Upload
bappeda-pemkab-jombang
View
1.353
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
& STRATEGI PENINGKATAN OPINI & STRATEGI PENINGKATAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA
KABUPATEN JOMBANGKABUPATEN JOMBANG
KEBIJAKAN KEBIJAKAN IMPLEMENTASI IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
& STRATEGI PENINGKATAN OPINI & STRATEGI PENINGKATAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA
KABUPATEN JOMBANGKABUPATEN JOMBANG
UU 17/2003UU 17/2003 UU 1/2004UU 1/2004 UU 15/2004UU 15/2004UU 25/2004UU 25/2004 UU 33/2004UU 33/2004
PP 71/2010PP 71/2010 PPPP PPPP
UU 32/2004UU 32/2004
PERMENDAGRI 13/06PERMENDAGRI 13/06
Pp 8/2006
PP 58/2005(Omnibus
Regulation)
PERMENDAGRI 59/07PERMENDAGRI 59/07
PP 41/07PP 41/07
PP 38/07PP 38/07
LANDASAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA/
DAERAH
PERMENDAGRI 55/08PERMENDAGRI 55/08
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARAMERUPAKAN BAGIAN DARI KEKUASAAN
PEMERINTAHAN
BUPATI/WALI KOTAGUBERNUR
OTORITAS DAN TANGGUNGJAWAB ATASPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
MENYERAHKAN SEBAGIAN
MEMILIKI
PRESIDEN selaku PKPKN(Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) UU 17/2003
Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2003
ASPEK UTAMA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH …
Melihat besarnya sumber daya yang ada, tantangan utama bukan pada jumlah, tetapi Bagaimana mengelola sumber daya yang ada sebaik-
baiknya Bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan
sumber daya yang digunakan
Aspek Pengelolaan Keuangan meliputi Perencanaan Penganggaran Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi
Aspek Pertanggungjawaban meliputi Penyusunan laporan keuangan Audit laporan keuangan Diseminasi publik dan pelibatan masyarakat
Pengelolaan
Pelaporan/Pertanggungjawaban
1. Permasalahan Pokok: Rendahnya disiplin anggaran Daya serap rendah Rendahnya Pertanggungjawaban
atas Kegiatan Tidak tertibnya pemanfaatan kas
daerah Penyimpangan atas pengelolaan
pendapatan dan belanja daerah Rendahnya akuntabilitas
pertanggungjawaban keuangan
2. Penyebab permasalahan Pengelolaan Keuangan Daerah : Perubahan regulasi yang sangat cepat beserta implikasinya
Belum efektifnya pemahaman atas regulasi (perbedaan persepsi)
Kepatuhan atas pelaksanaan regulasi Terbatasnya Kapasitas SDM di daerah Kegamangan Kepala Daerah
mengenai peran dan tanggungjawab bidang keuangan daerah
3. Strategi dan rencana tindak :
Adanya komitmen dari kepala daerah Kelengkapan Regulasi dan instrumen kerja Peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan aliansi
strategis & sinergitas kurikulum pendidikan akuntansi sektor publik
Concern Pemberantasan Korupsi Quality assurance berupa penataan kembali fungsi
pengawasan internal
PETA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
AUDIT AUDIT BPKBPK
AUDIT AUDIT BPKBPK
1. Perencanaan1. Perencanaan
2. Penganggaran2. Penganggaran
3. Penatausahaan3. Penatausahaan
4. Akuntansi4. Akuntansi
5. Pertanggung- jawaban5. Pertanggung- jawaban
1. S P I1. S P I1. S P I1. S P I
2. Ketaatan thdp Perundangan2. Ketaatan thdp Perundangan
3. Disclosure3. Disclosure
4. SAP4. SAPOPINIOPINI
1.1. WTPWTP2.2. WDPWDP3.3. DisclaimerDisclaimer4.4. AdverseAdverse
1. Lingkungan Pengendalian2. Penilaian Resiko3. Aktivitas Pengendalian4. Sistem Informasi & Komunikasi5. Pemantauan dan Pengendalian
1. Lingkungan Pengendalian2. Penilaian Resiko3. Aktivitas Pengendalian4. Sistem Informasi & Komunikasi5. Pemantauan dan Pengendalian
1. Nasional
2. Local
Tranparansi
Penyusunan Lap Keu
Penyajian Lap Keu
1. UU2. PP3. Perpres4. Permen
1. Perda2. Perkada
Sistem Akuntansi
1. Lap Arus Kas2. Neraca3. Lap Realisasi Anggaran4. CaLK
STANDAR STANDAR NORMATIF NORMATIF AUDIT BPKAUDIT BPK
PENGELOLAAN PENGELOLAAN KEUDAKEUDA
LINGKUP DAN CAKUPAN AUDIT BPKLINGKUP DAN CAKUPAN AUDIT BPK
6
Siklus Pengelolaan Keuangan DaerahSiklus Pengelolaan Keuangan Daerah
Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan
Pertgjwban Pemeriksaan
RPJMD RKPD
KUA PPAS
Nota Kesepakatan
Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD o/ KDH
RKA-SKPD
RAPBD
Evaluasi Raperda APBD
oleh Gubernur/ Mendagri
Rancangan DPA-SKPD
DPA-SKPD
Verifikasi
Laporan Realisasi Semester Pertama
R P-APBD
Penatausahaan Belanja• Penerbitan SPM-UP,
SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
• Penerbitan SP2D oleh PPKD selaku BUD
Penatausahaan Pendapatan
Kekayaan dan Kewajiban daerah
• Kas Umum• Piutang• Investasi• Barang• Dana
Cadangan• Utang
AkuntansiKeuangan Daerah
Laporan KeuanganPemerintah Daerah
• LRA• Neraca• Lap. Arus
Kas• CaLK
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK
Raperda PJ Pel APBD
Perda APBD
• Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja
Penatausahaan Pembiayaan
• Dilakukan oleh PPKD
Pelaksanaan APBD
Pendapatan
Belanja
Pembiayaan
Disusun dan disajikan Sesuai
SAP
Persetujuan Bersama (KDH
+ DPRD)
Evaluasi o/ Gubernur/MDN
15 hari
7 hari penyesuaian o/
Pemda
Perda PJ Pel. APBD
EvaluasiR P-APBD
Oleh Gbrnr/MDN
Perda P-APBD
setelah 3 hari
PEDUM APBD o/ MDN
8
KASUS TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN :
1. BELUM MEMADAINYA UNSUR LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN AKTIVITAS PENGENDALIAN
2. KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
3. KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN PELAKSANAAN APBD
4. KELEMAHAN STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN
9
PENYEBAB KELEMAHAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN:
• PERENCANAAN TIDAK MEMADAI ;• BELUM ADANYA KOORDINASI ANTARA PIHAK
TERKAIT;• PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB BELUM
OPTIMAL DALAM PENGAWASAN MAUPUN PENGENDALIAN KEGIATAN;
• KOMPETENSI SDM YANG TIDAK MEMADAI
10
KERUGIAN DAERAH KASUS KERUGIAN DAERAH :
• BELANJA ATAU PENGADAAN BARANG /JASA FIKTIF, • REKANAN TIDAK MENYELESAIKAN PEKERJAAN, • KEKURANGAN VOLUME PEKERJAAN, • KEMAHALAN HARGA,• PENGGUNAAN UANG/BARANG UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI,• PEMBAYARAN HONOR ATAU PERJALANAN DINAS GANDA, • PESIFIKASI BARANG/JASA TIDAK SESUAI KONTRAK
PENYEBAB LALAI, TIDAK CERMAT DAN BELUM OPTIMAL DALAM
MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB TIDAK MENTAATI DAN
MEMAHAMI KETENTUAN YANG BERLAKU SERTA LEMAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
11
KETIDAKHEMATAN• PENGADAAN BARANG/JASA MELEBIHI KEBUTUHAN, • KUALITAS DAN KUANTITAS BARANG/JASA TIDAK SESUAI
STANDAR, • TERJADI PEMBOROSAN ATAU KEMAHALAN HARGA
PENYEBAB
• PEJABAT YANG BERTANGGUNG JAWAB LALAI, TIDAK CERMAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS,
• PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB TIDAK MENTAATI DAN MEMAHAMI KETENTUAN YANG BERLAKU SERTA LEMAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
12
KETIDAKEFEKTIFAN• TEMUAN YANG MENGUNGKAPKAN KEGIATAN YANG TIDAK
MEMBERIKAN MANFAAT ATAU HASIL YANG DIRENCANAKAN SERTA FUNGSI INSTANSI YANG TIDAK OPTIMAL SEHINGGA TUJUAN ORGANISASI TIDAK TERCAPAI
PENYEBAB• PENGGUNAAN ANGGARAN TIDAK TEPAT SASARAN/TIDAK
SESUAI PERUNTUKAN,
• PEMANFAATAN BARANG/JASA DILAKUKAN TIDAK SESUAI DENGAN RENCANA YANG DITETAPKAN, BARANG YANG DIBELI BELUM/TIDAK DAPAT DIMANFAATKAN DAN PEMANFAATANNYA TIDAK BERDAMPAK PADA PENCAPAIAN TUJUAN ORGANISASI
• KARENA PEJABAT YANG BERTANGGUNGJAWAB TIDAK MENTAATI DAN MEMAHAMI KETENTUAN YANG BERLAKU SERTA LEMAH DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
13
KENDALA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAHKENDALA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
REGULASI
Masih terdapat regulasi yang belum final,
Masih terdapat inkonsitensi dari peraturan yang sudah ada
KELEMBAGAAN Masih belum maksimalnya
pembinaan dan koordinasi pemerintah pusat
Masih belum maksimalnya dukungan legislatif daerah
Masih belum maksimalnya kerjasama antar instansi lintas sektoral baik Pusat maupun Daerah
SISTEM Reformasi keuangan negara yang
radikal (single entry ke double entry)
Penerapan performance based-Penerapan performance based-budgeting yang dikaitkan Standar budgeting yang dikaitkan Standar Pelayanan MinimunPelayanan Minimun
Integrasi sistem Informasi Integrasi sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah masih lemah.masih lemah.
SUMBER DAYA Terbatasnya jumlah dan
ketersediaan SDM yang memahami keuangan daerah
Lemahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi
Keengganan untuk menjadi pejabat pengelola keuangan
POLA PEMBANGUNAN AKUNTABILITAS APBDPOLA PEMBANGUNAN AKUNTABILITAS APBD
PENGELOLAAN APBD
PENGELOLAAN APBD
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah
“berkualitas”
Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah
“berkualitas”
Pengungkapan Informasi “Transparan
”
Pengungkapan Informasi “Transparan
”
“Ketaatan” pada
Peraturan Perundangan
“Ketaatan” pada
Peraturan Perundangan
Penyusunan & Penyajian Lap.
Keuangan”sesuai”
Standar Akuntansi
Pemerintahan
Penyusunan & Penyajian Lap.
Keuangan”sesuai”
Standar Akuntansi
Pemerintahan
Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
LAP. KEUANGAN BERKUALITAS
1.Neraca2.Lap. Realisasi Anggaran3.Lap. Arus Kas4.CALK
LAP. KEUANGAN BERKUALITAS
1.Neraca2.Lap. Realisasi Anggaran3.Lap. Arus Kas4.CALK
Dapat diandalk
anRelevan
Dapat diperbandin
gkan
dapat dimengert
i
STRATEGI KEDEPANDALAM RANGKA PERBAIKAN
1 Perbaikan RegulasiKeuangan Daerah
2Penataan Kelembagaan
3Pengembangan Sistem
Review atas regulasi yang ada saat ini melibatkan seluruh instansi yang terkait
Penyempurnaan regulasi di bidang keuangan daerah
Langkah Strategis
Memperkuat pola pembinaan dan pengawasan keuangan daerah
Meningkatkan kualitas hubungan kelembagaan antara pemerintah daerah dengan DPRD
Meningkatkan kualitas koordinasi antar instansi pada pemerintah daerah yang secara lebih efektif
Membangun/menyempurnakan sistem informasi di daerah Penyiapan dan pembangunan infrastruktur dan supra struktur
sistem pengelolaan keuangan daerah
4 Pengembangan SDM
Penyediaan SDM melalui pendidikan/pelatihan keuangan daerah,
Peningkatan kualitas SDM melalui training, sosialisasi, workshop dan pendampingan secara berkelanjutan;
Penataan manajemen SDM pengelola keuangan daerah.
POKOK-POKOK PENATAAN PENGELOLAAN KEUDAPOKOK-POKOK PENATAAN PENGELOLAAN KEUDA
16
20112012
20132014
2010
Pemetaan Masalah
Pemetaan Masalah
Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah di bidang Pelaporan/Pertanggungjawaban
Pengembangan Kapasitas Keuangan Daerah di bidang Pelaporan/Pertanggungjawaban
Evaluasi Akhir
Evaluasi Akhir
Exp
ecte
d O
utp
ut
Tah
ap
an
Kerj
a
• Inventarisasi Analisis temuan umum laporan audit BPK
• Penyusunan kebijakan dan rencana detail pelaksanaan kegiatan
• Pembentukan Task-Force pengembangan kapasitas
• Identifikasi potensi sumberdaya
• Pengembangan kapasitas internal BAKD
• Evaluasi atas penerapan program peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah
• Penyempurnaan kebijakan, design, tools dan implementasi
• Penyelenggaranan program training, bekerjasama dengan Institusi lain (termasuk perguruan tinggi)
• Penyelenggaraaan program pendampingan penyusunan laporan keuangan secara berkelanjutan
• Workshop best-practice secara berkala
• Penyelenggaran exchange-learning antar PEMDA secara berkala
• Evaluasi ketercapaian program (efektifitas)
• Evaluasi kelembagaan/ keberlanjutan
Peningkatan kualitas
governancemelalui
peningkatan pemerintahdaerah yang memperoleh opini WTP
Peningkatan kualitas
governancemelalui
peningkatan pemerintahdaerah yang memperoleh opini WTP
ROAD MAP PENINGKATAN KAPASITAS ROAD MAP PENINGKATAN KAPASITAS PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAHPERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH
17
1 PEMERINTAH DAERAH
Review menyeluruh atas regulasi yang masih menimbulkan permasalahan baik dalam tataran konsep maupun implementasi
Penyempurnaan regulasi di bidang keuangan daerah Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan kepada
SKPD terkait implementasi pengelolaan keuangan daerah Penyediaan/fasilitasi Training, sosialisasi, workshop dan
pendampingan secara berkelanjutan
Langkah Strategis
PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENATAAN PENGELOLAAN KEUDADALAM PENATAAN PENGELOLAAN KEUDA
2 BPK Hasil pemeriksaan BPK mempertimbangkan kondisi dan
kesiapan daerah; Memberikan rekomendasi yang konstruktif dan
komperhensif dalam mendorong peningkatan kualitas good governance termasuk dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
Menginformasikan hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat, dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPRD, serta Pemerintah.
18
3 PEMERINTAH DAERAH
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah: Komitmen untuk meningkatkan kualitas good governance termasuk
dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah (seperti : penetapan regulasi yang diperlukan; kepeloporan dan keteladanan);
menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan (BPK)
DPRD: Komitmen untuk mendorong peningkatan kualitas good governance
termasuk dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah;
menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan bila di pandang perlu;
meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Aparat Pemerintah Daerah: Komitmen dalam menciptakan iklim good governance dalam
pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah; Menyusun design/road map peningkatan kualitas pelaksanaan dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah; Meningkatkan kualitas, integritas, dan objektifitas dalam pelaksanaan
dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah Penyediaan sumber daya manusia melalui pendidikan/pelatihan
keuangan daerah; Membangun/menyempurnakan sistem informasi di daerah.
Langkah Strategis
Lanjutan ...Lanjutan ...
19
DIAGRAM ALUR (FLOWCHART)MEKANISME PENGAMBILAN OPINI
PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH
Pelaksanaan Pemeriksaan LKD
Apakah SPI
Auditee telah Baik ?
TIDAKYA
DISCLAIMERDISCLAIMER
Apakah Koreksi atas LKD telah
ditindaklanjuti Auditee ?
YA
TIDAK
A
Apakah ada pembatasan lingkup ?
YA
TIDAK
B
TIDAK
A
TIDAK
Lakukan pengujian materialitas akun atas catatan pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran LKD
WAJAR TANPA PENGECUALIAN
WAJAR DENGAN PENGECUALIAN
Apakah secara kualitatif material ?
YA
WAJAR TANPA PENGECUALIAN DENGAN PARAGRPH PENJELAS
B
Jumlahkan semua nilai koreksi yang tidak ditindaklanjuti
Tambahkan nilai koreksi pada nilai catatan pemeriksaan yang mempengaruhi kewajaran LKD
Apakah memenuhi >=3 akun level tinggi dan 5 akun yang memenuhi materialitas agregatYAApakah
material ?
TIDAK
TIDAK WAJAR
YA
Kondisi SDM Auditor dan Pemeriksa
I. AuditorNo Personil Pendidikan/Jurusan Jabatan Auditor Diklat Auditor
1 Daman, SE S1/ Manajemen Auditor Ahli Muda Ketua Tim
2 Dwi Dahat S, SE S1/ Manajemen Auditor Ahli Muda Ketua Tim
3 Dra. Wahyu Ratna S. S1/ Administrasi Negara Auditor Ahli Muda Ketua Tim
4 Tutuk Mahmulah, SE S1/ Manaj. Keuangan Auditor Ahli Muda Ketua Tim
5 Anik Yuliati, SE S1/ Akuntasi Auditor Ahli Muda Ketua Tim
6 Abd. Wachid, SE S1/ Manajemen Auditor Ahli Pertama Pemb. Auditor Ahli
7 Eko Prasetyo, SE S1/ Akuntasi Auditor Ahli Pertama Pemb. Auditor Ahli
8 Joko Kunto W, SE, Ak S1/ Akuntasi Auditor Ahli Pertama Pemb. Auditor Ahli
9 Riris Ernawati, SE S1/ Akuntasi Auditor Ahli Pertama Pemb. Auditor Ahli
10 Kuswanto, SE S1/ Manajemen Auditor Ahli Pertama Pemb. Auditor Ahli
11 Sri Lestari W, S.Sos S1/ Ilmu Administrasi Auditor Penyelia Pindah Jalur
12 Ely Sriwulan, S.Sos S1/ Ilmu Administrasi Auditor Penyelia Ketua Tim
13 Slamet Hartono, SE S1/ Manajemen Auditor Pelaksana Lanjutan Pemb. Auditor Terampil
14 Subandi KPAA/ Tata Usaha Auditor Pelaksana Lanjutan Pemb. Auditor Terampil
II. Pemeriksa
No Personil Pendidikan/Jurusan Jabatan
1Drs. Eko Prihandono, MM S2/ Magister Manajemen Pemeriksa
2Drs. Chilmi S1/ Ilmu Pemerintahan Pemeriksa
3A.M. Nindyagung, SH, MSi S2/ Magister Adm. Publik Pemeriksa
4Ir. Waspodo S1/ Teknik Sipil Pemeriksa
5Drh. Sri yuliwanti S1/ Kedokteran Hewan Pemeriksa
6Ir. Besut Harianto S1/ Pertanian Pemeriksa
7Nana Rohana, S.Sos S1/ Administrasi Negara Pemeriksa
8Ir. Fanani S1/ Teknik Sipil Pemeriksa
9Mankhairi Tanjung SMEA Pemeriksa
10Yusnia Rahma, SE S1/ Akuntasi Pemeriksa
11A. Hasan Buchori, ST S1/ Teknik Sipil Pemeriksa
12Edson, ST S1/ Teknik Sipil Pemeriksa
13Neon Agustin P, SE S1/ Akuntasi Pemeriksa