Kata Pengantar - Pulang Pisau Regency · menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan ... dilaksanakan yakni melaksanakan pemeriksaan komprehensip,

LKIP tahun 2017

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . i

Kata Pengantar

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi

pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis

instansi. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama terwujudnya Good

Governance, oleh karena itu kami sebagai Pimpinan Inspektorat Kabupaten Pulang

Pisau telah menyusun LKIP Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada

Peraturan Menteri Negara Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah memposisikan diri sebagai bagian

dari perangkat pemerintah daerah dan mitra masyarakat dalam mewujudkan visi

Bupati Pulang Pisau yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai,

Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”, sekaligus selaras dengan upaya mewujudkan

pengelolaan pemerintahan secara transparan, professional, dan akuntabel

berdasarkan misi Bupati Pulang Pisau yaitu mewujudkan aparatur pemerintah yang

bersih, berwibawa, professional, dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan

oleh Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 02 Tahun 2014 tentang Rencana Stategis

Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 – 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP ) merupakan upaya

menghindari adanya perbuatan dan atau tindakan KKN yang dapat merugikan

Keuangan Negara/Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

LKIP tahun 2017

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . ii

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun

1999, tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang

Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Instrumen yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dengan komponen yang

merupakan satu kesatuan, yaitu penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan dan

Pengukuran Kinerja Tahunan ; berpedoman pada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, dan oleh sebab itu kami

mengharapkan saran perbaikan untuk penyempurnaannya pada masa yang akan

datang. Akhir kata, kiranya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-

pihak yang berkepentingan.

INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU

SAPRI JUNJUNG, SE. MA Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19640202 199203 1 016

LKIP tahun 2017

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . iii

DAFTAR ISI

Kata Pengantar………………………………………………………………..

Daftar Isi………………………………………………………………………..

Ringkasan Eksekutif………………………………………………………....

BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………..

1.1 Gambaran Umum……………………………………………...

1.2 Tugas dan Fungsi……………………………………..............

1.3 Struktur Organisasi ……………………………………………

1.4 Sumber Daya Manusia …………………………………….....

1.5 Sistimatika Penulisan …………………………………………

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................

2.1 Rencana Strategis……………………………………………..

A. Visi dan Misi………………………………………………..

B. Tujuan dan Sasaran………………………………………

C. Strategi dan Kebijakan…………………………………...

D. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran………………...

2.2 Rencana Kinerja ……………………………………………....

A. Sasaran Strategis…...…………………………………….

B. Indikator Kinerja …………………………………………..

2.3 Perjanjian Kinerja (Target Kinerja Tahun 2017)…………….

A. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2017 ......

B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2017 .......

i

iii

v

1

1

3

4

8

9

11

11

11

12

14

18

19

19

20

21

21

21

LKIP tahun 2017

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . iv

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………

3.1.Metode Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Inspektorat …......................................................................

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran …….....….

3.3. Akuntabilitas Capaian Anggaran .…………………………...

3.4. Pelaksanaan Urusan Wajib ……………………………….....

BAB IV P E N U T U P……………………………………………………….

LAMPIRAN …………………………………………………………...………..

I. Bagan Struktur Organisasi

II. Renstra 2014-2018

III. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan 2018 beserta lampirannya

IV. Rencana Kerja Tahunan (TA. 2018)

V. Indikator Kinerja Utama ( IKU )

VI. Rencana Aksi Tahun 2018

24

26

28

35

39

41

LKIP tahun 2017

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . v

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

maka Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah membuat Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah (LKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau.

Akuntabilitas kinerja yang disampaikan, menggambarkan suatu hasil yang

dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu

periode) dengan realitas capaian kinerja, sebagai sarana evaluasi dan monitoring

setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja

ke depan.

Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional yang merupakan

bagian dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun Laporan

Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Renstra Inspektorat yang mengandung visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tersebut dalam

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga diperoleh nilai akhir capaian kinerja yang

baik.

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah menetukan sasaran utama yaitu

terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan

pembangunan, untuk mencapai tersebut beberapa langkah-langkah yang telah

LKIP tahun 2017

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . vi

dilaksanakan yakni melaksanakan pemeriksaan komprehensip, pemeriksaan khusus

dan pemeriksaan pengaduan masyarakat serta melakukan Reviu Laporan

Keuangan dan Evaluasi AKIP. Selain itu secara rutin telah dilaksanakan

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berkelanjutan dan konsisten.

Selanjutnya dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparat pengawas telah

dilakukan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan.

Secara garis besar capaian sasaran utama tahun 2017 adalah sebagai

berikut:

1. Meningkatnya ketaatan pada peraturan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Meningkatnya profesionalisma aparatur pengawasan dan efektifitas hasil

pengawasan.

Faktor yang mendukung tercapainya kinerja yang baik tersebut adalah

karena Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sudah terbiasa menyusun rencana

yang realistis, terperinci, jelas dan terukur melalui Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) yang sejalan dengan Renstra.

Untuk mencapai hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang, maka

program peningkatan mutu aparatur pengawasan melalui Diklat / Bimtek dan

penambahan sarana pendukung pengawasan perlu terus ditingkatkan.

LKIP tahun 2017

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai Lembaga Pengawasan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang

Pisau No. 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 33 tahun 2016

tentang Uraian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang

Pisau.

Dalam Pasal 218 Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dijelaskan sebagai berikut :

- ayat (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan

oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :

a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah

b. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

- ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan

oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai Peraturan Perundang –

Undangan.

Berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,

dijelaskan sebagai berikut :

- ayat (1) Pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh

Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

- ayat (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah

Non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten / Kota.

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Lembaga Daerah

yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pulang Pisau merupakan sebuah

lembaga teknis yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di bidang

LKIP tahun 2017


pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan fungsi utama

yaitu :

-. Fungsi Controlling (Pengawasan) ;

-. Fungsi Quality Insurrance (Pemberi Jaminan) ;

-. Fungsi Consulting (Jasa Konsultansi / Pendampingan)

Salah satu outcome yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan

yang akuntabel sebagai implementasi dari good and clean governance. Outcome

tersebut diwujudkan melalui pembaharuan manajemen pemerintahan dengan cara

“pengawasan yang dilakukan secara prefosional”.

Permasalahan Utama (Strategic issued) pada masa sekarang adalah

terbatasnya jumlah SDM pada Inspektorat baik Tenaga Fungsional Pemeriksa maupun

pegawai struktural / fungsional umum dan terbatasnya Sarana Prasarana pendukung

dalam rangka pemenuhan Tugas Pokok dan Fungsi Utamanya, terlebih lagi dengan

semakin meningkatnya lingkup tugas berupa pengawasan Dana Desa yang bersumber

dari dana APBN dengan jumlah pengaduan yang cukup banyak ; diperlukan strategi dan

kemampuan / kompetensi yang memenuhi syarat untuk itu.

Sebagai bagian yang integral pada Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau akan mendukung sepenuhnya Bupati Pulang Pisau dalam menjalankan

peran strategisnya: “mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih” (clean and good

governance) melalui pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintah

umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan sosial politik, pelaksanaan

pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten,

Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. Pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk

pengawasan konsultatif yang menjamin dikembangkan dan diterapkannya Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem SAKIP).

Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 1 bahwa Petunjuk Teknis

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja

dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.

LKIP tahun 2017


Selanjutnya dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi

yang labih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator

Kinerja.

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem AKIP pada seluruh instansi

pemerintah, akuntabilitas kinerja sektor publik dapat ditingkatkan. Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2017 ini merupakan wujud

pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau dan pihak yang

terkait.

Dalam laporan kinerja ini, dapat diketahui capaian kinerja serta gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam

mewujudkan visi, misi dan tujuan Instansi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yang

disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau.

1.2 Tugas dan Fungsi

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sesuai pasal 33 Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan unsur pengawas

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , mempunyai tugas dan fungsi sebagai

berikut:

a. Tugas Pokok

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat

Daerah.

b. Fungsi

Inspektorat Daerah kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi utama yaitu

Controlling (Pengawasan), Quality Insurrance (Pemberi Jaminan), Consulting

(Jasa Konsultansi / Pendampingan), yang diimplementasikan dalam kegiatan :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati ;

LKIP tahun 2017


d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, terkait dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam rangka untuk mengetahui dan atau mengukur tingkat keberhasilan

maupun kegagalan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau, maka disusunlah Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Tahun Anggaran 2017. Salah satu faktor yang cukup mendukung penyusunan LKIP ini

adalah karena Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sejak lama sudah membuat Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terperinci yang merupakan syarat mutlak

dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain Pengawasan atau

pemeriksaan khusus lainnya antara lain :

a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;

b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;

c. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari Unit/ Satuan

Organisasi Perangkat Daerah;

d. Pengusutan atas kebenaran laporan / pengaduan mengenai adanya indikasi

terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;

e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan

kegiatan;

f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan

Pemerintahan Desa.

g. Pemberian jasa konsultansi dan pendampingan terhadap pelaksanaan program /

kegiatan pada SOPD.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau untuk LKIP ini

berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau No. 04 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan

Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi

dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Adapun susunan organisasi

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tersebut sebagai berikut:

LKIP tahun 2017


A. Inspektur

Inspektur Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas : membina,

mengkoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, menyusun kebijakan serta

mengembangkan semua kegiatan pengawasan serta bertanggung jawab atas

terlaksananya tugas pokok Inspektorat kepada Bupati Pulang Pisau melalui

Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

B. Sekretariat

- Sekretaris Inspektorat Kabupaten sebagai pimpinan dalam Sekretariat

mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan

memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di

lingkungan Inspektorat Kabupaten.

- Sekretaris Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;

b. penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;

c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka

penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat,

perlengkapan dan rumah tangga ; f. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Inspektorat g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

- Sekretariat Inspektorat Kabupaten terdiri atas :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas

menyiapkan bahan penyusunan pengendalian rencana / program kerja

LKIP tahun 2017


pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-

undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan , yang diuraikan

sebagai berikut :

1) Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;

2) Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan

fasilitasi;

3) Menyusun anggaran Inspektorat;

4) Menyusun dan menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;

5) Menyiapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;

6) Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;

7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

9) Melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut

hasil pengawasan

10) Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan ;

11) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan ;

12) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan;

13) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ;

14) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

pokok dan fungsinya;

15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris Inspektorat .

b. Sub Bagian Administrasi dan Umum

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan

urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan rumah

tangga, yang diuraikan sebagai berikut :

1) Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan

rencana kerja Inspektorat;

2) Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan

kearsipan;

3) Melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan

analisis pelaporan administrasi umum ;

4) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian ;

5) Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;

6) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;

7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

LKIP tahun 2017


9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan dan bertanggungjawab

kepada Sekretaris Inspektorat.

C. Inspektur Pembantu

1. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan, uraian

sebagai berikut :

a. menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis /

pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemantauan ;

b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;

c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;

d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;

e. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah

kerjanya;

f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling

mendukung;

g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;

h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas


i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan dan bertanggungjawab

kepada Inspektur ;

2. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

diatas, menyelenggarakan fungsi :

a. Pengusulan program di wilayah kerjanya ;

b. Pengordinasian pelaksanaan pengawasan;

c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan

d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok

dan fungsinya.

3. Inspektur Pembantu terdiri dari :

a. Inspektur Pembantu Wilayah I

b. Inspektur Pembantu Wilayah II

c. Inspektur Pembantu Wilayah III

LKIP tahun 2017


D. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud, terdiri atas tenaga

fungsional auditor dan Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah (P2UPD)

yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan

bidang keahliannya.

2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan

sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Jumlah, jenis dan jenjang tenaga fungsional akan ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah

dibebankan, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah didukung oleh sumber

ketenagaan sebagaimana formasi yang dituangkan dalam struktur organisasi

sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I.

1.4 Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung dan memperlancar terhadap seluruh pelaksanaan tugas agar

dapat berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan koridor peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka dalam hal ini Inspektorat didukung dengan ketersediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan jumlah tenaga sebanyak 21 (dua puluh satu)

orang dengan komposisi sebagai berikut :

1. Menurut Status Kepegawaian

Berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang pada

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan 4

(empat) orang tenaga kontrak.

2. Menurut Golongan

a. Golongan IV = 5 orang

b. Golongan III = 14 orang (termasuk CPNS = 2 orang)

c. Golongan II = 2 orang

d. Golongan I = - orang

e. Non Golongan (Honorer) = 4 orang

3. Menurut Jabatan

a. Eselon II. b = 1 orang

LKIP tahun 2017


b. Eselon III.a = 4 orang

c. Eselon IV.a = 2 orang

d. Pelaksana (Non eselon) = 14 orang

- Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) = 4 orang

- Auditor = 3 orang

- Fungsional Umum = 7 orang

4. Menurut Pendidikan

a. Strata II (S-2) = 3 orang

b. Strata I (S-1) = 15 orang

c. Sarjana Muda = 1 orang

d. S L T A = 2 orang

e. S L T P = - orang

Berpedoman pada Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 33 Tahun 2016

tanggal Desember 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka struktur organisasi Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau adalah seperti dalam lampiran I.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistimatika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat

Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3 Struktur Organisasi

1.4 Sumber Daya Manusia

1.5 Sistimatika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

A. Visi dan Misi

B. Tujuan dan Sasaran

C. Kebijakan

D. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.

2.2 Rencana Kinerja

LKIP tahun 2017


A. Sasaran Strategis

B. Indikator Kinerja

2.3 Penetapan Kinerja (Target Kinerja Tahun 2017)

A. Sasaran Strategis Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2017

B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metode Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran

3.3. Akuntabilitas Capaian Anggaran.

3.4. Pelaksanaan Urusan Wajib

BAB IV P E N U T U P

LAMPIRAN – LAMPIRAN

LKIP tahun 2017


BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau, diperlukan perencanaan yang baik dengan didukung oleh aparat

pengawas yang profesional dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala

yang ada atau mungkin timbul.

Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun

2014 s.d. 2018 , visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Pulang

Pisau akan dijelaskan dalam Bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun

2017 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2017.

A. Visi dan Misi

Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Kabupaten

bertanggungjawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas

pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka menunjang dan

membantu dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, Inspektorat

Kabupaten menyusun visi-nya yaitu : “Terwujudnya Pembaharuan Manajemen

Pemerintahan Melalui Pengawasan Yang Profesional.”

Pernyataan visi Inspektorat Kabupaten sepenuhnya mendukung pernyataan visi

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yaitu : “ Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau

yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera.”. Hal ini dapat dipahami mengingat

Inspektorat Kabupaten merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten. Sudah

selayaknya visi Inspektorat Kabupaten sepenuhnya mendukung pemenuhan visi

Pemerintah Kabupaten. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten,

‘pembaharuan manajemen pemerintahan’ ini dapat diterangkakan pada diwujudkannya

good governance melalui peningkatan akuntabilitas publik oleh segenap jajaran

manajemen pemerintahan, pusat dan daerah. Sementara itu, ‘pengawasan yang

profesional’ dapat dikerangkakan sebagai visi untuk mewujudkan pengawasan

penyelenggaraan akuntabilitas secara profesional. Dengan demikian, visi Inspektorat

Kabupaten memaklumatkan bahwa Inspektorat Kabupaten akan secara harmonis

LKIP tahun 2017


mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui koridor core business-nya,

yakni pengawasan bidang penyelenggaraan akuntabilitas.

Misi Insektorat Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber daya Aparat Pengawas Pemerintah yang handal dan

professional.

2. Mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan

pembangunan yang akuntable, bersih, berwibawa dan bebas dari KKN.

Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun

tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara

pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen

pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak

dicapai oleh Inspektorat Kabupaten, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas

publik sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya

yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh

Inspektorat Kabupaten dengan jalan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah pada segenap jajaran manajemen pemerintahan dan melalui

pemberian layanan akuntabilitas yang prima.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.

Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam

memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini

juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau untuk mengukur sejauh

mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan

berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan

organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan

akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun tujuan dari Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu dan kinerja organisasi melalui pembenahan adminsitrasi

perkantoran dan didukung sarana dan prasarana yang memadai

LKIP tahun 2017


2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparat Pengawas

3. Meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong

partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive

terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus

dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi,

akuntabel, visioner dan bebas KKN

Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan penjabaran dari misi

dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara

tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu

Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk

memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi

dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima)

tahun.

Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian integral dalam

proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan

memantau pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten serta lebih menjamin suksesnya

pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti

menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau. Sasaran - sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan

yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai,

maka diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai.

Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yaitu :

1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan

kinerja dalam pelayanan publik

2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur

3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat dan

akuntabel

4. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta

memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip

efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang

LKIP tahun 2017


berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan

melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

C. Strategi dan Kebijakan

Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, perlu adanya strategi untuk

mencapai sasaran tersebut dengan mempertimbangan berbagai elemen-elemen

yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten.

Faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mencapai

tujuan/ sasaran meliputi :

1. Tersedianya SDM Aparatur pengawasan yang handal dan profesional

2. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai

3. Adanya kegiatan pokok berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

dan Non PKPT

4. Adanya komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat terhadap

pentingnya fungsi Pengawasan (controlling) oleh Inspektorat Kabupaten

5. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang tepat.

Perumusan diatas didasarkan pada analisis lingkungan (SWOT) Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau berupa :

1. Kekuatan (Strength)

a. SDM Aparatur pengawasan yang handal dan profesional, baik dari segi kualitas

maupun kuantitas ;

b. Tersedianya sistem informasi pengawasan yang memadai ;

c. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang tepat (SOP) ;

d. Adanya kegiatan pokok berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT)

dan Non PKPT serta Evaluasi LKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau

e. Terbentuknya komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat

terhadap pentingnya fungsi Pengawasan (controlling) dan akuntabilitas pelayanan

publik pada Instansi Pemerintah

LKIP tahun 2017


2. Kelemahan (Weakness)

a. Minimnya jumlah SDM dalam Jabatan Fungsional Pengawasan dibanding dengan

objek pemeriksaan yang semakin bartambah dan semakin kompleks ;

b. Adanya sikap dan prilaku SDM yang resisten terhadap perubahan lingkungan ;

c. Adanya SDM yang masih kurang disiplin ;

d. Beban kerja yang tidak seimbang antar SDM ;

e. Penjatuhan hukuman disiplin yang belum seimbang ;

f. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai ;

g. Minimnya pengetahuan teknis terhadap obyek yang diawasi ;

3. Peluang (Opportunities)

a. Tersedianya berbagai Legislasi Peraturan perundang-undangan yang mengatur

tentang pengawasan intern pemerintah sebagai pedoman kerja dan koordinasi

bagi Inspektorat Kabupaten;

b. Tersedianya dana yang memadai untuk melakukan kegiatan pengawasan ;

c. Tersedianya berbagai Diklat / Bimtek untuk peningkatan kapasitas sumber daya

aparatur serta pembentukan SDM pengawasan ;

d. Dukungan dan kepercayaan dari Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Pulang

Pisau) dalam TUPOKSI Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai Aparat

Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dan sebagai Aparat

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ;

e. Terjalinnya hubungan baik dengan Aparatur Pengawas Eksternal yaitu dengan

BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, serta hubungan baik

dengan Instansi lain yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulang Pisau dan

Kepolisian Resort Kabupaten Pulang Pisau ;

f. Adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi

Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;

g. Perkembangan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik.

4. Ancaman (Threats)

a. Ketidakharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif

b. Ego sektoral masing-masing aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum.

LKIP tahun 2017


Strategi pencapaian diatas dituangkan kedalam beberapa kebijakan. Sama

seperti sasaran terhadap tujuan, kebijakan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung

pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan arah kebijakan untuk

mencapai sasaran adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan


Strategi :

a. Pembenahan dalam pelayanan adminsitrasi perkantoran

Kebijakan : - Menyelenggarakan layanan administrasi perkantoran dan

menyediakan fasilitas kebutuhan kantor

b. Peningkatan pelayanan prima

Kebijakan : - Meningkatkan kedisiplinan aparatur pengawasan

- Memberikan penghargaan kepada PNS yang purna tugas dan

pindah tugas

2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur

Strategi :

Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara

efektif, efisien dan ekonomis

Kebijakan : - Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor

- Memelihara aset-aset yang masih memiliki nilai manfaat

3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat

dan akuntabel

Strategi :

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja secara periodik

Kebijakan : - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan

sebagai wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja

orgaisasi kepada masyarakat

- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara

periodik (semesteran dan akhir tahun)

4. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional

serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Strategi :

LKIP tahun 2017


a. Pemberikan kesempatan kepada kepada Aparatur Pengawasan untuk

mengembangkan kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas

Kebijakan : - Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan

pelatihan sesuai kompetensi dan keahlian dalam menunjang

tugas fungsinya

b. Pengembangan profesi Aparatur Pengawasan Fungsional

Kebijakan : - Mengikutsertakan pejabat fungsional untuk mengembangkan

profesi secara berjenjang

5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan

menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam

pengawasan pembangunan serta kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum.

Strategi :

a. Peningkatan pengawasan terhadap aparat pemerintahan secara berkala dan

berkesinambungan

Kebijakan : - Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

dan Non PKPT (pemeriksaan khusus dan audit untuk tujuan

tertentu) melaui pendampingan dan joint audit dengan Instansi

pengawasan lainnya.

- Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan

Pemerintahan Desa

b. Pengendalian Manajemen Kepala Daerah dalam rangka menuju Opini BPK

Wajar Tanpa Pengecualian

Kebijakan : - Melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

untuk menjamin kehandalan dan keakuratan penyajian data

dalam LKPD

c. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) melalui

penerapan teknologi informasi, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi,

sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tindak lanjut hasil

pemeriksaan

LKIP tahun 2017


Kebijakan : - Menyediakan aplikasi sistem informasi pengawasan untuk

mempermudah inventarisasi hasil temuan pengawasan yang

akurat

d. Pelaksanaan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan

Kebijakan : - Melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil

pengawasan dengan SOPD terkait dan Instansi pengawasan

lainnya dan berperan sebagai fasilitator penyelesaian tindak

lanjut hasil pengawasan APFP.

e. Pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan

secara berkala

Kebijakan : - Melaksanakan pemutakhiran data temuan hasil pengawasan

secara berkala

f. Pelaksanaan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan

Kebijakan : - Menjalin sinergitas program pengawasan Instansi pengawasan

lainnya, baik di tingkat Provinsi dan Pusat

g. Penataan dan penyempurnaan sisdur pengawasan

Kebijakan : - Menyusun naskah akademik dan kebijakan sisdur pengawasan

termasuk Sistim Operasional Prosedur (SOP)

h. Peningkatan peran masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap

kinerja aparat sebagai dampak pembangunan di wilayahnya

Kebijakan : - Membentuk unit-unit khusus pengaduan masyarakat serta

melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai

adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan

nepotisme.

i. Peningkatan pencegahan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi

Kebijakan : - Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas

Saber Pungli) dan melakukan kerjasama dengan TP4D .

D. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran

melalui kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan pada setiap tahun

anggaran.

LKIP tahun 2017


Penyusunan kegiatan Tahun Anggaran 2017 adalah penjabaran dari pada

program Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Program Strategis Inspektorat

Kabupaten Pulang Pisau meliputi :

1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

2. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

3. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

4. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur

pengawasan

5. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Program ini adalah penjabaran kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau setiap tahunnya yang merupakan Rencana

Strategis 5 (lima) Tahunan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran II.

2.2 Rencana Kinerja

A. Sasaran Strategis

1. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional

serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

c. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan

2. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur

pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan

pembangunan :

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah Daerah

Kabupaten Pulang Pisau ;

LKIP tahun 2017


c. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

d. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

e. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

f. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

g. Kegiatan Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan meliputi

SPIP dan Manajemen Risiko.

B. Indikator Kinerja

a. Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan sebanyak 7

orang

b. Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundangan Sebanyak 6

Orang.

c. Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek untuk peningkatan kompetensi

aparatur pengawasan sebanyak 14 orang.

d. Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri dengan target 60 OH.

e. Terlaksananya pengawasan Internal secara berkala dengan target dokumen

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah 56

dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.

f. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah daerah

dengan target penyelesaian sebanyak 4 kasus.

g. Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam

hal pelaksanaan Reviu Keuangan dan evaluasi AKIP sebanyak 2 Laporan.

h. Terlaksananya Penyelesaian TLHP dengan target cakupan 30 SOPD.

i. Terjalinnya sinergisitas, konsultasi dan koordinasi pada setiap Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target 210 OH.

j. Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan dengan tersedianya

Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan dengan terget 4 kali.

k. Tersusunnya Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan meliputi SPIP

berupa penyusunan SOP dan Penyusunan SPIP

LKIP tahun 2017


2.3 Perjanjian Kinerja (Target Kinerja Tahun 2017)

Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 38 Tahun 2017, tanggal 03

Januari 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017, Inspektorat

Kabupaten Pulang Pisau telah didukung beberapa Program dan Kegiatan yang

selanjutnya dibuat Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2017 dengan dengan sasaran

strategis dan indikator kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :

A. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2017

1. Terselenggaranya kegiatan Rutin pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

tahun 2017 ;

2. Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam

pelaksanaan tugas ;

3. Tercapainya jumlah Sumber Daya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas ;

4. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan

peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan ;

5. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang

akuntabel berbasis akrual.

B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2017

Untuk mewujudkan sasaran Program / kegiatan diatas, dilaksanakan dengan

Indikator Kinerja dan target yang ingin dicapai yaitu :

1. Terselenggaranya kegiatan Rutin pada Inspektorat Kabupaten Pulang

Pisau tahun 2016.

a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan ;

b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur ;

c. Meningkatnya Disiplin Aparatur sebanyak 25 orang (21 PNS, dan 4

Honorer).

2. Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional

dalam pelaksanaan tugas :

LKIP tahun 2017


a. Meningkatnya Mutu SDM dalam memenuhi persyaratan menduduki

jabatan struktural sebanyak 1 (satu) orang ;

b. Tersosialisasinya peraturan perundangan sebanyak 25 orang ;

c. Meningkatnya pengetahuan Pegawai dalam mengimplementasikan

Peraturan Perundang-undangan sebanyak 40 orang.

3. Tercapainya jumlah Sumber Daya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas :

a. Pembentukan Calon Auditor sebanyak 4 (empat) orang ;

b. Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan (Penjenjangan Ketua

Tim) sebanyak 4 orang.

4. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan

melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan :

a. Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala melalui

Pelaksanaan PKPT dan Non PKPT (70 LHP) ;

b. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah

Daerah dengan target sebanyak 4 kasus ;

c. Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

dengan target 2 kegiatan berupa Pelaksanaan kegiatan reviu LKPD dan

reviu AKIP ;

d. Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SKPD dengan target 30

SKPD;

e. Terkoordinasinya kegiatan pengawasan antar Aparat Pengawas

Fungsional Pemerintah (APFP) secara komprehensif selama 12 bulan

(210 OH) ;

f. Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala Hasil

temuan selama 2 semester ;

g. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk 1 kegiatan ;

h. Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk 1

kegiatan ;

i. Terlaksananya reviu LPPD sebanyak 1 kegiatan ;

LKIP tahun 2017


5. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan

yang akuntabel berbasis akrual :

a. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya

secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang transparan dan

terencana sebanyak 1 kegiatan ;

b. Tersusunnya laporan keuangan secara berkala untuk 2 semester ;

c. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual sebanyak 1

kegiatan.

LKIP tahun 2017


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau nomor 04 tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang

Pisau, serta Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas,

Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ; bahwa tugas pokok

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan

urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan urusan

Pemerintahan Desa di daerah Kabupaten.

Agar pelaksanaan tugas pokok ini dapat terwujud, Inspektorat Kabupaten Pulang

Pisau telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti kerja sama dengan lembaga

eksternal meliputi : Inspektorat Jenderal, BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Provinsi

Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan pengawasan umum, selain itu juga ikut

serta dan terlibat aktif dalam Satuan Tugas SABER PUNGLI dan TP4D dengan

keanggotaan berasal dari unsur APIP Kabupaten, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau serta

Kepolisian Resort Pulang Pisau.

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat merupakan pertanggungjawaban yang

mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan

Fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Pengukuran

tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 dilakukan

dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator

kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target

sasaran strategis berikut indikator kinerjanya.

Dalam menentukan keberhasilan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input, output, outcome.

Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun

untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya

LKIP tahun 2017


A. Input :

1. Dana

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tahun

anggaran 2017 didukung dengan dana sebesar Rp. 4.818.792.531,20 yang terdiri

dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp 1.768.792.531,20

b. Belanja Langsung Rp 3.050.000.000,00

yang dirubah dalam ABT sebesar Rp 4.766.162.531,20 yang terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung Rp 1.782.002.531,20

b. Belanja Langsung Rp 2.984.160.000,00

2. SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebanyak 21

orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 orang pegawai tidak tetap.

3. Sarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan Inspektorat adalah komputer,

printer, Laptop, mesin fotocopy dan kendaraan operasional.

4. Obyek Pemeriksaan

Obyek pemeriksaan yang diaudit sebanyak 110 obrik yang terdiri dari :

a. Pemeriksaan Berkala sebanyak 106 Obrik

b. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda 4 Obrik

B. Output

1. Penyerapan dana Tahun Anggaran 2017 baik berupa Belanja Tidak Langsung

maupun Belanja Langsung ;

2. Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan

pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawas serta jumlah peserta pelatihan yang diikutsertakan selama

tahun 2017;

3. Penambahan sarana dan prasarana Gedung dan Peralatan Kantor baik melalui

Pengadaan Barang / jasa maupun dengan pemeliharaan secara berkala :

4. Jumlah audit yang dilaksanakan, jumlah sosialisasi dan asistensi yang diberikan,

laporan hasil evaluasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan .

C. Outcome

Peningkatan Kinerja unit kerja dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pengaduan

masyarakat, prosentase cakupan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

LKIP tahun 2017


3.1 Metode Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat

Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output

dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan,

walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat

pencapaiannya.

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mengukur keberhasilan kinerjanya,

menetapkan 4 katagori dalam pencapaian kinerja per indikator sasaran yaitu :

Tabel 1. Kategori Penilaian Pencapaian Kinerja

Katagori Rentang Capaian Kinerja (%) Uraian Katagori

I.

II.

III.

IV.

› 85 %

70 % - 85 %

55 % - ‹ 70 %

‹ 55 %

Sangat baik

Baik

Cukup

Kurang

Asumsi : Apabila sasaran mempunyai lebih dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran,

maka diambil rata-rata indikator kinerja untuk menyimpulkan keberhasilan/

kegagalan

Pengukuran kinerja Inspektorat dilandasi oleh:

1. Kinerja kegiatan berupa tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok

indikator kegiatan ;

2. Tingkat pencapaian sasaran berupa tingkat pencapaian target yang telah dituangkan

dalam dokumen rencana kinerja.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus Indikator Kinerja

Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan

capaian strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) di Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut:

LKIP tahun 2017


Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2017

Sasaran Strategis Indikator

Sasaran 1 :

Tercapainya jumlah SDM

dan Aparat Pengawas yang

handal dan profesional serta

memiliki kompetensi dalam

pelaksanaan tugas

a. Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan

perundangan

b. Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan

perundangan

c. Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek untuk peningkatan

kompetensi aparatur pengawasan

d. Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri

Sasaran 2 :

Terlaksananya Sistem

Pengendalian Internal

dengan menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi, efektivitas

dan ketaatan terhadap

peraturan perundang-

undangan yang berlaku

dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi unsur

pemerintahan dengan

melibatkan peran serta

masyarakat dalam

pengawasan pembangunan

a. Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala

b. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau

c. Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

kebijakan KDH

d. Terlaksananya penyelesaian TLHP

e. Terjalinnya sinergisitas, konsultasi dan koordinasi pada

setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

f. Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan dengan

tersedianya Pemutakhiran data tmuan hasil pngawasan

g. Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

LKIP tahun 2017


Dari Sasaran 1 dan Sasaran 2 beserta dengan Indikator Kinerja Utama masing-

masing sebagai bahan ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan Kinerja Inspektorat

Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 dan ukuran kesesuaian dengan pelaksanaan

Rencana Strategis (Renstra tahun 2014-2018) yang merupakan bagian dari RPJMD

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya

menjabarkan Visi dan Misi Bupati Pulang Pisau dan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau

Tahun 2014 - 2018.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran

3.2.1 Sasaran 1

Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan

profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan dan

Bimbingan Teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai, serta Pelatihan

Kantor Sendiri dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketaatan pada

peraturan perundang-undangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai

penyelenggara pemerintahan sesuai tugas dan fungsi, melalui pendidikan dan

pelatihan baik secara formal maupun teknis fungsional serta untuk peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.

Berikut ini adalah data pengukuran IKU untuk sasaran I :

Tabel 3. Pengukuran IKU Sasaran Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Persentase

(%) Ket.

Tercapainya jumlah

SDM dan Aparat

Pengawas yang

handal dan

profesional serta

memiliki kompetensi

dalam pelaksanaan

tugas

a

b

c

d

Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan

Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perundangan

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek untuk peningkatan kompetensi aparatur pengawasan

Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri

7 Orang

6 Orang

5 orang

60 OH 25 g

3 Orang

18 Orang

5 Orang

16 OH

42,86

300,00

100,00

26,67

3 orang pembentukan Calon Auditor dibiayai oleh STAR BPKP

Rata - rata 117,38 Sangat baik

LKIP tahun 2017


Penjelasan Tabel 3 :

a. Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi adalah 3 orang dari

target yang ditetapkan yaitu 7 orang atau 42,86% .

b. Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan

adalah 18 orang sedangkan target 6 orang atau 300 % .

c. Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kompetensi 5 orang,

sedangkan target yang ditetapkan adalah 5 orang sehingga pencapaian hanya

100 % ;

d. Jumlah pegawai yang mengikuti PKS 16 OH dengan target yang ditetapkan

sebanyak 60 OH atau 26,67 %.

Kesimpulan

Realisasi tahun 2017

a. Kegiatan untuk mengikutsertakan pegawai dalam Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan tidak mencapai target karena anggaran yang tersedia

hanya dialokasikan sebesar Rp. 3.300.000,- hanya untuk 3 orang, dan

kegiatan lebih difokuskan pada sosialisasi kebijakan pengawasan melalui

kegiatan Pameran dan karnaval budaya oleh Inspektorat Kabupaten Pulang

Pisau ;

b. Kegiatan Bimbingan Teknis peraturan perundang-undangan telah

dilaksanakan melampaui target sebesar 300 % dengan kriteria sangat baik ;

c. Indikator kegiatan Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek untuk peningkatan

kompetensi aparatur pengawasan hanya terealisasi sebanyak 5 orang dari 5

orang target, dan penyelenggaraan dibantu dari dana STARS BPKP yaitu 3

orang dengan kegiatan Pembentukan Calon Auditor ;

d. Untuk PKS realisasi 16 OH dari target 60 OH hal ini karena kegiatan PKS

tidak teranggarkan dan hanya swadaya dari Auditor.

Secara keseluruhan bahwa capaian sasaran jumlah SDM dan Aparat Pengawas

yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas

adalah sebesar 117,38 % dengan kriteria sangat baik.

LKIP tahun 2017


3.2.2 Sasaran 2

Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan.

Berikut adalah tabel Pengukuran IKU untuk sasaran sistem Pengendalian

Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta

masyarakat dalam pengawasan pembangunan :

Tabel 4. Pengukuran IKU untuk sasaran Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Persentase

(%) Ket.

Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

a. b. c. d. e. f.

Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya penyelesaian TLHP Terjalinnya sinergisitas, konsultasi dan koordinasi pada setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan dengan tersedianya Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan

Pelaksanaan

PKPT = 70 LHP

4 Kasus

Pelaksanaan Reviu Keuangan

dan Evaluasi AKIP (2 Laporan)

Cakupan 30

SKPD

210 OH

2 Kali

116 LHP/LHE

4 Kasus

1 Laporan Reviu Keuangan 1 Laporan

Evaluasi AKIP

42 SKPD

270 OH

1 Kali

165.71

100,00

100,00

140,00

128.57

50,00

LKIP tahun 2017


g.

Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Penyusunan

SOP Penyusunan

SPIP

Penyusunan

SOP Penyusunan

SPIP

100,00

Rata-rata 88,37 Sangat

Baik

Penjelasan Tabel 4 :

a. Inspektorat Kabupaten Pulang telah melaksanakan kegiatan Pengawasan

Internal secara berkala, dengan tujuan untuk menilai atas pelaksanaan

tugas dan fungsi, yang mencakup aspek tugas pokok, keuangan, sumber

daya manusia, sarana dan prasarana. Audit ini dilaksanakan sesuai dengan

norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan

prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan yang ditemui di

lapangan.

Pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan

kegiatan pemeriksaan secara berkala melalui PKPT yaitu sebanyak 116

Obrik dengan penerbitan LHP dan LHE yang dilaksanakan melalui Evaluasi

Program / kegiatan pada SOPD, Pemeriksaan Reguler pada SOPD dan

Kecamatan, serta pelaksanaan Evaluasi Dana Desa / Alokasi Dana Desa.

b. Pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah ditugaskan

Bupati untuk menangani sebanyak 4 kasus pengaduan dari masyarakat

terkait permasalahan yang sebagian besar berupa adanya dugaan

penyelewengan Dana Desa / Alokasi Dana Desa pada 4 Desa dan

dilaksanakan melalui Pemeriksaan Khusus (Riksus) sesuai dengan norma

pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan prosedur

lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan yang ditemui di lapangan.

Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 kasus ;

c. Pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan

akuntansi dan akun LKPD pada unit reviu yaitu 30 SOPD dan 8 Kecamatan

lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Reviu mencakup kegiatan

penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR), Ikhtisar hasil Reviu, Laporan Hasil

Reviu (LHR) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sedangkan untuk

Evaluasi Sistem AKIP tahun 2017 dilaksanakan dengan mengambil sampel

LKIP tahun 2017


12 SOPD dari target minimum 4 SOPD untuk Kabupaten dengan katagori

“C”.

d. Rencana tindak lanjut dan monitoring penyelesaian tindak lanjut adalah

mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, mengelompokan temuan berdasarkan

jenis temuan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu menyelesaikan

tunggakan temuan Aparat Pengawasan Fungsional baik internal maupun

eksternal yang terdapat pada SOPD di Kabupaten Pulang Pisau. Sasaran

kegiatan ini untuk tahun 2017 adalah semua temuan yang terdapat dalam

LHP internal dan LHP eksternal yang harus ditindak lanjuti SOPD sesuai

rekomendasi dengan target 30 SKPD. Kegiatan TL terlaksana pada 42

SOPD dengan rincian sebagai berikut :

(1) Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK-RI per Semester II

Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Penyelesaian Tindak Lanjut

Persentase Tingkat Penyelesaian Kenaikan

(Penurunan) Semester I Tahun

2017 Semester II Tahun

2017

2005-2010

Sesuai Rekomendasi (S) 81,16% 94,20% 13,04%

Belum Sesuai Rekomendasi (BS) 15,36% 4,64% (10,72)%

Belum Ditindaklanjuti (BT) 3,48% 0,29% (3,19)%

Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan

Alasan yang Sah (TB)

0,00% 0,87% 0,87%

2011-2017





Alasan yang Sah (TB)

0,35% 1,73% 1,38%

2005-2017





Alasan yang Sah (TB) 0,16% 1,26% 1,10%

Atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti akan segera dibahas dan

ditindaklanjuti

LKIP tahun 2017


(2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP

Penyelesaian Tindak Lanjut baik terhadap rekomendasi temuan APIP

Inspektorat dan APIP lainnya akan dibahas dan ditindaklanjuti pada

tahun 2018 sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten

Pulang Pisau dan DPRD Kabupaten Pulang Pisau yang diselenggarakan

oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.

e. Terjalinnya sinergisitas, Konsultasi dan kordinasi pada setiap Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan

Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif. Tahun 2017 telah

dilaksanakan ke BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi

Kalimantan Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan

Inspektorat Jenderal di Jakarta, yaitu sebanyak 270 OH, sedangkan target

yaitu 210 OH.

f. Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan ditargetkan 2 kali untuk

memperbarui data temuan setiap semester. Untuk tahun 2017 hanya

terlaksana sebanyak 1 kali mengingat perlunya evaluasi dan monitoring

pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan cakupan wilayah

yang luas pada 95 Desa, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi

untuk pelaksanaan sebanyak 2 kali ;

g. Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dilaksanakan

melalui Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SOPD

lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, yang diperlukan dalam rangka

memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi

melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, dihasilkannya

pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ditaatinya

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk melaksanakan tugas

dan fungsi aparatur pemerintahan (disiplin PNS). Evaluasi SPIP tahun 2017

dilaksanakan pada 8 (delapan) SKPD dengan fokus pada : Pembentukan

Satgas SPIP, Penyelenggaraan SPIP, Pelaksanaan Disiplin ASN dan

Laporan Kinerja SOPD termasuk pada pelaksanaan publikasi program kerja

SOPD melalui web site.

LKIP tahun 2017


Sedangkan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pada

tahun 2017 Inspektorat Pulang Pisau belum melakukan up date SOP

sebelumnya mengingat keterbatasan waktu dan dana yang tersedia.

Kesimpulan

Realisasi tahun 2017

1. Secara umum sasaran pemeriksaan dapat terlaksana secara keseluruhan

berdasarkan PKPT dan Non PKPT yang dituangkan dalam bentuk 116

Laporan Hasil Pemeriksaan dari target sebanyak 70 LHP PKPT. Dengan

demikian telah mencapai sasaran Indikator Kinerja Utama (165,71% ),

dengan Kriteria Sangat Baik ;

2. Penanganan Kasus Pengaduan 4 Obrik dengan penerbitan LHP sebanyak

4 dokumen LHP. Dengan demikian telah melampaui sasaran Indikator

Kinerja Utama (100 %), dengan Kriteria Sangat Baik ;

3. Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan reviu laporan

keuangan dalam bentuk 1 dokumen Laporan Hasil Reviu keuangan dan

Evaluasi LAKIP sebanyak 1 kali. Dengan demikian telah mencapai target

pada tahun 2017 yaitu 100%, dengan Kriteria Sangat Baik ;

4. Secara umum Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (PTLHP)

tercapai 140 %, dengan Kriteria Sangat Baik ;

5. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif telah dilaksanakan

sebanyak 270 OH sedangkan sesuai target yaitu 210 OH (128,57%),

dengan Kriteria Sangat Baik ;

6. Evaluasi temuan hasil pengawasan telah dilaksanakan dengan capaian

50 % ;

7. Tersusunnya kebijakan SPIP dan SOP dilaksanakan melalui Evaluasi

pada 8 (delapan) SOPD dan terlaksana 100%.

Secara umum target Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur

pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan

pembangunan yang dapat dicapai adalah 88,37% dan termasuk dalam kategori

sangat baik (Katagori 85 % keatas).

LKIP tahun 2017


3.3. Akuntabilitas Capaian Anggaran

Pada tahun anggaran 2017, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau didukung

dana sebesar Rp 4.726.515.868,00 dengan realisasi sebesar Rp

4.605.924.488,00 (97,45%) yang terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

- Dana Rp 1.807.515.868,00

- Realisasi Rp 1.699.647.638,00 (94,03%)

b. Belanja Langsung

- Dana Rp 2.919.000.000,00

- Realisasi Rp 2.906.276.850,00 (99,56%).

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5. Realisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017

No. Program/ Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

Realisasi Belanja

(Rp) S i s a

Ket (%)

I.

BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.807.515.868,00

1.699.647.638,00

107.868.230,00

94,03

a. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.015.563.116,85 952.674.380,00 62.888.736,85 93,81

b. Tunjangan Keluarga 105.579.506,00 102.974.349,00 2.605.157,00 97,53

c. Tunjangan Jabatan 115.590.000,00 112.905.000,00 2.685.000,00 97,68

d. Tunjangan Fungsional 41.300.000,00 38.550.000,00 2.750.000,00 93,34

e. Tunjangan Fungsional Umum 16.100.000,00 15.780.000,00 320.000,00 98,01

f. Tunjangan Beras 66.054.880,00 63.367.500,00 2.687.380,00 95,93

g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.560.616,00 9.256.335,00 2.304.281,00 80,07

h. Pembulatan Gaji 15.848,00 14.225,00 1.623,00 89,76

i. Iuran Asuransi Kesehatan 29.383.138,00 27.274.051,00 2.109.087,00 92,82

j. Tunjangan Daerah 401.235.000,00 372.455.000,00 28.780.000,00 92,83

k. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja

(JKK)

2.281.672,51 1.954.129,00 327.543,51 85,64

l. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 2.852.090,64 2.442.669,00 409.421,64 85,64

II.

BELANJA LANGSUNG

2.919.000.000,00

2.906.276.850,00

12.723.150,00

99,56

1. Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

774.800.000,00 767.641.671,00 7.158.329,00 99,08

a. Penyediaan jasa surat menyurat 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00

LKIP tahun 2017



(Rp)

Realisasi Belanja

(Rp) S i s a

Ket (%)

b. Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

75.000.000,00 67.894.141,00 7.105.859,00 90,53

c. Penyediaan jasa jaminan

pemeliharaan kesehatan PNS

0,00 0,00 0,00 0,00

d. Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00 19.996.000,00 4.000,00 99,98

e. Penyediaan alat tulis kantor 68.000.000,00 67.998.500,00 1.500,00 100,00

f. Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

17.200.000,00 17.190.000,00 10.000,00 99,94

g. Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

20.000.000,00 19.996.000,00 4.000,00 99,98

h. Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

18.000.000,00 17.975.000,00 25.000,00 99,86

i. Penyediaan makanan dan minuman 135.000.000,00 134.995.000,00 5.000,00 100,00

j. Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

177.600.000,00 177.597.530,00 2.470,00 100,00

k. Rapat-rapat koordinasi dan

monitoring kegiatan dalam daerah

160.000.000,00 159.999.500,00 500,00 100,00

2. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

335.000.000,00 333.627.900,00 1.372.100,00 99,59

a. pengadaan Kendaraan

dinas/operasional

90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00

b. Pengadaan perlengkapan gedung

kantor

15.000.000,00 14.800.500,00 199.500,00 98,67

c. Pengadaan peralatan gedung kantor 36.000.000,00 35.774.200,00 225.800,00 99,37

d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung

kantor

47.000.000,00 46.992.000,00 8.000,00 99,98

e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil

jabatan

42.000.000,00 41.699.200,00 300.800,00 99,28

f. Pemeliharaan rutin/berkala

kendaraan dinas/operasional

60.000.000,00 59.577.000,00 423.000,00 99,30

g. Pemeliharaan rutin/berkala

perlengkapan gedung kantor

18.000.000,00 17.800.000,00 200.000,00 98,89

h. Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan gedung kantor

27.000.000,00 26.985.000,00 15.000,00 99,94

3. Program peningkatan disiplin

aparatur

25.800.000,00 25.525.706,00 274.294,00 98,94

LKIP tahun 2017



(Rp)

Realisasi Belanja

(Rp) S i s a

Ket (%)

a. Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00 99,00

b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari

tertentu

15.800.000,00 15.625.706,00 174.294,00 98,90

4. Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

295.000.000,00 294.686.800,00 313.200,00 99,89

a. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 29.781.400,00 218.600,00 99,27

b. Sosialisasi peraturan perundang-

undangan

5.000.000,00 4.908.000,00 92.000,00 98,16

c. Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undangan

260.000.000,00 259.997.400,00 2.600,00 100,00

5. Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

14.000.000,00 13.564.000,00 436.000,00 96,89

a. Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

8.000.000,00 7.716.000,00 284.000,00 96,45

b. Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

3.000.000,00 2.924.000,00 76.000,00 97,47

c. penyusunan pelaporan keuangan

akhir tahun

3.000.000,00 2.924.000,00 76.000,00 97,47

6. Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

1.354.400.000,00 1.351.715.373,00 2.684.627,00 99,80

a. Pelaksanaan pengawasan Internal

secara berkala

604.000.000,00 603.848.300,00 151.700,00 99,97

b. Penanganan kasus pengaduan di

lingkungan pemerintah daerah

50.000.000,00 49.950.000,00 50.000,00 99,90

c. Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

133.400.000,00 132.900.000,00 500.000,00 99,63

d. Tindak lanjut hasil temuan

pengawasan

150.000.000,00 149.680.000,00 320.000,00 99,79

e. Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

250.000.000,00 249.999.073,00 927,00 100,00

f. Evaluasi berkala temuan hasil

pengawasan

35.000.000,00 34.880.000,00 120.000,00 99,66

g. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan 33.000.000,00 32.938.000,00 62.000,00 99,81

LKIP tahun 2017



(Rp)

Realisasi Belanja

(Rp) S i s a

Ket (%)

h. Pelaksanaan SPIP 19.000.000,00 18.720.000,00 280.000,00 98,53

i. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 48.000.000,00 47.480.000,00 520.000,00 98,92

j. Pelaksanaan Reviu LPPD

32.000.000,00 31.320.000,00 680.000,00 97,88

7. Program peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

120.000.000,00 119.515.400,00 484.600,00 99,60

a. Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur

pengawasan

120.000.000,00 119.515.400,00 484.600,00 99,60

b. Pelatihan teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja

0,00 0,00 0,00 0,00

Jumlah 4.726.515.868,00 4.605.924.488,00 120.591.380,00 97,45

LKIP tahun 2017


3.4 Pelaksanaan Urusan Wajib.

Pelaksanaan urusan wajib Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan

Peraturan Bupati Pulang Pisau, meliputi beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Penyediaan Surat Menyurat

b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik

c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

e. Penyediaan Alat Tulis Kantor

f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

i. Penyediaan Makanan dan Minuman

j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Pembangunan Gedung Kantor

b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

d. Penyediaan Peralatan Gedung Kantor

e. Pengadaan Mebeleur

f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan

h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

j. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

b. Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

b. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan

LKIP tahun 2017


c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan.

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH.

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

e. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

f. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

g. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan

h. Pelaksanaan SPIP

i. Pelaksanaan Evaluasi LKIP

j. Pelaksanaan Reviu LPPD

7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

c. Pelatihan Kantor Sendiri

LKIP tahun 2017


BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2017

sebagai wujud pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau

sebagai lembaga teknis yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di

bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan outcome

yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai

implementasi dari good and clean governance yang diwujudkan melalui pembaharuan

manajemen pemerintahan dengan cara “pengawasan yang dilakukan secara

prefosional”, secara garis besar telah dilaksanakan dengan kriteria sangat baik yaitu :

a. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis : Tercapainya jumlah SDM

dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam

pelaksanaan tugas, dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan mencapai nilai

rata-rata keseluruhan sebesar 117,38 % ;

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis : Terlaksananya Sistem

Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta

masyarakat dalam pengawasan pembangunan, dilaksanakan melalui 7 (tujuh)

kegiatan dengan rata-rata pencapaian keseluruhan sebesar 88,37%.

Walau demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat

dilaksanakan mengingat prioritas fungsi pengawasan sehingga dana yang tersedia untuk

kegiatan dimaksud digeser peruntukkannya dalam APBD perubahan.

Dengan demikian, ruang lingkup (core area) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

yaitu terwujudnya Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab

melalui pengawasan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya

kontribusi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau bagi Pemerintah Kabupaten Pulang

Pisau secara keseluruhan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel sebagaimana

yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 02 Tahun 2014 tentang

Rencana Stategik Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 – 2018.

LKIP tahun 2017


Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil

maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga

bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai

dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2017 kami merumuskan beberapa

langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan

atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Penetapan Kinerja Tahun 2018,

yaitu sebagai berikut :

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada

dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, instansi pemerintah mapun

pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pengawasan.

2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan

dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.

3. Lebih mengoptimalkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan

komponen-komponen Sistem AKIP pada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat

pusat maupun di daerah.

4. Secara khusus, berkaitan dengan perumusan Penetapan Kinerja Tahun 2017

sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2014-2018, perlu dilakukan pengkajian ulang

atas kuantitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan

sehingga dapat menghindarkan adanya capaian kinerja yang sangat ekstrim di masa-

masa mendatang.

Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap aparat Pengawas Inspektorat

Kabupaten Pulang Pisau mengharapkan agar LKIP tahun 2017 ini dapat memenuhi

kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi

penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan

salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas

kinerja, juga untuk pencapaian target peningkatan Levelling Kapabilitas APIP pada level

2 tahun 2018. Secara spesifik, bagi organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau,

LKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :

1. Rencana Kerja (Operational Plan);

2. Rencana Kinerja (Performance Plan);

3. Rencana Anggaran (Financial Plan);

4. Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

LKIP tahun 2017


Dari kesimpulan tersebut diatas, untuk memperoleh hasil yang lebih meningkat

lagi pada masa yang akan datang, diperlukan:

a. Peningkatan sumber daya aparat pengawasan.

b. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam

mengikuti Diklat.

c. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan pengawasan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya

sebagai kewajiban Organisasi Perangkat Daerah.

Pulang Pisau, 30 Januari 2018

Inspektur Kabupaten Pulang Pisau,

SAPRI JUNJUNG, SE., MA

Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016

a. Lampiran I : Struktur Organisasi Inspektorat ;

b. Lampiran II : RENSTRA 2014 – 2018 ;

c. Lampiran III : Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan

2018 beserta lampirannya;

d. Lampiran IV : RKT 2018 ;

e. Lampiran V : IKU 2017 ;

f. Lampiran VI : Rencana Aksi tahun 2018.

LAMPIRAN

LKIP TAHUN 2018

LKIP tahun 2017

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau .

Lampiran I. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau

INSPEKTUR

SAPRI JUNJUNG, SE., MA.

PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)

NIP. 19640202 199203 1 016

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

SEKRETARIS

Drs. MARHANEDRA

PEMBINA / (IV/a)

NIP. 19700419 199103 1 004

SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

JUANDI, ST

PENATA MUDA TK.I / (III/b)

NIP. 19860103 201101 1 015

SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

NYAI CANDRA DEWI

PENATA MUDA TK.I / (III/b)

NIP. 19650406 198603 2 016

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

Ir. RASIDI


NIP. 19610816 199303 1 004

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

ALFONSO ROYAS

PEMBINA / (IV/a)

NIP. 19681122 199806 1 001.

AGUSTINUS, SE., M.Si


NIP.19640830 199603 1 002

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

AUDITOR (3 orang)

DAN P2UPD (4 orang)

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPRI JUNJUNG, SE., MA

Jabatan : Inspektur Kabupaten Pulang Pisau

Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM

Jabatan : Bupati Pulang Pisau

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan

pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

akuntabilitas kinerja terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Bupati Pulang Pisau

H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM

Pihak Pertama,

Inspektur Kabupaten Pulang Pisau

SAPRI JUNJUNG, SE., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016

LKIP tahun 2016

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2017

Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target

1.

Terselenggaranya kegiatan Rutin pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur

12 bulan

12 bulan

26 orang

2.

Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas

Meningkatnya Mutu SDM dalam memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan Pegawai dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan

1 orang

25 orang

40 orang

3.

Tercapainya jumlah Sumber Daya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas

Terbentuknya jabatan fungsional auditor Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan (Penjenjangan Ketua Tim)

pembentukan

auditor sebanyak 4 orang

4 orang

4.

Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SKPD Terkoordinasinya kegiatan pengawasan antar Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) secara komprehensif

Pelaksanaan

PKPT dan Non PKPT (70 LHP)

Penanganan

kasus pengaduan (4 kasus)

Pelaksanaan 2 kegiatan reviu

LKPD dan Reviu Lapkin

60 SKPD

12 bulan

LKIP tahun 2016


Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala Hasil temuan Tersosialisasinya kebijakan pengawasan Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Terlaksananya Evaluasi AKIP Kabupaten Terlaksananya reviu LPPD

Data TLHP per

semester

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

5. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SKPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang teraran dan terencana Tersusunnya laporan keuangan secara berkala Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual

1 kegiatan

2 semester

1 kegiatan

BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S. Sos, MM

Pulang Pisau, Januari 2017

JUMLAH ANGGARAN Rp. 4.818.792.531,20,20

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 1.768.792.531,20,20

II. BELANJA LANGSUNG Rp. 3.050.000.000,00,00

1. Program Rutin Rp. 1.224.400.000,00

2. Program Strategis : Rp. 1.825.600.000,00

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 210.000.000,00

b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Rp. 28.600.000,00

c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


Rp. 1.362.000.000,00

d. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Rp. 225.000.000,00

INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU.

SAPRI JUNJUNG, SE, MA Pembina Tk. I

NIP. 19640202 199203 1 016

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan

akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SAPRI JUNJUNG, SE., MA

Jabatan : Inspektur Kabupaten Pulang Pisau

Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM

Jabatan : Bupati Pulang Pisau

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah

seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab

Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi

terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan

dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua,

Bupati Pulang Pisau

H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM

Pihak Pertama,

Inspektur Kabupaten Pulang Pisau

SAPRI JUNJUNG, SE., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016

LKIP tahun 2017

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

TAHUN ANGGARAN 2018


1.

Tersedianya kebutuhan

administrasi kantor dalam

rangka perbaikan mutu dan


Terlaksananya Program Pelayanan

adminstrasi perkantoran

Terlaksananya Program Peningkatan

sarana dan prasarana aparatur

12 bulan

12 bulan

2. Tersedianya laporan

pertanggung jawaban dan

pencapaian kinerja yang akurat

dan akuntabel

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana Tersusunnya laporan keuangan secara berkala Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir

tahun berbasis akrual

1 kegiatan

12 bulan

1 kegiatan

3.

Tercapainya jumlah SDM dan

Aparat Pengawas yang handal

dan profesional serta memiliki

kompetensi dalam pelaksanaan

tugas

Terlaksananya Program Peningkatan

profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

26 Orang

4.


Pengendalian Internal dan

pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah dengan menerapkan

prinsip-prinsip efisiensi,

efektivitas dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-

undangan yang berlaku dalam

pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi unsur pemerintahan

dengan melibatkan peran serta

masyarakat dalam pengawasan

pembangunan

Terlaksanyanya Program Peningkatan

sistem pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Terlaksanyanya Program Penataan

dan penyempurnaan kebijakan sistem

dan prosedur pengawasan

Terlaksananya Program

Mengintensifkan penanganan

pengaduan masyarakat

3 kegiatan

(PKPT, Evaluasi

Berkala dan

TLHP)

3 kegiatan

(SPIP, Evaluasi

LKIP dan

Sosialisasi)

Penanganan

kasus pengaduan

(4 kasus)

LKIP tahun 2017

JUMLAH ANGGARAN Rp. 5.397.037.475,77

I. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 2.183.736.812,95

II. BELANJA LANGSUNG Rp. 3.213.300.663,82

1. Program Rutin

a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rp. 1.685.800.662,82

Rp. 1.099.800.662,82

Rp. 586.000.000,00

2. Program Strategis : Rp. 1.528.100.000,00

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 60.000.000,00

b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Rp. 35.600.000,00

c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


Rp. 1.080.000.000,00

d. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan

Rp. 352.500.000,00

BUPATI PULANG PISAU,

H. EDY PRATOWO, S. Sos, MM



SAPRI JUNJUNG, SE, MA Pembina Tk. I

NIP. 19640202 199203 1 016

Lampiran LKIP tahun 2017


LAMPIRAN IV

RENCANA KINERJA TAHUN 2018 (RKT)


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Penanggung

Jawab

1.

Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran yang memadai

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur (Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari)

12 bulan

12 bulan

32 orang

Sekretariat

Inspektorat (PPTK : Nyai Chandra Dewi)

2.

Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas

Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural Meningkatnya pengetahuan Pegawai dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan (Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja SKPD)

1 orang

40 orang

Sekretariat

Inspektorat (PPTK : Juandi, ST)

3.

Tercapainya jumlah Sumber Daya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas

Terbentuknya jabatan fungsional auditor Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional dan berkompetensi

Pembentukan

auditor sebanyak 4 orang

Diklat

Kompetensi/ Penjenjangan

sebanyak 2 orang

Sekretariat


4.

Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam

Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan

PKPT dan Non PKPT (70 LHP)

Penanganan

kasus pengaduan (4 kasus)

Pelaksanaan kegiatan reviu

LKPD

Sekretariat

Inspektorat (PPTK : H. Lamsi, SE)

Sekretariat

Inspektorat (PPTK : H. Lamsi, SE)

Sekretariat Inspektorat (PPTK :

H. Lamsi, SE )

Lampiran LKIP tahun 2017


Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Penanggung

Jawab

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan

Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SKPD Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala Hasil temuan

Tersosialisasinya kebijakan pengawasan Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Terlaksananya Evaluasi LAKIP Kabupaten

60 SKPD 12 bulan

Data TLHP per semester

1 Kegiatan

1 Kegiatan

1 Kegiatan

Sekretariat


Sekretariat



Juandi, ST)


Juandi, ST)

Sekretariat


5. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SKPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana Tersusunnya laporan keuangan secara berkala Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual

1 kegiatan (Penyusunan

LKIP)

2 semester

1 kegiatan


Juandi, ST)

Pulang Pisau, Januari 2018


SAPRI JUNJUNG, SE, MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016

LKIP tahun 2017

Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau .

LAMPIRAN V : INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU Tahun 2017

SASARAN STRATEGI ARAH

KEBIJAKAN PROGRAM

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Meningkatnya

kinerja Satuan

Organisasi

Perangkat

Daerah

Penerapan

Reformasi birokrasi

dan Peningkatan

Pelayanan Publik

Peningkatan

Nilai LKIP

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Cakupan pelayanan

administrasi

perkantoran

Program Peningkatan

Sistem Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

Persentase temuan

yang ditindaklanjuti

dan kesesuaian kinerja

SKPD dengan Renstra

/ Renja Kabupaten

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Persentase

pelanggaran disiplin

pegawai

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Cakupan pelayanan

sarana dan prasarana

aparatur

Meningkatnya

akuntabilitas

pengelolaan

keuangan

daerah

Penerapan Sistem

Laporan Keuangan

berbasis Akrual

Peningkatan

Opini BPK

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Capaian Kinerja dan

Pelaporan Keuangan

Tingkat ketepatan

waktu penyampaian

laporan keuangan

serta penerapan

system prosedur .

Meningkatnya

kualitas SDM

aparatur

pemerintah

Penerapan

Reformasi birokrasi

dan Peningkatan

PelayananPublik

Pengembang

ansumber

daya

aparatur

pemerintah

Program Peningkatan

ProfesionalismeTenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Persentase tenaga

pemeriksa dan

aparatur pengawasan

yang profesional

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

Persentase sumber

daya aparatur yang

memiliki kompetensi

sesuai bidangnya

INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU

SAPRI JUNJUNG, SE. MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016

Tw I Tw II Tw III Tw IV

a.Jumlah pegawai yang mengikuti

sosialisasi peraturan perundanganSangat baik Sosialisasi kebijakan pengawasan v

1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah v2. Belanja Kursus-Kursus Singkat /Pelatihan v1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan v v

2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian

akuntabilitas kinerja v

1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah v2. Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan v

a.Terlaksananya Pengawasan Internal

secara BerkalaSangat baik Pelaksanaan PKPT 70 LHP v v v v

b.

Terlaksananya Penanganan Kasus

Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Daerah

Sangat baik Pemeriksaan Khusus (Riksus) 4 Kasus v v v

c.Terlaksananya Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan kebijakan KDHSangat baik

Pelaksanaan Reviu Keuangan dan Evaluasi

AKIP 2 Laporan v

d. Terlaksananya penyelesaian TLHP Sangat baikKoordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (dalam dan luar daerah)30 OPD v v v v

e.

Terjalinnya sinergisitas, konsultasi dan

koordinasi pada setiap Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

Sangat baikKoordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif210 OH v v v

f.

Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil

Pengawasan dengan tersedianya

Pemutakhiran data temuan hasil

pengawasan

Sangat baikSinkronisasi dan Evaluasi berkala temuan

hasil pemeriksaan2 Kali v

Sangat baik 1. Evaluasi pelaksanaan SPIP 10 OPD vSangat baik 2. Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) 1 Dokumen v

Sangat baik 3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen v

Sangat baik 4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen v

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017


INDIKATOR KINERJA

c.

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek

untuk peningkatan kompetensi aparatur

pengawasan

Sangat baik

b.Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek

peraturan perundanganSangat baik

SASARANNO TARGET WAKTU PELAKSANAAN

RENCANA AKSI

NO URAIAN/KEGIATAN

2. Terlaksananya Sistem


dengan menerapkan



terhadap peraturan

perundang-undangan yang

berlaku dalam

pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi unsur

pemerintahan dengan


masyarakat dalam

pengawasan

pembangunan

g.Tersusunnya Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Target

Sangat baikJumlah pegawai yang mengikuti Diklat

formal d.


dan Aparat Pengawas

yang handal dan

profesional serta memiliki

kompetensi dalam

pelaksanaan tugas

1.

Pulang Pisau, 3 Maret 2017

INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU,


NIP. 19640202 199203 1 016

Keterangan

1 orang Diklat

Kepemimpinan

TargetRealis

asi

Capaian

%Target Realisasi

Capaia

n %

a.

Jumlah pegawai yang

mengikuti sosialisasi peraturan

perundangan

Program peningkatan disiplin

aparaturBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 1 Kegiatan 1 0 0,00 20.000.000 - 0,00

1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah70.000.000 21 orang 21 0 0,00 70.000.000 - 0,00

2. Belanja Kursus-Kursus Singkat

/Pelatihan 80.000.000 21 orang 21 0 0,00 80.000.000 - 0,00

1. Pelatihan pengembangan tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawasan 125.000.000 21 orang 21 0 0,00 125.000.000 - 0,00

2. Pelatihan teknis pengawasan dan

penilaian akuntabilitas kinerja 100.000.000 21 orang 21 0 0,00 100.000.000 - 0,00

1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000 1 0 0,00 8.000.000 - 0,00

2. Belanja Kursus-Kursus Singkat/

Pelatihan32.000.000 1

00,00 32.000.000 - 0,00

a.Terlaksananya Pengawasan

Internal secara Berkala

Program peningkatan sistem



kebijakan KDH

Pelaksanaan PKPT 607.000.000 70 LHP 70 13 18,57 607.000.000 143.280.000 23,60

b.

Terlaksananya Penanganan

Kasus Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah

Daerah




kebijakan KDH

Pemeriksaan Khusus (Riksus) 100.000.000 4 Kasus 4 0 0,00 100.000.000 - 0,00

Pelaksanaan Reviu Keuangan (LKPD) 150.000.000 1 kegiatan 1 1 100,00 150.000.000 149.075.000 99,38

Pelaksanaan Evaluasi LAKIP/AKIP 65.000.000 8 LHP 8 12 150,00 65.000.000 57.200.000 88,00

d.Terlaksananya penyelesaian

TLHP




kebijakan KDH

Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan (dalam dan luar

daerah)

100.000.000 30 OPD 30 3 10,00 100.000.000 6.840.000 6,84

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017 ( TRIWULAN I )INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

d.Jumlah pegawai yang

mengikuti Diklat formal

2. Terlaksananya

Sistem Pengendalian

Internal dengan

menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi,

efektivitas dan

ketaatan terhadap


undangan yang

berlaku dalam

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

unsur pemerintahan

dengan melibatkan

peran serta

masyarakat dalam

pengawasan

pembangunan

c.

Terlaksananya Pengendalian

Manajemen Pelaksanaan

kebijakan KDH

1. Tercapainya jumlah

SDM dan Aparat

Pengawas yang

handal dan

profesional serta

memiliki kompetensi

dalam pelaksanaan

tugas

b.

1 orang

Ket.

FISIK KeuanganMasal

ah Pemecaha

n Masalah

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur




kebijakan KDH

ANGGARAN

(Rp)TARGET SATUAN

Jumlah pegawai yang

mengikuti Bimtek peraturan

perundangan

Program peningkatan

profesionalisme tenaga


pengawasan

c.

Jumlah pegawai yang

mengikuti bimtek untuk

peningkatan kompetensi

aparatur pengawasan

Program peningkatan

profesionalisme tenaga


pengawasan

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN

e.

Terjalinnya sinergisitas,

konsultasi dan koordinasi pada

setiap Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP)




kebijakan KDH

Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif200.000.000 210 OH 210 24 11,43 200.000.000 22.732.000 11,37

f.

Terlaksananya Evaluasi

Temuan Hasil Pengawasan

dengan tersedianya

Pemutakhiran data temuan

hasil pengawasan




kebijakan KDH

Sinkronisasi dan Evaluasi berkala temuan

hasil pemeriksaan50.000.000 2 Kali 2 0 0,00 50.000.000 - 0,00




kebijakan KDH

Evaluasi pelaksanaan SPIP 50.000.000 10 OPD 10 0 0,00 50.000.000 - 0,00

Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) 8.800.000 1 Dokumen 1 0 0,00 8.800.000-

0,00

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran8.800.000 2 Dokumen 2 0 0,00 8.800.000

- 0,00

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir

Tahun11.000.000 1 Dokumen 1 0 0,00 11.000.000

- 0,00

h.

Tersosialisasinya Kebijakan

Pengawasan kepada

masyarakat




kebijakan KDH

Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan

Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten

Pulang Pisau

40.000.000 1 Kegiatan 1 0 0,00 40.000.000 - 0,00

Pulang Pisau, 13 April 2017

INSPEKTUR KABUPATEN


2. Terlaksananya

Sistem Pengendalian

Internal dengan

menerapkan prinsip-

prinsip efisiensi,

efektivitas dan

ketaatan terhadap


undangan yang

berlaku dalam

pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi

unsur pemerintahan

dengan melibatkan

peran serta

masyarakat dalam

pengawasan

pembangunan

g.Tersusunnya Kebijakan Sistem

dan Prosedur Pengawasan

NIP. 19640202 199203 1 016

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

APBD Kab.APBD

Prov.APBN

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

BELANJA LANGSUNG 3.050.000.000,00 3.859.651.261,73

01 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran670.600.000,00 670.600.000,00

- - - - 676.064.343,03

01 01 Penyediaan jasa surat-menyurat - Honorarium Non PNS 4 Orang/12 Bulan &

Jasa Pengiriman Surat, fax, internetInspektorat

Kabupaten12 bulan 84.000.000,00 84.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

12 bulan 92.400.000,00

01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya

Air dan Listrik

- Belanja Telp & Fax 12 Bulan, Belanja Air 12

Bulan, dan Belanja Listrik 12 BulanInspektorat

Kabupaten12 bulan 95.000.000,00 95.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

12 bulan 32.904.343,03

01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan

Kantor- Biaya service 7 unit PC, 4 unit note book Inspektorat

Kabupaten1 Tahun 0,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 0,00

01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan

kesehatan PNS

- Biaya pengobatan dan general check up

untuk 5 PegawaiInspektorat

Kabupaten1 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 20.000.000,00

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Upah kebersihan dan belanja bahan

pembersih selama 12 bulanInspektorat

Kabupaten12 bulan 20.000.000,00 20.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

12 bulan 22.000.000,00

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Belanja Alat Tulis Kantor selama 12 bulan Inspektorat

Kabupaten12 bulan 50.000.000,00 50.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

12 bulan 55.000.000,00

01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

- Belanja barang cetakan dan pengandaan

selama 12 bulanInspektorat

Kabupaten12 bulan 18.000.000,00 18.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

12 bulan 19.800.000,00

01 12Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Belanja pergantian lampu, perbaikan

instalasi listrik selama 12 bulanInspektorat

Kabupaten12 bulan 15.000.000,00 15.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

12 bulan 16.500.000,00

01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

- Belanja langgaran surat kabar harian,

buletin pengawasan selama 12 bulanInspektorat

Kabupaten12 bulan 15.000.000,00 15.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

12 bulan 12.000.000,00

01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Makanan dan minuman untuk 30 Pegawai,

makan dan minuman tamu dan untuk rapat

selama 12 bulan

Inspektorat

Kabupaten12 bulan 101.200.000,00 101.200.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

12 bulan 111.320.000,00

01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

- Rapat koordinasi dan konsultasi non

pengawasan ke luar daerah 150 OH

Provinsi,

regional,

pusat

1 Tahun 147.400.000,00 147.400.000,00- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 162.140.000,00

01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring

Kegiatan Dalam Daerah

- Rapat koordinasi dan konsultasi non

pengawasan ke dalam daerah 150 OH

tersebar 8

Kecamatan 1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 132.000.000,00

02 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur543.000.000,00 543.000.000,00

930.252.714,06

02 03 Pembangunan Gedung Kantor Penimbunan, Cor Halaman Kantor dan

Pembuatan Pagar HalamanInspektorat

Kabupaten1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00

- prioritas

hasil analis

kebutuhan

1 Tahun 500.000.000,00

02 05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Pengadaan 4 unit kendaraan dinas roda 2 Inspektorat

Kabupaten1 Tahun 128.000.000,00 128.000.000,00

- - prioritas

hasil analis

kebutuhan

1 Tahun 100.000.000,00

02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan perlengkapan ruang aula 2 unit

AC, 1 set sound system, teralis, gorden dllInspektorat

Kabupaten1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00

- - prioritas

hasil analis

kebutuhan

1 Tahun 101.876.357,03

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018

KABUPATEN PULANG PISAU

Catatan

PentingKode

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

(1) (3)

Sumber Dana

Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

indikatif

Nama SKPD : INSPEKTORAT

RUMUSAN RENCANA KERJA (RENJA ) INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017

APBD Kab.APBD

Prov.APBN

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan

PentingKode


(1) (3)

Sumber Dana



Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

indikatif

02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan peralatan kerja 3 notebook, 2

PC dan 5 printerInspektorat

Kabupaten1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

- - prioritas

hasil analis

kebutuhan

1 Tahun 101.876.357,03

02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan gedung kantor (cat-catan,

perbaikan atap) seluas 200 m2 dan

kebersihan halaman gedung kantor 2500

m2

Inspektorat

Kabupaten1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 27.500.000,00

02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan 2 unit mobil jabatan selama 1

tahunInspektorat

Kabupaten1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 44.000.000,00

02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

- Pemeliharaan 6 unit kendaraan dinas

jabatan selama 1 tahunInspektorat

Kabupaten1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 55.000.000,00

02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor

- Penggantian spare part perlengkapan

gedung kantor secara rutin / berkala (TV,

parabola dll)

Inspektorat

Kabupaten1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 0,00

02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan

Gedung Kantor

- Penggantian spare part peralatan gedung

kantor secara rutin / berkala (6 unit PC, 8

printer, 2 notebook dll)

Inspektorat

Kabupaten1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 0,00

03 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur10.800.000,00 10.800.000,00

12.565.610,84

03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannya

- Pengadaan Pakaian Dinas/ batik untuk 25

orang PegawaiInspektorat

Kabupaten1 Tahun 10.800.000,00 10.800.000,00

- - prioritas

hasil analis

kebutuhan

1 Tahun 12.565.610,84

04 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas

PNS0,00 0,00

25.131.221,68

05 Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur210.000.000,00 210.000.000,00

284.312.216,76

05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Terlaksananya Pejabat Struktural yang

mengikuti Diklat Kepemimpinan

Luar

daerah1 orang 40.000.000,00 40.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan1 orang

59.656.108,38

02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Sosialisasi peraturan perundangan 8

Pegawai

Luar

daerah1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 59.656.108,38

05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-Undangan

- Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang-undangan non pengawasan

sebanyak 10 Pegawai

Luar

daerah1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 165.000.000,00

APBD Kab.APBD

Prov.APBN

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan

PentingKode


(1) (3)

Sumber Dana



Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

indikatif

06 Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

28.600.000,00 28.600.000,0027.331.221,68

06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP, LPPD dll)Inspektorat

Kabupaten1 Tahun 8.800.000,00 8.800.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 7.615.610,84

06 02Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/

Laporan Rekonsiliasi Keuangan

- Tersusunnya Pelaporan Keuangan

semesteran (Laporan Realisasi anggaran

per semester)

Inspektorat

Kabupaten1 Tahun 8.800.000,00 8.800.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 7.615.610,84

06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir

Tahun

- Tersusunnya Pelaporan Keuangan akhir

tahun (LRA, Neraca, CALK)Inspektorat

Kabupaten1 Tahun 11.000.000,00 11.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 12.100.000,00

20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pelaksanaan

Kebijakan KDH

1.322.000.000,00 1.322.000.000,00

1.439.066.332,67

20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

berkala

- Pelaksanaan PKPT dan Non PKPT (90 LHP),

sinkronisasi PKPT 2015 Provinsi, Regional

dan Pusat (30 OH)

Tersebar 8

Kec. Provinsi,

Regional dan

Pusat

1 Tahun 607.000.000,00 607.000.000,00 - -Kegiatan

Lanjutan1 Tahun 680.000.000,00

20 02 Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan

Pemerintah Daerah

- Terlaksananya penanganan kasus

pengaduan (5 kasus)

Tersebar 8

Kec.1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 110.000.000,00

20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan

Kebijakan KDH

- Terlaksananya reviu laporan keuangan

Pemerintah Daerah 2013 dan reviu PPAS /

RKA 2015

Kec. Kah.

Hilir1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 142.566.332,67

20 04 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

- Terlaksananya Evaluasi AKIP 8 SOPD dan

Reviu AKIP Kabupaten

Dalam dan

Luar

Daerah

1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 71.500.000,00

20 05 Evaluasi SPIP - Terlaksananya Evaluasi dan monitoring

SPIP pada SOPD

Dalam

Daerah1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 75.000.000,00

20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Pelaksanaan Tindak Lanjut 90 LHP Tersebar 8

Kec.1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 75.000.000,00

20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih

Komprehensif

- Terlaksananya koordinasi pengawasan yg

komprehensif sebanyak 100 OH

Luar

daerah1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 220.000.000,00

20 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan - Terlaksananya evaluasi berkala temuan

hasil pengawasan (2 semester)

Tersebar 8

Kec.

Provinsi,

Regional

dan Pusat

1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00

- -

Kegiatan

Lanjutan1 Tahun 65.000.000,00

21 Peningkatan Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 225.000.000,00 225.000.000,00 339.271.492,63

21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan

- Pembentukan auditor 5 org, penjenjangan

2 org, pembentukan pejabat pengawas 2

org

Luar

daerah1 Tahun 125.000.000,00 125.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 80.000.000,00

21 02 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian

Akuntabilitas Kinerja

- Peningkatan kompetensi aparatur

pengawasan 25 orgLuar

daerah1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 134.271.492,63

030,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun

21 04 Pelatihan Kantor Sendiri - Terlaksanya PKS (25 org x 2 kl) Kec. Kah.

Hilir1 Tahun 0,00

- - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 125.000.000,00

APBD Kab.APBD

Prov.APBN

Target Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Catatan

PentingKode


(1) (3)

Sumber Dana



Lokasi

Target

Capaian

Kinerja

Kebutuhan Dana/Pagu

indikatif

22 Penataan dan Penyempurnaan

Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan

40.000.000,00 40.000.000,00 125.656.108,38

01 Sosialisasi Kebijakan Pengawasan - Publikasi Kebujakan Pengawasan melalui

Pameran, Karnaval dan Media Sosial

Dalam dan

Luar

daerah

1 Tahun40.000.000,00 40.000.000,00 - - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 62.828.054,19

22 02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur

Pengawasan- Penyusunan Buku Pedoman, SOP, Evaluasi

SPIP

Luar

daerah1 Tahun

0,00 - - Kegiatan

Lanjutan

1 Tahun 62.828.054,19

24 Program Mengintensifkan Penanganan

Pengaduan Masyarakat0,00

24 01 Pembentukan Unit Khusus Penanganan

Pengaduan Masyarakat

- Pelaksanaan 11 butir Inpres No. 5 Tahun

2004Luar

daerah1 Tahun

0,00 - - prioritas

hasil analis

kebutuhan

1 Tahun

SAPRI JUNJUNG, SE, MA

Inspektur Kabupaten Pulang Pisau,

NIP. 19640202 199203 1 016

Tw I Tw II Tw III Tw IV

1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40 orang v2. Belanja Kursus-Kursus Singkat /Pelatihan 40 orang v1 Diklat Penjenjangan dan pengembangan

Kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur

pengawasan2 orang v v

2 Pembentukan tenaga Calon Auditor 4 orang v v1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 orang v2. Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 1 orang v

a.Tersosialisasinya Kebijakan Pengawasan

Daerah kepada masyarakatSangat baik

Sosialisasi kebijakan pengawasan melalui

karnaval budaya / pameran pembangunan1 kegiatan v

b.Terlaksananya Pengawasan Internal secara

BerkalaSangat baik Pelaksanaan PKPT 70 LHP v v v v

c.

Terlaksananya Penanganan Kasus

Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Daerah

Sangat baik Pemeriksaan Khusus (Riksus) 4 Kasus v v v

d.Terlaksananya Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan kebijakan KDHSangat baik

Pelaksanaan Reviu Keuangan dan Evaluasi

Sistim AKIP 2 Laporan v

e. Terlaksananya penyelesaian TLHP Sangat baikKoordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (dalam dan luar daerah)30 OPD v v v

f.

Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil

Pengawasan dengan tersedianya

Pemutakhiran data temuan hasil

pengawasan

Sangat baikSinkronisasi dan Evaluasi berkala temuan

hasil pemeriksaan2 Kali v

g. Sangat baik 1. Evaluasi pelaksanaan SPIP 10 OPD vSangat baik 2. Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) 1 Dokumen v

Sangat baik 3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen v

Sangat baik 4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen v

RENCANA AKSI

NO URAIAN/KEGIATAN

c.


dan Aparat Pengawas

yang handal dan

profesional serta memiliki

kompetensi dalam

pelaksanaan tugas

1.

2.

RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU

INDIKATOR KINERJA

b.

Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek

untuk peningkatan kompetensi aparatur

pengawasan

Sangat baik

a.Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek

peraturan perundanganSangat baik

SASARANNO TARGETKeterangan

Tersusunnya Kebijakan Sistem dan

Prosedur Pengawasan

Target

Sangat baikJumlah pegawai yang mengikuti Diklat

formal

WAKTU PELAKSANAAN



dengan menerapkan



terhadap peraturan

perundang-undangan yang

berlaku dalam

pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi unsur

pemerintahan dengan


masyarakat dalam

pengawasan

pembangunan


INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU,


NIP. 19640202 199203 1 016

Documents

Kata Pengantar - Pulang Pisau Regency · menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan ... dilaksanakan yakni melaksanakan pemeriksaan komprehensip,