1. 1 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANSMP KELAS VIII SEMESTER I
Kurikulum KTSP DISUSUN OLEH: TRI WAHYUNIA.220100098PROGDI PPKnFKIP
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTATri Wahyuni (A.220100098)
10/04/2013
2. Bab IPANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DANDASAR NEGARA PETA
KONSEPPancasila Ideologi NegaraDasar NegaraNilai-nilai
PancasilaNilai-nilai pancasila sebagai Ideologi sebagai Dasar
Negara Negara Sikap positif terhadap nilai Pancasila dalamkehidupan
berbangsa,bernegara, danbermasyarakat 10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098)2
3. Standar Kompetensi:1. Menampilkan perilaku yang sesuai
dengan nilai-nilaipancasila.Kompetensi Dasar:1.1. Menjelaskan
Pancasila sebagai dasar negara danideologi negara.1.2. Menguraikan
nilai-nilai pancasila sebagai dasarnegara dan ideologi negara.1.3.
Menunjukkan sikap positif terhadap pancasila dalamkehidupan
berbangsa dan bernegara.1.4. Menampilkan sikap positif terhadap
pancasila dalamkehidupan bermasyarakat.10/04/2013Tri Wahyuni
(A.220100098) 3
4. Indikator:1. Mendiskripsikan pentingnya ideologi bagi suatu
bangsa.2. Menganalisis pengertian ideologi.3. Mendiskripsikan
pentingnya ideologi bagi suatu bangsa.4. Menguraikan latar belakang
pancasila sebagai ideologi negara.5. Mendiskripsikan sejarah
lahirnya pancasila sebagai ideologi negara.10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098)4
5. 6. Mendiskripsikan nilai-nilai pancasila sebagaiideologi.7.
Mendiskripsikan nilai-nilai pancasila sebagaidasar negara.8.
Mendiskripsikan karakteristik ideologipancasila.9. Menguraikan arti
penting pancasila dalammempertahankan NKRI.10. Mendiskripsikan
upaya mempertahankanideologi dan dasar negara pancasila.10/04/2013
Tri Wahyuni (A.220100098) 5
6. A.PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DANIDEOLOGI NEGARA1.
Perlunya Ideologi bagi Suatu Negara a. Pengertian IdeologiIdeologi
berasal dari kata idea (Inggris):gagasan dan logos
(Yunani):pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti
pengetahuantentang gagasangagasan,pengetahuan
tentangide-ide,science of ideas10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098)6
7. Pengertian Ideologi yang dikemukakan olehbeberapa ahli:1.
Destutt de Tracy (seorang Perancis pada tahun1796).Ideologi yaitu:
science of ideas, suatuprogram yang diharapkan dapat
membawaperubahan institusional dalam masyarakatPerancis.2. Karl
Marx, Ideologi yaitu: pandangan hidupyang dikembangkan berdasarkan
kepentingangolongan atau kelas sosial tertentu dalambidang politik
atau sosial ekonomi10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 7
8. 3. Gunawan Setiardjo, ideologi adalahseperangkat ide asasi
tentang manusia danseluruh realitas yang dijadikan pedoman
dancita-cita hidup.4. Ramlan Surbakti, mengemukakan ada
duapengertian Ideologi yaitu Ideologi secarafungsional dan Ideologi
secara struktural.10/04/2013Tri Wahyuni (A.220100098) 8
9. Ideologi secara fungsional diartikanseperangkat gagasan
tentang kebaikanbersama atau tentang masyarakat dan negarayang
dianggap paling baik. Ideologi secara fungsional ini
digolongkanmenjadi dua tipe, yaitu Ideologi yangdoktriner dan
Ideologi yang pragmatis.1. Ideologi yang doktriner2. Ideologi yang
pragmatis10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 9
10. Secara umum dapat ditarik kesimpulan bahwaIdeologi adalah
kumpulan gagasan-gagasan,ide-ide, keyakinan-keyakinan
yangmenyeluruh dan sistematis, yang menyangkutberbagai bidang
kehidupan manusia.b. Pentingnya Ideologi bagi Suatu
Negara.Pentingnya ideologi bagi suatu negara jugaterlihat dari
fungsi ideologi itu sendiri. Adapun fungsi ideologi adalah
membentukidentitas atau ciri kelompok atau bangsa.10/04/2013 Tri
Wahyuni (A.220100098) 10
11. Ideologi berfungsi mempersatukan sesamakita. Ideologi juga
berfungsi untuk mengatasiberbagai pertentangan (konflik)
atauketegangan sosial. Ideologi berfungsi sebagai
pembentuksolidaritas. Fungsi pemersatu itu dilakukan
denganmemenyatukan keseragaman ataupunkeanekaragaman.10/04/2013 Tri
Wahyuni (A.220100098) 11
12. c. Pengertian Dasar Negara Dasar Negara adalah landasan
kehidupan bernegara.2. Latar Belakang Pancasila sebagai Ideologi
Negara a. Sejarah Lahirnya Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar
Negara10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)12
13. Ideologi dan dasar negara Indonesia adalahPancasila.
Pancasila terdiri dari lima sila.Kelima sila itu adalah:1.
Ketuhanan yang Maha Esa,2. Kemanusiaan yang adil dan beradab,3.
Persatuan Indonesia,4. Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmatkebijaksanaan dalam permusayawaratanperwakilan, dan5.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.10/04/2013 Tri
Wahyuni (A.220100098)13
14. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun1942,tepatnya tanggal
8 Maret. Pada tahun 1942 Indonesia diduduki oleh balatentara
Jepang. Untuk menarik simpati bangsaIndonesia agar bersedia
membantu Jepangdalam melawan tentara Sekutu, Jepangmemberikan janji
kemerdekaan dikelakkemudian hari.10/04/2013Tri Wahyuni
(A.220100098) 14
15. pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikanjanji
kemerdekaan yang kedua kepada bangsaIndonesia, yaitu janji
kemerdekaan tanpasyarat yang dituangkan dalam MaklumatGunseikan
(Pembesar Tertinggi Sipil dariPemerintah Militer Jepang di Jawa
danMadura) No. 23.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 15
16. Tugas BPUPKI adalah menyelidiki danmengumpulkan usul-usul
untuk selanjutnyadikemukakan kepada pemerintah Jepanguntuk dapat
dipertimbangkan bagikemerdekaan Indonesia. dilantik pada tanggal 28
Mei 194510/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 16
17. pada tanggal 29 Mei 1945 Muhammad Yaminmengajukan usul
mengenai dasar negarasecara lisan yang terdiri atas lima hal,
yaitu:1. Peri Kebangsaan2. Peri Kemanusiaan3. Peri Ketuhanan4. Peri
Kerakyatan5. Kesejahteraan Rakyat10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098)17
18. usul secara tertulis yang juga terdiri atas
limahal,yaitu:1. Ketuhanan Yang Maha Esa2. Persatuan Indonesia3.
Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab4. Kerakyatan yang Dipimpin
oleh HikmatKebijaksanaan dalaPermusyawaratan/Perwakilan5. Keadilan
Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia10/04/2013Tri Wahyuni
(A.220100098)18
19. pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karnomengajukan usul
mengenai calon dasar negarayang terdiri atas lima hal, yaitu:1.
Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)2. Internasionalisme
(Perikemanusiaan)3. Mufakat atau Demokrasi4. Kesejahteraan Sosial5.
Ketuhanan yang Berkebudayaan10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098)19
20. Bung Karno mengemukakan bahwa kelima silatersebut dapat
diperas menjadi Trisila, yaitu:1. Sosio nasionalisme2. Sosio
demokrasi3. Ketuhanan tiga hal ini menurutnya juga dapat
diperasmenjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098) 20
21. anggota panitia kecil ini terdiri atas delapanorang,
yaitu:1. Ir. Soekarno2. Ki Bagus Hadikusumo3. K.H. Wachid Hasjim4.
Mr. Muh. Yamin5. M. Sutardjo Kartohadikusumo6. Mr. A.A. Maramis7.
R. Otto Iskandar Dinata8. Drs. Muh. Hatta10/04/2013Tri Wahyuni
(A.220100098)21
22. Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara,
yang terdiri atas sembilan orang, yang diadakan tanggal 22 Juni
1945 yaitu:1. Ir. Soekarno2. Drs. Muh. Hatta3. Mr. A.A. Maramis4.
K.H. Wachid Hasyim5. Abdul Kahar Muzakkir6. Abikusno Tjokrosujoso7.
H. Agus Salim8. Mr. Ahmad Subardjo9. Mr. Muh. Yamin10/04/2013Tri
Wahyuni (A.220100098)22
23. b. Pancasila dan Ideologi LainDidunia ini ada dua ideologi
yang terkenal yaituliberalisme dan sosialisme.Ideologi liberalisme
banyak dianut oleh negara-negara Barat, contohnya:Amerika Serikat
dannegara-negara Eropa seperti Inggris,Belanda,Spanyol,
Italia.Negara yang menganut paham sosialisme adalahUni Soviet
(sekarang Rusia), Cina, Korea Utara,Vietnam.10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098)23
24. Negara dengan Ideologi Pancasila1 Hubungan antara
warganegara dengan negaraadalah seimbang.Kepentingan negara
dankepentingan warganegara sama-samadipentingkan.2 Agama erat
hubungannya dengan negara.Negara memperhatikan kehidupan
agama.Atheis atau tidak mengakui adanya Tuhan,tidak
diperbolehkan.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 24
25. B. NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGINEGARA DAN DASAR
NEGARA1. Nilai-nilai Pancasila sebagai IdeologiNilai-nilai
Pancasila yang terkandung didalamnya merupakan nilai-nilai
Ketuhanan,Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan,
danKeadilan.Nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bersifatobjektif
dan subjektif.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)25
26. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif, adalah:1) Rumusan
dari sila-sila Pancasila itu sendiri2) Inti dari nilai Pancasila3)
Pancasila yang terkandung dalam PembukaanUUD1945 sebagai pokok
kaidah negara yangmendasar.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)
26
27. nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif, adalah:1)
Nilai-nilai Pancasila timbul dari bangsaIndonesia.2) Nilai-nilai
Pancasila merupakan pandanganhidup bangsa Indonesia.3) Nilai-nilai
Pancasila di dalamnya terkandungnilai-nilai kerokhanian, yaitu
nilai kebenaran,keadilan, kebaikan,kebijaksanaan,dan
religius.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)27
28. 2. Nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negaraa. Di bidang
Hukumb. Di bidang Sosial Budayac. Di bidang Ekonomi10/04/2013 Tri
Wahyuni (A.220100098)28
29. C. SIKAP POSITIF TERHADAP PANCASILADALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT,BERBANGSA, DAN BERNEGARA1. Karakteristik Ideologi
Pancasila Tuhan Yang Maha Esa. pengakuan bangsaIndonesia akan
eksistensi Tuhan sebagaipencipta dunia dengan segala isinya.
penghargaan kepada sesama umat manusiaapapun suku bangsa dan
bahasanya.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 29
30. bangsa Indonesia menjunjung tinggipersatuan bangsa. Di
dalam persatuan itulahdapat dibina kerja sama yang harmonis. bahwa
kehidupan kita dalam kemasyarakatandan bernegara berdasarkan atas
sistemdemokrasi. Keadilan dalam kemakmuran adalah cita-citabangsa
kita sejak masa lampau.10/04/2013Tri Wahyuni (A.220100098) 30
31. 2. Arti Pentingnya Pancasila dalam Mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesiagolongan dan kekuatan yang ada di
Indonesia ini sepakat untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bingkai Pancasila.3.
Upaya Mempertahankan Ideologi dan Dasar Negara
Pancasilamengusahakan agar silasila dalam Pancasila dilaksanakan
dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun
bernegara.10/04/2013Tri Wahyuni (A.220100098) 31
32. pertama adalah dengan jalan melaksanakansila-sila Pancasila
dalam kehidupan bernegara. kedua adalah dengan jalan
melaksanakanPancasila dalam kehidupan bermasyarakat. ketiga melalui
bidang pendidikan.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098) 32
33. BAB IIKONSTITUSI YANG PERNAHDIGUNAKAN DI INDONESIA Peta
PKonsep UUD 1945 e(1945-1949)n Sikap positif y UUD 1945Konstitusi
RIS i TerhadapKonstitusi yangHasil(1949-1950)m pelaksanaanpernah
Amandemen p UUD 1945 digunakan diUUDS 1950 (1999- a HasilIndonesia
(1950-1959)n sekarang) Amandemen gUUD 1945 a(1959 -
1999)n10/04/2013Tri Wahyuni (A.220100098)33
34. Standar Kompetensi:2. Memahami berbagai konstitusi yang
pernah digunakan pdi Indonesia.Kompetensi Dasar:2.1. Menjelaskan
berbagai konstitusi yang pernah berlaku di indonesia.2.2.
Menganalisis penyimpangan-penyimpangan terhadap konstitusi yang
berlaku di Indonesia.2.3. Menunjukkan hasil-hasil amandemen UUD
1945.2.4. Menampilkan sikap positif terhadap pelaksanaan UUD 1945
hasil amandemen.10/04/2013Tri Wahyuni (A.220100098) 34
35. Indikator: 1. Mendiskripsikan pengertian konstitusi. 2.
Mendiskripsikan penyimpangan terhadapUUD 1945. 3. Menguraikan
hasil-hasil perubahan UUD1945. 4. Menganalisis tujuan perubahan UUD
1945. 5. Menunjukkan sikap positif pelaksanaan UUD1945 setelah
hasil perubahan.10/04/2013Tri Wahyuni (A.220100098) 35
36. A. KONSTITUSI-KONSTITUSI YANG PERNAHBERLAKU DI INDONESIA
Menurut Sri Soemantri (1987), suatukonstitusi biasanya memuat atau
mengaturhal-hal pokok sebagai berikut.1. jaminan terhadap hak-hak
asasi manusia danwarga negara2. susunan ketatanegaraan suatu
negara3. pembagian dan pembatasan tugasketatanegaraan10/04/2013Tri
Wahyuni (A.220100098) 36
37. negara Indonesia pernah menggunakan tiga macam UUD yaitu
UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950 Dilihat dari
periodesasi berlakunya ketiga UUD tersebut, dapat diuraikan menjadi
lima periode yaitu:1. 18 Agustus 1945 27 Desember 1949 berlaku UUD
1945,2. 27 Desember 1949 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS
1949,3. 17 Agustus 1950 5 Juli 1959 berlaku UUD Sementara 1950,4. 5
Juli 1959 19 Oktober 1999 berlaku kembali UUD 19455. 19 Oktober
1999 sekarang berlaku UUD 1945 (hasil perubahan).10/04/2013 Tri
Wahyuni (A.220100098) 37
38. 1. UUD 1945 periode 18 Agustus 1945 27Desember 1949Majelis
Permusywaratan Rakyat (MPR) adalah sebagai lembaga tertinggi
negara.Lembaga-lembaga tinggi negara menurut UUD 1945 (sebelum
amandemen) adalah :a. MPRb. Presidenc. DPAd. DPRe. BPKf.
MA10/04/2013Tri Wahyuni (A.220100098) 38
39. 2. Periode berlakunya Konstitusi RIS 1949Konferensi Meja
Bundar (KMB) di Den Haag (Belanda) tanggal 23 Agustus 2 November
1949.KMB tersebut menghasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu:1.
didirikannya Negara Rebublik Indonesia Serikat;2. penyerahan
kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat; dan3. didirikan uni
antara RIS dengan Kerajaan Belanda.10/04/2013Tri Wahyuni
(A.220100098)39
40. lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS adalah :a.
Presidenb. Menteri-Menteric. Senatd. Dewan Perwakilan Rakyate.
Mahkamah Agungf. Dewan Pengawas Keuangan10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098) 40
41. 3. Periode Berlakunya UUDS 1950lembaga-lembaga negara
menurut UUDS 1950 adalah :a. Presiden dan Wakil Presidenb.
Menteri-Menteric. Dewan Perwakilan Rakyatd. Mahkamah Agunge. Dewan
Pengawas Keuangan10/04/2013Tri Wahyuni (A.220100098) 41
42. 4. UUD 1945 Periode 5 Juli 1959 19 Oktober 1999Ada dua
periode yaitu periode Orde Lama (1959- 1966), dan periode Orde Baru
(1966-1999).masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan
pemerintahan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan
Presiden.Pada masa Orde Baru sangat dominannya kekuasaan Presiden
dan lemahnya kontrol DPR terhadap kebijakan-kebijakan
Presiden/pemerintah.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)42
43. 5. UUD 1945 Periode 19 Oktober 1999 SekarangLembaga-lembaga
tinggi negara adalah: a. Presiden b. MPR c. DPR d. DPD e. BPK f. MA
g. MK h. KY10/04/2013Tri Wahyuni (A.220100098)43
44. 1. Penyimpangan terhadap UUD 1945 masa awal
kemerdekaan,antara lain: a. Keluarnya Maklumat Wakil Presiden Nomor
X (baca:eks) tanggal 16 Oktober 1945 yang mengubah fungsi KNIP dari
pembantu menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut
serta menetapkan GBHN sebelum terbentuknya MPR, DPR,dan DPA. Hal
ini bertentangan dengan UUD 1945 pasal 4 aturan peralihan yang
berbunyi Sebelum MPR, DPR, dan DPA terbentuk, segala kekuasaan
dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite
nasional.10/04/2013Tri Wahyuni (A.220100098)44
45. b. Keluarnya Maklumat Pemerintah tanggal 14November 1945
yang merubah sistempemerintahan presidensial menjadi
sistempemerintahan parlementer. Hal inibertentangan dengan pasal 4
ayat (1) danpasal 17 UUD 1945.10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098)45
46. 2. Penyimpangan terhadap UUD 1945 padamasa Orde Lama,
antara lain:a. Presiden telah mengeluarkan produkperaturan dalam
bentuk Penetapan Presiden,yang hal itu tidak dikenal dalam UUD
1945.b. Pimpinan lembaga-lembaga negara diberikedudukan sebagai
menteri-menteri negara,yang berarti menempatkannya sejajar
denganpembantu Presiden.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)
46
47. c. MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur
hidup melalui Ketetapan Nomor III/MPRS/1963.d. Hak budget tidak
berjalan, karena setelah tahun 1960 pemerintah tidak mengajukan RUU
APBN untuk mendapat persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun
anggaran yang bersangkutan.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)
47
48. 3. Penyimpangan terhadap UUD 1945 padamasa Orde Barua. MPR
berketetapan tidak berkehendak dantidak akan melakukan perubahan
terhadapUUD 1945 serta akan melaksanakannyasecara murni dan
konsekuen (Pasal 104Ketetapan MPR No.I/MPR/1983 tentang TataTertib
MPR).b. MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No.IV/MPR/1983 tentang
Referendum yangmengatur tata cara perubahan UUD yang tidaksesuai
dengan pasal 37 UUD 1945.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)
48
49. C. HASIL-HASIL PERUBAHAN UUD 19451. Apa dasar pemikiran
untuk melakukanperubahan terhadap UUD 1945?a. UUD 1945 memberikan
kekuasaan yang sangatbesar pada Presiden yang meliputi
kekuasaaneksekutif dan legislatif, khususnya dalammembentuk
undangundang.b. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yangterlalu luwes
(fleksibel) sehingga dapatmenimbulkan lebih dari satu tafsir
(multitafsir).10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)49
50. 2. Apa Tujuan Perubahan UUD 1945?a. menyempurnakan aturan
dasar mengenaitatanan negara dalam mencapai tujuannasional dan
memperkukuh Negara KesatuanRepublik Indonesia.b. menyempurnakan
aturan dasar mengenaijaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyatserta
memperluas partisipasi rakyat agarsesuai dengan perkembangan
pahamdemokrasi.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)50
51. c. menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negarasecara
demokratis dan modern.d. menyempurnakan aturan dasar mengenai
kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan jaman
dan kebutuhan bangsa dan negara.10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098)51
52. 3. Bagaimana Hasil Perubahan UUD 1945?Perubahan terhadap
UUD 1945 dilakukan sebanyak empat kali melalui mekanisme sidang MPR
yaitu:a. Sidang Umum MPR 1999 tanggal 14-21 Oktober 1999b. Sidang
Tahunan MPR 2000 tanggal 7-18 Agustus 2000c. Sidang Tahunan MPR
2001 tanggal 1-9 November 2001d. Sidang Tahunan MPR 2002 tanggal
1-11 Agustus 2002.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)52
53. D. SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN UUD 1945 HASIL
PERUBAHANPerubahan itu secara lebih rinci antara lain sebagai
berikut:a. pemegang kekuasaan membentuk undang- undang yang semula
dipegang oleh Presiden beralih ke tangan DPR.b. Presiden dan wakil
Presiden yang semula dipilih oleh MPR berubah menjadi dipilih oleh
rakyat secara langsung dalam satu pasangan.c. Periode masa jabatan
Presiden dan wakil Presiden yang semula tidak dibatasi, berubah
menjadi maksimal dua kali masa jabatan10/04/2013 Tri Wahyuni
(A.220100098) 53
54. Sikap positif tersebut antara lain:a. menghargai upaya yang
dilakukan oleh para mahasiswadan para politisi yang dengan gigih
memperjuangkanreformasi tatanan kehidupan bernegara.b. menghargai
upaya yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara.c. menyadari
manfaat hasil perubahan UUD 1945.d. mengkritisi penyelenggaraan
negara yang tidak sesuaidengan UUD 1945 hasil perubahan.e. mematuhi
aturan dasar hasil perubahan UUD 1945.f. berpartisipasi secara
aktif dan bertanggung jawabdalam melaksanakan aturan hasil
perubahan UUD1945.10/04/2013 Tri Wahyuni (A.220100098)54