KEBIJAKAN SATU PETA

- Teknis Implementasi Renaksi Kebijakan Satu Peta

- RKP Tahun 2017 UNTUK 19 K/L

Rakornas IG, Jakarta, 27 April 2016

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

(Perpres No. 9/2016)

Hal 2

Ruang Lingkup Kebijakan Satu Peta

STRATEGI

KOMUNIKASI

85PETA TEMATIK

PRODUKSATUPETA19

KEMENTERIANLEMBAGA

34PROVINSI

TUJUAN

REFERENSI

2016 2017 2018 2019

KOMPILASI

INTEGRASI

SINKRONISASI

STANDAR

BASIS DATA

GEO-PORTAL

MANFAAT

• Acuan perbaikan Data Spasial• Akurasi Perencanaan Tata Ruang

• Akurasi dalam Penyusunan Kebijakan

dan Pengambilan Keputusan

1SEBAGAI ACUAN UNTUK:

KEGIATAN

KOMPILASI

TARGETPENCAPAIAN

17 peta 53 peta 77 peta 85 peta

1Pengumpulan peta tematik oleh K/L

INTEGRASI2Superimpose peta tematik di atas Peta RBI 1: 50.000

SINKRONISASI3Penyelesaian isu terkaittumpang tindih peta

DEFINISI

SATU

Hal 3

Strategi Pencapaian Renaksi Kebijakan Satu Peta

SASARAN

TUJUAN

Menjamin Tersedianya:

IGT Status (IGT Regulasi & IGT RTR)

IGT Potensi (IGT Transportasi dan Utilitas,

IGT Lingkungan, IGT Potensi Kawasan )

Menjamin IGT Bergeoreferensi Tunggal

Menjamin IGT antar K/L Tersinkronisasi

Walidata

IGT/Pokja

IGT

NSPK

IGT

85 Jenis IGT Siap Diintegrasi

Mekanisme

Kompilasi

Mekanisme

Integrasi

Pedoman

Editing

Pedoman

Validasi

85 Jenis IGT Yang

Terintegrasi

PROSES

Analisa data clear

& clean

Mekanisme

sinkronisasi

IGT Yang Tersinkronisasi

SINKRONISASI INTEGRASI KOMPILASI

Hal 4

Tata Laksana Kebijakan Satu Peta

• Kelengkapan data atribut

• Metadata • Pemilahan data

KOMPILASI

• Datum & Sistem Proyeksi

• Penyamaan referensi dengan RBI

INTEGRASI • Overlay antar peta

tematik • Analisa data yang

clear and clean

SINKRONISASI

Hal 5

Progres Pendetailan Renaksi Percepatan KSP

No KEMENTERIAN No KEMENTERIAN

1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 11 Kementerian PPN/Bappenas

2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia /

BPN

12 Kementerian Dalam Negeri

3 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

13 Kementerian Luar Negeri Indonesia

4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia

14 Kementerian Kelautan dan Perikanan

5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Indonesia

15 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6 Kementerian Perhubungan Indonesia 16 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

(BMKG)

7 Kementerian Perindustrian Indonesia 17 Badan Pusat Statistik (BPS)

8 Kementerian Pertanian Indonesia 18 Badan Informasi Geospasial (BIG)

9 Kementerian Pertahanan Indonesia 19 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Indonesia

: Sudah Belum

Hal 6

Progres Kompilasi Data

: Sudah Belum

No KEMENTERIAN No KEMENTERIAN

1 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 11 Kementerian PPN/Bappenas

2 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Indonesia /

BPN

12 Kementerian Dalam Negeri

3 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Indonesia

13 Kementerian Luar Negeri Indonesia

4 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Indonesia

14 Kementerian Kelautan dan Perikanan

5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Indonesia

15 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

6 Kementerian Perhubungan Indonesia 16 Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

(BMKG)

7 Kementerian Perindustrian Indonesia 17 Badan Pusat Statistik (BPS)

8 Kementerian Pertanian Indonesia 18 Badan Informasi Geospasial (BIG)

9 Kementerian Pertahanan Indonesia 19 Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)

10 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Indonesia

Hal 7

Kompilasi IGT

Kompilasi IGT merupakan kegiatan pengumpulan, penyerahan dan penyimpanan Informasi Geospasial Tematik yang berasal dari berbagai walidata (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah).

Hal 8

Integrasi IGT

• Integrasi Informasi Geospasial Tematik merupakan kegiatan koreksi geometric dan verifikasi Informasi Geospasial Tematik yang berasal dari berbagai walidata (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah) terhadap Informasi Geospasial Dasar (IGD)

• Verifikasi IGT akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas 1 dan menjadi tanggung jawab Badan Informasi Geospasial;

• Editing IGT akan dilaksanakan melalui mekanisme Pokja IGT

Hal 9

Sinkronisasi IGT

• Sinkronisasi IGT merupakan kegiatan penyelerasan IGT antar K/L yang tumpang tindih sehingga diperoleh IGT yang clean & clear

• IGT yang clean&clear dimanfaatkan bersama melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN)

Hal 10

Sinkronisasi IGT

PETA IZIN LOKASI

PETA HAK GUNA USAHA

PETA IZIN USAHA PERKEBUNAN PETA IZIN

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

KAWASAN HUTAN

AREA PENGGUNAAN LAIN

PELEPASAN KAWASAN

BELUM ADA PELEPASAN KAWASAN

MODEL 1 : Proses Sinkronisasi IGT Korsup Perkebunan Clean & Clear Kriteria • Clean : IGT terintegrasi dengan IGD • Clear :Sesuai Peruntukan dan tidak ada potensi konflik antar sektor

• TARGET SPESIFIK

KORSUP PERKEBUNAN

DI 12 PROVINSI

Hal 11

Target Tema Berdasarkan Wilayah Prioritas

No. Wilayah Prioritas Tahun/Tema

2016 2017 2018 2019

1 Kalimantan 17 85 - -

2 Sulawesi 17 85 - -

3 Sumatera 17 - 85 -

4 Papua 17 - 85 -

5 Maluku 17 - - 85

6 Jawa 17 - - 85

7 Bali – Nusa Tenggara 17 - - 85

Hal 12

RKP Tahun 2017 untuk 19 K/L

No. KEMENTERIAN /

LEMBAGA JUMLAH SASARAN

ANGGARAN (Rp. Juta)

No. KEMENTERIAN /

LEMBAGA JUMLAH SASARAN

ANGGARAN (Rp. Juta)

1 BIG 6 126.328 10 Kemendikbud 2 3.220

2 Kemen ATR/BPN 4 65.550 11 Kemenlu 1 2.300

3 Kemen LHK 6 21.503 12 Kementan & ATR 1 16.503

4 Kemenperin & Kemenko Perekonomian

2 4.026 13 KKP 3 10.350

5 Kemen PPN / Bappenas

1 1.725 14 Kemen LHK & KKP 1 2.415

6 BNPP

1

4.600

15 BMKG 2 6.958

7 Kemenlu 16 Kemen PUPR 11 54.625

8 BPS 1 3.136 17 Kemenhub 5 11.500

9 Kemen ESDM

16 482.190 18 Kemenko Perekonomian

2 8.625

10 Kemendagri 3 54.050 TOTAL 68 879.604

Hal 13

T E R I M A K A S I H