Upload
others
View
9
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Kebijakan Pembangunan
Rendah Karbon
Indonesia
Irfan D. Yananto,SE, MERE - Direktorat Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas 1 6 . 1 2 . 2 0 2 0
Faktanya, emisi karbon & perubahan iklimtelah berdampak pada terjadinya bencana & penurunan kualitas lingkungan di Indonesia
Menurunnya kualitas
udara, laut, air dan
tutupan lahan
Kegagalan panen
disebabkan
kekeringan ekstrem
Biodiversitas terancam
dan ekosistem alam
terganggu
Tinggi Gelombang Ekstrem
yang mengurangi daya jelajah
atau wilayah tangkap ikan
KompasTribunnewsCNN Inspiradata
Artikel 3.4 UNFCCC sebagai landasan integrasi Pembangunan Rendah Karbon
ke dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
Artikel 3.4
of UNFCCC
“policies and measures to protect the climate system against human-induced…
should be integrated with national development programmes, taking into account that
economic development is essential for adopting measures to address climate change”
KeywordsMengedepankan
pembangunan
berkelanjutan
Mengintegrasikan
dengan perencanaan
pembangunan
Sejalan dengan
pembangunan
ekonomi
Indonesia telah menjalankan mandat tersebut dengan mengintegrasikan
Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMN 2020-2024
• Pembangunan Rendah Karbon adalah
kebijakan, rencana, program dan
pelaksanaan pembangunan yang
menghasilkan pertumbuhan
ekonomi rendah emisi gas rumah
kaca sebagai bentuk upaya
penanggulangan dampak
perubahan iklim, perbaikan kulitas
lingkungan dan pencapaian tujuan
pembangunan berkelanjutan.
• Pembangunan Rendah Karbon
meminimalisir trade-off antara
pembangunan ekonomi dan
pelestarian lingkungan.
Lingkungan
EkonomiSosial
RPJMN 2020-2024(Ekonomi Hijau & Rendah Karbon)
Apa ituPembangunan Rendah Karbon?
PRK menjadi bagian dalam pencapaian
target SDGs, dengan menempatkan isu
perubahan iklim (Goal SDGs 13) sebagai
basis utama untuk mendukung pilar
ekonomi, sosial dan lingkungan.
PN 1 PN 2 PN 3 PN 4 PN 5 PN 6 PN 7
Penguatan Ketahanan
Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang
Berkualitas
Mengembangkan
Wilayah untuk
Mengurangi
Kesenjangan dan
Menjamin
Pemerataan
Meningkatkan SDM
yang Berkualitas dan
Berdaya Saing
Membangun
Kebudayaan dan
Karakter Bangsa
Memperkuat
Infrastruktur untuk
Mendukung
Pengembangan
Ekonomi & Pelayanan
Dasar
Membangun
Lingkungan Hidup,
Meningkatkan
Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Iklim
Memperkuat
Stabilitas
Polhukhankam &
Transformasi
Pelayanan Publik
PP 1Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
PP 2Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
PP 3
Pembangunan Rendah Karbon
Keterangan: PN - Prioritas Nasional | PP - Program Prioritas | KP - Kegiatan Prioritas
KP1
Pembangunan
Energi
Berkelanjutan
KP2
Pemulihan
Lahan
Berkelanjutan
KP3
Penanganan
Limbah
KP4
Pengembangan
Industri Hijau
KP5
Rendah
Karbon Pesisir
& Laut
Green RPJMN:Pembangunan Rendah Karbon sebagai salah satuPrioritas Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024
Target penurunan emisi GRK dan aksi perubahan iklim menjadi bagian dalam kerangka Pembangunan Rendah Karbon.
Penanganan COVID VS Pemulihan Ekonomi?
Data sampai dengan 10 Desember 2020
(Sumber: https://covid19.go.id/peta-sebaran)
COVID-19 belum menunjukkan
tren menurun
Pemerintah dihadapkan pada pilihan antara “flatten COVID
curve” dan “economic recovery”.Kebijakan PSBB
mengakibatkan kontraksi pertumbuhan ekonomi.
Trade-off antara penanganan COVID
dengan Pemulihan Ekonomi
https://voxeu.org/content/mitigating-covid-economic-crisis-act-fast-and-do-whatever-it-takes
598.933TERKONFIRMASI
+6.033 Kasus
88.622KASUS AKTIF
14,8% dari Terkonfirmasi
Apakah respons kita saat ini terhadap COVID-19 merupakan respons terbaik?
Sumber: Greenness of Stimulus Index - Vivid Economics, 2020
Greenness Stimulus Index
Kebijakan pemulihan dan stimulus yang diluncurkan
Pemerintah Indonesia masih sedikit mengalokasikan
inisiatif hijau dan rendah karbon
Upaya Pemulihan Ekonomi melalui PEN
203,9
106,11123,46
53,57
120,61
Program Pemulihan Ekonomi Nasional 2020 (Rp triliun)(Diluar Program Kesehatan)
Perlindungan Sosial
Sektoral K/L danPemdaUMKM
Pembiayaan Korporasi
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2020
Pemulihan pasca COVID-19 memiliki potensirebound emisi CO2
• Contoh kasus emisi di China
yang mengalami peningkatan
pada masa pemulihan bulan
April 20201.
• Pendekatan business as usual
pasca krisis berpotensi
menimbulkan rebound emisi CO2
1. Bagaimana strategi untuk pemulihan jangka menengah dan
jangka panjang yang berkelanjutan?
2. Bagaimana dengan fenomena alam yang mengancam, seperti
perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati?
Strategi pemulihan
saat ini meninggalkan
pertanyaan
[1] https://www.carbonbrief.org/analysis-chinas-co2-emissions-surged-past-pre-coronavirus-levels-in-may
Rebound emisi CO2 di China meningkat di masa pemulihan, lebih
tinggi dari tingkat emisi di tahun sebelumnyaEmisi bulanan dari fossil fuels antara 2019 dengan 2020
Respons terhadap Pandemi
COVID-19 tidak cukup dengan
hanya memperhatikan dampak
jangka pendek karena krisis
saat ini tidak menghilangkan
ancaman di masa yang akan
datang
Perubahan iklim dan hilangnya
keanekaragaman hayati adalah
tantangan kita berikutnya yang
berpotensi mendatangkan
ancaman yang lebih besar
dibandingkan pandemi yang
sekarang kita hadapi
Note: Risiko global tertinggi pada tahun
2020 diantaranya perubahan iklim dan
hilangnya keanekaragaman hayati(World Economic Forum Global Risk Report,
Januari 2020)
Indonesia harus Membangun Lebih Baik (Build Back Better) ke arah masa depan yang berketahanan iklim & berkelanjutan melalui Pembangunan Rendah Karbon
Diadopsi dari pemulihan pasca-bencana, Build Back Better
(BBB) bertujuan untuk menghindari terjadinya kondisi
kerentanan semula (yang lama) dan menjadikan proses
pemulihan sebagai transformasi menuju arah yang lebih baik
mencakup transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan.
Indonesia dapat membangun
kembali dengan lebih baik
melalui Pembangunan Rendah
Karbon (Build Back Better with
Low Carbon Development)
atau B3-LowCarbon
Melalui B3-LowCarbon, selama masa
pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19:
1. Green jobs dan green investments meningkat
2. Kontribusi PRK terhadap pertumbuhan
ekonomi meningkat
3. Intensitas emisi terhadap baseline berkurang
Build Back Better dalam
Konteks Pemulihan Ekonomi
Dalam konteks pemulihan ekonomi, BBB adalah
gagasan untuk tidak hanya mengembalikan
ekonomi dan mata pencaharian sesegera mungkin,
tapi juga melindungi kesejahteraan untuk jangka
yang lebih panjang (OECD,2020)
Pemulihan melalui Build Back Better
Rencana Strategi Build Back Better
Memetakan Ketersediaan
Skema Pendanaan
Pembangunan Rendah Karbon(sampai Oktober 2020)
Melakukan analisis cepat untuk
menilai efektifitas pendanaan
PRK yang sudah ada(sampai November 2020)
Menyusun Roadmap untuk
implementasi pengembangan
pendanaan PRK dalam bentuk
Stimulus untuk Green Recovery
pada era New Normal (Desember 2020)
Terselesaikannya Perumusan Kebijakan
Pendanaan PRK untuk mendukung
Ekonomi Hijau (Jangka Menengah) – 2021
Melakukan analisis potensi yang
perlu dikembangkan(sampai Juni 2021)
Melakukan prioritasi terhadap
beberapa instrument stimulus
hijau yang memiliki daya ungkit
(leverage) tinggi terhadap
pencapaian target PRK
Menyusun mekanisme instrumen
stimulus hijau terpilih agar dapat
dilaksanakan secara operasional
di tahun 2022
Terlaksananya Instrumen
stimulus Hijau untuk Pembangunan
Rendah Karbon dalam era pemulihan
dampak COVID-19
Tersedia Peraturan
Menteri (PMK,
Permen ESDM,
Permen KLHK, dsb)
Dana terkumpul di
Badan Pengelolaan
Dana Lingkungan
Hidup (BPDLH)
JANGKA PENDEK JANGKA MENENGAH JANGKA PANJANG
Saat ini, masih terdapat ruang yang begitu besar untukmenguatkan komitmen pemerintah terhadap PRK
24%
76%
Rp 306 T
Kebutuhan Pendanaan Pembangunan Rendah Karbon(Bappenas, 2020)
• Pendanaan ideal PRK adalah 2%
dari PDB = 306 T Rupiah
• Pendanaan ideal PRK dari APBN
sebesar 24% – 39% = 72,22 T –
120,37 T Rupiah.
• Saat ini pemerintah baru
mengalokasikan sebesar 23,44 T –
34,87 T Rupiah atau sebesar 8% -
11% sehingga masih terdapat gap
yang cukup besar.
Diperlukan langkah-langkah
konkrit di sepanjang 2021 dan
seterusnya untuk mendorong
implementasi B3-LowCarbon
Proporsi pendanaan
oleh Pemerintah
Rp 72,22 T
Proporsi pendanaan
oleh non-Pemerintah
Rp 232,56 T
Analisis dan Rekomendasi B3-LowCarbon melaluiPertanian Hijau & Perkebunan Berkelanjutan
Sektor pertanian adalah sektor yang tetap tumbuh
positif di masa Pandemi COVID-19 sebesar 1,5% (yoy)
sepanjang Q1, Q2 dan Q3 2020.
Subsektor pangan dan hortikultura dapat tumbuh masing-
masing 2,2% dan 3% (yoy)1
• Sektor pertanian berperan
sebagai penopang ekonomi
• pentingnya mengembangkan
pertanian berkelanjutan.
Potensi
Penciptaan
Lapangan
Pekerjaan
1. Melalui pengembangan pangan dan tata guna lahan yang berkelanjutan, sektor pertanian
berkontribusi pada peningkatan nilai ekonomi sebesar USD 2,3 triliun dan menciptakan
lebih dari 70 juta lapangan kerja pada tahun 2030.2
2. Perkebunan berkelanjutan berpotensi menciptakan sekitar 700 ribu lapangan kerja baru3.
No KomoditasPersentase Luas
Perkebunan Rakyat
+Produksi
Perkebunan Rakyat
(ton)
+Tenaga Kerja
Perkebunan Rakyat
Anggaran
Perkebunan
Rakyat
Anggaran
Perkebunan Rakyat
Pertahun (Rp juta)
Anggaran Padat
Karya Tunai
(Rp juta)
1 Sawit 38% 594.797 79.726 9.735.804 1.946.961 1.071.511
2 Karet 88% 188.376 111.877 7.611.322 1.522.264 1.503.629
3 Kakao 98% 169.559 309.035 2.298.678 479.736 4.153.432
4 Kopi 97% 2.347.638 204.307 1.224.323 244.865 2.799.645
Total 708.945 20.969.127 4.193.825 9.528.217
[1] Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2020[2] The Global Commission on the Economy and Climate. Unlocking the Inclusive Growth Story of the 21st Century: Accelerating Climate Action in Urgent Times. Washington, DC: World Resource Institute https://newclimateeconomy.report/2018/wp-
content/uploads/sites/6/2018/09/NCE_2018_FULL-REPORT.pdf[3] Bappenas, 2020 (preliminary result)
Contoh B3-LowCarbon di tingkat tapak:Rehabilitasi Hulu DAS Ciliwung - #0kmciliwung
Ma
nfa
at
Eko
no
mi
Ma
nfa
at
Lin
gku
ng
an
Rp15-30JtPer 3 bulan tambahan
pendapatan bagi penjualan
kopi dan madu
Tambahan pendapatan
dari berbagai kegiatan
kelola hutan desa dan
manajemen usaha
ekonomi
Potensi Penurunan
Emisi GRK dari
rehabilitasi hulu DAS
Ciliwung
100 haLahan terdegradasi
telah direhabilitasi
Meningkatkan kapasitas kelompok LMDH
untuk mengelola kawasan DAS Ciliwung HuluM
an
faa
t
So
sia
l
menciptakan green job, peningkatan tambahan
pendapatan sekaligus menurunkan emisi GRK
Manfaat Implementasi PRK untuk meningkatkan ketahanan pangan dan air,
pendapatan ekonomi dan membangun kolaborasi multipihak
Produktivitas
pada meningkat
dari 1,8 ton/ha
menjadi 4,8 ton/ha
Proyekdireplikasi ke
seluruhKabupaten
Sumba TImur
Proyek telahmenjadi
percontohannasional
penerapansmart farming
Rp 1 jutaTambahan pendapatan
Per keluarga/bulan
200%Peningkatan
produktivitas padi
Potensi penurunan Emisi
GRK dari penggunaan
pupuk organik
Meningkatkan
ketahanan pangan
dan air
Membangun Kolaborasi
& Sinergi antara K/L,
pemda dan universitas
Meningkatkan
Kapasitas Petani dalam
menerapkan smart farming
Manfaat
Ekonomi
Manfaat
Lingkungan
Manfaat
Sosial
Penggunaan teknologi
telemetri untuk
memudahkan petani
mengetahui waktu yang
tepat untuk melakukan
penanaman, pengairan
dan pemupukan
berdasarkan
rekomendasi ahli
Peningkatan Produktivitas PertanianMenggunakan Sistem SRI di Nusa Tenggara Timur
Kab. Pidie Kab. Aceh Utara
Kab. Nagan Raya
Kab.
Tapanuli
Tengah
Kab.
Mandailing
Natal
Kab. Padangsidempuan
Kab. Labuhanbatu
Kab. Nias
Selatan
Kab. Pelalawan
Kab. Indragiri Hilir
Kab. Padanglawas
Kab. Musi
Rawas Utara
Kab.
Pasaman
Kab. Empat
Lawang
Kab. Pesawaran
Kab.
Pandeglang
Kab. Lebak
Kab. Ogan
Komering Ilir
Kab.
SeruyanKab.
Kotawaringin
Timur
Kab.
Kotabaru
Kab. Hulu Sungai
Selatan
Kab.
Mamuju
Kab.
Mamasa
Kab.
Luwu
Kab.
Manggarai
Barat
Kab.
Manggarai
Timur
Kab. Malaka
Kab. Timor Tengah Selatan
Kab. Merauke
Kab. Manokwari
Selatan
Kab. Nunukan
Kab. Sumba Timur
Lokasi Adaptasi Pertanian61%
23.5%
26,5%
11%
39.5%
Super Prioritas Top Prioritas Prioritas
58Kab/Kota
136Kab/Kota
117Kab/Kota
6%
Wilayah intervensi kegiatan adaptasi untuk Sektor Pertanian
yaitu 61% dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia
Kedepan, masih banyak pekerjaan yang harusdiselesaikan dan memerlukan sinergi berbagai pihak
1. Menyusun roadmap untuk
implementasi pengembangan
stimulus hijau dan pendanaan
PRK
2. Mendorong terlaksananya
stimulus Hijau pada tahun 2021
dan 2022
3. Meningkatkan alokasi pendanaan
PRK serta mendorong investasi
hijau menuju pertumbuhan
ekonomi hijau
4. Bekerjasama dengan berbagai
pihak, termasuk parlemen untuk
implementasi B3-LowCarbon
5. Peningkatan kapasitas SDM
1. Implementasi bisnis yang
mengarah pada praktik bisnis
berkelanjutan (mis. memakai ET
dan ekonomi sirkular)
2. Inovasi bisnis dan kolaborasi
multipihak untuk memberikan
nilai tambah bagi masyarakat dan
lingkungan
3. Transisi model bisnis yang
business as usual menjadi model
berkelanjutan yang mendorong
green jobs
1. Mengimplementasikan gaya
hidup ramah lingkungan dalam
kehidupan sehari-hari
2. Mendukung barang dan jasa
yang ramah lingkungan
3. Mendukung outreach dari B3-
LowCarbon melalui berbagai
macam platform
Peran Pemerintah Peran Swasta dan Mitra Peran Masyarakat Umum
“Climate Change isthe defining issue of our time
– and we are atdefining moment”
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB
T E R I M A K A S I HD I R E K T O R A T L I N G K U N G A N H I D U P | K E M E N T E R I A N P P N / B A P P E N A S