Kebijakan Dapodik dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Tahap

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Kebijakan Dapodik dalam RangkaPenyaluran Dana BOS Tahap III

Tahun 2021

AGUSTUS 2021

Agenda

2

1

2

Kebijakan Dapodik dan Persiapan Penyaluran Dana BOS Reguler TahapIII Tahun 2021

Penjelasan Teknis

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistempendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan

dan Kebudayaan yang memuat data satuanpendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga

kependidikan, serta substansi pendidikan lainnya yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang

terus menerus diperbaharui secara online.

3

DATA POKOK PENDIDIKAN(DAPODIK)

3

SATUAN PENDIDIKANIdentitas sekolah, lokasi, tanah,

bangunan, ruang, alat

4

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Guru, tenaga kependidikan, identitas pribadi, kepegawaian,

pendidikan formal

PESERTA DIDIKIdentitas pribadi, alamat, orang tua, prestasi

SUBSTANSI PENDIDIKANRombongan belajar, pembelajaran, anggota rombel, jadwal, dsb

Entitas Dapodik

4

5

Pemanfaatan Dapodik untuk Berbagai Program dan PembiayaanPendidikan

KEMENDIKBUDRISTEKKEMENTERIAN/LEMBAGA LAIN

PEMERINTAH DAERAH

BOS PIPKuota

InternetPMP RKAS

Layanan Guru

NISN AN SISPENAJAGA(KPK)

NIK(Dukcapil)

SSCN(Menpan

RB)PEMDASIM

TUNINFO GTK

SIMPKG

SIM RASIO

NUPTK

ENTITASDATA

SATUAN PENDIDIKAN

PESERTA DIDIK

PTK

SUBSTANSI PENDIDIKAN

Kriteria Data yang Baik

Cepat Mutakhir Akurat Akuntabel

1 2 3 4 5

Memerlukan waktucukup singkat

Dapodik telahmenggunakan sistem

Aplikasi untukmengumpulkan data

pendidikan

Data yang dikirimkanadalah kondisi terkini

Sekolah telahmelakukansinkronisasi

pengiriman data semester ganjil

2021/2022

Seluruh komponendata ada di dapodik

Kelengkapan data Dapodik (Sekolah, PD, Sarpras, PTK)

Data yang kirimkanadalah data apa

adanya dari sekolah

Akurasi data Dapodik(Sekolah, PD, Sarpras,

PTK)

Kondisi Data dapatdipertanggung

jawabkan

Digunakan untukpemberian:

BOS, PIP, TunjanganGuru, Bantuan Kuota

Lengkap

6

Kebijakan Penyaluran Dana BOS Reguler

7

Pemerintah menyediakan BOS kepada 216.662 satuan pendidikan dengan alokasi sebesar Rp 52.504.969.290.000,-

8

Subbidang Sasaran Satuan Pendidikan Alokasi

SD 147.610 23.801.844.160

SMP 39.461 11.649.105.310

SMA 13.374 7.758.155.310

SMK 14.000 8.649.938.250

SLB 2.217 645.926.260

Total 216.662 52.504.969.290

Anggaran dalam ribuan rupiah

Catatan:Dana cadangan sebesar Rp100.048.710.000,-

Sasaran dan Anggaran BOS Reguler Tahun 2021

Syarat dan Kriteria Penyaluran dana BOS Reguler Tahap III Tahun 2021

9

a. Melakukan sinkronisasi Dapodik selambat-lambatnya tanggal 31 Agustus 2021;

b. memiliki nomor pokok sekolah nasional (NPSN);

c. memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang

diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Dapodik;

d. memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik

selama 3 (tiga) tahun terakhir *)

e. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama

Syarat satuanpendidikanpenerima dana BOS

Kriteriapenyaluran

a. Menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler Tahap I

Tahun 2021

b. Memberikan data rekening atas nama satuan pendidikan yang aktif

*) Catatan:1. dikecualikan bagi: Sekolah Terintegrasi (SATAP), SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB; Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang ditetapkan Kementerian; dan Sekolah

yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berada di wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapatdigabungkan dengan Sekolah lain.

2. Apabila jumlah peserta didik pada satuan pendidikan seperti pada nomor 1 kurang dari 60, maka besaran dana BOS diberikan sebesar 60 peserta didik.

Konsekuensi Sekolah tidak memenuhi syarat dan kriteria

10

tidak memenuhisyarat

Sekolah tidak dapatditetapkan sebagai

Sekolah Penerima Dana BOS

1. Tidak dapat menerima dana BOS Tahap III Tahun 2021; dan

2. Tidak dapat menerima dana BOS TA 2022

memenuhi syarat

Tidak dapat menerima dana BOS Tahap III Tahun 2021

Sekolah

Sekolah dapat ditetapkansebagai Sekolah Penerima

Dana BOS

Tidak memenuhi kriteriapenyaluran (laporan dan

rekening valid)

SEKOLAH TIDAK MENERIMA DANA BOS, LAYANAN OPERASIONAL SEKOLAH MENJADI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH/ BADAN HUKUM PENYELENGGARA SESUAI KEWENANGANNYA

Apa sajatantangan

dalampenyalurandana BOS?

11

1 Sinkronisasi Dapodik

2Pelaporan dana BOS yang belum tepat waktu

3Rekening sekolah yang sering mengalamiperubahan

4Sisa dana BOS yang diperhitungkan pada TA berikutnya

Progress Sinkronisasi Dapodik (Per 20 Agustus 2021)

12

SD SMP SMA SLB

17% sekolah belum

melakukan sinkonisasidapodik

SMK

123.405 83%

25.652 17%

Sudah Sync Belum Sync

15% sekolah belum


35.408 85%

6.043 15%


9% sekolah belum


12.767 91%

1.325 9%


11% sekolah belum


12.754 89%

1.616 11%


19% sekolah belum


1.822 81%

416 19%


Jenjang Sudah Sync Belum Sync Total Progres

SD 123,405 25,652 149,057 82.79%

SMP 35,408 6,043 41,451 85.42%

SMA 12,767 1,325 14,092 90.60%

SMK 12,754 1,616 14,370 88.75%

SLB 1,822 416 2,238 81.41%

Total 186,156 35,052 221,208 84.15%

Perkembangan capaian laporan dana BOS Reguler tahap I tahun 2021

13

121.086

31.771

10.953

11.413

1.928

25.613

7.789

2.415

2.483

273

SD

SMP

SMA

SMK

SLB

Sudah Belum

Sebanyak

177.151 (82%) sekolah

telah menyampaikanlaporan dana BOS Reguler dari total 215.724 sekolah darisekolah yang disalurkan pada Tahap I Tahun 2021.

146.699

39.560

13.368

13.896

2.201

82,54% 17,46%

80,31% 19,69%

81,93%18,07%

82,13%17,87%

87,60%

12,40%

Sumber: bos.kemdikbud.go.id, 20 Agustus 2021

Standardisasi Rekening Sekolah

14

01.

02.

Rekening sekolah belum terkelola dengan baik dan tertib serta seringmengalami perubahan sehingga menyebabkan terjadinya retur. Terdapat 3.965 sekolah mengalami retur di tahun 2020 dan 1.076sekolah di tahun 2021.

Rekening sekolah harus valid dan akuntabel agar penyaluran dana bantuan operasional sekolah yang dilakukan secara langsung dapatterlaksana dengan tepat sasaran dan akuntabel

2Sisa dana BOS diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya

Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahaan di bidang pendidikan dan kebudayaan melakukan perhitungan sisa dana BOS untuk diperhitungkan pada

rekomendasi penyaluran dana BOS tahun anggaran berikutnya dan melaporkan sisa dana BOS ke Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Pasal 44 ayat (3) PMK No. 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas PMK 48/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik

15

Sisa dana BOS Reguler tahun 2021 akan diperhitungkansebagai pengurang alokasi tahun 2022

Penjelasan Teknis Penyaluran Dana BOS Tahap III Tahun 2021

16

Apa sajatantangan

dalampenyalurandana BOS?

17

1 Sinkronisasi Dapodik

2Pelaporan dana BOS yang belum tepat waktu

3Rekening sekolah yang sering mengalamiperubahan

4Sisa dana BOS yang diperhitungkan pada TA berikutnya

KendalaSinkronisasi

Dapodik

18

AKeterbatasan infrastruktur(listrik, internet, komputer)

BSDM(pergantian SDM di satuan pendidikan)

CProses penginputan(peserta didik yang belum diluluskan/dimutasikan)

DVerifikasi dan validasi satuan pendidikan(Satuan pendidikan dengan status tidak memiliki pesertadidik (non aktif) tetapi belum dilakukan proses penutupanoleh dinas pendidikan)

1

Perkembangan Pengiriman Dapodik per 20 Agustus 2021 (1/2)

19

No Provinsi Sudah Sinkronisasi Belum Sinkronisasi TotalPerkembangan

Sinkronisasi

1 2 3 4 5=3+4 6

1 Prov. Nusa Tenggara Timur 5,225 2,674 7,899 66.15%

2 Prov. Papua 2,537 1,214 3,751 67.64%

3 Prov. Maluku 1,979 919 2,898 68.29%

4 Prov. Sulawesi Utara 2,322 1,071 3,393 68.44%

5 Prov. Sulawesi Barat 1,417 532 1,949 72.70%

6 Prov. Sumatera Utara 10,937 3,658 14,595 74.94%

7 Prov. Maluku Utara 1,66 539 2,199 75.49%

8 Prov. Papua Barat 1,214 393 1,607 75.54%

9 Prov. Nusa Tenggara Barat 3,777 1,213 4,99 75.69%

10 Prov. Sulawesi Tengah 3,221 995 4,216 76.40%

11 Prov. Kalimantan Tengah 3,078 811 3,889 79.15%

12 Prov. Sulawesi Selatan 7,304 1,923 9,227 79.16%

13 Prov. Kalimantan Utara 609 160 769 79.19%

14 Prov. Kalimantan Barat 5,176 1,29 6,466 80.05%

15 Prov. Sulawesi Tenggara 2,958 703 3,661 80.80%

16 Prov. Sumatera Barat 4,712 1,082 5,794 81.33%

17 Prov. Bengkulu 1,727 375 2,102 82.16%

20

No Provinsi Sudah Sinkronisasi Belum Sinkronisasi Total% Perkembangan

Sinkronisasi

1 2 3 4 5=3+4 6

18 Prov. Riau 4,775 1,017 5,792 82.44%

19 Prov. Jambi 2,979 615 3,594 82.89%

20 Prov. Kalimantan Timur 2,532 519 3,051 82.99%

21 Prov. Aceh 4,659 898 5,557 83.84%

22 Prov. Sumatera Selatan 5,949 1,074 7,023 84.71%

23 Prov. Banten 6,622 1,046 7,668 86.36%

24 Prov. Kepulauan Riau 1,434 221 1,655 86.65%

25 Prov. Gorontalo 1,229 170 1,399 87.85%

26 Prov. Jawa Barat 26,991 3,352 30,343 88.95%

27 Prov. Kalimantan Selatan 3,492 421 3,913 89.24%

28 Prov. D.K.I. Jakarta 4,105 494 4,599 89.26%

29 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 1,068 122 1,19 89.75%

30 Prov. Jawa Timur 25,298 2,75 28,048 90.20%

31 Prov. Lampung 6,605 569 7,174 92.07%

32 Prov. Jawa Tengah 22,962 1,898 24,86 92.37%

33 Prov. Bali 2,994 182 3,176 94.27%

34 Prov. D.I. Yogyakarta 2,609 152 2,761 94.49%

Total 186,156 35,052 221,208 84.15%

Perkembangan Pengiriman Dapodik per 20 Agustus 2021 (2/2)

No Pusat Dinas SatuanPendidikan

UPT

1 2 3 4 5

1 Sms/WA/Telegram Broadcast ke Dinas dan Satuan Pendidikan

Sms/WA/Telegram, Broadcast ke SatuanPendidikan

Mengisi Data Dapodiksesuai dengan kondisiriil di satuanpendidikan

Berkoordinasi denganPemda untukidentifikasi kendalayang dihadapi

2 Surat Edaran ke Dinas Bimbingan Teknis keSatuan Pendidikan.

Melakukan validasidata Dapodik

MemonitorperkembanganDapodik

3 Optimasi sistem Membuka layananhelpdesk untukmembantu SatuanPendidikan yang mengalami kesulitan.

Berkoordinasi dengandinas jika mengalamikesulitan dalammemperbarui data Dapodik.

4 Deteksi anomali data danmenginformasikan ke satuanpendidikan melalui aplikasi manajemensekolah.

Strategi Percepatan Sinkronisasi

21

Pelaporandana BOS

yang belumtepat waktu

22

A

B

Kualitas laporan

✓ SDM✓ Tingkat penyerapan dana BOS

Infrastruktur

✓ Ketersediaan internet

C Kepatuhan

✓ Kemauan sekolah membuatlaporan tepat waktu

2

Perkembangan Pelaporan Dana BOS Reguler Tahap I Tahun 2021 (1/2)

23

No Provinsi Sudah Lapor Belum Lapor Total Sekolah Perkembangan Laporan (%)

1 2 3 4 5=3+4 6

1 Prov. Sumatera Utara 9.102 5.109 14.211 64,05

2 Prov. Papua 2.205 1.186 3.391 65,03

3 Prov. Nusa Tenggara Timur 5.185 2.427 7.612 68,12

4 Prov. Sulawesi Utara 2.278 1.061 3.339 68,22

5 Prov. Maluku Utara 1.558 596 2.154 72,33

6 Prov. Kalimantan Timur 2.194 779 2.973 73,80

7 Prov. Maluku 2.100 727 2.827 74,28

8 Prov. Sulawesi Barat 1.442 481 1.923 74,99

9 Prov. Gorontalo 1.054 334 1.388 75,94

10 Prov. Kalimantan Selatan 2.948 913 3.861 76,35

11 Prov. Sulawesi Tengah 3.192 970 4.162 76,69

12 Prov. D.K.I. Jakarta 3.171 876 4.047 78,35

13 Prov. Papua Barat 1.209 308 1.517 79,70

14 Prov. Kalimantan Tengah 3.060 765 3.825 80,00

15 Prov. Kepulauan Bangka Belitung 939 228 1.167 80,46

16 Prov. Bengkulu 1.674 403 2.077 80,60

17 Prov. Sulawesi Tenggara 2.936 671 3.607 81,40

24

No Provinsi Sudah Lapor Belum Lapor Total Sekolah Perkembangan Laporan (%)

1 2 3 4 5=3+4 6

18 Prov. Riau 4.612 1.044 5.656 81,54

19 Prov. Sumatera Barat 4.689 1.043 5.732 81,80

20 Prov. Sulawesi Selatan 7.466 1.603 9.069 82,32

21 Prov. D.I. Yogyakarta 2.284 447 2.731 83,63

22 Prov. Banten 6.135 1.184 7.319 83,82

23 Prov. Aceh 4.588 879 5.467 83,92

24 Prov. Jawa Timur 23.383 4.207 27.590 84,75

25 Prov. Nusa Tenggara Barat 4.148 713 4.861 85,33

26 Prov. Kalimantan Barat 5.476 912 6.388 85,72

27 Prov. Jawa Tengah 21.312 3.388 24.700 86,28

28 Prov. Kepulauan Riau 1.363 213 1.576 86,48

29 Prov. Bali 2.688 418 3.106 86,54

30 Prov. Lampung 6.145 908 7.053 87,13

31 Prov. Kalimantan Utara 662 90 752 88,03

32 Prov. Jambi 3.111 416 3.527 88,21

33 Prov. Sumatera Selatan 6.114 750 6.864 89,07

34 Prov. Jawa Barat 26.728 2.524 29.252 91,37

Total 177.151 38.573 215.724 82,12

Perkembangan Pelaporan Dana BOS Reguler Tahap I Tahun 2021 (2/2)

Teknis penyampaian laporan realisasi dana BOS

25

1

2

Melalui Aplikasi RKAS

Melalui aplikasi BOS Salur

✓ Pastikan sekolah sudah menginput buku kas umum (BKU)

✓ Pastikan terkoneksi internet saat melakukan sinkronisasi BKU

✓ Pastikan BKU tercatat pada Manajemen RKAS Dinas Pendidikan

✓ Pastikan terkoneksi internet saat input data realisasi

✓ Pastikan jumlah yang diterima sama dengan nilai penyaluran

✓ Pastikan jumlah yang dilaporkan dalam satu tahun anggaran tidak lebih dari yang disalurkan

26

Rekening sekolah yang sering mengalami

perubahan

3

✓ Sekolah melakukan perubahan data rekening pada selang waktu penyaluran

✓ Penyebab perubahan:1) Ubah nama rekening, mengikuti numenklatur

sekolah yang baru. Perubahan numenklatur dapatterjadi karena pemekaran desa/ kecamatan/ kabupaten, perubahan nomenklatur mengikutisatuan kerja (UPTD), dll

2) Ubah jenis rekening, dari rekening tabungan kegiro

✓ Jika perubahan rekening dilakukan di waktu yang tidak tepat berpotensi retur.

✓ Penyelesaian retur sangat lama dan panjang sehinggaakan berpengaruh pada keterlambatan penyalurandana BOS

✓ Potensi retur ke kas negara

Sekolah dengan penyaluran dana BOS Reguler Tahap I dan II “Sukses Salur”, disarankan tidak melakukan perubahanrekening untuk penyaluran Tahap III Tahun 2021

27

Mulai tahun 2022, akandiberlakukan rekening sekolahyang standar sebagai upaya untukmeminimalisi perubahan rekeningditingkat satuan pendidikan dan meminimalisi retur dalampenyaluran dana BOS

Sisa dana BOS yang diperhitungkan

pada TA berikutnya

3✓ Sekolah melakukan perencanaan berdasarkan

skala prioritas dan kebutuhan yang didukungdengan data

✓ Sekolah memperbaiki RKAS dengan pendekatantahun anggaran

✓ Sekolah menyusun proyeksi penyerapan dana BOS tiap periodik

✓ Sekolah mulai beralih menggunakanperencaanaan dan penatausahaan berbasisdigital untuk memefisiensikan waktu penyusunanlaporan

2Berdasarkan hasil evaluasi pelaporan BOS 2020, terdapat 90.043 sekolah masih memiliki sisa

dana dan 919 sekolah diantaranya dengan nilai sisa dana lebih dari 75% dari total penerimaan

919 SekolahPersentase SisaDana 75%-100%

2,361 SekolahPersentase SisaDana 55%-75%



Total: 90.043

29

Terima Kasih

30

31

Progres Sinkronisasi Dapodik per Kabupaten/Kota (per 20 Agustus 2021)

< 50% 50% - 65% 65% - 80% 80% - 90% 90% - 95% 95% - 100%

27 89 199 152 35 13

Kab. Mahakam UluKab. Memberamo Raya

Kab. Pegunungan Bintang

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Documents

Kebijakan Dapodik dalam Rangka Penyaluran Dana BOS Tahap