Upload
vuongque
View
225
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kebijakan dan StrategiKementerian PerdaganganTerkait Stabilisasi Hargadan Pasokan Beras Tahun2018
24 Januari, 2018 | Jakarta
Disampaikan oleh: Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan RI
Pada Rapim Polri Tahun 2018
3 MANDAT PRESIDEN
MENJAGA STABILITAS HARGA DAN KETERSEDIAAN BAHAN POKOK SERTA
MENGUTAMAKAN PENYERAPAN PRODUKSI DALAM NEGERI
MENINGKATKAN EKSPOR DAN MENJAGA NERACA PERDAGANGAN
MEMBANGUN DAN MEREVITALISASI PASAR RAKYAT
2
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia3
Kebijakan Perdagangan terkait Produk Pangan
• Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada Pasal 26
mengamanatkan bahwa:
− Dalam kondisi tertentu yang dapat menganggu kegiatan Perdagangan
nasional, Pemerintah berkewajiban menjamin pasokan dan stabilisasi
harga Barang kebutuhan pokok dan Barang penting dimana jaminan
pasokan dan stabilisasi harga dilakukan untuk menjaga keterjangkauan
harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.
− Dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Barang kebutuhan pokok
dan Barang penting, Menteri menetapkan kebijakan harga, pengelolaan
stok dan logistik, serta pengelolaan Ekspor dan Impor.
• Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan
Gizi Pasal 1 menyatakan:
− Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil
produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor
apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia4
Kebijakan Perdagangan terkait Produk Pangan
• Salah satu point penting dalam pengendalian impor adalah tetap berpegangan
pada amanah UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan, bahwa ketersediaan
Pangan berasal dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan
Nasional serta impor. Apabila kedua sumber utama (produksi dalam negeri
dan Cadangan Pangan Nasional) tidak dapat memenuhi kebutuhan, maka
produk pangan seperti sayur mayur, buah-buahan, daging dan sebagainya,
dapat diimpor untuk kepentingan masyarakat, namun dengan volume dan
jenis produk yang ditentukan dan disesuaikan.
• Beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah dalam rangka pengendalian
impor untuk melindungi petani dari produk impor dan praktek unfair trading
antara lain dengan menerapkan trade remedies dan trade defence
instruments dalam rangka perlindungan konsumen.
• Selain itu, pemerintah berupaya menerapkan kebijakan perdagangan untuk
melindungi dan memberdayakan petani tanpa harus membebani konsumen,
antara lain dengan kebijakan stabilisasi harga pangan, kebijakan harga
input produksi, kebijakan resi gudang dan lainnya untuk mendukung
peningkatan produksi, produktivitas dan standard mutu produk.
Inflasi menjelangpuasa danlebaran tahun2017 merupakanyang terendahselama 5 tahunterakhir
Tahun 2017, Pemerintah berhasil menekan kenaikanharga pangan khususnya barang kebutuhan pokok
5Sumber: BPS
Tahun Inflasi Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des YoY
Nasional 1,07 0,26 0,08 (0,02) 0,16 0,43 0,93 0,47 0,27 0,47 1,50 2,46 8,36
Bahan
Makanan2,77 0,36 (0,44) (1,09) (0,15) 0,99 1,94 0,36 (0,17) 0,25 2,15 3,22 10,57
Nasional (0,24) (0,36) 0,17 0,36 0,50 0,54 0,93 0,39 (0,05) (0,08) 0,21 0,96 3,35
Bahan
Makanan0,60 (1,47) (0,73) (0,79) 1,39 1,60 2,02 0,91 (1,07) (1,06) 0,33 3,20 4,93
Nasional 0,51 (0,09) 0,19 (0,45) 0,24 0,66 0,69 (0,02) 0,22 0,14 0,47 0,42 3,02
Bahan
Makanan2,20 (0,58) 0,69 (0,94) 0,30 1,62 1,12 (0,68) (0,07) (0,21) 1,66 0,50 5,69
Nasional 0,97 0,23 (0,02) 0,09 0,39 0,69 0,22 (0,07) 0,13 0,01 0,20 0,71 3,61
Bahan
Makanan0,66 (0,31) (0,66) (1,13) 0,86 0,69 0,21 (0,67) (0,53) (0,09) 0,37 2,26 1,26
2015
2016
2017
2014
INFLASI NASIONAL 2017
Inflasi bahan makanan 2017 lebih terkendali dibandingkan lima tahun sebelumya…
“Tingginya inflasi di bulan Desemberdikarenakan naiknyainlasi bahan makanansebesar 2,26% yang menyumbang andil0,46% terhadapinflasi total. Hal inidipicu kenaikan hargakomoditasdiantaranya beras”
Kepala BPS
MENINGKATKAN EKSPOR DAN MENJAGA NERACA PERDAGANGAN
Kinerja Ekspor 2017 Membaik, Jauh Melampaui Target ....
Impor 2017 Merespon Kinerja Industri Manufaktur... Surplus Neraca Perdagangan Terus Meningkat...
2017 *: Angka Sementara
153.0 149.9 146.0131.8 132.1
153.0
37.0 32.6 30.018.6 13.1 15.7
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
180.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017*
USD Billion PERKEMBANGAN EKSPOR 2012-2017*
Non Migas Migas
149.1141.4
134.7
118.1 116.9
132.6
42.6 45.3 43.5
24.618.7
24.3
0.0
20.0
40.0
60.0
80.0
100.0
120.0
140.0
160.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017*
USD Billion PERKEMBANGAN IMPOR 2012-2017*
Non Migas Migas
-5.6
-2.0 -2.6
-9.7
0.2
15.8
-6.7
-3.9 -3.6
-14.6
-3.4
16.2
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017
PERTUMBUHAN TOTAL EKSPOR DAN EKSPOR NON MIGAS 2012-2017*
Non Migas Total
3.9
8.611.2
13.715.2
20.4
-5.6
-12.6 -13.4
-6.0 -5.6-8.6
-1.7
-4.1
-2.2
7.79.5
11.8
-20.0
-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
2012 2013 2014 2015 2016 2017*
USD billion PERKEMBANGAN NERACA 2012-2017*
Neraca Non Migas Neraca Migas Neraca Total 6
Pembangunan/Revitalisasi
Pasar Rakyat (5000)
Kegiatan
Realisasi Perkiraan RancanganTarget
Normatif*
2015 2016 2017 2018 2019
SubTotal 1023 783 909 1592 693
Total 1023 1806 2715 4307 5000Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat
(5000)
Revitalisasi
Fisik
Revitalisasi
Manajemen
Revitalisasi
Sosial
Budaya
Revitalisasi
Ekonomi
Upaya
peningkatan
kualitas fisik
berpedoman
pada standar fisik
dan desain
protoype
Upaya
menciptakan
pengelola pasar
rakyat yang
profesional,
modern, dan
transparan
Upaya untuk
mewujudkan
lingkungan
pasar rakyat
yang kondusif
dan nyaman
Upaya
meningkatkan
daya saing
dan omset
serta menjaga
kestabilan
harga barang
kebutuhan
pokok
Sasaran
• Pencapaian target 5000 Unit Pasar
Rakyat
• Pencapaian Output dan Outcome
Pembangunan/Revitalisasi Pasar
Rakyat (Sesuai Permendag 37 dan 77
Tahun 2017 dan SNI Pasar Rakyat)
7
*) Target mengindikasikan pemenuhan capaian tahun 2017 & 2018
7.000
7.500
8.000
8.500
9.000
9.500
10.000
10.500
11.000
11.500
12.000
2014 8.792 8.932 8.904 8.849 8.761 8.795 8.850 8.923 8.924 8.930 9.067 9.340
2015 9.634 9.929 10.373 9.963 9.925 9.928 10.009 10.122 10.281 10.414 10.520 10.673
2016 10.804 10.890 10.889 10.704 10.599 10.578 10.543 10.570 10.601 10.661 10.680 10.698
2017 10.698 10.703 10.629 10.557 10.589 10.596 10.575 10.616 10.636 10.710 10.793 10.871
2018 10.969
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES
(Rp/kg)
Sumber : Dinas Propinsi yang membidangi perdagangan (diolah Ditjen PDN, Kemendag)
Puasa dan
Lebaran
20172016
2015
2014
Natal
dan
Tahun
baru
2018
GRAFIK PERKEMBANGAN HARGA ECERAN NASIONAL BERAS MEDIUM
TAHUN 2014 - 2018
8
Tren kenaikan harga selalu terjadi menjelang natal dan tahun baru…
9.000
9.250
9.500
9.750
10.000
10.250
10.500
10.750
11.000
11.250
11.500
11.750
12.000
12.250
12.500
12.750
13.000
Jawa, Lampung, Sumsel 10.239 10.309 10.449 10.609 10.741 10.874 10.993 11077
Bali dan NTB 9.983 10.191 10.303 10.313 10.354 10.363 10.245 10250
Sulawesi 9.671 9.657 9.694 9.802 9.892 10.145 10.171 10413
Sumatera lainnya 11.346 11.390 11.213 11.229 10.957 10.953 10749 10555
Kalimantan 11.036 11.011 11.071 11.227 10.932 10.745 10.593 10686
NTT 10.800 10.750 10.750 10.750 10.500 10.500 10.500 10833
Maluku dan Papua 10.700 10.785 10.871 10.979 10.438 10.125 10500 10042
MG I Des'17 MG II Des'17 MG III Des'17 MG IV Des'17 MG I Jan'18 MG II Jan'18 MG III Jan'18 MG IV Jan'18*)
Peluncuran Perluasan OP
GRAFIK PERKEMBANGAN HARGA MINGGUAN BERAS MEDIUM
PERIODE DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN JANUARI 2018
(Rp/kg)
Harga sampai dengan 22 Januari 2018
*Tren kenaikan harga berlanjut hingga Januari 2018…*) Jawa, Lampung, Sumsel sebagai barometer harga nasional
9
PERKEMBANGAN STOK PERUM BULOG PER 23 JANUARI 2018 (SORE)
Sumber: BULOG, diolah
10
Pada periode Januari - Maret 2018, Pemerintah tidak boleh berspekulasi dan
mengambil resiko terkait stok beras. Oleh karena itu, perlu dilakukan impor beras
untuk menambah stok BULOG karena Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tidak
boleh kurang dari 1 juta ton dalam keadaan apapun. Jika tiba panen raya, stok
beras dimaksud akan disimpan di gudang BULOG untuk selanjutnya menjadi CBP.
(FAO merekomendasikan cadangan beras untuk negara seperti Indonesia 1,1 juta hingga 1,8 juta ton)
Keterangan
*) Asumsi rata-rata penyaluran mulai tanggal 24 Jan-31 Maret 2018 sebesar 2.371 ton/hari.
Rata-rata penyaluran OP mulai tanggal 3-23 Januari 2018 sebesar 8.218 ton/hari, maka
rencana penyaluran 24 Jan-31 Maret 2018 total sebesar 378.050 ton, sehingga perkiraan
sisa stok pada 31 Maret 2018 sebesar 182.830 ton.
(ton)
Stok PSO (ton) 810.880
- Rencana penyaluran CBP s.d 31 Maret 2018* 109.043
- Rencana penyaluran Bansos Rastra Jan - Feb 250.000
PERKIRAAN SISA STOK PSO 451.837
Stok Komersial (ton) 7.329
STOK
REALISASI PELAKSANAAN OP CBP PER 23 JANUARI 2018
Sumber: Bulog (diolah) 14
Kab/Kota
Pencatatan
Inflasi3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 s/d Hari ini
1 ACEH 3 6 189,01 135,00 210,01 203,71 1.140,40 30,56 291,04 215,50 210,29 17,01 191,21 40,96 45,86 101,03 11,00 3.032,56
2 SUMUT 4 13 750,00 500,00 60,30 361,00 261,89 0,17 1.704,80 654,30 373,51 103,40 110,10 316,17 14,10 543,04 123,71 5.876,48
3 RIAU 5 9 - 44,50 2,25 131,08 15,00 1,50 19,80 90,50 95,28 29,51 111,01 55,94 65,82 181,00 167,03 1.010,21
4 SUMBAR 2 3 69,00 12,00 114,00 32,00 125,00 - 44,50 10,30 144,00 29,80 48,00 19,50 44,00 84,60 52,00 828,70
5 JAMBI 2 5 9,88 6,95 9,43 - 140,00 20,00 140,00 - 184,52 50,00 120,00 - 100,00 80,00 - 860,78
6 SUMSEL 4 8 660,00 610,00 13,61 - - - - 385,00 60,00 75,00 140,50 52,00 20,00 139,00 26,00 2.181,11
7 BENGKULU 1 2 6,00 5,00 60,90 79,55 16,90 17,50 52,00 28,03 86,50 7,50 25,89 64,73 31,78 120,48 - 602,75
8 LAMPUNG 2 6 70,21 327,53 141,12 70,00 73,43 15,48 118,03 241,27 295,86 75,50 105,91 82,55 95,50 173,88 49,12 1.935,37
9 DKI 4 10 3.500,00 - - - 3.500,00 - 3.000,00 2,57 62,70 40,00 2.510,00 3.028,00 29,60 3.009,60 8,46 18.690,93
10 JABAR 7 16 1.047,22 2.409,65 3.417,11 3.878,49 3.022,10 869,13 2.807,71 770,34 1.123,76 649,09 824,00 617,05 637,55 1.176,92 389,78 23.639,88
11 JATENG 6 15 598,81 2.112,11 1.677,31 4.444,32 1.386,65 1.185,08 3.342,52 2.305,88 1.779,76 944,32 1.427,49 1.146,92 637,13 1.388,70 162,00 24.538,98
12 DIY 1 3 - 1,83 669,00 100,00 221,00 14,68 218,00 18,15 54,00 130,00 162,00 21,36 1,92 57,00 60,00 1.728,93
13 JATIM 8 25 614,10 1.142,28 1.651,70 1.646,30 2.605,67 1.927,55 2.686,00 1.707,81 3.288,12 921,31 628,59 919,74 1.491,77 2.134,04 1.758,06 25.123,03
14 KALBAR 2 6 0,50 4,22 - - 8,00 100,00 0,60 103,01 155,00 1,01 0,51 6,38 11,90 53,67 - 444,79
15 KALTIM 3 8 - 18,48 22,85 11,75 20,40 17,95 38,26 15,15 93,15 33,55 182,56 20,50 83,91 205,70 15,05 779,26
16 KALSEL 2 3 479,00 1.387,50 117,00 84,00 199,00 - 527,50 64,00 2,00 4,00 45,80 462,00 26,00 101,00 7,50 3.506,30
17 KALTENG 2 3 2,01 - 27,98 - 8,51 - 32,83 6,00 8,26 (24,71) 17,21 60,78 4,54 20,71 9,11 173,23
18 SULUT 2 3 0,50 2,05 55,40 0,74 101,14 1,00 32,96 15,61 63,24 - 6,32 27,80 52,70 49,18 5,71 414,34
19 SULTENG 1 2 - - - 38,01 - 2,00 71,15 64,52 42,56 199,81 70,02 61,07 91,41 163,96 9,03 813,53
20 SULTRA 2 6 1,01 16,50 10,00 60,00 9,51 - 70,01 25,50 50,31 84,51 17,51 39,33 55,86 80,06 15,75 535,85
21 SULSEL 6 13 10,25 25,02 23,50 23,60 32,12 - 96,94 5,40 11,09 30,31 85,42 70,04 39,40 78,14 10,20 541,41
22 BALI 2 6 16,00 - - - 25,50 35,51 69,00 29,03 18,28 - 30,00 21,00 - 24,00 - 268,31
23 NTB 2 6 369,07 386,06 561,63 246,65 260,06 - 516,09 481,31 230,08 - 50,01 240,06 1,88 392,56 58,60 3.794,03
24 NTT 2 7 - - 24,17 60,23 26,50 64,50 142,75 84,00 62,80 83,50 82,20 59,85 219,50 272,17 245,15 1.427,31
25 MALUKU 3 5 - 5,00 12,60 10,12 4,30 - 10,78 3,70 16,48 4,30 10,59 39,82 3,11 98,68 27,20 246,68
26 PAPUA 4 9 - - - - - - 33,00 45,27 44,32 - 26,01 - 40,02 56,23 37,71 282,56
82 198 8.392,55 9.151,65 8.881,83 11.481,54 13.203,05 4.302,60 16.066,24 7.372,12 8.555,83 3.488,71 7.028,83 7.473,55 3.845,26 10.785,35 3.248,17 123.277,26
No
JUMLAH
*Pasar
Pencatatan
HargaJANUARIDIVRE
(Satuan ton)
REALISASI
PERKEMBANGAN STOK BERAS PSO PERUM BULOG JANUARI 2018
12(Sumber : Laporan Manjerial Perum BULOG, diolah)
LANGKAH DAN STRATEGI MENJAGA STABILITAS HARGA DAN KETERSEDIAAN BERAS
PermendagNo.20/2017
Pendaftaran PelakuDistribusi BarangKebutuhan Pokok
PermendagNo.57/2017
Harga EceranTertinggi (HET)
Beras
1. Penguatan
Regulasi
Kebijakan LindungNilai Petani melalui
Sistem ResiGudang
14
PermendagNo.29/2017
Perdagangan AntarPulau
PERATURAN PRESIDEN NO. 71 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN DAN PENYIMPANAN
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
Tujuan: (1) Jumlah Memadai, (2) Mutu Baik, dan (3) Harga Terjangkau
Kriteria Penentuan Barang Penting:
1. Sifat strategis dalam pembangunan
nasional
2. Mendukung program pemerintah
3. Disparitas harga antardaerah tinggi
Perubahan jenis diusulkan Mendag
(berkoordinasi dgn Kementerian
lain) dan disahkan melalui
Perubahan Perpres
Pengaturan 2:
Kewenangan
Menteri
Perdagangan
Kondisi Normal
Mendag Menetapkan1.Harga Acuan2.Harga Pembelian
Pemerintah utk Sebagian/Seluruh Harga
Parameter Kondisi Tertentu:1.Menggangu Kegiatan
Perdagangan Nasional2.Gangguan Pasokan3.Kondisi harga berada
di atas/ di bawah harga acuan
Mendag Menetapkan Kebijakan:1. Harga Khusus Menjelang/Saat/Setelah
Hari Besar Keagamaan atau saat gejolak harga
2. Harga eceran tertinggi 3. Harga subsidi
Mendag Mengelola Stok dan Logistik, melalui:1. Optimalisasi Perdag. Antar Pulau2. Pengawasan stok di gudang /pelabuhan3. Penyediaan/Optimalisasi Sarana
Distribusi4. Koordinasi dgn Penyedia Moda
Transportasi5. Koordinasi penyediaan stok pemerintah
Mendag Mengelola Ekspor-Impor:1. Ekspor (jika stok DN cukup min. 6 bulan)2. Impor (jika DN kekurangan pasokan yg
berakibat gejolak harga)
Pengaturan 3:
Kebijakan
Penyimpanan
Wajib Daftar bagi Pelaku
Usaha Pendistribusian
Barang Kebutuhan
Pokok dan Barang
Penting
Larangan Penimbunan Bapokting melebihi stok berjalan max. 3
bulan (berdasarkan data penjualan perbulan di kondisi normal)
kecuali utk bahan baku/penolong proses produksi
UNDANG-UNDANG NO 7
TAHUN 2014 TENTANG
PERDAGANGAN
BAB IV : Perdagangan Dalam
Negeri
Bagian Kedelapan :
Pengendalaian Barang
Kebutuhan Pokok dan Barang
Penting
― Pasal 25 – 28 : Jaminan
ketersediaan dan stabilisasi
harga bapokting
― Pasal 29 : Penyimpanan
bapokting
― Pasal 30 : Permintaan data
informasi dan dilarang
manipulasi data informasi
stok bapokting
― Pasal 31 : Pemda harus
mengacu pada kebijakan
Pusat
― Pasal 32 – 34 : Pendaftaran
Bapokting sebelum
diperdagangkan
UNDANG-UNDANG NO 18
TAHUN 2012 PANGAN
BAB V : Keterjangkauan
Pangan
― Pasal 51 : Tujuan
Perdagangan Pangan
― Pasal 52 – 54 : Penyimpanan
Pangan Pokok
― Pasal 55 – 57 : Stabilisasi
pasokan dan harga pangan
pokok
LANDASAN HUKUM
Kondisi Tertentu
Jenis Barang Kebutuhan Pokok: (1) Beras, (2)
Kedelai bahan baku Tahu/Tempe; (3) cabe, (4)
bawang merah, (5) gula, (6) minyak goreng, (7)
tepung Terigu, (8) daging sapi, (9) daging ayam
ras, (10) telur ayam ras, (11) ikan segar (bandeng,
kembung, tongkol/tuna/cakalang)
Jenis Barang Penting: (1) Benih (padi,
jagung, kedelai), (2) pupuk, (3) gas LPG 3kg,
(4) triplek, (5) semen , (6) besi baja
konstruksi, (7) baja ringan
Kriteria Penentuan Barang
Kebutuhan Pokok:
1. Alokasi Pengeluaran Rumah
Tangga Tinggi,
2. Pengaruh terhadap infflasi
3. Memiliki kandungan gizi
Menteri dibantu Tim Ketersediaan dan Stabilisasi Harga 15
Pengaturan
1:
Kriteria
Penentuan
dan Jenis
Bapokting
PERATURAN PRESIDEN NO. 48 TAHUN 2016
TENTANG PENUGASAN KEPADA PERUM BULOG DALAM RANGKA KETAHANAN PANGAN NASIONAL
UU PERDAGANGAN
Pasal 25: Pemerintah mengendalikan
ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan
Barang Penting dengan
jumlah yang memadai, mutu
yang baik dan harga yang
terjangkau.
Barang Kebutuhan Pokok
dan Barang Penting
ditetapkan dengan Peraturan
Presiden
UU PANGAN
Pasal 51:Pemerintah berkewajiban
mengatur perdagangan
pangan dengan tujuan untuk
stabilisasi pasokan dan
harga pangan terutama
pangan pokok, manajemen
cadangan pangan serta
penciptaan iklim usaha
pangan yang sehat.
Pasal 52:Dalam hal perdagangan
pangan, pemerintah
menetapkan mekanisme,
tata cara, dan jumlah
maksimal penyimpanan
pangan pokok oleh pelaku
usaha pangan
UU BUMNPasal 66Pemerintah dapat
memberikan penugasan
khusus kepada BUMN untuk
menyelenggarakan fungsi
kemanfaatan umum dengan
tetap memperhatikan
maksud dan tujuan kegiatan
BUMN.
LANDASAN
HUKUMTUJUAN: MENJAGA KETERSEDIAAN PANGAN
DAN STABILISASI HARGA PANGAN PADA TINGKAT KONSUMEN DAN PRODUSEN
PENGAMANAN
HARGA▪Penetapan Harga Acuan
atau HPP di Tingkat
Produsen
▪Fleksibilitas Harga,
apabila Harga Pasar >
HPP
▪HET untuk OP di
Konsumen
PENYEDIAAN DAN
DISTRIBUSI▪Pengadaan Pangan
Terutama Dari Dalam
Negeri
▪Penyaluran untuk
Masyarakat (Rastra)
▪Penyaluran kepada
Industri TT, Pakan Ternak
dll.
PENGELOLAAN
CADANGAN
PANGANPengelolaan CBP
Untuk Kondisi Darurat
dan Operasi Pasar
IMPORImpor dilakukan apabila
ketersediaan dalam negeri
tidak mencukupi untuk
(1)pemenuhan stok;
(2)stabilisasi harga dalam
negeri; dan
(3)penugasan Pemerintah
lainnya
PENGEMBANGAN
INDUSTRI BERBASIS PANGAN
PENGEMBANGAN PERGUDANGAN
KOMODITI:
1.RAJALE (Beras, Jagung, Kedele) Hanya PERUM BULOG
2.PANGAN LAINNYA (Gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam, telur) PERUM BULOG dan BUMN Lainnya (atas persetujuan Menteri BUMN dan Keputusan RAKOR)
KEWENANGAN MENTERI PERDAGANGAN:
1.Menugaskan Perum BULOG dan BUMN Lainnya.
2.Menetapkan HPP dalam rangka pelaksanaan pengelolaan CPP.
3.Menetapkan jumlah dan waktu pelaksanaan pengadaan Pangan dari luar negeri.
4.Mengatur ketentuan pelaksanaan pengadaan Pangan dan tata niaga impor pangan.
5.Menetapkan penyaluran Pangan oleh Perum BULOG untuk kebutuhan lainnya.
6.Mengusulkan alokasi anggaran kepada Menteri Keuangan untuk mengalokasikan anggaran untuk pembayaran
kompensasi dan margin penugasan kepada Perum BULOG.
7.Melakukan pembayaran kompensasi dan margin kepada Perum BULOG.
ANGGARAN / PEMBIAYAAN
(1) APBN (untuk beras) (2) Dana Bulog (3) Kredit Pinjaman (4) Pendanaan Lainnya
Kompensasi dan Margin penugasan (Diaudit oleh BPK)
Tugas Perum BULOG
16
Ketentuan dan Sanksi
1. Pelaku usaha dalam melakukan penjualan beras secara
eceran kepada konsumen wajib mengikuti ketentuan
Harga Eceran Tertinggi.
2. Spesifikasi Beras
a. Medium: derajat sosoh minimal 95%, kadar air
maksimal 14% dan Butir Patah maksimal 25%.
b. Premium: derajat sosoh minimal 95% , kadar air
maksimal 14% dan Butir Patah maksimal 15%.
c. Khusus: akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh
Kementerian Pertanian.
3. Pelaku usaha wajib mencantumkan:
a. Label Medium/Premium pada kemasan;
b. Label Harga Eceran Tertinggi pada kemasan
4. Ketentuan Harga Eceran Tertinggi dikecualikan terhadap
Beras Medium dan Beras Premium yang ditetapkan
sebagai Beras Khusus oleh Menteri Pertanian
5. Pelaku usaha yang menjual harga beras melebihi Harga
Eceran Tertinggi dikenai sanksi pencabutan izin usaha
oleh pejabat penerbit, setelah sebelumnya diberikan
peringatan tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh pejabat
penerbit.
6. Pada saat peraturan ini berlaku, ketentuan Harga Acuan
Pembelian dan Penjualan untuk komoditi beras pada
Permendag 27 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
7. Peraturan berlaku pada 1 September 2017.
Penetapan
HET Beras
PERMENDAG 57 TAHUN 2017
TENTANG PENETAPAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) BERAS
17
LANGKAH DAN STRATEGI MENJAGA STABILITAS HARGA DAN KETERSEDIAAN BERAS
Pemantauan di Pasar Rakyat
18
Pemantauan di gudang BULOG, Distributor dan Ritel Modern
2. Pemantauan
/Pengawasan
LANGKAH DAN STRATEGI MENJAGA STABILITAS HARGA DAN KETERSEDIAAN BERAS
Koordinasidengan
instansi/pihakterkait di pusat
dan daerah
Pembentukan Tim Penetrasi Pasar
Khusus Beras (150 Pegawai diterjunkanlangsung ke Pasar)
Operasi Pasar
19
3. UPAYA
KHUSUS
Satgas Pangan