Upload
dinhnhu
View
236
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan
Karunia-Nya, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tanah Bumbu telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) untuk tahun 2017.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan penyajian suatu
proses kegiatan yang berorientasi pada hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(LAKIP) ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil
yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan
berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) yang setidaknya memuat Visi, Misi, Strategi dan Program serta
menyediakan ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.
Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu di perbaiki.Kritik, saran
dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaannya dimasa
akan datang. Tindakan perbaikan dimasa mendatang adalah tekad terbaik yang akan
kami lakukan demi mengarah pada penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) berikutnya.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung tersusunya LAKIP ini.
Wasallamu’alaikum Wr. Wb.
Batulicin, Januari 2018Kepala DKBP3AKabupaten Tanah Bumbu,
Narni, SKM., M.KesPembina Tk. INIP. 19671226 199403 2 007
.
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR -------------------------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------ ii
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang -------------------------------------------------------------------- 1
B. Tugas Pokok & Fungsi ----------------------------------------------------------- 1
C. Aspek Strategis -------------------------------------------------------------------- 5
D. Struktur Organisasi --------------------------------------------------------------- 7
E. SistematikaPenyajian------------------------------------------------------------- 12
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis (RENSTRA) ------------------------------------------------ 14
1. Visi dan Misi -------------------------------------------------------------------- 14
2. Tujuan dan Sasaran---------------------------------------------------------- 14
3. Strategi dan Kebijakan------------------------------------------------------- 15
B. Perencanaan Kinerja 2017 ------------------------------------------------------ 18
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)--------------------------------------------------- 21
D. Penetapan Kinerja Tahun 2015------------------------------------------------ 21
E. Rencana Aksi Tahun 2017 ------------------------------------------------------ 23
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kerangka Pengukuran Kinerja ------------------------------------------------- 28
B. Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran -------------------------------------- 29
C. Realisasi Anggaran --------------------------------------------------------------- 37
Bab IV PENUTUP ---------------------------------------------------------------------------------- 44
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga
penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah
memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah di
tetapkan, demikian pula dengan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah SKPD yang
dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan
menyangkut bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
Sebagai pengemban amanah, DKBP3A berkewajiban menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), sebagai perwujudan langkah
untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam
mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ketiga
untuk mencapai visi dan dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang
mampu diraih maupun kegagalan yang di temui dalam bidang keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dasar penyusunan LAKIP ini adalah dengan melaksanakan pengukuran
kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
penetapan kinerja tahun 2016 yang telah disepakati.
B. Tugas Pokok & Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2017
Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja unsure-unsur organisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 2
Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas didukung oleh tiga bidang dan
sekretariat. Rincian tugas dan fungsi organisasi Dinas KBP3A sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Didalam melaksanakan
tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
b. Bagian Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 3
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan;
b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakatdan kearsipan;
d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan
pelaporan;
h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.
c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahteramempunyai fungsi sebagai berikut :
1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang KB dan keluarga
sejahtera;
2. penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang pembinaan dan pelayanan KB;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 4
3. penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
4. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
5. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
d. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE
Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan kegiataan dibidang pengendalian penduduk, advokasi
dan KIE..
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Bidang
Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIEmempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian
penduduk, advokasi dan KIE;
2. Penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
dibidang advokasi dan KIE;,
3. Penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
4. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan kerjasama dengan instansi
terkait;
5. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan
perempuanserta perlindungan anak.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 5
1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan
perlindungan perempuanserta perlindungan anak;
2. penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang pemberdayaan perempuan;
3. penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang perlindungan perempuan dan anak;
4. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan kerjasama dengan instansi
terkait;
5. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.
C. Aspek Strategis
Adapun aspek strategis yang berkenaan dengan pengembanan tugas-tugas
dan fungsi tersebut diatas antara lain ;Permasalahan-permasalahan yang dihadapi
oleh Dinas KBP3A dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
a. Bagian Sekretariat
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Belum optimalnya kualitas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
KBP3A .
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas
KBP3A .
b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Unmetneed tinggi
2. Pemahaman tentang alat kontrasepsi MKJP masih rendah
3. Pemahaman tentang alat kontrasepsi MKJP masih rendah
4. Banyaknya pernikahan usia dini
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB / kader
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 6
akibat dari keterbatasan anggaran
6. Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan
7. Belum ada gundang farmasi untuk alkon KB
c. Bidang Pengendalian Penduduk
1. Keterbatasan Kapasitas daerah dalam pengendalian penduduk
2. menyebarnya permukiman penduduk
3. Banyaknya penduduk pendatang
4. Bonus Demografi Pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan,
kesempatan kerja terutama perempuan)
5. Banyaknya jumlah anak dan lansia dari jumlah penduduk
6. Adanya perbedaan pola pendataan antara BKKBN, BPS dan Kementerian
Dalam Negeri
7. Belum semua desa/kelurahan memiliki data mikro
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan Gender
2. Belum semua SKPD melaksanakan PPRG
3. Belum optimalnya Pokja PUG (pengarus utamaan gender)
4. Belum terbentuknya Forum Peningkatan Kualitas hidup Perempuan (PKHP)
5. Belum terbentuknya Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan
(PPEP)
6. Belum optimalnya fokal Point gender
7. Masih adanya korban kekerasan perempuan yang belum berani melapor.
8. Belum ada kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang
terlaporkan
9. Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan P2TP2A (Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak)
Kabupaten
10. Belum tersedianya lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
Kabupaten
11. Belum terbentuknya forum data gender, perempuan dan anak
12. Belum tersedianya aplikasi data gender, perempuan dan anak
13. Belum optimalnya peran gugus tugas kabupaten layak anak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 7
14. Belum semua Kecamatan menjadi Kecamatan Layak Anak
15. Belum tersedianya Peraturan Daerah / Peraturan Bupati Tentang Kabupaten
Layak Anak
16. Belum terdatanya pekerja anak khususnya pada sektor informal.
17. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM bagi pendamping yang
memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan.
18. Masih adanya anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
19. Belum optimalnya lembaga penyediaperlindungan khusus anak
D. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan mekanisme
formal dengan meyebutkan nama-nama organisasi yang dikelola oleh setiap individu
atau kelompok, disamping juga struktur organisasi ini dapat menunjukkan suatu
keadaan dari pola susunan dan perwujudan tetap hubungan diantara fungsi-fungsi,
bagian-bagian atau posisi-posisi serta wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan
berbeda dalam suatu organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi,
demikian pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, struktur organisasinya disusun
berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No 29 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja unsur-unsur Organisasi Dinas
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Tanah Bumbu, sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbag Umum dan Kepegawaian
b. Subbag Perencanaan dan Keuangan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 8
3. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan dan Pelayanan KB
b. Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE, terdiri dari :
a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
b. Seksi Advokasi dan KIE
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
b. Seksi Perlindungan Anak
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 10
Sumber daya Manusia/Personel SKPD
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar,
tercatat secara keseluruhan berjumlah 122 orang ( Pegawai Dinas + PLKB ),
secara rinci dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut :
Pejabat Struktural pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
NO N A M A PANGKAT/GOL JABATAN ESSELON
1 Narni, SKM. M. Kes Pembina Tk. I / IV.b Kepala Dinas II.b
2 H. Akhmad Fauzi, SP., MP Pembina Tk. I / IV.b Sekretaris DKBP3A III.a
3 Hj. Sumarni, S.Sos Pembina / IV.a Kabid. Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera III.b
4 M. Yamin Badroen,S.Sos Pembina / IV.a Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk, Advokasi dan KIE
III.b
5 Dida Rodiah Penata Tk. I / III.d Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.b
6 Muhammad Maksun, S. Sos, MM
Penata Tk. I / III.d Kepala Seksi Pengendalian
Penduduk dan Informasi Keluarga
IV.a
7 Fitriyani, S.AB Penata / III.c
Kepala Seksi Advokasi dan
KIE IV.a
8 Noor Hasanah,S.Ag Penata Tk. I / III.d Kepala Seksi Perlindungan
Anak IV.a
9 Siti,S.Sos Penata Tk. I / III.d Kepala Seksi Pemberdayaan
Perempuan IV.a
10 Ida Romundang Lubis, S. Kep Penata / III.c
Kepala Seksi Pemberdayaan
Ketahanan Keluarga IV.a
11 Misnawati, S.SiT Penata Muda Tk. I /
III.b
Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan KB
IV.a
12 Drs.Marhami., MM Penata Tk. I / III.d Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian IV.a
13 Moch. Fauzi BT, ST Penata Muda Tk. I /
III.b
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan &
Pelaporan IV.a
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 11
Staf-staf pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, tugasnya membantu para Kepala Sub Bidang dan
Kepala Subbag yang jumlahnya bervariasi yaitu 22 orang dengan rincian
sebagai berikut :
Jumlah Staf/Karyawan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
NO BIDANG/BAGIAN SUB
BAGIAN/SEKSI PNS PTT KONTRAK JUMLAH
1
Sekretariat
Sub Bag Umum & Kepegawaian
3 2 3 8
Sub Bag Perencanaan Keuangan & Pelaporan
2 2 1 5
2
Bidang Keluarga & Keluarga Sejahtera
Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga
0 1 0 1
Seksi Pembinaan dan Pelayanan KB
1 1 0 2
3
Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE
Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
1 1 0 2
Seksi Advokasi dan KIE
0 1 0 1
4
Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Seksi Pemberdayaan Perempuan
0 1 0 1
Seksi Perlindungan Perlindungan Anak
1 0 1 2
Untuk efektifnya pelaksanaan tugas Program Keluarga Berencana
Nasional dan Keluarga Sejahtera perlu adanya Petugas yang handal di
lapangan guna melakukan penyuluhan KB pada masyarakat, dengan nama
Penyuluh Keluraga Berencana ( PKB ) bagi PNS atau Petugas Lapangan
Keluarga Berencana (PLKB) bagi PTT.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 12
Oleh karena itu maka di bentuk UPT di Kecamatan yang di kepalai
seorang Koordinator PKB yang bertugas mengkoordinir PLKB yang berada di
wilayah kerjanya dan sekaligus memberikan laporan kepada Kepala Badan
melalui Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Kepala Bidang Bina Peran
serta Masyarakat dan Keluarga Sejahtera.
Untuk mengetahui lebih jauh keadaan jumlah Pegawai Petugas Penyuluh
Keluarga Berencana pada masing-masing Kecamatan, berikut kami
sampaikan data seperti di bawah ini :
Jumlah PLKB
NO KECAMATAN PKB PNS PLKB PTT
JUMLAH
1 Batulicin 4 4 8
2 Simpang Empat 2 8 10
3 Mantewe 1 3 4
4 Karang Bintang 1 7 8
5 Kusan Hulu 2 13 15
6 Kusan Hilir 3 16 19
7 Sungai Loban 4 3 7
8 Angsana - 4 4
9 Satui 5 1 6
10 Kuranji 1 4 5
J U M L A H 23 63 86
E. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika daripada penulisan LAKIP Tahun 2014 adalah sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 13
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
Berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan
kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama
yang sedang dihadapi organisasi
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA DKBP3A
Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi.
B. REALISASI ANGGARAN
Menguraikan simpulan realisasi anggaran yang digunakan
dan telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi
sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi
serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan
organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2017
2. PENETAPAN KINERJA
3. RENCANA KERJA TAHUNAN SKPD TAHUN 2017
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
5. PENGUKURAN KINERJA
6. CASCADING/POHON KINERJA
7. MATRIK KESELARASAN
8. LAPORAN KEUANGAN TW IV TAHUN 2017
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 14
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
1. VISI DAN MISI
a. Visi
Visi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak adalah “ Terwujudnya Keluarga Berkualitas,
Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak “.
Untuk mengwujudkan visi tersebut, Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Tanah Bumbu mempunyai misi yang merupakan serangkaian
tindakan nyata yang harus diemban dan dilaksanakan.
b. Misi
Misi Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, adalah sebagai berikut :
b.1. mewujudkankesetaraandankeadilan gender
b.2. mewujudkanpemenuhanhakanak
b.3. mewujudkan Keluarga sejahtera, Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi.
2. TUJUAN DAN SASARAN
a. Tujuan
Berdasarkan misi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu,
maka di tetapkan tujuan sebagai berikut :
a.1. Meningkatkan Kesetaraan dan keadilan gender
a.2. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak bagi semua anak
a.3 Peningkatan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP
maupun non MKJP
b. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 15
tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran memberikan
fokus pada penyusunan kegiatanan sehingga bersifat spesifik,
terinci, dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan
dapat diukur.
Sasaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu
adalah suatu dasar didalam penilaian dan pemantauan kinerja
sehingga merupakan alat pemicu agar seluruh organisasi sadar
akan sesuatu yang akan dicapai, dan untuk itulah Dinas Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Bumbu telah merumuskan sasaran berdasarkan
tujuan yang telah ditetapkan, sebagai berikut :
1. Sasaran dari tujuan pertama “Meningkatnya kesetaraan dan
keadilan gender”, adalah :
Meningkatnya capaian komposit ndeks pemberdayaan gender
(IDG).
2. Sasaran dari tujuan kedua “Meningkatkan pemenuhan hak anak”
adalah:
Terbentuknya Kecamatan layak anak
5. Sasaran dari tujuan ketiga “Peningkatan pembinaan peserta KB
baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP” adalah:
Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet
need)
3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
a. Strategis
Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan
strategi untuk pencapaianya. Strategi harus dibangun dan dilandasi
kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil
analisis lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci
keberhasilan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 16
Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang
meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan
memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan
yang dihadapi.
b. Kebijakan
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindak-tindakan
tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan
adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam
kebijakan-kebijakan yang cocok dan dapat dilaksanakan.
Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan
batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf Dinas Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Bumbu untuk melangkah.
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender
meningkatnya KKG ( kesetaraan dan
keadilan gender )
meningkatkan pelaksanaan ARG dengan cara Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, danmengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah; pelatihan teknis dalampenyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender pada perangkat daerah melalui pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah; Memperkuat lembaga / ejaring PUG di daerah untuk
Peningkatan KKG dengan fokus padap enguatan kelembagaan pengarustamaan gender, penyusunan PPRG dan pelatihan implementasi PPRG dan Peningkatan peran perempuan dalam berbagai tahapan dan proses pembangunan di semua bidang. Dan Peningkatan keberdayaan perempuan dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga dengan fokus pada UMKM perempuan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 17
peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG. dan Meningkatnya kualitas hidup perempuan pada kelompok masyarakat melalui pemberian pelatihan keterampilan .
Meningkatkankualitaspemenuhanhakanak
Meningkatnyapelaksanaankabupatenlayakanak
Meningkatkan implementasi KLA dengan caraMenyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak; sosialisasi PUHA; pelatihan SDM pelaksana PUHA; memperkuat jejaring PUHA di daerah dan penyusunan system informasi PUHA.
Percepatan implementasi Kabupaten Layak anak
meningkatkanpembinaanpeserta KB baikmenggunakan MKJP maupun Non MKJP
Menurunnyakebutuhanber KB yang tidakterpenuhi (Unmeet Need)
Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya program keluargaBerencana dalam pembangunan di berbagai bidang dan Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
Pengembangan model kelembagaanketahanandankesejahteraankeluarga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 18
B. PERENCANAAN KINERJA 2017
Dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD, setiap
SKPD terlebih dahulu wajib menyusun Rencana Kerja SKPD yang merupakan
penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah
Daerah. Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimaksud memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang
terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah,
pemerintah daerahmaupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Sedangkan rencana kerja SKPD ini merupakan dokumen rencana yang
memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran
pembangunan, diwujudkan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka
anggaran, Sehinggan rencana kerja Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017 dapat dikatakan sebagai wadah
untuk menampung semua rencana program dan rencana kegiatan Dinas Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2017
yang merupakan acuan bagi SKPD untuk melaksanakan kegiatan selama satu
tahun anggaran dan didalam rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah ini
sekurang-kurangnya memuat program dan kegiatan,lokasi kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan pendanaan indikatif.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 19
Adapun program dan kegiatan yang terdapat dalam rencana kerja Dinas Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk Tahun 2017
adalah sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggadaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Penyediaan jasa Non PNS
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Pembangunan Gedung Kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 20
3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan
Keadilan Gender (KKG)
4. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
5. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan
- Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola
Usaha
6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- Supervisi Pengarusutamaan Hak Anak
7. Program Keluarga Berencana
- Pembinaan Keluarga Berencana
8. Program Pelayanan Kontrasepsi
- Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
- Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga
- Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
10. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 21
- Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kelompok di masyarakat
11. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur penilaian
kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tanah Bumbu (IKU Tahun 2017 terlampir) adalah :
1. IDG ( Indeks Pemberdayaan Gender )
2. Kabupaten Layak Anak
3. Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)
D. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi
pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun dan tertentunya dengan mempertimbangkan
sumber daya yang dikelolanya. Dokumen penetapan kinerja merupakan suatu
dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan
bawahan yaitu antara Bupati Tanah Bumbu selaku kepala daerah dengan Kepala
Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
selaku Pengguna Anggaran SKPD untuk mewujudkan target kinerja tertentu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 22
berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki SKPD. Kepala Dinas Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku pengguna
anggaran wajib menyusun penetapan kinerja dimaksud setelah menerima dokumen
pelaksanaan anggaran dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan dalam
menyusun dokumen penetapan kinerja ini Kepala SKPD agar memperhatikan
sekurangnya hal berikut, yaitu :
1). dokumen perencanaan jangka menengah;
2). dokumen perencanaan kinerja tahunan; dan
3). dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran, serta memuat
pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis,
indikator kinerja utama SKPD, serta target kinerja dan pagu anggaran.
Sedangkan maksud dari disusunnya dokumen penetapan kinerja agar
pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dapat melaksanakan
fungsinya seperti:
1. Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD
selama jangka waktu satu tahun anggaran;
2. Melaksanakan pelaporan capaian realisasi kinerja SKPD-nya dalam LAKIP atau
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang bersangkutan;
3. Melaksanakan penilaian keberhasilan SKPD selama kurun waktu satu tahun
anggaran.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 23
Dengan demikian perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan akan mudah
dilakukan serta pelaksanaan tindakan dimasa yang akan datang (Penetapan Kinerja
SKPD tahun 2017 terlampir).
E. RENCANA AKSI TAHUN 2017
Dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas KBP3A
menyusun rencana aksi sebagai berikut:
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan rencana aksi yang tercantum dalam
beberapa Program diantaranya :
1. Program penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak
dengan kegiatan pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang
kesetaraan dan keadilan gender yaitu berupa pelatihan PPRG dengan diikuti
oleh perencana disetiap SKPD dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang,
dengan harapan setiap perencana memiliki kemampuan dan pemahanan
penerapan perecanaan responsif gender.
2. Program peningkatan peran serta kesetaraan gender dalam pembangunan
dengan kegiatan bimbingan manajemen usaha dalam pengelolaan usahanya
yaitu berupa pelatihan bagi para wanita rumahan untuk memulai usahan yang
SASARAN 1
RAN 1
MENINGKATNYA KESETARAAN DAN
KEADILAN GENDER
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 24
direncanakan untuk 40 (empat puluh) orang, sehingga para wanita yang tidak
bekerja bisa mebuka usaha rumahan dan mampu memberikan tambahan
penghasilan bagi keluarga
3. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan
kegiatan pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan didaerah yaitu
berupa pembinaan dan evalusi p2w-kss & KSI yang direncanakan untuk 5
kelompok pembinaan di desa dengan harapan informasi tentang kesetaraan
gender, kesahatan, pertanian dan keluarga sejahtera dapat terkoordinasikan.
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakan rencana aksi berupa yang
didukung 1 program yaitu Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas
anak dan perempuan dengan kegiatan supervisi pengarus utamaan hak anak
dengan rencana 2 (dua) kecamatan layak anak yang dicanangkan. Diharapakan
dengan pencangan tersebut menjadi pengungkit setiap SKPD terkait untuk
terlibat langsung dalam mensukseskan kabupaten layak anak.
SASARAN 2
RAN 1
MENINGKATNYA PELAKSANAAN (KLA)
KABUPATEN LAYAN ANAK
MENURUNNYA KEBUTUHAN BER KB
YANG TIDAK TERPENUHI (UNMEET)
NEED)
SASARAN 3
RAN 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 25
Unuk Mencapai sasaran meningkatkan pelayanan dan pembinaan peserta
KB dengan indikator menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi
(unmeetneed) didukung oleh beberapa program, yaitu :
1. Program keluarga berencana dengan kegiatan pembinaan keluarga berencana
yaitu berupa rapat koordinasi PLKB dan PPKBD sebagai upaya untuk
meningkatkan pemahanan tentang pencapaian pasangan usia subur yang
mengikuti KB
2. Program peralayanan kontrasepsi dengan kegiatan pelayanan pemasangan
kontrasepsi kb dengan target 500 akseptor yang dilayani.
3. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di
masyarakat dengan kegiatan penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui
kelompok kegiatan di masyarakat dengan rencana kegiatan mencetak kartu
kembang anak sejumlah 5000 lembar, dengan tujuan untuk mengetahui
tumbuh kembang anak balita pada anggota kelompok BKB.
4. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang
mandiri dengan kegiatan pembinaan kelompok Pembina keluarga dengan
target 125 kelompok yang di bina dan kegiatan pembinaan pusat pelayanan
keluarga sejahtera (PPKS) dengan target sebanyak 4 kelompok
5. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dengan
kegiatan pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga dikecamatan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 26
dengan target kegiatan jumlah peserta pelatihan tenaga pendamping tribina &
PIK R/M sebanyak 150 orang.
Secara garis besar tergambar dalam tabel dibawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 28
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima laporan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang
dimaksud, yang ditetapkan dalam visi dan misi Badan Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengukuran yang dimaksud itu
merupakan suatu hasil dari penilaian yang sistema dan didasarkan pada kelompok
Indikator Kinerja Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan
menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap
penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk
menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang tekah ditetapkan dalam
mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan
pula analisa akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian
kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan.
Perhitungan pengukurankinerja dilakukandengan menggunakan rumus
sebagaiberikut:
a. Apabila semakin semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi nya kinerja
atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
digunakan rumus ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 29
b. Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indicator kinerja,
maka ditetapkan indicator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/
kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran digunakan rumus ini :
Pengukurankinerja dilakukandenganmenggunakanindikatorkinerja pada
level sasarandankegiatan.Pengukurandenganmenggunakanindikator kinerja
padalevelsasarandigunakanuntukmenunjukkansecaralangsung kaitanantara
sasarandenganindikatorkinerjanya, sehingga keberhasilansasaranberdasarkan
rencana kinerja tahunanyangditetapkan dapatdilihatdenganjelas. Selainitu,
untukmemberikanpenilaianyang lebihindependenmelalui indikator-indikator
outcomes atauminimal outputdarikegiatanyang terkait langsung dengan
sasaran yangdiinginkan.
Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator
kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan
keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.
B. Penyimpulan capaian kinerja Sasaran
Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator
kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan
keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala
ordinal yaitu :
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat
Skala Ordinal Predikat/ Kategori
>85 Sangat Baik
70 >x< 85 Berhasil
55 >x< 70 Cukup Berhasil
<55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarakan “Metode rata-rata Data Kelompok” penyimpulan capaian sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 30
nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah
indikator untuk setiap kategori (sangat berhasil, cukup berhasil, dan tidak
berhasil) yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata)
yang ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal
dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok
sasaran tersebut :
Nilai rata-rata setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5
Cukup Berhasil : 62,5
Tidak Berhasil :27,5
Berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan
selama satu tahun, dan dilakukan pengukuran kinerja, maka dapat
digambarkan evaluasi capaian Indikator kinerja Utama dari Badan Keluarga
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2017,
sebagai berikut :
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakanbeberapa Program diantaranya :
1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan
indikator program yaitu Persentase vokal poin PUG SKPD yang
ditingkatkan kapasitasnya sudah mencapai target dengan capaian 100%,
pada tahun 2016 seluruh SKPD sudah memiliki Vokal point PUG walaupun
SASARAN 1
RAN 1
MENINGKATNYA KESETARAAN
DAN KEADILAN GENDER (KKG)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 31
secara kualitas masih perlu ditingkatkan dan terus diasah dengan pelatihan
dan penambahan wawasan tentang gender, secara operasional di dukung
oleh kegiatan Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang
kesetaraan dan keadilan gender (KKG), dan pada tahun 2017 terlaksana
dengan jumlah perserta yang ikut pelatihan sejumlah 30 orang yang
mewakili dari perencanaan setiap SKPD.
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan
indikator Persentase perempuan yang terampil dalam usaha perumahan
(%), untuk target 2017 yaitu 100% dengan realisasi capaian kinerja sebesar
9,4%, dengan rasio 9,4 sangat jauh dari target karena terjadi kesalahan
dalam penentuan target awal, target tersebut akan dirubah dan disesuikan
pada perubahan Renstra. secara operasional program ini di dukung oleh
kegiatan Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
dengan indikator kegiatan Jumlah Pembinaan dan evaluasi P2W-KSS (
Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera & KSI
(Kecamatan Sayang Ibu), untuk realisasi kinerja tahun 2017 adalah 100%
sesuai dengan target yaitu sebanyak 5 kelompok yang dibina. Dalam hal ini
Desa Saring Sungai Binjai di tahun 2017 mendapatkan piala dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel untuk
kategori Madya P2W-KSS dan Kecamatan Kusan Hilir Tahun 2017
memperoleh piala untuk kategori Pratama KSI dari Dinas P3A Provinsi
Kalimantan Selatan.
3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan dengan indikator kinerja Persentasi program
pemerintah/organisasi kemasyarakatan atau dunia usaha tentang
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 32
kesetaraan gender (%) belum bisa dihitung karena penghitungan harus
mengunakan survey. Dalam perubahan Renstra akan dilakukan perubahan
indikator dan disesuaikan dengan ketersediaan data dan perhitungan yang
bisa terukur. Secara operasional program ini di dukung oleh Kegiatan
bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha di
Desa melalui pemanfaatan sumber daya local dan berbasis kearifan local
dengan sasaran perempuan didesa untuk mencapai perempuan mandiri
yang mana pada tahun 2017 capaian kinerja adalah 100%, terlaksana
kegiatan sesuai target dengan jumlah Peserta pelatihan kelompok usaha
sebanyak 40 orang.
Adapun pencapaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut :
Sasaran Indikator
Kinerja
Target Realisasi %
Meningkatnya
Kesetaraan
dan Keadilan
Gender
IDG (Indeks
Pemberdayaan
Gender)
63,45% 67,85 % 107%
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indeks komposit yang
mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi, politik. Peran
aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup
partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan berpartisipasi pengambilan
keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.pada tahun 2017
sudah melebih target. Dalam keterlibatan perempuan di parlemen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 33
Kabupaten Tanah Bumbu mengalami penurunan yang mana pada tahun
2016 anggota DPRD Perempuan berjumlah 3 orang, pada tahun 2017
menjadi 2 orang terjadi prengantian antar waktu (PAW) dari total 35 kursi
anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu. Tapi disisi lain terjadi
peningkatan untuk perempuan sebagai tenaga manager, profesional,
administrasi, teknisi dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.
Hal ini dapat dilihat dalam partisipasi perempuan dilembaga pemerintah
mengalami kenaikan yang mana tahun 2016 sebanyak 9.48% dan tahun
2017 sebanyak 10.34% dan untuk partisipasi angkatan kerja perempuan
juga mengalami kenaikan dimana tahun 2016 sebanyak 42.26 % dan
tahun 2017 sebanyak 42.76%
Adapun pencapaian sasaran tersebeut dapat dilihat dalam tabel berikut :
Sasaran Indikator
Kinerja
Target Realisasi %
MeningkatnyaPelaksanaan
Kabupaten Layak Anak KLA 20 % 20 % 100%
Dari tabel diatas dapat di uraikan bahwa capaian kinerja untuk kegiatan
tersebut untuk tahun 2017 mencapai 20%, dikarenakan Kabupaten Layak
SASARAN 2
RAN 1
MENINGKATNYA PELAKSANAAN
(KLA) KABUPATEN LAYAN ANAK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 34
Anak ditargetkan pada tahun 2020. Tetapi dalam rangka mendukung
pencapaian tersebut dilaksanakan Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan Perempuan dengan indikator kinerja
Persentase kumulatif kecamatan layak anak (%) dengan capaian tahun
2017 yaitu sudah sesuai dengan target yaitu 20%, secara operasional
program ini di dukung oleh kegiatan Supervisi Pengarusutamaan Hak
Anak dengan indikator Jumlah kecamatan yang dicanangkan KLA,dari 10
kecamatan Kabupaten Tanah Bumbu yang sudah dicanangkan sejumlah 2
kecamatan yaitu Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Angsana
dengan tingkat capaian kinerja 100%. Dalam hal ini Dinas KBP3A
Kabupaten juga telah membentuk Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten
Tanah Bumbu sebagai sarana untuk menuangkan aspirasi anak anak
serta membentuk P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu
pemberdayaan perempuan dan anak. Dengan adanya P2TP2A kasus-
kasus yang terlaporkan dapat dilihat dalam table berikut :
NO JENIS KASUS 2016 2017
1 KTA (Kekerasan Terhadap Anak) 5 1
2 KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) 6 0
3 ABH ( Anak Berhadapan Hukum) 31 11
4 Perdagangan Orang 0 0
5 Penculikan 0 0
6 Perebutan Anak 1 6
Dari table diatas terlihat adanya penurunan kasus kekerasan terhadap
perempuan anak. Dalam hal ini berarti semakin meningkatnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 35
pengetahuan masyarakat dalam bidang hukum dan berjuang untuk
melindungi diri dan memperjuangkan hak—haknya.
Pencapaian sasaran tersebeut dapat dilihat dalam tabel berikut :
Sasaran
Indikator Kinerja Target Realisasi %
Menurunnya
Kebutuhan ber
KB yang Tidak
terpenuhi (
Unmet Need)
Persentase
kebutuhan ber
KB yang Tidak
terpenuhi (
Unmet Need)
10.68 % 12.79% 83.50%
Dari tabel diatas dapat disimpulkan pencapaian kebutuhan ber KB yang
Tidak terpenuhi (Unmet Need) masih tinggi. Jika dibandingkan dengan
capaian tahun 2016 yaitu sebesar 13% menjadi 12,79%, terjadi
peningkatan sebesar 0,33%, akan tetapi masih di bawah target nasional
yaitu 10 %. Untuk mencapai sasaran ini di laksanakan beberapa Program
diantaranya:
a. Program Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Capaian
cakupan peserta KB,. Berdasarkan proyeksi dari jumlah penduduk
didapat jumlah PUS tahun 2017 adalah 52.876. angka tersebut
didapat dari perhitungan 17% dari perhitungan total penduduk yang
MENURUNNYA KEBUTUHAN BER KB YANG
TIDAK TERPENUHI (UNMEET NEED) SASARAN 3
RAN 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 36
ada di Kabupaten Tanah Bumbu. Selama 2017 PUS yang mengikuti
program KB sebanyak 40.432 orang. Jika dipresentasikan sebesar
76,47% yang mana target tahun 2017 sebesar 78% sehingga
tingkat capaian pada tahun 2017 sebesar98%. Angkat terserbut
sudah melebihi target provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar
66,3%.secara operasional program ini di dukung oleh kegiatan
Pembinaan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja yaiut
Jumlah perserta Rakor PLKB & PPKBD yang sudah terlaksansa
engan jumlah peserta sebanyak 270 orang dengan tingkat capaian
kinerja 100%.
b. Program pelayanan kontrasepsi dengan indikator Cakupan
penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Untuk tahun 2017 capaian
kinerja sebesar 85,90% sudah melebihi dari target yang ditentukan
sebesar 75% dengan tingkat capaian sebesar 114,53%. Masyarakat
yang mengunakan alokon non MKJP sebesar 73,3% bila
dibandingkan dengan pemakaian kontrasepsi MKJP dari tahun
2016 terjadi pendingkatan sebesar 10,8%. Peningkatan capaian
alokon MKJP banyak tercapai melalu pelayanan diluar gedung dan
bekerjasama dengan lintas sector .dan dilakukan di daerah yang
sulit dijangkau seperti desa banyu hidup dan pulau panjang. secara
operasional program ini di dukung oleh kegiatan Pelayanan
pemasangan kontrasepsi KB yang mana terlaksana sudah sesuai
dengan target yaitu sebanyak 500 akseptor dengan tingkat capaian
kinerja 100%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 37
c. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat dengan capaian indikator Persentase
anggota BKB ber KB, dari target tahun 2017 sebesar 80% sudah
terealiasi sebesar 79,66% tingkat capaian sebesar 99,58%. secara
operasional program ini di dukung oleh kegiatan Penyuluhan
kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
dengan indikator kegiatan jumlah Kartu kembang anak yang dicetak
sebanyak 5000 lembar sudah terlaksana sesuai dengan
targetdengan tingkat capaian kinerja 100%.
d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri dengan indikator Persentasi PUS anggota
poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang mendapat pembinaan
kesertaan ber-KB dari target 2017 sebesar 75% tercapai sebesar
86,03% dengan tingkat capaian sebesar 114,71% yang mana dari
total PUS sejumlah 14.599 orang, anggota poktan BKB, BKR, BKL,
UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB sejumlah
12.559 orang. secara operasional program ini di dukung 2 kegiatan
yaitu kegiatan Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga dengan
indikator kegiatan jumlah kelompok yang dibina sebanyak 125
kelompok terlaksana sesuai target dengan tingkat capaian kinerja
100%. Dan kegiatan Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS) dengan indikator jumlah PPKS di Kabupaten dan
Kecamatan sejumlah 4 kelompok terealiasi sesuai target dengan
tingkat capaian kinerja 100%
C. REALISASI ANGGARAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 38
Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Dinas
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak
mendapatkan alokasi Anggaran dari Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu
untuk Tahun 2017 sebesar Rp.8.089.510.242,- ,(Delapan Milyar Delapan Puluh
Sembila Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua rupiah).
Dengan rincian anggaran biaya adalah sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 4.239.170.642,-
2. Belanja Langsung Rp. 3.850.339.600,-
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai Rp 1.885.295.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 924.004.600,-
c. Belanja Modal Rp. 1.041.140.000,-
Jumlah Rp. 8.089.510.242,-
Tabel 3.3 Rencana Penggunaan Anggaran Badan KBP3A
Tahun 2017
NO Program/Kegiatan ANGGARAN
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
55,200,000.00
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
60,700,000.00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 268,771,000.00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 680,000.00
Penyediaan alat tulis kantor 16,954,600.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7,994,000.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20,500,000.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 39
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
184,000,000.00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2,280,000.00
Penyediaan makanan dan minuman 15,800,000.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
152,350,000.00
Penyediaan Jasa Non PNS *) 1,716,800,000.00
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
21,750,000.00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 841,140,000.00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5,900,000.00
3 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Supervisi Pengarusutamaan Hak Anak *) 14,650,000.00
4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
7,750,000.00
5 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
31,450,000.00
6 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga 26,765,000.00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 40
Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS )
12,280,000.00
7 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha
13,850,000.00
8 Program Keluarga Berencana
Pembinaan Keluarga Berencana 218,840,000.00
9 Program pelayanan kontrasepsi
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 101,135,000.00
10 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
52,800,000.00
11 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
0.00
3,850,339,600.00
Realisasi Penggunaan Anggaran 2017
Realisasi penggunaan anggaran 2017 yang telah terlaksana
dilaporkan setiap 3 bulan sekali atau per tri wulan dalam bentuk Laporan
Kemajuan Kegiatan (LKK).Realisasi penggunaan anggaran tahun 2017
triwulan IV adalah pelaksanaan dari Program dan kegiatan sebagai berikut
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 41
Tabel 3.4 Realisasi Penggunaan Anggaran 2017
NO Program/Kegiatan ANGGARAN REALISASI %
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
55,200,000.00 47,366,943.00 85.81
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
60,700,000.00 51,340,400.00 84.58
Penyediaan jasa administrasi keuangan
268,771,000.00 240,835,750.00 89.61
Penyediaan jasa kebersihan kantor
680,000.00 680,000.00 100.00
Penyediaan alat tulis kantor 16,954,600.00 16,954,600.00 100.00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7,994,000.00 7,994,000.00 100.00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
20,500,000.00 20,200,000.00 98.54
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
184,000,000.00 148,970,000.00 80.96
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2,280,000.00 2,160,000.00 94.74
Penyediaan makanan dan minuman
15,800,000.00 15,800,000.00 100.00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
152,350,000.00 152,288,986.00 99.96
Penyediaan Jasa Non PNS *) 1,716,800,000.00 1,574,335,000.00 91.70
Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)
21,750,000.00 21,450,000.00 98.62
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pembangunan gedung kantor 841,140,000.00 835,032,000.00 99.27
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 42
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
5,900,000.00 5,900,000.00 100.00
3 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan
Supervisi Pengarusutamaan Hak Anak *)
14,650,000.00 14,650,000.00 100.00
4 Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
7,750,000.00 7,650,000.00 98.71
5 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah
31,450,000.00 31,450,000.00 100.00
6 Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga
26,765,000.00 26,540,000.00 99.16
Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS )
12,280,000.00 12,280,000.00 100.00
7 Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan
Kegiatan bimbingan manajemen usah abagi perempuan dalam mengelola usaha
13,850,000.00 13,800,000.00 99.64
8 Program Keluarga Berencana
Pembinaan Keluarga Berencana
218,840,000.00 174,539,596.00 79.76
9 Program pelayanan kontrasepsi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 43
Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB
101,135,000.00 100,835,000.00 99.70
10 Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat
52,800,000.00 50,550,000.00 95.74
11 Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga
Pelatihan tenaga pedamping kelompok bina keluarga di kecamatan
0.00 1,000,000.00
3,850,339,600.00 3,574,602,275.00 92.84
Realisasi penggunaan anggaran 2017 triwulan IV dalam laporan kemajuan
kegiatan antara lain untuk :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 4.068.546.884,-
2. Belanja Langsung Rp. 3.702.502.275,-
Jumlah Rp. 7.771.049.159,-
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 44
BAB IV
PENUTUP
Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang masuk dalam
sasaran RPJMD Tahun 2016-2020 yaitu :
1. Meningkatnya Kesetaraan dan keadilan Gender (IDG)
2. Meningkatnya Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
3. Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
Pelaksanaan tahun 2017 IDG (Indeks Pemberdayaan Gender) mencapai
target 107%, sedangkan KLA mencapai target 100 % dan Unmeet Need
mencapai target 83,50 %. Secara garis besar pencapian target telah terpenuhi
akan tetapi beberapa kegiatan perlu dilakukan lebih optimal. Untuk itu upaya-
upaya yang akan dilakukan, antara lain :
1. Menjalin dan menjaga kerjasama dengan mitra kerja dalam
pelaksanaan program dan kegiatan di semua lini dan tingkatan.
2. Melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan kekerasan dalam
Rumah Tangga dan Perlindungan Anak
3. Melakukan pembinaan yang intensif kepada peserta KB agar tetap
terjaga kelestariannya
Batulicin Januari 2018
Kepala Dinas KBP3A
NARNI, SKM., M.KES
PEMBINA TK. I
NIP 19671228 199403 2 007