KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Disusun oleh:

Aris Nor Hamdan (07)

Rifqi Abdillah (25)

Kelas 7D

Program Diploma IV Akuntansi – Kurikulum Khusus

Tahun Pelajaran 2013/2014

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hampir tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak melakukan hubungan

perdagangan internasional. Hal ini dikarenakan suatu negara tidak dapat memenuhi

sendiri semua kebutuhannya tanpa memperoleh atau membeli dari negara lain melalui

proses perdagangan antarnegara.

Perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun (contohnya adalah

Jalur Sutra, Amber Road), dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik

baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut

mendorong Industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan

multinasional.

Setiap negara yang melakukan kegiatan perdagangan internasional selalu berusaha

tetap melindungi perekonomian dalam negerinya. Setiap negara mempunyai kebijakan

yang berbeda-beda untuk mengatasi permasalahan tersebut. Setiap kebijakan yang

diambil, mempunyai akibat dan pengaruh yang berbeda-beda bagi masing-masing negara.

Oleh karena itu, kebijakan perdagangan Internasional pemerintah semakin berperan besar

dalam mengarahkan perkembangan ekonomi.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah Perdagangan Internasional itu?

2. Mengapa negara-negara melakukan perdagangan satu terhadap lainnya ?

3. Bagaimana perdagangan Internasional bisa memberi manfaat kepada semua negara

yang berpartisipasi dalam perdagangan internasional ?

4. Kebijakan apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah akibat pengaruh

perdagangan internasional?

5. Dapatkah pemerintah secara aktif mempengaruhi keunggulan kompetitif suatu

negara?

6. Bagaimana cara pembayaran di perdagangan Internasional?

7. Perlukah suatu negara membuat neraca pembayaran dalam rangka kegiatan

perdagangan Internasional?

1

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pembahasan dalam makalah ini hanya terbatas pada kebijakan

perdagangan internasional dan implementasinya.

2

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu

negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang

dimaksud dapat berupa antarperorangan (individu dengan individu), antara individu

dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara

lain.

Rumitnya perdagangan internasional disebabkan oleh hal-hal berikut :

1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan.

2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lainnya. Barang-

barang tersebut harus melewati berbagai macam peraturan seperti pabean (batas-

batas wilayah yang dikenai pajak), yang bersumber dari pembatasan yang

dikeluarkan pemerintah.

3. Antara satu negara dengan negara lainnya terdapat perbedaan dalam bahasa, mata

uang, taksiran atau timbangan, hukum dalam perdagangan, dsb.

4. Sumber daya alam yang berbeda.

Adapun teori-teori perdagangan internasional antara lain sebagai berikut.

a. Teori Keunggulan Mutlak (Absolute Advantage)

Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith. Menurut teori ini suatu negara disebut

memiliki keunggulan mutlak dibandingkan negara lain apabila negara tersebut dapat

memproduksi barang atau jasa yang tidak dapat diproduksi negara lain. Adam Smith

juga mengemukakan bahwa negara akan makmur apabila mampu mengembangkan

produksinya melalui perdagangan. Agar produksinya meningkat perlu adanya

pembagian kerja internasional dalam menghasilkan barang.

b. Teori Keunggulan Komparatif(Comparative Advantages)

Teori yang dikemukakan David Ricardo menjelaskan tentang keuntungan komparatif

yang diukur dalam ongkos nyata yang mencerminkan ongkos tenaga kerja.

c. Teori Permintaan Timbal Balik (Reciprocal Demand)

3

Teori ini dikemukakan oleh J.S. Miil, yaitu mencari keseimbangan pertukaran antar

dua barang oleh dua negara dengan perbandingan pertukaranya atau menentukan

dasar tukar dalam negeri.

B. FAKTOR PENDORONG TERJADINYA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

a. Terwujudnya suatu kemakmuran bagi masyarakat ( faktor pendorong utama ).

b. Memenuhi kebutuhan (barang/jasa) yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri

maupun melalui kegiatan impor.

c. Menyebarluaskan dan mengembangkan penggunaan teknologi bagi percepatan

pertumbuhan ekonomi.

d. Memperoleh dan mengembangkan penggunaan teknologi bagi percepatan

pertumbuhan ekonomi.

e. Memperoleh manfaat yang ditimbulkan oleh adanya spesialisasi.

C. MANFAAT PERDAGANGAN INTERNASIONAL

1. Dampak Positif Perdagangan Internasional

a. Meningkatkan pendapatan negara

Hal ini ditujukan dengan semakin bertambahnya penerimaan devisa umum,

yaitu devisa yang diperoleh dari hasil ekspor (manfaat utama) dalam lingkup

perdagangan internasional.

b. Dapat mencukupi kebutuhan barang/jasa yang tidak dapat atau belum mampu

diproduksi di dalam negeri.

Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap

negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : Kondisi geografi, iklim, tingkat

penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap

negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

c. Memperlancar kegiatan ekspor dan membantu impor barang-barang yang

dibutuhkan industri dalam negeri.

Dengan adanya perdagangan internasional, kerjasama antar negara menjadi

lebih baik dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor-impor masing-masing negara.

d. Memperluas pasar dan meningkatkan industri dalam negeri.

Terkadang, para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya (alat

produksinya) dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan

produksi, yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya

4

perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara

maksimal, dan menjual kelebihan produk tersebut keluar negeri.

e. Meningkatkan pendapatan masyarakat.

Sumber pendapatan negara akan semakin meningkat seiring perkembangan

perdagangan internasional. Produsen dalam negeri akan mendapatkan sumber

pendapatan dari luar negeri sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

f. Mendorong pertumbuhan/perkembangan dunia usaha.

Perdagangan internasional membuka peluang dan kesempatan kepada negara

yang sedang berkembang untuk mendapatkan keahlian dan mengetahui tekhnologi

yang lebih baik dengan cara (teknik atau manajemen) negara lainnya.

g. Mendorong adanya hubungan ekonomi secara timbal balik.

Dengan adanya perdagangan internasional terjalin persahabatan dan hubungan

kedua negara dan memungkinkan suatu negara yang terlibat, dapat menghasilkan

barang dan jasa melebihi kebutuhan di dalam negeri.

h. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh

keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat

memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara

lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut

dari luar negeri.

Dengan adanya perdagangan internasional memungkinkan negara tersebut

melakukan suatu spesialisasi terhadap barang-barang yang dihasilkan di negara

tersebut dengan harga yang bisa relatif lebih murah dibandingkan dengan negara

lain. Spesialisasi membantu meningkatkan efisiensi penggunaan barang-barang

produksi yang tersedia.

2. Dampak Negatif / Kerugian Akibat Perdagangan Internasional

Namun, selain berdampak positif, perdagangan internasional bisa

mengakibatkan dampak negatif bagi negara-negara yang terlibat. Dampak negatifnya,

adalah:

1. Impor barang menjadi dominasi.

Kegiatan impor yang terlalumendominasi bisa mengakibatkan pertumbuhan ekonomi

menjadi terhambat. Jika barang yang masuk (import) lebih banyak dari barang yang

5

di eksport (dikeluarkan) bisa menyebabkan pendapatan nasional menurun

yangdiakibatkan pula karena nilai mata uang yang anjlok.

2. Masalah bagi petani dan produksi barang lainnya.

Akibat banyaknya barang yang didapat atau di impor dari luar negeri, mengakibatkan

kerugian bagi para petani, nelayan, atau yang memproduksi barang karena banyak

beredarnya buah-buahan, sayuran dari luar negeri dengan harga yang relatif lebih

murah. Hal semacam ini sering menjadi kasus contoh perdagangan internasional.

3. Ketergantungan dengan negara maju.

Semakin banyaknya produk-produkdan bahan-bahan yang berasal dari luar negeri

membuat masyarakat menjadi tergantung menggunakan merk-merk dari luar.

4. Terbukanya perdagangan bebas Internasional.

Dengan adanya perdangangan Internasional, membuat suatu negara mengalami

kerugian,terutama dengan banyaknya kasus-kasus penyelundupan oleh pihak-

pihakyang tidak bertanggung jawab melanggar peraturan pemerintah mengenai

perdagangan internasional.

D. MACAM-MACAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

a. Perdagangn bilateral : adalah perdagangan yang dilakukan antar dua Negara.

Misal : Perdagangan yang dilakukan antara Indonesia dengan Singapura.

b. Perdagangan regional : adalah perdagangan yang dilakukan dalam satu kawasan

tertentu.

Misal : Perdagangan dalam ASEAN.

c. Perdagangan antar-regional : adalah perdagangan yang dilakukan antar satu kawasan

tertentu dengan kawasan lainnya.

Misal : ASEAN dengan MEE.

d. Perdagangan multilateral : adalah perdagangan yang dilakukan oleh banyak Negara.

E. KEBIJAKAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONALSetiap negara akan melindungi perekonomian di dalam negerinya dan pengaruh

pelaksanaan perdagangan internasional. Oleh karena itu, ada beberapa kebijakan yang

akan diarnbil oleh setiap negara. Kebijakan ini berkaitan dengan proteksi (perlindungan)

industri dalam negeri karena pengaruh perdagangan internasional tersebut. Kebijakan-

kebijakan tersebut, antara lain tarif, kuota, larangan ekspor, larangan impor, subsidi,

premi, diskriminasi harga, dan dumping.

6

Q1 Q3 Q Q4 Q2

Pw

0

Pt

P

P

Q

S Impor sesudah tarif

impor sebelum tarif

D

a b

c

SD

tarif

1.    Tarif

Tarif adalah pembebanan pajak atau custom duties terhadap barang yang

melewati baras suatu negara. Tarif dapat dikenakan terhadap barang impor ataupun

ekspor. Akan tetapi, dalam analisis ekonomi, tarif impor lebih penting dan pada tarif

ekspor.

Ada beberapa macam penggolongan tarif, antara lain sebagai berikut :

a. Bea ekspor (export duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap

barang yang diangkut menuju ke negara lain.

b. Bea transito (transit duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap

barang yang hanya melewati negara tersebut karena tujuan akhirnya negara

lain (sebagai transit).

c. Bea impor (impor duties) adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap

barang yang masuk dalam daerah pabean suatu negara dengan ketentuan

bahwa negara tersebut sebagai tujuan akhir.

Pembebanan tarif atas suatu barang dapat menimbulkan pengaruh terhadap

perekonomian suatu negara, khususnya terhadap pasar barang yang dikenai tarif

tersebut. Pengenaan tarif terhadap barang-barang impor biasanya ditujukan Untuk

melindungi produksi barang sejenis yang dihasilkan di dalam negeri.

Pengaruh pembebanan tarif terhadap harga barang impor dapat digambarkan

dalam kurva berikut :

Keterangan :

7

• Kurva di atas memperlihatkan jika tanpa perdagangan internasional, keseimbangan

pasar mobil domestic tercapai pada titik E, di mana konsumen domestic harus

membeli mobil seharga P per unit, sementara yang tersedia adalah Q unit.

• Harga dunia diasumsikan (Pw) jauh lebih rendah dari harga domestik. Harga Pw ini

membuat produsen domestic hanya mau memproduksi sebanyak QQ1 unit, sementara

konsumen domestic akan meminta sebanyak QQ2. Supaya permintaan pasar terpenuhi,

mobil harus diimpor sebanyak (QQ2-QQ1) unit.

• Setelah tarif diberlakukan, harga mobil naik menjadi Pt dan produsen domestic

bersedia meningkatkan produksinya menjadi QQ3 unit. Peningkatan ini menyebabkan

permintaan domestic turun menjadi QQ4 unit. Dengan demikian, impor mobil

berkurang menjadi (QQ4-QQ3).

Setelah adanya tanif produksi dalam negeri dapat bersaing dengan barang

impor. Harga barang-barang impor menjadi mahal, sehingga produksi dalam negeri

meningkat Q1Q2. Karena harga barang impor yang mahal, konsumen mengurangi

konsumsinya sebesar QO4. Luas segi empat GHIJ merupakan penerimaan pemerintah

dan tarif barang-barang impor.

2.    Kuota

Kuota adalah pembatasan jumlah barang yang boleh masuk (kuota impor) dan

jumlah barang yang boleh keluar (kuota ekspor). Kuota yang diterapkan oleh

pemerintah biasanya dilakukan dengan cara memperkenankan impor ataupun ekspor

suatu barang dengan jumlah yang dibatasi.

a.   Kuota Impor

Beberapa jenis kuota impor, antara lain sebagai berikut :

1)     Absolute atau unilateral quota adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan

sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan dan negara lain.

2)     Negotiated atau bilateral quota adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan

berdasarkan Perjanjian antara dua negara atau lebih yang terlibat dalam

perdagangan.

3)     Tarif quota adalah gabungan antara tarif dan kuota. Untuk barang-barang

tertentu jumlahnya dibedakan dan diizinkan masuk atau keluar tetapi

dikenakan tarif yang tinggi.

8

4)     Mixing quota adalah pembatasan penggunaan bahan mentah yang diimpor

dengan proporsi tertentu dalam rangka melaksanakan produksi barang akhir.

Pembatasan ini bertujuan mendorong perkembangan industri di dalam negeri.

Adanya kuota impor berarti barang-barang impor di pasaran tersedia

terbatas. Hal tersebut berarti barang-barang sejenis yang dihasilkan di dalarn

negeri dapat bersaing. Jika digambarkan dalam bentuk kurva akan tampak seperti

berikut :

Q 2 Q Q 1 Q

P 1

P

P 2

P

K uota be rku rang

K uo ta be rtam bah

D

D

S 2 S S 1

Keterangan :

Kurva DD merupakan permintaan domestic atas barang impor dan S

merupakan kuota impor (kurva persediaan barang). Harga barang impor adalah P.

Jika kuota dikurangi P2 (pergerakan dari S ke S2) harga barang impor akan

meningkat menjadi P2, sehingga P memberikan proteksi lebih besar pada industry

domestik. Sementara jika kuota ditambah (pergerakan dari S ke S1) maka harga

barang impor akan turun menjadi P1.

b.   Kuota Ekspor

Kuota ekspor yang diterapkan oleh setiap negara memiliki beberapa tujuan,

antara lain :

1)  mencegah barang-barang yang penting agar tidak jatuh ke negara yang

dianggap berbahaya;

2)    menjamin ketersediaan barang di dalam negeri dalam jumlah yang cukup;

9

3)    mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga dalam

menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri.

Kuota ekspor biasanya dikenakan terhadap bahan mentah yang merupakan

komoditas perdagangan penting.

3.    Larangan Ekspor

Larangan ekspor adalah kebijakan pemerintah dalam perdagangan

internasional yang tidak memperbolehkan ekspor barang dan dalam ke luar

wilayah pabean suatu negara. Misalnya, ekspor pasir laut Indonesia ke Singapura

dilarang karena menimbulkan kerusakan Iingkungan yang merugikan negara.

4.    Larangan Impor

Larangan impor merupakan kebalikan dan larangan ekspor, yaitu suatu

kebijakan dalam perdagangan dengan cara melarang membeli barang dan luar

negeri untuk melindungi dan mengembangkan industri dalam negeri. Misalnya,

larangan mengimpor beras, bawang putih, dan gula pasir. Jika barang-barang

(komoditas) tersebut tidak dilindungi, petani padi, bawang, dan tebu akan

mendenita kerugian yang besar.

Apabila digambarkan dalam bentuk kurva, pengaruh larangan impor terhadap

harga barang akan tampak seperti berikut :

0

Q 1 Q 2 Q 3

P

P 1

Q

P

S

S1

im por

(a )

S

D

hargasaaa tim por

d ila rang

0

P 1

P

Q 2 Q

(b )

Keterangan :

• Kurva di atas memperlihatkan dampak proteksi terhadap perekonomian. Harga

barang di dalam negeri diasumsikan sama dengan harga dunia, sebesar P. harga ini

10

membuat permintaan pasar domestic menjadi QQ3 unit, sementara produsen

domestic hanya mampu memproduksi sebesar QQ1 unit. Impor dengan demikian

menjadi sebesar (QQ3-QQ1) unit.

• Melalui larangan impor, barang tersedia di pasar domestic menjadi hanya sebesar

QQ1 unit sehingga akan meningkatkan harga produksi domestik sebesar P1, dan

secara tidak langsung meningkatkan produksi produsen dalam negeri sebesar QQ2.

Dengan adanya larangan impor, produsen dalam negeri dapat menjual barang

lebih banyak dan dengan harga yang lebih tinggi.

5.    Subsidi

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan yang

memproduksi, menjual, mengekspor, atau pun mengimpor barang dan jasa untuk

memenuhi hajat hidup orang banyak. Dengan subsidi, harga jual suatu barang

dapat terjangkau oleh masyarakat. Maksud diberikannya subsidi adalah agar para

produsen dalam negeri menjual barangnya dengan harga yang lebih murah

sehingga bisa bersaing dengan barang-barang impor. Subsidi ini dapat berupa

a.     uang yang diberikan secara langsung (nominal rupiah);

b.     subsidi per unit produksi.

Pengaruh subsidi biaya produksi dalam negeri terhadap barang-barang impor dapat

digambarkan dalam kurva berikut.

subs id i

S up la iTam bahan

0

Q 1 Q Q 2Q

P 1

P

P

S

S

S 1

S 1A

B

D

D

11

Keterangan :

• Pengaruh subsidi terhadap terhadap penjualan produk dalam negeri dapat dilihat

pada peraga di atas. Keseimbangan pasar tercapai pada harga P dan produksi

domestic sebesar Q unit. Tetapi harga yang berlaku saat ini adalah P1, sehingga

produsen domestic hanya dapat menghasilkan QQ1 unit. Padahal permintaan pasar

adalah QQ2 unit. Kesenjangan tersebut dipenuhi melalui impor sebesar (QQ2-QQ1)

unit.

• Jika subsidi diberikan sebesar AB kepada produsen lokal, maka mereka akan

dapat meningkatkan suplai menjadi S1S1 dan bersedia menurunkan harga sesuai

harga dunia sebesar P1. Kondisi tersebut mampu meningkatkan produksi sebesar

QQ2, sehingga impor tidak lagi diperlukan.

6.    Premi

Premi dalam kebijakan perdagangan internasional berupa kemudahan-

kemudahan yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan daiam

meningkatkan ekspornya. Misalnya, penghargaan untuk kualitas barang yang

memenuhi standar kualitas ekspor, penyederhanaan prosedur ekspor, biaya ekspor

yang murah, dan penyediaan fasilitas pelabuhan ekspor yang memadai.

7.    Diskriminasi Harga dan Dumping

Salah satu kebijakan dalam perdagangan inrernasional yang cukup banyak

mendapar sorotan adalah dumping. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk

diskriminasi harga. Suatu negara dikatakan melakukan dumping jika mengekspor

hasil produksinya ke suatu negara dengan harga yang lebih rendah daripada harga

di dalam negeri.

Misalnya, Jepang menjual mobil-mobilnya ke Indonesia dengan harga yang

murah, padahal harga mobil dengan merek dan tipe yang sama di Jepang sendiri

harganya mahal. Kebijakan menaikkan harga di dalam negeri ini biasanya

ditujukan unruk menutupi kerugian yang mungkin terjadi di luar negeri.

Dalam menjalankan kebijakan ini, harus memenuhi persyaratan-persyaratan

tertentu, anrara lain sebagai berikut :

12

a.     Kekuatan monopoli di dalam negeri lebih besar daripada di luar negeri atau

dengan kata lain bahwa kurva permintaan di dalam negeri relatif kurang elastis

dibandingkan dengan luar negeri yang keadaan pasarnya persaingan sempurna.

b.     Konsumen di dalam negeri tidak dapat membeli barangnya dan luar negeri.

F. ALAT-ALAT PEMBAYARAN INTERNASIONALSetiap transaksi perdagangan internasional akan menimbulkan transaksi lain

yaitu pembayaran internasional. Pembeli/importir berhak menerima barang yang

dibeli dan berkewajiban membayar sejumlah uang senilai barang yang diterima.

Sementara di pihak penjual/eksportir menerima pembayaran dari pembeli di luar

negeri dan berkewajiban menyerahkan barang kepada pembeli. Tidak seperti dalam

perdagangan dalam negeri yang menggunakan satu jenis mata uang, dalam

perdagangan internasional diperlukan alat pembayaran yang berlaku dan diterima

secara internasional. Perbandingan antara nilai mata uang satu negara dengan

negara yang lain disebut dengan kurs valuta asing (valas). Tinggi rendahnya harga

uang atau kurs valuta asing ini ditentukan oleh permintaan dan penawaran serta

kebijakan pemerintah

Apabila suatu negara menetapkan nilai mata uangnya dengan berbagai kurs,

negara demikian menganut sistem kurs multiple exchange rate. Namun, adakalanya

pemerintah menetapkan satu macam kurs untuk berbagai keperluan, atau

dinamakan fixed exchange rate. Sementara sistem lainnya yaitu floating exchange

rate atau kurs mengambang yang dikendalikan, di mana mata uang dibiarkan untuk

bergerak sesuai dengan keadaan perekonomian pada waktu itu.

Perubahan kurs atau harga valuta asing dipengaruhi oleh permintaan dan

penawaran valuta asing, apabila semakin tinggi nilai tukarnya, maka nilai uang

yang bersangkutan semakin kuat. Sebaliknya, makin turun kurs valas, makin turun

nilai uang yang bersangkutan, dan makin lemah kedudukan nilai uang tersebut

dibandingkan dengan uang (valuta) negara lain.

Dengan demikian, alat pembayaran dan sistem pembayaran internasional

timbul karena adanya perbedaan jenis mata uang, perbedaan nilai mata uang, dan

usaha menentukan nilai mata uang yang akan digunakan dalam pembayaran

internasional. Sistem pembayaran yang digunakan dalam melakukan transaksi

perdagangan internasional, antara lain sebagai berikut.

13

1. Pembayaran Tunai (Cash in Advance/Prepayment)

Cash in advance/prepayment adalah suatu pembayaran yang dilakukan

pembeli (importir) kepada penjual (eksportir) sebelum barang dikapalkan.

Pembayaran ini dilakukan dengan menggunakan uang tunai, baik secara

keseluruhan, atau sebagian dengan alasan sebagai berikut.

a. Penjual dan pembeli belum saling mengenal dan kurang saling percaya.

b. Permintaan produk lebih besar daripada produk yang ditawarkan.

c. Situasi perekonomian dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan perang.

d. Lemahnya nilai mata uang importir (soft currency).

2. Pembukaan Rekening (Open Account)

Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem cash in advance.Dengan cara

open account, barang telah dikirimkan kepada importir tanpa disertai surat perintah

membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa

waktu atau terserah kebijaksanaan importir, dalam hal ini risiko sebagian besar

ditanggung eksportir. Apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang

asing, risiko perubahan kurs menjadi tanggungannya. Sistem ini akan baik

digunakan apabila pembeli sudah dikenal dengan baik, keadaan politik dan

ekonomi yang stabil, dan dekat dengan pasar.

3. Kompensasi Pribadi (Private Compensation)

Private compensation adalah suatu metode pembayaran internasional yang

dilakukan antara pembeli dengan penjua luntuk melakukan kompensasi penuh atau

sebagian utang piutang, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui

pihak ketiga), sehingga mengurangi transfer valas ke luar negeri. Contoh

mekanisme private compensation dapat digambarkan sebagai berikut.

Penyelesaian pembayaran dapat dilakukan dengan cara:

1. Importir B di Amerika tidak perlu melakukan transfer internasional untuk

melakukan pembayaran kepada eksportir A di Jakarta dan cukup dengan

melakukan transfer domestik kepada eksportir D di Amerika.

2. Sementara itu, importir C di Jakarta tidak perlu melakukan transfer

internasional untuk melakukan pembayaran kepada eksportir D di Amerika

dan cukup dengan melakukan transfer domestik kepada eksportir A di Jakarta.

Dengan demikian utang-piutang tersebut dapat diselesaikan pembayarannya

tanpa perpindahan mata uang ke negara lain. Tetapi sistem ini mempunyai

14

kelemahan yaitu sulit mendapatkan seorang eksportir atau importir yang

mempunyai utang-piutang dalam jumlah yang persis sama.

4. Letters of Credit (L/C)

Letters of Credit (L/C) adalah suatu surat pernyataan yang dikeluarkan oleh

issuing bank atas permintaan pembeli/eksportir dengan menyatakan bahwa issuing

bank akan membayar sejumlah uang tertentu apabila syarat-syarat yang ditentukan

dalam L/C tersebut dipenuhi. Letters of Credit merupakan suatu surat yang

dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang (importir) di mana bank

tersebut menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang

(eksportir). Dengan demikian Letters of Credit merupakan suatu alat pengganti

kredit bank dan dapat menjamin pembayarannya bagi eksportir.

Beberapa pihak yang terlibat dalam prosedur pembayaran dengan L/C adalah

sebagai berikut.

a. Importir atau pembeli

b. Eksportir atau penjual

c. Bank penerbit (issuing bank) yaitu bank yang mengeluarkanL/C tersebut dan

bank penjamin (conforming bank) yaitu bank di negara eksportir, yang atas

permintaan eksportir, menjamin pembayaran L/C yang dikeluarkan oleh bank

penerbit.

d. Perusahaan pelayaran

e. Perusahaan surveyor

f. Bea dan cukai

g. Perusahaan asuransi

5. Commercial bill of exchange (wesel)

Commercial bill of exchange (wesel) adalah cara pembayaran yang ditulis oleh

penjual (ekspotir) yang berisi perintah kepada pembeli (importir) untuk membayar

sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu.

6. Cable order (transfer telegrefik)

Cable order (transfer telegrefik) adalah cara pembayaran yang dilakukan oleh bank

A kepada bank B yang di luar negeri untuk membayar dana dari rekening masing-

masing L/C.

15

G. DEVISADevisa merupakan total valuta asing yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Dengan

memerhatikan pengertian devisa, yaitu kekayaan terhadap negara lain maka devisa

mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai berikut :

1.      sebagai alat pembayaran luar negeri;

2.      sebagai jaminan utang;

3.      sebagai jaminan impor;

4.      alat ukur kemampuan negara dalam melakukan transaksi internasional.

Sumber-sumber devisa berasal dan penerimaan luar negeri, antara lain sebagai berikut :

1.      penerimaan hasil minyak dan gas bumi;

2.      pinjaman luar negeri;

3.      jasa pengangkutan ke luar negeri;

4.      penerimaan bunga obligasi asing;

5.      pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;

6.      penjualan kayu hutan ke luar negeri.

Besarnya cadangan devisa suatu negara dapat diketahui melalui neraca pembayaran

internasional (balance of payment). Makin besar cadangan devisa yang dimiliki oleh

pemerintah dan penduduk suatu negara, makin besar kemampuan negara tersebut dalam

melakukan transaksi ekonomi dan keuangan internasional dan makin kuat pula nilai mata

uang negara tersebut. Cadangan devisa dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai

berikut :

1.      Cadangan devisa resmi atau official foreign exchange reserve, yaitu cadangan

devisa milik negara yang dikelola, dikuasai, diurus, dan ditatausahakan oleh Bank

Indonesia.

2.      Cadangan devisa nasional atau country foreign exchange reserve, yaitu seluruh

devisa yang dimiliki oleh perorangan, badan, atau lembaga terutama perbankan yang

secara moneter merupakan kekayaan nasional (termasuk miik bank umum nasional).

Beberapa kebijakan pengaruran sistem devisa yang pernah dilaksanakan di Indonesia,

antara lain sebagai berikut :

1.    Sistem Devisa Kontrol

Sistem in diterapkan di Indonesia berdasarkan UU No. 32 Tahun 1964. Pada

waktu diterapkan undang-undang ini, devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu

16

devisa hasil ekspor (DHE) dan devisa umum (DU). Sesuai dengan undang-undang

yang berlaku pada saat ini, setiap perolehan devisa wajib diserahkan kepada negara.

2.    Sistem Devisa Semikontrol

Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu No. 64 Tahun 1970.

Perolehan DHE wajib diserahkan kepada Bank Indonesia dan penggunaannya juga

harus mendapat izin dari Bank Indonesia, sementara untuk DU dapat secara bebas

diperoleh dan dipergunakan. Administrasi perolehan dan penggunaan DHE

dilanjutkan oleh Bank Indonesia, sementara Lalu lintas devisa untuk jenis DU mulai

tidak dapat diadministrasikan dan dipantau secara baik.

3.    Sistem Devisa Bebas

Sistem ini diterapkan di Indonesia berdasarkan PP No. 1 Tahun 1982. Dengan

peraturan ini, setiap penduduk dapat bebas memiliki dan menggunakan devisa. Hal itu

berlaku untuk semua jenis devisa, baik bentuk DHE maupun DU. Tidak ada

pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang

diperoleh dan tujuan penggunaannya. Kebebasan sistem devisa ini kemudian diartikan

sistem devisa tidak wajib lapor.

4.    Penegasan Sistem Devisa Bebas

Undang-Undang No.24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem

Nilai Tukar yang diberlakukan pada tanggal 17 Mel 1999. Dalam undang-undang ini

ditegaskan bahwa setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan

devisa. Undang-undang tersebut juga menegaskan kewajiban bagi setiap penduduk

untuk memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan lalu lintas devisa yang

dilakukannya, baik secara yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Diatur pula

kewenangan Bank Indonesia untuk menetapkan ketentuan atas berbagai jenis

transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka penerapan prinsip kehati-

hatian dalam pelaksanaan kebijakan devisa di Indonesia.

H. PERKEMBANGAN KEBIJAKAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Akhir-akhir ini negara-negara berkembang mengeluhkan timbulnya kembali

kebijakan proteksionisme di sejumlah negara-negara maju. Apabila hal ini terus

terjadi, maka bukan tidak mungkin perekonomian global yang sebelumnya telah lesu

makin menjadi buruk. Negara-negara berkembang ini mendesak dan menginginkan

agar negara-negara maju mau menurunkan hambatan pada perdagangannya baik bagi

tariff maupun non-tarif, serta mau menghentikan pemberian subsidi kepada produk-

17

produk unggulan kompetitif dari negara berkembang. Perundingan alot yang

dilakukan pada Putaran Doha dinilai akan sia-sia saja apabila negara-negara maju itu

sendiri memberlakukan proteksionis karena dengan demikian perdagangan dari

negara-negara berkembang akan mengalami kesulitan dalam hal perluasan dan

perkembangannya.

Contoh kasus diatas adalah satu dari kebijakan-kebijakan yang diberlakukan

oleh negara-negara maju dalam menjalankan roda perdagangan internasionalnya.

Perdagangan menjadi cara sebuah negara untuk membangun negaranya, dan tentunya

kebijakan-kebijakan di dalamnya sangat memiliki pengaruh terhadap jalannya

perdagangan tersebut serta dampaknya bagi negara. Dalam jurnal ini, penulis akan

mencoba untuk mengulas bagaimana negara maju menetapkan kebijakan yang

mengarah pada pembangunan negara, bagaimana kebijakan tersebut bertahan, serta

instrument-instrument yang ada di dalamnya untuk mensukseskan kebijakan tersebut.

Perkembangan kebijakan Perdagangan internasional mengalami beberapa fase antara

lain:

1. Sebelum Perang Dunia I

Perdagangan internasional mengalami perkembangan yang pesat yang mana

saat itu negara-negara majulah yang menjadi actor utamanya.

2. Masa Pasca Perang Dunia II,

Negara-negara maju mulai memberlakukan pengurangan tariff perdagangan

antar negara. Hal ini dilakukan untuk melakukan proses negosiasi terhadap dasar

item-by-item dengan negara-negara berkembang. Negosiasi yang dilakukan oleh

negara maju ini melibatkan kompromi antara prinsip-prinsip timbal balik dan prinsip

non-diskriminasi. Negara maju dan berkembang ini saling menawarkan penawaran-

penawaran yang terbaik baik mereka (Ballasa, t.t). Negara-negara berkembang

menawarkan konsensi tariff pada negara maju, sedangkan negara-negara maju akan

menukarkan konsensi tersebut dengan produk-produk yang menjadi kepentingannya.

Negara berkembang tetap mendapatkan keuntungan dari pengurangan tariff yang

dibuat oleh negara maju di bawah klausul the most-favoured-nation.

3. Awal Tahun 1960

Tarif yang ditetapkan oleh negara-negara maju ini menurun pada awal

tahun1960-an, dengan barang atau produk dagang manufaktur impor dari negara-

negara berkembang. Namun, tetap saja, jumlah tariff yang ditetapkan ini masih dalam

18

kategori tinggi bila dibandingkan dengan tariff rata-rata barang atau produk

manufaktur dari negara maju (Balassa, 1965 dalam, t.t).

Pengurangan tariff ini diberlakukan secara substansial sehubungan dalam

kerangka kerja Kennedy serta negosiasi dalam putaran Tokyo. Pengurangan tariff ini

diberlakukan bagi seluruh produk, terkecuali bagi produk-produk sensitive yang

berkaitan dengan produk yang menarik untuk dikembangkan, seperti contohnya baja,

serta produk-produk tekstil (Balassa, t.t). Seperti yang terjadi pada situasi dan kondisi

perdagangan yang ada di Amerika Serikat. Deficit dan krisis yang dialami oleh

Amerika Serikat mau tak mau memaksa pemerintah Amerika Serikat berputar otak

untuk mencari kebijakan yang tepat demi berlangsungnya perputaran roda

perdagangan yang juga akan berimbas pada pembangunan negara.

4. Tahun 2010

Pada tahun 2010, presiden Obama menggagas terbentuknya Export Promotion

Cabinet yang memiliki fokus kepada penyusunan rekomendasi kebijakan yang

diperlukan untuk mencapai peningkatan nilai ekspor hingga 2 kali lipat (US$ 1.57

triliun menjadi US$ 3.14 triliun) serta pembentukan National Export Initiatives (NEI)

yang bertujuan untuk menganalisa, memberikan rekomendasi, serta melakukan

kerjasama dengan seluruh actor untuk mencapai target ekspor yang telah ditentukan.

Pembentukan kedua badan ini pada akhirnya bertujuan untuk memudahkan

masyarakat Amerika Serikat membuka lapangan pekerjaan baru . Namun,

pemberlakuan tariff ini bukan berarti lantas dengan mudah dapat diterima oleh

negara-negara lainnya di dunia. Sekalipun Jepang, Hongkong, ataupun Britania Raya,

belum tentu tariff yang telah ditentukan tersebut setara dengan pendapatan negara

lainnya. Hal tersebut tergantung pada kualitas barang serta kualitas sumber daya

manusia di negara tersebut. (Larry, t.t).

Selain menaikkan tariff serta melakukan negosiasi dengan negara lain yang

juga dengan negara berkembang, negara-negara maju biasanya juga melakukan

spesialisasi pada sector-sektor yang menurutnya lebih unggul dibanding negara

lainnya (Lary, t.t). Hal ini biasa dikenal dengan kebijakan proteksionisme. Kebijakan

proteksionisme ini merupakan kebijakan yang bertujuan untuk memaksimalkan

kualitas dan mutu hasil produk dalam negeri agar kelak produk-produk tersebut

memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil produk yang sama

dari negara lain (Balassa, t.t). Dengan demikian, negara-negara maju begitu menjaga

dengan ketat serta menyaring dengan teliti barang atau produk dari negara lain mana

19

saja yang boleh dan dapat beredar di dalam pasar nasionalnya. Sector impor menjadi

begitu ketat dan hal ini membuat negara-negara berkembang dan negara-negara

sedang berkembang merasa sangat kesulitan untuk memasuki perdagangan

internasional yang seharusnya dikatakan pasar liberal ini. Misalnya dapat dilihat pada

Amerika Serikat yang memproteksi diri mereka dengan memberlakukan hambatan

pada transaksi impor yang juga diikuti dengan pemberian subsidi pada sector

pertanian mereka.

Sehubungan dengan pemberlakuan kebijakan proteksionis dan hambatan pada

sector impor ini 12 negara-negara berkembang yang tergabung dalam IMF

melayangkan protesnya terhadap kebijakan yang dirasa sangat menyulitkan

pertumbuhan perdagangan negara-negara berkembang ini. Ke-12 negara tersebut

menganggap negara-negara maju tidak fair, karena dapat dilihat di Indonesia sendiri

produk-produk negara maju seperti Jepang, Cina, Amerika Serikat dan lain-lain begitu

merebak dan merajanya hingga mampu menggeser kedudukan produk-produk milik

Indonesia sendiri tak terkecuali bawang dan daging sapi yang akhir-akhir ini sedang

mengalami pergolakan. Sedangkan bagaimana dengan produk negara-negara

berkembang di negara maju? Ambil saja contoh sederhana produk dari Indonesia

yakni buah manggis dan minyak kelapa sawit. Buah manggis ini untuk dapat masuk

ke dalam pasar Australia saja membutuhkan waktu 6 tahun lamanya disertai dengan

prosedur-prosedur yang sedemikian rumitnya. Sedangkan pada komoditas minyak

kelapa sawit, pemerintah Amerika Serikat menolak mentah-mentah peredaran dan

masuknya minyak kelapa sawit ini di dalam pasar nasionalnya dengan alasan bahwa

minyak kelapa sawit ini sangatlah tidak baik bagi kesehatan.

Negara-negara maju juga adakalanya memberikan bantuan subsidi kepada

negara lain dengan harapan negara tersebut mampu bersaing di kancah perdagangan

internasional, dan secara khususnya hal ini juga demi melancarkan negara-negara

maju yang memberikan subsidi tersebut untuk dengan mudah mendapatkan barang

tersebut dengan keuntungan yang berlipat ganda (Larry, t.t). Namun adakalanya,

negara-negara maju tersebut malah memberikan bantuan subsidi kepada negara-

negara yang walaupun belum maju benar tetapi sudah mampu untuk bersaing dengan

negara-negara besar lainnya di ranah perdagangan internasional. Seperti yang dikritik

oleh Raul Prebisch. Prebisch melayangkan surat protesnya terhadap sekretarsi

jenderal UNCTAD pada tahun 1964 dengan menyatakan bahwa tak seharusnya

negara maju memberikan subsidi kepada negara yang telah memiliki daya saing yang

20

cukup kuat sekalipun negara tersebut masih menyandang status negara berkembang

(Larry, t.t). Bila hal tersebut di teruskan, maka ketimpangan akan terjadi dan negara-

negara berkembang semakin mengerdil dan mengalami stagnansi.

21

BAB IIIPENUTUP

A. KESIMPULAN

Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk

suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk

yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antara individu

dengan pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara

lain.

Manfaat yang akan diperoleh dari kebijakan Perdagangan Internasional antara

lain: meningkatkan pendapatan negara, mencukupi kebutuhan barang/jasa, memperlancar

kegiatan ekspor impor, memperluas pasar dan meningkatkan industri dalam negeri,

meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan/perkembangan dunia

usaha, mendorong adanya hubungan ekonomi secara timbal balik dan memperoleh

keuntungan dari spesialisasi.

Negara-negara maju masih menggunakan sistem teori Adam Smith dalam hal

spesialisasi. Hal ni dapat dilihat pada bagaimana negara-negara tersebut dengan giat dan

kokoh memberlakukan proteksionis dan benar-benar menjaga mutu dan kualitas

produknya. Lantas mengapa hal tersebut tidak berlaku di Indonesia? Mengapa Indonesia

malah mengandalkan produk-produk impor? Hal ini akan membuat produk asli Indonesia

menjadi tergeser dan tergerus oleh keberadaan produk-produk impor. Sekalipun sekarang

pemerintah memberlakukan kebijakan hambatan pada impor dan proteksionis, hal yang

harus diutamakan adalah bagaimana caranya mengembalikan mutu dan kualitas produk

itu sendiri

B. SARAN

Kebijakan perdagangan internasional yang diberlakukan di suatu negara harus

disesuaikan dengan keadaan ekonomi serta tujuan yang hendak dicapai. Pemerintah

Indonesia harus melindungi perekonomian di dalam negerinya dari pengaruh pelaksanaan

perdagangan internasional. Tetapi di sisi lain, pemerintah juga tidak menghambat

perdagangan internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam

negeri dan hubungan kerjasama dengan negara lain.

22

DAFTAR PUSTAKA

Sukirno, Sadono. 2008. Makro Ekonomi, Teori Pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Edisi

pertama. Cetakan ke -18

http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2010/01/kebijakan-perdagangan-internasional/http://www.kemendag.go.id/id/economic-profilehttp://elearning.gunadarma.ac.id/docmodulhttp://bse.kemdiknas.go.id/buku/20090610131728/pdfhttp://www.crayonpedia.org/mw/BSE:Perdagangan_Internasional_9.1_(BAB_8)

23