Upload
lamdung
View
226
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI i
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya laporan kinerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan Tahun 2016 dapat diselesaikan tepat waktu. Sebagai unsur pelaksanaan pengawasan Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan terhadap satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Laporan Kinerja ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban
kepada pimpinan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat III. Laporan Kinerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2016 menginformasikan tentang:
1. Pelaksanaan Audit Operasional 2. Pelaksanaan Audit BMN 3. Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan 4. Pelaksanaan Reviu RKA-K/L 5. Pelaksanaan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 6. Pelaksanaan Pembinaan:
a. Pendampingan WBK/WBBM b. Pendampingan SPIP c. Pendampingan lainnya
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada: 1. Bapak Inspektur Jenderal Kemenkes RI yang telah memberikan arahan dan
bimbingan dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan/pendampingan yang dilakukan jajaran Inspektorat III.
2. Bapak Sekretaris Inspektorat Jenderal Kemenkes RI yang telah memberikan dukungan sumber daya dan dukungan administratif.
3. Bapak dan Ibu Inspektur I, II, IV dan Investigasi yang telah berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Inspektorat III.
4. Seluruh Auditor, Kasubag TU dan Staf Tata Usaha Inspektorat III yang telah mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk pelaksanaan tugas pengawasan dan pembinaan di Inspektorat III.
5. Seluruh jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan yang telah mendukung pelaksanaan pengawasan terutama dalam rangka penyelesaian Laporan Kinerja Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan tahun 2016.
Semoga Laporan Kinerja Inspektorat III tahun 2016 ini dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengawasan yang ditugaskan kepada Inspektorat III yang pada akhirnya dapat meningkatkan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Jakarta, Februari 2017 Inspektur III, Heri Radison, SKM, MKM
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI ii
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
DAFTAR ISI Kata Pengantar…………………………………………………………………….i Daftar isi …………………………………………………………………………...ii Bab I Pendahuluan ..................................................................................1
A. Latar Belakang…. .....................................................................1 B. Visi dan Misi ..............................................................................1 C. Dasar Hukum ............................................................................1 D. Sasaran dan Program ...............................................................2 E. Tugas Pokok dan Fungsi ..........................................................2 F. Struktur dan Organisasi ............................................................3 G. Sumber Daya Manusia .............................................................3
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja ..............................................7
A. Perencanaan Kinerja ................................................................7 B. Perjanjian Kinerja ......................................................................7
Bab III Capaian Akuntabilitas Kinerja ........................................................9
A. Capaian Realisasi Terhadap target yang dijanjikan ................ 10 1. Analisis Capaian Realisasi ................................................ 10 2. Perbandingan Capaian Kinerja ......................................... 17 3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan target jangka
menengah ......................................................................... 17 4. Keberhasilan pencapaian target ........................................ 17 5. Efisiensi Sumber Daya ...................................................... 18
B. Kegiatan Penunjang Keberhasilan ......................................... 19 1. Reviu Laporan Keuangan .................................................. 19 2. Reviu RKBMN ................................................................... 46 3. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga
(RKA-K/L) .......................................................................... 52 4. Evaluasi SAKIP ................................................................. 63 5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan ..................................................................... 71 6. Pendampingan dan Pembinaan ........................................ 73 7. Telaahan Permasalahan Kepegawaian ............................. 75
Bab IV Penutup ........................................................................................ 77
Lampiran-lampiran
Galeri Foto Kegiatan
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 1
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
ementerian Kesehatan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah di bidang kesehatan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kementerian Kesehatan RI menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain pelaksanaan pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Tugas melaksanakan pengawasan fungsional ini menjadi tanggungjawab Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Pengawasan sebagai salah satu fungsi organik manajemen merupakan proses kegiatan yang harus ada dan harus dilaksanakan dalam suatu organisasi agar pelaksanaan program-program kesehatan dapat dicapai secara efisien dan efektif. Inspektorat III sebagai salah satu Unit Eselon II yang berada dibawah Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan merupakan salah satu unit yang melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan penyusunan laporan hasil pengawasan lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
B. Visi dan Misi Visi : Kementerian Kesehatan yang Akuntabel Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme. Misi : 1. Meningkatnya kualitas pengawasan intern di lingkungan Kementerian
Kesehatan. 2. Mencegah terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan program dan
kegiatan pembangunan di Kementerian Kesehatan. 3. Meningkatnya peran Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik dan akuntabel.
C. Dasar Hukum Sebagai realisasi didalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan, Inspektorat III Itjen Kemenkes berpedoman kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
K
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 2
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
3. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/03/M.PAN/02/2006 tentang Kebijakan Pengawasan Nasional.
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64/Menkes/Per/XI/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI.
D. Sasaran Program Sasaran Program Inspektorat III dalam Rencana Aksi Program ditetapkan dengan merujuk sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra yaitu Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi dengan Indikator Kinerja Persentase satuan kerja wilayah binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% Untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Inpektorat III maka setiap tahun ditetapkan perjanjian kinerja yang berisikan sasaran kinerja, indikator kinerja dan indikator kinerja dan target yang ingin dicapai. Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan merupakan sasaran program dalam rencana Aksi Program dengan merujuk pada sasaran yang ditetapkan dalam RPJMN dan Renstra serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi Inspektorat III. Laporan Kinerja Tahunan Inspektorat III merupakan laporan tingkat pencapaian kinerja selama tahun 2016 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja pada awal tahun 2016. Laporan Kinerja Tahunan merupakan bentuk pertanggungjawaban suatu unit kerja dalam mencapai sasaran/tujuan strategis instansi. Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan merupakan salah satu upaya mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu agenda paling penting dalam reformasi pemerintah.
E. Tugas Pokok dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 64/Menkes/Per/XI/2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI pasal 653; Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern serta penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 653, Inspektorat III menyelenggarakan fungsi: 1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkup Direktorat
Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 3
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
3. Pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkup Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
4. Pelaporan hasil pengawasan, dan 5. Pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat III.
F. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Inspektorat III mengacu pada peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata kerja Kementerian Kesehatan sebagai berikut :
Gambar 1.1
Struktur Organisasi Inspektorat III (Permenkes 64 Tahun 2015)
G. SUMBER DAYA MANUSIA
Kondisi sumber daya manusia di Inspektorat III sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebanyak 47 orang, yang dapat diuraikan menurut golongan/pangkat, tingkat pendidikan, jenis kelamin dengan rincian sebagai berikut: 1. Menurut Kelompok Jabatan
Gambar 1.2
Jumlah Pegawai Inspektorat III Menurut Kelompok Jabatan
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 4
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa Kelompok Jabatan pada Inspektorat III terdiri dari JFT Auditor berjumlah 36 orang (77%), JFT Audiwan sebanyak 2 orang (4%), JFU sebanyak 7 orang (15%) dan Struktural sebanyak 2 orang (4 %).
2. Menurut Golongan
Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Inspektorat III Menurut Golongan
Dari gambar diatas dapat disampaikan bahwa sebanyak 38 orang (80,85%) adalah Golongan III dan Golongan IV sebanyak 9 orang (19,15 %).
3. Menurut Tingkat Pendidikan Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Inspektorat III Menurut Pendidikan
Dari gambar di atas dapat disampaikan bahwa sebanyak 24 orang (51,06%) memiliki pendidikan Strata-2, dan sebanyak 22 orang (46,81%) memiliki pendidikan Strata-1/D-IV dan 1 (satu) orang berpendidikan SLTA (2,13%).
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 5
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
4. Menurut Jenis Kelamin Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Inspektorat III Menurut Jenis Kelamin
Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa pegawai Inspektorat III terdiri dari 28 orang (60%) laki-laki dan pegawai perempuan sebanyak 19 orang (40%).
5. Rincian Lengkap Daftar Pegawai Inspektorat III
Tabel 1.1 Daftar Rinci Pegawai Inspektorat III
No Nama NIP Baru Pangkat
Jabatan
Fungsional
Gol. TMT
1 Heri Radison, SKM., MKM. 196603231989031003' IV/b 01/04/2014 Inspektur
2 Nona Ambrawati, SST, MM, CFE
196607311989032003' IV/b 01/04/2016 Auditor Madya
3 Supomo, SE, M.Kes 196305011984031002' IV/a 01/10/2014 Auditor Madya
4 Alamah, SE, M.Ak 196111281982032001' IV/a 01/10/2015 Auditor Madya
5 Eka Widianti, SKM, MM, CFrA.
196204031982022003' IV/a 01/10/2015 Auditor Madya
6 dr. Doli Wilfried Hasudungan Simanungkalit, M.Kes
196903172000031001' IV/a 01/10/2011 Auditor Muda
7 Drs. Tjetjep Rochadi Sukmono, MM
196110031982031001' IV/a 01/04/2010 Auditor Muda
8 Drs. Hadi Suprayitno, MM. 196602231989031000 IV/a 01/10/2012 Kasubag TUIR
9 Antony Chandra Saputra, SH 196807091997031000 IV/a 01/04/2013 Audiwan Madya
10 Pitra Tri Yuli Nurtjahya, SKM, MM.Kes
197107211997031006' III/d 01/04/2009 Auditor Muda
11 Ichwan Ridwan, SE, MM 196808081994031004' III/d 01/04/2010 Auditor Muda
12 Drs. R. Dedi Prihadi, MM 196201221991031001' III/d 01/04/2003 Auditor Muda
13 dr. Achmad Yani, M.K.K 196408161997031003' III/d 01/10/2011 Auditor Muda
14 drg. Ossie Sosodoro Wisoto Wardono, MPH
196902222002121003' III/d 01/04/2010 Auditor Pertama
15 Khairina, SKM 196606261993032002' III/d 01/04/2005 JFU
16 Patar Luhut Panjaitan, SKM 197209181997031003' III/d 01/04/2009 Auditor Pertama
17 Mohamad Yamin, SE, MM 196504251990031002' III/d 01/04/2011 Auditor Pertama
18 Nenny Nuraeni, SE. 197112132000032001 III/d 01/04/2012 JFU
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 6
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No Nama NIP Baru Pangkat
Jabatan
Fungsional
Gol. TMT
19 Emi Kurniasari, S.Sos 197003091993032001' III/c 01/04/2015 Auditor Muda
20 Kamarul Wahdi, SKM, MM 196704211989111002' III/d 01/10/2015 Auditor Muda
21 Herlin Kusmandalani, SKM 196208251984022004' III/c 01/10/2006 Auditor Muda
22 Mochammad Sugeng Supriadi, ST
196304251989031006' III/c 01/04/2008 Auditor Muda
23 Arin Wiludjeng Hartati, SKM, MKM
196510201991022001' III/c 01/04/2008 Auditor Muda
24 R. Agus Pratikno, SE 197507031998031001' III/c 01/04/2012 Auditor Pertama
25 Ferry Tubagus Santoso, SE, M.Ak
197108172005011004' III/c 01/04/2013 Auditor Pertama
26 Yurika Sari Dewi, Apt 197505182009122001' III/c 01/04/2014 JFU Arsiparis
27 Pamong Tarubar M. Nainggolan, SH, MH, CFrA
197504192008011006' III/b 01/10/2011 Auditor Pertama
28 Allin Remi Nova Sitorus, SE 198011232006042001' III/b 01/04/2010 Auditor Pertama
29 Ayudya Wikastri, S.Kom 197311071998032001' III/b 01/10/2008 Auditor Pertama
30 Asep Rizkana, SKM 196909211997031003' III/b 01/04/2010 Auditor Pertama
31 drg. Satrio Wicaksono, MPH 198405312010121001' III/b 01/04/2012 Auditor Pertama
32 Duta Setiawan, SKM 197810122005021003' III/b 01/04/2012 Auditor Pertama
33 Suhatsyah, SE 197406222008011013' III/b 01/04/2012 Auditor Pertama
34 Meta Libriani Indahsari, S.Kom
198210082008012000 III/b 01/04/2012 Audiwan Pertama
35 Muhammad Isman 197105291991031001' III/b 01/10/2011 JFU Olah Data
36 Detya Junita, SH, MH 198406222009122003' III/b 01/04/2014 JFU Olah Keu
37 Nur Ariati Mukharomah, SST 198909012010122001' III/b 01/04/2015 Auditor Pertama
38 dr. Sandra Reinny Parengkuan
198812032015032003' III/b 01/05/2016 JFU Auditor
39 Novita Devianty Mawardi, S.IP
198511162010122001' III/b 01/04/2015 JFU Arsiparis
40 Wiji Lestari, SE 198404212010122001' III/a 01/04/2012 Auditor Pertama
41 Lukman Nurhakim, SE 198308222014021001' III/a 01/04/2015 Auditor Pertama
42 Dhany Assegaf, SE 198409222014021001' III/a 01/04/2015 Auditor Pertama
43 Hanifiansyah, SE 198610302014021001' III/a 01/04/2015 Auditor Pertama
44 Fifit Awaliah, SE 198708112014022003' III/a 01/04/2015 Auditor Pertama
45 Dini Anggun Sasmita, S.Kom 198509052014022003' III/a 01/04/2015 Auditor Pertama
46 Maisa Dwi Cahyo Ahdiat, S.Kom
198805242014021003' III/a 01/04/2015 Auditor Pertama
47 Danan Rizky Rifani, SE 199010072014021002' III/a 01/04/2015 Auditor Pertama
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 7
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN
KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA
erencanaan Kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Sasaran Startegis Inspektorat III merupakan sasaran strategis dalam Rencana Aksi Program yang diseusaikan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Sasaran tersebut adalah Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya Reformasi Birokrasi. Sedangkan indikator kinerja adalah Persentase satuan kerja wilayah binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara ≤1%.
TABEL 2.1 SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT III TAHUN 2015-2019
B. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja Inspekorat III merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja Inspektur III dengan Inspektur Jenderal Kemenkes RI untuk mewujudkna target-target kinerja sasaran Inspektorat III pada akhir tahun 2016. Perjanjian Kinerja Inspektorat III disusun berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan Inspektorat III Tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja merupakan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan telah mendapatkan persetujuan anggaran. Perjanjian Kinerja Inspektorat III telah disusun, didokumentasikan dan ditetapkan setelah turunnya DIPA dan RKA-K/L Tahun 2016. Target-target kinerja sasaran kegiatan yang ingin dicapai Inspektorat III dalam Perjanjian Kinera Tahun Anggaran 2016 adalah sebagai berikut :
P
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 8
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
TABEL 2.2 PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT III TAHUN 2016
Pada Perjanjian Kinerja Inspekorat III dialokasikan anggaran sebesar Rp8.102.082.000,00
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 9
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
BAB III
CAPAIAN AKUNTABILITAS
KINERJA
erdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, dinyatakan bahwa target kinerja Inspektorat III Itjen Kemenkes adalah “Peningkatan Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup Satuan Kerja Binaan Inspektorat III“ yakni; meningkatnya
transparansi tata kelola pemerintahan dan terlaksananya reformasi birokrasi lingkup satuan kerja binaan Inspektorat III. Sedangkan Indikator pencapaian sasaran adalah persentase Satuan Kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara < 1 % sebesar 100 % di tahun 2019. Sedangkan indikator pencapaian sasaran di tahun 2016 sebesar 95%.
No Program Sasaran Program Indikator Kinerja Target 2016
Capaian 2016
1.
Peningkatan
Pengawasan dan
Akuntabilitas
Aparatur
Kementerian
Kesehatan
Meningkatnya
transparansi tata kelola
pemerintahan dan
terlaksananya Reformasi
Birokrasi
Persentase satuan kerja
yang memiliki temuan
kerugian negara ≤1%
95,00 % 100,00 %
Kemudian pelaksanaan pengawasannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pada pasal 48, Inspektorat Jenderal melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern melalui: audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat III sudah
menyusun, menetapkan dan melaksanakan fungsi pengawasan secara reguler setiap tahun yang dituangkan didalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam perkembangannya tugas pengawasan pada Inspektorat Jenderal mengalami beberapa penambahan tugas, seperti melakukan pembinaan, konsultasi, reviu perencanaan anggaran, reviu laporan keuangan, evaluasi SAKIP dan Reviu RKBMN, seiring dengan berlakunya peraturan-peraturan yang menyertai pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal tersebut. Berikut Target dan Realisasi output kegiatan serta Alokasi dan Realisasi tahun 2016 di Inspektorat III sebagai berikut:
B
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 10
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Tabel 3.1 Capaian dan Realisasi Inspektorat III
FISIK % RUPIAH %
OUTPUT
1
SUBOUTPUT/KOMPONEN
1 98 90 91.84 2,475,080,000 2,447,034,688 98.87
2 175 175 100.00 1,255,672,000 1,231,896,000 98.11
3 267 267 100.00 1,145,820,000 1,096,649,298 95.71
4 83 83 100.00 296,600,000 289,443,500 97.59
5 44 36 81.82 1,239,672,000 1,144,656,330 92.34
6 40 76 190.00 1,689,338,000 1,529,957,345 90.57
707 727 102.83 8,102,182,000 7,739,637,161 95.53
REALISASIOUTPUT/SUBOUTPUT
/KOMPONEN
TARGET REALISASI ALOKASI
ANGGARAN
Hasil Pendampingan/Pembinaan/Konsultasi/
Koordinasi/Pemantauan RB/SPIP Lingkup Binaan
Inspektorat III (2054.021.006)
JUMLAH
Hasil Pengawasan Program/Kegiatan Lingkup
Satker Binaan Inspektorat III
Hasil Audit Satker Binaan Inspektorat III
Hasil Reviu Laporan Keuangan Satker Binaan
Inspektorat III (2054.021.002)
Hasil Reviu RKA-K/L Satker Binaan Inspektorat III
(2054.021.003)
Hasil Evaluasi SAKIP Satker Binaan Inspektorat III
(2054.021.004)
Hasil Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Audit Inspektorat I (2054.021.005)
A. Capaian Realisasi Terhadap Target yang dijanjikan
1. Analisis capaian realisasi untuk mencapai target yang dijanjikan
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian output tersebut, yaitu: Persentase satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% dengan target 95%. Definisi operasional dari indikator kinerja kegiatan: Satuan kerja di lingkup binaan Inspektorat III yang memiliki temuan kerugian negara ≤1% adalah satuan kerja pengelola APBN Kementerian Kesehatan di lingkup Inspektorat III dengan temuan kerugian negara ≤1% dari total realisasi anggaran dalam satu periode tahun anggaran berdasarkan laporan hasil audit (Audit Operasional oleh Inspektorat III Itjen Kemenkes, Audit Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Semua Jenis Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
Kondisi yang dicapai: Realisasi capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat III Tahun 2016 adalah 100,00% dari target 95% dengan dasar perhitungan sebagai berikut:
Jumlah satker pengelola APBN Itjen Kemenkes dengan nilai temuan kerugian negara ≤1% berdasarkan hasil audit Jumlah satker pengelola APBN Itjen Kemenkes di lingkup binaan Inspektorat III yang diaudit
x X 100%
Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 71 satker yang telah diaudit baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (10 satker) maupun oleh BPK (31 satker) serta oleh BPKP (30 satker) tidak terdapat satker yang memiliki
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 11
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
kerugian Negara diatas 1 % sehingga persentase satker yang memiliki kerugian Negara ≤ 1% adalah sebagai berikut:
71 satker – 0 satker = 71 satker 71 satker KN ≤ 1% X 100% = 100,00% 71 satker yang diaudit
Pada periode tahun 2016, jenis audit yang dilaksanakan oleh Inspektorat III adalah audit operasional (kinerja), dengan objek sasaran pada satuan kerja yang berada pada Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Untuk Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan sasaran audit difokuskan kepada satuan kerja Kantor Daerah (KD-05) yaitu Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Penyakit serta Dana Dekonsentrasi (DK-05) di provinsi sedangkan di lingkungan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) sasaran audit difokuskan kepada satuan kerja Kantor Daerah (KD-11). Anggaran audit pada satker binaan Inspektorat III Tahun 2016 sebesar Rp2.475.080.000,00 telah terealisasi sebesar Rp2.447.034.688,00 (98,87%). Sedangkan untuk target output kegiatan tersebut, semula 28 laporan direvisi menjadi 98 laporan. Hal ini karena adanya perubahan sasaran audit dari Audit Operasional Kantor Pusat dan Kantor Daerah pada Ditjen P2P dan Badan Litbang Kesehatan menjadi Audit Operasional UPT Kantor Daerah (KD-05), Audit BMN Dana Tugas Pembantuan (TP-05) atas kegiatan PAM-STBM tahun 2013-2015, Audit Sisa Saldo Dana Jamkesmas, dan Verifikasi Hutang tahun anggaran 2015. Target volume ouput tersebut di atas telah terealisasikan sebanyak 90 laporan (91,84%) dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Audit Inspektorat III Tahun 2016
AUDIT Ditjen P2PBadan
Litbangkes
Selain P2P
dan LITBANGJumlah
Audit Operasional 7 3 0 10
Audit BMN 56 0 10 66
Audit Saldo Jamkesmas 0 0 11 11
Verifikasi Hutang 1 2 0 3
Jumlah 64 5 21 90
a) Audit Operasional
Audit Operasional dilakukan pada bulan Februari dan September 2016 di 10 satker binaan Inspektorat III, yaitu:
1. KKP Kelas I Medan 2. KKP Kelas I Soekarno Hatta
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 12
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
3. KKP Kelas II Ambon 4. KKP Kelas II Pekanbaru 5. KKP Kelas II Pontianak 6. KKP Kelas II Bandung 7. KKP Kelas III Palangkaraya 8. B2P2 Tanaman Obat dan Obat Tradisional Tawangmangu 9. B2P2 Vektor Reservoir Penyakit Salatiga 10. BP2 GAKI Magelang
Hasil audit operasional satker Binaan Inspektorat III tahun 2016 diuraikan sebagai berikut:
Tabel 3.3
Nilai KN Kegiatan Audit Operasional Tahun 2016 pada Ditjen P2P dan Badan Litbangkes
No Satuan KerjaTahun
AnggaranAlokasi Realisasi Temuan
Rekomend
asi KN
Tahun 2014 43.288.064.000 36.401.903.002 89.194.142
Tahun 2015 129.272.314.000 110.965.308.471 277.985.180
Tahun 2016 109.522.662.000 46.966.462.415 42.945.707
282.083.040.000 194.333.673.888 410.125.029
Tahun 2015 220.443.868.000 155.394.227.631 25.997.000
Tahun 2016 302.887.512.000 114.270.280.110 -
523.331.380.000 269.664.507.741 25.997.000
90 261 436.122.029
1 DITJEN P2P
BADAN LITBANGKES
(i) Sub Total
(ii) Sub Total
24 58
Jumlah (i+ii)
2
66 203
Audit terhadap satker di lingkungan Ditjen P2P dihasilkan 66 temuan, 203 rekomendasi dengan nilai Kerugian Negara sebesar Rp410.125.029,00. Sedangkan pada Badan Litbangkes dihasilkan 24 temuan, 58 rekomendasi dengan nilai Kerugian Negara sebesar Rp25.997.000,00. Temuan hasil audit operasional tahun 2016 tersebut apabila dikelompokkan berdasarkan sub kelompok temuan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 adalah Temuan kepatuhan terhadap Peraturan sebanyak 61 temuan (68%) dan temuan Kelemahan SPI sebanyak 26 temuan (29%) serta Kelemahan temuan 3E sebanyak 3 temuan (3%) :
No
Sub Kelompok Temuan*)
Kode
Jumlah
Kejadian
1 2 3 4
Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan 1.00.00
1 Kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara
1.01.00 22
2 Potensi kerugian negara atau kerugian negara yang terjadi pada perusahaan milik negara
1.02.00 -
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 13
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No
Sub Kelompok Temuan*)
Kode
Jumlah
Kejadian
3 Kekurangan penerimaan negara atau perusahaan milik negara
1.03.00 3
4 Administrasi 1.04.00 37
5 Indikasi tindak pidana 1.05.00 -
Subtotal Kejadian 61
Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern 2.00.00
1 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
2.01.00 10
2 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
2.02.00 7
3 Kelemahan struktur pengendalian intern 2.03.00 9
Subtotal Kejadian 26
Temuan 3 E (Ekonomis, Efisien dan Efektif) 3.00.00
1 Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan 3.01.00 1
2 Ketidakefisienan 3.02.00 -
3 Ketidakefektifan 3.03.00 2
Subtotal Kejadian 3
Jumlah Kejadian 90
Sedangkan yang menjadi penyebab permasalahan terjadinya temuan tersebut yang terbanyak adalah kelalaian manusia sebanyak dapat diklasifikasikan menjadi empat, dengan penyebab terbanyak adalah kelalaian manusia sebanyak 156 kali (83%) dan yang paling sedikit adalah faktor eksternal sebanyak 6 kali (3,2%). Sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini:
Gambar 3.1
Prosentase Penyebab Temuan/Permasalahan Audit Tahun 2016 pada Ditjen P2P dan Badan Litbangkes
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 14
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
b) Audit BMN Pelaksanaan Audit BMN dana Tugas Pembantuan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (TP-05) Kementerian Kesehatan RI dilaksanakan untuk memenuhi salah satu persyaratan proses hibah atas Belanja Modal (Gedung dan Bangunan) yang bersumber dana Tugas Pembantuan atas Kegiatan PAM-STBM Tahun Anggaran 2013, Tahun Anggaran 2014, dan Tahun Anggaran 2015.
Tujuan audit BMN adalah untuk menilai apakah persyaratan untuk keperluan hibah BMN telah dipenuhi, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan fisik BMN.
Pelaksanaan Audit BMN mulai dilaksanakan pada tahun 2015, namun belum mencakup seluruh Satker yang mendapatkan dana TP-05 sehingga dipandang perlu untuk dilanjutkan kembali pada tahun 2016. Pelaksanaan Audit BMN sepanjang tahun 2016 mencakup 56 Satker TP-05 dan 10 satker TP-04 dengan nilai total anggaran sebesar Rp124.008.117.792,37 dengan rincian dapat dilihat pada Lampiran II. Hasil Audit BMN tahun 2016 atas Satker dana TP-05 dan dana TP-04 diketahui terdapat permasalahan yang dapat diklasifikasikan dalam 5 temuan dengan penjelasan sebagai berikut:
1) Kekurangan dokumen hibah/belum memenuhi persyaratan administrasi hibah.
2) Kondisi fisik, baik BMN dalam kondisi rusak maupun BMN yang tidak ditemukan.
3) Spesifikasi fisik BMN tidak sesuai dengan kontrak/SPK. 4) Akun pencatatan BMN dalam SIMAK BMN tidak sesuai dengan
Bagan Akun Standar (BAS). 5) BMN belum dimanfaatkan.
Gambar 3.2
Klasifikasi Temuan Hasil Audit BMN dalam rangka Hibah
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 15
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Temuan Hasil audit BMN dalam rangka Hibah yang paling banyak ditemukan adalah berupa Persyaratan Dokumen Hibah Belum Lengkap dengan kejadian sebanyak 28 kali (32,18%) dan yang paling sedikit terjadi yaitu Akun Tidak Sesuai dengan BAS sebanyak 6 kali (6,90%).
c) Audit Jamkesmas
Audit sisa saldo dana Jamkesmas dilaksanakan pada bulan Mei 2016 terhadap nilai sisa saldo dana Jamkesmas sebesar Rp1.679.136.144,09 di 11 Satker penerima dana Jamkesmas sebagai berikut:
1) Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Sumatera Barat 2) RSUD Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat 3) RSUD Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau 4) RSU Agung Kabupaten Rokan Hilir, Riau 5) RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir, Riau 6) Dinas Kesehatan Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat 7) RSUD Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat 8) Dinas Kesehatan Mamberamo Tengah, Papua 9) Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke, Papua 10) RSUD Boven Digoel, Papua 11) Dinas Kesehatan Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua
Sisa saldo dana Jamkesmas pada 11 satker tersebut di atas sebesar Rp1.679.136.144,09 dan telah dilakukan penyetoran kembali ke rekening penampungan sampai dengan awal bulan Juni 2016 sebesar Rp1.262.843.166,72.
Dari Audit Saldo Dana Jamkesmas ini diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
1) Terdapat saldo Jamkesmas yang masih belum disetor, yaitu pada satker: (a) Dinkes Kabupaten Mamberamo Tengah sebesar Rp146.187.000,00. (b) RSUD Kabupaten Bengkayang sebesar Rp106.531.068,00. (c) Dinkes Kabupaten Pegunungan Bintang sebesar Rp67.140.000,00.
2) Penggunaan saldo dana Jamkesmas yang tidak sesuai peruntukannya pada satker Rumah Sakit Agung Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp96.343.309,-.
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 16
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
3) Bukti Konfirmasi dari KPPN belum lengkap pada satker RSUD Raja Musa Sungai Guntung Kabupaten Indragiri Hilir sebesar Rp218.500,-.
d) Verifikasi Hutang
Kegiatan verifikasi hutang berupa verifikasi nilai hutang atas Belanja Anggaran tahun 2015 yang akan dibayarkan dengan menggunakan Anggaran Tahun 2016. Verifikasi hutang dilaksanakan pada 3 (tiga) satker, yaitu:
1) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Ditjen P2P.
2) Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Balitbangkes.
3) Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis Teknologi Dasar Kesehatan Balitbangkes.
Hasil verifikasi terhadap nilai hutang sebesar Rp2.317.969.742,00 dapat dilihat pada tabel di bawah:
NO NAMA SATKER NILAI HUTANG YANG BELUM DIBAYAR (RP)
NILAI HASIL VERIFIKASI (RP)
NILAI HUTANG YANG TIDAK DAPAT DIBAYAR (RP)
1 Direktorat P2 Tular Vektor Zoonotik 1,262,030,000 1,199,889,992 62,140,008
2 Setditjen P2P 293.400.000 293.400.000 -
3 Sekretaris Badan Litbangkes
317,520,157 317,427,405.75 92,751.25
4 Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar kesehatan
115,019,585 115,019,585 -
Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai yang dapat dibayarkan pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp2.244.46.983,00. Sedangkan nilai hutang yang tidak dapat dibayar adalah sebesar Rp73.122.759,00. Adapun penyebab tidak terbayarnya hutang tersebut pada tahun 2016 yaitu:
1) Kelalaian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan, rekanan kurang profesional dan terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan serta Konsultan Pengawas kurang profesional dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
2) Sisa tagihan pengiriman sampel penelitian SIBI dan ILI tahun 2015 pada PT. MTN-MN Grup sebesar Rp115.019.585,00 tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan yaitu pihak vendor terlambat menyampaikan tagihan, PPK tidak mengikuti langkah-langkah penyelesaian akhir tahun dan hutang tersebut belum masuk dalam catatan hutang satker Puslitbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan.
e) Kendala-kendala dalam pelaksanaan Audit
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 17
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Selama pelaksanaan kegiatan audit operasional, audit BMN dalam rangka hibah, verifikasi hutang, dan audit saldo jamkesmas terdapat kendala-kendala sebagai berikut:
1) Pemenuhan permintaan data oleh Auditi tidak tepat waktu dan bahkan tidak terpenuhi.
2) Pada saat audit operasional petugas-petugas yang berwenang sedang tidak ditempat sehingga mempersulit atau menghambat proses audit.
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2016 dan Tahun 2015:
Realisasi IKK Inspektorat III
2016 2015
Target Realisasi Target Realisasi
95,00% 100,00% 94,00% 97,40%
Jika melihat dari tabel diatas realisasi IKK Inspektorat III Kementerian Kesehatan mengalami kenaikan capaian dari 97,40% pada Tahun 2015 menjadi 100,00% pada Tahun 2016. Kenaikan capaian tersebut disebabkan karena pada tahun 2016 Jumlah satker yang diaudit oleh APF sebanyak 71 satker yang telah diaudit baik oleh Itjen Kementerian Kesehatan (10 satker) maupun oleh BPK (31 satker) serta oleh BPKP (30 satker) tidak terdapat satker yang memiliki kerugian Negara diatas 1 % sehingga persentase satker yang memiliki kerugian Negara ≤ 1% mencapai 100%.
3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah:
Apabila capaian kinerja Inspektorat III diperbandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah maka dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:
Grafik Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2016 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2015 - 2019
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 18
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Capaian kinerja Inspektorat III sebesar 100,00% pada Tahun 2016 telah melebihi target kinerja yang direncanakan pada tahun tersebut yakni sebesar 95%. Dan jika diperbandingkan dengan target capaian kinerja jangka menengah Inspektorat III, maka target kinerja pada Tahun 2017 sampai dengan 2019 sebenarnya telah tercapai pada Tahun 2016.
4. Keberhasilan Pencapaian Target:
Keberhasilan pencapaian target sasaran Inspektorat III dikarenakan telah dilaksanakannya pembinaan secara berkesinambungan terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan diantaranya melalui berbagai kegiatan sebagai berikut:
a. Pembinaan satuan kerja berdasarkan metode on going process di lingkungan Kementerian Kesehatan.
b. Peningkatan fungsi Inspektorat III sebagai konsultan, katalisator, dan quality assurance.
c. Peningkatan pengawasan terhadap program kesehatan prioritas. d. Peningkatan pengawasan barang dan jasa melalui probity audit. e. Penetapan sasaran/objek audit berbasis risiko. f. Menerapkan pedoman pengawasan secara konsisten. g. Peningkatan kualitas laporan keuangan melalui kegiatan reviu. h. Pendampingan penyusunan laporan keuangan. i. Pengamanan aset Kementerian Kesehatan. j. Pendampingan pengadaan barang jasa/konsultasi pengadaan barang dan
jasa. k. Reviu penyusunan perencanaan anggaran. l. Evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). m. Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Aparat
Pengawas Fungsional (APF). n. Kerjasama Pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah
(APIP) lain. o. Penerpan Zona Integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Kompeten dan Melayani (WBBKM). p. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
5. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat III Tahun 2016 adalah sebesar 100,00% dari target 95,00%. Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp8.102.182.000,-. Dengan terget fisik sebanyak 707 dokumen/laporan. Tidak terdapat efisiensi anggaran di Inspektorat III pada Tahun Anggaran 2016.
Penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember Tahun 2016 sebesar Rp7.739.637.161,- (95,53%), sedangkan realisasi fisik sebanyak 731 laporan (103,39%).
Grafik Perbandingan Jumlah Auditor di lingkungan
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 19
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Inspektorat III Itjen Kemenkes RI
Jika melihat capaian kinerja Inspektorat III Tahun 2016 sebesar 100,00% dan penyerapan anggaran sebesar 95,53%, dengan realisasi fisik sebesar 103,39% maka telah terjadi efisiensi penggunaan sumber daya di lingkungan Inspektorat III. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada auditor dalam satu penugasan mengingat terbatanya SDM auditor di Inspektorat III yang hanya berjumlah 36 orang yang terdiri dari Auditor Pertama 19 orang, Auditor Muda 11 orang, Auditor Madya 4 orang dan Audiwan 2 orang.
B. Kegiatan Penunjang Keberhasilan Beberapa kegiatan penunjang untuk mendukung pencapaian sasaran ini dilakukan upaya antara lain sebagai berikut:
1. Reviu Laporan Keuangan
Inspektorat III di awal tahun 2016 telah melakukan Reviu Laporan Keuangan untuk Semester II Tahun 2015 dan pada pertengahan tahun dilakukan Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016. Reviu dilakukan pada 2 (dua) unit utama yang merupakan wilayah binaan Inspektorat III sesuai dengan Permenkes 64 tahun 2015, yaitu: a) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit b) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Reviu Laporan Keuangan Semester II TA 2015 pada Ditjen P2P untuk tingkat satker dilaksanakan pada tanggal 20 Januari s.d. 24 Januari 2016 terdiri dari 213 satker yaitu 6 satker Kantor Pusat, 59 satker Kantor Daerah, 34 satker Dana Dekonsentrasi dan 114 satker Tugas Pembantuan, sedangkan pada Badan Litbangkes terdiri dari 16 satker yaitu 5 Kantor Pusat dan 11 Kantor Daerah. Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2016 yang dilaksanakan untuk tingkat satker pada tanggal 19 Juli s.d. 24 Juli 2016 pada Ditjen P2P terdiri dari 99
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 20
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
satker yaitu 6 satker Pusat, 59 satker Kantor Daerah dan 34 satker Dana Dekonsentrasi, sedangkan pada Badan Litbangkes terdiri dari 16 satker yaitu 5 Kantor Pusat dan 11 Kantor Daerah.
a) Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester II Tahun 2015
1) Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Berdasarkan hasil reviu Laporan Keuangan dari usulan 213 satuan kerja di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
(a) Tingkat Satker
Kantor Pusat
Tabel 3.4 Permasalahan Hasil Reviu LK Satker Kantor Pusat
No. Permasalahan Satker
A. Neraca
1. Terdapat Aset Tetap yang dihibahkan ke daerah tetapi belum di keluarkan dari neraca.
Direktorat Simkar dan Kesma
2. a. Terdapat perbedaan nilai Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin antara Neraca dengan BAR KPKNL.
b. Dalam Neraca per 31 Desember terdapat Kas dan Setara Kas senilai Rp. 1.030.300,00 yang merupakan kas di Rekening Bendahara WHO.
Direktorat Penyehatan Lingkungan
3. Terdapat selisih nilai aset antara neraca SAIBA dengan neraca SIMAK-BMN senilai Rp.318.945.892 yang berasal dari barang persediaan lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat yang belum tercatat didalam neraca SAIBA.
Direktorat P2ML
4. Terdapat pos utang kepada pihak Ketiga. - Sekretariat Ditjen P2P
- Direktorat P2B2
B. CaLK
1 Telah dicatat dalam CaLK adanya kas setara kas berupa saldo dana hibah, yaitu: a. GAVI sebesar Rp281.677.671.694,00. b. WHO sebesar Rp1.884.625.255,00. c. UNICEF sebesar Rp76.839.594,00
Direktorat Simkar dan Kesma
2. Penjelasan mutasi tambah/kurang peralatan dan mesin belum dirinci.
Direktorat Simkar dan Kesma
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 21
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terdapat pada satker Kantor Pusat Ditjen P2P semester II tahun 2015, sebagai berikut: (1) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian LRA, Laporan
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. (2) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker Direktorat
Simkar dan Kesma, Direktorat Penyehatan Lingkungan dan Direktorat PPML, Sekretariat Ditjen P2P dan Direktorat P2B2.
(3) Permasalahan pada CaLK terdapat pada satker Direktorat Simkar dan Kesma.
Gambar 3.4 Prosentase Permasalahan pada Satker Kantor Pusat Ditjen P2P
Semester II Tahun 2015
LRA0%
Neraca71%
LO0%LPE0%
CaLK29%
LRA
Neraca
LO
LPE
CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan pada satker Kantor Pusat Ditjen P2P semester II tahun 2015 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 71% (5 permasalahan).
Kantor Daerah
Permasalahan yang terdapat pada satker Kantor Daerah Ditjen P2P semester II tahun 2015 adalah sebagai berikut:
(1) Permasalahan pada LRA terdapat pada satker BTKL-PP Ambon, BTKL-PP Palembang, KKP Kelas I Padang dan KKP Kelas II Makassar.
(2) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker BTKL-PP Kelas I Manado, BTKL-PP Ambon, BTKL-PP Palembang, KKP Kelas II Kendari, KKP Kelas II Jayapura, KKP Kelas II Banjarmasin, KKP Kelas II Bandung, KKP Kelas II Samarinda, KKP Kelas II Pontianak dan KKP Kelas II Semarang.
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 22
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
(3) Permasalahan pada Laporan Operasional terdapat pada satker BTKL-PP Ambon, BTKL-PP Palembang, KKP Kelas II Manado dan KKP Kelas II Kendari.
(4) Permasalahan pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat pada satker BTKL-PP Ambon, BTKL-PP Palembang dan KKP Kelas II Kendari.
(5) Permasalahan pada CaLK terdapat pada satker BTKL-PP Kelas I Batam, BTKL-PP Ambon, BTKL-PP Palembang, KKP Kelas I Surabaya, KKP Kelas II Makassar, KKP Kelas II Ambon dan KKP Kelas II Banda Aceh.
Permasalahan hasil reviu LK satker Kantor Daerah secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran IV.
Gambar 3.5 Prosentase Permasalahan Reviu Laporan Keuangan
pada Satker KD Ditjen P2P Semester II Tahun 2015
LRA11%
Neraca24%
LO16%
LPE11%
CaLK38%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan pada satker Kantor Daerah Ditjen P2P semester II tahun 2015 adalah permasalahan pada CaLK yaitu sebesar 38% (14 permasalahan).
Dana Dekonsentrasi (DK-05) Permasalahan yang ditemukan pada reviu laporan keuangan pada satker Dana Dekonsentrasi (DK-05) sebagai berikut:
No. Permasalahan Satker
A. Laporan Realisasi Anggaran
1. Terdapat pagu minus sebesar Rp91.214.000,-. Dinkes Prov. Banten
2. Satker belum melakukan rekonsiliasi dengan KKPN.
Dinkes Prov. Kaltim Dinkes Prov. Jateng
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 23
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
B. Neraca
1. Satker belum melakukan rekonsiliasi dengan KKPN.
Dinkes Prov. Kaltim Dinkes Prov. Jateng
2. Koreksi akun persediaan sebesar Rp342.155.000,00.
Dinkes Prov. Papua
3. Berita acara stock opname fisik persediaan belum dibuat.
Dinkes Prov. Papua
4. Satker belum rekonsiliasi dengan KPKNL
Dinkes Prov. Papua
Jurnal penyesuaian terkait akun persediaan yg belum diregistrasi sebesar Rp.18.137.000,00
Dinkes Prov. Kalbar
5. Jurnal penyesuaian menggunakan akun 521211 (belanja bahan) tp di SAIBA memakai akun 521811 (belanja barang persediaan barang konsumsi).
Dinkes Prov. Kalbar
6. Bahan persediaan belum diinput ke dalam aplikasi persediaan.
Dinkes Prov. Jatim
7. Terdapat selisih ekuitas akhir pada Neraca dan LPE.
Dinkes Prov. Sulbar
C. CaLK
1. CaLK belum memberikan penjelasan yg seharusnya dan dianjurkan dalam SAP.
Dinkes Prov. DKI Jakarta
2. Penjelasan atas pendapatan pada LRA dan LO belum memadai dan didukung SSBP.
Dinkes Prov. Jateng
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terdapat pada satker Dana Dekonsentrasi Ditjen P2P semester II tahun 2015, sebagai berikut: (1) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian Laporan
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. (2) Permasalahan pada LRA terdapat pada satker Dinkes Prov.
Banten (DK-05), Dinkes Prov. Kaltim (DK-05) dan Dinkes Prov. Jateng (DK-05).
(3) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker Dinkes Prov. Kaltim (DK-05), Dinkes Prov. Jateng (DK-05), Dinkes Prov. Papua (DK-05), Dinkes Prov. Kalbar (DK-05), Dinkes Prov. Jatim (DK-05) dan Dinkes Prov. Sulbar (DK-05).
(4) Permasalahan pada CaLK terdapat pada satker Dinkes Prov. DKI Jakarta (DK-05) dan Dinkes Prov. Jateng (DK-05).
Gambar 3.6
Permasalahan Reviu Laporan Keuangan pada Satker DK-05 Ditjen P2P Semester II Tahun 2015
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 24
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
LRA16%
Neraca67%
LO0%LPE0%
CaLK17%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan pada satker Dana Dekonsentrasi Ditjen P2P semester II tahun 2015 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 67% (8 permasalahan).
Tugas Pembantuan (TP-05) Permasalahan Hasil Reviu pada Tugas Pembantuan (TP-05) adalah: (1) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker Dinkes Kab.
Aceh Tenggara (TP-05), Dinkes Kab. Bondowoso (TP-05), Dinkes Kab. Luwu Utara (TP-05), Dinkes Kab. Muaro Jambi (TP-05), Dinkes Kab. Dharmas Raya (TP-05), Dinkes Kab. Rokan Hulu (TP-05), Dinkes Kab. Probolinggo (TP-05), Dinkes Kab. Donggala (TP-05), Dinkes Kab. Luwu (TP-05), Dinkes Kab. Karawang (TP-05), Dinkes Kab. Sumbawa (TP-05), Dinkes Kab. Pacitan (TP-05), Dinkes Kab. Pontianak (TP-05) dan Dinkes Kab. Tanah Datar (TP-05).
(2) Permasalahan pada CaLK terdapat pada satker Dinkes Prov. DKI Jakarta (DK-05) dan Dinkes Prov. Jateng (DK-05).
(3) Permasalahan pada Laporan Operasional terdapat pada satker Dinkes Kab. Karawang (TP-05) dan Dinkes Kab. Konawe Selatan (TP-05).
(4) Permasalahan pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat pada satker Dinkes Kab. Karawang (TP-05) dan Dinkes Kab. Konawe Selatan (TP-05).
(5) Permasalahan pada CaLK terdapat pada satker Dinkes Kab. Aceh Tenggara (TP-05), Dinkes Kab. Batang Hari (TP-05), Dinkes Kab. Donggala (TP-05), Dinkes Kab. Enrekang (TP-05), Dinkes Kab. Sumbawa (TP-05), Dinkes Kab. Tanah Datar (TP-05) dan Dinkes Kab. Luwu (TP-05).
(6) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian Laporan Realisasi Anggaran.
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 25
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Permasalahan hasil reviu LK satker dana TP-05 dapat dilihat pada Lampiran V.
Gambar 3.6 Permasalahan Reviu Laporan Keuangan pada satker TP-05
Ditjen P2P Semester II Tahun 2015 LRA0%
Neraca30%
LO9%
LPE9%
CaLK52%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Gambar menjelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan pada satker Tugas Pembantuan Ditjen P2P semester II tahun 2015 adalah permasalahan pada CaLK yaitu sebesar 52% (12 permasalahan).
(b) Tingkat Wilayah Permasalahan Hasil Reviu Laporan Keuangan pada Tingkat Wilayah
No. Permasalahan Satker Wilayah
A. Neraca
1 Terdapat selisih nilai Aset Tetap antara BAR DJKN Kanwil Prov.Sulawesi Utara dengan Neraca 2015 dengan uraian sebagai berikut: a. Nilai Peralatan dan Mesin pada BAR sebesar Rp41,129,781,698,00 sedangkan pada Neraca sebesar Rp41,488,926,698,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp359.45.000,00. a. Nilai Aset Teta lainnya pada BAR sebesar
Rp192.213.600,00 sedangkan ada Neraca sebesar Rp42.213.600,00 sehingga terdapat selisih sebesar Rp150.000.000,00.
BTKL-PP Manado
B. Laporan Operasional
Terdapat kurang saji Beban Persediaan sebesar Rp3.146.571.988,-. Pada LO disajikan sebesar Rp168.935.823,00 seharusnya Rp3.315.507.811,-.
KKP Kelas II Panjang
C. Laporan Perubahan Ekuitas
1. Terdapat koreksi penyesuaian nilai aset sebesar Rp1.965.870,-. yang disebabkan karena koreksi terhadap entry data pada aplikasi persediaan.
KKP Kelas II Panjang
2. Terdapat koreksi pada penyajian transaksi antar entitas sebesar Rp3.144.606.118,-. Koreksi tersebut disebabkan karena kesalahan entry data
KKP Kelas II Panjang
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 26
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
pada aplikasi persediaan yang seharusnya menu transfer masuk akan tetapi dicatat sebagai pembelian.
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terdapat pada hasil reviu laporan keuangan tingkat Wilayah pada Ditjen P2P semester II tahun 2015, sebagai berikut: (1) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian Laporan
Realiasasi Anggaran (LRA) dan CaLK. (2) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker BTKL-PP
Manado. (3) Permasalahan pada Laporan Operasional pada satker KKP
Kelas II Panjang. (4) Permasalahan pada Laporan Perubahan Ekuitas pada satker
KKP Kelas II Panjang.
Gambar 3.7 Permasalahan Reviu Laporan Keuangan Tingkat Wilayah
Ditjen P2P Semester II Tahun 2015
LRA0% Neraca
25%
LO25%
LPE50%
CaLK0%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan Tingkat Wilayah semester II tahun 2015 adalah permasalahan pada LPE yaitu sebesar 50% (2 permasalahan).
(c) Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian
Permasalahan pada reviu laporan keuangan pada Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:
No. Permasalahan
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 27
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
A. Neraca
1. Terdapat perbedaan Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TTP/TGR antara Neraca dengan Neraca Percobaan senilai Rp74.000,-.
2. Terdapat Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp798.733.749.249,-
3. Terdapat perbedaan Nilai Hutang kepada pihak ketiga sebesar Rp555.800.000,- dengan Neraca Percobaan.
4 Terdapat Nilai Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp39.786.120.842,-.
B. Laporan Operasional
Terdapat perbedaan Nilai PNBP antara LO dengan Neraca Percobaan sebesar Rp10.201.579.142,-.
C. CaLK
1. Belum menyajikan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.414.708.487.991 (tahun 2015) dan sebesar Rp0 (tahun 2014) pada Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Entitas.
2. Neraca per 31 Desember 2015 pada Lampiran di CaLK belum disajikan sesuai dengan data terbaru.
3. Terdapat beban bantuan sosial sosial sebesar Rp49.720.000,00 yang merupakan kesalahan penggunaan kodefikasi pada aplikasi persediaan di Provinsi Papua yang belum dijelaskan di CaLK.
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terdapat pada hasil reviu laporan keuangan tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian pada Ditjen P2P semester II tahun 2015, sebagai berikut:
a) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian Laporan Realiasasi Anggaran (LRA) dan CaLK.
b) Terdapat permasalahan pada penyajian Neraca, Laporan Operasional dan CaLK.
Gambar 3.8
Permasalahan pada Reviu Laporan Keuangan Tingkat Eselon I & Tingkat Kementerian pada Ditjen P2P
Semester II Tahun 2015
LRA0%
Neraca50%
LO12%
LPE0%
CaLK38%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan tingkat
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 28
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Eselon I dan tingkat Kementerian semester II tahun 2015 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 50% (4 permasalahan).
2) Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Berdasarkan hasil reviu Laporan Keuangan dari usulan 16 satuan kerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dapat dillihat sebagai berikut:
(a) Tingkat Satker
Kantor Pusat
Permasalahan yang terdapat pada satker Kantor Pusat Balitbangkes semester II tahun 2015, sebagai berikut: (1) Permasalahan pada LRA terdapat pada satker Pusat Biomedis
dan Teknologi Dasar Kesehatan. (2) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker Sekretariat
Badan Litbangkes dan Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan.
(3) Permasalahan pada Laporan Operasional terdapat pada satker Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat.
(4) Permasalahan pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat pada satker Sekretariat Badan Litbangkes dan Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan.
(5) Permasalahan pada CaLK terdapat pada satker Sekretariat Badan Litbangkes dan Pusat Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan.
Permasalahan reviu LK Satker Kantor Pusat pada Badan Litbangkes dapat dilihat pada Lampiran V.
Gambar 3.9
Prosentase Permasalahan Reviu Laporan Keuangan pada Satker KP Badan Litbangkes Semester II Tahun 2015
LRA9%
Neraca50%
LO8%
LPE8%
CaLK25%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan pada satker
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 29
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Kantor Pusat Badan Litbangkes semester II tahun 2015 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 50% (6 permasalahan).
Kantor Daerah Permasalahan pada hasil reviu laporan keuangan pada Satker Kantor Daerah sebagai berikut: (1) Permasalahan pada LRA terdapat pada satker Balai Litbang
P2B2 Donggala. (2) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker Balai Litbang
GAKI Magelang, Balai Litbang P2B2 Banjarnegara dan Balai Litbang P2B2 Donggala.
(3) Permasalahan pada Laporan Operasional terdapat pada Balai Besar Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional.
(4) Permasalahan pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat pada Balai Besar Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional.
(5) Permasalahan pada CaLK terdapat pada satker Balai Litbang P2B2 Donggala dan Balai Besar Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional.
Permasalahan pada hasil reviu LK satker Kantor Daerah Balitbangkes semester II tahun 2015 Badan Litbangkes dapat dilihat pada Lampiran VI.
Gambar 3.10
Prosentase Permasalahan Reviu Laporan Keuangan pada satker KD Badan Litbangkes Semester II Tahun 2015
LRA14%
Neraca50%
LO7%
LPE7%
CaLK22%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan pada satker Kantor Daerah Badan Litbangkes semester II tahun 2015 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 50% (7 permasalahan).
(b) Tingkat Wilayah
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 30
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Permasalahan pada hasil Reviu Laporan Keuangan Tingkat Wilayah sebagai berikut: No. Permasalahan UAPPA-W
1. Terdapat koreksi pencatatan pada Kewajiban untuk akun Hibah Yang Belum Disahkan sebesar Rp1.414.566.701,00. Pada Neraca disajikan Rp0,00 seharusnya Rp1.414.566.701,00. Hal tersebut disebabkan kesalahan pada saat melakukan jurnal untuk mencatat hibah yang belum disahkan.
Pusat Humaniora
2. Terdapat Selisih sebesar Rp802.211.550 antara nilai transfer di aplikasi SIMAK-BMN dengan BAST dari Direktorat Bina Produksi dan Kefarmasian, pada Satker B2P2TOOT.
B2P2VRP Salatiga
3. Rekonsiliasi ekstrenal antara unit akuntansi dengan KPKNL untuk smt II tahun 2015 untuk saldo audited dengan saldo akhir smt I tahun 2015 pada akun persediaan, pada satker BP2GAKI.
B2P2VRP Salatiga
4. Stock opname fisik atas belanja persediaan akun 521811 berupa reagensia, bahan penelitian, dan penyelenggaraan Lab belum dilakukan, pada Balai Litbang P2B2 Banjarnegara.
B2P2VRP Salatiga
5. Terdapat koreksi pencatatan pada Kas Lainnya Setara Kas yang berasal dari hibah yang belum disahkan yang mengakibatkan koreksi pada dampak kumulatif perubahan kebijakan sebesar (Rp1.414.566.701,00) sehingga saldo Ekuitas akhir semula Rp232.140.522.052,00 menjadi Rp230.725.955.351,00.
Pusat Humaniora
6. Terdapat kesalahan penyajian pada akun-akun yang dilakukan koreksi.
Pusat Humaniora
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terdapat pada hasil Reviu Tingkat Wilayah pada Balitbangkes semester II tahun 2015, sebagai berikut: (1) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian LRA dan
Laporan Operasional. (2) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker Pusat
Humaniora dan B2P2VRP Salatiga. (3) Permasalahan pada Laporan Perubahan Ekuitas pada satker
Pusat Humaniora. (4) Permasalahan pada CaLK pada satker Pusat Humaniora.
Gambar 3.11
Prosentase Permasalahan pada Reviu Laporan Keuangan Tingkat Wilayah Badan Litbangkes Semester II Tahun 2015
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 31
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
LRA0%
Neraca67%
LO0%
LPE16%
CaLK17%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan tingkat Wilayah Badan Litbangkes semester II tahun 2015 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 67% (4 permasalahan).
(c) Permasalahan pada hasil reviu laporan keuangan Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian adalah sebagai berikut:
No. Permasalahan
A. Neraca
1. Terdapat perbedaan Nilai Aset Lain-lain dalam Neraca dengan Hasil Reviu Itjen Kemenkes sebesar Rp103.498.980,00 (Neraca UAPPA/B E1 = 0, sedangkan Neraca UAKPA/B Loka Litbang P2B2 Batu Raja dan UAPPA/B-W Sumsel = Rp103.498.080,00.
2. Terdapat perbedaan Nilai Akumulasi penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya dalam Neraca dengan Hasil Reviu Itjen Kemenkes sebesar Rp103.498.980,00 (Neraca UAPPA/B E1 = 0, sedangkan Neraca UAKPA/B Loka Litbang P2B2 Batu Raja dan UAPPA/B-W Sumsel = Rp103.498.080,00.
3. Terdapat Nilai Hibah yang Belum Disahkan sebesar Rp2.136.366.701,00.
B. CaLK
Belum menjelaskan dalam Penjelasan atas Pos-pos Neraca mengenai perbedaan nilai Aset Lain-lain sebesar Rp103.498.080,00.
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terdapat pada hasil Reviu Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian pada Balitbangkes semester II tahun 2015, sebagai berikut: a) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian LRA, Laporan
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. b) Terdapat permasalahan pada penyajian Neraca dan CaLK.
Gambar 3.12 Prosentase Permasalahan pada Reviu Laporan Keuangan Tingkat Eselon I & Kementerian pada Badan Litbangkes
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 32
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Semester II Tahun 2015
LRA0%
Neraca75%
LO0%LPE0%
CaLK25%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan Kementerian Semester II tahun 2015 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 75% (3 permasalahan).
b) Hasil Reviu Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016
a. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Berdasarkan hasil reviu Laporan Keuangan pada 99 satuan kerja di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dapat dillihat dalam tabel sebagai berikut:
1) Tingkat Satker
Kantor Pusat Hasil Reviu Laporan Keuangan pada Satker Kantor Pusat:
No. Permasalahan Satker
A. LRA
Belum melakukan rekonsiliasi dengan
KPPN.
Direktorat Surveilans dan
Karantina Kesehatan
B. Neraca
1. Terdapat persediaan yang belum
diregister.
- Sekretariat Ditjen P2P
- Direktorat Surveilans
dan Karantina Kesehatan
2. Terdapat salah pencatatan nilai akun
akumulasi penyusutan aset tetap.
Dir. P2P Masalah
Kesehatan Jiwa dan
NAPZA
C. CaLK
Belum menyusun CaLK. Direktorat P2P Tular
Vektor dan Zoonotik
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 33
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada laporan keuangan pada satker Kantor Pusat semester I tahun 2016, sebagai berikut: a) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian Laporan
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. b) Terdapat permasalahan pada LRA satker Direktorat Surveilans
dan Karantina Kesehatan. c) Terdapat permasalahan pada Neraca satker Sekretariat Ditjen
P2P, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan dan Direktorat P2P Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA.
Gambar 3.13
Prosentase Permasalahan pada satker Kantor Pusat Ditjen P2P Semester I Tahun 2016
LRA25%
Neraca50%
LO0%LPE0%
CaLK25%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan pada satker Kantor Pusat Ditjen P2P semester I tahun 2016 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 50% (2 permasalahan).
Kantor Daerah Hasil Reviu Laporan Keuangan pada Satker Kantor Daerah:
No. Permasalahan Satker
A. LRA
Terdapat penerimaan dari piutang tak tertagih yang dicatat sebagai Pendapatan Sensor Karantina (MAK 423215).
KKP Kelas II Mataram
B. Neraca
1. Belum melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL. KKP Kelas II Padang
2. Belum melakukan stock opname barang. KKP Kelas III Palu, KKP Kelas II Manado
3. Terdapat persediaan yang belum diregister KKP Kelas III Kupang, KKP Kelas II Padang, KKP Kelas I Medan, BTKL-PP Kelas I Makassar, BBTKL PP Jakarta, KKP Kelas III Sorong, KKP Kelas II Cilacap KKP Kelas II Probolinggo, KKP Kelas II Jayapura, KKP Kelas II
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 34
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Permasalahan Satker
Pontianak, KKP Kelas II Manokwari KKP Kelas III Sorong.
4. Terdapat perbedaan penyajian nilai akun persediaan antara neraca SAIBA dengan neraca BMN.
KKP Kelas III Kupang
5. Belum menginput persediaan dalam Aplikasi Persediaan.
KKP Kelas I Soekarno Hatta
6. Terdapat perbedaan nilai Persediaan pada Neraca SAIBA dengan BAR KPKNL.
KKP Kelas III Merauke, KKP Kelas II Banten
7. Terdapat akun Peralatan dan Mesin yang belum diregister.
KKP Kelas II Probolinggo
8. Terdapat piutang jangka panjang yang belum tertagih.
KKP Kelas II Mataram
9. Terdapat nilai akun tanah yang belum diregister. KKP Kelas III Kupang
10. Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa tanah.
KKP Kelas III Kupang, KKP Kelas II Samarinda
11. Terdapat Kas di Bendahara Penerimaan. KKP Kelas I Medan
12. Terdapat penghapusan aset lainlain yang belum didukung dengan risalah lelang.
KKP Kelas II Bandung
13. Terdapat aset lainlain berupa BMN dengan kondisi rusak berat dan tidak digunakan dalam operasional entitas namun belum dilakukan usulan penghapusan.
KKP Kelas II Manado
14. Pada akun aset lancar terdapat penyajian pendapatan yang masih harus diterima dan piutang bukan pajak kurang diyakini kebenarannya karena nilai yang disajikan adalah nilai posisi per 31 Desember 2015.
KKP Kelas I Batam
C. LO
1. Terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih yang merupakan jurnal balik akibat pelunasan TP TGR tahun 2015.
KKP Kelas III Merauke
2. Terdapat Nilai minus Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih dikarenakan adanya penerimaan piutang tahun 2015 yang diterima tahun 2015.
KKP Kelas II Mataram
3
Terdapat Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya yang merupakan barang persediaan berupa dokumen sertifikat kesehatan yang sudah tidak berlaku lagi dan obatobatan yang sudah kadaluarsa.
KKP Kelas II Mataram
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan hasil reviu laporan keuangan pada Kantor Daerah Ditjen P2P semester I tahun 2016, sebagai berikut:
(1) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian Laporan
Perubahan Ekuitas dan CaLK. (2) Permasalahan pada LRA terdapat pada satker KKP Kelas II
Mataram. (3) Permasalahan pada Neraca terdapat pada KKP Kelas II
Padang, KKP Kelas III Palu, KKP Kelas II Manado, KKP Kelas III Kupang, KKP Kelas I Medan, BTKL-PP Kelas I Makassar, BBTKL-PP Jakarta, KKP Kelas III Sorong, KKP Kelas II Cilacap, KKP Kelas II Probolinggo, KKP Kelas II
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 35
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Jayapura, KKP Kelas II Pontianak, KKP Kelas Manokwari, KKP Kelas I Soekarno Hatta, KKP Kelas III Merauke, KKP Kelas II Banten, KKP Kelas II Mataram, KKP Kelas II Samarinda, KKP Kelas II Bandung dan KKP Kelas I Batam.
(4) Permasalahan pada Laporan Operasional pada KKP Kelas III Merauke dan KKP Kelas II Mataram.
Gambar 3.14
Prosentase Permasalahan Reviu Laporan Keuangan pada satker KD Ditjen P2P Semester I Tahun 2016
LRA5%
Neraca78%
LO17%
LPE0%
CaLK0%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan pada satker Kantor Daerah Ditjen P2P semester I tahun 2016 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 78% (14 permasalahan).
Dana Dekonsentrasi (DK-05) Hasil Reviu Laporan Keuangan pada Satker Dana Dekonsentrasi (DK-05):
No. Permasalahan Satker
A. LRA
Terdapat perbedaan realisasi belanja pada LRA dengan BAR KPPN.
Dinas Kesehatan Prov. Sulawesi Barat (DK-05)
B. Neraca
1. Satker telah mengupload namun masih terdapat perbedaan di dalam detail transaksi antara data SAU dengan data SAI/SA-BUN.
Dinkes Prov. Sulawesi Utara (DK-05), Dinkes Prov. Kalimantan Timur (DK-05)
2. Belum melakukan rekonsiliasi internal antara petugas SIMAK BMN dengan petugas SAIBA
Dinkes Prov. Sulawesi Utara (DK-05), Dinkes Prov. Papua (DK-05)
3. Belum melakukan rekonsiliasi Dinkes Prov. Sulawesi Utara
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 36
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Permasalahan Satker
dengan KPKNL. (DK-05), Dinkes Prov. Papua (DK-05)
4. Melakukan rekonsiliasi ulang dengan KPKNL
Dinkes Prov. Sumatera Selatan (DK-05), Dinkes Prov. Jawa Timur (DK-05) Dinkes Prov. DKI Jakarta (DK-05)
5. Belum melakukan stock opname barang.
Dinkes Prov. Kalimantan Selatan (DK-05), Dinkes Prov. Sulawesi Barat (DK-05)
6. E-rekon belum didownload. Dinkes Prov. Riau (DK-05)
7. Terdapat persediaan yang belum diregister.
Dinkes Prov. Kalimantan Timur (DK-05), Dinkes Prov. Sulawesi Barat (DK-05), Dinkes Prov. Sulawesi Tengah (DK-05),Dinkes Prov. Sulawesi Utara (DK-05)
8. Belum menginput persediaan dalam Aplikasi Persediaan.
Dinkes Prov. Kalimantan Selatan (DK-05), Dinkes Prov. Papua .
9. Terdapat perbedaan saldo awal audited BPK tahun 2015.
Dinkes Prov. Kepulauan Riau (DK-05), Dinkes Prov. Jawa Timur (DK-05), Dinkes Prov. Banten (DK-05), Dinkes Prov. DKI Jakarta (DK-05)
10. Terdapat perbedaan nilai akumulasi penyusutan Aset Tetap pada Neraca dengan BAR KPKNL.
Dinkes Prov. Sulawesi Barat (DK-05)
11. Terdapat perbedaan nilai akun kas di Bendahara Pengeluaran antara saldo di SAIBA dengan nilai saldo UP menurut UAKPA.
Dinkes Prov. Jawa Tengah (DK-05)
12. -Terdapat perbedaan nilai akun kas di Bendahara Pengeluaran antara Neraca dengan LPJ Bendahara Pengeluaran.
Dinkes Prov. NTT (DK-05)
13. Tidak terdapat LPJ Bendahara Pengeluaran bulan Juni 2016
Dinkes Prov. Papua Barat (DK-05), Dinkes Prov. Kalimantan Utara (DK-05)
14. BAR Stock Opname Barang tidak mengungkapkan mutasi barang dan harga barang.
Dinkes Prov. Sumatera Utara (DK-05)
C. LO
1 Terdapat perbedaan saldo awal audited BPK tahun 2015.
Dinkes Prov. Kepulauan Riau (DK-05)
2 Terdapat pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya pada LO yang tidak didukung
Dinkes Prov. NTT (DK-05)
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 37
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Permasalahan Satker
dengan dokumen peneriman.
D. LPE
Terdapat perbedaan saldo awal audited BPK tahun 2015.
Dinkes Prov. Kepulauan Riau (DK-05)
E. CaLK
1. Penjelasan atas LPE belum sesuai dengan Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan KeuanganKementerian Keuangan Nomor : S-5568/PB/2016 tanggal 14 Juli 2016.
Dinkes Prov. Sulawesi Barat (DK-05)
2. Memperbaiki angka-angka saldo awal dengan hasil audited BPK dalam CaLK semester I Tahun 2016.
Dinkes Prov. Kepulauan Riau (DK-05)
3. Data dukung LPJ Bendahara setiap bulan belum disahkan dan diperiksa oleh atasan langsung.
Dinkes Prov. Papua Barat (DK-05)
4. Terdapat pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya senilai Rp147.083.200,00 belum dijelaskan secara memadai dalam CaLK.
Dinkes Prov. NTT (DK-05)
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terdapat pada satker Dana Dekonsentrasi Ditjen P2P semester I tahun 2016, sebagai berikut: (1) Permasalahan pada LRA terdapat pada satker Dinkes Prov.
Sulbar (DK-05). (2) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker Dinkes
Prov. Sulut (DK-05), Dinkes Prov. Kaltim (DK-05), Dinkes Prov. Papua (DK-05), Dinkes Prov. Sumsel (DK-05), Dinkes Prov. Jatim (DK-05), Dinkes Prov. DKI Jakarta (DK-05), Dinkes Prov. Sulbar (DK-05), Dinkes Prov. Jateng (DK-05), Dinkes Prov. NTT (DK-05), Dinkes Prov. Papua Barat (DK-05), Dinkes Prov. Kaltara (DK-05) dan Dinkes Prov. Sumut (DK-05).
(3) Permasalahan pada Laporan Operasional terdapat pada satker Dinkes Prov. Kepulauan Riau (DK-05) dan Dinkes Prov. NTT (DK-05).
(4) Permasalahan pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat pada satker Dinkes Prov. Kepulauan Riau (DK-05).
(5) Permasalahan pada CaLK terdapat pada satker Dinkes Prov. Sulbar (DK-05), Dinkes Prov. Kepulauan Riau (DK-05), Dinkes Prov. Papua Barat (DK-05) dan Dinkes Prov. NTT (DK-05).
Gambar 3.15
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 38
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Prosentase Permasalahan Reviu Laporan Keuangan pada Satker Dana Dekonsentrasi Ditjen P2P Semester I Tahun 2016
LRA4%
Neraca64%
LO9%
LPE5%
CaLK18%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan pada satker Dana Dekonsentrasi Ditjen P2P semester I tahun 2016 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 64% (14 permasalahan).
2) Tingkat Wilayah
Permasalahan Hasil Reviu Laporan Keuangan pada Tingkat Wilayah:
No. Permasalahan Satker
A. Neraca
1. - Terdapat selisih antara jumlah aset dengan ekuitas sebesar Rp778.318.925,00 disebabkan pada Neraca aplikasi E-Rekkon Wilayah terjadi penjumlahan double di piutang bukan pajak, seharusnya penjumlahan hanya sekali.
- Terdapat rekomendasi pada CHR LK Semester I Tahun 2016 tingkat satker (KKP Kelas I Batam) yang belum ditindaklanjuti.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Kepulauan Riau
2. Terdapat utang pihak ketiga sebesar Rp15.930.386,00 namun belum ditampilkan di E-Rekon.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Riau
3. Masih terdapat akun persediaan yang belum diregister.
- UAPPA/B Wilayah Provinsi Jawa Tengah
- UAPPA/B Wilayah Provinsi Papua
- UAPPA/B Wilayah Provinsi DKI Jakarta
- UAPPA/B Wilayah
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 39
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Permasalahan Satker
Provinsi Papua Barat
4. Pada KKP Kelas I Soekarno Hatta terdapat belanja ATK sebesar Rp88.167.200,00 yang masih dimasukan ke dalam MAK 521111 yang seharusnya akun Belanja Barang Persediaan konsumsi MAK 521811.
UAPPA/B Wilayah Provinsi DKI Jakarta
5. Terdapat perbedaan nilai pada neraca satker dan neraca wilayah karena pada saat upload ADK ke e-recon belum menerima ADK dari SIMAK.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
6. - Terdapat perbedaan nilai Persediaan hasil kompilasi satker dengan e-rekon Wilayah dikarenakan lebih saji akun persediaan pada KKP Kelas II Bitung senilai Rp5.883.000,00
- Terdapat perbedaan nilai Peralatan Mesin yang Belum Diregister BBTKL-PP Kelas I Manado pada kompilasi satker oleh Itjen senilai Rp973.500,00 dengan hasil Neraca Wilayah e-rekon senilai Rp0,00.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
7 - Terdapat Peralatan dan mesin belum diregister dan Aset lainnya belum diregister disebabkan kesalahan memasukkan kode akun 536111 seharusnya 532111 pada KKP Kelas III Manokwari.
- Rekonsiliasi SAIBA dengan KPPN masih dalam proses di KPPN.
- Rekonsiliasi SIMAK BMN dengan KPKNL belum dilakukan.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Papua Barat
B. LO
1. Terdapat koreksi pada Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya disebabkan adanya kesalahan pencatatan nilai akun Piutang Bukan Pajak sebesar Rp2.023.200,00.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
2. - Terdapat perbedaan Beban Persediaan hasil kompilasi satker dengan e-rekon senilai (Rp38.076.590,00) dikarenakan pada saat upload e-rekon belum dilakukan penerimaan ADK dari SIMAK BMN.
- Terdapat perbedaan Beban Pemeliharaan hasil kompilasi satker dengan dengan e-rekon senilai Rp38.136.590,00 dikarenakan pada saat upload e-rekon belum dilakukan penerimaan ADK dari SIMAK BMN.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 40
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Permasalahan Satker
- Terdapat perbedaan Beban Barang dan Jasa hasil kompilasi satker dengan e-rekon senilai (Rp18.407.954,00) dikarenakan pada saat upload e-rekon belum dilakukan penerimaan ADK dari SIMAK BMN.
C. LPE
1. Terdapat koreksi nilai Surplus/Defisit - LO dan Kenaikan/Penurunan Transaksi Antar Entitas yang disebabkan adanya kesalahan pencatatan nilai akun Piutang Bukan Pajak sebesar Rp2.023.200,00.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
2. - Terdapat perbedaan surplus/deposit LO hasil kompilasi satker dengan e-rekon senilai Rp18.347.954,00 dikarenakan pada saat upload e-rekon belum dilakukan penerimaan ADK dari SIMAK BMN.
- Terdapat perbedaan Penyesuaian Nilai Asset hasil kompilasi satker dengan e-rekon senilai Rp57.000,00 dikarenakan pada saat upload e-rekon belum dilakukan penerimaan ADK dari SIMAK
- Terdapat perbedaan Transaksi Antar Entitas hasil kompilasi satker dengan e-rekon senilai Rp6.000.000,00 dikarenakan pada saat upload e-rekon belum dilakukan penerimaan ADK dari SIMAK.
- Terdapat perbedaan Kenaikan/Penurunan Entitas hasil kompilasi satker dengan e-rekon senilai Rp24.290.954,00 dikarenakan pada saat upload e-rekon belum dilakukan penerimaan ADK dari SIMAK.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Sulawesi Utara
D. CaLK
1. Penyajian data di CaLK belum sesuai dengan data E-Rekon terupdate.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Kalimantan Timur
2. Calk dan Calbm UAPPA/B - Wilayah (05) Provinsi Maluku belum disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Maluku
3. - Terdapat koreksi penyajian nilai akun Piutang Bukan Pajak, dikarenakan kesalahan pencatatan sebesar Rp2.023.200,00.
UAPPA/B Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 41
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Permasalahan Satker
- Terdapat Akun Persediaan Belum di Register yang disebabkan oleh Petugas SIMAK-BMN melakukan entry data persediaan sebesar Rp9.266.775,0 tanpa dukungan data SP2D ppada satker BTKL Makassar.
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang terdapat pada hasil reviu laporan keuangan tingkat Wilayah pada Ditjen P2P semester I tahun 2016, sebagai berikut: (1) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian LRA. (2) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker UAPPA/B
Wilayah Prov. Kepulauan Riau, UAPPA/B Wilayah Prov. Riau, UAPPA/B Wilayah Prov. Jateng, UAPPA/B Wilayah Prov. Papua, UAPPA/B Wilayah Prov. DKI Jakarta, UAPPA/B Wilayah Prov. Papua Barat, UAPPA/B Wilayah Prov. NAD dan UAPPA/B Wilayah Prov. Sulut.
(3) Permasalahan pada Laporan Operasional terdapat pada satker UAPPA/B Wilayah Prov. Sulawesi Selatan dan UAPPA/B Wilayah Prov. Sulawesi Utara.
(4) Permasalahan pada Laporan Perubahan Ekuitas terdapat pada satker UAPPA/B Wilayah Prov. Sulawesi Selatan dan UAPPA/B Wilayah Prov. Sulawesi Utara.
(5) Permasalahan pada CaLK terdapat pada satker UAPPA/B Wilayah Prov. Kalimantan Timur, UAPPA/B Wilayah Prov. Maluku dan UAPPA/B Wilayah Prov. Sulawesi Selatan.
Gambar 3.16 Prosentase Permasalahan pada Reviu Laporan Keuangan
Tingkat Wilayah Ditjen P2P Semester I Tahun 2016
LRA0%
Neraca44%
LO17%
LPE22%
CaLK17%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan tingkat Wilayah Ditjen P2P semester I tahun 2016 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 44% (10 permasalahan).
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 42
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
3) Tingkat Eselon I dan Kementerian
Permasalahan Hasil Reviu Laporan Keuangan pada Tingkat Eselon I dan Kementerian:
No Permasalahan Neraca
1. Kas di Bendahara Pengeluaran senilai Rp55.544.024.627. merupakan saldo kas di
Bendahara Pengeluaran konsolidasi dari satker aktif dan tidak aktif yaitu satker pusat,
Kantor Daerah di lingkungan Ditjen P2P, dan saldo awal bawaan dari satker Tugas
Perbantuan TP05.
2. Terdapat akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan oleh Kementerian Keuangan
RI. senilai Rp17.658.278.660. berupa hibah barang/jasa pada Direktorat Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik senilai Rp 17.467.278.660.,
Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA
senilai Rp.100.000.000. dan KKP Kelas II Bandung senilai Rp91.000.000.
3. Terdapat akun Utang Jangka Pendek Lainnya senilai Rp1.910.310. merupakan Saldo
Awal bawaan dari satker Tugas Perbantuan TP05 yaitu Satker Dinas Kesehatan
Kabupaten OKU Timur senilai Rp450.000. dan Satker Dinas Kesehatan Kabupaten
Lombok Timur senilai Rp1.460.310,00.
4. Terdapat Utang pada Pihak Ketiga senilai Rp570.000. merupakan saldo utang pihak
ketiga yang berasal dari satker yang tidak aktif yaitu satker Dinas Kesehatan
Kabupaten Bangka Barat.
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terdapat pada Hasil Reviu Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan tingkat Kementerian pada Ditjen P2P semester I tahun 2016, sebagai berikut: (1) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian LRA, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK. (2) Terdapat permasalahan pada penyajian Neraca.
Gambar 3.17
Prosentase Permasalahan pada Reviu LK Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian Ditjen P2P
Semester I Tahun 2016
LRA0%
Neraca100%
LO0%LPE0%
CaLK0%
LRA Neraca LO LPE CaLK
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 43
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan tingkat Eselon dan tingkat Kementerian Ditjen P2P semester I tahun 2016 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 100% (4 permasalahan).
b. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Berdasarkan hasil reviu Laporan Keuangan dari usulan 16 satuan kerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut:
1) Tingkat Satker
Kantor Pusat
Hasil Reviu Laporan Keuangan pada satker Kantor Pusat pada Badan Litbangkes semester I tahun 2016 tidak terdapat permasalahan pada penyajian LRA, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK.
Kantor Daerah Hasil Reviu Laporan Keuangan pada satker Kantor Daerah pada Badan Litbangkes semester I tahun 2016 terdapat permasalahan sebagai berikut:
No. Permasalahan Satker
A. LRA
E rekonsiliasi dengan KPPN per tanggal 14 Juli 2016 baru mencapai tahap 6 yaitu menunggu persetujuan BAR karena kendala jaringan (BAR dan hasil rekonsiliasi sudah terbentuk namun menunggu verifikasi oleh KPPN).
Balai Litbang Biomedis Papua
B. Neraca 1. Terdapat selisih nilai pada Kas di
Bendahara Pengeluaran dan Mutasi Uang Persediaan pada Berita Acara Rekonsiliasi KPPN antara SiAP dengan SAI sebesar Rp13.644.846,00.
Balai Litbang P2B2 Donggala
2. Status penggunaan BMN yang sudah ada hanya tanah, sedangkan yang lainnya yaitu peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan masih dalam proses.
Balai Litbang Biomedis Papua
3. Hasil opname fisik persediaan per 30 Juni 2016 belum diinput dalam aplikasi Persediaan.
- Balai Litbang Biomedis Papua
- Loka Litbang P2B2 Baturaja
4. Hasil opname fisik persediaan per 30 Juni 2016 merupakan laporan pada aplikasi Persediaan dan bukan merupakan laporan
Loka Litbang P2B2 Baturaja
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 44
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Permasalahan Satker
hasil opname petugas gudang.
C. CaLK
CaBMN belum menjelaskan mengenai penambahan saldo awal persediaan sebesar Rp50.586.800,00 yang dilakukan oname fisik ulang pada tanggal 21 Maret 2016 atas belanja persediaan TA 2015.
Balai Litbang P2B2 Banjarnegara
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa: a) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian Laporan
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. b) Permasalahan pada LRA terdapat pada satker Balai Litbang
Biomedis Papua. c) Permasalahan pada Neraca terdapat pada satker Balai Litbang
P2B2 Donggala, Balai Litbang Biomedis Papua dan Loka Litbang P2B2 Baturaja.
d) Permasalahan pada CaLK terdapat pada satker Balai Litbang P2B2 Banjarnegara.
Gambar 3.18 Prosentase Permasalahan Hasil Reviu Laporan Keuangan
pada satker Kantor Daerah Badan Litbangkes Semester I Tahun 2016
LRA15%
Neraca57%
LO14%
LPE0%
CaLK14%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan pada satker Kantor Daerah Badan Litbangkes semester I tahun 2016 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 57% (4 permasalahan).
2) Tingkat Wilayah
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 45
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Hasil Reviu Laporan Keuangan tingkat Wilayah pada Badan Litbangkes semester I tahun 2016 terdapat permasalahan sebagai berikut:
No Permasalahan Neraca Satker
1 Atas permasalah tidak tertariknya data dari Aplikasi e-rekon LK Kemenkeu UAPPA/B-W tersebut maka terdapat perbedaan nilai akun pada Neraca yaitu: A. Aset Lancar sebesar (Rp875.802.764,00) yang berasal dari:
A. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar (Rp800.000.000,00)
B. Piutang Bukan Pajak sebesar (Rp84.947.750,00) C. Pennyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan
Pajak sebesar Rp424.739,00 D. Piutang Bukan Pajak (netto) sebesar Rp.84.523.011 E. Persediaan sebesar (Rp160.325.775,00)
B. Aset tetap sebesar (Rp 256.777.538.985,00) yang berasal dari: 1. Tanah sebesar (Rp99.222.926.700,00) 2. Peralatan dan Mesin sebesar (Rp60.711.657.805,00) 3. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar
(Rp38.092.326.859,00) 4. Gedung dan bangunan sebesar (Rp43.350.172.237,00) 5. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar
(Rp6.520.075.925,00) 6. Jalan, irigasi dan jaringan sebesar (Rp2.525.577.611,00)
Akumulasi pennyusutan jalan, irigasi dan jaringan Sebesar RP966.514.462,00)
7. Aset tetap lainnya sebesar (Rp872.818.758,00) 8. Akumulasi penyusutan aset tetap lainnya sebesar
(Rp4.515.468.628,00) 9. Konsutruksi dalam pengerjaan sebesar 0 10. Akumulasi penyusutan/amortisasi aset tetap sebesar
(Rp.50.094.385.874,00) C. Aset lainnya sebesar (Rp4.577.997.419,00) yang berasal
dari: 1. Aset tetap tak berwujud sebesar (Rp612.989.000,00) 2. Aset lain-lain sebesar (Rp2.922.695.763,00)
3. Akumulasi penyusutan/amortisasi aset lainnya sebesar
(Rp1.042.312.656,00) D. Kewajiban Jangka Pendek sebesar (Rp4.356.702.757,00)
1. Utang kepada pihak ketigas sebesar (Rp4.590.847,00) E. Ekuitas sebesar (Rp232.377.874.851,00)
2. Uang muka dari KPPN sebesar (Rp4.352.111.910,00)
Provinsi Jawa Tengah
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan permasalahan yang terdapat pada Hasil Reviu tingkat Wilayah Badan Litbangkes semester I tahun 2016, sebagai berikut: a) Tidak terdapat permasalahan pada penyajian LRA, Laporan
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan CaLK. b) Terdapat permasalahan pada penyajian Neraca.
Gambar 3.19
Prosentase Permasalahan pada Reviu LK Tingkat Wilayah Badan Litbangkes Semester I Tahun 2016
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 46
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
LRA0%
Neraca100%
LO0%LPE0%
CaLK0%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan tingkat Wilayah Badan Litbangkes semester I tahun 2016 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 100% (1 permasalahan).
3) Tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian
Hasil Reviu Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan Tingkat Kementerian pada Badan Litbangkes semester I tahun 2016 hanya terdapat 1 permasalahan pada Neraca yaitu terdapat Nilai Hibah yang belum disahkan sebesar Rp994.724.959,00.
Gambar 3.20 Prosentase Permasalahan pada Reviu LK Tk. Eselon I dan Kementerian
pada Badan Litbangkes Semester I Tahun 2016
LRA0%
Neraca100%
LO0%LPE0%
CaLK0%
LRA Neraca LO LPE CaLK
Dari diagram di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang paling banyak ditemui dalam Reviu Laporan Keuangan tingkat Eselon I dan Kementerian pada Badan Litbangkes semester I tahun 2016 adalah permasalahan pada Neraca yaitu sebesar 100% (1 permasalahan).
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 47
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
4) Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan:
a) Petugas Satker datang tidak membawa dokumen/dokumen tidak
lengkap;
b) Dokumen langsung dibuat pada saat reviu;
c) Petugas Satker datang mendekati berakhirnya pelaksanaan
reviu LK;
d) Setelah mengikuti Desk dengan Eselon I, tidak langsung
mendaftar ke Inspektorat III, karena menunggu Pereviu (Auditor)
yang diinginkan, selesai melakukan reviu;
e) Petugas Satker menginginkan agar reviu dilaksanakan secara
singkat/secepat mungkin;
2. Reviu RKBMN TA 2018
1. Hasil Reviu RKBMN pada Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Berdasarkan hasil reviu RKBMN dari usulan 65 satuan kerja di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dapat dillihat pada tabel berikut : a) Berdasarkan hasil Reviu usulan Pengadaan Tanah, Bangunan dan
Rumah Negara dalam RKBMN TA 2018 dapat dijelaskan sebagai
berikut:
No Jenis BMN Satuan Kerja Yang Mengusulkan Hasil Reviu RKBMN
1 Tanah Bangunan
Gedung Kantor
KKP Kelas IV Yogyakarta, KKP Kelas
II Panjang, KKP Kelas II Samarinda,
KKP Kelas II Manado, KKP Kelas I
Makassar, KKP kelas II Mataram,
KKP Kelas II Jayapura, KKP Kelas II
Tanjung Pinang
Tanah Bangunan Gedung Kantor
diusulkan sebanyak 14 unit dengan
total luas 9.450 m2, yang disetujui
oleh APIP sebanyak 13 unit dengan
total luas 8.150 m2
2 Bangunan Gedung
Kantor Pemerintah
BBTKL-PP Jakarta, BBTKL-PP
Banjarbaru, BBTKL-PP
Yogyakarta, BTKL-PP Kelas I
Manado, KKP Kelas I Makassar, KKP
Kelas I Surabaya, KKP Kelas II
Ambon, KKP Kelas II Banjarmasin,
KKP Kelas II Jayapura, KKP Kelas II
Mataram, KKP Kelas II Panjang, KKP
Kelas II Probolinggo, KKP Kelas II
Samarinda, KKP Kelas III Bitung,
KKP Kelas III Jambi, KKP Kelas III
Tembilahan
Bangunan Gedung Kantor
Pemerintah diusulkan sebanyak 24
unit dengan total luas 16.782 m2
yang disetujui oleh APIP sebanyak
20 unit dengan total luas 7.314 m2
3 Bangunan Rumah
Negara
KKP Kelas III Jambi Bangunan Rumah Negara diusulkan
sebanyak 1 unit dengan total luas
1.000 m2 yang disetujui oleh APIP
sebanyak 1 unit dengan total luas
50 m2
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 48
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
1) Pengadaan Tanah Bangunan Gedung Kantor yang diusulkan oleh 8 Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 14 unit dengan total luas 9.450 m2 dan yang disetujui oleh APIP sebanyak 13 unit dengan total luas 8.150 m2 apabila satuan kerja telah melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut: (a) Hasil Perhitungan ulang Standar Barang dan Standar
Kebutuhan (SBSK) berdasarkan data dukung yang telah lengkap
(b) Standar luas maksimum Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),
(c) Laporan SIMAK BMN. (d) Status kepemilikan tanah (e) Koefisien dasar bangunan untuk gedung yang dikeluarkan
Pemda setempat 2) Pengadaan Bangunan Gedung Kantor pemerintahan yang
diusulkan oleh 16 Satuan Kerja di lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak 14 unit dengan total luas 9.450 m2 dan yang disetujui oleh APIP sebanyak 13 unit dengan total luas 8.150 m2 apabila satuan kerja telah melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut: (1) Struktur Organisasi (2) DUK (3) Hasil Perhitungan ulang Standar Barang dan Standar
Kebutuhan (SBSK) berdasarkan data dukung yang telah dilengkapi
3) Pengadaan Bangunan Rumah Negara yangdiusulkan oleh KKP Kelas III Jambi sebanyak 1 unit dengan total luas 1.000 m2 dan yang disetujui oleh APIP sebanyak 1 unit dengan total luas 50 m2 apabila KKP Kelas III Jambi telah melengkapi dokumen pendukung berupa Rekomendasi dari Dinas PU setempat terkait rencana pembangunan Rumah Negara.
b) Berdasarkan hasil reviu, usulan Alat Angkutan Dinas Bermotor (AADB)
dalam RKBMN TA 2018 di Direktorat Jenderal Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dapat dillihat pada tabel berikut :
No Jenis BMN Satuan Kerja Hasil Reviu RKBMN
1 Alat Angkutan
Dinas Bermotor
(AADB)
BBTKL-PP Surabaya, KKP Kelas I Surabaya, KKP
Kelas II Ambon, KKP Kelas II Balikpapan, KKP
Kelas II Cilacap, KKP Kelas II Jayapura,
KKP Kelas II Kendari, KKP Kelas II Mataram,
KKP Kelas II Palembang, KKP Kelas II Pekanbaru,
KKP Kelas II Samarinda, KKP Kelas II Semarang,
KKP Kelas III Banda Aceh, KKP Kelas III Bengkulu,
KKP Kelas III Bitung, KKP Kelas III Biak,
KKP Kelas III Dumai, KKP Kelas III Lhoksumawe,
KKP Kelas III Tembilahan
Alat Angkutan Dinas Bermotor
(AADB) diusulkan sebanyak 61 unit
yang disetujui oleh APIP sebanyak
17 unit
Berdasarkan tebel di atas dapat dijelaskan bahwa Pengadaan Alat
Angkut Dinas Bermotor (AADB) yang diusulkan oleh 19 Satuan Kerja di
lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebanyak
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 49
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
61 unit dan yang disetujui oleh APIP sebanyak 17 Unit apabila satuan
kerja telah melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
(1) Surat pernyataan dari kepala Kantor bahwa belum memiliki kendaraan dinas Jabatan
(2) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Struktor Organisasi (3) Standar Barang dan Standar Standar Barang dan Standar
Kebutuhan (SBSK) Rinci (4) Data dan Kondisi Barang pada SIMAK BMN
c) Berdasarkan hasil reviu usulan pemeliharaan Bangunan Gedung
Kantor, Bangunan Rumah Negara, Alat Angkutan Bermotor dan BMN
selain alat angkutan bermotor dengan nilai perolehan per satuan
paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam
RKBMN TA 2018 Pemeliharaan dapat dijelaskan sebagai berikut:
No Jenis Pemeliharaan Satuan Kerja Yang Mengusulkan Hasil Reviu RKBMN
1 Bangunan Gedung
Kantor dan Bangunan
Rumah negara
Seluruh Satuan Kerja di
Lingkungan Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (65 Satuan Kerja)
APIP menyetujui seluruh
usulan pemeliharaan
2 Alat Angkutan Dinas
Bermotor (AADB)
Seluruh Satuan Kerja di
Lingkungan Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (65 Satuan Kerja)
APIP menyetujui seluruh
usulan pemeliharaan
3 BMN selain AADB
dengan nilai
perolehan seratus
juta rupiah
Seluruh Satuan Kerja di
Lingkungan Direktorat Jenderal
Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit (65 Satuan Kerja)
APIP menyetujui seluruh
usulan pemeliharaan
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
1) Pemeliharaan bangunan dalam RKBMN TA 2018 di lingkungan Dirjen P2P dapat disetujui seluruhnya.
2) Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) selain tanah dan/atau bangunan: (a) BMN Berupa Alat Angkutan BermotorAlat Angkutan Darat
Bermotor disetujui seluruhnya. (b) BMN Selain Alat Angkutan Bermotor dengan Nilai Perolehan
Per Satuan Paling Sedikit Sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) disetujui seluruhnya
2. Hasil Reviu RKBMN TA 2018 pada Badan Penelitian dan
Pengembangan Kesehatan.
Berdasarkan hasil reviu RKBMN dari usulan 16 satuan kerja di Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dapat dillihat pada tabel berikut : a) Berdasarkan hasil Reviu usulan Pengadaan Tanah, Bangunan dan
Rumah Negara dalam RKBMN TA 2018 dapat dijelaskan sbb:
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 50
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No Jenis BMN Satuan Kerja Yang
Mengusulkan
Hasil Reviu RKBMN
1 Tanah Bangunan
Gedung Kantor
Loka Litbang Biomedis Aceh Tanah Bangunan Gedung Kantor
diusulkan sebanyak 1 unit dengan
total luas 4.000 m2 yang disetujui
oleh APIP sebanyak 1 unit dengan
total luas 2.041 m2
2 Bangunan Gedung
Kantor Pemerintah
Loka Litbang Biomedis Aceh
dan Balai Litbang P2B2
Ciamis
Bangunan Gedung Kantor
Pemerintah diusulkan sebanyak 2
unit dengan total luas 1.488 m2
yang disetujui oleh APIP sebanyak
2 unit dengan total luas 1.015 m2
3 Bangunan Rumah
Negara
Nalai Litbang P2B2
Banjarnegara
Bangunan Rumah Negara diusulkan
sebanyak 1 unit dengan total luas
90 m2 yang disetujui oleh APIP
sebanyak 1 unit dengan total luas
70 m2
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :
(a) Pengadaan Tanah Bangunan Gedung Kantor diusulkan oleh Loka Litbang Biomedis Aceh sebanyak 1 unit dengan total luas 4.000 m2 dan yang disetujui oleh APIP sebanyak 1 unit dengan total luas 2.041 m2 apabila Loka Litbang Biomedis Aceh telah melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut: (a) Hasil Perhitungan ulang Standar Barang dan Standar
Kebutuhan (SBSK) berdasarkan data dukung yang telah dilengkapi;
(b) Standar luas maksimum Rencana Tata Ruang Wilayah; (c) Laporan SIMAK BMN; (d) Status kepemilikan tanah; (e) Koefisien dasar bangunan untuk gedung yang dikeluarkan
Pemda setempat; b) Pengadaan Bangunan Gedung Kantor pemerintahan yang diusulkan
oleh Loka Litbang Biomedis Aceh dan Balai Litbang P2B2 Ciamis
sebanyak 2 unit dengan total luas 1.488 m2 dan yang disetujui oleh
APIP sebanyak 2 unit dengan total luas 1.015 m2 apabila Loka litbang
Biomedis Aceh dan Balai Litbang P2B2 Ciamis telah melengkapi
dokumen pendukung sebagai berikut:
(a) Struktur Organisasi; (b) Daftar Urutan Kepangkatan (DUK); (c) Hasil Perhitungan ulang Standar Barang dan Standar Kebutuhan
(SBSK) berdasarkan data dukung yang telah dilengkapi. c) Pengadaan Bangunan Rumah Negara yang diusulkan oleh Balai
Litbang P2B2 Banjarnegara sebanyak 1 unit dengan total luas 1.000
m2 dan yang disetujui oleh APIP sebanyak 1 unit dengan total luas 50
m2 apabila Balai Litbang P2B2 Banjarnegara telah melengkapi
dokumen pendukung berupa Rekomendasi dari Dinas PU setempat
terkait rencana pembangunan Rumah Negara.
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 51
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
d) Berdasarkan hasil reviu, usulan AADB dalam RKBMN TA 2018 di
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dapat dillihat pada
tabel berikut :
No Jenis BMN Satuan Kerja Hasil Reviu RKBMN
1 Alat Angkutan
Dinas Bermotor
(AADB)
Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu, Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Vektor dan Reservoir
Penyakit Salatiga, Balai Litbang P2B2
Banjarnegara, Loka Litbang Biomedis Aceh, Loka
Litbang Baturaja
Alat Angkutan Dinas Bermotor
(AADB) diusulkan sebanyak 5 unit
yang disetujui oleh APIP sebanyak
4 unit
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Pengadaan Alat
Angkut Dinas Bermotor (AADB) yang diusulkan oleh 5 Satuan Kerja di
lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan sebanyak
5 unit dan yang disetujui oleh APIP sebanyak 4 Unit apabila satuan
kerja telah melengkapi dokumen pendukung sebagai berikut:
(1) Surat pernyataan dari kepala Kantor bahwa belum memiliki kendaraan dinas Jabatan
(2) DUK dan Struktor Organisasi (3) Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Rinci (4) Data dan Kondisi Barang pada SIMAK BMN
e) Berdasarkan hasil reviu usulan pemeliharaan Bangunan Gedung
Kantor, Bangunan Rumah Negara, Alat Angkutan Bermotor dan BMN
selain alat angkutan bermotor dengan nilai perolehan per satuan
paling sedikit sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam
RKBMN TA 2018 Pemeliharaan dapat dijelasakan sebagai berikut :
No Jenis Pemeliharaan Satuan Kerja Yang
Mengusulkan
Hasil Reviu RKBMN
1 Bangunan Gedung Kantor dan
Bangunan Rumah negara
Seluruh Satuan Kerja di
Lingkungan Badan Penelitian
dan Pengembanagan
Kesehatan (16 Satuan Kerja)
APIP menyetujui seluruh
usulan pemeliharaan
2 Alat Angkutan Dinas Bermotor
(AADB)
Seluruh Satuan Kerja di
Lingkungan Badan Penelitian
dan Pengembanagan
Kesehatan (16 Satuan Kerja)
APIP menyetujui seluruh
usulan pemeliharaan
3 BMN selain AADB dengan
nilai perolehan seratus juta
rupiah
Seluruh Satuan Kerja di
Lingkungan Badan Penelitian
dan Pengembanagan
Kesehatan (16 Satuan Kerja)
APIP menyetujui seluruh
usulan pemeliharaan
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelasakan sebagai berikut :
1) Pemeliharaan bangunan dalam RKBMN TA 2018 di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan dapat disetujui seluruhnya.
2) Pemeliharaan Barang Milik Negara (BMN) selain tanah dan/atau bangunan: (a) BMN Berupa Alat Angkutan Bermotor Alat Angkutan Darat
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 52
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Bermotor disetujui seluruhnya. (b) BMN Selain Alat Angkutan Bermotor dengan Nilai Perolehan
Per Satuan Paling Sedikit Sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) disetujui seluruhnya.
3. Kendala dan Hambatan Pelaksanaan Reviu RKBMN TA 2018
Terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaan Reviu RKBMN TA 2018, hal ini disebabkan karena Reviu RKBMN TA 2018 merupakan kegiatan yang baru pertama kali diselenggarakan Inspektorat Jenderal Kemenkes RI. Adapun kendala dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan Reviu RKBMN TA 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut : 1) Unit utama tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu atas rencana
kebutuhan yang diusulkan oleh satuan kerja yang, sehingga kegiatan
Reviu RKBMN TA 2018 tidak berjalan secara maksimal dan Tim Reviu
Inspektorat Jenderal harus menunggu hasil verifikasi unit utama
selesai.
2) Kurangnya sosialisasi pelaksanaan RKBMN TA 2018 terhadap satuan
kerja dan unit utama sehingga dokumen-dikumen yang persyaratkan
belum sepenuhnya dilengkapi.
3) Biro Keuangan dan BMN sebagai pelaksana kegiatan RKBMN TA 2018
belum sepenuhnya paham terkait pelaksanaan dan tahapan Reviu
RKBMN.
3. Reviu Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
Inspektorat III melakukan reviu RKA-K/L terhadap Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
1. Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit memiliki 99 satker yaitu 6 Satker Kantor Pusat (KP), 59 Satker Kantor Daerah (KD) dan 34 Satker Dekonsentrasi-05 (DK-05).
a. Anggaran Tahun 2016
Reviu terhadap anggaran tahun 2016 dilakukan sebanyak 3 kali dengan uraian sebagai berikut:
No. Kegiatan Reviu Tanggal Pelaksanaan
Jumlah Satker
1 Reviu Pembukaan Catatan Halaman IV DIPA (Blokir) dan Revisi Anggaran DIPA TA 2016
16-20 Februari 2016
28
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 53
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
2
Reviu Revisi Anggaran Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2016
5-6 April 2016 3
3 Reviu RKA-K/L APBN-P dan Refocusing Anggaran TA 2016
15-17 Juli 2016 4
Jumlah 35
Hasil dari reviu adalah sebagai berikut: 1) Reviu Pembukaan Halaman IV DIPA (Blokir) dan Revisi
Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2016.
Nilai anggaran yang direviu adalah sebesar Rp160.457.417.000,00. Setelah direviu, masih terdapat nilai anggaran yang diberikan catatan yaitu sebesar Rp572.383.000,00, dengan rincian sebagai berikut: Rincian tabel data Reviu Pembukaan Halaman IV DIPA (Blokir) dan Revisi Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2016 dapat dilihat pada lampiran VII. Dari 28 Satker, terdapat 3 Satker yang masih memiliki catatan dalam CHR yaitu:
a) KKP Kelas I Batam, Belanja Barang untuk persediaan barang konsumsi pada pelaksanaan Simulasi PHEIC senilai Rp39.990.000,00. Nilai tersebut masih menjadi catatan karena dokumen pendukung tidak lengkap.
b) Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara (DK-05), masih terdapat catatan senilai Rp21.100.000,00 karena adanya perbedaan nilai sebesar Rp24.463.000,00 antara Catatan Hasil Reviu (senilai Rp290.557.000,00) dengan Catatan pada Halaman IV DIPA (menurut DJA senilai 315.020.000,00).
c) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Ternate, terdapat dana yang menjadi output cadangan senilai Rp511.293.000,00.
Dari 28 Satker yang direviu terdapat 25 Satker yang tidak mendapatkan catatan atau tidak diblokir (Zero Rekomendasi) yaitu:
(1) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
(2) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
(3) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
(4) Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan (5) Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian
Penyakit Yogyakarta (6) Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian
Penyakit Kelas I Makassar
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 54
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
(7) Kantor Kesehatan Kelas I Makassar (8) Kantor Kesehatan Kelas I Medan (9) Kantor Kesehatan Kelas I Soekarno Hatta (10) Kantor Kesehatan Kelas I Surabaya (11) Kantor Kesehatan Kelas I Tanjung Priok (12) Kantor Kesehatan Kelas II Ambon (13) Kantor Kesehatan Kelas II Balikpapan (14) Kantor Kesehatan Kelas II Banten (15) Kantor Kesehatan Kelas II Jayapura (16) Kantor Kesehatan Kelas II Manado (17) Kantor Kesehatan Kelas II Mataram (18) Kantor Kesehatan Kelas III Banda Aceh (19) Kantor Kesehatan Kelas III Biak (20) Kantor Kesehatan Kelas III Bitung (21) Kantor Kesehatan Kelas III Manokwari (22) Kantor Kesehatan Kelas III Merauke (23) Kantor Kesehatan Kelas III Poso (24) Kantor Kesehatan Kelas III Sorong (25) Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat
2) Reviu Revisi Anggaran (Pergeseran Rincian Anggaran) Satuan
Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2016.
Reviu revisi anggaran ini hanya merupakan pergeseran rincian anggaran output dan tidak mempengaruhi nilai anggaran semula. Nilai anggaran yang direviu adalah sebesar Rp106.122.588.000,00. Setelah direviu, masih terdapat nilai anggaran yang diberikan catatan yaitu sebesar Rp8.763.121.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
No. Nama Satuan Kerja Nilai Alokasi Anggaran (Rp)
Nilai Anggaran yang Direviu (Rp)
Catatan Hal. IV (Rp)
1 BBTKL-PP Surabaya 61,507,840,000 5,212,000,000 0
2 KKP Kelas I Denpasar 24,200,009,000 2,084,347,000 2,084,347,000
3 KKP Kelas II Probolinggo 20,414,739,000 6,840,274,000 6,678,774,000
TOTAL 106,122,588,000 14,136,621,000 8,763,121,000
Dari tabel di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
1) BBTKL-PP Surabaya dari Alokasi Anggaran sebesar
Rp61.507.840.000,00 mengalami pergeseran rincian anggaran sebesar Rp5.212.000.000,00 dan setelah direviu tidak ada yang diberi catatan.
2) KKP Kelas I Denpasar dari Alokasi Anggaran sebesar Rp24.200.009.000,00 mengalami pergeseran rincian anggaran sebesar Rp2.084.347.000,00 dan setelah direviu masih terdapat catatan untuk kegiatan pengadaan tanah senilai
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 55
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Rp2.084.347.000,00 karena dokumen pendukung tidak lengkap.
3) KKP Kelas II Probolinggo dari Alokasi Anggaran sebesar Rp20.414.739.000,00 mengalami pergeseran rincian anggaran sebesar Rp6.840.274.000,00 dan setelah direviu masih terdapat catatan pada kegiatan Pengadaan Jasa konsultan Perencanaan untuk pembangunan gedung induk, Belanja modal peralatan dan mesin, Pengadaan jaringan air PDAM Wilker Malang dan Pembangunan ruang isolasi dan gudang PRL wilker Malang senilai Rp6.678.774.000,00 karena dokumen pendukung tidak lengkap.
3) Reviu RKA-K/L APBNP dan Refocusing Anggaran TA 2016
Kementerian Kesehatan RI.
Nilai anggaran yang direviu adalah sebesar Rp1.766.302.611.000,00. Setelah direviu, masih terdapat nilai anggaran yang diberikan catatan sebesar Rp2.621.931.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.6 Kompilasi Hasil Reviu RKA-K/L Refocusing
No Nama Satuan Kerja
Alokasi Anggaran Semula (Rp)
Total (Pagu Akhir) (Rp)
Nilai Pagu Anggaran yang Direviu (Rp)
Hasil Reviu Itjen (Nilai yang diberi catatan) (Rp)
KANTOR PUSAT
1 Direktorat Surveilans Kekarantinaan dan Kesehatan Matra
645,800,098,000 592,310,567,000 16,282,500,000 -
2 Direktorat Pencegahan Penyakit Menular Langsung
795,660,578,000 907,902,555,300 197,433,153,000 -
3 Direktorat Pencegahan Penyakit Tular Vektor Zoonotik
307,290,210,000 285,295,964,000 10,950,000,000 -
KANTOR DAERAH
1 KKP Kelas II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
17,551,725,000 21,638,479,000 5,334,347,000 2,621,931,000
TOTAL 1,766,302,611,000 1,807,147,565,300 230,000,000,000 2,621,931,000
Dari tabel di atas, diketahui terdapat satu satker yang masih memiliki catatan dalam CHR yaitu KKP Kelas II Pontianak yang mendapat Refocusing anggaran sebesar Rp5.334.347.000,00 dan setelah direviu terdapat masih terdapat catatan senilai Rp2.621.931.000,00 karena belum adanya justifikasi/persetujuan dari Eselon I atas kegiatan pengadaan tanah di wilker PLBD Entikong dan belum lengkapnya data pendukung atas kegiatan sewa gedung di wilker PLBD Entikong.
Tabel 3.7 Kompilasi Hasil Reviu RKA-K/L APBNP
No.
Nama Satuan Kerja
Hasil Reviu
Alokasi Anggaran Semula
Tambahan Anggaran APBN-P (Rp)
Nilai Pagu Anggaran yang Direviu (Rp)
Output cad. (Rp)
Cat. Hal.IV (Rp)
Nilai Anggaran yang Diyakini (Rp)
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 56
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
KANTOR PUSAT
1 Direktorat Surveilans Kekarantinaan dan Kesehatan Matra
- 55,895,769,000
55,895,769,000
- - 55,895,769,000
2 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
- 36,104,231,000
36,104,231,000
- - 36,104,231,000
3 Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
- - - - - -
KANTOR DAERAH
1 KKP Kelas II Pontianak Provinsi Kalimantan Barat
- - - - - -
TOTAL - 92,000,000,000 92,000,000,000 - - 92,000,000,000
Dari tabel di atas, diketahui bahwa Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor & Zoonotik dan KKP Kelas II Pontianak tidak mendapatkan tambahan anggaran APBNP. Selain itu, terdapat 2 Satker yang tidak mendapatkan catatan dari Pereviu atau tidak diblokir (Zero Rekomendasi) yaitu:
1) Direktorat Surveilans Kekarantinaan dan Kesehatan Matra 2) Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
Langsung
b. Anggaran tahun 2017
Reviu terhadap anggaran tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut:
No. Kegiatan Reviu Tanggal Pelaksanaan
Jumlah Satker
Nilai Anggaran (Rp)
1 Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2017 P2P
19-24 Juli 2016 dan 25-30 Juli 2016
99 3,398,742,837,000
2 Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran Kantor Pusat dan Kantor Daerah Kementerian Kesehatan TA 2017
25-29 Oktober 2016 99 3,140,486,858,000
Jumlah 6,539,229,695,000
Hasil dari reviu adalah sebagai berikut:
a. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2017 Pada Satuan Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Nilai anggaran yang direviu adalah sebesar Rp3.398.742.837.000,00. Setelah direviu, masih terdapat nilai
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 57
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
anggaran yang diberikan catatan oleh Pereviu yaitu sebesar Rp1.092.580.420.836,00 (32 %). Berikut rincian anggaran dan nilai anggaran yang diberi catatan: Permasalahan terkait anggaran yang diblokir atau diberikan catatan oleh Pereviu disajikan dalam Gambar 1 di bawah ini.
Gambar 3.21
Prosentase Permasalahan dalam Reviu Pagu Anggaran 2017
pada Satker di Lingkungan Ditjen P2P
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang sering ditemui dalam CHR reviu pagu anggaran 2017 pada satker di lingkungan Ditjen P2P berupa tidak lengkapnya dokumen pendukung yaitu sebesar 50% (64 Satker).
Dari 99 satker, hanya 5 Satker yang tidak mendapatkan catatan halaman IV atau tidak diblokir (Zero Rekomendasi) yaitu Dinkes Prov. Aceh (DK-05), Dinkes Prov. Bali (DK-05), Dinkes Prov. Banten (DK-05), Dinkes Prov. Bengkulu (DK-05) dan Dinkes Prov. Kalimantan Selatan (DK-05).
b. Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran TA 2017 pada Satuan Kerja
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
Nilai anggaran yang direviu adalah sebesar Rp3.140.486.858.000,00. Setelah direviu masih terdapat nilai anggaran yang diberikan catatan yaitu sebesar Rp16.645.262.000,00 (0,005%). Rincian alokasi anggaran dan nilai anggaran yang diberi catatan dapat dilihat pada lampiran IX. Dari 99 satker, terdapat 81 satker yang tidak mendapatkan catatan halaman IV atau tidak diblokir (Zero Rekomendasi) yaitu:
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 58
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Nama Satuan Kerja Kewenangan
1 Direktorat P2 Masalah Kes Jiwa & Napza Kantor Pusat
2 Direktorat SE & Karkes Kantor Pusat
3 Direktorat P2PTVZ Kantor Pusat
4 Direktorat P2PML Kantor Pusat
5 Direktorat P2PTM Kantor Pusat
6 Sekretariat Ditjen P2P Kantor Pusat
7 BBTKLPP Jakarta Kantor Daerah
8 BTKLPP Kelas I Palembang Kantor Daerah
9 BTKLPP Kelas I Manado Kantor Daerah
10 BBTKLPP Surabaya Kantor Daerah
11 BTKLPP Kelas I Medan Kantor Daerah
12 BTKL PP Kelas I Batam Kantor Daerah
13 BTKL PP Kelas II Ambon Kantor Daerah
14 BTKL PP Kelas I Makassar Kantor Daerah
15 KKP Kelas I Batam Kantor Daerah
16 KKP Kelas I Soekarno Hatta Kantor Daerah
17 KKP Kelas I Medan Kantor Daerah
18 KKP Kelas I Tanjung Priok Kantor Daerah
19 KKP Kelas I Denpasar Kantor Daerah
20 KKP Kelas II Ambon Kantor Daerah
21 KKP Kelas II Balikpapan Kantor Daerah
22 KKP Kelas II Banjarmasin Kantor Daerah
23 KKP Kelas II Samarinda Kantor Daerah
24 KKP Kelas II Tanjung Balai Karimun Kantor Daerah
25 KKP Kelas II Tarakan Kantor Daerah
26 KKP Kelas II Palembang Kantor Daerah
27 KKP Kelas II Pontianak Kantor Daerah
28 KKP Kelas II Semarang Kantor Daerah
29 KKP Kelas II Bandung Kantor Daerah
30 KKP Kelas II Padang Kantor Daerah
31 KKP Kelas II Pekanbaru Kantor Daerah
32 KKP Kelas II Tanjung Pinang Kantor Daerah
33 KKP Kelas II Banten Kantor Daerah
34 KKP Kelas II Kendari Kantor Daerah
35 KKP Kelas III Pangkal Pinang Kantor Daerah
36 KKP Kelas Kelas III Dumai Kantor Daerah
37 KKP Kelas III Manokwari Kantor Daerah
38 KKP Kelas III Tembilahan Kantor Daerah
39 KKP Kelas III Sabang Kantor Daerah
40 KKP Kelas III Jambi Kantor Daerah
41 KKP Kelas III Merauke Kantor Daerah
42 KKP Kelas III Banda Aceh Kantor Daerah
43 KKP Kelas III Sorong Kantor Daerah
44 KKP Kelas III Bengkulu Kantor Daerah
45 KKP Kelas III Palu Kantor Daerah
46 KKP Kelas III Ternate Kantor Daerah
47 KKP Kelas IV Yogjakarta Kantor Daerah
48 Dinkes Prov. Aceh Dekonsentrasi (DK-05)
49 Dinkes Prov. Bali Dekonsentrasi (DK-05)
50 Dinkes Prov. Bangka Belitung Dekonsentrasi (DK-05)
51 Dinkes Prov. Banten Dekonsentrasi (DK-05)
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 59
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Nama Satuan Kerja Kewenangan
52 Dinkes Prov. Bengkulu Dekonsentrasi (DK-05)
53 Dinkes Prov. Yogyakarta Dekonsentrasi (DK-05)
54 Dinkes Prov. DKI Jakarta Dekonsentrasi (DK-05)
55 Dinkes Prov. Gorontalo Dekonsentrasi (DK-05)
56 Dinkes Prov. Jambi Dekonsentrasi (DK-05)
57 Dinkes Prov. Jawa Barat Dekonsentrasi (DK-05)
58 Dinkes Prov. Jawa Tengah Dekonsentrasi (DK-05)
59 Dinkes Prov. Jawa Timur Dekonsentrasi (DK-05)
60 Dinkes Prov. Kalimantan Barat Dekonsentrasi (DK-05)
61 Dinkes Prov. Kalimantan Selatan Dekonsentrasi (DK-05)
62 Dinkes Prov. Kalimantan Tengah Dekonsentrasi (DK-05)
63 Dinkes Prov. Kalimantan Timur Dekonsentrasi (DK-05)
64 Dinkes Prov. Kepulauan Riau Dekonsentrasi (DK-05)
65 Dinkes Prov. Lampung Dekonsentrasi (DK-05)
66 Dinkes Prov. Maluku Dekonsentrasi (DK-05)
67 Dinkes Prov. Maluku Utara Dekonsentrasi (DK-05)
68 Dinkes Prov. Nusa Tenggara Barat Dekonsentrasi (DK-05)
69 Dinkes Prov. Nusa Tenggara Timur Dekonsentrasi (DK-05)
70 Dinkes Prov. Papua Dekonsentrasi (DK-05)
71 Dinkes Prov. Papua Barat Dekonsentrasi (DK-05)
72 Dinkes Prov. Riau Dekonsentrasi (DK-05)
73 Dinkes Prov Sulawesi Barat Dekonsentrasi (DK-05)
74 Dinkes Prov Sulawesi Selatan Dekonsentrasi (DK-05)
75 Dinkes Prov. Sulawesi Tengah Dekonsentrasi (DK-05)
76 Dinkes Prov. Sulawesi Tenggara Dekonsentrasi (DK-05)
77 Dinkes Prov. Sulawesi Utara Dekonsentrasi (DK-05)
78 Dinkes Prov. Sumatera Barat Dekonsentrasi (DK-05)
79 Dinkes Prov. Sumatera Selatan Dekonsentrasi (DK-05)
80 Dinkes Prov. Sumatera Utara Dekonsentrasi (DK-05)
81 Dinkes Prov. Kalimantan Utara Dekonsentrasi (DK-05)
Adapun permasalahan terkait anggaran yang diblokir atau diberikan catatan disajikan dalam Gambar 2 di bawah ini.
Gambar 3.22
Prosentase Permasalahan dalam Reviu Alokasi Anggaran 2017
pada Satker di Lingkungan Ditjen P2P
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 60
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang sering ditemui dalam CHR reviu adalah tidak lengkapnya dokumen pendukung yaitu sebesar 72,22% (13 Satker).
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Badan Litbangkes memiliki 16 satker yaitu 5 Satker Kantor Pusat dan 11 Satker Kantor Daerah.
1. Anggaran Tahun 2016
Reviu terhadap anggaran tahun 2016 dilakukan sekali, berupa “Reviu Revisi Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV DIPA dan Revisi Lainnya pada satker di Lingkungan Badan Litbangkes TA 2016” yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret s.d 17 Maret 2016. Reviu dilakukan terhadap 3 Satker. Rincian nilai anggaran yang direviu dan diberi catatan adalah sebagai berikut:
No.
Nama Satuan Kerja
Hasil Reviu
Alokasi Anggaran Semula
Tambahan Anggaran APBN-P (Rp)
Pagu Anggaran yang Direviu (Rp)
Output cad. (Rp)
Cat. Hal.IV (Rp)
Nilai Anggaran yang Diyakini (Rp)
KANTOR PUSAT
1 Puslitbang Biomedis TDK
159,389,326,000 2,083,750,000 0 0 2,083,750,000 2,083,750,000
2 Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu
8,483,357,000 2,296,657,000 0 0 2,296,657,000 2,296,657,000
3 BB Litbang TOOT Tawangmangu
106,311,080,000 6,742,009,000 0 0 6,742,009,000 6,742,009,000
TOTAL 274,183,763,000 11,122,416,000 0 0 11,122,416,000 274,183,763,000
Dari tabel di atas diketahui bahwa dari 3 Satker yang direviu, seluruhnya tidak ada catatan dalam CHR (Zero Rekomendasi).
2. Anggaran Tahun 2017
Reviu terhadap anggaran tahun 2017 dilakukan sebanyak 2 kali dengan rincian sebagai berikut:
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 61
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Kegiatan Reviu Tanggal Pelaksanaan
Jumlah Satker
Nilai Anggaran (Rp)
1 Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2017 19-24 Juli 2016 dan 25-30 Juli 2016
16 1,110,247,220,000
2 Reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran Kantor Pusat dan Kantor Daerah Kementerian Kesehatan TA 2017
25-29 Oktober 2016 16 829,510,330,000
Jumlah 1,939,757,550,000
a) Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran TA 2017 pada Satuan Kerja di
Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Nilai anggaran yang direviu adalah sebesar Rp1.110.247.220.000,00. Setelah direviu, masih terdapat nilai anggaran yang diberikan catatan yaitu sebesar Rp254.981.081.890,00 (22,97%). Tabel rincian nilai yang diberi catatan dapat dilihat pada lampiran X.
Dari Hasil Reviu terhadap 16 Satker tersebut semuanya terdapat
catatan pada hal IV DIPA, tidak ada yang zero rekomendasi.
Adapun permasalahan terkait anggaran yang diblokir atau
diberikan catatan disajikan dalam Gambar 3 di bawah ini:
Gambar 3.23
Prosentase Permasalahan dalam Reviu Pagu Anggaran 2017
pada Satker di Lingkungan Balitbangkes
Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang
sering ditemui pada reviu pagu anggaran 2017 pada satker di
lingkungan Balitbangkes adalah dokumen pendukung yang tidak
lengkap yaitu sebesar 46,88% (15 Satker).
b) Reviu RKA-K/L Alokasi Aggaran TA 2017 Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Nilai anggaran yang direviu adalah sebesar
Rp829.510.330.000,00. Reviu dilakukan terhadap 16 Satker. Hasil
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 62
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
reviu menunjukkan tidak adanya catatan dalam seluruh CHR yang
diterbitkan (Zero Rekomendasi). Rincian satker dan nilai anggaran
yang direviu dapat dilihat pada lampiran XI.
REKAPITULASI HASIL REVIU ALOKASI ANGGARAN DI LINGKUNGAN BADAN LITBANGKES
TAHUN ANGGARAN 2017
No Nama Satuan Kerja Nilai Penetapan Alokasi Anggaran (Rp)
Nilai yang diberi catatan (Rp)
1 2 3 11
I KANTOR PUSAT
1 Pusat Litbang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
114,219,821,000 0
2 Pusat Litbang Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan
91,379,759,000 0
3 Pusat Litbang Upaya Kesehatan Masyarakat
105,630,172,000 0
4 Pusat Litbang Humaniora dan Manajemen Kesehatan
81,489,891,000 0
5 Sekretariat Badan Litbangkes 162,948,000,000 0
Sub Total Kantor Pusat (I) 555,667,643,000 0
II KANTOR DAERAH
A Litbang Bidang Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan
1 Balai Litbang Biomedis Papua 31,413,955,000 0
2 Loka Litbang Biomedis Aceh 8,715,684,000 0
Sub Total A 40,129,639,000 0
B Litbang Bidang Upaya kesehatan Masyarakat
1 Balai Litbang P2B2 Donggala 9,605,412,000 0
2 Balai Litbang GAKI 10,067,773,000 0
3 Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu 7,150,669,000 0
4 Balai Litbang P2B2 Banjarnegara 6,890,416,000 0
5 Loka Litbang P2B2 Ciamis 5,569,614,000 0
6 Loka Litbang P2B2 Baturaja 7,419,153,000 0
7 Loka Litbang P2B2 Waikabubak 5,426,040,000 0
Sub Total B 52,129,077,000 0
C Litbang Bidang Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional
Balai Besar Litbang Tanaman Obat & Obat Tradisional
70,842,807,000 0
Sub Total C 70,842,807,000 0
D Litbang Bidang Vektor dan Reservoir Penyakit
Balai Besar Litbang Vektor dan Reservoir Penyakit
110,741,164,000 0
Sub Total D 110,741,164,000
Sub Total Kantor Daerah (A+B+C+D) 273,842,687,000 0
Total (I+II) 829,510,330,000 0
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 63
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Terdapat perbedaan nilai anggaran pada saat reviu pagu dan reviu alokasi yang dikarenakan adanya efisiensi anggaran.
c) Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Reviu RKA-K/L:
1. Petugas Satker datang tidak membawa dokumen/tidak
lengkap;
2. Dokumen langsung dibuat pada saat reviu;
3. Petugas Satker datang mendekati berakhinya pelaksanaan
reviu RKA-K/L;
4. Setelah mengikuti Desk dengan Eselon I, tidak langsung
mendaftar ke Inspektorat III, karena menunggu Pereviu
(Auditor) yang diinginkan, selesai melakukan reviu;
5. Petugas Satker yang datang adalah petugas yang tidak
memahami penyusunan RKA-K/L;
6. Petugas Satker menginginkan agar reviu dilaksanakan secara
singkat/secepat mungkin;
7. Tidak semua satuan biaya diakomodir dalam SBM yang
diterbitkan;
8. Eselon I tidak mengajukan SBK atas standar biaya yang
terdapat dalam SBM;
9. Masih terdapat ketentuan yang belum diratifikasi seperti
besaran nilai sewa rumah dinas, standar Sarpras di KKP dan
BTKL-PP, spesifikasi kendaraan khusus di KKP dan BTKL-
PP.
10. Terdapat program-program yang merupakan
arahan/kebijakan pimpinan yang belum tentu merupakan
kebutuhan satker.
4. Evaluasi SAKIP
1. Hasil Evaluasi SAKIP
Jumlah satker yang dievaluasi pada Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Litbangkes tahun 2015 sebanyak 83 satker dan seluruhnya telah diundang untuk mengikuti kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Dari 83 satker yang diundang seluruhnya hadir dan dilakukan evaluasi. Menurut jenis kewenangannya, Satker di lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Litbangkes dapat dibedakan atas satker Kantor Pusat (KP) sebanyak 11 satuan kerja dan satker Kantor
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 64
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Daerah (KD)/UPT Vertikal sebanyak 70 satuan kerja dan 2 eselon 1, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.8
Jumlah Satker Pelaporan yang Dilakukan Evaluasi Akuntabilita Kinerja
Menurut Unit Eselon I dan Jenis Kewenangan Tahun 2015
Diundang Hadir Diundang Hadir Diundang Hadir
1 Ditjen PP&PL 7 7 59 59 66 66
2 Badan Litbangkes 6 6 11 11 17 17
13 13 70 70 83 83JUMLAH
NO UNIT UTAMA Kantor Pusat Kantor Daerah KETERANGAN
JUMLAH ENTITAS PELAPORAN
Total
Satker yang dievaluasi oleh Inspektorat III merupakan satker yang hadir memenuhi undangan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI yang berada dibawah koordinasi Inspektorat III, dimana seluruh satker hadir dan telah diakukan evaluasi yaitu sebanyak 83 satker.
Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja, diketahui bahwa nilai rata-rata satker dibawah binaan Inspektorat III adalah sebesar 92,33 atau kategori AA.
Nilai tersebut merupakan rata-rata akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut: a. Rata-Rata Nilai Perencanaan Kinerja = 28,59
b. Rata-Rata Nilai Pengukuran Kinerja = 23,76
c. Rata-Rata Nilai Pelaporan Kinerja = 13,98
d. Rata-Rata Nilai Evaluasi Kinerja = 9,41
e. Rata-Rata Nilai Pencapaian Kinerja = 16,59
Tabel 3.9
Nilai Rata-Rata Evaluasi AKIP pada Satker Pelaporan
Menurut Unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI
Tahun 2015.
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 65
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Perencanaan
Kinerja
Pengukuran
Kinerja
Pelaporan
Kinerja
Evaluasi
Kinerja
Capaian
Kinerja
1 Ditjen P2PL 66 28.93 23.89 13.92 9.36 16.50 92.59
2 Badan Litbangkes 17 28.25 23.64 14.05 9.45 16.68 92.07
28.59 23.76 13.98 9.41 16.59 92.33 Nilai Rata-Rata
No Unit Eselon I
Jumlah
Entitas
Pelaporan
Rata-Rata Nilai Per KomponenRata-
Rata
Total
Nilai
Berdasarkan tabel di atas di ketahui hal-hal sebagai berikut: 1. Nilai rata-rata evaluasi AKIP untuk satker pada Ditjen Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit dan Badan Litbangkes Tahun 2015 adalah
92,33 dengan kategori AA.
2. Dari 2 (delapan) unit eselon I tersebut seluruhnya telah memperoleh
nilai rata-rata >90,00 atau kategori AA .
Berdasarkan hasil penilaian akhir yang diperoleh, Diketahui bahwa sebanyak 72 (tujuh puluh dua) satker memperoleh nilai dengan kategori AA, 9 (sembilan) satker memperoleh nilai dengan kategori A, dan 2 (dua) satker memperoleh nilai dengan kategori BB, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.10
Nilai AKIP per Eselon I
Tahun 2015
AA
(> 90 - 100)
Sangat
Memuaskan
A
(>80 - 90)
Memuaskan
BB
(*70 -80)
Sangat Baik
B
(> 60 - 70)
Baik
CC
(>50 -60)
Cukup
C
(> 30 - 50)
Kurang
D
(0 - 30)
Sangat
Kurang
1 DIREKTORAT JENDERAL PP DAN PL 60 4 2 - - - - 66
2BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KESEHATAN12 5 - - - - 17
72 9 2 - - - - 83JUMLAH
JUMLAH
SATKERNO ESELON I
KATEGORI
Sementara itu hasil evaluasi AKIP yang dilakukan pada satker pelaporan Unit Eselon I dapat dilihat pada lampiran XII.
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 60 (enam puluh) satker dengan nilai AA, 4 (empat) satker dengan nilai A dan 2 (dua) satker dengan nilai BB.
Tabel 3.11
Nilai Evaluasi AKIP pada Satuan Kerja Unit Eselon I
Di Lingkungan Badan Litbangkes
Tahun 2015
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 66
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
NO UNIT KERJA (ESELON I dan SATKER)
NILAI PER KOMPONEN TOTAL KATEGORI PERENCANAAN
KINERJA PENGUKURAN KINERJA
PELAPORAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA
1 BADAN LITBANG KESEHATAN (Eselon I)
28,60 24,06 14,44
10,00
17,13
94,23
AA
2
SEKRETARIAT BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
28,60 23,75 14,44
10,00
15,75
92,54
AA
3
PUSAT BIOMEDIS DAN TEKNOLOGI DASAR KESEHATAN
25,76 22,50 12,54
9,25
14,75
84,80
A
4
PUSAT TEKNOLOGI INTERVENSI KESEHATAN MASYARAKAT
28,47 23,44 13,98
9,63
17,00
92,52
AA
5
PUSAT TEKNOLOGI TERAPAN KESEHATAN DAN EPIDEMIOLOGI KLINIK BOGOR
22,93 22,81 11,57
9,13
19,25
85,69
A
6 LOKALITBANG P2B2 CIAMIS
28,69 23,75 15,00
10,00
17,00
94,44
AA
7
BALAI BESAR P2B2 TANAMAN OBAT DAN OBAT TRADISIONAL TAWANGMANGU JAWA TENGAH
28,60 23,75 14,72
9,25
12,50
88,82
A
8
BALAI BESAR P2B2 VEKTOR DAN RESERVOAR PENYAKIT SALATIGA JAWA TENGAH
28,84 23,13 13,66
10,00
18,50
94,13
AA
9
BALAI PENELITIAN PENGEMBANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN IODIUM MAGELANG JAWA TENGAH
30,00 23,75 14,20
10,00
18,50
96,45
AA
10
LOKALITBANG P2B2 BANJARNEGARA JAWA TENGAH
29,72 22,81 12,86
9,75
19,00
94,14
AA
11
PUSAT HUMANIORA KEBIJAKAN KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SURABAYA JAWA TIMUR
28,60 23,75 13,08
9,00
14,75
89,18
A
12
LOKALITBANG P2B2 BATURAJA SUMATERA SELATAN
27,48 24,69 14,45
9,13
18,25
94,00
AA
13 LOKALITBANG P2B2 TANAH BUMBU
29,21 23,44 14,73
9,50
16,25
93,13
AA
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 67
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
NO UNIT KERJA (ESELON I dan SATKER)
NILAI PER KOMPONEN
TOTAL KATEGORI PERENCANAAN KINERJA
PENGUKURAN KINERJA
PELAPORAN KINERJA
EVALUASI KINERJA
CAPAIAN KINERJA
KALIMANTAN SELATAN
14
BALAI LITBANG KESEHATAN P2B2 DONGGALA SULAWESI TENGAH
27,50 23,75 15,00
9,75
19,50
95,50
AA
15 LOKALITBANG P2B2 WAIKABUBAK
28,14 23,44 14,46
6,75
15,50
88,29
A
16 BALAI LITBANG BIOMEDIS PAPUA
30,00 25,00 15,00
10,00
14,25
94,25
AA
17 BALAI LITBANG BIOMEDIS ACEH
29,10 24,06 14,73
9,50
15,75
93,14
AA
TOTAL UNIT KERJA = 17 28,25 23,64 14,05 9,45 16,68 92,07 AA
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa terdapat 12 (dua belas) satker dengan nilai AA, 5 (lima) satker dengan nilai A.
Berdasarkan seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di satker pelaporan /unit kerja di lingkungan Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, ditemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut: a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) belum disusun, terjadi di 1
satker.
b. Tujuan/hasil program yang ditetapkan belum dilengkapi dengan
ukuran keberhasilan, terjadi di 17 satker.
c. Tujuan/hasil program belum disertai dengan target
keberhasilannya, terjadi di 17 satker.
d. Dokumen Renstra belum memuat sasaran, terjadi di 2 satker.
e. Dokumen Renstra belum memuat indikator kinerja sasaran, terjadi
di 4 satker.
f. Dokumen Renstra belum memuat target tahunan, terjadi di 3
satker.
g. Renstra belum menyajikan IKU, terjadi di 7 satker.
h. Renstra belum dipublikasikan, terjadi di 4 satker.
i. Tujuan/Hasil program belum berorientasi hasil, terjadi di 14 satker.
j. Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil program belum
memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik, terjadi di 13
satker.
k. Sasaran belum berorientasi hasil, terjadi di 7 satker.
l. Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) belum memenuhi
kriteria indikator kinerja yang baik, terjadi di 19 satker.
m. Target Kinerja belum ditetapkan dengan baik, terjadi di 23 satker.
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 68
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
n. Program/kegiatan belum merupakan cara untuk mencapai
tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan, terjadi di 2 satker.
o. Dokumen Renstra belum selaras dengan Dokumen
RPJMN/Dokumen Renstra atasannya, terjadi di 10 satker.
p. Dokumen Renstra belum menetapkan hal-hal yang seharusnya
ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang
pendirian), terjadi di 13 satker.
q. Dokumen Renstra belum digunakan sebagai acuan penyusunan
Dokumen Rencana kinerja tahunan, terjadi di 14 satker.
r. Target jangka menengah dalam Renstra belum dimonitor
pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, terjadi di 26 satker.
s. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala, terjadi di 37
satker.
t. Dokumen perencanaan kinerja tahunan belum disusun, terjadi di 1
satker.
u. Perjanjian Kinerja belum disusun, terjadi di 1 satker.
v. PK belum menyajikan IKU, terjadi di 12 satker.
w. PK belum dipublikasikan, terjadi di 5 satker.
x. Rencana Aksi atas Kinerja belum ada, terjadi di 1 satker.
y. Sasaran belum berorientasi hasil, terjadi di 9 satker.
z. Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) belum
memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, terjadi di 18 satker.
aa. Target kinerja belum ditetapkan dengan baik, terjadi di 21 satker.
bb. Kegiatan belum merupakan cara untuk mencapai sasaran, terjadi
di 3 satker.
cc. Dokumen rencana kinerja tahunan belum selaras dengan
dokumen pengajuan anggaran, terjadi di 4 satker.
dd. Dokumen PK belum selaras dengan Renstra, terjadi di 6 satker.
ee. Dokumen PK belum menetapkan hal hal yang seharusnya
ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi), terjadi di 4 satker.
ff. Rencana Aksi atas Kinerja belum mencantumkan target secara
periodik atas kinerja, terjadi di 4 satker.
gg. Rencana Aksi atas Kinerja belum mencantumkan sub
kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan
dalam rangka mencapai kinerja, terjadi di 3 satker.
hh. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan
anggaran, terjadi di 1 satker.
ii. Target kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk
mengukur keberhasilan, terjadi di 14 satker.
jj. Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara
berkala, terjadi di 23 satker.
kk. Rencana Aksi belum dimanfaatkan dalam pengarahan dan
pengorganisasian kegiatan, terjadi di 12 satker.
ll. Perjanjian Kinerja belum dimanfaatkan untuk penyuusunan
(identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV, terjadi
di 17 satker.
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 69
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
2. Pengukuran Kinerja Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut: (a) Belum terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran
kinerja secara formal, terjadi di 1 satker.
(b) Belum terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai
turunan kinerja atasannya, terjadi di 10 satker.
(c) Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja, terjadi di 17
enitas.
(d) Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan, terjadi di 3 enitas.
(e) IKU belum memenuhi kriteria indikator yang baik, terjadi di 10
satker.
(f) IKU belum cukup untuk mengukur kinerja, terjadi di 7 satker.
(g) IKU unit kerja belum selaras dengan IKU IP, terjadi di 3 satker.
(h) Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV belum memenuhi
kriteria indikator kinerja yang baik, terjadi di 10 satker.
(i) Indikator kinerja eselon III dan IV belum selaras dengan indikator
kinerja atasannya, terjadi di 8 satker.
(j) Belum terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu
pada IKU unit kerja organisasi/atasannya, terjadi di 8 satker.
(k) Pengukuran kinerja belum dilakukan secara berjenjang, terjadi di 4
satker.
(l) Pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, terjadi di 21
satker.
(m) Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi belum dilakukan
secara berkala (bulanan/triwulan/semester), terjadi di 1 satker.
(n) Pengukuran kinerja belum dikembangkan menggunakan teknologi
infomasi, terjadi di 8 satker.
(o) IKU belum dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan
dan penganggaran, terjadi di 4 satker.
(p) IKU belum dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, terjadi di 8 satker.
(q) Target kinerja eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya,
terjadi di 25 satker.
(r) Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV
keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar
pemberian) reward &punishment, terjadi di 48 satker.
(s) IKU belum direviu secara berkala, terjadi di 43 satker.
(t) Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk
pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, terjadi di 21
satker.
3. Pelaporan Kinerja Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut: (a) Laporan Kinerja belum disampaikan tepat waktu, terjadi di 16
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 70
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
satker.
(b) Laporan Kinerja belum dipublikasikan, terjadi di 5 satker.
(c) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai pencapaian
IKU, terjadi di 10 enitas.
(d) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi pencapaian sasaran
yang berorientasi outcome, terjadi di 29 satker.
(e) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai kinerja
yang telah diperjanjikan, terjadi di 5 satker.
(f) Laporan Kinerja belum menyajikan evaluasi dan analisis mengenai
capaian kinerja, terjadi di 15 satker.
(g) Laporan Kinerja belum menyajikan pembandingan data kinerja
yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun
sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan, terjadi di 51
satker.
(h) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis
efisiensi penggunaan sumber daya, terjadi di 62 satker.
(i) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi keuangan yang terkait
dengan pencapaian sasaran kinerja instansi, terjadi 10 satker.
(j) Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja belum dapat diandalkan,
terjadi di 16 satker.
(k) Informasi yang disajikan belum digunakan dalam perbaikan
perencanaan, terjadi di 31 satker.
(l) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan
memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, terjadi
di 27 satker
(m) Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan
kinerja, terjadi di 25 satker.
4. Evaluasi Kinerja Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan Evaluasi Kinerja adalah sebagai berikut: (a) Belum terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian
kinerja beserta hambatannya, terjadi di 2 satker.
(b) Evaluasi program belum dilakukan, terjadi di 2 satker.
(c) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi belum dilakukan, terjadi
di 3 satker.
(d) Hasil evaluasi belum disampaikan dan dikomunikasikan kepada
pihak-pihak yang berkepentingan, terjadi di 23 satker.
(e) Evaluasi program belum dilaksanakan dalam rangka menilai
keberhasilan program, terjadi di 22 satker.
(f) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi
perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan, terjadi di
20 satker.
(g) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi
peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan, terjadi di 20 satker.
(h) Pemantauan Rencana Aksi belum dilaksanakan dalam rangka
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 71
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
mengendalikan kinerja, terjadi di 37 satker.
(i) Pemantauan Rencana Aksi belum memberikan alternatif perbaikan
yang dapat dilaksanakan, terjadi di 10 satker.
(j) Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan
pelaksanaan program di masa yang akan datang, terjadi di 21
satker.
(k) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk
langkah-langkah nyata, terjadi di 24 satker.
5. Pencapaian Kinerja Beberapa permasalahan yang ditemui berkaitan dengan Pencapaian Kinerja adalah sebagai berikut: (a) Target kinerja yang ditetapkan belum dapat dicapai, terjadi di 27
satker.
(b) Capaian kinerja tidak lebih baik dari tahun sebelumnya, terjadi di
60 satker.
(c) Informasi mengenai kinerja belum dapat diandalkan, terjadi di 9
satker.
(d) Kinerja Pengelolaan Keuangan, terjadi di 25 satker
(e) Kinerja manajemen internal belum maksimal, terjadi di 71 satker.
(f) Nilai LAKIP tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, terjadi di 9 satker
(g) Kinerja transparansi belum maksimal, terjadi di 2 satker.
(h) Kinerja/Penghargaan Lainnya, terjadi di 29 satker.
(i) Kinerja Perencanaan Pengganggaran belum maksimal, terjadi di
15 satker.
(j) Ketaatan Tindak Lanjut LHA s/d Periode SAKIP belum maksimal,
terjadi di 34 satker.
(k) Masih terdapat temuan KN s/d periode SAKIP, terjadi di 25 satker.
(l) Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya belum
maksimal, terjadi di 17 satker.
2. Kendala dalam Pelaksanaan Evaluasi SAKIP
a. Petugas Satker datang tidak membawa dokumen/dokumen tidak
lengkap;
b. Dokumen langsung dibuat pada saat evaluasi SAKIP;
c. Petugas Satker datang mendekati berakhirnya pelaksanaan evaluasi
SAKIP;
d. Setelah mengikuti Desk dengan Eselon I, tidak langsung mendaftar ke
Inspektorat III, karena menunggu Tim Evaluator (Auditor) yang
diinginkan, selesai melakukan evaluasi;
e. Petugas Satker menginginkan agar evaluasi dilaksanakan secara
singkat/secepat mungkin;
f. Adanya perubahan peraturan terkait evaluasi SAKIP sehingga banyak
satker yang masih belum memahami.
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 72
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
5. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat III mendapat alokasi anggaran sebesar Rp1.239.672.000,- dan terealisasi sebesar Rp1.144.656.330,- (92.34%), dengan target output kegiatan berupa laporan hasil pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Pelaksanaan kegiatan tindaklanjut Inspektorat III selama tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 3.12 Provinsi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi tahun 2016
No. Triwulan Provinsi Keterangan
1
I
Provinsi Jogyakarta Provinsi Jabar Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Aceh
2
II
Provinsi Jawa Timur Provinsi Jawa Tengah Provinsi Riau
3
III
Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Sulawesi Tenggara ProvinsiJawa Barat Provinsi DIY Jogyakarta Provinsi Papua Barat Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Banda Aceh Provinsi Maluku Utara
4
IV
Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Sulawesi Utara Provinsi Bengkulu Provinsi Jawa Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat Provinsi DI Yogyakarta Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Laporan Hasil Audit (LHA), Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat III dapat dikelompokan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu sebagai berikut:
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 73
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Jenis Jumlah
1 LHA Itjen - Reguler 53 LHA
2 LHA Itjen - Khusus 46 LHA
3 LHA BPK / BPKP 4 LHA
Jumlah 103 LHA
Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat III sebagai berikut:
1. LHA Itjen Reguler
Selama tahun 2016 Inspektorat III telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di 11 Provinsi dengan Saldo awal Tindak Lanjut sebanyak 44 LHP, 149 Temuan, 325 Saran dan nilai KN Rp2.018.482.627,00, telah ditindaklanjuti oleh satker di 11 Provinsi sebanyak 17 LHP, 52 Temuan, 91 saran dan nilai KN Rp41.678.939,00, sehingga saldo akhir Tindak lanjut di 35 LHP, 76 Temuan, 172 Saran dan Nilai KN Rp1.870.099.693,00. Matriks lengkap LHA Itjen Reguler dapat dilihat pada lampiran XV.
2. LHA Itjen Khusus
Inspektorat III telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di 10 Provinsi dengan saldo awal TLHP sebanyak 33 LHP 69 temuan 126 saran dengan Nilai KN Rp3.576.313.552,00 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 12 LHP 18 temuan 30 saran dan Nilai KN Rp81.806.250,00 sehingga saldo akhir TLHP sebanyak 29 LHP 58 temuan 100 saran nilai KN Rp3.493.947.306,00. Matriks lengkap LHA Itjen Khusus dapat dilihat pada lampiran XVI.
3. LHA BPK/BPKP
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 74
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No LHP & tanggal Jeis LHA
LHP Temuan Saran KN (Rp) LHP Temuan Saran KN LHP Temuan Saran KN
LK.20011 KepatuhanNo.:
07cHP/XX/05/2012 1 1 1 12,704,500 1 1 1 12,704,500 0 0 0 - BPK
LK.2014 KepatuhanNo.:
05cHP/XX/05/2015
Tgl.27 Mei 2015 1 1 3 - 1 1 3 - 0 0 0 - BPK
05c/HP/XX/05/2015
Tgl.27 Mei 2015 1 2 6 - 1 2 6 - 1 2 6 - BPK
05c/HP/XX/05/2015
Tgl.27Mei 2015 1 1 1 - 1 1 1 - 1 1 1 - BPK
Awal TL Saldo
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPK dilakukan di 3 satker dengan saldo awal TLHP sebanyak 4 LHP, 5 temuan, 11 saran, nilai KN Rp12.704.500,00 dan telah ditindaklanjuti 4 LHP, 5 temuan, 11 saran, nilai KN Rp12.704.500,00 sehingga saldo akhir sebanyak 2 LHP 3 Temuan dan 7 saran.
4. Hambatan / Permasalahan Permasalahan yang dijumpai oleh tim selama pelaksanaan kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan adalah sebagai
berikut:
1) Pemahaman satker tentang TLHP terkait saran/rekomendasi masih kurang.
2) Kurangnya komitmen pimpinan satker atas pelaksanaan TLHP. 3) Satker telah menindaklanjuti namun belum diinput dalam SIM-TLHP. 4) Masih terdapat rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti.. 5) Dokumen Tindak lanjut tidak tersimpan dengan baik sehingga
menyulitkan satker untuk melakukan / menemukan kembali berkas tindak lanjut.
6) Usulan TPTD yang telah dibuat satker masih dalam proses.
6. PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN
a) Pembinaan SPIP
Pembinaan SPIP dilakukan pada satker binaan Inspektorat III dengan target 7 satker dan realisasi sebanyak 7 satker (100%). Pelaksanaan pembinaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.14 Satuan Kerja yang dilakukan Pembinaan SPIP
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 75
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
No. Nama Satker Provinsi Pelaksanaan
1 B2P2TOOT Jawa Tengah 3 Agustus 2016
2 BTKL-PP Kalimantan Selatan 3 Agustus 2016
3 KKP Kelas II Manado Sulawesi Utara 3 Agustus 2016
4 KKP Kelas II Padang Sumatera Barat 3 Agustus 2016
5 KKP Kelas III Pangkalpinang Bangka Belitung 3 Agustus 2016
6 KKP Kelas III Gorontalo Gorontalo 3 Agustus 2016
7 KKP Batam Batam 3 Agustus 2016
b) Pembinaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
Pembinaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dilakukan pada satker binaan Inspektorat III dengan target 7 satker dan realisasi sebanyak 7 satker (100%). Pelaksanaan pembinaan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:
Tabel 3.15 Pembinaan Wilayah Bebas Korupsi
No Nama Satker Provinsi Pelaksanaan
1 RSAB Harapan Kita DKI Jakarta 3 Agustus 2016
2 RSK Sintanala Banten 3 Agustus 2016
3 KKP Kelas II Panjang Lampung 3 Agustus 2016
4 KKP Kelas II Semarang Jawa Tengah 21 Agustus 2016
5 Biomedis Papua Papua 19 September 2016
6 Poltekkes Padang Sumatera Barat 19 September 2016
7 BTKL-PP Medan Simatera Utara 19 September 2016
c) Pendampingan Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPA) dan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
Pendampingan Evaluasi Penyerapan Anggaran (EPA) dan Pengadaan Barang Jasa (PBJ) dilakukan pada satker binaan Inspektorat III dengan target 51 satker dan realisasi sebanyak 51 satker (100%). Tabel Pendampingan EPA dan PBJ dapat dilihat pada lampiran XIV.
7. KEGIATAN TELAAHAN PERMASALAHAN KEPEGAWAIAN
I. Direktorat Pencegahan dan Pengendalian (P2P)
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 76
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
Peran Auditor Kepegawaian Inspektorat III dalam melakukan identifikasi pengawasan pengendalian kepegawaian salah satunya adalah dengan membuat telaahan permasalahan kepegawaian pada satker binaan Inspektorat III. Terdapat 10 permasalahan kepegawaian di lingkungan Ditjen P2P yang terdapat pada Kantor Pusat, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan (BTKL) dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Rincian permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No. Satker Jenis Hukuman Pelangaran Keterangan
PDHTAPS
PTDH Sebagai PNS
PP No. 53 Tahun 2010
PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No 45 Tahun 1990
UU No 20 Tahun 2001
1 KP - - - - - 2 orang belum dilakukan penjatuhan sanksinya.
2 BTKL 1 1 - -
3 KKP 3 3 3 - 3 1 orang dalam proses usul izin perceraian.
Jumlah 4 3 4 - 3
II. Badan Penelitian Dan Pengembangan
Selain Ditjen P2P, Auditor Kepegawaian Inspektorat III juga membuat telaahan permasalahan kepegawaian pada satker binaan Inspektorat III lainnya yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Terdapat 10 permasalahan kepegawaian di satker Kantor Pusat, Loka Litbang Biomedis Aceh, Balai Litbang P2B2 Waikabubak. Rincian permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
No. Satker Jenis Hukuman Pelanggaran Keterangan
PDHTAPS
PTDH Sebagai PNS
PP No. 53 Tahun 2010
PP No.10 Tahun 1983 Jo. PP No 45 Tahun 1990
UU No 20 Tahun 2001
1 Kantor Pusat 5 - 5 - - 1 orang diberhentikan dari (JFT) nya karena tidak dapat memenuhi AK.
2 Loka Libang Biomedis Aceh
1 - 1 - -
3 Balai Litbang P2B2 Waikabubak
1 - 1 - -
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 77
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
4 Balai Litbang P2B2 Tanah Bumbu
- - - 2 - Menunggu proses penjatuhan Hukuman Disiplin Berat.
Jumlah 7 - 7 2 -
Catatan : PDHTAPS : Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri PTDH : Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS
INSPEKTORAT III ITJEN KEMENKES RI 78
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016
BAB IV
PENUTUP
elama tahun 2016 Inspektorat III telah melaksanakan seluruh kegiatan yang direncanakan dengan realisasi Realisasi capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat III Tahun 2016 adalah sebesar 100,00% dari target 95,00%. Alokasi dan target anggaran untuk mencapai pelaksanaan kegiatan tersebut sebesar Rp8.102.182.000,-. Dengan terget fisik sebanyak 707
dokumen/laporan. Seluruh realisasi diatas digunakan untuk pengawasan di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Dalam Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Inspektorat III didukung dengan sumber daya manusia yang selalu berkembang, baik secara kuantitaif dan kualitatif, sarana dan prasarana yang baik, dukungan dana yang mencukupi serta sistem dan kebijakan yang mendukung. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa program Inspektorat III telah berjalan dengan baik dengan kinerja yang sangat baik pula berdasarkan realisasi capaian 100,00%. Kendala yang dihadapi Inspektorat III dalam mencapai target dan sasaran kinerja di tahun 2016 merupakan kendala terkait persiapan dan perencanaan audit yaitu sulitnya pemenuhan permintaan data oleh Auditi dan tidak ditempatnya petugas yang berwenang saat pelaksanaan audit berlangsung sehingga mempersulit atau menghambat proses audit. Inspektorat III selalu berupaya untuk meminimalisir kendala yang ada dan untuk kedepannya Inspektorat III akan menyempurnakan persiapan dan perencanaan audit sehingga dapat mengantisipasi kendala-kendala yang ada.
Laporan Kinerja Inspektorat III Tahun 2016 merupakan pencapaian kinerja Inspektorat III selama 1 (satu) tahun anggaran yang berisikan program dan kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat III sebagai Aparat Pengawasan Intern untuk Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. Hasil tersebut diharapkan sebagai bagian dari alat penilai kinerja kuantitatif yang secara transparan menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan. Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat III Kementerian Kesehatan, sehingga memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini harus menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan pemangku kepentingan, sehingga kontribusi Inspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan dalam pembangunan Kesehatan dapat lebiih dirasakan.
S