Upload
fachri-sani-haris
View
1.564
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
TIM PENGAJAR PEMBANGUNAN PERTANIAN
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Pendahuluan 1
Paradigma Pembangunan Pertanian2
Definisi Kebijakan Pembangunan PertanianDefinisi Kebijakan Pembangunan Pertanian3
Rumusan Kebijakan Pembangunan PertanianRumusan Kebijakan Pembangunan Pertanian4
555Perumusan Kebijakan PembangunanPerumusan Kebijakan Pembangunan
Pertanian
PENDAHULUAN
”Kebijakan pembangunan ekonomi di
Indonesia mestinya difokuskan pada
sektor yang menghidupi mayoritas
penduduk yaitu penduduk yang ada di
pedesaan dengan profesi sebagai petani.
Pengembangan industri mestinya juga
difokuskan pada aktivitas yang memiliki
keterkaitan dengankepentingan
mayoritas”
(Joseph E. Stighlitz (Nobel Lauret in
Economics), 2004)
PARADIGMA PEMBANGUNAN PERTANIAN
Meletakan PETANI sebagai
SUBYEK
BUKAN Semata-mata
PESERTA dalam mencapai
tujuan Nasional
INTI UPAYA PEMBANGUNAN PERTANIAN/PEDESAAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
KAPASITAS MASYARAKATKAPASITAS MASYARAKAT
MEMPERCEPATMEMPERCEPAT
PEMBERDAYAAN EKONOMI PETANIPEMBERDAYAAN EKONOMI PETANI
INTI DARI
� Menurut Samsul Bahari, persoalan pangan tidak hanya berkait dengan konsumsi dan produksi tetapi juga soal daya dukung sektor pertanian yang komprehensif.
Ada 4 aspek yang menjadi pra-syarat melaksanakan pembangunan pertanian:
(1) akses terhadap kepemilikan tanah,
(2) akses input dan proses produksi, (3) akses terhadap informasi dan pasar
(4) akses terhadap kebebasan.
PEMBANGUNAN PERTANIAN
VISI & MISI PERTANIAN
DAPAT DICAPAI MELALUI
PEMBANGUNAN STRATEGIS
Revitalisasi Pertanian
Revitalisasi Revitalisasi
Pertanian Pertanian
(Arifin (Arifin
20052005))
PeningkatanKesejahteraan
petani
Peningkatan
Ketahanan
Pangan
Pengembangan
Agribisnis
Pengembangan
SD Perikanan
Pemantapan usaha potensiSD Perikanan
DEFINISI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
� Menurut Kamus Webster :
Kebijakan sebagai prinsip atau cara bertindak
yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan
keputusan.
Kebijakan Pembangunan Pertanian adalah
usaha terencana yang berkaitan dengan
pemberian penjelasan (explanation) dan
preskripsi atau rekomendasi (prescription or
recommendation) terhadap konsekuensi-
konsekuensi kebijakan pembangunan
pertanian yang telah diterapkan (Sutejo,2006)
ii
DIMENSI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
� Dalam konteks sejarah ekonomi dan pembangunan pertanian diIndonesia, telahterjadi pasang surut kehidupan petani yang menerima dampak kebijakan pada masanya.
� Secara umum, petani nampaknya selalu berada pada posisi yang lemah dan termarjinalkan oleh berbagai kebijakan yang sering tidak berpihak dan tidak memberikan dampak yangnyata pada perbaikan kualitas hidupnya.
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
Kebijakan Kebijakan
Pembangunan Pembangunan
Pertanian yang Pertanian yang
baik memiliki baik memiliki
tiga unsur tiga unsur
(Subejo, 2006) (Subejo, 2006)
yaitu yaitu
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN (Stighlitz (2004))
1
Usaha pengembangan Usaha pengembangan
ekonomi lebih fokus ekonomi lebih fokus
ke sektor yg ke sektor yg
menghidupi mayoritas menghidupi mayoritas
penduduk yaitu penduduk yaitu
penduduk di pedesaan penduduk di pedesaan
yg bekerja sebagai yg bekerja sebagai
petanipetani
2
Program Program
industrialisasi industrialisasi
untuk untuk
kepentingan kepentingan
MayoritasMayoritas
3
Pendidikan Pendidikan
sebagai syarat sebagai syarat
utama harus utama harus
dapat dijangkau dapat dijangkau
oleholeh
Golongan Golongan
mayoritasmayoritas.
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
PERTANIAN (Stighlitz (2004))
4
Dalam Dalam
pembangunapembanguna
n pertanian n pertanian
prioritas prioritas
bukanlah bukanlah
menghasilkan menghasilkan
komoditi komoditi
tetapi tetapi
menciptakan menciptakan
nilai tambah nilai tambah
((value value
added)added)
5
Indutrialisasi Indutrialisasi
harus terkait harus terkait
dengan dengan
kepentingan kepentingan
petanipetani
6
Perlu Perlu
keseimbangan keseimbangan
antara antara
kepentingan kepentingan
pasar dan pasar dan
campur campur
tangan serta tangan serta
peran peran
pemerintahpemerintah
RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
� Beberapa rumusan kebijakan pembangunan sektor
pertanian yang penting selama empat tahun terakhir yang
disusun berdasarkan hasil kajian sebagai berikut:
� (1) Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Sawah ke
Penggunaan Non Pertanian;
� (2) Kebijakan Reservasi Lahan Sawah di Jawa;
� (3) Kebijakan Kemandirian Pangan Nasional;
� (4) Kebijakan Penentuan Harga Dasar Pembelian Gabah;
� (5) Kebijakan Peningkatan Tarif Gula untuk Meningkatkan
Pendapatan Petani Tebu;
� (6) Kebijakan Harga Air Irigasi;
� (7) Kebijakan Tarif Impor Paha Ayam dalam Melindungi
Industri Perunggasan Nasional;
� (8) Kebijakan Tata Niaga dan Distribusi Pupuk Bersubsidi
di Indonesia;
� (9) Kebijakan Percengkehan Nasional.
Yudohusodo (2004), menyarankan bahwa
dalam perumusan kebijakan pembangunan
pertanian ke depan perlu dirumuskan
kebijakan ”modernisai pertanian”, dimana
kebijakan tersebut secara operasional perlu
didukung beberapa prasyarat mendasar yaitu:
(1) Pemberian kepada setiap keluarga petani
luasan lahan yang memenuhi skala ekonomi
(mikro) untuk menjadi sejahtera (note:
bandingkan dengan kasus Jepang, untuk hidup
layak petani minimal perlu mengelola lahan 3
ha),
(2) Mekanisasi dalam rangka optimalisasi
tenaga kerja,
PERUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTANIAN
(3)Pembangunan pertanian dilakukan secara agribisnis untuk menjadikan para petani berpikir dan bekerja secara ekonomis agar dapat meningkatkan kesejahteraannya,
(4) Meningkatkan antara kesempatan kerja pertanian dan kesempatan kerja di luar pertanian didesa-desa melalui pembangunan agro-industri agar ketahanan ekonomi rakyat meningkat, dan
(5) Membangun desa-desa menjadi pusat-pusat kegiatan ekonomi
Lanjutan
TIM PENGAJAR PEMBANGUNAN PERTANIAN