Oleh:

Dr. TUMPAK H. SIMANJUNTAK, MADirektur Toponimi dan Batas Daerah

KEBIJAKAN NASIONAL PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHANKEMENTERIAN DALAM NEGERI

BIODATA

Nama : Tumpak Haposan Simanjuntak (081219900162; 081310621962).Tempat/Tgl Lahir : Balige, 9 Nopember 1962.Pendidikan :

SD Fransiskus Xaverius Padangsidimpuan Tahun 1976 SMP Kesuma Indah Padangsidimpuan Tahun 1978. SMA St. Thomas, Medan, Tahun 1982 Fisip Universitas Sumatera Utara, Medan Tahun 1987 Pasca Sarjana Development Administration, The Australian

National University, Canberra 1996.Pangkat/Gol : PEMBINA UTAMA MADYA (IV/D)Riwayat Jabatan :

Kasubag Analisa Jabatan Biro Organisasi Dep.Dalam NegeriKabag Tata Laksana Biro Organisasi Dep.Dalam NegeriKasubdit Pendataan Potensi Masyarakat Ditjen PMD Dep. Dalam

NegeriKasubdit Ekonomi Perdesaan & Masyarakat Tertinggal Ditjen PMD

DepdagriKepala Bidang Humas Pusat Penerangan KemdagriAsdep Infrastruktur Pemerintahan pada Badan Nasional Pengelola

Perbatasan (BNPP);Asdep Batas Negara Wilayah Darat, BNPP.Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Ditjen BAK, Kemdagri

OUTLINE

1. Landasan Hukum;

2. Pengertian Pembakuan Rupabumi dan Gasetir

3. Urgensi Pembakuan Nama Rupabumi dari BerbagaiPerspektif;

4. PNRB Dlm Anatomi Urusan Pemerintahan;

5. Permasalahan dan Dampak;

6. Prinsip Pembakuan Nama Rupabumi;

7. Arah Kebijakan PNRB dan Program PembakuanNama Rupabumi;

8. KISS Dalam PNRB.

1. UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, danLambang Negara serta Lagu Kebangsaan Pasal 36 menyebutkanbahwa Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nama geografidi Indonesia.

2. UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya3. UU Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial Pasal 12

menyebutkan bahwa Peta Dasar meliputi garis pantai,hipsografi, perairan, Nama Rupabumi, batas wilayah.

4. UU Nomor 23 Tahun 2014 ttg Pemerintahan Daerah Pasal 48 :”bahwa perubahan batas wilayah daerah, perubahan namadaerah, pemberian nama dan perubahan nama bagianrupabumi, pemindahan ibukota dan perubahan nama ibukotaditetapkan dgn PP”.

5. Perka BIG No 6. Tahun 2017 tentang PenyelenggaraanPembakuan Nama Rupabumi.

LANDASAN HUKUM

PENGERTIAN

Pembakuan adalah proses penetapan nama rupabumi yang baku oleh lembaga yg berwenang baik secara nasionalmaupun internasional.

Rupabumi adalah bagian dari permukaan bumi yang dapatdikenal identitasnya

Rupabumi dimaksud perlu diberi nama dan dibakukan sertadimasukkan dalam Gasetir Nasional

Gasetir adalah daftar nama rupabumi yang dilengkapi denganinformasi tentang jenis, unsur, posisi, lokasi dalam wilayahadministrasi

URGENSI LOKAL

tertib administrasi pemerintahandaerah, khususnya administrasiwilayah

tertib administrasi pemerintahan, khususnya administrasi wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia

mandat PBB kepada setiap negarauntuk membakukan nama rupabumidi setiap negara

URGENSI PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI

URGENSI NASIONAL

URGENSI INTERNASIONAL

PNRB & Anatomi Urusan Pemerintahan di Indonesia (UU 23/2014)

ABSOLUT (Mutlak urusan

Pusat):

CONCURRENT (Urusan bersamaPusat, Provinsi, dan Kab/Kota)

brdsrkan eksternalitas, akuntabilitasdan efisiensi

PILIHANWAJIB/OBLIGATORY

(Pelayanan Dasar)

TERMASUK URUSAN UMUM PEM

- Pertahanan;

- Keamanan;

- Politik LN;

- Yustisi;

- Moneter &

Fiskal Nasional;

- Agama.

Pendidikan, Kesehatan,

PU & Tata Ruang, Perum

Rakyat & Pemukiman,

Trantibum & Linmas,

Sosial

PNRB TDK TERDAPAT DLM URPEM

WAJIB/OBLIGATORY(Non Yan Dasar)

a.Tenaga kerja;

b. pemberdayaan perempuan dan pelindungan

anak;

c. pangan;

d. pertanahan;

e. lingkungan hidup;

f. Adminduk & Capil;

g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;

h. pengendalian penduduk dan KB;

i. perhubungan;

j. komunikasi dan informatika;

k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;

l. penanaman modal;

m. kepemudaan dan olah raga;

n. statistik;

o. persandian;

p. kebudayaan;

q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

a. kelautan dan

perikanan;

b. pariwisata;

c. pertanian;

d. kehutanan;

e. energi dan

sbr daya mineral;

f. perdagangan;

g. perindustrian;

h. transmigrasi.

Urs Pem Umum(Wewenang Pres)

MODEL HUBUNGAN ANTAR LEVEL PEM DLM PNRB

PUSAT

PROV

KAB/

KOTA

KEC

Prinsip Dsr:

Hajat hdp org banyak,

kedaulatan neg, Hankamneg,

Idiologi Nas, Hak2

konstitusional WN

1. MODEL HUB INKLUSIF:

KONTEKS PNRB:

- Penetapan & Penegasan

Cakupan & Bts Wil (Alokasi,

Delimitasi, Demarkasi &

Adm/Management);

- Verifikasi & Registrasi di

PBB;

- Penegakan Hukum;

- Bidang lainnya

(eksternalitas bersifat nas.)

MELAKSANAKAN KEBIJ. PUSAT8

PST

PROV

KAB/

KOTA

KEC (KSN)

CMT

2. MODEL HUB TERPISAH (Separated Authority Relations):

- Perumusan & Penetapan

Kebijakan Program;

- Supervisi & Pengendalian;

- KISS;

- Fasmonevwas;

IMPLMENTASI SELURUH URSN

(PILIHAN/OPTIONAL & WAJIB)

URUSAN YG MEMILIKI

EKSTERNALITAS LINTAS KAB/KOTA(Positif dan Negatif): Skhema Pembiayaan:

DAU, DAK, Dekon & TP)

UNTUK PNRB

- URSN YG DIDELEGASIKAN

- URSN UMUM PEM.LAINNYA

(TAMPUNG TANTRA)9

3. MODEL HUB TUMPANG TINDIH (Overlappnig Authority Relations):

PST

KAB/KOTAPROV

URUSAN CONCURRENT

(Akuntabilitas, Efisiensi,

Efektifitas & Externalitas)

BUTUH: FLEKSIBILITAS sbg NKRI

PEMAHAMAN TTG EKSTERNALITAS (Nas, lintas daerah).

OBYEKTIFITAS PENILAIAN KAPASITAS DAERAH. PEMAHAMAN TTG KEKHUSUSAN &

KERAGAMAN DAERAH

10

PERMASALAHAN DAN DAMPAK

1. PNRB tidak secara spesifik termasuk dalam pembagian urusan pemerintahan didalam per-UU-an, spt: UU 23 Tahun 2014 Ttg Pemerintahan Daerah, menimbulkan kesulitan program & anggaran;

2. PNRB belum dijadikan sebagai basis utama dalam penataan wilayah administrasi;

3. Dinamika pemerintahan daerah karena pembentukanprovinsi dan kabupaten/kota baru (dampaknya:pelaksanaan kelembagaan, tata kelola, SOP, pengembangan SDM dalam hal pembakuan namarupabumi dapat terhambat)

1

A. Aspek Kebijakan

PERMASALAHAN DAN DAMPAK

4. Sebagian unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami maupun unsur rupabumi buatan, yang tersebar di seluruh Wilayah Indonesia masih banyak yang belum diberi nama. (Dampaknya; sebagai identitas/pembeda denganunsur lainnya)

5. Demikian pula dengan unsur rupabumi yang sudah bernama, belum dibakukan baik dalam ejaan, tulisan,maupun ucapan. (Dampaknya; berpengaruh pada hasilverifikasi TimNas Rupabumi yg akn dilaporkan ke PBB)

2

B. Aspek Teknis

PRINSIP PEMBAKUAN NAMA RUPABUMIPasal 6 PERMENDAGRI No.39/2008

1. Penggunaan Abjad Romawi

2. Satu Unsur Rupabumi Satu Nama

3. Penggunaan Nama Lokal

4. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

5. Menghormati Keberadaan Suku, Agama, Ras, & Golongan

6. Menghindari Penggunaan Nama Diri atau NamaOrang yg Masih Hidup

7. Menggunakan Bahasa Indonesia dan/atau BahasaDaerah

8. Paling Banyak Tiga Kata

1. Mendukung Kegiatan Internasional tentangPembakuan Nama Rupabumi seperti UNCSGN (United Nation Conference on the Standardization of Geographical Names), UNGEGN (United Nations Group of Experts on Geographical Names), UNGEGN-ASE (United Nations Group of Experts on Geographical Names-Asia South East)

2. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaanpembakuan nama unsur rupabumi berdasarkanwilayah administrasi pemerintahan untuk tertibadministrasi pemerintahan dan kewilayahn

3. Memperkuat kelembagaan Pusat dan Daerah dalam Pembakuan Nama Rupabumi (Software, Hardware & Brainware), dlm bentuk Program Penguatan Kapasitas.

ARAH KEBIJAKAN PNRB

PROGRAM PEMBAKUAN NAMA RUPABUMIRENSTRA 2015-2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri

Tahun 2015– 2019

SASARAN PROGRAM(OUTCOME)/SASARANKEGIATAN(OUTPUT)/INDIKATOR

T A R G E T

2015 2016 2017 2018 2019

Persentasepembakuanrupabumi unsurbuatandan warisan budaya

40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

WARISAN BUDAYA

I. LATAR BELAKANG :

1. pasal 32 ayat (1) UUD 1945, mengamanatkan bahwa : “Negaramemajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradabandunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalammemelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.”

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010Tentang Cagar Budaya mengamanatkan bahwa bahwa untukmelestarikan cagar budaya, negara bertanggung jawab dalampengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatancagar budaya.

3. Warisan budaya merupakan salah satu unsur rupabumi yg harusdi verifikasi dan dibakukan namanya, untuk mewujudkan tertibadministrasi wilayah NKRI.

II. KRITERIA WARISAN BUDAYA

1. Aspek-aspek Yang Menjadi kriteria/ukuran Suatu Obyek, sehinggadapat dikategorikan sebagai Warisan Budaya

2. Apabila Kemendikbud melakukan verifikasi sebelum menetapkankategori suatu warisan budaya? Siapa saja pihak yang dilibatkan?

III. PENAMAAN UNSUR WARISAN BUDAYA

1. Terkait Penamaan suatu unsur Warisan Budaya, apakah mengikutiKaidah-kaidah Pembakuan Nama Rupabumi/Geografis BerdasarkanUU 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara,Serta Lagu Kebangsaan.

2. Pasal 36 UU 24/2009 menegaskan :

Bahasa Indonesia wajib digunakan untuk nama bangunan ataugedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleksperdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan,organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesiaatau badan hukum Indonesia.

Penamaan sebagaimana dimaksud dapat menggunakan bahasadaerah atau bahasa asing apabila memiliki nilai sejarah, budaya,adat istiadat, dan/atau keagamaan.

PRINSIP KISS DLM PNRB

• KELEMBAGAAN: Sinergi Pusat - Provinsi-Kab/Kota.Terbentuknya Panitia Pembakuan Nama Rupabumi diProvinsi, Kab/Kota.

• SDM : PNS, pakar, akademisi dengan kuantitas dankualitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaanpembakuan nama unsur rupabumi.

• TATA KERJA: peraturan, pedoman, prosedur, prinsip-prinsip dan mekanisme koordinasi dan pelaporan.

• PROGRAM DAN ANGGARAN: rencana kegiatan tahunanyang konkrit didukung dengan anggaran yang memadai.

TIMNAS

K/L

PT & MASY

PEMDA

SWASTA

SIN

KR

ON

ISA

SI

SIN

ER

GIT

AS

KEBERLANJUTAN

SKEMA PRINSIP KISS DLM PNRB

20

Sekian & Terima Kasih

Keep Fighting for The Better PNRB!

Direktorat Toponimi & Batas Daerah

(021) 3450038 ext. 18103