87
KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012) Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) SKRIPSI Oleh : FARHAN FEBRIAJI NIM : 11140480000062 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1440H/2019M

KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

  • Upload
    vodiep

  • View
    225

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK

PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012)

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

SKRIPSI

Oleh :

FARHAN FEBRIAJI

NIM : 11140480000062

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1440H/2019M

Page 2: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

i

KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK

PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012)

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)

SKRIPSI

Oleh :

FARHAN FEBRIAJI

NIM : 11140480000062

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1440H/2019M

Page 3: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
Page 4: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
Page 5: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG
Page 6: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

v

ABSTRAK

FARHAN FEBRIAJI, NIM 11140480000062, “KEKUATAN HUKUM

TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK DITINJAU DARI

UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN

INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan No. 658 K/ PDT. SUS/ 2012)”.

Konsentrasi Hukum Bisnis, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan

Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 1440 H/2018 M.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum

terhadap pemegang hak atas merek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016, dalam kaitan sengketa merek “HOKOTEX” dan “NIKITEX”

Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian yuridis normatif

dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach),

pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case

approach). Selanjutnya, ada tiga bahan hukum yang digunakan dalam penelitian

ini, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan putusan Mahkamah Agung No. 658

K/ PDT. SUS/ 2012 yaitu sengketa antara Limong Latief sebagai pemilik merek

“HOKOTEX” (Termohon Kasasi/Penggugat) melawan Layndro Santoso sebagai

pemilik merek “NIKITEX” (Pemohon Kasasi/Tergugat).

Hasil penelitian menunjukan bahwa kekuatan hukum hak merek pendaftar

pertama dalam bentuk perlindungan hak eksklusif mereknya masih belum

ditegakkan dengan baik. Hal tersebut disimpulkan dari pertimbangan serta

putusan hakim pada putusan Mahkamah Agung No. 658 K/ PDT. SUS/ 2012 yang

dinilai tidak tepat

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Persamaan pada pokoknya, dan first to file.

Pembimbing : M. Yasir, SH., M.H.

Daftar Pustaka : Tahun 1986 sampai 2017.

Page 7: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

vi

KATA PENGANTAR

حيم حمن الر بسم هللا الر

Segala puji dan syukur hanya untuk Allah SWT, atas berkat rahmat,

hidayat dan juga anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul

“Kekuatan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Merek Ditinjau dari

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

(Analisis Putusan No. 658 K/ PDT. SUS/ 2012”. Sholawat serta salam tidak lupa

tercurah oleh penulis kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah

membawa umat manusia dari zaman jahiliah, kepada zaman islamiyah pada saat

ini

Penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini

tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai

pihak selama penyusunan skripsi ini.

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas para

pihak yang telah memberikan peranan secara langsung dan tidak langsung atas

pencampaian yang telah dicapai oleh peneliti, yaitu antara lain kepada yang

terhormat:

1. Dr. Asep Saepudin Jahar, M.A. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Asep Syarifuddin Hidayat, S.H., M.H. ketua Program Studi Ilmu Hukum

dan Drs. Abu Tamrin, S.H., M.Hum. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

3. M. Yasir, SH., M.H. pembimbing Skripsi peneliti, saya ucapkan banyak

terimakasih atas kesempatan waktu, arahan dan kritik serta saran yang

diberikan demi penelitian yang saya lakukan.

4. Kedua Orang Tua yang sangat dicintai dan disayangi penulis, Bapak Tri

Darminto dan Ibu Sihatun Afiyah yang selalu memberikan do’a, motivasi

serta dukungan baik moril maupun materil dalam kehidupan penulis. Dan tak

Page 8: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

vii

lupa terimakasih kepada Aisyah atas semangat, dukungan, do’a, dan yang tak

pernah lelah mendengar keluh kesah penulis sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini.

5. Pimpinan perpustakaan yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan

studi kepustakaan, sehingga saya dapat memperoleh bahan referensi untuk

melengkapi hasil penelitian saya.

6. Pihak-pihak lain yang telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam

menyelesaikan karya tulis ini.

Sebagai akhir kata semoga Allah Subhanahu Wata’ala memberikan balasan

atas bantuan yang telah diberikan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan

skripsi ini, dan juga menjadi berkah dan amal kebajikan serta bermanfaat bagi kita

semua. Amin.

Jakarta, 14 November 2018

Penulis,

Farhan Febriaji

Page 9: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

viii

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ............................................................................. ii

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI ......................................................... iii

LEMBAR PERNYATAAN ......................................................................................................... iv

ABSTRAK ......................................................................................................................................v

KATA PENGANTAR .................................................................................................................. vi

DAFTAR ISI............................................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ....................................................................................1

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah ...........................................1

C. Tujuan Penelitian ...............................................................................................5

D. Manfaat Penelitian .............................................................................................5

E. Metode Penelitian ..............................................................................................6

F. Sistematika Penulisan ........................................................................................9

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Konseptual .......................................................................................11

B. Kerangka Teori ................................................................................................12

C. Tinjauan Umum Tentang Merek ......................................................................14

1. Pengertian Hak Merek ................................................................................14

2. Pengertian Hak Atas Merek ........................................................................19

3. Fungsi Merek ..............................................................................................22

4. Jenis Merek .................................................................................................22

5. Sistem Pendaftaran Merek ..........................................................................23

Page 10: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

ix

6. Masa Berlaku Hak Merek ...........................................................................27

7. Komisi Banding Merek ..............................................................................28

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu ...............................................................29

BAB III PROFIL MAHKAMAH AGUNG, WEWENANG DAN PELAKSANAAN

PERADILAN DALAM MENANGANI KASASI

A. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Agung (MA) ..............................................32

B. Profil Mahkamah Agung ..................................................................................38

C. Jumlah Hakim Agung & Struktur Organisasi Mahkamah Agung (MA) .........39

D. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung ......................................................40

E. Pelaksanaan Peradilan dalam Menangani Kasasi .............................................44

BAB IV KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK

A. Posisi Kasus .....................................................................................................47

B. Pertimbangan dan Putusan Hakim Mahkamah Agung ....................................48

C. Implementasi UU No. 20 Tahun 2016 Terhadap Sengketa No. 658 K/ PDT.

SUS/ 2012 ........................................................................................................50

D. Analisis Penulis ................................................................................................54

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .....................................................................................................59

B. Rekomendasi ....................................................................................................60

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................................................61

Page 11: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses globalisasi membawa akibat tolak ukur utama hubungan antar bangsa

atau negara tidak lagi ideologi, melainkan ekonomi yakni keuntungan atau hasil

nyata apa yang dapat diperoleh dari adanya hubungan tersebut. Pengaruh luar

dapat cepat sekali masuk ke Indonesia sebagai implikasi terciptanya sistem

ekonomi yang terbuka. Aspek dari sistem ekonomi adalah masalah produk yang

pemasarannya tidak lagi terbatas pada satu negara melainkan juga mengglobal.

Hal ini menuntut standar kualitas dan persaingan yang fair, serta terhindarnya

produk industri palsu, berdasarkan pada kesepakatan-kesepakatan dunia

internasional.

Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hubungan antar manusia

dan antar negara merupakan sesuatu yang tidak dapat dipungkiri. HKI juga

merupakan sesuatu yang given dan inhern dalam sebuah masyarakat industri atau

yang sedang mengarah kesana1. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika

perkembangan masyarakat itu sendiri. Begitu pula halnya dengan masyarakat dan

bangsa Indonesia yang mau tidak mau bersinggungan dan terlibat langsung dengan

masalah HKI.

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua katageri

yaitu : Hak Cipta dan Hak kekayaan Industri2. Menurut Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2002 Tentang Hak Kekayaan Intelektual Pasal 1 Ayat (1) Hak Cipta

adalah hak ekslusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau

1 Tim Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar) , (Bandung : PT. Alumni,

2006), h., 7.

2 Moerdiono, Hak Milik Intelektual dan Alih Teknologi, (Jakarta : Prisma, LP3ES, 1987), h.,

68.

Page 12: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

2

memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan

yang berlaku, sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain

Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas

Tanaman. HKI telah diatur dengan berbagai peraturan perundang-undangan sesuai

dengan tuntutan TRIPs (Trade Related aspects of Intellectual Property Rights),

yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 (Perlidungan Varietas Tanaman) ,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 (Rahasia Dagang), Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2000 (Desain Industri), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000

(Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

(Paten), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 (Merk dan Indikasi Geografis),

dan Undang-Undang Nomor 28 2014 (Hak Cipta). Undang-Undang Tentang

Merek ini lahir karena adanya kebutuhan untuk mengakui atau memberi

perlindungan terhadap para pelaku usaha atau pemegang hak merek demi

kepentingan manusia yang mulai dirasakan di Indonesia.

HKI terkait dengan kreativitas manusia, dan daya cipta manusia dalam

memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah hidupnya, baik dalam seni, ilmu

pengetahuan dan teknologi maupun produk unggulan suatu masyarakat. Oleh

karena itu, pengembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi disertai dengan

eksistensi HKI sangat penting. Karena kegiatan penelitian ini tidak dapat

menghindar dari masalah HKI apabila menginginkan suatu penghormatan hak

maupun inovasi baru, dan orisinalitasnya.

Permasalahan mengenai Hak Kekayaan Intelektual akan menyentuh berbagai

aspek seperti aspek teknologi, industri, sosial, budaya , dan berbagai aspek

lainnya. Aspek terpenting jika dihubungkan dengan upaya perlindungan bagi karya

intelektual adalah aspek hukum. Hukum diharapkan mampu mengatasi berbagai

permasalahan yang timbul berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual tersebut.

Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi karya intelektual, sehingga

Page 13: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

3

mampu mengembangkan daya kreasi masyarakat yang akhirnya bermuara pada

tujuan berhasilnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Di Indonesia, permasalahan merek merupakan permasalahan yang banyak

dijumpai dan menjadi sorotan masyarakat. Seperti pada perkara Nomor 80/ Merek/

2010/ PN. NIAGA.JKT.PST. dimana Toyota Jidoshi Kabushiki Kaisha sebagai

penggugat sedangkan Nio Teddy Siswanto berkedudukan sebagai Tergugat, bahwa

penggugat memiliki merk dagang yang bernama “LEXUS & Logo L” yang telah

terdaftar pula di Indonesia pada Direktorat Merek, Departemen Kehakiman R.I

pada tanggal 25 Mei 1992 dan diperbaharui dibawah no. 496.408 tanggal 25 mei

2002 telah digunakan oleh Tergugat dengan niat untuk membonceng pada

ketenaran Merek dagang Penggugat pada produk cat kaleng. Lalu pada perkara

Nomor 162 K/ Pdt. Sus-HKI/ 2014 antara H. Ali Khosin, SE sebagai penggugat

melawan PT. Gudang Garam, Tbk, dimana dalam sengketa tersebut tergugat

memiliki produk yang bernama Gudang baru dimana menurut pengadilan terbukti

telah mendaftarkan merek tersebut dengan itikad tidak baik karena ingin

membonceng ketenaran merek Gudang Garam milik penggugat yang sudah

terkenal.

Sengketa merk antara Layndro Santoso melawan seorang yang menyamarkan

kotak kemasan produk penjualan celana dalam pria yang bernama “Artex”. Dalam

sengketa tersebut, gugatan dilakukan oleh Layndro Santoso yang menganggap

bahwa Artex menyamarkan kotak kemasan produk penjualan celana dalam pria

yang khas yang menjadi ciri yang sama dasar warna hijau sebagaimana milik

Layndro Santoso. Dalam kasus tersebut berakhir di Peradilan Kasasi Mahkamah

Agung Nomor 658 K/ PDT.SUS/2012 dalam putusan MA dimenangkan oleh

Layndro Santoso sebagai pemilik hak cipta, itu bermakna “HOKOTEX”

melanggar hak cipta.

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/PDT.SUS/2012 terdapat

permasalahan yang muncul meliputi : pertama, Putusan Mahkamah Agung yang

Page 14: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

4

memenangkan Layndro Santoso kurang memberikan perlindungan hukum bagi

pemilik merk “Hokotex”. Padahal secara umum melanggar tentang merk dagang

dimana mempermasalahkan merk dagang pada pakaian dalam pria. Kedua,

terdapat dualisme atau kerancuan didalam putusan tersebut dimana hakim tidak

memperhatikan dari segi hak merek, karena pemegang atas nama Limong Latief

yang lebih dulu memiliki izin hak merek pada tahun 1996. Berdasarkan uraian

latar belakang di atas penulis tertarik untuk meneliti masalah tentang kekuatan

hukum bagi pemegang dan pemilik merk dan menuangkan dalam bentuk skripsi

yang berjudul :

“KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS MEREK

PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS (Analisis Putusan MA Nomor 658

K/ PDT. SUS/ 2012)”

Peneliti memberi judul tersebut, karena menurut peneliti judul tersebut telah

sesuai pada permasalahan yang telah diuraikan, yaitu tentang permasalahan merk

pakaian dalam pria dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan hukum bagi

pemilik hak merk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT.SUS/

2012.

B. Identifikasi, Pembatasan, dan Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang disampaikan, terdapat beberapa

persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak

merek yang berpedoman kepada Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun

2016 yaitu :

a. Konsep kekuatan hukum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

b. Pengaturan kekuatan hukum merek didalam putusan MA. 658 K/ PDT.

SUS/ 2012

Page 15: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

5

c. Urgensi kekuatan hukum merek dalam putusan MA. 658 K/ PDT. SUS/

2012

d. Relevansi kekuatan hukum dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam putusan MA. 658 K/

PDT. SUS/ 2012

e. Perlindungan hukum terhadap pemegang merek sesuai putusan MA 658

K/ PDT. SUS/ 2012

2. Pembatasan masalah

Untuk mempermudah pembahasan agar tidak terlalu luas dan terarah,

penulis membatasi penilitian yang dilakukan dengan hanya membahas

bagaimana kekuatan hukum hak atas merek dalam kaitannya dengan kasus

sengketa merek antara merek “NIKITEX” dan “HOKOTEX” yang telah

diputus oleh Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 658 K/ PDT. SUS/

2012.

3. Perumusan Masalah

Adanya pelanggaran dalam sengketa Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012,

yang dimenangkan oleh Layndro Santoso, dan dirasa peran Ditjen HKI

kurang memberikan perlindungan terhadap pemilik merek “Artex”. Yang

pada hakikatnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Yakni izin hak atas merek

dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh hakim pada sengketa Nomor

658 K/ PDT. SUS/ 2012. Dengan dimenangkan sengketa tersebut oleh

Layndro Santoso dan dikesampingkannya izin hak atas merek tersebut pada

sengketa Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012. Maka dari itu dapat dijabarkan lagi

beberapa pertayaan penelitian yang ingin dikaji lebih lanjut dan mendalam,

yakni sebagai berikut :

Page 16: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

6

1. Bagaimana kekuatan hukum hak atas merek pasca Undang-Undang

Nomor 20 tahun 2016 Tentang merek dan indikasi geografis dalam

putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung

Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui tentang perlindungan

hukum atas merek menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

Tentang Merek, Sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

a. Untuk mengetahui kekuatan hukum atas pemegang hak atas merek dalam

analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT.SUS/ 2012

b. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah

Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran penulis, dan

pengaplikasian teori-teori ilmu hukum yang telah dipelajari selama ini.

Disamping itu, sebagai acuan untuk pembelajaran dan pembuatan karya

ilmiah khususnya yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual terutama

tentang Merek.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber

kajian bagi yang berkepentingan, terutama bagi praktisi hukum, dan juga

diharapkan dapat berguna sebagai jawaban dari berbagai persoalan yang

terjadi dalam lingkup merek.

Page 17: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

7

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa

dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah

berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang

bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.3

1. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini, metode yang digunakan penulis dalam adalah

penelitian normatif. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif

dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah

penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma hukum yang terdapat

pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-

norma yang berlaku di masyarakat atau juga yang menyangkut kebiasaan yang

berlaku di masyarakat.4

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

perundang-undangan (Statue Approach)5, dengan analisis kasus hukum dalam

skripsi ini tentang analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/

PDT.SUS/2012 yang sudah pasti mengacu pada pendekatan tentang

perundang-undangan. Dalam penelitian ini juga menggunakan Pendekatan

Kasus (case approach), dipergunakan untuk menggambarkan dan menunjang

suatu pendapat atau dalil. Pendekatan ini digunakan untuk memecahkan suatu

3 I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori

Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h., 30.

4 Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam

Penelitian Hukum. (Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979), h., 18.

5 Ronny Hanito Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri, (Jakarta ; Ghalia

Indonesia, 1994), h., 11.

Page 18: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

8

problematika melalui pengumpulan data dalam bentuk beberapa case yang

kongkret dan terperinci. Pendekatan Konsep (conceptual approach), yang

dimana untuk memahami konsep dalam skripsi ini dalam konsep-konsep hak

cipta terutama hak merek, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak merek.

3. Sumber Hukum

Sumber pada penelitian ini antara lain mencakup bahan hukum primer,

bahan hukum sekunder, bahan non hukum/tersier.

a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritati

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.6 Dalam penelitian ini

yang termasuk dalam bahan hukum primer adalah:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis

Dan peraturan pemerintah yang terkait dengan hak merek

b. Bahan hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

dalam bidang perbankan dan perlindungan konsumen jasa keuangan

meliputi buku-buku teks, kamus hukum,jurnal hukum, dan komentar-

komentar atas norma hukum

c. Bahan non-hukum adalah bahan diluar bahan hukum primer dan

bahanhukum sekunder yang dipandang perlu. Bahan non hukum dapat

berupa buku-buku mengenai Ilmu Ekonomi, Sosiologi, Filsafat atau

laporan-laporan penelitian non-hukum sepanjang mempunyai relevansi

6 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, cet-IV 2010), h., 35.

Page 19: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

9

dengmantopik penelitian. Bahan-bahan non-hukum tersebut dimaksudkan

untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan ini, maka

penulis menggunakan prosedur pengumpulan bahan hukum dengan cara

studi kepustakaan (library research), yaitu mempelajari dan menganalisa

secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan

perundang- undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan

materi yang dibahas dalam skripsi ini.

5. Analisis Data

Adapun analisis data dalam penilitian diawali dengan penelitian studi

kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel dimaksud penulis

uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam

penulisan lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah

dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara

deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat

umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan

hukum yang ada dianalisis untuk melihat pokok-pokok penting dalam

perlindungan hak merek selaku pemegang hak eksklusif terutama dalam

putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT.SUS/ 2012.

6. Teknis Penulisan

Teknik penulisan serta pedoman yang digunakan oleh penulis dalam

menyusun skripsi ini berpacu dengan kaidah-kaidah penulisan karya

ilmiah dan buku “Petunjuk Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017”.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan skripsi ini secara menyeluruh ke dalam penulisan yang

sistematis dan terstruktur maka skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan

yang terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut :

Page 20: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

10

BAB I : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi,

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan,

metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini membahas uraian materi hasil penelitian kepustakaan yang

meliputi : kerangka konseptual, tinjauan review terdahulu, kerangka

teoritis dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah

perlindungan hukum atas merek, materi ini merupakan landasan

untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/

PDT.SUS/ 2012

BAB III : Bab ini berisi uraian profil Mahkamah Agung, serta wewenang

dan pelaksanaan peradilan dalam menangani kasasi

BAB IV : Hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT.SUS/ 2012

yang pada bab ini membahas tentang kekuatan hukum bagi hak

merek, posisi kasus, pertimbangan hakim, dan analisis peneliti.

BAB V : Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan

rekomendasi.

Page 21: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

11

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEKUATAN HUKUM

ATAS HAK MEREK

A. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memahami isi penulisan ini, maka akan diuraikan beberapa

istilah yang akan digunakan dalam penulisan ini agar tidak terjadinya interpretasi,

sebagai berikut:

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang berasal atau bersumber dari

hasil pemikiran sesorang atau seseorang yang memiliki ide1, baik dalam

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, industri atau kesemuanya, yang

hasilnya berupa sebuah karya yang didapat dikategorikan karya intelektual

dan memiliki nilai komersial.

2. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak ekslusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang

hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya sesuai dengan Undang-

Undang yang berlaku.

3. Pencipta

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang memiliki

kemampuan pikiran, keterampilan, kecekatan atau keahlian untuk

menghasilkan suatu karya yang baru dan dalam bentuk yang khas.2

1. Brian Martin, Against Intellectual Property, Department of Science And Technology,

University of Wallongong, Australia, h., 1.

2 Rooseno Harjowidigdo, S.H, Mengenal Hak Cipta di Indonesia, (Jakarta; Pustaka Sinar

Harapan, 1992), h., 30.

Page 22: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

12

4. Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan

Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis

berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk

2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi

dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa

yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan

barang dan/atau jasa.

5. Lisensi Merek

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (18)

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada pihak

lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai perundang-undangan untuk

menggunakan Merek terdaftar.

B. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak

dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum.3 Hal yang paling

fundamental ketika membicarakan hukum tidak terlepas dengan keadilan dewi

keadilan dari yunani. Dari zaman yunani hingga zaman modern para pakar

memiliki disparitas konsep keadilan, hal ini disebabkan pada kondisi saat itu.

Pada konteks ini sebagaimana telah dijelaskan pada pendahuluan, bahwa tidak

secara holistik memberikan definisi keadilan dari setiap pakar di zamannya

akan tetapi akan disampaikan parsial sesuai penulisan yang dilakukan. Dalam

bukunya Nichomacen Ethics, Aristoteles sebagaimana dikutip Shidarta telah

menulis secara panjang lebar tentang keadilan. Ia menyatakan, keadilan adalah

3 Dardji Darmohardjo, Shidarta., Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana

filsafat hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h., 155.

Page 23: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

13

kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil

mengandung lebih dari satuarti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa

yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukan, bahwa seseorang

dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang

semestinya.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Fance M. Wantu, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

a. Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk

menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi

para pihak dan masyarakat.

b. Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.

c. Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar

dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan

kepastian karena hukum.4

3. Teori Kemanfaatan

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan

hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan

hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai

justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul

keresahan di dalam masyarakat itu sendiri

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim

tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar

keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi

kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada

4 Lihat Syafruddin Kalo, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan

Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari http://www.academia.edu.com (diakses 31 Agustus

2018), h., 4.

Page 24: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

14

umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah

mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut

membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.5

C. Tinjauan Umum Tentang Merek

1. Pengertian Hak Merek

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Tentang Merek dan Indikasi

Geografis Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan bahwa Merek adalah tanda

yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf,

angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)

dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur

tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang

atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Hukum merek dan hak atas merek adalah dua bidang hukum yang sulit

untuk dipisahkan. Pada dasarnya, baik hukum merek dan hak atas merek

membicarakan hal yang sama yakni hak-hak (hukum) pemegang hak merek.

Bagaimana hak-hak pemegang merek itu diakui dan diatur didalam hukum,

serta bagaimana di implementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Perkembangan hukum merek bermula pada abad pertengahan di Eropa

pada saat perdagangan dengan dunia luar mulai berkembang. Semula

fungsinya hanya untuk menunjukkan asal produk yang bersangkutan berasal.6

Secara etimologis istilah “merek” barasal dari bahasa Belanda sedangkan

dalam bahasa daerah Jawa disebut ciri atau tengger.7 Dalam bahasa Belanda

5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta: Liberty, 2005),

h., 161.

6 Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Bandung, 2003, h., 305.

7 Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia,

Bandung, 2004, h., 166.

Page 25: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

15

dikenal juga dengan Mark, atau Brand dalam bahasa Inggris, diatur dalam

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang merupakan perbaikan dan

penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992.

Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO (World Trade Organization)

dan TRIPs yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk kepada

aturan yang bersifat global tersebut.8 Selain menggunakan Konvensi Paris,

bidang merek juga membentuk bermacam – macam perjanjian Internasional,

yaitu:

1. Perjanjian Madrid 1891: Madrid Agreement Concerning Repression of

False Indications of Origin. Perjanjian ini berkenaan dengan upaya

penindakan terhadap pemalsuan indikasi atau sebutan asli suatu barang.

2. Perjanjian Madrid 1891: Madrid Arrangement Concerning the

International Registration of Trademark. Perjanjian ini berkenaan dengan

pendaftaran internasional tentang Merek.

3. Perjanjian Den Haag 1925: The Hague Arrangement Concerning the

International Deposit of Industrial Pattern and Design. Perjanjian ini

berkenaan dengn penyimpanan internasional tentang gambar – gambar

atau model kerajinan.

4. Perjanjian Lisabon 1938: Lisabon Agreement Concerning the Protection

and the International Registration of Declaration of origin. Perjanjian ini

berkenaan dengan perlindungan dan pendaftaran internasional mengenai

keterangan asal barang.

5. Perjanjian Nice 1957: Nice Agreement Concerning the International

Classification of Goods and Service to Which Trademarks Apply.

8 Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori &

Contoh Kasus, Jakarta, 2005, h, 147.

Page 26: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

16

Perjanjian ini berkenaan dengan klasifikasi internasional mengenai merek

barang atau jasa.9

Selain menurut batasan yuridis beberapa ahli ada juga yang

memberikan pendapatnya mengenai pengertian merek, yaitu:

1. Sudargo Gautama (1997), mengatakan bahwa perumusan pada Paris

Convention, suatu Trademark atau merek pada umumnya didefinisikan

sebagai suatu tanda yang berperan untuk membedakan barang- barang dari

suatu perusahaan dengan barang- barang dari perusahaan lain.

2. R. M. Suryodiningrat (1980), mengatakan bahwa barang – barang yang

dihasilkan oleh pabrik dengan dibungkus dan pada bungkusnya itu

dibubuhi tanda tulisan atau perkataan untuk membedakan dari barang

sejenis hasil perusahaan lain, tanda inilah yang disebut merek perusahaan.

3. M. N. Purwosutjipto (1991), mengatakan bahwa Merek itu ada dua macam,

yaitu merek perusahaan atau merek pabrik dan merek perniagaan. Merek

perusahaan atau merek pabrik (fabrieks merk, factor mark) adalah merek

yang dilekatkan pada barang oleh si pembuatnya (pabrik). Sedangkan

merek perniagaan (handelsmerk, trade mark) adalah merek yang dilekatkan

pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu.10

4. R Soekardono, mengatakan bahwa merek adalah sebuah tanda (Jawa: ciri

atau tengger) dengan nama dipribadikan sebuah barang tertentu, di mana

perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang

dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis yang dibuat atau

barang dalam perbandingan dengan barang – barang sejenis yang dibuat

9 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,

Bandung, 2001 h., 34.

10

Pipin Syarifin, Dedah Jubaedah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di

Indonesia, Bandung, 2004 h., 167.

Page 27: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

17

atau diperdagangkan oleh orang – orang atau badan – badan perusahaan

lain.11

5. Mr. Tirtaamidjaya yang mensitir pendapat Prof. Vollmar, mengatakan

bahwa “suatu merek pabrik atau merek perniagaan adalah suatu tanda yang

dibubuhkan di atas barang atau di atas bungkusannnya, guna membedakan

barang itu dengan barang – barang yang sejenis lainnya.”12

6. Drs. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek

dari segi aspek fungsinya dengan mengatakan bahwa “suatu merek

dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang

sejanis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi

merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.”13

7. Essel R. Dillavou, mengatakan bahwa “No complete definition can be give

for a trade mark generally it is any sign, symbol mark, work or

arrangement of word in the form of a label adopted and used by a

manufacturer of distributor to designate his particular goods, and which

no other person has the legal right to use it.Originally, the sign or trade

mark, indicated origin, but to day it is used more as an advertising

mechanism.”14

8. Harsono Adisumarto, S. H., MPA, menyatakan bahwa merek adalah tanda

pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain,

seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung

sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan bersama yang

luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk

menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu.

11

H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property

Right), PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004 h., 343.

12

H. OK. Saidin Aspek Hukum …., h., 344..

13 H. OK. Saidin Aspek Hukum…, h., 344.

14

H. OK. Saidin, Aspek Hukum.., h., 344.

Page 28: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

18

Biasanya, untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari

nama pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.15

9. Philip S. James MA, sarjana Inggris mengatakan “ A trade mark is a mark

used in conextion with goods which a trader uses in order to tignity that a

certain type of good are his trade need not be the actual manufacture of

goods, in order to give him the right to use a trade mark, it will suffice if

they marely pass through his hand is the course of trade”.16

Secara yuridis pengertian merek terdapat pada Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis dijelaskan bahwa Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan

secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna,

dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau jasa yang di produksi oleh orang atau

badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

Dapat ditarik sebuah kesimpulan dari pendapat – pendapat para ahli

yang ada maupun dari segi yuridis yang ada bahwa merek itu dapat diartikan

suatu tanda (sign) untuk membedakan barang – barang atau jasa yang sejenis

yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau

badan hukum dengan barang – barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh

orang lain, memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya

dan digunakan dalam kegiatan perdagangkan barang atau jasa.

2. Pengertian Hak Atas Merek

Hak atas merek terdaftar diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 sebagai berikut : “Hak atas merek adalah hak eksklusif

yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka

waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan

izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.”

15

H. OK. Saidin Aspek Hukum…, h., 345.

16

H. OK. Saidin Aspek Hukum…, h., 345.

Page 29: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

19

Berdasarkan definisi dari hak atas merek tersebut menegaskan bahwa

pemilik merek dagang terdaftar memiliki hak eksklusif untuk mencegah semua

pihak ketiga yang tidak memiliki izin pemilik, untuk menggunakan dalam

kegiatan perdagangan, tanda-tanda yang sama persis atau memiliki kemiripan,

untuk barang atau jasa yang sama atau mirip dengan brang atau jasa atas nama

merek telah didaftarkan17

. Hak eklusif (ekclusive right) diartikan sebagai: “one

wich only the grantee there of can exercise and from which all others are

prohibited or shut out.” Manakala suatu merek telah disetujui untuk didaftar,

maka pemilik merek terdaftar tersebut, termasuk:18

a. Hak untuk menggunakan merek terkait dengan produk barang dan/atau jasa

dan menggunakan untuk bisnis yang relevan;

b. Hak eksklusif tersebut membuat pemilik merek terdaftar yang menikmati

hak eksklusif, tidak ada satu pihak pun yang lain yang berhak untuk

menggunakan merek yang dimiliki persamaan secara keseluruhan (identic)

atau persamaan pada pokoknya (similar) untuk barang dan/atau jasa;

c. Hak untuk mengizinkan atau memberikan kewenangan bagi pihak lain

untuk menggunakan merek terdaftarnya dengan cara menandatangani

kontrak lisensi yang sesuai dengan hukum;

d. Kekuatan untuk menahan dan melarang pihak manapun dari penggunaan

merek yang memiliki persamaan secara keseluruhan (identic) atau

persamaan pada pokoknya (similar) tanpa izin;

e. Hak untuk menjaminkan merek terdaftar dalam bisnis;

f. Hak untuk investasi mengingat merek terdaftar merupakan aset tidak

berwujud (intangible asset) dan membuat investasi sesuai hukum yang

berlaku;

17

Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi

Ekonomi, Prenamedia Group, Jakarta; 2015, h., 193.

18

Henry Black Campbell, Black’s Law Dictionary. 1996 Dikutip dari Rahmi Jened,

Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi, Prenamedia

Group, Jakarta; 2015, h., 196.

Page 30: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

20

g. Hak untuk mengalihkan para ahli warisnya.

Hak eksklusif ini berfungsi seperti suatu monopoli hanya berlaku untuk

barang dan/atau jasa tertentu. Oleh karena itu, suatu merek memberi hak

khusus atau hak mutlak kepada pemilik merek, maka hak atas merek itu dapat

dipertahankan kepada siapapun19

. Hak atas merek diberikan kepada pemilik

merek dagang atau jasa yang beritikad baik.

Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya

oleh negara, maka pendaftaran atas merek miliknya, merupakan suatu

keharusan apabila pemilik merek ingin menghendaki agar menurut hukum

dipandang sebagai orang yang berhak atas suatu merek. Bagi orang yang

mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang

berhak atas merek tersebut. Dan bagi pihak lain harus menghormati hak

tersebut, apabila mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas

barang dan/atau jasa lain yang sejenis oleh Direktorat Jendral akan ditolak

pendaftarannya.

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (18) Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2016, pengertian hak eksklusif yang diberikan negara kepada

pemilik merek meliputi jangkauan:

a. Menciptakan hak tunggal (sole or single right)

Hukum atau Undang-Undang memberi hak tersendiri kepada pemilik

merek. Hak itu terpisah dan berdiri sendiri secara utuh tanpa campur

tangan pihak lain.

b. Mewujudkan hak monopoli (monopoly right)

Siapapun dilarang meniru, memakai, dan mempergunakan dalam

perdagangan barang dan jasa tanpa izin pemilik merek.

19

Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di

Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1999, h., 163.

Page 31: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

21

c. Memberi hak paling unggul kepada pemilik merek (superior right)

Hak superior merupakan hak yang diberikan doktrin hak paling

unggul bagi pendaftar pertama. Oleh karena itu, pemegang hak kasus

atas suatu merek mengungguli merek orang lain untuk dilindungi.

3. Fungsi Merek

Merek memiliki beberapa fungsi yang melekat padanya dengan melihat

pada obyek yang dilindunginya, merek memiliki fungsi sebagai pembeda

untuk barang atau jasa yang sejenis diproduksi oleh suatu perusahaan. Jadi

merek digunakan sebagai tanda pengenal asal barang dan jasa yang sekaligus

berfungsi untuk menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan

produsennya.

Merek juga memberikan jaminan kulitas dari barang dan jasa yang

bersangkutan, dimana hal itu sangat bermanfaat bagi perlindungan pemilik

merek dan konsumen. Dengan adanya jaminan kualitas dari produsen, upaya

untuk mempromosikan dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen

akan berjalan dengan baik. Di pasaran luar negeri, merek merupakan satu-

satunya cara untuk menciptakan dan memperhatikan “goodwill” dimata

konsumen20

. Goodwill atas merek yang telah diperoleh produsen akan

memberikan keuntungan yang besar bagi produsen terutama dalam

memperluas pasaran.

Fungsi merek yang paling penting dalam perkembangan perekonomian

Indonesia dalam menghadapi globalisasi pasar Internasional adalah bahwa

merek dapat berfungsi untuk merangsang pertumbuhan industri dan

perdagangan yang sehat.

4. Jenis Merek

20

Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah…, h., 160.

Page 32: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

22

Ada 2 (dua) jenis merek yang disebutkan dalam Undang-Undang Merek, yaitu

:

a. Merek Dagang

b. Merek Jasa

Pengertian mengenai Merek Dagang (Trademark) disebutkan dalam Pasal

1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah Merek yang

digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa

orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan

barang sejenis lainnya.

Pengertian mengenai Merk Jasa (Servicemark) disebutkan dalam Pasal

1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 adalah Merek yang

digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang

secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang

sejenis lainnya.

Selain itu, disebutkan juga pengertian mengenai Merek Kolektif

(Collectivemark) yang terdapat dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau

jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu

barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh

beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan

dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

5. Sistem Pendaftaran Merek

a. Sistem Pendaftaran Merek

Merek hanya dapat diadaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan

oleh pemilik atau kuasanya. Dalam pendaftaran merek dikenal ada dua

macam sistem pendaftaran, yaitu:

Page 33: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

23

1. Sistem Deklaratif (First To Use System)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memakai sistem

deklaratif. Sistem ini berdasarkan pada pemakai pertama yang

menimbulkan adanya hak atas merek. Pendaftaran atas suatu merek

dalam sistem ini tidak menunjukkan adanya hak, tetapi hanya

anggapan adanya hak.

2. Sistem Konstitutif (First To File System)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 memakai sistem

konstitutif. Dalam sistem ini dianut prinsip bahwa perlindungan

hukum atas merek hanya akan berlangsung apabila hak tersebut

dimintakan pendaftaran21

. Pemilik atau kuasanya yang memperoleh

Sertifikat Merek akan mempunyai “hak khusus” atau “hak eksklusif”

atas mereknya sehingga ia akan dilindungi dan orang lain tidak dapat

memakai merek yang sama.

Pada dasarnya pemohon dapat mengajukan permohonan pendaftaran

untuk lebih dari satu permohonan. Permohonan pendaftaran merek juga dapat

diajukan untuk lebih dari satu kelas barang dan/atau jasa dengan menyebutkan

jenis barang dan/atau jasanya. Saat ini satu permohonan dengan biaya pokok

pendaftaran merek hanya untuk satu kelas dengan maksimal untuk tiga produk

dalam kelas barang dan/atau jasa yang sama dikelas tersebut, sedangkan untuk

tambahan produknya dikenakan tambahan biaya Rp. 50.000,00 untuk setiap

produk22

.

Untuk keperluan pendaftaran merek selain harus dipenuhi persyaratan

materil, juga harus dipenuhi pesyaratan formal. Persyaratan materil atau

substantif bahwa merek yang didaftarkan tidak bertentangan dengan alasan

21

Sudargo Gautama, Komentar Atas Undang- Undang Merek Baru dan Peraturan-

Peraturan Pelaksanaannya,Alumni, Bandung; 1996 h., 5.

22

Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi

Ekonomi, Prenamedia Group, Jakarta; 2015, h., 144.

Page 34: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

24

absolut atau absolute grounds (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016) serta alasan relatif atau relative grounds (Pasal 21 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016). Adapun persyaratan formal yang lazimnya terkait

dengan dokumen administrasi sebagaimana diatur didalam BAB III Bagian

kesatu hingga bagian ketujuh, mulai dari Pasal 4 hingga Pasal 19 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menentukan

bahwa permohonan pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya

kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam Bahasa Indonesia

mencantumkan :

a. Tanggal, bulan, dan tahun permohonan;

b. Nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon;

c. Nama lengkap dan alamat kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa;

d. Warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur

warna;

e. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal

permohonan diajukan dengan hak prioritas; dan

f. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jasa.

Surat permohonan tersebut harus ditandatangani oleh pemilik merek

atau kuasanya. Surat pernyataan dalam permohonan pendaftaran merek harus

dengan jelas dan tegas menyebutkan bahwa merek yang dimohonkan

pendaftaran itu adalah miliknya dan tidak meniru merek orang lain secara

keseluruhan atau pada pokoknya.

Permohonan pendaftaran merek dapat diajukan oleh:

1. Perorangan

2. Beberapa orang

3. Badan Hukum

Page 35: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

25

4. Kuasa

Jika permohonan diajukan oleh beberapa orang, maka:

1. Formulir Pendaftaran diisi dengan nama semua orang tersebut.

2. Memilih satu dari alamat mereka.

3. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh seorang yang mendapat

persetujuan tertulis dari mereka semua.

Jika permohonan diajukan oleh badan hukum, maka:

1. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh orang yang berhak mewakili

badan hukum yang bersangkutan.

2. Memilih alamat badan hukum yang bersangkutan.

Jika permohonan diajukan oleh kuasa, maka:

1. Formulir pendaftaran ditandatangani oleh kuasa.

2. Memilih alamat kuasa yang bersangkutan.23

Selanjutnya Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

menentukan bahwa Ditjen melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan

persyaratan pendaftaran Merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5,

Pasal 6, dan/atau Pasal 7, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari

semenjak tanggal penerimaan. Dalam hal terdapat kekurangan dalam

kelengkapan persyaratan tersebut, maka Ditjen meminta agar kelengkapan

persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama dua bulan terhitung

sejak tanggal pengiriman surat permintaan untuk memenuhi kelengkapan

persyaratan tersebut.

6. Masa Berlaku Hak Merek

23

Rahmi Jened, Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi

Ekonomi, Prenamedia Group, Jakarta; 2015, h., 147.

Page 36: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

26

Ketentuan mengenai perpanjangan waktu perlindungan merek

terdaftar diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016 menjelaskan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum

untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal Penerimaan.

Hak atas merek terdaftar dan monopoli yang diberikan oleh hukum

bagi pemilik merek terdaftar pada dasarnya bersifat “abadi”. Karena merek

selamanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama (Pasal 35 Ayat

(2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016). Permohonan perpanjangan

merek terdaftar diajukan secara elektronik atau non elektronik dalam bahasa

Indonesia oleh pemilik merek atau kuasanya kepada Ditjen HKI dalam jangka

waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi

merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya. (Pasal 35 Ayat (3) Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa

permohonan perpanjangan disetujui jika pemohon melampirkan surat

pernyatan tentang:

a. Merek yang bersangkutan masih digunakan pada barang atau jasa

sebagaimana dicantumkan dalam sertifikat Merek tersebut; dan

b. Barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a masih diproduksi

dan/atau diperdagangkan.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 menetapkan bahwa

permohonan perpanjangan ditolak oleh Dirjen jika tidak memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2016.

Penolakan permohonan perpanjangan diberitahukan secara tertulis

kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya.

Page 37: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

27

Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan dapat diajukan

kepada pengadilan niaga dan terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat

diajukan kasasi. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar

dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi

Merek. Perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar

diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya.

Merek dilindungi dalam aktivitas bisnis, sehingga penggunaan merek

harus sesuai dengan pendaftarannya sebagaimana tercantum dalam sertifikat.

Merek hanya eksis untuk perdagangan barang dan/atau jasa, sehingga barang

dan/atau jasa sudah tidak diproduksi lagi, maka eksistensi merek pun tidak

lagi ada artinya. Merek yang tidak lagi eksis menjadi domain penguasaan

negara dan hak atas merek bersifat terbuka kembali untuk dimohonkan oleh

pihak lain. 24

7. Komisi Banding Merek

Permohonan banding dapat diajukan terhadap penolakan Permohonan

yang berkaitan dengan alasan dan dasar pertimbangan mengenai hal-hal yang

bersifat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan/atau Pasal 21

(alasan absolut dan alasan relatif).

Sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2016

Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh Pemohon atau Kuasanya

kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada

Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan paling lama

dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal surat

pemberitahuan penolakan permohonan. Apabila jangka waktu telah lewat

tanpa adanya permohonan banding, penolakan permohonan dianggap diterima

oleh Pemohon. Dalam hal penolakan permohonan telah dianggap diterima,

24

Rahmi Jened Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi & Integrasi

Ekonomi, Prenamedia Group, Jakarta; 2015, h., 188.

Page 38: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

28

maka Ditjen HKI mencatat dan mengumumkan penolakan itu (Pasal 29 Ayat

(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

Selanjutnya Pasal 33 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016

menetapkan bahwa Komisi Banding Merek adalah badan khusus yang

independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak

kekayaan intelektual. Sesuai dengan Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016, Komisi Banding Merek terdiri atas :

a. Seorang ketua merangkap anggota;

b. Seorang wakil ketua merangkap anggota;

c. Ahli di bidang Merek sebagai anggota; dan

d. Pemeriksa senior sebagai anggota.

Selanjutnya anggota Komisi Banding Merek sebagaimana dimaksud

pada Ayat (1) berjumlah paling banyak 30 (tiga puluh) orang terdiri atas 15

(lima belas) orang Pemeriksa senior, 15 (lima belas) orang ahli di bidang

Merek yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri untuk masa jabatan 3

(tiga) tahun. (Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016).

Untuk memeriksa permohonan banding, maka Komisi Banding Merek

membentuk majelis yang berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga)

orang, satu diantaranya adalah seorang Pemeriksa senior yang tidak

melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi Komisi Banding Merek diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Pemerintah.

D. Tinjauan (Review) Kajian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan pada penulisan skripsi ini dengan

penelitian tentang Hukum Merek yang lainnya, maka penulis melakukan

penelusuran terhadap beberapa penelitian terlebih dahulu, diantaranya

penelitian-penelitian tersebut yakni:

Page 39: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

29

1. Skripsi yang disusun oleh Alinda Yani, dari Fakultas Syari’ah dan

Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun

2013, dengan judul “Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Seni

Lukis (Analisis Putusan Nomor 596 K/ PDT. SUS/ 2011” yang

membahas mengenai perlindungan hukum atas hak cipta seni lukis

yang terdapat pada putusan Nomor 596 K/ PDT. SUS/ 2011 yang

membedakan dengan skripsi penulis ialah skripsi penulis

memfokuskan membahas tentang sengekta hak merek sedangkan

pada skripsi pada Alinda Yani S. H tersebut memfokuskan kepada

sengketa hak cipta dan persamaan dengan skripsi peniliti ialah

terdapat beberapa materi yang menyinggung tentang hak cipta.

2. Skripsi yang disusun oleh Fahmi Rusdi, dari Fakultas Hukum

Universitas Mataram, dengan judul “Analisis Hukum Terhadap

Sengketa Hak Cipta Atas Persamaan Logo Kemasan Dalam

Perdagangan Produk Celana Dalam Pria (Studi Putusan Mahkamah

Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012), skripsi ini membahas

tentang analisis terhadap sengketa hak cipta antara produk celana

dalam pria. Yang membedakan dengan skripsi yang penulis teliti

ialah skripsi penulis memfokuskan membahas tentang bagaimana

kekuatan hukum terhadap pemegang hak atas merek yang terdapat

didalam putusan Mahkamah Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012

sedangkan persamaan dengan skripsi peneliti ialah menyinggung

tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan sengketa

merek.

3. Buku yang disusun oleh Rahmi Janed dengan judul “Trademark Law

= Hukum Merek Dalam Era Globalisasi & Integrasi Ekonomi” yang

diterbitkan oleh Prenada Media Group pada tahun 2013 yang

membahas mengenai teori-teori yang terdapat pada hak merek seperti

alasan absolut (absolute grounds) dan alasan relatif (relative grounds)

dan membahas beberapa kasus-kasus dalam perlindungan merek di

Page 40: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

30

Indonesia. Yang membedakan dengan skripsi penulis ialah penulis

memfokuskan terhadap bagaimana kekuatan hukum pasca

berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

dan Indikasi Geografis dalam putusan MA Nomor 658 K/ PDT. SUS/

2012 dan persamaan dengan skripsi peneliti ialah menyinggung

perihal hak merek.

4. Jurnal yang disusun oleh Fajar Nurcahya Dwi Putra, dari Fakultas

Hukum Untag Surabaya, dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi

Pemegang Hak Atas Merek Terhadap Perbuatan Pelanggaran

Merek”. Jurnal ini membahas Tentang bagaimana perlindungan

hukum bagi pemegang hak atas merek dari pelanggaran-pelanggaran

yang seperti plagiasi dan lain-lain.yang membedakan dengan skripsi

penulis ialah jurnal tersebut lebih membahas bagaimana regulasi

yang mengatur Tentang pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada

merek seperti plagiasi dan lain-lain. Sedangkan skripsi penulis hanya

memfokuskan terhadap bagaimana perlindungan hukum atas

pemegang hak merek dan persamaan dengan skripsi peneliti ialah

menyiunggung bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang

hak atas merek.

Page 41: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

31

BAB III

PROFIL MAHKAMAH AGUNG, WEWENANG DAN

PELAKSANAAN PERADILAN DALAM MENANGANI KASASI

A. Sejarah Terbentuknya Mahkamah Agung (MA)

Sejarah berdirinya Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak dapat

dilepaskan dari masa penjajahan atau masa penjajahan di bumi Indonesia1. Hal

mana terbukti dengan adanya kurun waktu, dimana bumi Indonesia sebagian

waktunya dijajah oleh Belanda dan sebagian lagi oleh Pemerintah Inggris dan

terkahir oleh Pemerintah Jepang. Oleh karenanya perkembangan peradilan di

Indonesia pun tidak luput dari pengaruh kurun waktu tersebut.

1. Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada tahun 1807 Mr. Herman Willem Deandels diangkat menjadi

Gubernur Jenderal oleh Lodewijk Napoleon untuk mempertahankan jajahan-

jajahan Belanda di Indonesia terhadap serangan-serangan pihak Inggris.

Daendels banyak sekali mengadakan perubahan-perubahan di lapangan

peradilan terhadap apa yang diciptakan oleh Kompeni, diantaranya pada tahun

1798 telah merubah Raad van Justitie menjadi Hooge Raad. Kemudian tahun

1804 Betaafse Republiek telah menetapkan suatu Charter atau

Regeringsreglement untuk daerah-daerah jajahan di Asia. Dalam Pasal 86

Charter tersebut, yang merupakan perubahan-perubahan nyata dari jaman

Pemerintahan Daendels terhadap peradilan di bumi Indonesia, ditentukan

sebagai berikut : “Susunan Pengadilan untuk bangsa Bumiputra akan tetap

tinggal menurut hukum serta adat mereka. Pemerintah Hindia Belanda akan

menjaga dengan alat-alat yang seharusnya, supaya dalam daerah-daerah

yang langsung ada dibawah kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda sedapat-

dapatnya dibersihkan segala kecurangan-kecurangan, yang masuk dengan

tidak diketahui, yang bertentangan dengan tidak diketahui, yang bertentangan

1 Zamroni, 2009. Sejarah Mahkamah Agung: (Online), (http//:www.zamroni.com/40-sejarah-

mahkamah-agung.html., diakses pada tanggal 31 Agustus 2018).

Page 42: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

32

dengan hukum serta adat anak negeri, lagi pula supaya diusahakan agar

terdapat keadilan dengan jalan yang cepat dan baik, dengan menambah

jumlah pengadilan-pengadilan pembantu, begitu pula mengadakan

pembersihan dan pengenyahan segala pengaruh-pengaruh buruk dari

kekuasaan politik apapun juga”.

Charter tersebut tidak pernah berlaku, oleh karena Betaafse Republiek

segera diganti oleh Pemerintah Kerajaan, akan tetapi ketentuan didalam

“Charter” tidak sedikit mempengaruhi Daendels di dalam menjalankan

tugasnya.

2. Masa Pemerintahan Inggris

Sir Thomas Raffles, yang pada tahun 1811 diangkat menjadi Letnan

Gubernur untuk pulau Jawa dan wilayah di bawahnya, mengadakan

perubahan-perubahan antara lain :

Di kota-kota Batavia, Semarang dan Surabaya dimana dulu ada Raad

van Justitie, didirikan Court Of Justice, yang mengadili perkara sipil maupun

kriminil. Court of Justice yang ada di Batavia merupakan juga Supreme Court

of Justice, Pengadilan appel terhadap putusan-putusan Court Onvoeldoende

Gemotivereed Justitice yang ada di Semarang dan Surabaya.

3. Masa Kembalinya Pemerintah Hindia Belanda (1816-1942)

Peperangan di Eropa berakhir dengan jatuhnya kaisar Napoleon, maka

menurut Conventie London 1814, semua daerah-daerah jajahan Belanda yang

diduduki oleh Inggris, dikembalikan kepada Belanda. Penyerahan kembali

Pemerintahan Belanda tersebut diatur dalam St. 1816 Nomor 5, yang berisi

ketetapan bahwa akan dibuat Reglement yang mengatur acara pidana dan

acara perdata yang berlaku bagi seluruh Jawa dan Madura, kecuali Semarang

dan Surabaya dengan daerah sekitarnya untuk perkara pidana dan perdata

tetap menjadi kekuasaan Raad van Justitie. Dengan demikian ada perbedaan

Page 43: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

33

dalam susunan pengadilan untuk bangsa Indonesia yang bertempat di kota-

kota dan sekitarnya dan bangsa Indonesia yang bertempat di “desa-desa”

(pedalaman).

Untuk bangsa Eropa, berlaku susunan Pengadilan sebagai berikut:

Hooggerechtshof di Jakarta dengan Raad van Justitie yaitu masing-masing di

Jakarta, Semarang dan Surabaya.

Dengan keputusan Gubernur Jenderal tanggal 3 Desember 1847

Nomor 2a (St. 1847 No. 23 yo No. 57) yang diperlakukan tanggal 1 Mei 1848

(R.O) ditetapkan bahwa Susunan Peradilan di Jawa dan Madura sebagai

berikut:

1) Districtgerecht

2) Regentschapsgerecht

3) Landraad

4) Rechtbank van omgang

5) Raad van Justitie

6) Hoogerechtshof

Dalam fungsi judisialnya, Hoogerechtshof memutus perkara-perkara

banding mengenai putusan-putusan pengadilan wasit tingkat pertama di

seluruh Indonesia, jikalau nilai harganya lebih dari £. 500 dan mengenai

putusan-putusan residentiegerechten – diluar Jawa dan Madura.

4. Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Setelah pulau Jawa diduduki dan dikuasai sepenuhnya oleh Jepang,

maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 1 tanggal 8 Maret 1942, yang

menentukan bahwa untuk sementara segala Undang-Undang dan Peraturan-

peraturan dari Pemerintahan Hindia Belanda dahulu terus berlaku, asal tidak

bertentangan dengan peraturan-peraturan balatentara Jepang.

Page 44: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

34

Mengenai peradilan sipil, maka dengan Undang-Undang 1942

Nomor 14 ditetapkan “Peraturan Pengadilan Pemerintah Balatentara Dai

Nippon”. Atas dasar peraturan ini didirikan pengadilan-pengadilan sipil yang

akan menadili perkara-perkara pidana dan perdata. Disamping itu dibentuk

juga Kejaksaan. Pengadilan-pengadilan bentukan Dai Nippon adalah sebagai

berikut :

1) Gun Hooin (Pengadilan Kewedanaan) lanjutan districtgerecht dahulu.

2) Ken Hooi (Pengadilan Kabupaten) lanjutan regentschaprecht dahulu.

3) Keizai Hooin (Pengadilan Kepolisian) lanjutan landgerecht dahulu

4) Tihoo Hooin (Pengadilan Negeri) lanjutan Landraad dahulu

Dalam praktik pelaksanaan putusan, hanya dengan seorang Hakim

saja (tidak lagi majelis), kecuali terhadap perkara tertentu apabila Pengadilan

Tinggi harus diadili dengan 3 orang majlis.

Dengan dicabutnya Undang-Undang 1942 Nomor 14 dan diganti

dengan Undang-Undang 1942 Nomor. 34, maka ada penambahan badan

pengadilan diantaranya Kotoo Hooin (Pengadilan Tinggi), lanjutan dari Raad

van Justitie dahulu dan Saikoo Hooin (Mahkamah Agung), Lanjutan dari

Hoogerechtshof dahulu.

5. Masa setelah Indonesia Merdeka

Setelah Indonesia Merdeka, pada saat berlakunya Undang-Undang

Dasar 1945 belum ada badan Kehakiman yang tertinggi. Satu satunya

ketentuan yang menunjuk ke arah badan Kehakiman yang tertinggi adalah

Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Maka dengan keluarnya

Penetapan Pemerintah Nomor 9, sampai dengan tahun 1946 ditunjuk kota

Jakarta Raya sebagai kedudukan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Peraturan tersebut hanya penunjukan tempatnya saja. Penetapan Pemerintah

Page 45: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

35

tersebut pada alinea II berbunyi “Menundjukkan sebagai tempat kedudukan

Mahkamah Agung tersebut ibu-kota DJAKARTA-RAJA.”

Eksistensi Mahkamah Agung ditetapkan setelah diundangkannya

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 Tentang susunan kekuasaan Mahkamah

Agung dan Kejaksaaan Agung yang mulai berlaku pada tanggal 3 Maret1947.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 kemudian diganti dengan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948 yang dalam Pasal 50 Ayat (1)

menyebutkan :

1) Mahkamah Agung Indonesia ialah pengadilan federal tertinggi.

2) Pengadilan-pengadilan federal yang lain dapat diadakan dengan Undang-

Undang federal, dengan pengertian, bahwa dalam Distrik Federal Jakarta

akan dibentuk sekurang-kurangnya satu pengadilan federal yang

mengadili dalam tingkat pertama, dan sekuran­kurangnya satu pengadilan

federal yang mengadili dalam tingkat apel.

Mahkamah Agung pernah berkedudukan di luar Jakarta yaitu pada

bulan Juli 1946 di Jogyakarta dan kembali ke Jakarta pada tanggal 1 Januari

1950, setelah selesainya KMB dan pemulihan Kedaulatan. Dengan demikian

Mahkamah Agung berada dalam pengungsian selama tiga setengah tahun2.

Susunan Mahkamah Agung sewaktu di Yogyakarta :

Ketua : Mr. Dr. Kusumah Atmaja

Wakil Ketua : Mr. R. Satochid Kartanegara.

Anggota – Anggota :

1) Mr. Husen Tirtasmidjaja

2 Moh. Kusnadi, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara,

Fak. Hukum UI, h. 145.

Page 46: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

36

2) Mr. Wono Prodjodikoro

3) Sutan Kali Malikul Add

Panitera : Mr. Soebekti

Kepala Tata Usaha : Ranuatmadja.

Sedangkan susunan Mahkamah Agung pada tahun 2018 ialah :

Ketua : H. M. Hatta Ali

Wakil Ketua : Dr. Muhammad Saleh

Wakil Ketua Non Yudisial : Suwardi

Sekretaris Mahkamah Agung : Nurhadi

Panitera Mahkamah Agung : Soeroso Ono3

B. Profil Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung adalah Lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan

Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama

dengan Mahkamah Konstitusi4. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara.

Saat ini lembaga Mahkamah Agung berdasarkan pada Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah mencabut dan

membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Undang-Undang

ini disusun karena Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 secara substansi dinilai

kurang mengakomodir masalah kekuasaan kehakiman yang cakupannya cukup

3 https://www.mahkamahagung.go.id/id/struktur-organisasi (diakses pada tanggal 13

September 2018).

4 http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/beranda.html, (diakses pada tanggal 31

Agustus 2018).

Page 47: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

37

luas, selain itu juga karena adanya judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, karena Undang-Undang yang di-

review tersebut diputus bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, sehingga

untuk mengisi kekosongan hukum, maka perlu segera melakukan perubahan pada

Undang-Undang yang dimaksud.

Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 maupun jo. Pasal 10 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009, tetap mengikuti pola dan sistem MA beserta badan

lingkungan peradilan yang ada dibawahnya. Pola dan sistem MA dengan

lingkungan peradilan yang sudah ada sebelumnya tidak mengalami perubahan.

Keberadaan MA bukan satu-satunya penyelenggara kekuasaan kehakiman,

ditegaskan pula pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 yang berbunyi :

“Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945”

Jadi, menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ialah :

1) MA bukan lagi satu-satunya pelaku dan penyelenggaraan kekuasaan

kehakiman,

2) Akan tetapi, MA hanya salah satu dari pelaku dan penyelenggaraan

kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945

C. Jumlah Hakim Agung & Struktur Organisasi Mahkamah Agung (MA)

Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi :

“Jumlah Hakim Agung paling banyak 60 (enam puluh) orang”.

Page 48: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

38

Baru sekarang Undang-Undang sendiri menentukan jumlah maksimal Hakim

Agung (selanjutnya ditulis HA)5, yakni paling banyak 60 orang. Berarti kurang

dari 60 orang, diperbolehkan. Sebaliknya, lebih dari 60 orang tidak diperbolehkan

oleh Undang-Undang.

Pengaturan yang demikian mengandung untung dan rugi. Keuntungannya,

sudah ada batas tertentu yang tidak boleh dilampaui. Kapan saja dibutuhkan dapat

diangkat HA, selama belum melampaui 60 orang. Kerugiannya, apabila keadaan

membutuhkan jumlah HA harus melebihi 60 orang, tuntutan ini tidak terlaksana

segera sebelum ketentuan Pasal 4 Ayat (3) diamandemen melalui DPR melakukan

perubahan atas ketentuan tersebut. Berikut struktur organisasi Mahkamah Agung

Indonesia :

D. Wewenang dan Fungsi Mahkamah Agung (MA)

5 M. Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan

Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), h., 62.

Page 49: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

39

Menurut Undang-Undang Dasar 1945, wewenang Mahkamah Agung adalah:

1) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat

terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah

2) Mahkamah Agung, kecuali Undang-Undang menentukan lain;

a) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang

terhadap Undang-Undang; dan

b) Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-Undang.

Sedangkan Fungsi Mahkamah Agung menurut Undang-Undang Dasar 1945

ada 5, yaitu:

1) Fungsi Peradilan6

a) Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan

pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan

hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar

semua hukum dan Undang-Undang diseluruh wilayah negara RI

diterapkan secara adil, tepat dan benar.

b) Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung

berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan

terakhir

c) Semua sengketa tentang kewenangan mengadili. permohonan peninjauan

kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah Agung

Nomor 14 Tahun 1985)

d) semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan

muatannya oleh kapal perang

e) Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33

dan Pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun

1985)

6 M. Yahya Harahap. 1997. Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan

Penyelesaian Sengketa. (Bandung: Citra Aditya Bakti), h., 35.

Page 50: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

40

f) Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu

wewenang menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan

dibawah Undang-Undang tentang hal apakah suatu peraturan

ditinjau dari isinya (materinya) bertentangan dengan peraturan dari

tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah

Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2) Fungsi Pengawasan

a) Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap

jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan

agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan

diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman

pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa

mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan

perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Ketentuan Pokok

Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

b) Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :

I. Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim

dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas

yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan

Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa,

mengadili, dan menyelesaikan perkara.

II. Terhadap setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan

meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan

dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran

dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan

Hakim (Pasal 32 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor

14 Tahun 1985).

Page 51: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

41

III. Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang

menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-Undang Mahkamah

Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3) Fungsi Mengatur7

Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang

diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat

hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang Tentang

Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau

kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan

peradilan (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pasal 79

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985).

Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri

bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah

diatur Undang-Undang.

4) Fungsi Nasehat

Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau

pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga

Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung

Nomor 14 Tahun 1985). Mahkamah Agung memberikan nasihat

kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau

penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor

14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang

Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung

diberikan kewenangan untuk memberika pertimbangan kepada

Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun

demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai

7 HP Pangabean, Fungsi MA Bersifat Pengaturan, Liberty, 2005;Yogyakarta, h., 3.

Page 52: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

42

rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan

yang mengatur pelaksanaannya.

Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan

memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan

dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Tentang Mahkamah Agung).

5) Fungsi Administratif

Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama,

Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana

dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970

secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih

berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut

Pasal Ayat 11 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah

dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung

jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan

(Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan

Pokok Kekuasaan Kehakiman).

E. Pelaksanaan Peradilan dalam Menangani Kasasi

Kasasi artinya pembatalan putusan oleh Mahkamah Agung. Pengadilan kasasi

ialah Pengadilaan yang memeriksa apakah judec factie tidak salah dalam

melaksanakan peradilan. Upaya hkum kasasi adalah upaya agar putusan judec

Page 53: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

43

factie dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena salah dalam melaksanakan

peradilan8.

Kasasi adalah pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain

yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan

Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum,

kecuali keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang mengandung

pembebasan terdakwa dari segala tuduhan, hal ini sebagaimana ditentukan dalam

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 jo. Pasal 244 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung9.

Pemohon kasasi lawannya terlawan kasasi. Dalam hal ini kedua belah pihak

sama-sama memohon kasasi, berarti hanya ada pemohon kasasi, tidak ada

termohon kasasi. Upaya hukum kasasi baru bisa digunakan kalau sudah

mempergunakan upaya hukum banding10

. Terhadap putusan-putusan yang

diberikan tingkat terakhir oleh Pengadilan-pengadilan lain daripada Mahkamah

Agung, kasasi dapat dimintakan kepada Mahkamah Agung (Pasal 10 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999).

Syarat-syarat untuk mengajukan kasasi ialah:

1. Diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan kasasi.

2. Diajukan masih dalam tengggang waktu kasasi.

8 H.A. Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2008), h., 292- 293.

9 Wahyu Kuncoro, Kasasi, Pengertian dan Prosedurnya,

http://advokatku.blogspot.com/2010/06/kasasi-pengertian-dan-prosedurnya.html, (diakses

pada tangggal 5 September 2018).

10

H. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers,

2010), h., 232.

Page 54: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

44

3. Putusan atau penetapan judec factie, menurut hukum dapat dimintakan

kasasi.

4. Membuat memori kasasi.

5. Membayar panjar biaya kasasi.

6. Menghadap ke Kepaniteraan PA/PN yang bersangkutan.

Permohonan kasasi hanya dapat diajukan oleh pihak yang berperkara atau

wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu (Pasal 44 Ayat (1) Undang-

Undang Nomor 14/1985). Apabila dalam surat kuasa telah disebutkan bahwa

wakil tersebut telah pula diberikan kuasa untuk mengajukan kasasi, maka tidak

diperlukan lagi surat kuasa baru.

Permohonan kasasi hanya dapat diajukan dalam masa tengggang waktu

kasasi, yaitu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan pengadilan

diberitahukan kepada yang bersangkutan. Apabila melewati waktu tanpa ada

permohonan kasasi yang diajukan pihak berperkara, maka dianggap telah

menerima putusan (Pasal 46 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 14/1985).

Permohonan kasasi wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-

alasannya (Pasal 47 Ayat (1). Berbeda dengan banding dimana permohonan

banding tidak wajib membuat memori banding. Memori kasasi merupakan syarat

mutlak untuk diterimanya permohonan kasasi. Yang berwenang menilai apakah

syarat-syarat kasasi telah dipenuhi atau tidak adalah Mahkamah Agung dalam

putusan kasasi.11

Dalam hal pembahasan kasasi sudah menjadi hal mutlak menjadi kewenangan

dari Mahkamah Agung (MA) termasuk sengketa merek antara penggugat Layndro

Santoso pemilik merek NIKITEX melawan tergugat Limong Latief pemilik merek

HOKOTEX dan dimenangkan oleh pemilik merek NIKITEX. Majlis hakim

11

Mukti Arto,....... h., 296-298.

Page 55: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

45

memutuskan bahwasannya pemilik merek NIKITEX ialah pendaftar pertama yang

dirasa oleh penulis kurang memperhatikan dengan teliti sertifikat merek yang

dimiliki oleh kedua belah pihak dan kurang memberikan perlindungan terhadap

pemegang merek HOKOTEX. Untuk lebih jelasnya penulis akan menguraikan

posisi kasus serta bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah

Agung Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012 pada bab berikutnya.

Page 56: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

46

BAB IV

KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MEREK

A. Posisi Kasus

Dalam putusan ini merupakan kasus antara Layndro Santoso yang bertempat

tinggal di Jalan Simokerto 106 Surabaya, melawan Limong Latief yang bertempa

tinggal di Simolawang Baru V/22 Kota Surabaya. Dalam hal ini Layndro Santoso

sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dan Limong Latief sebagai Termohon

Kasasi dahulu Penggugat.

Limong Latief sebagai pemilik merek Hokotex telah mendaftarkan mereknya

pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tanggal 30 Agustus 1996, yakni antara

lain:

1. Merek dagang ARTEX daftar no. 366659 tanggal 30 Agustus 1996, dan

diperpanjang lagi dibawah daftar no. 000027655 pada 18 Januari 2005.

2. Logo dan bentuk huruf indah, H HOKOTEX daftar no. 050503 pada tanggal

15 April 2011, uraian warna hijau

Keduanya didaftarkan untuk perlindungan jenis barang kelas 25. Jenis barang

kelas 25. Jenis barang kelas 25 adalah konpeksi/pakaian jadi, celana

panjang/pendek, baju lengan panjang/pendek, piyama, daster, rok-rok wanita,

blus-blus wanita, gaun wanita, ban pinggang, rok dalam wanita, kaos tangan, kaos

baju, T- Shirt, kaos kutang, celana dalam, jaket, baju pengantin, sepatu, sandal,

kaos kaki, kutang wanita, jas-jas, baju safari, topi dan baju olahraga1.

Layndro Santoso sebagai pemilik merek Nikitex telah mendaftarkan

mereknya pada Ditektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementrian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan data sebagai berikut :

1 http://startuphki.com/kelas-barang-untuk-merek/. (Diakses pada tanggal 31 Agustus 2018).

Page 57: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

47

1. Merek dagang Nikitex dengan Nomor Pendaftaran : ID.0000369698 pada

tanggal 13 Juni 2005 untuk melindungi jenis barang yang termasuk kelas

25. Uraian warna kuning, hitam merah, dan putih

Atas data tersebut menjadi alasan bagi penggugat merasa bahwa dirinya

adalah pendaftar pertama (first to file) hak merek dengan kata ARTEX. Dan

dengan terdaftarnya merek Nikitex milik tergugat pada Dirjen HKI membuat

penggugat merasa dirugikan karena menurutnya izin hak atas merek yang dimiliki

penggugat dikesampingkan dan ada kesamaan baik secara keseluruhan atau pada

pokoknya antara merek yang dimiliki penggugat dan tergugat. Hal ini selanjutnya

menjadi dugaan penggugat atas adanya itikad buruk atas pendaftaran merek milik

tergugat, yaitu mendompleng ketenaran dari merek penggugat dimana penggugat

telah melakukan berbagai kegiatan promosi dalam berbagai skala dalam aktivitas

usahanya.

Atas alasan tersebut penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Niaga

Surabaya untuk mengadili dengan menyatakan untuk menghentikan produksi

celana dalam merek NIKITEX dan menarik produknya yang sudah beredar

dipasaran.

B. Pertimbangan dan Putusan Hakim Mahkamah Agung

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga

mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan

hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat2. Pada kasus ini Majelis

Hakim Mahkamah Agung telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

2 Mukti, Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta;

Pustaka Pelajar, 2004), h., 140.

Page 58: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

48

1 Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Layndro Santoso dapat dibenarkan,

Judex Facti (Pengadilan Niaga) telah salah menerapkan hukum, terutama

tentang hak cipta;

2 Bahwa “persamaan pada pokoknya” dikenal dalam penyelesaian perkara

Merek

3 Bahwa dalam sengketa Hak Cipta, harus diteliti siapa “pencipta terdahulu

atau pertama kali” sesuai dengan sistem deklaratif yang dianut dalam hak

cipta

4 Bahwa dalam perkara ini antara merek milik Tergugat (dilindungi dengan

Sertifikat Merek dan hak cipta milik Penggugat dilindungi dengan Sertifikat

Hak cipta), keduanya sama-sama memiliki perlindungan hukum. Masalahnya

siapa “pemakai terdahulu/pertama?”

5 Bahwa Hak Cipta Penggugat baru terdaftar pada tanggal 15 April 2011

sedangkan Merek Tergugat sudah terdaftar sejak tanggal 5 Juni 2000

6 Bahwa dari fakta di atas memperlihatkan pihak tergugat terlebih dahulu

menggunakan logo N untuk merek dagang NIKITEX

7 Bahwa fakta dan pengakuan tergugat sendiri diuraikan dalam gugatan bahwa

Penggugat pada tahun 2011 mulai menggunakan Logo H untuk ciptaan

HOKOTEX

8 Bahwa hal ini membuktikan bahwa tergugatlah lebih dahulu yang

membuat/sekaligus menciptakan dan menggunakan Logo N untuk merek

NIKITEX

9 Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah

Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari

pemohon kasasi : LAYNDRO SANTOSO.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung

memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengadili :

Page 59: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

49

a. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : LAYNDRO

SANTOSO

b. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Surabaya No. 10/HKI. Cipta/2011/PN.Niaga.Sby, Tanggal 17 Januari

2012

2. Mengadili sendiri :

a. Dalam eksepsi :

1) Menolak eksepsi tergugat

b. Dalam pokok perkara :

1) Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2) Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat

kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah)

C. Implementasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Sengketa

Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012

Berdasarkan posisi kasus yang peneliti tampilkan pada bab sebelumnya,

penulis menyimpulkan ada dua pokok permasalahan yang dapat diidentifikasi,

yaitu :

1. Mengapa izin hak merek tergugat diabaikan didalam kasus Nomor 658 K/

PDT. SUS/ 2012?

2. Siapakah pihak yang merupakan pendaftar pertama (first to file) hak merek

dalam putusan Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012?

Perlu diketahui bahwasannya prinsip perlindungan merek di Indonesia adalah

memberikan perlindungan atas merek terdaftar atas itikad baik (good faith)3.

Untuk memastikan hal tersebut maka telah diatur dalam Undang-Undang Merek

prihal persyaratan substantif dalam pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 20

dan 21 Undang-Undang Merek, yang merupakan alasan absolut dan alasan relatif

3 Rahmi Jened, Hukum Merek, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), h., 94.

Page 60: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

50

tidak dapat diterimanya pendaftaran suatu merek. Alasan absolut terdapat pada

Pasal 20 sedangkan alasan relatif diatur pada Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Alasan relatif ditolaknya pendaftaran suatu merek yang tercantum pada Pasal

21 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Merek mengatur bahwasannya merek yang

hendak didaftarkan tidak boleh mempunyai persamaan pada pokoknya atau

keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu

untuk barang dan/atau jasa sejenis. Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan

Undang-Undang Merek bahwasannya yang dimaksud dengan persamaan pada

pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan

antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan

adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau

kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam

Merek tersebut.

Berdasarkan aturan tersebut, penulis membandingkan merek kedua belah

pihak dengan memperhatikan tampilan merek masing-masing pihak dan

mendapatkan bahwasannya:

1. Merek kedua belah pihak memiliki perbedaan bentuk dalam tampilan huruf

mereknya

2. Izin Merek Pemohon Kasasi (Layndro Santoso) IDM000369698, tanggal 13

Juni 2005 uraian warna hitam dan putih

3. Izin Merek Termohon Kasasi (Limong Latief) tanggal 15 April 2011, Nomor

Pendaftaran : 050503, dengan uraian warna hijau

Hasil perbandingan tersebut menunjukan banyak kesamaan antara merek

kedua belah pihak diantaranya: adanya persamaan pada kotak kemasan celana

dalam pria yang berwarna hijau serta logo dan huruf indah. Sama- sama

mengandung kata “tex” sebagai main brand-nya dan memiliki bunyi yang sama

pada penyebutan kata “tex” Sedangkan yang membedakan hanya bunyi dalam

Page 61: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

51

merek tersebut merek tergugat bernama NIKITEX sedangkan penggugat

HOKOTEX. Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan seharusnya

sengketa tersebut ialah sengketa merek bukanlah sengketa hak cipta dikarenakan

terdapat persamaan pada pokoknya didalam merek kedua belah pihak yang

dimana persamaan pada pokoknya hanya dikenal oleh hak merek bukan hak cipta.

Oleh karena itu, sudah seharusnya izin hak merek dari tergugat tidak bisa

diabaikan.

Ironisnya, Majelis Hakim kurang teliti dalam meihat sertifikat Merek kedua

belah pihak, pemohon kasasi (Layndro Santoso) dengan mereknya yang bernama

NIKITEX memiliki izin IDM000024088 pada tanggal 13 Juni 2005 dengan uraian

warna hitam dan putih sedangkan termohon kasasi (Limong Latief) dengan

mereknya bernama HOKOTEX memiliki izin Nomor Pendaftaran : 050503 pada

tanggal 15 April 2011 dengan uraian warna hijau. Sudah jelas sekali terdapat

perbedaan dari uraian warna yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Oleh karena

itu, sudah sepatutnya gugatan kasasi ini ditolak.

Dan lebih ironisnya lagi, objek yang disengketakan merupakan merek

dagang NIKITEX berwarna hijau dengan HOKOTEX yang berwarna hijau,

pemilik merek dagang NIKITEX belum mendaftarkan merek dengan uraian

warna hijau sedangkan pemiliki dagang HOKOTEX sudah mendaftarkan terlebih

dahulu dengan Nomor Pendaftaran: 050503 pada tanggal 15 April 2011 dengan

uraian warna hijau, sudah semakin jelaslah bahwasannya termohon kasasi sebagai

pemegang sertifikat merek dagang HOKOTEX lebih dahulu mendaftarkan

mereknya yang berwarna hijau.

Masalah selanjutnya adalah “siapakah pihak yang merupakan pendaftar

pertama (first to file) pada putusan Nomor 658 K/ PDT. SUS/ 2012?”. Menurut

Rahmi Jened pendaftaran merek junior yang memiliki kesamaan pada pokoknya

atau persamaan secara keseluruhan dengan merek senior harus ditolak oleh Ditjen

Page 62: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

52

HKI4. Jadi dapat disimpulkan bahwa merek yang harus dihapuskan adalah merek

yang paling akhir didaftarkan (merek junior). Berdasarkan data yang penulis

tampilkan pada bab sebelumnya dapat dipastikan bahwa merek tergugat kasasilah

yang terlebih dahulu sehingga menjadikan tergugat kasasi sebagai pendaftar

pertama (first to file) hak merek yang menggunakan kata “tex” pada kasus ini.

Tergugat kasasi telah mendaftarkan mereknya pada:

1. Merek dagang Hokotex daftar No. 366659 dibawah daftar No. 000027655

pada 15 April 2011

Penggugat kasasi belum mendaftarkan mereknya yang memiliki uraian

warna hijau, penggugat kasasi hanyalah mendaftarkan mereknya dengan uraian

warna hitam dan putih dengan sertifikat Nomor Pendaftaran : 0000369698 pada

tanggal 13 Juni 2005

Adanya persamaan pada pokoknya antara merek kedua belah pihak serta

lebih dahulunya tergugat kasasi dalam mendaftarkan mereknya sehingga

menjadikannya sebagai pendaftar pertama (first to file) hak merek yang

menggunakan kata dasar “tex” menjadi dasar alasan pembatalan merek Penggugat

kasasi. Sudah seharusnya tergugat kasasi mendapatkan perlindungan dari Ditjen

HKI sesuai dengan Undang-Undang Merek Nomor 20 Tahun 2016 sesuai dengan

Pasal 3 menyebutkan bahwa Hak atas Merek diperoleh setelah merek tersebut

terdaftar.

D. Analisis Peneliti

Majelis Hakim pada Putusan Nomor: 658 K/ PDT. SUS/ 2012 memiliki dua

pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusannya, yaitu:

1. Bahwa dalam perkara ini antara hak merek milik penggugat kasasi (dilindungi

dengan sertifikat merek dan hak cipta milik serta tergugat kasasi dilindungi

4Rahmi Jened, Hukum Merek....., h., 236.

Page 63: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

53

dengan sertifikat hak cipta dan hak merek), keduanya sama-sama memiliki

perlindungan hukum, Masalahnya siapa “pemakai terdahulu/pertama?

2. Bahwa hak cipta tergugat kasasi baru terdaftar pada tanggal 15 April 2011

sedangkan merek penggugat kasasi sudah terdaftar sejak tanggal 5 Juni 2000

3. Bahwa dari fakta diatas memperlihatkan pihak penggugat kasasi lebih dahulu

menggunakan logo N untuk merek dagang NIKITEX

Pada pertimbangan pertama hakim menyatakan “Bahwa dalam perkara ini

antara hak merek milik penggugat kasasi (dilindungi dengan sertifikat merek dan

hak cipta milik serta tergugat kasasi dilindungi dengan sertifikat hak cipta dan hak

merek), keduanya sama-sama memiliki perlindungan hukum, Masalahnya siapa

“pemakai terdahulu/pertama?”.

Sebagaimana penulis sampaikan sebelumnya, bahwa pada pertimbangan ini

hakim hanya memperhatikan sertifikat hak cipta dari kedua belah pihak saja, serta

penggugat kasasi adalah pemegang hak ekslusif atas kotak celana dalam pria yang

bergambar seni rupa dan warna hijau, berupa logo dan bentuk huruf indah, “H.

HKOTEX”. Sehingga pemakaian logo/ seni rupa yang dimana penggugat kasasi

selalu menyampaikan rumusan-rumusan yang justru lazim dipergunakan dalam

hukum merek dan paten. Yaitu tentang “kotak celana dalam pria”. Serta kata

“tex” pada kemasan celana dalam pria tersebut.

Padahal, antara hukum hak cipta, terdapat perbedaan yang mendasar dengan

hukum merek maupun paten. Sertifikat hak merek milik tergugat kasasi telah

lebih dahulu didaftarkan pada tanggal 30 Agustus 1996. Oleh karena itu, sudah

seharusnya tergugat kasasi mendapatkan perlindungan hukum dari hak atas merek

yang dikeluarkan oleh Ditjen HKI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Ironisnya, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan pidana terhadap termohon

kasasi di Pengadilan Surabaya No. 765 K/ Pid. Sus/ 2015 gugatan yang diajukan

didalam persidangan menggunakan Undang-Undang merek Pasal 91 yaitu

Page 64: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

54

melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada

pokoknya dengan merek terdaftar. Dan tidak ada gugatan yang mengenai hak

cipta sama sekali. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kasus No. 658 K/ PDT. SUS/

2012 masuk kedalam kasus merek. Pendapat ini diperkuat dengan berdasarkan

keterangan ahli Ignatius Ht Silalahi, SH, MH yang menerangkan pada pokoknya

terhadap barang bukti yang diperlihatkan merek HOKOTEX + logo terdapat

persamaan pada pokoknya pada logo, sedangkan apabila menggunakan merek

HIKITEX + logo maka mempunyai persamaan pada pokoknya pada bunyi

pengucapan dan logonya dengan merek NIKITEX yang terdaftar di Ditjen HKI.

Keterangan ahli pun tidak memperhatikan izin merek diantara kedua belah pihak

yang memiliki perbedaan warna yang amat sangat me dasar, sudah semakin jelas

bahwa seharusnya sengketa tersebut masuk kedalam sengketa merek bukan

sengketa hak cipta

Ketiga, sudah seharusnya hakim bersifat progresif, tidak boleh memihak

kepada salah satu pihak serta harus melihat dari faktor-faktor lain yaitu faktor dari

Undang-Undang lain yang berlaku di Indonesia seperti dalam permasalahan diatas

yaitu Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut penulis dalam

kasus ini seharusnya masuk kedalam kasus HAKI juga tapi dalam pelanggaran

merek dagang yaitu dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang

Merek dan Indikasi Geografis Pasal (1) yaitu Merek adalah tanda yang berupa

gambar, nama, kata, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan

dalam kegiatan perdagangan barang dan atau jasa. Dan juga berlanjut pada Ayat

(2) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa dengan barang-barang sejenis

lainnya. oleh karena itu, sudah jelas bahwa dalam kasus putusan MA No. 658 K/

PDT.SUS/ 2012 itu masuk dalam pelanggaran merek dagang yang selalu

membahas susunan warna hijau pada kemasan celana dalam pria.

Page 65: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

55

Dan dari fakta yang terjadi di dalam kasus MA No. 658 K/ PDT. SUS/ 2012

yang berlanjut ke putusan MA No. 765 K/ Pid. SUS/ 2015 bahwasannya

pemegang merek NIKITEX (Pemohon Kasasi) hanya memiliki sertifikat izin

merek dengan uraian warna hitam dan putih, bukan lah uraian warna hijau seperti

objek yang disengketakan. Sementara itu, pemegang merek HOKOTEX

(Termohon Kasasi) memiliki sertifikat merek dengan uraian warna hijau

semenjak tahun 2011 yang dimana dijadikan alat bukti didalam putusan MA No.

765 K/ Pid. SUS/ 2015 sedangkan pemilik merek NIKITEX baru mendaftarkan

merek berupa uraian warna hijau pada tanggal 21 Januari 2013 No. IDM

000381856.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dari perbedaan yang telah

disebutkan oleh penulis merek NIKITEX yang asal mulanya hanya dengan uraian

warna kuning, hitam, merah dan putih diubah menjadi uraian warna hijau setelah

pada tanggal 21 Januari 2013 dengan sertifikat baru, hal ini menunjukan itikad

tidak baik dari pemilik merek NIKITEX yang sengaja ingin meniru dan ingin

menjera pidana pemilik merek HOKOTEX dalam sengketa kasus persamaan pada

pokoknya, padahal jika dicermati pemilik merek HOKOTEX lah yang memiliki

sertifikat merek dengan uraian warna hijau terlebih dahulu dibanding dengan

pemilik merek NIKITEX yang baru diubah pada tanggal 21 Januari 2013.

Kasus yang terjadi dalam Putusan MA No. 658 K/ PDT. SUS/ 2012 sudah

sesuai dengan firman Allah SWT, Surat Al- Baqarah Ayat : 194

“Bulan Haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati,

berlaku hukum qishaash. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu,

Page 66: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

56

maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu, bertakwalah

kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang

bertakwa (QS. Al- Baqarah : 194).

Tafsir Ayat ini mengungkapkan bahwa jika orang lain melakukan aniaya

kepada kita hendaklah dibalas dengan perlakuan yang sama, dan tidak

melampaui batas dari padanya5. Dengan kata lain, jika orang lain melakukan

kerugian maka mintalah kerugian itu sesuai dengan kadarnya dan janganlah

berlebihan, karena akan berakibat riba. Dalam hal ini Allah mengungkapkan

bahwa orang-orang yang bertakwa kepada-Nya hendaknya dapat berperilaku adil

dan menghindari dari hal-hal yang menimbulkan ketidak halalan seperti riba.

Sesuai dengan Firman-Nya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah

kepada Allah dan tinggalkan riba (yang belum dipungut) jika kamu orang yang

beriman”. Pada putusan 658 K/ PDT.SUS/ 2012 menghukum termohon kasasi

meniru kemasan kotak celana dalam pria Hokotex yang harus membayar perkara

dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Berdasarkan penjabaran diatas penulis menyimpulkan bahwa Majlis Hakim

pada putusan Nomor : 658 K/ PDT. SUS/ 2012 telah melakukan pertimbangan

yang tidak tepat. Hal tersebut berdampak pada putusan hakim yang penulis nilai

juga tidak tepat, karena dalam putusannya hakim memutuskan bahwa penggugat

kasasi lebih dahulu yang membuat sekaligus menciptakan dan menggunakan logo

N untuk merek NIKITEX dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penghapusan merek pemohon kasasi pada kasus ini menjadi sangat penting,

demi mewujudkan perlindungan hukum terhadap termohon kasasi sebagai

pendaftar pertama. Dimana suatu merek menimbulkan hak ekslusif bagi pemilik

merek. Hak ekslusif penggunaan merek tersebut berfungsi seperti suatu merek

memberi hak ekslusif pada yang bersangkutan, maka hak itu dapat dipertahankan

5 M. Quraish Shihab, Tafsir Al- Mishab : Pesan, Kesan dan Keseharian Al-Qur’an,

h., 433.

Page 67: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

57

terhadap siapa pun6. Termasuk terhadap merek yang memiliki kesamaan pada

pokoknya atau persamaan secara keseluruhan milik orang lain.

6 Muhammad Jumhana dan R. Jubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan

Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), h., 232.

Page 68: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

58

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1 Pada sengketa merek antara “Hokotex” dengan merek “ Nikitex”. Merupakan

sengketa merek bukan sengketa hak cipta. Dikarenakan sesuai dengan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi

Geografis terletak pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a. Dimana berdasarkan

ketentuan tersebut merek junior yang memiliki persamaan dengan merek

senior tidak layak didaftarkan. Sehingga apabila ada dua merek yang memiliki

persamaan, maka merek yang terakhir didaftarkan (merek junior) dapat

dibatalkan demi menjaga hak ekslusif dari pendaftar pertama atas merek yang

bersangkutan.

2 Majlis Hakim Mahkamah Agung telah tidak tepat dalam pertimbangannya,

dimana hakim hanya melihat dari segi hak cipta dari kedua belah pihak tanpa

memperhatikan sertifikat hak merek tergugat kasasi. Ironisnya, ketika

pemohon kasasi mengajukan gugatan pidana ke Pengadilan Surabaya gugatan

seluruhnya menggunakan Undang-undang Merek sehingga terdapat dualisme

antara hak cipta dan hak merek, menurut penulis kata persamaan pada

pokoknya terdapat pada hak merek bukan terdapat pada hak cipta, sehingga

menurut penulis sengketa tersebut masuk kedalam sengketa hak merek.

Berdasarkan penjabaran penulis seharusnya merek “NIKITEX” dihapuskan

demi menjaga hak ekslusif termohon kasasi sebagai pendaftar pertama (first to

file) hak merek dengan merek “HOKOTEX”.

Page 69: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

59

B. Rekomendasi

1. Penulis menyarankan agar diadakan sosialisasi perihal merek dan hak cipta

kepada masyarakat umum melalui seminar-seminar umum agar masyarakat

tahu merek apa saja yang dapat didaftarkan dan tidak dapat didaftarkan

sebagai merek.

2. Dengan dilakukannya gelar perkara di pengadilan dalam kasus putusan No.

658 K/ PDT. SUS/ 2012, maka hendaknya para pihak lebih berhati-hati dalam

membuat suatu karya cipta maupun sebuah merek. Dan hendaknya para pihak

lebih mematuhi dan mentaati setiap ketentuan peraturan yang ada.

3. Dalam menjatuhkan suatu sanksi diharapkan pengadilan lebih memperhatikan

terhadap suatu hal yang lebih spesifik seperti hak cipta yang dijumpai

kemiripan dengan hak merek, hakim lebih bisa menimbang setiap pembelaan

dari masing-masing pihak.

4. Penulis menyarankan agar diadakan amandemen terhadap Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan

memberikan ketentuan yang lebih rinci lagi perihal merek yang sudah menjadi

milik umum dan standar penilaian yang terukur serta mengikat setiap pihak

dalam menentukan persamaan suatu merek, sehingga peraturan tersebut

dapat dengan mudah mengidentifikasi apakah merek yang bersangkutan layak

atau tidak untuk didaftarkan.

Page 70: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

DAFTAR PUSTAKA

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta;

Pustaka Pelajar, 2004).

Black Henry Campbell, Black’s Law Dictionary. 1996.

Darmohardjo Dardji, Shidarta., Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan

bagaimana filsafat hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006)

Djumhana Muhammad, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya

di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung; 1999.

Gautama Sudargo, Komentar Atas Undang- Undang Merek Baru dan

Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung; 1996.

Hanito Ronny Soemitro, Metode Penelitian Hukum Dan Jurimentri, (Jakarta ;

Ghalia Indonesia), 1994.

Harahap M. Yahya, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan

Peninjauan Kembali Perkara Perdata, (Jakarta; Sinar Grafika) 2008.

Harjowidigdo Rooseno, Mengenal Hak Cipta di Indonesia, (Jakarta; Pustaka

Sinar Harapan, 1992).

HP Pangabean, Fungsi MA Bersifat Pengaturan, Liberty, 2005;Yogyakarta.

Jened Rahmi, Hukum Merek Trademark Law dalam Era Globalisasi &

Integrasi Ekonomi, Prenamedia Group, Jakarta; 2015.

Kalo Syafruddin, “Penegakan Hukum yang Menjamin Kepastian Hukum dan

Rasa keadilan Masyarakat” dikutip dari http://www.academia.edu.com diakses 5

September 2018

Page 71: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Kusnadi Moh., Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum

Tata Negara, Fak. Hukum UI.

Lindsey, dkk, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar) , (Bandung : PT.

Alumni, 2006).

Mahmud Peter Marzuki, Penelitian Hukum. (Jakarta: Kencana, cet-IV 2010).

Martin Brian, Against Intellectual Property, Department of Science And

Technology, University of Wallongong, Australia.

Mertokusumo Sudikno, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta:

Liberty, 2005).

Moerdiono, Hak Milik Intelektual dan Alih Teknologi, Jakarta : Prisma,

LP3ES, 1987.

Muhammad Abdulkadir, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,

Bandung, 2001.

OK. H. Saidin Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property

Right), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Pasek I Made Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam

Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016).

Quraish M. Shihab, Tafsir Al- Mishab : Pesan, Kesan dan Keseharian Al-

Qur’an,

Rachmad Abdul Saliman, Hermansyah, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan

Teori & Contoh Kasus, Jakarta, 2005.

Soekanto Soerjono. Peranan dan Penggunaan Kepustakaan di Dalam

Penelitian Hukum. (Jakarta: Pusat Dokumen Universitas Indonesia, 1979).

Syarifin Pipin, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Bandung,

2004.

Page 72: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Usman Rachmadi, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Bandung 2003.

Zamroni, 2009. Sejarah Mahkamah Agung: (Online),

(http//:www.zamroni.com/40-sejarah-mahkamah-agung.html., diakses pada

tanggal 31 Agustus 2018).

https://www.mahkamahagung.go.id/id/struktur-organisasi (diakses pada

tanggal 13 September 2018

http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/beranda.html, diakses pada tanggal

31 Agustus 2018

http://startuphki.com/kelas-barang-untuk-merek/. Diakses pada tanggal 31

Agustus 2018.

Page 73: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 658 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata khusus Hak atas Kekayaan Intelektual ( Hak Cipta )

dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

LAYNDRO SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Kapasan

122 Surabaya, saat ini bertempat tinggal di Jalan Simokerto

106, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada DONA A.

TIMISELA, SH., Dkk. Para Advokat, berkantor di Jalan Raya

Arjuna No. 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus,

tanggal 24 Januari 2012 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

M E L A W A N :

LIMONG LATIEF, bertempat tinggal di Simolawang Baru V/22

Kota Surabaya ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon

Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Niaga pada

Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pedagang legal dengan nama UD. Podo Subur

sebagaimana :

• Surat Izin Usaha Perdagangan (kecil) No. 503/6286A/436.11/2011

bidang usaha pakaian jadi, seprei, yang dikeluarkan oleh Dinas

Perdagangan dan Perindustrian tanggal 22 Juni 2011 ;

• Tanda Daftar Perusahaan (Persekutuan Perorangan (PO) Nomor

TDP : 130155148090 berlaku sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 ;

2. Bahwa Penggugat memproduksi celana dalam pria dengan merek ARTEX

milik orang tua Penggugat berdasarkan Sertifikat merek No. Pendaftaran :

366659 sejak 30 Agustus Tahun 1996 (vide surat bukti P.3) dan

diperpanjang lagi pada 18 Januari 2005 (vide surat Bukti P.4) TDM :

000027655 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, produksi

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1

Page 74: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

celana dalam pria tersebut dilanjutkan oleh Penggugat selaku generasi

penerus dari usaha orang tuanya yang saat sudah berusia lanjut. Bahwa

celana dalam pria yang diproduksi Penggugat laku keras dipasaran dengan

harga murah, dan kwalitas bagus serta jahitannya halus ;

3. Bahwa Penggugat yang memproduksi celana dalam pria merek ARTEX,

yang menciptakan type baru dengan kotak kemasan bergambar : berupa

logo dan bentuk huruf indah, H HOKOTEX dengan khas yang menjadi ciri

ciptaan tersebut huruf H dasar warna hijau yang telah mendapat

perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2002

tentang Hak Cipta dengan dikeluarkannya Surat Pendaftaran Ciptaan

dengan Nomor Pendaftaran : 050503 atas nama Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI, tanggal 15 Aprii 2011 ;

4. Bahwa Tergugat memproduksi :

• Celana dalam pria dalam merek NIKITEX dengan Nomor

Pendaftaran : ID.0000369698 13 Juni 2005. Dengan khas yang

menjadi ciri, ukuran, warna hitam dan putih ;

• Celana dalam pria merek NIKITEX dengan IDM : 000175688 dengan

khas yang menjadi khas yang menjadi ciri uraian warna tulisan

kuning emas, tulisan merah kombinasi kuning Kotak kemasan celana

dalam hitam putih ;

5. Bahwa namun pada kenyataannya untuk penjualan di pasar, Tergugat

menyamarkan kotak kemasan produk penjualan celana dalam pria yang

khas yang menjadi ciri yang sama dasar warna hijau sebagaimana milik

Penggugat. Bahwa logo dan bentuk huruf indah dasar warna hijau pada

kotak kemasan celana dalam pria milik Tergugat yang menyerupai milik

Penggugat ;

6. Bahwa kotak kemasan celana dalam pria yang diperdagangkan Tergugat

menyamai logo dan bentuk huruf indah dengan khas yang menjadi ciri

dasar warna hijau milik Penggugat yang telah mempunyai perlindungan

hukum Hak Cipta. Yaitu Surat Pendaftaran Ciptaan dengan Nomor

Pendaftaran : 050503 yang dikeluarkan atas nama Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia RI. tanggal 15 April 2011 ;

7. Bahwa adapun celana dalam pria produksi Tergugat yang beredar di pasar

antara lain sebagai berikut :

• Toko Lily, Pasar Kapasan LT. I Blok IV No. 14 Surabaya, menjual

celana dalam pria dengan kotak kemasan NIKITEX yang khas

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2

Page 75: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

menjadi ciri warna hijau dan NIKITEX khas yang menjadi ciri warna

hitam kombinasi putih ;

• UD. Perdana Pasar Kapasan Baru LT. I Blok II No. 34 Surabaya,

menjual celana dalam pria dengan kotak kemasan NIKITEX yang

khas menjadi ciri warna hijau dan NIKITEX khas yang menjadi ciri

warna hitam kombinasi putih ;

• Toko Pangestu, Pasar Kapasan Baru LT. I, Blok II No. 10 Surabaya,

menjual celana dalam pria dengan kotak kemasan NIKITEX yang

khas menjadi ciri warna hijau dan NIKITEX khas yang menjadi ciri

warna hitam kombinasi putih ;

• Dan lain-lainnya ;

8. Bahwa kegiatan Tergugat secara komersial yaitu berdagang yang tidak

termasuk ke dalam atau selain yang diatur oleh Pasal 15 Undang-Undang

No. 12 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka hal itu merupakan

pelanggaran hak cipta. Yang dapat dibuktikan dengan melihat langsung

secara fisik pada kotak kemasan celana dalam pria milik Penggugat dan

Tergugat berupa : Kotak celana dalam pria merek NIKITEX warna hijau

Reg-0000369698 yang beredar di pasar (vide alat bukti P-7). Yang

dibandingkan logo dan huruf indah, khas yang menjadi ciri warna hijau hak

cipta milik Penggugat. Kotak celana dalam pria hak cipta yang bergambar

seni rupa dan warna hijau, berupa logo dan bentuk huruf indah, H

HOKOTEX dengan khas yang menjadi ciri ciptaan tersebut warna hijau ;

9. Bahwa untuk itu mohon Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat

Layndro Santoso telah melakukan pelanggaran hak cipta milik Penggugat

Limong Latief, khususnya khas yang menjadi ciri kotak kemasan celana

dalam pria merek NIKITEX dasar warna hijau dan menghentikan produksi

celana dalam merek NIKITEX dengan kotak kemasan dasar khas ciri

dengan dasar warna hijau. Dan menghentikan produksinya serta menarik

produknya yang sudah beredar dipasaran ;

10.Bahwa apabila Hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya

pada perkara ini ;

Dari alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara

ini sudi memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan Tergugat Layndro Santoso telah melakukan pelanggaran hak

cipta, khas yang menjadi ciri ciptaan huruf H dasar warna hijau milik

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3

Page 76: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Limong Latief, khususnya kotak kemasan celana dalam pria

merek NIKITEX khas dengan ciri dasar warna hijau ;

3. Memerintahkan Tergugat Layndro Santoso menghentikan produksi celana

dalam pria merek NIKITEX dengan khas yang menjadi ciri kotak kemasan

dasar warna hijau ;

4. Memerintah Tergugat Layndro Santoso menarik semua produksi celana

dalam pria di pasaran dengan merek NIKITEX dengan kotak kemasan khas

yang menjadi ciri dasar warna hijau ;

5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan

Eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Premature :

1. Bahwa menyimak saksama gugatan yang diajukan Penggugat,

secara jelas Penggugat memasalahkan adanya “pelanggaran hak

cipta” dengan dalil adanya persamaan antara Hak Cipta milik

Penggugat yang termasuk dalam kategori seni lukis judul ciptaan “H”

dengan merek “NIKITEX” milik Tergugat dengan logo merek berupa

huruf “N” ;

2. Bahwa secara yuridis materiil dalil tentang adanya “pelanggaran hak

cipta” tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu dengan putusan

pidana yang mempuyai kekuatan hukum tetap ;

3. Bahwa untuk itu, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan

Premature ;

B. Obscuur Libel :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah diformulasikan dan dikongkritisir

secara kabur dan tidak jelas (obscuur libel) ;

2. Bahwa gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena

banyaknya fakta hukum yang tidak dikongkritisir dengan benar dan

teratur (missing link), sebagai contoh kongkritnya Penggugat sengaja

menghilangkan dan menyembunyikan secara unfair fakta-fakta

hukum antara lain sebagai berikut :

A. Bahwa fakta hukum yang sengaja disembunyikan oleh

Penggugat adalah bahwa Tergugat adalah pemilik merek

“NIKITEX” berikut dengan perlindungan Logo “N” sebagai

merek “NIKITEX” untuk kelas barang 25, yang telah terdaftar

dalam Daftar Umum Merek Dirjen HAKI, sejak tahun 2000

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4

Page 77: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

(jauh sebelum pendaftaran hak cipta Seni Lukis “H” milik

Penggugat yang baru terdaftar pada tahun 2011), adapun

Sertifikat Merek “NIKITEX” yang dimiliki Tergugat :

1. Sertifikat Merek “NIKITEX” No. 447452 tanggal 5 Juni

2000, yang telah diperpanjang dengan Sertifikat

Merek No. IDM000175688 tanggal 13 Juli 2009,

dengan etiket merek “NIKITEX + Logo N” ;

2. Sertifikat Merek “NIKITEX” No. 447506 tanggal 5 Juni

2000, yang telah diperpanjang dengan Sertifikat

Merek No. 1DM000024088 tanggal 21 Desember

2004, dengan etiket merek “NIKITEX + Logo N” ;

B. Bahwa lebih ironis, fakta hukum lain yang sengaja

disembunyikan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah

saat ini Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka, atas

Laporan Polisi yang diajukan oleh Tergugat di Polda Jatim,

sebagai Laporan Polisi No. TBL/310/VI/2011/Jatim tanggal 24

Juni 2011, dengan tuduhan Penggugat telah melakukan tindak

pidana pemalsuan merek menggunakan merek yang

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek

terdaftar “NIKITEX” milik Tergugat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 91 dan atau Pasal 94 Undang-Undang No. 15

Tahun 2001 tentang Merek, Bahwa penggunaan merek

“HOKOTEX + Logo H” oleh Penggugat jelas mempunyai

persamaan pada pokoknya dengan merek “NIKITEX” milik

Tergugat yang telah terdaftar ;

C. Bahwa berkas penyidikan perkara pidana atas nama

Tersangka Limong Latief (Penggugat) dalam proses

pemberkasan dan pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan

Tinggi Jawa Timur, sesuai dengan SP2HP (Surat

Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) dari Polda

Jatim No. B/314/SP2HP-3/X/2011/Ditreskrimsus tanggal 10

Oktober 2011 ;

D. Bahwa telah terungkap itikad buruk Penggugat, dimana

Penggugat menggunakan merek “HOKOTEX + Logo H” dalam

produk celana dalam yang dipasarkan oleh Penggugat,

padahal Penggugat tidak memiliki merek “HOKOTEX + Logo

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5

Page 78: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

H” sebagai merek terdaftar, yang dimiliki Penggugat hanyalah

hak cipta Seni Lukis “H”, bahwa jelas penerapan/penggunaan

suatu hak cipta sebagai merek dalam suatu produk

merupakan pelanggaran dan bertentangan maksud dan tujuan

perlindungan suatu hak cipta ;

E. Bahwa untuk itu, sangatlah jelas tercermin itikad buruk dari

Penggugat yang berusaha merekayasa hukum dengan

mengajukan gugatan a quo untuk menghambat proses pidana

Penggugat serta berusaha mencari pembenaran atas

penggunaan hak cipta Seni Lukis “H” sebagai suatu merek

dalam produk yang diproduksi dan dipasarkan oleh

Penggugat ;

3. Bahwa jelas terurai dalam Sertifikat Hak Cipta No. 050503 tanggal 15

April 2011 yang dimiliki oleh Penggugat adalah hak cipta Seni Lukis

“H” bukan terhadap perlindungan terhadap “warna hijau” yang

menjadi warna dasar kemasan produk Penggugat. Bahwa secara

yuridis warna dasar hijau dalam kemasan bukan merupakan

perlindungan hak cipta ;

4. Bahwa mohon dicatat, sebagaimana dalil gugatan Penggugat point 1

dan 3, dimana perijinan-perijinan yang dimiliki oleh Penggugat baru

terbit tahun 2011 termasuk pula Sertifikat Hak Cipta milik Penggugat

yang dijadikan dasar dalam gugatan a quo juga baru terbit tanggal 15

April 2011. Hal berbeda dengan Tergugat yang sejak tahun 1995

telah mendirikan usaha memproduksi dan memasarkan produk

celana dalam dengan merek “NIKITEX + Logo N” yang telah terdaftar

dalam Daftar Umum Merek Dirjen HKI sejak tahun 2000 ;

5. Bahwa mohon dicatat, Pendaftaran Hak Cipta yang diajukan oleh

Penggugat (Sertifikat Hak Cipta No. 050503 tanggal 15 April 2011)

jelas didasarkan itikad buruk dari Penggugat, yang berusaha untuk

mendompleng/meniru merek terdaftar “NIKITEX + Logo N” yang

dimiliki Tergugat sejak tahun 2000, hal mana dapat dilihat secara

jelas dan nyata dengan membandingkan Seni Lukis “H” milik

Penggugat dengan etiket merek “NIKITEX + Logo N” milik Tergugat,

oleh karenanya secara hukum Penggugat tidak berhak mendapatkan

perlindungan hukum ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6

Page 79: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa gugatan Penggugat semakin kabur dan tidak jelas, karena

Penggugat mengajukan gugatan a quo mengenai pelanggaran hak

cipta, padahal jelas secara yuridis Tergugat adalah pemilik merek

terdaftar atas merek “NIKITEX + Logo N” sejak tahun 2000, bahwa

jelas secara yuridis klasifikasi merek jelas berbeda dengan klasifikasi

Hak Cipta, terlebih perlindungan merek terdaftar “NIKITEX + Logo N”

dalam merek NIKITEX yang dimiliki oleh Tergugat jauh lebih lama

(terbit sertifikat sejak tahun 2000) sedangkan perlindungan hak cipta

milik Penggugat baru tahun 2011 ;

7. Bahwa pencampur adukan term hukum dan klasifikasi hukum yang

terdapat dalam gugatan Penggugat membuktikan adanya kerancuan

hukum dan kekaburan hukum di dalam gugatan Penggugat,

Penggugat tidak mampu membedakan penggunaan produk dengan

merek “NIKITEX + Logo N” oleh Tergugat berdasarkan Hak Eksklusif

Merek Terdaftar dengan hak cipta Penggugat yang hanya bersifat

deklaratif bukan konstitutif ;

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, jelas terbukti gugatan

Penggugat telah disusun secara kabur, rancu dan tidak jelas

(obscuur libel) serta tidak berdasar hukum, untuk itu demi kepastian

hukum dan wawasan hukum yang benar, sudah sepatutnya dan

seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet

ontvankelijk verklaard) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 10/

HKI.Cipta/2011/ PN.Niaga.Sby., tanggal 17 Januari 2012 yang amarnya sebagai

berikut :

Dalam Eksepsi :

• Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan Tergugat Layndro Santoso telah melakukan

pelanggaran hak cipta, khas yang menjadi ciri ciptaan Huruf

H - dasar warna hijau, milik Penggugat Limong Latief,

khususnya kotak kemasan celana dalam pria merek

NIKITEX khas dengan ciri dasar warna hijau ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 7

Page 80: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Tergugat Layndro Santoso menghentikan

produksi celana dalam pria merek NIKITEX dengan khas

yang menjadi ciri kotak kemasan dasar warna hijau ;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu

Rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini yang diucapkan dengan

dihadiri Tergugat pada tanggal 17 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh

Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 24 Januari 2012), diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal

30 Januari 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 10/

HKI.HAK CIPTA/2011/PN.Niaga.Surabaya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2012 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pemohon Kasasi yang pada tanggal 13

Februari 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat, diajukan

jawaban atas memori kasasi tersebut yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Februari 2012 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya

telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/

Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Judex Facti Telah Menggunakan Hukum

Merek (Undang-Undang No. 15 Tahun

2001 tentang Merek) Terhadap Sengketa

Hak Cipta Dalam Kasus A Quo :

1. Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya halaman 14

mempertimbangkan bahwa :

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Penggugat telah

berhasil membuktikan dalilnya bahwa antara hak cipta Logo H milik

Penggugat dengan merek Logo N milik Tergugat telah terdapat

persamaan pada pokoknya” ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 8

Page 81: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Padahal terminology hukum maupun pengertian hukum tentang “persamaan

pada pokoknya” hanya dikenal dalam Undang-Undang merek No. 15 Tahun

2001, sedangkan Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 tidak

mengenal pengertian hukum tentang “persamaan pada pokoknya”. Lagi

pula, perlindungan hak cipta adalah peniruan yang sama atau perbanyakan

hak cipta yang sama. Tidak ada aturan hukum hak cipta yang mengatur

persamaan pada pokoknya antara ciptaan yang satu dengan ciptaan yang

lain ;

Dengan demikian, jelas Judex Facti secara nyata-nyata salah dalam

menerapkan hukum, yaitu menyamakan sengketa hak cipta dengan

sengketa merek ;

II. Judex Facti Telah Membuat Kekacauan

Hukum Dengan Mencampur-Aduk Dan

Mempertentangkan Perlindungan Hukum

Hak Atas Merek Dengan Perlindungan

Hukum Hak Atas Ciptaan :

1. Judex Facti tidak dapat membedakan hak hukum Pemohon Kasasi

berupa hak atas Merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum

Merek Dirjen HKI sejak tahun 2000. Sehingga berhak mendapatkan

perlindungan hukum dalam penggunaan Logo N sebagai merek

NIKITEX. Ironisnya, Judex Facti dalam pertimbangannya halaman 14

alinea 6 mempertimbangkan bahwa :

“Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Penggugat

(Termohon Kasasi) telah berhasil membuktikan dalilnya bahwa antara Hak

Cipta Logo H milik Penggugat dengan merek Logo N milik Tergugat telah

terdapat persamaan pada pokoknya” ;

Dari pertimbangan hukum tersebut, Judex Facti telah mengalahkan hak

atas Merek milik Pemohon Kasasi yang telah mendapatkan perlindungan

hukum sejak tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001

tentang Merek dengan memenangkan hak atas cipta yang baru terdaftar

pada tanggal 15 April 2011 dengan memakai parameter Undang-Undang

Merek No. 15 Tahun 2001 tentang Persamaan pada pokoknya antara

merek yang satu dengan merek yang lain. Pertimbangan Judex Facti seperti

demikian akan mengacaukan tertib hukum dan asas hukum dalam Undang-

undang Merek, maupun Undang-undang Hak Cipta ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9

Page 82: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pertimbangan di atas, Judex Facti tidak dapat

membedakan sistem konstitutif dari Merek berdasarkan Undang-

Undang No. 15 Tahun 2001 dengan sistem deklaratif dari hak cipta

berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 ;

Karena Judex Facti telah mengingkari hak atas merek Pemohon Kasasi

berupa logo huruf N merek NIKITEX yang telah dipasarkan dan dilindungi

sejak tahun 2000, sedangkan hak cipta Termohon Kasasi baru Terdaftar

pada tahun 2011. Adalah sangat bertentangan dengan hukum, Judex Facti

telah melindungi “ciptaan” Termohon Kasasi yang dengan sengaja meniru

merek Pemohon Kasasi. Dalam kasus ini, seharusnya Judex Facti

mengetahui dengan jelas itikad buruk Termohon Kasasi membuat “ciptaan”

yang mirip dengan merek Pemohon Kasasi, yang telah ada sebelum

“ciptaan” Termohon Kasasi terdaftar, bukan sebaliknya ;

3. Bahwa hak cipta menganut sistem deklaratif, sehingga pendaftaran

ciptaannya masih dapat diganggu gugat, kecuali Termohon Kasasi

dapat membuktikan dialah pencipta pertama huruf H yang mirip

dengan Logo N merek Pemohon Kasasi, sebelum Pemohon Kasasi

mendaftarkan hak atas mereknya pada tahun 2000, sedangkan

Pemohon Kasasi cukup membuktikan bahwa mereknya berupa Logo

N NIKITEX telah terdaftar sejak tahun 2000 sesuai dengan sistem

konstitutif. Karena sejak didaftarkan, Pemohon Kasasi telah

memperoleh perlindungan hukum. Jelas Judex Facti seharusnya

tahu bahwa Termohon Kasasi membuat hak ciptanya huruf H tahun

2011, sehingga tidak patut memperoleh perlindungan hukum karena

meniru produk merek Pemohon Kasasi yang sudah terdaftar sejak

tahun 2000 ;

III.Judex Facti Telah Salah Memahami

Hukum Hak Cipta Dalam Kasus A Quo :

1. Judex Facti telah memperlakukan hak cipta Termohon Kasasi

sebagai merek sehingga memperbandingkan dengan merek

Pemohon Kasasi dalam pemahaman hukum tentang “persamaan

pada pokoknya” antara merek yang satu dengan merek yang lain,

padahal hak cipta tidak boleh dijadikan merek dalam sebuah produk.

Apabila pemikiran hukum Judex Facti ditolerir, maka orang tidak

harus mendaftar merek untuk melindungi produknya melainkan

cukup mendaftar ciptaan yang meniru merek orang lain, maka

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10

Page 83: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

ciptaannya dilindungi dan hak atas merek orang lain dilarang untuk

digunakan. Bukankah ini sebuah ironis hukum ? ;

Judex Facti pura-pura tidak tahu padahal sesuai fakta notoir, untuk proses

mendaftarkan Hak Cipta sangat mudah dan dalam praktek cukup ± 6 bulan

sudah terdaftar, sedangkan untuk proses mendaftarkan merek

membutuhkan waktu ± 2 tahun, baru bisa terdaftar. Ini konsekwensi yuridis

dari sistem konstitutif dari Merek dan sistem deklaratif dari hak cipta ;

IV. Judex Facti Telah Lalai Dalam

Menerapkan Hukum Pembuktian

Mengenai Pembagian Beban Pembuktian

(Burden of Proof) :

1. Judex Facti sama sekali tidak menilai dan mempertimbangkan bukti-

bukti Pemohon Kasasi, baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi. Di

dalam pertimbangan hukumnya tidak dijumpai penilaian atas bukti-

bukti Pemohon Kasasi. Hanya ditemukan kalimat dalam

pertimbangan hukum sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis

hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya

sedangkan alat bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak

perlu dipertimbangkan” ;

Dari pertimbangan hukum tersebut, Judex Facti tidak membuktikan bukti

mana yang relevan dan yang mana tidak relevan serta bagaimana dan

mengapa tidak relevan, tidak dipertimbangkan sama sekali dalam

pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum Judex Facti yang demikian

merupakan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (onvoldoende

gemotiveerd) ;

2. Bahwa Judex Facti lupa untuk membuktikan kapan Termohon Kasasi

memasarkan “ciptaannya” dan apakah benar ciptaannya adalah

orisinil, bukan peniruan dari merek orang lain ? ;

Padahal dalam persidangan telah terungkap dengan jelas dan akurat

bahwa :

a. Alat bukti saksi :

Saksi-saksi telah jelas membuktikan bahwa Termohon Kasasi meniru

merek Pemohon Kasasi yang telah diproduksi pada tahun 2000 sesuai

pendaftaran mereknya ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11

Page 84: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

b. Alat bukti surat :

Termohon Kasasi telah menjadi Tersangka memasarkan mereknya (Hak

Ciptanya) sama dengan merek Pemohon Kasasi ;

c. Berdasarkan ijin produksinya, telah terbukti Termohon

Kasasi baru memproduksi “Hak Ciptanya” pada tahun 2011

dan baru terdaftar hak ciptanya pada tahun 2011 ;

V. Judex Facti Telah Melindungi Termohon

Kasasi Selaku Tersangka Yang Telah

Menggunakan Mereknya (“Hak Ciptanya”)

Pada Produknya Yang Sama Pada

Pokoknya Dengan Merek Produk

Pemohon Kasasi :

1. Bahwa Judex Facti telah menggunakan logika hukum terbalik dalam

menerapkan Undang-undang Hak Cipta yaitu :

a. Mengingat hak cipta menganut sistem hukum deklaratif,

maka Termohon Kasasi haruslah membuktikan bahwa dia

telah menciptakan “ciptaannya” sebelum tahun 2000. Karena

Pemohon Kasasi telah terdaftar mereknya Logo N NIKITEX

pada tahun 2000 dan berhak mendapatkan perlindungan

hukum dalam memasarkan produk celana dalam dengan

mereknya tersebut sesuai hak eksklusif yang dijamin dalam

Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek ;

b. Mengingat hak atas merek menganut sistem konstitutif,

maka Pemohon Kasasi sudah dapat membuktikan

produknya telah memakai huruf N NIKITEX sejak tahun

2000 ;

c. Ironisnya, justru tanpa melihat tahun pendaftaran dan siapa

yang lebih dahulu memproduksi produk dengan merek “N”

Pemohon Kasasi atau huruf “H” Termohon Kasasi, Judex

Facti langsung menyimpulkan Pemohon Kasasi yang meniru

hak cipta Termohon Kasasi. Logika berpikir ini jelas terbalik

karena Termohon Kasasi lah yang meniru merek Pemohon

Kasasi mengingat Termohon Kasasi tidak mampu

membuktikan ciptaannya dibuat sebelum tahun 2000,

sedangkan yang terbukti Termohon Kasasi baru

mendaftarkan “ciptaan” yang mirip dengan merek Pemohon

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12

Page 85: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi pada tahun 2011. Artinya Judex Facti telah

melanggar sistem hukum dalam Undang-Undang No. 19

Tahun 2002 tentang Hak Cipta maupun Undang-Undang No.

15 Tahun 2001 tentang merek ;

d. Bahwa Judex Facti tidak cermat memperhatikan agenda

terselubung dalam kasus a quo, Termohon Kasasi sengaja

menggugat Pemohon Kasasi dengan alasan melanggar hak

cipta untuk menghindari tanggung jawab pidananya tentang

pelanggaran hak atas merek NIKITEX Pemohon Kasasi

yang sama pada pokoknya dengan produk H Termohon

Kasasi ;

Termohon Kasasi dengan sengaja meniru merek “N” NIKITEX dengan

jalan mendaftarkan hak cipta huruf “H” yang mirip dengan merek

Pemohon Kasasi. Dengan kata yuridis, Judex Facti turut membantu

Termohon Kasasi agar menghambat proses pidana yang sedang

berlangsung tentang penggunaan hak cipta sebagai merek oleh

Termohon Kasasi pada produk celana dalam yang sama pada pokoknya

dengan merek Pemohon Kasasi dengan logo huruf N, NIKITEX ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah

Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, Judex Facti

(Pengadilan Niaga) telah salah menerapkan hukum, terutama tentang Hak Cipta ;

Bahwa “persamaan pada pokoknya” dikenal dalam penyelesaian perkara

Merek ;

Bahwa dalam sengketa Hak Cipta, harus diteliti siapa “pencipta terdahulu

atau pertama kali” sesuai dengan sistem deklaratif yang dianut dalam hak cipta ;

Bahwa dalam perkara ini antara hak merek milik Tergugat (dilindungi

dengan Sertifikat Merek dan hak cipta milik Penggugat dilindungi dengan Sertifikat

Hak Cipta), keduanya sama-sama memiliki perlindungan hukum. Masalahnya

siapa “pemakai terdahulu/pertama” ? ;

Bahwa Hak Cipta Penggugat baru terdaftar pada tanggal 15 April 2011

sedangkan Merek Tergugat sudah terdaftar sejak tanggal 5 Juni 2000 ;

Bahwa dari fakta di atas memperlihatkan pihak Tergugat lebih dahulu

menggunakan Logo N untuk merek dagang NIKITEX ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13

Page 86: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta dan pengakuan Tergugat sendiri diuraikan dalam gugatan

bahwa Penggugat pada tahun 2011 mulai menggunakan Logo H untuk ciptaan

HOKOTEX ;

Bahwa hal ini membuktikan bahwa Tergugatlah lebih dahulu yang

membuat/sekaligus menciptakan dan menggunakan Logo N untuk merek

NIKITEX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat

Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi

dari Pemohon Kasasi : LAYNDRO SANTOSO tersebut dan membatalkan putusan

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No.10/HKI.Cipta/2011/

PN.Niaga.Sby., tanggal 17 Januari 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri

perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah

ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan

Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi harus

dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-

Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : LAYNDRO

SANTOSO tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri

Surabaya No. 10/HKI.Cipta/2011/PN.Niaga.Sby, tanggal 17 Januari 2012 ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

Dalam Eksepsi :

• Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

• Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara

dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan

sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) ;

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14

Page 87: KEKUATAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44568/1/FARHAN FEBRIAJI-FSH.pdf · PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Mahka

mah

Agung R

epublik

Indones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung

pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2013 , oleh Prof. Dr. Valerine J.L.

Kriekhoff, SH. MA., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM., dan Soltoni

Mohdally, SH. MH., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, SH. CN.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,

ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH. LLM. ttd./ Prof. Dr. Valerine J.L. Kriekhoff,

SH. MA.

ttd./ Soltoni Mohdally, SH. MH.

Biaya-Biaya : Panitera Pengganti,1. M e t e r a i. Rp 6.000,00 2. R e d a k s i. Rp 5.000,00 ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.3. Administrasi Kasasi. Rp4.989.000,00 Jumlah Rp5.000.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 195912071985122002

DisclaimerKepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :Email : [email protected] : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15