Upload
dotuong
View
241
Download
7
Embed Size (px)
Citation preview
1
KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN ZOONOSIS DALAM OTONOMI
DAERAH
Disampaikan oleh :
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
I. LATAR BELAKANG
WILAYAH INDONESIA MEMILIKI KONDISI GEOGRAFIS,
DAN DEMOGRAFIS YANG MEMUNGKINKAN
TERJADINYA WABAH YANG MENYEBABKAN
TIMBULNYA KORBAN JIWA MANUSIA, DAN DAMPAK
EKONOMI, SOSIAL, POLITIK, LINGKUNGAN, DAN
PERTAHANAN KEAMANAN YANG DALAM KEADAAN
TERTENTU DAPAT MENGHAMBAT PEMBANGUNAN
NASIONAL.
INTENSITAS WABAH SEMAKIN MENINGKAT DAN
KOMPLEKS, YG MEMERLUKAN PENANGANAN
SECARA MULTISEKTOR SECARA BERSAMA,
TERPADU DAN TERKOORDINASI
3
1. UU 32/2004 TTG PEMERINTAHAN DAERAH
2. UU NO 4/1984 TTG WABAH PENYAKIT MENULAR
3. UU NO 18/2009 TTG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4. PP NO 38/2008 TTG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARAPEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DANPEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
5. PP NO 50/2007 TTG TATA CARA PELAKSANAAN KERJASAMADAERAH
6. PP NO 41/2007 TTG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
7. PERPRES NO. 30 TAHUN 2011 TTG PENGENDALIAN ZOONOSIS
II. DASAR HUKUM
ANATOMI URUSAN PEMERINTAHAN
URUSAN PEMERINTAHAN
ABSOLUT (Mutlak urusan Pusat)
CONCURRENT(Urusan bersama
Pusat, Provinsi, dan Kab/Kota)
PILIHAN/OPTIONAL(Sektor Unggulan)
WAJIB/OBLIGATORY
(Pelayanan Dasar)
SPM(Standar Pelayanan Minimal)
- Hankam
- Moneter
- Yustisi
- Politik Luar Negeri
- Agama
Contoh: KETAHANAN
PANGAN, lingkungan
hidup, pekerjaan umum,
dan perhubungan
Contoh: PERTANIAN,
industri, perdagangan,
pariwisata, kelautan dsb
1. Pusat: Berwenang membuat norma-norma, standar, prosedur, Monev, supervisi, fasilitasi dan urusan-urusan pemerintahan sub bidang keswan denganeksternalitas nasional.
2. Provinsi: Berwenang mengatur dan mengurusurusan-urusan pemerintahan sub bidang keswandengan eksternalitas regional (lintas Kab/Kota) dalamNorma, Standard, Prosedur yang ditetapkan Pusat
3. Kab/Kota: Berwenang mengatur dan mengurusurusan-urusan pemerintahan sub bidang keswandengan eksternalitas lokal (dalam satu Kab/Kota) dalam Norma, Standard dan Prosedur yang Ditetapkan Pusat
URUSAN PEMERINTAHAN SUB BIDANG KESWAN YANG
DILAKSANAKAN OLEH MASING-MASING TINGKATAN
PEMERINTAHAN BERDASARKAN 3 KRITERIA
Prinsip pengendalian zoonosis menjadi tugas
Pemerintah Pusat :
• Fokus pada penyakit yang bersifat wabah dan
menyebar lintas Provinsi, Regional dan Nasional
• Berdampak ekonomis
• Ancaman bagi kesehatan dan kehidupan manusia
(zoonosis)
Saat ini prioritas pengendalian dan atau
pemberantasan ada 12 jenis PHM, penyakit wajib
dilaporkan ke Pusat setiap bulan
Penyakit endemis/sporadis
lintas kabupaten/ kota
menjadi tugas Pemerintah
Daerah Provinsi
Penyakit endemis/sporadis
lokal di kabupaten/ kota
menjadi tugas Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota
PERCEPATAN PENGENDALIAN ZOONOSIS
• Sebagian besar wilayah NKRI telah menjadi wilayah endemik zoonosis ( penyakit yang menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya seperti Flu Burung,Rabies,Pes,Anthrax,Leptospirosis,dsb) yang berpotensi menjadi wabah bahkan beriko menjadi pandemi;
• Dampak wabah zoonosis berakibat multi dimensional sehingga penanganannya dilaksanakan secara lintas sektor ( ditetapkan dengan Perpres No.30/2011 tentang pengendalian zoonosis );
• Di tingkat pusat dibentuk wadah koordinasi lintas sektor yaitu Komisi Nasional Pengendalian Zoonosis (sbg ketua yaitu Menko Kesra dengan wakil Mendagri, Mentan dan Menkes;
• Amanat Perpres No.30/2011 perlu dibentuk “ komisi provinsi,kabupaten,kota” dengan peraturan Gubernur/Bupati/Walikota atau bahkan dibentuk dengan Perda
Kebijakan Percepatan Pengendalian Zoonosis Tindak Lanjut Perpres Nomor 30 tahun 2011
1. Kebijakan Nasional Pengendalian zoonosis berpedomanpada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengahdan Panjang.
2. Kebijakan Daerah Berpedoman pada RencanaPembangunan Daerah Jangka Menengah dan Panjang
Strategi Percepatan Pengendalian Zoonosis Tindak Lanjut Perpres Nomor 30 tahun 2011
1. Mengutamakan prinsip pencegahan penularan kepadamanusia dengan meningkatkan upaya pengendalianzoonosis pada sumber penularan;
2. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam rangkamembangun sistem pengendalian zoonosis, sinkronisasi,pembinaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasipelaksanaan kebijakan, strategi dan program;
3. Perencanaan terpadu dan percepatan pengendalianmelalui surveilans, pengidentifikasian, pencegahan, tatalaksana kasus dan pembatasan penularan,penanggulangan Kejadian Luar Biasa/wabah dan pandemiserta pemusnahan sumber zoonosis pada hewan apabiladiperlukan;
1. penguatan perlindungan wilayah yang masihbebas terhadap penularan zoonosis baru;
2. peningkatan upaya perlindungan masyarakatdari ancaman penularan zoonosis;
3. penguatan kapasitas sumber daya yang meliputisumber daya manusia, logistik, pedomanpelaksanaan, prosedur teknis pengendalian,kelembagaan dan anggaran pengendalianzoonosis;
Strategi Pengendalian Zoonosis menurut Perpres Nomor 30 tahun 2011
1. penguatan lit-bang bidang zoonosis;
2. pemberdayaan masyarakat denganmelibatkan dunia usaha, perguruan tinggi,lembaga swadaya masyarakat, dan organisasiprofesi, serta pihak-pihak lain.
Strategi Pengendalian Zoonosis menurut Perpres Nomor 30 tahun 2011
Tindak Lanjut
• Sesuai dengan amanat Perpres no. 30/2011 agar segera dibentuk Komisi Provinsi dan Komisi Kab/Kota Pengendalian Zoonosis
• Segera ditetapkan Renstra Pengendalian Zoonosis Tahun 2012-2017
• SE Mendagri No. 188.31/2367/SJ kepada seluruh gubernur untuk mensosialisasikan Perpres no. 30/2011 tentang pengendalian zoonosis kepada pemda kabupaten/kota dan masyarakat luas.
14
Upaya penanggulangan zoonosis selama ini masih terfokus
pada langkah-langkah kedaruratan, sementara upaya
pencegahan dan mitigasi serta kesiapsiagaan belum maksimal
Penanggulangan zoonosis masih dianggap sebagai urusan
pemerintah, dan bukan merupakan tanggung jawab bersama
antara pemerintah, pemerintah daerah unsur-unsur masyarakat,
dan swasta
Koordinasi antar sektor dan unit kerja yang menangani relatif
masih kurang berjalan secara optimal
Peran dan fungsi kelembagaan masih belum optimal, Serta
masih ditangani oleh sektor Kesehatan, Peternakan dan
Kesehatan Hewan.
15
Masih adanya ego sektor antar institusi masih terjadi di lapangan
Mobilisasi dan alokasi sumber daya masih belum optimal, hal ini
disebabkan karena kegiatan pencegahan dan penanggulangan
zoonosis belum menjadi prioritas
Profesionalisme aparat yang menangani masih lemah
dan Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan wabah
Sistem informasi dan komunikasi masih belum optimal
Sosialisasi dan keterlibatan masyarakat dalam penanganan
zoonosis masih belum optimal
Peringatan dini dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi wabah
Alokasi dana APBN dan APBD dalam rangka penanggulangan
zoonosis
16
TANTANGAN KEDEPAN
KELEMBAGAAN DI DAERAH
1. PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH, DIPERKUAT
MELALUI KERJASAMA DAERAH DALAM
PENGENDALIAN PENYAKIT HEWAN;
2. UNSUR KOMANDO DALAM PENGENDALIAN PENYAKIT
HEWAN, BILA TERJADI SITUASI DARURAT;
3. DUKUNGAN ANGGARAN YANG MEMADAI.
17
KEBIJAKAN PEMDA KE DEPAN
1. PERLUNYA PERUBAHAN PARADIGMA
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS;
LEMBAGA YANG MENANGANI TIDAK HANYA SEKTOR PETERNAKAN DAN KESEHATAN TETAPI SEMUA SEKTOR TERKAIT.
2. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SWASTA;
3. PENGUATAN KELEMBAGAAN MELALUI KONSEP KELEMBAGAAN YANG MEMERLUKAN UNSUR PELAKSANA, UNSUR KOORDINASI DAN UNSUR KOMANDO;
4. MEMASUKAN PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS KEDALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DAERAH MELALUI MUSRENBANG;
5. SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS KEPADA MASYARAKAT;
6. MENINGKATKAN ANGGARAN APBN DAN APBD;
18
KEBIJAKAN PEMDA KE DEPAN 1. MENINGKATKAN KEGIATAN PELAKSANAAN
PENGURANGAN RESIKO TERJADINYA WABAH
SEPERTI MELAKUKAN PELATIHAN, SOSIALISASI,
GELADI, SIMULASI, KEWASPADAAN DINI, DLL.
2. PENGAMATAN, PENYIDIKAN DAN PEMETAAN
PENYAKIT HEWAN NASIONAL
3. PENINGKATAN PENGAWASAN LALU LINTAS HEWAN
4. PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DAERAH
TERUTAMA DAERAH YANG BERBATASAN;
5. PENINGKATAN PASAR HEWAN YANG SEHAT;
6. PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN MELALUI SYSTEM
KEWASPADAAN DINI.
19
SEKIAN dan TERIMAKASIH
LEBIH KURANG MOHON DIMAAFKAN