Upload
dangthu
View
263
Download
5
Embed Size (px)
Citation preview
Kebijakan Kerjasama dan
Rancangan Perjanjian Kerjasama
Badan Litbang dan Inovasi
Disampaikan dalam
Pertemuan Penandatangan Kerjasama
Pusat Litbang Hasil Hutan BLI dengan Mitra Kerjasama
Hotel Royal - Bogor, tanggal 1 Desember 2015
Oleh:
Sekretaris Badan Litbang dan Inovasi
Badan Litbang dan Inovasi
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Outline • Pendahuluan, Sasaran Stategis dan Isu
Strategis Lintas Sektor
• Kelembagaan dan Program Litbang
• Kegiatan Pusat Litbang Hasil Hutan
• Kebijakan Kerjasama Badan Litbang
• Rancangan Perjanjian Kerjasama
• Faktor Keberhasilan Kerjasama
Pendahuluan
RPJMN 2015-2019 (Buku I RPJMN)
• Butir 6: Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional:
-Peningkatan Kapasitas Inovasi dan Teknologi (LIPI/Ristek)
• Butir 7: Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-sektor Strategis Ekonomi Domestik (KLHK) :
– Pelestarian Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Relevance of NAWACITA
• Governance Improvement
• Development from the suburb
and villages, empowering
villages and local suburbs
• Reform system, law
enforcement, corruption free,
and good trust
• Improve quality of life partly
through improving access to
forest and land - land reform
• Improve level of productivity
of people – relevant to
improving the access
• Autonomous in economic,
triggering strategic sector on
local economy
Dukungan BLI untuk Isu Strategis Lintas Sektor
menuju Pengelolaan Hutan dan LH yang Lestari
4
Forest and Land
Management
Food security
Energy Security
Economic Growth
Water Security
Social welfare
5
Wilayah Kerja Badan Litbang
Informasi
Iptek Terapan
Iptek Dasar
Rekomendasi Kebijakan
Pilot IPTEK
Penelitian
Pengembangan
Inovasi
Prakondisi IKK Eselon 1 2020-2024 4
1 Menjawab Kebutuhan Parapihak
(Pusat dan Daerah) 2
Menjawab IKK Eselon I 2015-2019 1 1
Penelitian Dasar untuk Pengembangan Ilmu
Pengetahuan 3
1. Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK pengelolaan hutan, peningkatan nilai tambah hasil hutan, kualitas lingkungan, sosial ekonomi kebijakan, dan perubahan iklim meningkat setiap tahun (15 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% termanfaatkan)
2. Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (7 Pilot Iptek di KPH dan 4 Paket Pengembangan Iptek, serta Demonstration Activity di 10 ekosistem)
3. Jumlah Pengelolaan Laboratorium Lingkungan (1 unit Laboratorium Rujukan dan 15 Laboratorium Lingkungan di Daerah)
4. Jumlah rancangan dan pengelolaan stasiun riset kehati terintegrasi pada 12 TN serta pengelolaan 34 KHDTK
Sasaran Program: Tersedianya Iptek bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK
Puslitbang Hutan
Puslitbang Hasil Hutan
Puslitbang Kualitas & Lab
Lingkungan
Puslitbang Sosekjak PI
1. Konservasi Keanekaragaman Hayati 2. Konservasi Sumber Daya Air 3. Peningkatan Produktivitas Hutan (Kayu &
HHBK); 4. Sumber Pangan Alternatif dari Hutan 5. Sumber Energi 6. Obat-obatan Tanaman Hutan
7. Revitalisasi pemanfaatan energi, pangan dan obat-obatan alternative dari hutan
8. Pengolahan hasil hutan 9. Keteknikan hutan
10. Kualitas Lingkungan (air, tanah, udara dan kebisingan) untuk IKLH
11. Kualitas Lingkungan untuk indeks pembangunan berkelanjutan
12. Pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
13. Sosek, Kebijakan, Pemberdayaan Masyarakat dan resolusi konflik kawasan hutan
14. Keekonomian dan daya saing industri serta Kebijakan Tata Kelola LHK
15. Politik dan hukum LHK
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Tersedianya Sintesa Hasil Penelitian Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan
Jumlah capaian paket IPTEK dan persen kemanfaatan IPTEK:
1. revitalisasi pemanfaatan energi, pangan dan obat-obatan alternative dari hutan;
2. pengolahan hasil hutan
3. keteknikan hutan
(3 Sintesa Hasil Penelitian dan minimal 70% Hasil Penelitian termanfaatkan)
Terlaksananya Pengembangan IPTEK di bidang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Hutan
Persen capaian paket pengembangan hasil penelitian meningkat setiap tahun (1 Pilot Iptek di KPH dan 1 Paket Pengembangan Iptek)
Kebijakan dan
Strategi Kerjasama...
Dasar Kebijakan Kerjasama
Kebijakan kerjasama Badan Litbang Lingkungan
Hidup dan Kehutan mengacu kepada
• PP 20 Tahun 2005 tentang Alih teknologi KI hasil Litbang
oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang
• PP 10 Tahun 2012 tentang Litbang Diklatluh
• Renstra Kementerian LHK 2015-2019
• Renstra Badan Litbang dan Inovasi 2015-2019
• Peraturan Kabadan No 1 Tahun 2009 tentang Kerjasama
Badan Litbang Kehutanan
• Permenhut Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman
Umum Pengelolaan Hibah
• Pedoman Pengelolaan Hibah (final draft Permen LHK,
mengakomodasi kerjasama dan hibah dalam negeri)
Arahan Kebijakan Kerjasama BLI,
Renstra KLHK - Renstra BLI
• Renstra KLHK diterjemahkan dalam Sasaran
Program Eselon 1 (Badan Litbang dan Inovasi)
Sasaran Program BLI: Tersedianya IPTEK bidang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mendukung
Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian LHK
• Sasaran Program BLI diterjemahkan dalam
Sasaran Kegiatan Eselon 2 (Puslitbang)
Untuk mencapai sasaran kegiatan yang diukur
melalui IKK yang telah ditetapkan, diperlukan unit
kegiatan sebagai aktivitas pendukung pelaksanaan
kegiatan, diantaranya Kerjasama Penelitian,
Pengembangan, dan Inovasi
Dampak Pelaksanaan Kerjasama
1. Bagi masyarakat meningkatkan pendapatan
(income generating) dan kapasitas SDM
2. Bagi lembaga profit membuka informasi
peluang bisnis yang belum digarap,
meningkatkan produktivitas usaha
3. Menghubungkan para pihak yang terkait dengan
pengembangan kehutanan & lingkungan hidup di
hulu dan di hilir
4. Peningkatan kapasitas organisasi dan SDM mitra
melalui alih teknologi hasil penelitian dan inovasi
Kegiatan Kerjasama BLI
• Terdapat 116 kerjasama Dalam Negeri, dengan
mitra Kerjasama berasal dari BUMN & Swasta,
Instansi KLHK, Pemda, Perguruan Tinggi,
Organisasi Masyarakat Sipil, dan Kelompok
Masyarakat
• Terdapat 14 Hibah Luar Negeri dengan Mitra
berasal dari kerjasama teknik dan hibah luar
negeri (ITTO, ACIAR, ICRAF, World Bank,
GEF/ UNEP, KOMATSU, AFoCo-RoK, CIFOR)
Partnership Network
Partners Network
FORDA
FAHUTAN
LITBANG
SWASA
SEKTOR TERKAIT
INSTITUSI RISET
CIFOR
ICRAF
MASYA
RAKAT
WWF
TNC
CI
LIPI
14 projects
with
FOERDIA
ACIAR
Research Network
International Network
ITTO
FAO
CITES
WB
TNC
ACIAR
CSIRO
UNI
ICRAF
CIFOR
Technical
Cooperation
Forestry Research Network
National Network
FORDA
FAHUTAN
LITBANG SWASA
BALIT
BANGDA
SEKTOR TERKAIT
NGO
ASOSIASI dan SEKTOR SWASTA
MASYARAKAT
LITBANG SEKTOR
LIPI
Kerjasama Dalam Negeri
NO MITRA KERJA UNIT KERJA
1 Pemda
Kabupaten/Kota
Puslit Hutah, B2PBPTH Yogyakarta, B2PD
Samarinda, BPK Palembang, BPTPTH Bogor,
BPK Kupang, BPK Banjarbaru, BPTKSDA
Samboja, BPK Manado, BPK Makasar
2 Pemda Provinsi Puslitbang Hutan, Puslitbang Sosekjak PI,
B2PBPTH Yogyakarta, BPTSTH Kuok, BPTKP
DAS Solo, BPK Banjarbaru, BPK Makasar
3 Perusahaan/
BUMS
Puslitbang Hutan, Puslitbang Hasil Hutan,
B2PBPTH Yogyakarta, B2PD Samarinda, BPK
Aek Nauli, BPK Palembang, BPTPTH Bogor,
BPTHHBK Mataram, BPK Banjarbaru,
BPTKSDA Samboja, BPK Manado, BPK
Makasar, BPK Manokwari
4 BUMN Puskonser, Pusprohut, B2PBPTH Yogyakarta,
BPTPTH Bogor, BPTKP DAS Solo
Kerjasama Dalam Negeri
NO MITRA KERJA UNIT KERJA
5 KEMENTERIAN/
LEMBAGA TERKAIT
Puslitbang Hutan, Puslitbang Hasil Hutan,
B2PD Samarinda, BPK Palembang, BPK
Kupang, BPK Banjarbaru, BPK Manokwari
6 PERGURUAN
TINGGI
Puslitbang Hutan, Puslitbang Sosekjak PI,
B2PBPTH Yogyakarta, B2PD Samarinda, BPK
Aek Nauli, BPTSTH Kuok, BPTA Ciamis,
BPTKP DAS Solo, BPTHHBK Mataram, BPK
Banjarbaru, BPK Makasar
7 LEMBAGA
SWADAYA
MASYARAKAT
Puslitbang Hutan, Puslitbang Hasil Hutan,
Puslitbang Sosekjak PI, B2PD Samarinda,
BPK Manado
8 ESELON 1 LAIN B2PBTH Yogyakarta, B2PD Samarinda, BPK
Aek Nauli, BPTSTH Kuok, BPK Palembang,
BPTPTH Bogor, BPTKP DAS Solo, BPK
Banjarbaru, BPK Manado, BPTKSDA
Samboja, BPK Makasar
Rancangan
Perjanjian Kerjasama...
Peraturan Kepala Badan Litbang Nomor 1 Tahun 2009
1. Kerjasama diselenggarakan dengan mengutamakan
kepentingan nasional dan citra nasional dengan
memperhatikan prinsip-prinsip: kesetaraan
kedudukan, saling menghormati (mutual respect),
saling percaya (mutual trust) dan saling
menguntungkan (mutual benefit), kontribusi
sumberdaya (resources sharing)
2. Setiap kerjasama di lingkup Badan Litbang harus
melalui konsultasi dan persetujuan Kepala Badan
Peraturan Kerjasama
Defenisi Perjanjian Kerjasama
1. Perjanjian kerjasama luar negeri adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik
2. Perjanjian kerjasama dalam negeri adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum di Indonesia
3. Kerjasama penelitian adalah penyelenggaraan penelitian dan pengembangan antara pihak Badan Litbang Kehutanan dengan Pihak Mitra
Kerjasama Dalam Negeri
(Peraturan Kabadan No 1 /2009, pasal 5)
1. Badan Litbang Kehutanan dapat melakukan
kerjasama dalam negeri dengan mitra lembaga
pemerintah dan/atau lembaga non pemerintah
2. Kerjasama dengan mitra di luar Departemen
Kehutanan dilakukan setelah ada naskah
perjanjian kerjasama
3. Kerjasama dalam negeri dilakukan dengan
ketentuan tidak merugikan kepentingan Badan
Litbang Kehutanan
Ruang Lingkup Kerjasama (pasal 6)
Ruang lingkup kerjasama meliputi
a. Penyediaan Iptek kehutanan
b. Peningkatan kapasitas SDM dan institusi
c. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli
d. Alih teknologi kekayaan intelektual dan hasil litbang
e. Diseminasi dan publikasi
f. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya bersama
g. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan
Jangka Waktu Kerjasama (pasal 7)
Jangka waktu kerjasama
a. Jangka waktu kerjasama maksimal 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kesepakatan kedua belah pihak
b. Usulan perpanjangan jangka waktu
kerjasama diajukan minimal 6 (enam) bulan
sebelum waktu berakhir oleh pihak yang
bermaksud memperpanjang kerjasama
Bentuk Naskah Kerjasama (pasal 8)
1. Naskah Kerjasama dapat berbentuk Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama
2. Nota Kesepahaman merupakan naskah perjanjian kesepahaman antara dua pihak untuk melakukan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan
3. Perjanjian Kerjasama merupakan naskah perjanjian antara dua pihak untuk melakukan kerjasama berupa pelaksanaan teknis penelitian dan pengembangan atau perjanjian yang merupakan penjabaran dari Nota Kesepahaman.
Tahapan Pembuatan Perjanjian
(pasal 11)
Tahapan pembuatan perjanjian
a. Penjajagan
b. Perundingan
c. Perumusan naskah
d. Persetujuan konsep naskah
e. Penandatanganan dan pemberlakukan
f. Penyimpanan naskah
Perumusan Naskah Kerjasama (pasal 14)
Sistematika Naskah Kerjasama
1.Judul
2.Pendahuluan
3.Pasal-pasal Perjanjian
4.Penutup
5.Lampiran (Rencana Kerja)
Perumusan Naskah (pasal 15)
Perumusan Naskah Perjanjian Kerjasama
a. Apabila Kepala Badan Litbang Kehutanan telah memberikan persetujuan, maka kedua belah pihak menuangkan substansi kerjasama dalam draf naskah kerjasama
b. Draf naskah kerjasama berupa draf naskah perjanjian kerjasama dan draft rencana kerja yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
c. Draft final naskah kerajasama dilaporkan kepada Kepala Badan Litbang untuk mendapat persetujuan
Kontribusi Kerjasama (pasal 19)
Kontribusi kerjasama dapat berupa sebagian
atau kombinasi
a. Ilmu pengetahuan
b. Teknologi
c. Sumberdaya Manusia
d. Sumberdaya Alam
e. Kekayaan Intelektual
f. Aset tidak bergerak, aset bergerak, fasilitas/sarana dan prasarana
g. Biaya/dana
Pembiayaan Kerjasama (pasal 21)
Pembiayaan Kerjasama
• Biaya untuk keperluan kegiatan kerjasama ditanggung sesuai kesepakatan kedua belah pihak
• Kerjasama yang dibiayai oleh hibah luar negeri harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku
• Pembiayaan kerjasama dari pinjaman luar negeri dapat dilakukan sepanjang mendapat persetujuan dan/atau atas instruksi Menteri Kehutanan
Komersialisasi Hasil Kerjasama
(pasal 28)
1. Bila hasil kerja sama oleh Pihak Mitra akan
dikembangkan secara komersial, harus
mendapat persetujuan tertulis dari Badan
Litbang Kehutanan dan dibuatkan kontrak
kerjasama tersendiri sesuai ketentuan yang
berlaku
2. Badan Litbang berhak mendapatkan royalti
dari hasil kerjasama yang dikembangkan
secara komersial
Penyelesaian Perselisihan (pasal 29)
1. Semua perselisihan yang timbul antara kedua belah pihak akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat
2. Penyelesaian perselisihan antara kedua belah pihak dan/atau dengan pihak ketiga mengutamakan konsultasi, negoisasi, konsiliasi, mediasi, atau penilaian para ahli dan cara lain yang dianggap sah
3. Perselisihan yang terjadi antara kedua belah pihak dan/atau dengan pihak ketiga dalam pemanfaatan hasil kerjasama untuk tujuan komersial atau tujuan lain di Indonesia maupun di luar negeri diselesaikan sesuai dengan aturan dimana masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyelesaikannya di luar jalur pengadilan arbitrase
4. Jika penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebut tidak tercapai, akan diselesaikan secara hukum melalui lembaga pengadilan setempat yang ditunjuk dan disepakati oleh kedua belah pihak.
Force Majuere (pasal 30)
1. Kedua belah pihak dibebaskan dari segala tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerjasama apabila terjadi keadaan memaksa (force majeure)
2. Keadaan memaksa (Force Majeure) adalah peristiwa-peristiwa:
a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan banjir);
b. Kebakaran yang tidak disengaja;
c. Perang, huru hara, pemogokan, pemberontakan, terorisme, invasi dan endemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung dengan kerjasama dimaksud
3. Apabila terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengetahui terlebih dahulu kejadian keadaan memaksa harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya keadaan memaksa disertai buktibukti yang sah, ditandatangani oleh para saksi dan keterangan saksi ahli atau Pejabat yang ditunjuk kedua belah pihak
4. Setelah kejadian keadaan memaksa, setiap kegiatan kerjasama dapat diteruskan dan waktunya dapat diperhitungkan kembali
Pengakhiran Perjanjian (pasal 31)
1. Perjanjian dapat berakhir apabila terjadi satu atau lebih hal-hal berikut:
a. Kesepakatan kedua belah pihak
b. Tujuan perjanjian telah tercapai
c. Terdapat perubahan mendasar yang mempengaruhi
pelaksanaan perjanjian
d. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar
perjanjian
e. Dibuat perjanjian baru menggantikan perjanjian lama
f. Muncul norma baru dalam hukum internasional dan/atau
nasional
g. Terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional
2. Perjanjian kerjasama yang berakhir sebelum waktunya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, tidak mempengaruhi penyelesaian setiap pengaturan yang menjadi bagian perjanjian dan belum dilaksanakan secara penuh pada saat berakhirnya perjanjian tersebut
Sistematika Umum Perjanjian Kerjasama
1. Pembuka
a. Nama Instansi
b. Nomor
c. Judul Kerjasama
d. Tanggal Penandatanganan
e. Penjelasan tentang pihak-pihak yang bekerjasama
2. Dasar Kerjasama
MoU antara Badan Litbang dan Inovasi dengan mitra
3. Maksud dan Tujuan Kerjasama
Penjelasan tentang maksud dan tujuan melakukan kerjasama
Dasar Kerjasama: MoU antara Badan Litbang dan Inovasi dengan PT
Agronusa Alam Sejahtera Nomor NK.22/Litbang-P3HH/2015 dan Nomor
033/AAS/X/2015 tanggal 21 Oktober 2015 tentang Kerjasama Penelitian,
Penerapan dan Pemanfaatan Hasil-Hasil Penelitian
Format Naskah Kerjasama
1. Ruang Lingkup, deskripsi cakupan kerjasama sesuai dengan tujuan kerjasama
2. Jangka Waktu, lama waktu pelaksanaan kerjasama, maksimal sama dengan jangka waktu dalam MoU
3. Pembiayaan, kesepakatan tentang pengaturan pembiayaan kerjasama
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak,
a. mengatur hak dan kewajiban dalam pelaksanaan kerjasama
b. dalam Hak Para Pihak perlu dicantumkan kepemilikan Pre Existing Know How (PEKH), yaitu semua pengetahuan yang telah dimiliki para pihak sebelum adanya perjanjian kerjasama tetap menjadi hak masing-masing para pihak
Ruang Lingkup, Durasi, Biaya,
Hak dan Kewajiban
5. Publikasi, hendaknya dilakukan pengaturan untuk publikasi bersama
6. Kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual
a. perlu diatur tentang kemungkinan komersialisasi atas hasil kerjasama
b. jika terdapat perpindahan sumberdaya hayati atau material genetik harus menyertakan MTA (material transfer agreement)
7. Kahar/ Force Majeur
8. Penyelesaian Perselisihan
9. Pengakhiran atau Perpanjangan PKS
Publikasi, HAKI, Kahar, Pengakhiran
Key Success for Co-operation
Communication and Coordination
Sustainability
Efficiency
Relevance
Principles of Co-operation
(Mutual trust, respect, and benefit)
Exit Strategy
Sense of ownership
KEY
SUCCES
Challenges
o Consider as state budget revenue
o Complience with accounting regulation
o Procurement regulation
o Periodically audit (extternal, internal)
Advantages
o Networking
o Transfer of knowledge
o Capacity building
Researcher
Being a policy entrepreneur
Storyteller Networker
Fixer Engineer
Trima Kasih dan ...
Salam Inovasi Berkelanjutan
“The future belongs to those who
engage with science”