagai

penjabaran

UU no. 43

tahun

20080

3. Koordin

asi

penyusuna

n dan

Pelaksanaa

n rencana

aksi

percepatan

pembangu

nan

daerah

tertinggal

dikawasan

perbatasan

Tersusunnya

kebijakan

khusus untuk

mendorong

pertumbuhan

di daerah

tertinggal,

terdepan,

terluar, dan

pasca konflik.

1. Tersusunnya

Perpres No.12

Tahun 2010

tentang Badan

Nasional

Pengelolaan

Perbatasan (BNPP);

2. Tersusunnya

konsepsi Grand

Desain Pengelolaan

Batas Wilayah dan

Kawasan

Perbatasan Jangka

panjang (2010-

2025);

3. Tersusunnya

konsepsi Rencana

Aksi Pengelolaan

Batas Wilayah dan

Kawasan

Perbatasan tahun

2011 ;

4. Tersusunnya

detail rencana aksi

wilayah perbatasan

di daerah tertinggal

2011-2014

1. Belum optimalnya Keberpihakan

kebijakan seluruh K/L terkait terhadap

pembangunan daerah tertinggal, terdepan,

dan pasca konflik;

2. Belum optimalnya alokasi anggaran K/L

bagi upaya pembangunan daerah tertinggal,

terdepan, dan pasca konflik.

Perlunya dirumuskan kebijakan khusus dan

keberpihakan skema pendanaan serta

sinergitas kebijakan dan kegiatan antar

sektor, antar daerah, maupun antara pusat-

daerah untuk mengatasi persoalan di daerah

tertinggal, terdepan, dan terluar.

51

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

2 Kerjasama Internasional:

Pembentukan kerjasama

dengan negara-negara

tetangga dalam rangka

pengamanan wilayah dan

sumberdaya kelautan

Meningkatnya kerjasama


tetangga dalam rangka

pengamanan wilayah dan

sumberdaya kelautan

Jumlah kerjasama


tetangga

Terlaksana

nya

pembangu

nan atau

pemelihar

aan pos-

pos

pengaman

an

perbatasa

n

termasuk

12 pos di

pulau

terdepan

(terluar)

beserta

penggelar

an aparat

keamanan

Terlaksanany

a

perundingan

perbatasan

antar negara

sebanyak 12

perundingan.

Peningkatan

Kualitas dan

Kuantitas

Pos-Pos

Pertahanan

dan

Keamanan di

Wilayah

Perbatasan

Laut dan

Darat.

Patroli laut dann

udara serta

patroli

terkoordinasi di

perairan Selat

Malaka,

Kepulauan Riau,

Sulawesi dan

disepanjang ALKI.

Belum memadainya sarana dan prasarana

pertahanan dan keamanan akibat

keterbatasan anggaran.

Perlu dikaji penanganan upaya kerjasama

perbatasan antar negara oleh BNPP agar

lebih bersifat permanen dan terintegrasi

3 Keutuhan wilayah:

Penyelesaian batas dan

pemetaan wilayah

perbatasan RI dengan

Malaysia, Papua Nugini,

Timor Leste, dan Filipina

• Meningkatnya

penyelesaian batas dan

pemetaan wilayah

perbatasan RI

• Tercapainya pulau-

pulau kecil yang terkelola

melalui pemetaan

potensi

1. Jumlah NLP peta batas

wilayah negara

2. Jumlah pulau kecil

yang diidentifikasi dan

dipetakan potensinya,

termasuk pulau-pulau

kecil terluar

Terwujudn

ya

penandata

nganan

perjanjian

tentang

Penetapan

Garis

Batas Laut

Wilayah

RI-

Singapura

di Bagian

Barat Selat

Singapura

pada

tanggal 10

Maret

2009.

Survey,dema

krasi dan

pemetaan

darat dengan

PNG, RDTL

dan Malaysia

serta

pemeliharaa

n tanda

batas Negara

dan

pemetaan

etnik

Perbatasan;

1. Telah dilakukan

pembuatan peta

foto dan peta

garis pulau-pulau

kecil terluar

sebanyak 48 NLP

(Nomor Lembar

Peta),

pemeliharaan

Border Sign Post

(BSP) batas RI-

RDTL sebanyak 75

BSP, dan

pembuatan peta

perbatasan RI-

PNG skala

1:50.000

sebanyak 37 NLP,

telah

melaksanakan 21

(dua puluh satu)

kali perundingan

perbatasan

maritim dan darat

dengan Malaysia,

1. Lambatnya penyelesaian perundingan

perbatasan karena factor teknis maupun

non-teknis.

2. Belum optimalnya pengelolaan pulau-

pulau kecil, kurangnya sapras dasar (listrik,

air dan telekomunikasi), kurangnya

aksesibilitas atau minimnya transportasi

penghubung antar pulau, serta masih

tradisionalnya kegiatan ekonomi masyarakat

1. Perlu ditingkatkannya sinergi antar sektor

dalam mendukung upaya diplomasi

perbatasan dan penyusuaan peta wilayah

perbatasan

2. Perlunya peningkatan sapras dasar dan

transportasi perekat antar pulau, serta

penyusunan blue print pengembangan

pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau kecil

terluar/terdepan

52

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Singapura, Timor

Leste, Filipina,

Vietnam dan

Palau.

2. 20 Pulau-pulau

kecil, termasuk 5

pulau

kecil/terluar

diidentifikasi dan

dipetakan

potensinya

3. Peta batas

wilayah negara

RI-PNG skala

1:50.000 dan

1:25.000

sebanyak 18 NLP,

Peta batas

wilayah negara

RI-Malaysia skala

1:50.000 dan

1:25.000

sebanyak 18 NLP,

Peta batas

wilayah negara

RI-RDTL skala

1:50.000 dan

1:25.000

sebanyak 34 NLP

53

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

4 Daerah tertinggal:

pengentasan daerah

tertinggal di sedikitnya

50 kabupaten paling

lambat 2014

• Meningkat rata-rata

pertumbuhan ekonomi di

daerah tertinggal

menjadi 7,1%•

Berkurangnya persentase

penduduk miskin di

daerah tertinggal

menjadi 14,2%•

Meningkatnya kualitas

sumberdaya manusia di

daerah tertinggal yang

ditunjukkan oleh

peningkatan indeks

pembangunan manusia

(IPM) menjadi 72,2

• Rata-rata pertumbuhan

ekonomi di daerah

tertinggal • Persentase

penduduk miskin di

daerah tertinggal •

Indeks pembangunan

manusia (IPM) di daerah

tertinggal

Terlaksana

anya

koordinasi

dan

fasilitasi

kegiatan

stimulan

di daerah

tertinggal

melalui

KPDT

1. Pelaksana

an koordinasi

dan fasilitasi

kegiatan

stimulan di

daerah

tertinggal

melalui

KPDT;2. Pen

yusunan

instrumen

dalam

rangka

koordinasi

kegiatan

lintas sektor

di daerah

tertinggal

1. Tersusunnya

konsep

Pembangunan

Perdesaan

Terpadu dan

Pengembangan

Produk Unggulan

Kabupaten

sebagai

instrumen utama

dalam koordinasi

lintas sektor yang

dikoordinasikan

oleh

KPDT;2. Tersusun

nya Kesepakatan

Bersama (MoU)

yang diinisiasi

oleh KPDT dengan

melibatkan K/L

dan swasta dalam

rangka

percepatan

pembangunan

ekonomi

masyarakat

daerah

tertinggal;3. Terla

ksanaanya

koordinasi dan

fasilitasi kegiatan

stimulan di

daerah tertinggal

melalui KPDT.

1. Belum optimalnya pengelolaan potensi

sumber daya lokal;2. Rendahnya kualitas

SDM ;3. Lemahnya koordinasi antarpelaku

pembangunan;4. Belum optimalnya

tindakan afirmatif kepada daerah

tertinggal;5. Rendahnya aksesibilitas

terhadap pusat-pusat pertumbuhan

wilayah;6. Terbatasnya sarana dan

prasarana pendukung ekonomi

1. Penyusunan kesepakatan bersama antara

K/L dan pemerintah daerah dalam

mendukung kegiatan Pembangunan

Perdesaan Terpadu dan Pengembangan

Produk Unggulan

Kabupaten;2. Terlaksanaanya koordinasi dan

fasilitasi kegiatan stimulan di daerah

tertinggal melalui KPDT,

54

Prioritas 11

Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

55


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas 11 : KEBUDAYAAN, KREATIVITAS, & INOVASI TEKNOLOGI a) Penetapan dan

pembentukan

pengelolaan terpadu

untuk pengelolaan cagar

budaya, revitalisasi

museum dan

perpustakaan

Pelaksanaan penetapan

dan pembentukan

pengelolaan terpadu

untuk pengelolaan cagar

budaya, revitalisasi

museum dan

perpustakaan di seluruh

Indonesia ditargetkan

sebelum Oktober 2011.

Jumlah penetapan dan

pembentukan

pengelolaan terpadu

cagar budaya

-- •

Terwujudnya

Kesepakatan

Bentuk

Pengelolaan

Terpadu

Cagar Budaya

Kawasan

Warisan

Budaya Dunia

Candi

Borobudur.

• Hasil

Kesepakatan

Bentuk Lembaga

Pengelolaan

Terpadu Warisan

Budaya Dunia

Candi Borobudur

-- • Meningkatkan kualitas perlindungan,

pemeliharaan, pengembangan, dan

pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan

kepurbakalaan secara terpadu melalui

Pengembangan pengelolaan peninggalan

kepurbakalaan

• Tersusunnya

Kajian Awal

Bentuk

Pengelolaan

Terpadu

Warisan

Budaya Dunia

Situs Manusia

Purba

Sangiran dan

Candi

Prambanan.

• Hasil Kajian

Bentuk

Pengelolaan

Terpadu Kawasan

Warisan Budaya

Dunia Candi

Prambanan dan

Situs Manusia

Purba Sangiran

-- • Meningkatkan kualitas perlindungan,

pemeliharaan, pengembangan, dan

pemanfaatan BCB/Situs dan Kawasan

kepurbakalaan secara terpadu melalui

Pengembangan pengelolaan peninggalan

kepurbakalaan

Jumlah museum yang

direvitalisasi

•

Dilaksanakann

ya revitalisasi

4 museum

untuk

Museum

Negeri Jatim

(Surabaya),

Museum

Negeri Kalbar

(Pontianak),

Museum

Negeri Jambi

(Jambi),

Museum

Negeri NTB

(Mataram).

• Terselesaikannya

Revitalisasi

Museum Negeri

Jatim (Surabaya)

Museum Negeri

Kalbar (Pontianak)

Museum Negeri

Jambi (Jambi)

Museum Negeri

NTB (Mataram),

Museum Negeri

Sumatera Utara,

dan Museum

Negeri Batak TB

Silalahi di Balige

Sumatera Utara.

-- • Meningkatkan kualitas pengelolaan dan

pelayanan museum, termasuk museum

daerah melaui Pengembangan pengelolaan

permuseuman

56

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Jumlah perpustakaan

provinsi yang memiliki

perangkat perpustakaan

digital (e-library);

Jumlah perpustakaan

umum yang

dikembangkan.

• Peningkatan

layanan jasa

perpustakaan

dan informasi

dengan target

33

perpustakaan

provinsi

memiliki e-

library dan

pengembanga

n

perpustakaan

dan

pembudayaan

gemar

membaca,

dengan target

88 mobil

perpustakaan

keliling, 3 unit

perpustakaan

terapung, 33

perpustakaan

provinsi, 250

perpustakaan

kabupaten/ko

ta, dan 2.143

perpustakaan

desa.

• Terlaksananya

peningkatan

layanan jasa

perpustakaan dan

informasi dengan

target 33

perpustakaan

provinsi memiliki e-

library dan

pengembangan

perpustakaan dan

pembudayaan

gemar membaca,

dengan target 88

mobil

perpustakaan

keliling, 3 unit

perpustakaan

terapung, 33

perpustakaan

provinsi, 250

perpustkaan

kabupaten/kota,

dan 2.143

perpustakaan desa.

• Meningkatkan kegiatan layanan jasa

perpustakaan dan informasi yang didukung

oleh sarana dan prasarana yang memadai

dan meningkatkan upaya pengembangan

perpustakaan dan budaya gemar membaca.

b) Penyediaan sarana yang

memadai bagi

pengembangan,

pendalaman dan

pagelaran seni budaya di

kota besar dan ibukota

kabupaten selambat-

lambatnya Oktober 2012

Meningkatnya apresiasi,

kreativitas dan

produktivitas para pelaku

seni.

Jumlah fasilitasi sarana

bagi pengembangan,

pendalaman dan

pagelaran seni budaya.

- Propinsi

- Kabupaten/Kota

-- Terlaksananya

fasilitasi

sarana bagi

pengembanga

n,

pendalaman

dan

pergelaran

seni budaya di

5

provinsi dan

20

Kabupaten/ko

ta

Terselesaikannya

fasilitasi sarana

bagi

pengembangan,

pendalaman dan

pergelaran seni

budaya di 5

provinsi dan 20

Kabupaten/kota

-- Memberikan fasilitasi sarana bagi

pengembangan, pendalaman dan pergelaran

seni budaya terutama di kota-kota besar.

57

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

c) Penguatan kelembagaan

inovasi dan pelaksanaan

paket riset

Terselenggaranya paket-

paket riset dasar,

terapan, dan paket riset

insentif

Jumlah paket riset dasar,

Jumlah paket riset

terapan, jumlah paket

riset insentif

-- 44 paket riset

dasar, 78

paket riset

terapan, 130

paket riset

insentif

Semua paket riset

terselenggara

Kendala tidak signifikan Pengembangan lebih lanjut atau diseminasi

hasil riset yang diperoleh

58

Prioritas Lainnya

Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

59


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas Lainnya : BIDANG POLHUK & HANKAM A. Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme

1. Penanganan terorisme Terlaksananya

penanganan perkara

terorisme yang didukung

oleh efektifitas operasi

militer selain perang,

operasi intelijen, forum

kemitraan polisi dan

masyarakat

* Jumlah dan cakupan

wilayah OMSP

*

Terlaksana

nya OMSP

di wilayah

perbatasan

dan rawan

konflik

* 30 % Jumlah

dan cakupan

* Terlaksananya

OMSP di wilayah

perbatasan dan

rawan konflik

* Munculnya pelaku-pelaku aksi teror yang

berusia muda

* Peningkatan peran BNPT yang baru

terbentuk

* Jumlah forum

kemitraan

*

Terselengg

aranya

forum

kemitraan

di tingkat

desa dan

kecamatan

* Terbentuk

41.000 forum

kemitraan

* Jumlah petugas

Polmas yang

berperan dalam

pemeliharaan

Kamtibnas

sebanyak 32.611

orang

* Pelayanan Polri kepada masyarakat belum

sepenuhnya tergelar sampai dengan

komunitas-komunitas terkecil yang didukung

dengan pelayanan kamtibmas prima

* Meningkatkan kerja sama internasional

* Penyelesaian kasus

tindak pidana terorisme

*

Pengungka

pan 10

perkara

tindak

pidana

terorisme

(Lampung,

Palembang,

Jawa

Tengah)

* 100%

clearance rate

* Sampai saat ini

sekitar 450 orang

teroris telah

ditangkap oleh

aparat kepolisian,

sekitar 360 orang

sudah diadili dan

dihukum (80%)

sampai dengan

semester III

* Pengungkapan

jaringan teroris

Noordin M. Top

* Peralatan Polri yang berbasis teknologi

belum tergelar sampai dengan komunitas-

komunitas pelayanan terdepan, sehingga

kemampuannya tidak sebanding dalam

melakukan deteksi kejahatan berdimensi

baru

* Merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003

tentang Pemberantasan Terorisme, serta

peraturan lain yang terkait

* Terwujudnya komunitas samapta di desa

dan kawasan sebagai bentuk peran serta

aktif dalam rangka menjaga keamanan

B. Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme

1 Pelaksanaan

deradikalisasi untuk

menangkal terorisme

Terciptanya rasa aman

bagi masyarakat

* Meningkatnya kualitas

dan kuantitas operasi

penegakan ketertiban

*

Tercukupin

ya sarana

dan

prasarana

kebutuhan

operasi

penegakan

ketertiban

* 45% dari

kualitas dan

kuantitas

ideal

* Terbentuknya

Badan Nasional

Penanggulangan

Terorisme

* Kondisi geografis sejumlah daerah

berpotensi menjadi tempat persembunyian

dan pelatihan kaum teroris;


terbentuk

* Pelaksanaan

pembinaan masyarakat

dalam menangkal ATHG

*

Terlaksana

nya

pembinaan

masyarakat

oleh

babinsa

* 45%

masyarakat

rawan yang

menerima

pembinaan

* Terlaksananya

pembinaan

masyarakat oleh

babinsa

* Kurang optimalnya penanganan korban

aksi teror;

* Melibatkan jajaran Pemda dan tokoh-tokoh

masyarakat/agama untuk pengawasan dan

deradikalisasi

60

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

* Efektifitas dan efisiensi

deteksi dini

*

Terungkap

nya

jaringan

terorisme

M. Jibril

* 30% dari

rasio ideal

* Pengungkapan

jaringan pelatihan

kelompok teroris di

NAD

* Belum optimalnya pelaksanaan program

deradikalisasi

C. Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia

1 Peran Indonesia dalam

Reformasi PBB dan

Dewan Keamanan PBB

dan kontribusi Indonesia

dalam menjaga

Perdamaian Dunia

Meningkatnya partisipasi

Indonesia dalam setiap

forum PBB dan DK PBB

Jumlah prakarsa

Indonesia untuk

mendorong reformasi

Dewan Keamanan PBB

4 kali prakarsa

(RPJMN)

3 kali prakarsa

(LAKIP KEMLU

2010)

Tidak mudah untuk dilaksanakan di tengah

kuatnya pengaruh negara-negara yang

menjadi anggota tetap DK PBB

Indonesia perlu terus melakukan berbagai

upaya untuk mendorong terlaksananya

reformasi DK-PBB. Konsistensi peran

Indonesia dalam hal ini akan membuat

Indonesia dilihat sebagai perwakilan negara

berkembang yang berani mengambil sikap di

dunia internasional.


multilateral untuk

menjaga perdamaian

dunia dalam isu

keamanan internasional,

senjata pemusnah massal

dan senjata konvesional,

kejahatan lintas negara

dan terorisme

Jumlah koordinasi teknis 19 kali

(RPJMN)

7 kali

(LAKIP KEMLU

2010)

Belum maksimalnya koordinasi antar instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan

hubungan luar negeri mengakibatkan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan masih kurang

optimal.

Perlu meningkatkan koordinasi antar uni di

lingkungan kementerian Luar Negeri,

instansi-instansi pemerintah terkait

termasuk daerah serta aktor-aktor non

pemerintah agar penyelenggaraan hubungan

luar negeri, khususnya diplomasi multilateral

Indonesia lebih efektif dan efisien.

Jumlah posisi pemri yang

disampaikan dalam

sidang internasional

2

(LAKIP

KEMLU

2009)

10 Posisi

(RPJMN)

7 Posisi (LAKIP

KEMLU)

Indonesia menjadi negara transit sebelum

meneruskan perjalanan ke negara tujuan

seperti Australia, Selandia Baru, dan negara-

negara maju lainnya. (RKP 2012)

- Indonesia terus terlibat aktif dalam

organisasi-organisasi PBB yang membahas

isu kejahatan lintas negara, misalnya United

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

- Dalam isu terorisme, perlu terus

mengembangkan kegiatan dialog lintas

agama di tingkat multilateral, regional,

maupun bilateral.

Jumlah partisipasi

Indonesia pada sidang

internasional yang

dihadiri

42 sidang

(LAKIP

KEMLU

2009)

7 kali (RPJMN) 8 kali (LAKIP

KEMLU 2010)

Jumlah penyelenggaraan

pertemuan/kerja sama

1

(LAKIP

KEMLU

2009)

0 (RPJMN) 8 kali (LAKIP

KEMLU 2010)

61

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

D. Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri

1 Perluasan,

Pengembangan dan

penguatan sistem

pelayanan warga (citizen

service)

Terlaksananya penguatan

sistem pelayanan warga

(citizen service)

Jumlah citizen service

yang diperkuat

18 (9 telah

ada, 9

penambah

an baru)

(LAKIP

KEMLU

2009)

24 (RPJMN) 24 (Laporan Kemlu

ke UKP4)

- Masih tumpang tindihnya regulasi,

- Belum optimalnya koordinasi antarinstansi

terkait,

- Tidak optimalnya penegakkan hukum,

- Perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan

peraturan,

- Beberapa negara penempatan belum

mempunyai peraturan perundangan tentang

ketenagakerjaan yang memadai, dan

beberapa negara lainnya beranggapan

bahwa pekerja rumah tangga merupakan

bagian dari keluarga atau merupakan

masalah perseorangan, bukan masalah

pemerintah atau negara.

- Belum adanya Mandatory Consular

Notifications (MCN) antara Indonesia dengan

negara-negara yang memiliki konsentrasi

WNI/TKI tinggi, misalnya dengan Malaysia

dan Arab Saudi. Indonesia baru memiliki

MCN dengan Australia.

- keterbatasan penampungan, tidak

memadainya bantuan dan advokasi hukum,

serta keterbatasan fasilitasi pemulangan.

Meningkatkan diplomasi terkait perjanjian

ketenagakerjaan, dan pemberian fasilitasi

penampungan, pemulangan, dan bantuan

hukum bagi WNI/BHI di luar negeri, serta

penguatan citizen service.

2 Pertemuan dan

perundingan dengan

negara sahabat

Terlaksananya

pertemuan dan

perundingan dengan

negara sahabat terkait

dengan perlindungan

WNI/BHI

Jumlah pertemuan

dengan negara sahabat

terkait perlindungan

WNI/HBI dengan negara

lain

5 kali (RPJMN)


pertemuan dalam

kerangka pelayanan dan

perlindungan WNI/HBI

(LAKIP KEMLU 2010)

65 kali (LAKIP

KEMLU 2010)

65 kali (LAKIP

KEMLU 2010)

3 Penanganan kasus TKI di

luar negeri

Tertanganinya kasus TKI

di luar negeri

Tersedianya database

mengenai penyebaran

WNI terdaftar di seluruh

perwakilan di luar negeri

Database

WNI/HBI di

seluruh

perwakilan

(RPJMN)

75%. Pembuatan

database ini

berasal dari

laporan seluruh

perwakilan RI di

luar minggu setiap

minggunya yang

diinput dalam

aplikasi database.

(LAKIP KEMLU

2010)

62

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Jumlah WNI/TKI yang

direpatriasi

Merepatria

si 320 WNI

asal Papua

dan Papua

Barat dari

PNG (LAKIP

KEMLU

2009)

(RPJMN)

3000 (INPRES

1 2010)

6928 orang WNI

(Laporan Kemlu ke

UKP4)

Jumlah WNI/TKI yang

dideportasi

Memulang

kan 764

orang dari

Kuawit dan

Arab Saudi

427 orang

dari

Yordania

dan 304

dari

Malaysia.

(LAKIP

KEMLU

2009)

- (RPJMN) Memulangkan

28721 deportan

WNI/TKI

bermasalah dari

negara-negara

tujuan

penempatan TKI di

Timur Tengah dan

Asia Tenggara

(LAKIP KEMLU

2010)

Persentase penanganan

kasus WNI/HBI di luar

negeri yang dapat

diselesaikan.

90% (LAKIP

KEMLU

2009)

100% (LAKIP

KEMLU 2009)

95%. Pada tahun

2010 terdapat

kasus WNI/TKI

bermasalah di luar

negeri sejumlah

16.064 kasus.

Jumlah kasus

WNI/TKI

bermasalah yang

ditangani oleh

Perwakilan RI dan

Kementerian Luar

Negeri pada tahun

2010 adalah

sebanyak 15.766

kasus (LAKIP

KEMLU 2010)

63

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Jumlah sosialisasi

tentang pelayanan dan

perlindungan WNI dan

luar negeri (LAKIP KEMLU

2010)

6 kali (LAKIP

KEMLU 2010)

6 kali sosialisasi

dan diseminasi.

Informasi melalui

media elektronik

(radio) di 15 (lima

belas) kota yang

merupakan

kantong-kantong

sumber TKI (Ciamis,

Lampung,

Banjarmasin,

Ponorogo,

Purwokerto,

Medan, Dumei,

Madura,

Singkawang,

mataram,

Sukabumi, Bali,

Blitung, tegal, Aceh

dan Mamuju)

(LAKIP KEMLU

2010).

E. Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi

1 Penanganan Penyidikan

perkara tindak pidana

korupsi di Kejagung

(KEJAKSAAN)

145 perkara Jumlah penyidikan


korupsi yang diselesaikan

di Kejagung

N/A 145 perkara 148 perkara N/A N/A

2 Penanganan Penuntutan


korupsi di Kejagung

(KEJAKSAAN)

145 perkara Jumlah perkara tindak

pidana korupsi yang

diselesaikan dalam tahap

penuntutan d Kejagung

N/A 145 perkara 48 perkara Tidak semua perkara dari hasil penyidikan

Tipikor diteruskan ke bidang penuntutan

dengan alasan :

1. Tidak cukup bukti dari berkas awal yang

ada yang dapat memenuhi unsur tindak

pidana sehingga perkara dihentikan, namun

apabila terdapat bukti baru perkara tersebut

dapat dibuka kembali.

2. Proses penyidikan dihentikan karena

setelah diproses bukan merupakan tindak

pidana.

3. Penanganan penyidikan Tipikor untuk

diproses dalam penuntutan di Tahun 2010,

masuk pada tahun 2011 sehingga sudah

lewat dari proses laporan di Tahun 2010.

N/A

64

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

3 Penanganan perkara

tindak pidana korupsi

dan Tindak Pidana

Khusus Lainnya di Kejati,

Kejari dan Cabjari

(KEJAKSAAN)

1400 perkara Meningkatnya

penyelesaian perkara

Tipikor yang cepat, tepat

dan akuntabel yang

dilaksanakan di seluruh

daerah jajaran Kejaksaan

di daerah

1.609

penyidikan

penangana

n perkara

Tindak

Pidana

Khusus

termasuk

perkara

Korupsi di

Kejagung,

Kejati,

Kejari dan

Cabjari

1.302

penangana

n

penuntutan

perkara

korupsi di

Kejagung,

Kejati,

Kejari dan

Cabjari

1.700 perkara Penyidikan : 2315

perkara

Penuntutan : 1715

perkara

N/A N/A

F. Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor

1 Kegiatan Perancangan

Peraturan Perundang-

undangan

Peningkatan kualitas RUU

dan peraturan

perundang-undangan di

bawah UU di DPR serta

tenaga fungsional

perancang peraturan

perundang-undangan

• Bidang politik, hukum

& keamanan

• Bidang keuangan dan

perbankan

• Bidang industri dan

perdagangan

• Bidang kesejahteraan

rakyat

• Bidang pertanahan,

tata ruang, dan LH

• Peraturan Perundang-

undangan di bidang

mekanisme perlindungan

saksi dan pelapor


undangan di bidang yg

mendorong

pemberantasan korupsi

•

Pembahasa

n 10 RUU

dan

penyusuna

n 18

naskah RPP

20% dari 12

RUU dan 10

RPP (3 RUU

dan 2 RPP)

Tercapai 25% yaitu

3 RUU dan 3 RPP,

RUU terdiri dari

1. Perubahan UU

Desaign Indurstri,

2. RUU peruba han

UU Paten,

3. RUU peruba han

UU Pengadilan

Anak.

1. RPP pelaks UU

Merek,

2. RPP Visa Ijin

masuk dan Ijin

Keimigrasian,

3. RPP Pelaks Hak

Cipta

Proses pembahasan suatu RUU dan RPP

melibatkan baik lintas instansi maupun

melibatkan lembaga legislative sehingga

keberhasilan dari kegiatan ini tidak

seluruhnya di bawah control Kemkuham

Dilingkungan pemerintah usulan suatu RUU

untuk menjadi prioritas dalam Prolegnas

harus disertai dengan naskah akademis dan

telah dilakukan harmonisasi antar instansi

K/L

65

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

G. Perampasan Aset Hasil Tipikor (Asset Recovery)

1 Kegiatan Peningkatan

Profesionalitas Tenaga

Teknis Peradilan dan

Aparatur Peradilan

(MA-RI)

2.402 org • Jumlah SDM

mendapatkan pelatihan

teknis peradilan dan

manajemen &

Kepemimpinan yang

memenuhi standar

kompetensi, tugas dan

kinerja Jmlh pelatihan

bagi Hakim/Hakim Adhoc

dan tenaga teknis lainnya

mengenai Tipikor, asset

recovery dll

• Jumlah kurikulum,

silabus, materi ajar yg

dikembangkan

berdasarkan kebutuhan

pelatihan

• Jumlah pengembangan

sistem diklat yang

terhubung dengan sistem

rekruitmen,

sistem pengawasan dan

sistem karir bagi

hakim dan aparatur

peradilan

Pelatihan

sertifikasi

Hakim

Tipikor 290

org dan

1.599 org

untuk

diklat

teknis

hukum dan

peradilan.

3.000 org 2.743 org Peserta yang direncanakan untuk ikut

pelatihan berhalangan hadir dengan alasan

kedinasan maupun kesehatan.

Menyusun daftar personil hakim sebagai

prioritas peserta pelaksanaan diklat.

2 Pelayanan Penyusunan


undangan dan Kerjasama

Hukum

10 kegiatan Meningkatnya kegiatan

kerjasama hukum dalam

kesepakatan MLA dalam

rangka penelusuran dan

pengembalian aset

negara hasi ltindak

pidana korupsi yang

disembunyikan di luar

negeri.

(Kejaksaan Agung)

N/A 7 kegiatan Telah dilakukan

kerjasama hukum

dalam rangka

proses penelusuran

dan pengembalian

asset negara hasil

tindak pidana

korupsi di

beberapa negara

yaitu di Singapura,

Belanda dan

Rumania

N/A N/A

66

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

H. Peningkatan Kepastian Hukum

1 Kegiatan Percepatan

peningkatan


(MA-RI)

10.500 pkr • Jumlah penyelesaian

perkara termasuk

perkara-perkara yg

menarik perhatian

masyarakat (KKN, HAM)

• Jumlah penyelesaian

minutasi perkara yg tepat

waktu.

• Terselenggaranya

pengelolaan

informasiAdministrasi

perkara secara akurat,

efektif dan efisien

• Tersedianya biaya


yang memadai

Penangana

n Perkara

20.820 pkr

dan putus

11.985

perkara

(jumlah

Hakim

Agung

berkurang

karena

masa purna

bakti).

10.000 pkr 13.891 pkr Adanya penambahan jumlah Hakim Agung

dan upaya percepatan penyelesaian perkara

dengan pengiriman berkas perkara kepada

pengadilan pengaju.

Sebagaimana Blue Print MA-RI, di masa yang

akan datang akan dibuat sistem pembatasan

perkara yang menyeleksi perkara-perkara

yang layak untuk ditangani sampai dengan

tingkat Mahkamah Agung (PK) dan

pemanfaatan teknologi informasi untuk

memantau alur penanganan perkara. Dari

1143 pkr tunggakan diselesaikan 801 perkara

oleh tim Kikis dan telah dibuat Template

putusan berbasis data base (utk percepatan

minutasi perkara) serta pengembangan

sistem data base utk mengontrol perkara yg

berusia 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan

lokasi perkara

2 Kegiatan Manajemen

Peradilan Umum

(MA-RI)

145.000 pkr • Jmlh penyelesaian

administrasi perkara

(yg sederhana, dan tepat

waktu) di tingkat

Pertama dan Banding di

lingkungan

Peradilan Umum

• Jmlh penyelesaian

perkara yg kurang dari 6

bulan

• Jmlh penyampaian

berkas perkara Kasasi,

PK dan Grasi yang

lengkap dan tepat waktu

• Penyusunan kebijakan

mengenai

manajemen dan tata

laksana di

lingkungan Peradilan

Umum

Tingkat

Pertama:

• Perkara

yang

ditangani =

3.196.298

pkr

•

Putus=3.17

9.052 pkr

Tingkat

Banding:

• Perkara

yg

ditangani =

11.013 pkr

•

Putus=10.4

23 pkr

145.000 pkr Tingkat Pertama :

• Perkara yang

ditangani =

2.742.169 pkr

• Putus = 2.703.265

pkr

Tingkat Banding :

• Perkara yg

ditangani =13.488

pkr

• Putus = 10.795

pkr

N/A Meningkatkan ratio penanganan perkara di

tingkat pertama dan banding

67

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

3 Peningkatan Manajemen

Peradilan Agama (MA-RI)


administrasi

perkara(yang sederhana,

dan tepat waktu) di

tingkat pertama dan

banding di

lingkunganPeradilan

Agama• Jumlah


yang kurangdari 6 (enam)

bulan• Jumlah

penyampaian berkas

perkarakasasi, PK dan

kesyariahan yang

lengkapdan tepat waktu

Penyusunan kebijakan

mengenaimanajemen

dan tata laksana di

lingkunganPeradilan

Agama

Tingkat

Pertama:•

Perkara

yang

ditangani =

330.984

pkr•

Putus=274.

545

pkrTingkat

Banding:•

Perkara yg

ditangani =

2.015 pkr•

Putus=1.83

7 pkr

80.000 pkr Tingkat Pertama :•

Perkara yang

ditangani: 377.382

pkr • Putus:

314.407 pkr

Tingkat Banding :•

Perkara yg

ditangani: 935 pkr

• Putus : 751 pkr


tingkat pertama dan banding.


Peradilan Militer

(MA-RI)


administrasi perka ra (yg

sederhana, dan tepat

waktu) di tingkat

Pertama & Banding di

lingkungan

Peradilan Peradilan

Militer

• Jumlah Penyelesaian

Perkara yang kurang

• dari 6 (enam) bulan

• Jumlah penyampaian

berkas perkara

Kasasi, PK dan Grasi yang



mengenai

manajemen dan tata

laksana di lingkungan

Peradilan Militer

Tingkat

Pertama:

• Perkara

yang

ditangani =

16.241 pkr

•

Putus=2.70

0 pkr

Tingkat

Banding:

• Perkara

yg

ditangani =

590 pkr

•

Putus=428

pkr


• Perkara yang

ditangani: 3.641

pkr

• Putus: 3.149 pkr

Tingkat Banding :

• Perkara yg

ditangani: 460 pkr

• Putus : 374 pkr



68

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010


Peradilan TUN




waktu) di tingkat



TUN• Jumlah

Penyelesaian Perkara

yang kurang dari 6

(enam) bulan• Jumlah

penyampaian berkas

perkara• Kasasi, PK dan

Grasi yang lengkap dan

tepat waktu•


mengenai manajemen

dan tata laksana di


TUN

Tingkat

Pertama:•

Perkara

yang

ditangani =

3.331 pkr•

Putus=2.70

0

pkrTingkat

Banding:•

Perkara yg

ditangani =

823 pkr•

Putus=707

pkr

2.000 pkr Tingkat Pertama :•

Perkara yang

ditangani: 1.768

pkr • Putus: 1.107

pkr Tingkat

Banding :• Perkara

yg ditangani: 460

pkr • Putus : 374

pkr



6 Kegiatan Harmonisasi


undangan

Meningkatkan

keharmonisan rancangan


undangan tingkat pusat

bidang politik, hukum,

keamanan, keuangan,

perbankan, industri,

perdagangan, sumber

daya alam, riset,

teknologi, kesejahteraan

rakyat yang harmonis


& keamanan


perbankan


perdagangan


rakyat


tata ruang, dan LH

• Peraturan perundang-

undangan di bidang


saksi dan pelapor



mendorong


20% dari 219

permohonan

harmonisasi

Perat

PerUUan

• 140 peraturan

perUUan dapat

diharmonisasikan

(66%)

Masih menonjolnya ego sektoral atau ego

instansi sehingga proses harmonisasi

peraturan perUUan kadang-kadang sulit

untuk memperoleh kata sepakat

I. Penguatan perlindungan HAM

1 Kegiatan Kerjasama HAM Peningkatan kerjasama

dalam dan luar negeri

dlm rangka pemajuan

HAM dan harmonisasi

rancangan peraturan

Perundang-undangan

dalam perspektif HAM

serta Naskah Akademik

(NA) instrmnt HAM

internasional

Persentase harmonisasi

rancangan peraturan

perUUan dalam

perspektif HAM

100% 100% Masih belum ada RUU tersebut yang

disahkan

69

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Jumlah analisis laporan

pelaksanaan instrument

HAM Internasional dan

Naskah Akademik

instrument HAM

Internasional

6 instrmnt.

HAM

Internasional

dan 2 N.A

8 dan 6

Jumlah kerjasama luar

negeri dalam rang ka

pemajuan HAM

10 Negara/

NGO

5 negara dengan 11

kegiatan kerjasama

Jumlah kerjasama dalam

negeri dalam rangka

implementsi

HAM/RANHAM

440 pusat dan

daerah

276

2 Kegiatan Penguatan HAM Presentasi KL pemerinta

propinsi dan kabpaten/

ktayan telah mengikuti

pelatihan HAM

Jumlah program

pembelajaran HAM

10 8 program

pelatihan HAM

dengan peserta

320 orang orang.

Diinformasikan

juga terdapat

pelatihan HAM

yang

diselenggarakan

bekerjasama

dengan lembaga

lain sebanyak 7

angkatan dengan

peserta sebanyak

280 orang

Jumlah bahan ajar HAM 10 4 bahan ajar yaitu

berupa buku

Konsep Dasar

HAM, buku

Kewajiban dan

Tanggung Jawab

Negara, Modul ToT

bagi Fasilitator dan

Modul Pelatihan

HAM bagi Panitia

RANHAM

Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitator

pelatihan HAM

40 Tenaga

pembelajaran

sebanyak 13 orang

Jumlah pelatihan HAM 10

70

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Jumlah K/L atau daerah

yg telah melaksanakan

RAN HAM

sebanyak

47 di

tingkat K/L,

33 Provinsi

dan 427

kabupaten/

Kota telah

terbentuk

panitia RAN

HAM

34 kab/kota Belum ada kegiatan

karena RAN HAM

periode 2004-2009

telah selesai

Namun demikian

rancangan Perpres

sudah

disosialisasikan

kepada K/L,

Pemprov dan

Kab/kota

Perpres mengenai RAN HAM baru ditetapkan

2011

Jumlah penyuluh HAM 136 Terdapat 108 orang

penyuluh. Hal ini

dilakukan dengan

mengevaluasi

peserta dengan

megambil 3 orang

terbaik dari hasil

diseminasi HAM

3 Kegiatan Diseminasi HAM Meningkatnya Ke-

menterian/Lembaga,

Pemerintah Propinsi dan

Kab/Kota yang telah

memperoleh diseminasi

HAM

Jumlah evaluasi dan

pengembangan

diseminasi HAM

34 kab/kota 36 evaluasi

terhadap kegiatan

diseminasi HAM

Jumlah data HAM yg

diolah dari K/L, Prov, Kab

& Kota

156 47 K/L dan 6

provinsi

Jumlah evaluasi dan

laporan tentang HAM

156 47 K/L dan 6

provinsi evaluasi

dan laporan

tentang HAM

4 Kegiatan Informasi HAM Informasi yang dapat

diakses dari K/L, Provinsi

dan Kabupaten/Kota

tentang HAM

Jumlah akses jalur

informasi HAM melalui

penyediaan koneksi

internet

156 47 K/L dan 6

provinsi

Jumlah layanan informasi

melalui media cetak dan

elektronik

156 1000 eksemplar

majalah mediasi x 4

terbitan, 1000

esksemplar jurnal

HAM, 1000

eksemplar booklet,

1000 leaflet, 1

tlakshow di media

elektronik. Layanan

helpdesk yang

dilaksanakan setiap

hari kerja dan

layanan

perpustakaan.

71

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

5 Penyediaan dana

bantuan hukum di

Pengadilan Tingkat

Pertama (MA-RI)

35.865 pkr • Jumlah penyediaan

dana bantuan hukum di

Pengadilan Tingkat

Pertama• Kebijakan

mengenai bantuan

hukum bagimasyarakat

miskin dan

terpinggirkan• Jumlah

pembangunan atau

perbaikan

fungsioperasionalisasi

Zitting Plaatz

danpelaksanaan sidang

keliling untuk

menjangkausegenap

lapisan masyarakat

N/A 26.320 pkr N/A Belum terlaksananya SEMA No. 10/2010

tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum

melalui petunjuk teknis menyebabkan

adanya keengganan pengadilan untuk

menyalurkan alokasi anggaran BH tersebut.

Akan disusun Juknis pelaksanaan SEMA

10/2010 dan akan diujicoba di beberapa

pengadilan percontohan.

6 Penyediaan dana

bantuan hukum di

Pengadilan Agama

(MA-RI)

388 satker • Penyediaan dana

prodeo di pengadilan

Tingkat Pertama

• Mengoptimalisasikan

fungsi pelaksanaan

sidang keliling untuk

menjangkau segenap

lapisan masyarakat

N/A 26.320 pkr Penyelesaian

perkara prodeo

sebanyak 4.823

dengan rincian

perkara cerai gugat

3.175, perkara

cerai talak 510, dan

perkara lain-lain

1.138

Belum terlaksananya SEMA No. 10/2010





Telah disusun Juknis pelaksanaan SEMA

10/2010 di lingkungan peradilan agama dan

akan dilaksanakan di 46 pengadilan agama

sebagai percontohan.

7 Penyediaan dana

bantuan hukum di

Pengadilan Militer dan

TUN

23 satker Pelaksanaan sidang

keliling (hakim terbang)

untuk menjangkau

segenap lapisan

masyarakat









8 Penanganan penyidikan

perkara pelanggaran

HAM Berat(KEJAKSAAN)


penanganan penyidikan

perkara pelanggaran

HAM secara transparan

dan akuntabel

Nihil 5 perkara Nihil Dari hasil penyelidikan kasus pelanggaran

HAM yang Berat telah dilakukan oleh

Komnas HAM dan telah diserahkan

berkasnya kepada pihak Kejaksaan, namun

dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural

beracara di Kejaksaan maka berkas tersebut

telah dikembalikan kepada Komnas HAM

untuk diperbaiki. Pada tahun 2010

merupakan kedua kalinya berkas tersebut

dikembalikan ke Komnas HAM disertai

dengan petunjuk dari Jaksa Peneliti kasus

penanganan HAM Berat. Adapun kasus yang

dimaksud adalah : 1. Kasus Semanggi 1 dan

Semanggi 2 2. Kasus Wasior3. Kasus

penghilangan orang secara paksa4. Kasus G-

30S PKI5. Kasus Talangsari.

Diperlukan pembahasan antara pimpinan

kedua lembaga terkait tentang teknis

penanganan pelanggaran HAM Berat sesuai

dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM.

9 Penanganan penuntutan

perkara pelanggaran

HAM Berat

(Kejaksaan Agung)


penyelesaian penuntutan

perkara pelanggaran

HAM Berat

Nihil 5 perkara Nihil Dikarenakan belum ada hasil penyidikan

untuk penanganan pelanggaran HAM Berat,

maka belum ada yang ditindaklanjuti di

tahap penuntutan.

-

72

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

J. Pemberdayaan industri strategis pertahanan.

1 Pemberdayaan industri

strategis pertahanan

nasional

Meningkatnya

kemampuan produksi

industri pertahanan

dalam negeri yang

didukung oleh

tersedianya kajian

pengembangan peralatan

pertahanan dan

keamanan

* Jumlah produksi dan

jenis Alutsista yang

dipenuhi oleh Industri

dalam negeri

*

Pemenuha

n

kebutuhan

kendaraan

tempur TNI

melalui

Panser

Anoa

produksi PT

PINDAD

*

Meningkatnya

pemenuhan

Alutsista TNI

dan Alsus

Polri melalui

industri dalam

negeri

sebanyak

12,65%

* Pengadaan

peralatan dari

industri dalam

negeri (Kapal Cepat

Rudal, pesawat

patrol/angkut,

sistem radar,

munisi, peralatan

personnel, dll.)

* Proses litbang masing-masing institusi yang

masih berjalan sendiri-sendiri

* Meningkatkan peran Komite Kebijakan

Industri Pertahanan (KKIP) sebagai clearing

house untuk pengadaan Alutsista TNI dan

Alsus Polri serta untuk penyusunan kebijakan

yang mendukung terwujudnya revitalisasi

industri pertahanan

* Jumlah model dan/atau

prototype alat peralatan

pertahanan dan

keamanan

*

Penyusuna

n payung

hukum

pelaksanaa

n Pinjaman

Dalam

Negeri

untuk

mendukun

g

revitalisasi

industri

pertahanan

dalam

negeri

*

Terbentuknya

5 prototype

peralatan

pertahanan

dan

keamanan

oleh litbang

dalam negeri

* Modernisasi

Alutsista TNI yang

sudah tua oleh

Industri dalam

negeri (overhaul

KRI)

* Keterbatasan dana untuk melaksanakan

litbang

* Peningkatan kerja sama pengembangan

peralatan pertahanan dan keamanan antara

institusi di dalam negeri maupun kerja sama

pengembangan dengan Negara lain.

* Dimulainya

mekanisme

Pinjaman Dalam

Negeri untuk

pendanaan

kebutuhan

Alutsista TNI dan

Alut Polri oleh

industri

pertahanan dalam

negeri

* Kualitas produk yang masih belum

memenuhi kebutuhan user serta beberapa

penyerahan produk hasil industri dalam

negeri yang tidak tepat

* Inisiasi rencana

kerja sama

pengembangan

prototype pesawat

tempur RI-Korsel

* Pengembangan

prototype UAV,

platform KCR tipe-

40

73

Prioritas Lainnya

Bidang Perekonomian

74


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas Lainnya : BIDANG POLHUK & HANKAM A. Pelaksanaan koordinasi terhadap mekanisme prosedur penanganan terorisme

1. Penanganan terorisme Terlaksananya

penanganan perkara

terorisme yang didukung

oleh efektifitas operasi

militer selain perang,

operasi intelijen, forum

kemitraan polisi dan

masyarakat

* Jumlah dan cakupan

wilayah OMSP

*

Terlaksana

nya OMSP

di wilayah

perbatasa

n dan

rawan

konflik

* 30 %

Jumlah dan

cakupan

* Terlaksananya

OMSP di wilayah

perbatasan dan

rawan konflik

* Munculnya pelaku-pelaku aksi teror yang

berusia muda


terbentuk

* Jumlah forum

kemitraan

*

Terselengg

aranya

forum

kemitraan

di tingkat

desa dan

kecamata

n

* Terbentuk

41.000

forum

kemitraan

* Jumlah petugas

Polmas yang

berperan dalam

pemeliharaan

Kamtibnas

sebanyak 32.611

orang

* Pelayanan Polri kepada masyarakat belum

sepenuhnya tergelar sampai dengan

komunitas-komunitas terkecil yang didukung

dengan pelayanan kamtibmas prima

* Meningkatkan kerja sama internasional

* Penyelesaian kasus

tindak pidana terorisme

*

Pengungk

apan 10

perkara

tindak

pidana

terorisme

(Lampung,

Palemban

g, Jawa

Tengah)

* 100%

clearance

rate

* Sampai saat ini

sekitar 450 orang

teroris telah

ditangkap oleh

aparat kepolisian,

sekitar 360 orang

sudah diadili dan

dihukum (80%)

sampai dengan

semester III

* Pengungkapan

jaringan teroris

Noordin M. Top

* Peralatan Polri yang berbasis teknologi

belum tergelar sampai dengan komunitas-

komunitas pelayanan terdepan, sehingga

kemampuannya tidak sebanding dalam

melakukan deteksi kejahatan berdimensi

baru

* Merevisi UU Nomor 15 Tahun 2003

tentang Pemberantasan Terorisme, serta

peraturan lain yang terkait

* Terwujudnya komunitas samapta di desa

dan kawasan sebagai bentuk peran serta

aktif dalam rangka menjaga keamanan

B. Pelaksaan program deradikalisasi untuk menangkal terorisme

1 Pelaksanaan

deradikalisasi untuk

menangkal terorisme

Terciptanya rasa aman

bagi masyarakat

* Meningkatnya kualitas

dan kuantitas operasi

penegakan ketertiban

*

Tercukupi

nya sarana

dan

prasarana

kebutuhan

operasi

penegakan

ketertiban

* 45% dari

kualitas dan

kuantitas

ideal

* Terbentuknya

Badan Nasional

Penanggulangan

Terorisme

* Kondisi geografis sejumlah daerah

berpotensi menjadi tempat persembunyian

dan pelatihan kaum teroris;


terbentuk

75

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

* Pelaksanaan

pembinaan masyarakat

dalam menangkal ATHG

*

Terlaksana

nya

pembinaa

n

masyaraka

t oleh

babinsa

* 45%

masyarakat

rawan yang

menerima

pembinaan

* Terlaksananya

pembinaan

masyarakat oleh

babinsa

* Kurang optimalnya penanganan korban

aksi teror;

* Melibatkan jajaran Pemda dan tokoh-tokoh

masyarakat/agama untuk pengawasan dan

deradikalisasi

* Efektifitas dan efisiensi

deteksi dini

*

Terungkap

nya

jaringan

terorisme

M. Jibril

* 30% dari

rasio ideal

* Pengungkapan

jaringan pelatihan

kelompok teroris

di NAD

* Belum optimalnya pelaksanaan program

deradikalisasi

C. Peningkatan peran Republik Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia

1 Peran Indonesia dalam

Reformasi PBB dan

Dewan Keamanan PBB

dan kontribusi Indonesia

dalam menjaga

Perdamaian Dunia

Meningkatnya partisipasi

Indonesia dalam setiap

forum PBB dan DK PBB

Jumlah prakarsa

Indonesia untuk

mendorong reformasi

Dewan Keamanan PBB

4 kali

prakarsa

(RPJMN)

3 kali prakarsa

(LAKIP KEMLU

2010)

Tidak mudah untuk dilaksanakan di tengah

kuatnya pengaruh negara-negara yang

menjadi anggota tetap DK PBB

Indonesia perlu terus melakukan berbagai

upaya untuk mendorong terlaksananya

reformasi DK-PBB. Konsistensi peran

Indonesia dalam hal ini akan membuat

Indonesia dilihat sebagai perwakilan negara

berkembang yang berani mengambil sikap di

dunia internasional.


multilateral untuk

menjaga perdamaian

dunia dalam isu

keamanan internasional,

senjata pemusnah massal

dan senjata konvesional,

kejahatan lintas negara

dan terorisme

Jumlah koordinasi teknis 19 kali

(RPJMN)

7 kali

(LAKIP KEMLU

2010)

Belum maksimalnya koordinasi antar instansi

pemerintah dalam penyelenggaraan

hubungan luar negeri mengakibatkan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan masih kurang

optimal.

Perlu meningkatkan koordinasi antar uni di

lingkungan kementerian Luar Negeri,

instansi-instansi pemerintah terkait

termasuk daerah serta aktor-aktor non

pemerintah agar penyelenggaraan hubungan

luar negeri, khususnya diplomasi multilateral

Indonesia lebih efektif dan efisien.

Jumlah posisi pemri yang

disampaikan dalam

sidang internasional

2

(LAKIP

KEMLU

2009)

10 Posisi

(RPJMN)

7 Posisi (LAKIP

KEMLU)

Indonesia menjadi negara transit sebelum

meneruskan perjalanan ke negara tujuan

seperti Australia, Selandia Baru, dan negara-

negara maju lainnya. (RKP 2012)

- Indonesia terus terlibat aktif dalam

organisasi-organisasi PBB yang membahas

isu kejahatan lintas negara, misalnya United

Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

- Dalam isu terorisme, perlu terus

mengembangkan kegiatan dialog lintas

agama di tingkat multilateral, regional,

maupun bilateral.

Jumlah partisipasi

Indonesia pada sidang

internasional yang

dihadiri

42 sidang

(LAKIP

KEMLU

2009)

7 kali

(RPJMN)

8 kali (LAKIP

KEMLU 2010)


pertemuan/kerja sama

1

(LAKIP

KEMLU

2009)

0 (RPJMN) 8 kali (LAKIP

KEMLU 2010)

76

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

D. Peningkatan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja indonesia (TKI) di luar negeri

1 Perluasan,

Pengembangan dan

penguatan sistem

pelayanan warga (citizen

service)

Terlaksananya penguatan

sistem pelayanan warga

(citizen service)

Jumlah citizen service

yang diperkuat

18 (9 telah

ada, 9

penambah

an baru)

(LAKIP

KEMLU

2009)

24 (RPJMN) 24 (Laporan

Kemlu ke UKP4)

- Masih tumpang tindihnya regulasi,

- Belum optimalnya koordinasi antarinstansi

terkait,

- Tidak optimalnya penegakkan hukum,

- Perbedaan pendekatan dalam pelaksanaan

peraturan,

- Beberapa negara penempatan belum

mempunyai peraturan perundangan tentang

ketenagakerjaan yang memadai, dan

beberapa negara lainnya beranggapan

bahwa pekerja rumah tangga merupakan

bagian dari keluarga atau merupakan

masalah perseorangan, bukan masalah

pemerintah atau negara.

- Belum adanya Mandatory Consular

Notifications (MCN) antara Indonesia dengan

negara-negara yang memiliki konsentrasi

WNI/TKI tinggi, misalnya dengan Malaysia

dan Arab Saudi. Indonesia baru memiliki

MCN dengan Australia.

- keterbatasan penampungan, tidak

memadainya bantuan dan advokasi hukum,

serta keterbatasan fasilitasi pemulangan.

Meningkatkan diplomasi terkait perjanjian

ketenagakerjaan, dan pemberian fasilitasi

penampungan, pemulangan, dan bantuan

hukum bagi WNI/BHI di luar negeri, serta

penguatan citizen service.

2 Pertemuan dan

perundingan dengan

negara sahabat

Terlaksananya

pertemuan dan

perundingan dengan

negara sahabat terkait

dengan perlindungan

WNI/BHI

Jumlah pertemuan

dengan negara sahabat

terkait perlindungan

WNI/HBI dengan negara

lain

5 kali

(RPJMN)


pertemuan dalam

kerangka pelayanan dan

perlindungan WNI/HBI

(LAKIP KEMLU 2010)

65 kali (LAKIP

KEMLU

2010)

65 kali (LAKIP

KEMLU 2010)

3 Penanganan kasus TKI di

luar negeri

Tertanganinya kasus TKI

di luar negeri

Tersedianya database

mengenai penyebaran

WNI terdaftar di seluruh

perwakilan di luar negeri

Database

WNI/HBI di

seluruh

perwakilan

(RPJMN)

75%. Pembuatan

database ini

berasal dari

laporan seluruh

perwakilan RI di

luar minggu

setiap minggunya

yang diinput

dalam aplikasi

database. (LAKIP

KEMLU 2010)

77

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Jumlah WNI/TKI yang

direpatriasi

Merepatri

asi 320

WNI asal

Papua dan

Papua

Barat dari

PNG

(LAKIP

KEMLU

2009)

(RPJMN)

3000 (INPRES

1 2010)

6928 orang WNI

(Laporan Kemlu

ke UKP4)

Jumlah WNI/TKI yang

dideportasi

Memulang

kan 764

orang dari

Kuawit

dan Arab

Saudi 427

orang dari

Yordania

dan 304

dari

Malaysia.

(LAKIP

KEMLU

2009)

- (RPJMN) Memulangkan

28721 deportan

WNI/TKI

bermasalah dari

negara-negara

tujuan

penempatan TKI

di Timur Tengah

dan Asia Tenggara

(LAKIP KEMLU

2010)

Persentase penanganan

kasus WNI/HBI di luar

negeri yang dapat

diselesaikan.

90%

(LAKIP

KEMLU

2009)

100% (LAKIP

KEMLU

2009)

95%. Pada tahun

2010 terdapat

kasus WNI/TKI

bermasalah di

luar negeri

sejumlah 16.064

kasus. Jumlah

kasus WNI/TKI

bermasalah yang

ditangani oleh

Perwakilan RI dan

Kementerian Luar

Negeri pada

tahun 2010

adalah sebanyak

15.766 kasus

(LAKIP KEMLU

2010)

78

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Jumlah sosialisasi

tentang pelayanan dan

perlindungan WNI dan

luar negeri (LAKIP KEMLU

2010)

6 kali (LAKIP

KEMLU

2010)

6 kali sosialisasi

dan diseminasi.

Informasi melalui

media elektronik

(radio) di 15 (lima

belas) kota yang

merupakan

kantong-kantong

sumber TKI

(Ciamis, Lampung,

Banjarmasin,

Ponorogo,

Purwokerto,

Medan, Dumei,

Madura,

Singkawang,

mataram,

Sukabumi, Bali,

Blitung, tegal,

Aceh dan

Mamuju) (LAKIP

KEMLU 2010).

E. Penguatan dan pemantapan hubungan kelembagaan pencegahan dan pemberantasan korupsi

1 Penanganan Penyidikan


korupsi di Kejagung

(KEJAKSAAN)

145 perkara Jumlah penyidikan


korupsi yang diselesaikan

di Kejagung

N/A 145 perkara 148 perkara N/A N/A

2 Penanganan Penuntutan


korupsi di Kejagung

(KEJAKSAAN)

145 perkara Jumlah perkara tindak

pidana korupsi yang

diselesaikan dalam tahap

penuntutan d Kejagung

N/A 145 perkara 48 perkara Tidak semua perkara dari hasil penyidikan

Tipikor diteruskan ke bidang penuntutan

dengan alasan :

1. Tidak cukup bukti dari berkas awal yang

ada yang dapat memenuhi unsur tindak

pidana sehingga perkara dihentikan, namun

apabila terdapat bukti baru perkara tersebut

dapat dibuka kembali.

2. Proses penyidikan dihentikan karena

setelah diproses bukan merupakan tindak

pidana.

3. Penanganan penyidikan Tipikor untuk

diproses dalam penuntutan di Tahun 2010,

masuk pada tahun 2011 sehingga sudah

lewat dari proses laporan di Tahun 2010.

N/A

79

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

3 Penanganan perkara

tindak pidana korupsi

dan Tindak Pidana

Khusus Lainnya di Kejati,

Kejari dan Cabjari

(KEJAKSAAN)



Tipikor yang cepat, tepat

dan akuntabel yang

dilaksanakan di seluruh

daerah jajaran Kejaksaan

di daerah

1.609

penyidikan

penangan

an perkara

Tindak

Pidana

Khusus

termasuk

perkara

Korupsi di

Kejagung,

Kejati,

Kejari dan

Cabjari

1.302

penangan

an

penuntuta

n perkara

korupsi di

Kejagung,

Kejati,

Kejari dan

Cabjari

1.700

perkara

Penyidikan : 2315

perkara

Penuntutan :

1715 perkara

N/A N/A

F. Pelaksanaan perlindungan saksi dan pelapor

1 Kegiatan Perancangan


undangan

Peningkatan kualitas RUU

dan peraturan

perundang-undangan di

bawah UU di DPR serta

tenaga fungsional

perancang peraturan

perundang-undangan


& keamanan


perbankan


perdagangan


rakyat


tata ruang, dan LH


undangan di bidang


saksi dan pelapor



mendorong


•

Pembahas

an 10 RUU

dan

penyusuna

n 18

naskah

RPP

20% dari 12

RUU dan 10

RPP (3 RUU

dan 2 RPP)

Tercapai 25%

yaitu 3 RUU dan 3

RPP, RUU terdiri

dari

1. Perubahan UU

Desaign Indurstri,

2. RUU peruba

han UU Paten,

3. RUU peruba

han UU

Pengadilan Anak.

1. RPP pelaks UU

Merek,

2. RPP Visa Ijin

masuk dan Ijin

Keimigrasian,

3. RPP Pelaks Hak

Cipta

Proses pembahasan suatu RUU dan RPP

melibatkan baik lintas instansi maupun

melibatkan lembaga legislative sehingga

keberhasilan dari kegiatan ini tidak

seluruhnya di bawah control Kemkuham

Dilingkungan pemerintah usulan suatu RUU

untuk menjadi prioritas dalam Prolegnas

harus disertai dengan naskah akademis dan

telah dilakukan harmonisasi antar instansi

K/L

80

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

G. Perampasan Aset Hasil Tipikor (Asset Recovery)

1 Kegiatan Peningkatan

Profesionalitas Tenaga

Teknis Peradilan dan

Aparatur Peradilan

(MA-RI)

2.402 org • Jumlah SDM

mendapatkan pelatihan

teknis peradilan dan

manajemen &

Kepemimpinan yang

memenuhi standar

kompetensi, tugas dan

kinerja Jmlh pelatihan

bagi Hakim/Hakim Adhoc

dan tenaga teknis lainnya

mengenai Tipikor, asset

recovery dll

• Jumlah kurikulum,

silabus, materi ajar yg

dikembangkan

berdasarkan kebutuhan

pelatihan

• Jumlah pengembangan

sistem diklat yang

terhubung dengan sistem

rekruitmen,

sistem pengawasan dan

sistem karir bagi

hakim dan aparatur

peradilan

Pelatihan

sertifikasi

Hakim

Tipikor

290 org

dan 1.599

org untuk

diklat

teknis

hukum

dan

peradilan.

3.000 org 2.743 org Peserta yang direncanakan untuk ikut

pelatihan berhalangan hadir dengan alasan

kedinasan maupun kesehatan.

Menyusun daftar personil hakim sebagai

prioritas peserta pelaksanaan diklat.

2 Pelayanan Penyusunan


undangan dan Kerjasama

Hukum

10 kegiatan Meningkatnya kegiatan

kerjasama hukum dalam

kesepakatan MLA dalam

rangka penelusuran dan

pengembalian aset

negara hasi ltindak

pidana korupsi yang

disembunyikan di luar

negeri.

(Kejaksaan Agung)

N/A 7 kegiatan Telah dilakukan

kerjasama hukum

dalam rangka

proses

penelusuran dan

pengembalian

asset negara hasil

tindak pidana

korupsi di

beberapa negara

yaitu di

Singapura,

Belanda dan

Rumania

N/A N/A

81

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

H. Peningkatan Kepastian Hukum

1 Kegiatan Percepatan

peningkatan


(MA-RI)


perkara termasuk

perkara-perkara yg

menarik perhatian

masyarakat (KKN, HAM)

• Jumlah penyelesaian

minutasi perkara yg tepat

waktu.

• Terselenggaranya

pengelolaan

informasiAdministrasi

perkara secara akurat,

efektif dan efisien

• Tersedianya biaya


yang memadai

Penangan

an Perkara

20.820 pkr

dan putus

11.985

perkara

(jumlah

Hakim

Agung

berkurang

karena

masa

purna

bakti).

10.000 pkr 13.891 pkr Adanya penambahan jumlah Hakim Agung

dan upaya percepatan penyelesaian perkara

dengan pengiriman berkas perkara kepada

pengadilan pengaju.

Sebagaimana Blue Print MA-RI, di masa yang

akan datang akan dibuat sistem pembatasan

perkara yang menyeleksi perkara-perkara

yang layak untuk ditangani sampai dengan

tingkat Mahkamah Agung (PK) dan

pemanfaatan teknologi informasi untuk

memantau alur penanganan perkara. Dari

1143 pkr tunggakan diselesaikan 801 perkara

oleh tim Kikis dan telah dibuat Template

putusan berbasis data base (utk percepatan

minutasi perkara) serta pengembangan

sistem data base utk mengontrol perkara yg

berusia 1 tahun atau kurang dari 1 tahun dan

lokasi perkara

2 Kegiatan Manajemen

Peradilan Umum

(MA-RI)

145.000 pkr • Jmlh penyelesaian

administrasi perkara

(yg sederhana, dan tepat

waktu) di tingkat

Pertama dan Banding di

lingkungan

Peradilan Umum

• Jmlh penyelesaian

perkara yg kurang dari 6

bulan

• Jmlh penyampaian

berkas perkara Kasasi,

PK dan Grasi yang



mengenai

manajemen dan tata

laksana di


Umum

Tingkat

Pertama:

• Perkara

yang

ditangani

=

3.196.298

pkr

•

Putus=3.1

79.052 pkr

Tingkat

Banding:

• Perkara

yg

ditangani

= 11.013

pkr

•

Putus=10.

423 pkr


• Perkara yang

ditangani =

2.742.169 pkr

• Putus =

2.703.265 pkr

Tingkat Banding :

• Perkara yg

ditangani =13.488

pkr

• Putus = 10.795

pkr


tingkat pertama dan banding

82

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010


Peradilan Agama (MA-RI)


administrasi

perkara(yang sederhana,

dan tepat waktu) di

tingkat pertama dan

banding di

lingkunganPeradilan

Agama• Jumlah


yang kurangdari 6 (enam)

bulan• Jumlah

penyampaian berkas

perkarakasasi, PK dan

kesyariahan yang

lengkapdan tepat waktu


mengenaimanajemen

dan tata laksana di

lingkunganPeradilan

Agama

Tingkat

Pertama:•

Perkara

yang

ditangani

= 330.984

pkr•

Putus=274

.545

pkrTingkat

Banding:•

Perkara yg

ditangani

= 2.015

pkr•

Putus=1.8

37 pkr

80.000 pkr Tingkat Pertama

:• Perkara yang

ditangani:

377.382 pkr •

Putus: 314.407

pkr Tingkat

Banding :•

Perkara yg

ditangani: 935 pkr

• Putus : 751 pkr




Peradilan Militer

(MA-RI)




waktu) di tingkat


lingkungan

Peradilan Peradilan

Militer

• Jumlah Penyelesaian

Perkara yang kurang

• dari 6 (enam) bulan

• Jumlah penyampaian

berkas perkara

Kasasi, PK dan Grasi yang



mengenai

manajemen dan tata

laksana di lingkungan

Peradilan Militer

Tingkat

Pertama:

• Perkara

yang

ditangani

= 16.241

pkr

•

Putus=2.7

00 pkr

Tingkat

Banding:

• Perkara

yg

ditangani

= 590 pkr

•

Putus=428

pkr


• Perkara yang

ditangani: 3.641

pkr

• Putus: 3.149 pkr

Tingkat Banding :

• Perkara yg

ditangani: 460 pkr

• Putus : 374 pkr



83

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010


Peradilan TUN




waktu) di tingkat



TUN• Jumlah

Penyelesaian Perkara

yang kurang dari 6

(enam) bulan• Jumlah

penyampaian berkas

perkara• Kasasi, PK dan

Grasi yang lengkap dan

tepat waktu•


mengenai manajemen

dan tata laksana di


TUN

Tingkat

Pertama:•

Perkara

yang

ditangani

= 3.331

pkr•

Putus=2.7

00

pkrTingkat

Banding:•

Perkara yg

ditangani

= 823 pkr•

Putus=707

pkr

2.000 pkr Tingkat Pertama

:• Perkara yang

ditangani: 1.768

pkr • Putus: 1.107

pkr Tingkat

Banding :•

Perkara yg

ditangani: 460 pkr

• Putus : 374 pkr



6 Kegiatan Harmonisasi


undangan

Meningkatkan

keharmonisan rancangan


undangan tingkat pusat

bidang politik, hukum,

keamanan, keuangan,

perbankan, industri,

perdagangan, sumber

daya alam, riset,

teknologi, kesejahteraan

rakyat yang harmonis


& keamanan


perbankan


perdagangan


rakyat


tata ruang, dan LH


undangan di bidang


saksi dan pelapor



mendorong


20% dari 219

permohonan

harmonisasi

Perat

PerUUan

• 140 peraturan

perUUan dapat

diharmonisasikan

(66%)

Masih menonjolnya ego sektoral atau ego

instansi sehingga proses harmonisasi

peraturan perUUan kadang-kadang sulit

untuk memperoleh kata sepakat

I. Penguatan perlindungan HAM

1 Kegiatan Kerjasama HAM Peningkatan kerjasama

dalam dan luar negeri

dlm rangka pemajuan

HAM dan harmonisasi

rancangan peraturan

Perundang-undangan

dalam perspektif HAM

serta Naskah Akademik

(NA) instrmnt HAM

internasional

Persentase harmonisasi

rancangan peraturan

perUUan dalam

perspektif HAM

100% 100% Masih belum ada RUU tersebut yang

disahkan

84

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Jumlah analisis laporan

pelaksanaan instrument

HAM Internasional dan

Naskah Akademik

instrument HAM

Internasional

6 instrmnt.

HAM

Internasional

dan 2 N.A

8 dan 6

Jumlah kerjasama luar

negeri dalam rang ka

pemajuan HAM

10 Negara/

NGO

5 negara dengan

11 kegiatan

kerjasama

Jumlah kerjasama dalam

negeri dalam rangka

implementsi

HAM/RANHAM

440 pusat

dan daerah

276

2 Kegiatan Penguatan HAM Presentasi KL pemerinta

propinsi dan kabpaten/

ktayan telah mengikuti

pelatihan HAM

Jumlah program

pembelajaran HAM

10 8 program

pelatihan HAM

dengan peserta

320 orang orang.

Diinformasikan

juga terdapat

pelatihan HAM

yang

diselenggarakan

bekerjasama

dengan lembaga

lain sebanyak 7

angkatan dengan

peserta sebanyak

280 orang

Jumlah bahan ajar HAM 10 4 bahan ajar yaitu

berupa buku

Konsep Dasar

HAM, buku

Kewajiban dan

Tanggung Jawab

Negara, Modul

ToT bagi

Fasilitator dan

Modul Pelatihan

HAM bagi Panitia

RANHAM

Kabupaten/Kota

Jumlah fasilitator

pelatihan HAM

40 Tenaga

pembelajaran

sebanyak 13

orang

Jumlah pelatihan HAM 10

85

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Jumlah K/L atau daerah

yg telah melaksanakan

RAN HAM

sebanyak

47 di

tingkat

K/L, 33

Provinsi

dan 427

kabupaten

/Kota

telah

terbentuk

panitia

RAN HAM

34 kab/kota Belum ada

kegiatan karena

RAN HAM periode

2004-2009 telah

selesai Namun

demikian

rancangan

Perpres sudah

disosialisasikan

kepada K/L,

Pemprov dan

Kab/kota

Perpres mengenai RAN HAM baru ditetapkan

2011

Jumlah penyuluh HAM 136 Terdapat 108

orang penyuluh.

Hal ini dilakukan

dengan

mengevaluasi

peserta dengan

megambil 3 orang

terbaik dari hasil

diseminasi HAM

3 Kegiatan Diseminasi HAM Meningkatnya Ke-

menterian/Lembaga,

Pemerintah Propinsi dan

Kab/Kota yang telah

memperoleh diseminasi

HAM

Jumlah evaluasi dan

pengembangan

diseminasi HAM

34 kab/kota 36 evaluasi

terhadap kegiatan

diseminasi HAM

Jumlah data HAM yg

diolah dari K/L, Prov, Kab

& Kota

156 47 K/L dan 6

provinsi

Jumlah evaluasi dan

laporan tentang HAM

156 47 K/L dan 6

provinsi evaluasi

dan laporan

tentang HAM

4 Kegiatan Informasi HAM Informasi yang dapat

diakses dari K/L, Provinsi

dan Kabupaten/Kota

tentang HAM

Jumlah akses jalur

informasi HAM melalui

penyediaan koneksi

internet

156 47 K/L dan 6

provinsi

86

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Jumlah layanan informasi

melalui media cetak dan

elektronik

156 1000 eksemplar

majalah mediasi x

4 terbitan, 1000

esksemplar jurnal

HAM, 1000

eksemplar

booklet, 1000

leaflet, 1 tlakshow

di media

elektronik.

Layanan helpdesk

yang dilaksanakan

setiap hari kerja

dan layanan

perpustakaan.

5 Penyediaan dana

bantuan hukum di

Pengadilan Tingkat

Pertama (MA-RI)

35.865 pkr • Jumlah penyediaan

dana bantuan hukum di

Pengadilan Tingkat

Pertama• Kebijakan

mengenai bantuan

hukum bagimasyarakat

miskin dan

terpinggirkan• Jumlah

pembangunan atau

perbaikan

fungsioperasionalisasi

Zitting Plaatz

danpelaksanaan sidang

keliling untuk

menjangkausegenap

lapisan masyarakat









6 Penyediaan dana

bantuan hukum di

Pengadilan Agama

(MA-RI)

388 satker • Penyediaan dana

prodeo di pengadilan

Tingkat Pertama

• Mengoptimalisasikan

fungsi pelaksanaan

sidang keliling untuk

menjangkau segenap

lapisan masyarakat

N/A 26.320 pkr Penyelesaian

perkara prodeo

sebanyak 4.823

dengan rincian

perkara cerai

gugat 3.175,

perkara cerai

talak 510, dan

perkara lain-lain

1.138

Belum terlaksananya SEMA No. 10/2010





Telah disusun Juknis pelaksanaan SEMA

10/2010 di lingkungan peradilan agama dan

akan dilaksanakan di 46 pengadilan agama

sebagai percontohan.

7 Penyediaan dana

bantuan hukum di

Pengadilan Militer dan

TUN

23 satker Pelaksanaan sidang

keliling (hakim terbang)

untuk menjangkau

segenap lapisan

masyarakat









87

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

8 Penanganan penyidikan

perkara pelanggaran

HAM Berat(KEJAKSAAN)


penanganan penyidikan

perkara pelanggaran

HAM secara transparan

dan akuntabel

Nihil 5 perkara Nihil Dari hasil penyelidikan kasus pelanggaran

HAM yang Berat telah dilakukan oleh

Komnas HAM dan telah diserahkan

berkasnya kepada pihak Kejaksaan, namun

dikarenakan tidak sesuai dengan prosedural

beracara di Kejaksaan maka berkas tersebut

telah dikembalikan kepada Komnas HAM

untuk diperbaiki. Pada tahun 2010

merupakan kedua kalinya berkas tersebut

dikembalikan ke Komnas HAM disertai

dengan petunjuk dari Jaksa Peneliti kasus

penanganan HAM Berat. Adapun kasus yang

dimaksud adalah : 1. Kasus Semanggi 1 dan

Semanggi 2 2. Kasus Wasior3. Kasus

penghilangan orang secara paksa4. Kasus G-

30S PKI5. Kasus Talangsari.

Diperlukan pembahasan antara pimpinan

kedua lembaga terkait tentang teknis

penanganan pelanggaran HAM Berat sesuai

dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang

Pengadilan HAM.

9 Penanganan penuntutan

perkara pelanggaran

HAM Berat

(Kejaksaan Agung)


penyelesaian penuntutan

perkara pelanggaran

HAM Berat

Nihil 5 perkara Nihil Dikarenakan belum ada hasil penyidikan

untuk penanganan pelanggaran HAM Berat,

maka belum ada yang ditindaklanjuti di

tahap penuntutan.

-

J. Pemberdayaan industri strategis pertahanan.

1 Pemberdayaan industri

strategis pertahanan

nasional

Meningkatnya

kemampuan produksi

industri pertahanan

dalam negeri yang

didukung oleh

tersedianya kajian

pengembangan peralatan

pertahanan dan

keamanan

* Jumlah produksi dan

jenis Alutsista yang

dipenuhi oleh Industri

dalam negeri

*

Pemenuha

n

kebutuhan

kendaraan

tempur

TNI

melalui

Panser

Anoa

produksi

PT PINDAD

*

Meningkatny

a

pemenuhan

Alutsista TNI

dan Alsus

Polri melalui

industri

dalam negeri

sebanyak

12,65%

* Pengadaan

peralatan dari

industri dalam

negeri (Kapal

Cepat Rudal,

pesawat

patrol/angkut,

sistem radar,

munisi, peralatan

personnel, dll.)

* Proses litbang masing-masing institusi yang

masih berjalan sendiri-sendiri

* Meningkatkan peran Komite Kebijakan

Industri Pertahanan (KKIP) sebagai clearing

house untuk pengadaan Alutsista TNI dan

Alsus Polri serta untuk penyusunan kebijakan

yang mendukung terwujudnya revitalisasi

industri pertahanan

* Jumlah model dan/atau

prototype alat peralatan

pertahanan dan

keamanan

*

Penyusuna

n payung

hukum

pelaksana

an

Pinjaman

Dalam

Negeri

untuk

mendukun

g

revitalisasi

industri

pertahana

n dalam

negeri

*

Terbentukny

a 5

prototype

peralatan

pertahanan

dan

keamanan

oleh litbang

dalam negeri

* Modernisasi

Alutsista TNI yang

sudah tua oleh

Industri dalam

negeri (overhaul

KRI)

* Keterbatasan dana untuk melaksanakan

litbang

* Peningkatan kerja sama pengembangan

peralatan pertahanan dan keamanan antara

institusi di dalam negeri maupun kerja sama

pengembangan dengan Negara lain.

88

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

* Dimulainya

mekanisme

Pinjaman Dalam

Negeri untuk

pendanaan

kebutuhan

Alutsista TNI dan

Alut Polri oleh

industri

pertahanan

dalam negeri

* Kualitas produk yang masih belum

memenuhi kebutuhan user serta beberapa

penyerahan produk hasil industri dalam

negeri yang tidak tepat

* Inisiasi rencana

kerja sama

pengembangan

prototype

pesawat tempur

RI-Korsel

* Pengembangan

prototype UAV,

platform KCR

tipe-40

89

Prioritas Lainnya

Bidang Kesejahteraan Rakyat

90


NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Prioritas Lainnya : BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT A. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar paling lambat pada 2010

1 Pelayanan Kesehatan

Jemaah Haji2)

Distribusi vaksin mengalami keterlambatan.

Hal ini dikarenakan pengadaan vaksin oleh

Kemkes untuk jemaah haji tidak termasuk

dalam list jenis vaksin halal yang dikeluarkan

oleh MUI

Diupayakan segera menarik kembali

pengadaan vaksin dan menggantinya dengan

vaksin halal

a. Pelayanan kesehatan

kepada jamaah haji3)

1.050.000 orang Pelayanan kesehatan

kepada jamaah haji a)

-- 210,000 210,000

b. Kab/Kota yang

melaksanakan

pemeriksaan dan

pembinaan kesehatan

haji sesuai standar

(persen) 3)

100 persen Persentase Kab/Kota

yang melaksanakan

pemeriksaan dan

pembinaan kesehatan

haji sesuai standar b)

-- 50 30

2 Peningkatan Kualitas

Penyelenggaraan, Ibadah

Haji dan Umrah

Masih adanya keluhan terhadap pelayanan

ibadah haji dikarenakan belum adanya

standar pelayanan minimum (SPM) ibadah

haji dan umrah

Diupayakan untuk segera merumuskan dan

menetapkan SPM ibadah haji dan umrah

a. Pelaksanaan

Pembinaan Ibadah Haji

dan Umrah (Provinsi)

33 Pelaksanaan Pembinaan

Ibadah Haji dan Umrah

(Provinsi)

100% 33 100%

b. Pelayanan Ibadah Haji

(Jamaah)

221,000 Pelayanan Ibadah haji

(jemaah)

100% 221,000 100%

c. Pelaksanaan

Pengelolaan biaya

penyelenggaraan Ibadah

Haji dan Umrah

(kegiatan)

34 100% 34 100%

B. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

1 Peningkatan Kualitas

Kerukunan Umat

Beragama

1.Dana Operasional FKUB

Tk.Provinsi (FKUB)

33 Dana Operasional FKUB

TK Provinsi

100% 33 100% Pertama, Sekber PKUB belum terbentuk di

semua provinsi dan FKUB di semua

kabupaten/kota. Kedua, FKUB belum

berjalan efektif karena minimnya dana

operasional

Diupayakan untuk segera membangun

Sekber PKUB sejumlah 30 unit dan

pembentukan FKUB di 461 kabupaten/kota,

serta peningkatan efektivitas FKUB melalui

peningkatan dana operasional

91

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

2. Dana Operasional

FKUB TK. Kabupaten

(FKUB)

461 Dana operasional FKUB

Yk Kab/Kota

100% 150 100%

3. Pembangunan Sekber

FKUB Tk.Kab/Kota (Unit)

30 Pembangunan Sakber

FKUB (unit)

100% 15 100%

4. Pemulihan

Pascakonflik (kegiatan)

15 Pemulihan Pasca Konflik 100% 1 100%

C. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20% secara bertahap dalam 5 tahun (1. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan

yang kreatif dan efektif, 2. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, 3. Peningkatan kapasitas pemerintah & pemangku kepentingan pariwisata lokal utk mencapai

tingkat mutu pelayanan dan hospitality management yg kompetitif di kawasan Asia)

1 Pengembangan Destinasi

Pariwisata

Belum optimalnya kesiapan destinasi

pariwisata yang disebabkan antara lain oleh

belum meratanya pembangunan

kepariwisataan antardaerah dan kawasan,

kurang memadainya sarana dan prasarana

menuju destinasi pariwisata

- Pengembangan destinasi pariwisata

berbasis budaya, alam, bahari, dan olahraga;

- Pen yebaran pengembangan destinasi

pariwisata di luar Jawa dan Bali termasuk

pengembangan destinasi pariwisata di pulau-

pulau perbatasan dan terpencil; - Fasilitasi

kemitraan dengan sektor terkait dalam

upaya peningkatan kenyamanan dan

kemudahan akses di destinasi wisata; -

Pengembangan sistem informasi pariwisata

yang terintegrasi di pusat dan daerah

1.1. Pengembangan Daya

Tarik Pariwisata

29 daya tarik Jumlah daya tarik wisata

alam, bahari dan budaya

7 7

1.2. Peningkatan PNPM

Mandiri bidang

Pariwisata

822 desa wisata Jumlah desa wisata 200 200

1.3. Pengembangan Usaha,

Industri dan Investasi

Pariwisata

7 daerah Jumlah daerah yang

memiliki profil investasi

pariwisata

5 5

15 DMO Jumlah destination

management

organization/DMO

(buah)

2 2

1.4. Pengembangan

Standardisasi Pariwisata

6 standard kompetensi Jumlah standard

kompetensi pariwisata

8 8

6 standard usaha Jumlah standard usaha

pariwisata

6 6

5 ribu orang Jumlah tenaga kerja yang

memiliki sertifikasi

tenaga kerja bidang

pariwisata (ribu orang)

10 10

92

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

1.5. Dukungan Manajemen

dan Dukungan Teknis

Lainnya Direktorat

Jenderal Pengembangan

Destinasi Pariwisata

25 dukungan fasilitas

pariwisata

Jumlah dukungan fasilitas

pariwisata

(daya tarik)

7 7

2 Pengembangan

Pemasaran Pariwisata

Belum optimalnya pemasaran pariwisata

yang disebabkan antara lain oleh kurangnya

pemanfaatan media baik elektronik, cetak

maupun yang berbasis teknologi informasi

sebagai sarana promosi, belum optimalnya

pemda dalam mendukung promosi

daerahnya sebagai destinasi wisata, dan

masih terdapat berbagai peraturan daerah

yang menghambat pengembangan

pariwisata

- Peningkatan pemanfaatan berbagai media

dan teknologi informasi sebagai sarana

promosi pariwisata; - Pengembangan

kerjasama pemasaran dan promosi

pariwisata dengan lembaga terkait di dalam

dan di luar, terutama kerjasama antar

travel-agent dan antar tour operator di

dalam maupun di luar negeri;

2.1. Peningkatan Promosi

Pariwisata Luar Negeri

64 event Jumlah partisipasi pada

bursa pariwisata

internasional,

pelaksanaan misi

penjualan (sales mission),

dan pendukungan

penyelenggaraan festival

72 78

15 ITPPO Jumlah Penyelenggaraan

Perwakilan Promosi

Pariwisata Indonesia

(Indonesia Tourism

Promotion

Representative

Officers)di Luar Negeri

12 12

2.2. Peningkatan Promosi

Pariwisata Dalam Negeri

73 event Jumlah penyelenggaraan

promosi langsung (direct

promotion), dan

penyelenggaraan event

pariwisata berskala

nasional dan

internasional.

43 47

2.3. Pengembangan Informasi

Pasar Pariwisata

11 naskah Jumlah naskah analisa

pengembangan informasi

pasar nusantara

23 23

17 naskah Jumlah naskah analisa

pengembangan informasi

pasar mancanegara

93

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

2.4. Peningkatan Publikasi

Pariwisata

1,25 juta eksemplar Jumlah Pembuatan dan

Pengadaan Bahan

Promosi Cetak (Juta

eksemplar)

0.9 0.9

165 ribu keping Jumlah Pembuatan dan

Pengadaan Bahan

Promosi Elektronik (ribu

keeping)

90 90

2.5. Peningkatan Pertemuan,

Perjalanan Insentif,

Konferensi, dan Pameran

(Meeting, Incentive

Travel, Conference, and

Exhibition/MICE)

8 event Jumlah Promosi pada

International MICE Event

12 12

50 event Jumlah Pendukungan

Event MICE

56 56

3 Pengembangan Sumber

Daya Kebudayaan dan

Pariwisata

Belum optimalnya kemitraan antar pelaku

pariwisata yang disebabkan terutama oleh

koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intra

dan antarlembaga, pusat dan daerah dalam

peningkatan daya saing sumber daya

manusia (SDM) pariwisata.

Pengembangan profesionalisme sumber

daya manusia di bidang pariwisata

3.1. Pengembangan SDM

Kebudayaan dan

Pariwisata

1200 orang Jumlah sumber daya

yang dilatih di bidang

kebudayaan dan

kepariwisataan (orang)

1,150 1,150

3.2. Pengembangan

Pendidikan Tinggi Bidang

Pariwisata

1490 orang Jumlah lulusan

pendidikan pariwisata

(orang) di 4 UPT

pendidikan tinggi

pariwisata

1241 1241

94

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

G. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (mainstreaming) Gender dan Anak (PUG & A) oleh Kementerian dan LPNK lainnya

1.5 Penyusunan dan

harmonisasi kebijakan

perlindungan perempuan

dari tindak kekerasan

Meningkatnya jumlah

kebijakan perlindungan

perempuan dari tindak

kekerasan

Jumlah kebijakan



1)

Terbitnya

Peraturan

Menteri

Negara

Pemberda

yaan

Perempua

n dan

Perlindung

an Anak

No. 1

Tahun

2010

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

(SPM)

Bidang

Layanan

Terpadu

bagi

Perempua

n dan

Anak

Korban

Kekerasan;

2) Ruang

Pelayanan

Khusus

(RPK) atau

Unit

Pelayanan

5 Pedoman

Pelibatan Laki-laki

Dalam

Pencegahan

Kekerasan

-- --

Pedoman

Pelaksanaan

Bantuan Hukum

bagi Korban

Kekerasan

-- --

95

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

Pedoman

Penjangkauan

Perempuan dan

Anak Korban

Kekerasan

-- --

Pedoman

Penanganan

Pengaduan

Perempuan dan

Anak Korban

Kekerasan

-- --

Jumlah K/L dan pemda

yang difasilitasi dalam

penerapan kebijakan



3 Advokasi tentang

penerapan

kebijakan

perlindungan

perempuan

kepada

Kementerian

Hukum dan HAM,

Kementerian

Sosial, dan Polri

-- --

6 Advokasi tentang

penerapan

kebijakan

perlindungan

perempuan

kepada Provinsi

Papua, Papua

Barat, Maluku,

Maluku Utara,

NTT, NTB,

Sulawesi Selatan,

Sulawesi Barat,

Sulawesi

Tenggara,

Sulawesi Tengah,

Sulawesi Utara,

Gorontalo, Jawa

Timur, dan DKI

Jakarta

-- --

1.6 Penyusunan dan


penyusunan data gender

Meningkatnya jumlah

kebijakan penerapan

sistem data gender

Jumlah kebijakan

penerapan sistem data

gender

-- 2 Pedoman

Pengelolaan Data

Gender di KPP

dan PA

-- --

96

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010



penerapan kebijakan

penerapan sistem data

terpilah gender

1 Advokasi tentang

penerapan sistem

data gender

kepada

Kementerian

Kominfo dan BPS

-- --

1.7 Penyusunan dan


perlindungan tenaga

kerja perempuan

Meningkatnya jumlah


tenaga kerja perempuan

Jumlah kebijakan

perlindungan tenaga

kerja perempuan

Kebijakan

Bina

Keluarga

TKI, dan

masalah

lansia dan

penyanda

ng cacat

sebagai

salah satu

rencana

tindak

percepata

n sasaran

program

keadilan

untuk

semua

pada

Inpres No.

3 Tahun

2010

tentang

Program

Pembangu

nan yang

Berkeadila

n

1 Peraturan

Menteri Negara

PP dan PA Nomor

20Tahun 2010

tentang Panduan

Umum Bina

Keluarga TKI

-- --



penerapan kebijakan

perlindungan tenaga

kerja perempuan

1 Advokasi tentang

penerapan

kebijakan

perlindungan TK

perempuan

kepada

Kementerian

Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

-- --

97

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

5 Fasilitasi

penerapan

kebijakan

perlindungan TK

perempuan

kepada Provinsi

Sumatera Selatan,

Lampung, Jawa

Barat, Jawa

Tengah, NTB

-- --

1.8 Penyusunan dan


perlindungan korban

perdagangan orang

Meningkatnya jumlah


korban tindak pidana

perdagangan orang

Jumlah kebijakan

perlindungan korban

tindak pidana

perdagangan orang

1)

Terbitnya

Peraturan

Menteri

Negara

Pemberda

yaan

Perempua

n PP No.

01 tahun

2009

tentang

Standar

Pelayanan

Minimal

Pelayanan

Terpadu

bagi saksi

dan/atau

korban

TPPO di

kabupaten

/kota;2)

Terbitnya

Peraturan

Ketua

Harian

Gugus

Tugas

Pusat

Pencegaha

n dan P

2 Peraturan

Menteri Negara

PP dan PA Nomor

22 Tahun 2010

tentang Prosedur

Standar

Operasional

Pelayanan

Terpadu Bagi

Saksi dan/atau

Korban Tindak

Pidana

Perdagangan

Orang

-- --

98

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010



penerapan kebijakan

perlindungan korban

tindak pidana

perdagangan orang

1 Advokasi tentang

penerapan

kebijakan

perlindungan

korban tindak

pidana

perdagangan

orang kepada

Kementerian

Hukum dan HAM

-- --

5 Fasilitasi

penerapan

kebijakan

perlindungan

korban tindak

pidana

perdagangan

orang kepada

Provinsi Jawa

Barat, Jawa

Tengah, Jawa

Timur, Bali, NTB,

NTT, Sumatera

Utara, Lampung,

Bangka Belitung,

Riau, Kep. Riau,

Sulawesi Utara,

Sulawesi Selatan,

Kalimanta

-- --

2. Perlindungan Anak

99

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

2.1 Penyusunan dan


penghapusan kekerasan

pada anak

Meningkatnya jumlah

kebijakan penghapusan

kekerasan pada anak

Jumlah kebijakan


pada anak

1)

Pedoman

Pembentu

kan dan

Pengemba

ngan

Pusat

Pelayanan

Terpadu

sebagai

tindak

lanjut dari

PP No.9

Tahun

2008

tentang

Tata Cara

dan

Mekanism

e

Pelayanan

Terpadu

bagi Saksi

dan/atau

Korban

Tindak

Pidana

Perdagang

an Orang;

2) Rumah

Perlindung

an Trauma

Center

1 Permen PP dan

PA No. 02 Tahun

2010 tentang RAN

Pencegahan dan

Penanganan

Kekerasan

terhadap Anak

-- --

100

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010


yang difasilitasi tentang


pada anak

1 K/L yang

difasilitasi:

Kemdiknas,

Kemenkes,

Kemensos,

Kemenag,

Kemenbudpar,

Kemendagri,

Kemenlu,

Kemenakertrans,

Kemkominfo,

Kemenkumham,

Kemenkokesra,

Polri, Kejaksaan

Agung, MA, BNPB

-- --

5 Provinsi yang

difasilitasi: Kalbar,

Kalsel, Sulsel,

Kalteng, Babel,

Jabar

-- --

H. Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012

1 Program Pembinaan dan

Pengembangan Olahraga

1.1 Peningkatan prasarana

dan sarana keolahragaan

9 K) Jumlah fasilitasi

penyediaan prasarana

olahraga.

- 4 4 Masih terbatasnya ruang terbuka olahraga Melanjutkan fasilitasi penyediaan prasarana

olahraga.di tahun 2011

274 K) Jumlah penyediaan

sarana olahraga

- 44 44 Masih terbatasnya penyediaan sarana

olahraga

Melanjutkan upaya penyediaan sarana

olahraga di tahun 2011

2 Program Pembinaan

Olahraga Prestasi

2.1 Pembinaan Olahraga

Prestasi

520 Jumlah olahragawan

andalan nasional

- 520 520 Terbatasnya upaya pembibitan atlet

unggulan

Melanjutkan upaya penambahan jumlah

olahragawan andalan nasional

10 K) Jumlah fasilitasi

keikutsertaan pada Asian

Games, SEA Games,

Olympic Games, Asian

Para Games, Para Games,

dan Paralympic Games

- 2 2 Terbatasnya fasilitasi keikutsertaan pada

event kejuaraan olahraga internasional

Melanjutkan fasilitasi keikutsertaan pada SEA

Games, Asian Para Games di tahun 2011

I. Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan

1 Program Pelayanan

Kepemudaan

101

NO




CAPAIAN

2009

TARGET

2010 CAPAIAN 2010

1.1 Peningkatan Wawasan

Pemuda

32.500 K) Jumlah pemuda yang

difasilitasi dalam

peningkatan wawasan

kebangsaan, perdamaian,

dan lingkungan hidup

- 5500 5500 Masih terbatasnya kepedulian pemuda

terhadap lingkungan dan masyarakat

Meningkatkan jumlah pemuda yang

difasilitasi dalam peningkatan wawasan

kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan

hidup pada tahun 2011

1.2 Pemberdayaan

Organisasi Kepemudaan

40.000 K) Jumlah pengelola

organisasi kepemudaan


pelatihan kepemimpinan,

manajemen, dan

perencanaan program

- 6000 6000 Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda

dalam organisasi kepemudaan

Meningkatkan jumlah pengelola organisasi

kepemudaan yang difasilitasi dalam

pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan

perencanaan program pada tahun 2011

140 Jumlah organisasi

kepemudaan yang

difasilitasi dalam

memenuhi kualifikasi

berdasarkan standar

organisasi kepemudaan

- 98 98 Meningkatkan jumlah organisasi

kepemudaan yang difasilitasi dalam

memenuhi kualifikasi berdasarkan standar

organisasi kepemudaan pada tahun 2011

1.3 Pengembangan

Kepemimpinan Pemuda

38.500 K) Jumlah pemuda kader

kepemimpinan

- 4500 4500 Belum optimalnya pengembangan potensi

pemuda dalam kepemimpinan

Meningkatkan jumlah pemuda kader

kepemimpinan pada tahun 2011

1.4 Pengembangan

Kewirausahaan Pemuda

16.575 K) Jumlah pemuda yang

difasilitasi sebagai kader

kewirausahaan

- 3.175 3.175 Belum optimalnya pengembangan potensi

pemuda dalam kewirausahaan

Meningkatkan jumlah pemuda yang

difasilitasi sebagai kader kewirausahaan

pada tahun 2011

J. Revitalisasi gerakan pramuka

1 Program pelayanan

kepemudaan

1.1 Penegmbangan

kepramukaan

5000 K) Jumlah pemuda yang

difasilitasi dalam

pendidikan kepramukaan

-- 1000 1000 Terbatasnya jumlah fasilitasi pendidikan

kepramukaan

Menigkatkan jumlah pemuda yang difasilitasi

dalam pendidikan kepramukaan pada tahun

2011

Keterangan :

- Kegiatan terkait haji di Kementerian Kesehatan mulai dilaksanakan tahun 2010

- K/L yang bertanggung jawab terhadap kegiatan tersebut yakni Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan

- Terdapat perubahan indikator

- Indikator dalam RPJMN 2010-2014 Buku I Prioritas Nasional Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat terkait kesehatan “Pelayanan kesehatan kepada jamaah haji”

- Indikator terkait haji dalam RKP 2011 bidang kesehatan direvisi menjadi “Persentase Kab/Kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar”

k) Kumulatif selama periode 201-2014

102

Bab 3 Penutup

Telah banyak capaian pembangunan yang berhasil diraih selama tahun 2010, atau satu tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Berdasarkan capaian pelaksanaan pembangunan prioritas nasional dalam tahun 2010, secara umum dapat disimpulkan bahwa pembangunan masih dalam alur yang diharapkan, meskipun terdapat beberapa sasaran pembangunan yang masih memerlukan perhatian dan upaya yang lebih sungguh-sungguh agar mencapai target pada akhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Sasaran pembangunan yang memerlukan perhatian dan upaya lebih keras karena capaiannya masih belum sesuai dengan yang diharapkan antara lain adalah sebagai berikut.

Untuk Prioritas 1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, perhatian lebih perlu diarahkan kepada: (i) Konsolidasi struktural dan peningkatan

kapasitas K/L yang menangani aparatur negara yaitu Kemen PAN & RB, BKN, dan LAN pada 2010; (ii) Pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan (iii) Pelaksanaan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Untuk Prioritas 2. Pendidikan, usaha yang lebih seungguh-sungguh perlu dicurahkan untuk: (i) Peningkatan APK pendidikan setingkat SMA; (ii) Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS. Untuk Prioritas 3. Kesehatan, sasaran pembangunan yang memerlukan penanganan lebih serius adalah: (i) Penurunan AKI, (ii) Pemberian imunisasi dasar kepada bayi, dan (iii) Penurunan prevalensi tuberculosis. Untuk Prioritas 4. Penanggulangan Kemiskinan, perhatian lebih serius perlu ditujukan kepada: (i) Pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH), dan (ii) Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM.

Sementara itu, untuk Prioritas 5. Ketahanan Pangan, sasaran pembangunan yang memerlukan perhatian serius adalah: (i) Perluasan areal

pertanian; (ii). Penyediaan pelabuhan perikanan dengan fokus pembangunan di lingkar luar dan daerah perbatasan yang potensial; dan (iii) Pelaksanaan sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau. Untuk Prioritas 6. Infrastruktur, setidaknya ada 3 sasaran pembangunan yang masih memerlukan upaya serius untuk mencapainya, yaitu: (i) Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; (ii) Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat; dan (iii) Perbaikan sistem dan jaringan transportasi.

Prioritas 7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha, memerlukan perhatian khusus pada sasaran harmonisasi Peraturan Perundang-undangan; sedangkan

untuk Prioritas 8. Energi, upaya lebih serius perlu dicurahkan kepada sasaran peningkatan kapasitas pembangkit listrik. Prioritas 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana, memerlukan upaya khusus dalam pencapaian target penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi. Sedangkan untuk Prioritas lainnya Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, perhatian yang lebih bersungguh-sungguh perlu ditujukan kepada perkara tindak pidana korupsi yang diselesai-kan dalam tahap penuntutan di Kejagung.

Prioritas lain selain prioritas-prioritas sebagaimana disebutkan di atas, yaitu: Prioritas 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan

Pascakonflik; Prioritas 11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi; Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian; dan Prioritas Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat; secara umum sasaran telah tercapai sebagaimana ditargetkan, atau belum dapat diketahui tingkat pencapaiannya karena ketidaktersediaan data.

103

Documents

Kata Pengantar - Kementerian PPN/Bappenas :: Home Capaian... · Kata Pengantar Undang-undang Nomor ... buku ini mudah-mudahan bisa menjadi semacam peringatan dini ... Penuntasan pembangunan