KEBIJAKAN MUTU DAN STANDARDISASI

DIREKTORAT MUTU DAN STANDARDISASIDIREKTORAT MUTU DAN STANDARDISASIDIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN DIREKTORAT JENDERAL PENGOLAHAN DAN

PEMASARAN HASIL PERTANIANPEMASARAN HASIL PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIANKEMENTERIAN PERTANIAN

2

VISI KEMTAN:

-AGRO-INDUSTRI UNGGUL, BERBASIS LOKAL, BERKELANJUTAN

-KEMANDIRIAN PANGAN

-NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN EKSPOR

-PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

VISI KEMTAN:

-AGRO-INDUSTRI UNGGUL, BERBASIS LOKAL, BERKELANJUTAN

-KEMANDIRIAN PANGAN

-NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN EKSPOR

-PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI

Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Diversifikasi Pangan

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri hilir, Pemasaran dan Ekspor Kesejahteraan Petani

Target Kementerian Pertanian:

1. Pencapaian Swasembada dan swasembada berkelajutan

2. Peningkatan Diversifikasi Pangan

3. Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor

4. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Produk Pertanian dan Peningkatan Kesejahteraan Petani

Blue Print Peningkatan NTDSE

(Peningkatan Mutu )

Pengembangan/penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan pada produk hasil pertanian (komoditi strategis)

Renstra Ditjen PPHP

(Peningkatan Mutu)

Sosialisasi penerapan SNI

Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan (komoditi strategis)

Pengembangan kelembagaan . pengawasan dan SDM pengawas mutu

Penguatan Kelembagaan petani/pemberdayaan petani melalui SL PPHP

SPS

TBT

Perjanjian Perjanjian WTOWTO yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan yang mengatur masalah-masalah yang berkaitan dengan dengan standar standar dan dan perlindungan kesehatanperlindungan kesehatan dan dan keselamatan keselamatan masyarakatmasyarakat dan dan lingkungan hiduplingkungan hidup dan dan tanggung jawab sosialtanggung jawab sosial

Instrumen kebijakan dalam perdagangan produk panganInstrumen kebijakan dalam perdagangan produk panganKedua instrumen ini berpotensi sebagai hambatan/Kedua instrumen ini berpotensi sebagai hambatan/barrierbarrier suatu negara suatu negara

bagi masuknya produk-produk imporbagi masuknya produk-produk impor

PerdaganganPerdagangan InternasionalInternasional

WilayahWilayah NKRINKRI

POLA KEBIJAKAN INTERNASIONAL POLA KEBIJAKAN INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGANDALAM PERDAGANGAN

Tar

if

Ku

ota

Su

bsi

di

Keb

ijak

an T

ekn

is

Keb

ijak

an T

ekn

is

Ku

ota

Su

bsi

di

Tar

ifTrading

Setelah 1994 Sanitary and Phytosanitary (SPS)Technical Barrier to Trade (TBT)

NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG

INSTRUMEN KEBIJAKAN DALAM MENDUKUNGPENGUATAN DAYA SAING

- Technical Barrier To Trade (TBT)

TARIF

KUOTA

NON TARIF

Mulai Tidak Populer

Cenderung Tidak Populer

Semakin Populer

- Sanitary and Phytosanitary (SPS)

Lingkungan - Animal Welfare

Nasional

Sukarela

WajibSNI

Regional-Codex ASEAN-Standard EU

Internasional -CAC-ISO

Penularan penyakit-Manusia-Hewan & Tumbuhan

Keamanan Pangan

7

PenerapanStandar

PenilaianKesesuaian

PengembanganStandar

Kebijakan Standardisasi

Nasional

• Terbuka• Transparan• Imparsial dan

konsensus• Efektif• konvergen

• Terpercaya• Kompeten• Imparsial• Efektif• Konvergen

(MRA)

• Voluntary• Dapat diwajibkan

non TBT transaparan konvergen legitimate

(PP 102/2000)

StandardisasiInternasional

SistemPerdagangan

Kerja SamaRegional

SistemStandardisasi N

asional

Sistem Kelembagaan

Norma Standardisasi

Sumber Daya

Legislasi

Proses Standardisasi

9

Mekanisme Pasar

Standar:- Standar Industri- Standar Nasional (SNI)- Standar Internasional

Referensi Pasar

- Regulasi Teknis Persyaratan Pasar

Sukarela

Wajib

REGULATOR/PEMERINTAH

INDUSTRI & LPK

10

1. Transfer Teknologi; 2. Hubungan antar Pelaku Ekonomi; 3. Akses Pasar terhadap Produk - Barang &

Jasa; 4. Optimisasi Infrastruktur; 5. Peningkatan Kualitas/Mutu, Keselamatan,

Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan; 6. Diseminasi sistem manajemen dan proses

bisnis yang baik; serta 7. Penilaian dan Pembuktian Kesesuaian.

BAGAIMANA STANDAR MEMBANTU ??

INNOVASI MENYEDIAKAN BHS. SAMA DAN UKURAN YANG MENGURANGI WAKTU PEMASARAN PRODUK DAN KEYAKINAN ANTAR PELAKU

PENGURANGAN BIAYA

OPTIMALISASI DESAIN DAN PENGEMBANGAN PRODUK DAN BIAYA PRODUKSI

KEAMANAN PRODUK MEMBATASI RESIKO DAN MENYESUAIKAN DENGAN ATURAN YANG ADA

11

AKSES KE PASAR GLOBAL

MENCEGAH « TRADE BARRIERS », MEMBUKA PASAR BARU DAN FASILITASI PERDAGANGAN

MANAJEMEN RESIKO MENGURANGI RESIKO DAN KETIDAK PASTIAN

PENGARUH LINGKUNGAN

MENGURANGI PENGARUH NEGATIF LINGKUNGAN

BAGAIMANA STANDAR MEMBANTU ??

12

•LSSM•LS PRODUK•LS PERSONAL•LS INSPEKSI•LABORATURIUM UJI

Sub SistemStandardisasi

Akreditasi

Sub SistemKerjasama

dan armonisasi

Petani

Koperasi

Swasta

BUMN

Pelaku Agribisnis

Sub SistemAkreditasi

dan Sertifikasi

BILATERAL

Harmonisasi -Equivalensi- Sistem- Otoritas kompeten

Lingkungan

Non SPS (TBT)

SPS

MUTU

Keamanan PanganKarantina

MULTILATERAL (CAC,WTO,dst)

REGIONAL (ASEAN, APEC)

Standar dan

Kesesuaian

SISTEM STANDARDISASI NASIONALNSISTEM STANDARDISASI NASIONALN

Sertifikasi

NASIONAL

Peningkatan mutu, Efisiensi Produktivitas

DAYASAING

SNI

Coherence

Development dimension

Openess

Transparency

Consensus and impartiality

Effectiveness and relevance

Adopted from the Decision of the WTO-TBT Second triennial review

Terbuka bagi siapa saja untuk berpartisipasi dalam proses perumusan standar melalui jalur PT atau Mastan

Prosesnya dapat diikuti secara transparan melalui media IT

Pelaksanaannya melalui konsensus nasional dan tidak memihak

Standar dibuat sesuaikebutuhan pasar, hasilnya harus efektif dipakai untuk fasilitasi perdagangan

SNI dibuat dgn memperhati-kan keberadaan standar internasional, sebaiknya harmonis dengan standar internasional

Memberikan kesempatan kepada ukm dan daerah untuk berpartisipasi dalam perumusan SNI

PRINSIP PENGEMBANGAN SNI PRINSIP PENGEMBANGAN SNI

15

Adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia.

Dirumuskan oleh Panitia Teknis Ditetapkan oleh BSN

1. SNI sebagai satu-satunya standar yang diberlakukan secara nasional.

2. SNI disusun berdasarkan konsensus dengan melibatkan semua stakeholder melalui kelembagaan yang sesuai

3. Tatacara perumusan dan unsur penunjang lainnya diatur dalam Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) yang mengacu pada ketentuan internasional dalam perumusan standar

4. SNI harus diupayakan harmonis (selaras) dengan standar internasional

5. Meningkatkan partisipasi aktif unsur nasional dalam pengembangan standar internasional untuk memperkuat posisi SNI

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SNIKEBIJAKAN PENGEMBANGAN SNI

17

PENERAPAN STANDARD TERGANTUNGKETERLIBATAN PARA PIHAK (STAKEHOLDER)

Standar adalah tanggung jawab bersama

STANDARDISASI

INDUSTRI UKM

KONSUMEN AHLI PERDAGANGANPENGUSAHA

PEMERINTAH

PERNIAGAAN

RISET

UNIVERSITAS

Berkaitan dengan kepentingan keamananKeselamatanKesehatan konsumenKelestarian lingkungan hidup

Pembinan dan Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Teknis terkait

PENERAPAN STANDARPENERAPAN STANDAR WAJIB

SUKARELA

Tidak berkaitan seperti tersebut diatas

18

REGULASI dan IMPLEMENTASI REGULASI dan IMPLEMENTASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

KEAMANAN PANGAN SEGARKEAMANAN PANGAN SEGAR

PERMENTANNo. 58/Permentan/OT.140/8/2007

Tentang Pelaksanaan Sistem StandardisasiDi Bidang Pertanian

Sarana Produksi

Produksi Pertanian Penanganan Pengolahan Pendistribusian Pasar

GAP/ GFP GHP GMP GDP GRP

Konsumen

GCP

Pra Panen Panen Pasca Panen

Total Quality Management (TQM)

GAP/GFP = Good Agriculture/Farming Practices GDP = Good Distribution PracticesGHP = Good Higiene Practices GRP = Good Retailing PracticesGMP = Good Manufacturing Practices GCP = Good Consumption Practices

Pola Penerapan Pembinaan Mutu Terpadu

1.1. Penerapan pada usaha petani (Sektor Hulu/On Farm)Penerapan pada usaha petani (Sektor Hulu/On Farm)GAPOKTAN/GAPOKNAKGAPOKTAN/GAPOKNAKKoperasi Usaha Bersama dan lain-lain. Koperasi Usaha Bersama dan lain-lain.

2.2. Penerapan pada Pelaku Usaha (Sektor Hilir/Off Farm)Penerapan pada Pelaku Usaha (Sektor Hilir/Off Farm)Diarahkan pada pelayanan dan pengawasan penerapan jaminan mutu yang Diarahkan pada pelayanan dan pengawasan penerapan jaminan mutu yang dilakukan oleh pelaku usaha. dilakukan oleh pelaku usaha. Memberikan bimbingan teknis terhadap petaniMemberikan bimbingan teknis terhadap petaniMembentuk pola kemitraan dalam kesesuaian mutu dan kepastian pasar.Membentuk pola kemitraan dalam kesesuaian mutu dan kepastian pasar.Memfasilitasi sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan jaminan mutu Memfasilitasi sarana dan prasarana dalam menunjang penerapan jaminan mutu dan keamanan pangandan keamanan pangan

LINGKUP PEMBINAAN SISTEM MUTU DAN KEAMANAN PANGAN PRODUK SEGAR HASIL PERTANIAN

Peraturan Menteri Pertanian No. 58/Permentan/OT.140/8/2007Tentang

Pelaksanaan Sistem Standardisasi di Bidang Pertanian(PANGAN DAN NON PANGAN)

C. Sistem HACCPSistem Mutu ISO 22000Sistem Pangan Organik

B. Good Manufacturing Practices

(GMP)

A. Good Agriculture Practices

(GAP)

GAPTANAMAN PANGAN

GAPHORTIKULTURA

GAP PERKEBUNAN

GMPUNIT USAHA PANGAN

ASAL HEWAN

GMPUNIT USAHA PANGAN

ASAL TUMBUHAN

JAMINAN KEAMANAN PANGAN

JAMINANPANGAN ORGANIK

JAMINANVARIETAS

GFPPETERNAKAN

PUSAT

SINKRONISASI PROGRAM:Perumusan, Penerapan, Kelembagaan

dan Kerjasama standardisasi

DAERAH

PRODUK PERTANIAN

KELEMBAGAAN PENGAWASAN/INSPEKSI KELEMBAGAAN PENGAWASAN/INSPEKSI KEAMANAN PANGAN SEGARKEAMANAN PANGAN SEGAR

PERMENTANNo. 58/Permentan/OT.140/8/2007

Tentang Pelaksanaan Sistem StandardisasiDi Bidang Pertanian

• OTORITAS KOMPETEN KEAMANAN PANGAN PUSAT DAN DAERAH (OKKP-P dan OKKP-D)• OTORITAS KOMPETEN PANGAN ORGANIK (OKPO) • LS ORGANIK (LSO)• LS JAMINAN VARIETAS (LSJV)

FUNGSIPEMBINAAN

FUNGSIPENGAWASAN

PELAKU USAHA PANGAN SEGARHASIL PERTANIAN

MENERAPKAN• SISTEM JAMINAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

SISTEM HACCP, PANGAN ORGANIK DANJAMINAN VARIETAS

ESELON I LINGKUP DEPTAN :1. Ditjen Tanaman Pangan2. Ditjen Hortikultura3. Ditjen Perkebunan4. Ditjen Peternakan5. Ditjen PPHP6. Badan Ketahanan Pangan

LOGO SERTIFIKASI PRIMA – GAP PRIMA 1 : OLEH OKKP-PUSAT MEMENUHI

ASPEK KEAMANAN PANGAN, MUTU LINGKUNGAN DAN SOSIAL

PRIMA 2 : OLEH OKKP-DAERAH MEMENUHI ASPEK KEAMANAN PANGAN DAN

BERMUTUPRIMA 3 : OLEH OKKP-DAERAH MEMENUHI ASPEK KEAMANAN PANGAN

LOGO PELABELAN VARIETASDEPARTEMEN PERTANIAN (REGULASI TEKNIS)LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK/OKKP-DAERAHTERAKREDITASI DAN VERIFIKASI OLEH OKKP-PUSAT

LOGO TANDA SNIBADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN)

LOGO PANGAN ORGANIKLEMBAGA SERTIFIKASI ORGANIK (LSO)

26

Direktorat Mutu dan StandardisasiDitjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil PertanianJl. Harsono RM no. 3, RagunanGedung D Lantai 3Tel. 021 781 5881