Upload
operator-warnet-vast-raha
View
161
Download
2
Embed Size (px)
Citation preview
Kebijakan & Pemanfaatan DAKBidang Sarana Perdagangan T.A. 2012
Disampaikan oleh Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan
pada Sosialisasi Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012
Hotel Grand Sahid, Senin 9 Januari 2012
Outline
1. Kebijakan & Pemanfaatan DAK TA 2012
2. Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2010 dan 2011
2
1. Kebijakan & Pemanfaatan DAK Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2012
3
Arah Kebijakan DAK Bidang SaranaPerdagangan Tahun 2012
Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk mendukung pasokan dan ketersediaan barang(terutama bahan pokok) serta pelaksanaan tertib ukur sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendukung upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah-daerah pedesaan, tertinggal, perbatasan, dan daerah pemekaran, serta daerah yang minim sarana perdagangannya
4
Tujuan
• Untuk meningkatkan pelayanan di bidang perdagangan khususnya dalam meningkatkan kelancaran arus barang kebutuhan pokok sehingga meningkatnya ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok bagi seluruh lapisan masyarakat di wilayah Indonesia.
• Untuk meningkatkan dan mengoptimalkan upaya perlindungan konsumen dan tertib ukur melalui pengawasan terhadap UTTP terutama yang digunakan dalam transaksi perdagangan, BDKT, serta pelayanan tera dan tera ulang UTTP.
• Membantu pemerintah menjaga ketersediaan stok bahanpokok, serta memberikan alternatif pilihan bagi para petani dan usaha mikro, kecil dan menengah di daerah untuk menyimpan barang di gudang sampai mendapatkan harga terbaik.
5
DAK Bidang Sarana Perdagangan TA 2012
Sub Bidang
Pembangunan dan Pengembangan SaranaDistribusi Perdagangan (pasar)
Sub Bidang
Pembangunan Gudang, Fasilitas, dan PeralatanPenunjangnya dalam Kerangka SRG
Sub Bidang
Peningkatan Sarana Metrologi Legal
6
DAK Sub Bidang Pembangunan dan Pengembangan SaranaDistribusi Perdagangan (pasar)
“Pasar Bersih, Aman dan Nyaman, Segar & Ramah”
Lingkup Kegiatan
Pembangunan Baru Perluasan Bangunan PasarRenovasi Bangunan Utama Pasar berupa Los dan/atau
Kios yang sudah ada
Acuan Penataan Tapak Bangunan Pasar
Kebutuhan Ruang Pasar
1. Kebutuhan Utama
2. Sarana Penunjang
Sirkulasi Pencahayaan
Struktur & Bentuk Bangunan Fisik Pasar
Desain sederhana, efisien, mudah dan murah pemeliharaannya
7
DAK Sub Bidang Pembangunan Gudang, Fasilitas, danPeralatan Penunjangnya dalam Kerangka SRG
Dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang
UU No. 9 Tahun 2006 Tentang SRG
Pembangunan Gudang Flat Penyediaan
Peralatan GudangPembangunan Sarana
Penunjang
8
DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal
Peningkatan Sarana Metrologi legal
Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera
Ulang UTTPinfrastruktur yang disiapkan untuk
mendekatkan pelayanan tera dan tera ulang dan kegiatan pengawasan
kemetrologian kepada masyarakat
Pos Ukur Ulangsarana atau tempat untuk
melaksanakan pengukuran, penakaran, penimbangan ulang
terhadap barang-barang yang telah diserahterimakan oleh penjual
kepada pembeli
9
Kriteria Teknis >DAK Bidang Sarana Perdagangan
a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar)i. Kabupaten/kota yang memiliki pasar tanpa bangunan
ii. Kabupaten/kota dengan jumlah desa yang tidak memiliki pasar permanen/semi permanen pada jarak kurang dari 3 Kilometer
iii. Kabupaten/kota dengan persentase jumlah pasar yang rusak, dengan ketentuan bahwa untuk Wilayah Indonesia Bagian Barat > 40% dan Wilayah Indonesia Bagian Timur > 40%
iv. Kabupaten/Kota, di luar kabupaten tertinggal dan kawasan perbatasan, yang telah menerima DAK Bidang Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional) sebanyak 2 tahun terakhir berturut-turut, tidak diprioritaskan untuk memperoleh DAK Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2012
10
b. Peningkatan Sarana Metrologi Legali. Pengadaan Peralatan Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang
UTTP• Kabupaten/Kota yang memiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang
diserahi tugas dan tanggungjawab di bidang perdagangan yang memilikitugas dan fungsi di bidang metrologi legal dalam bentuk Unit Kerja atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
• Kabupaten/kota yang minimal 60% dari potensi UTTP (khususnyatimbangan di pasar tradisional dan pompa ukur BBM di SPBU) diwilayahnya belum dapat ditangani untuk ditera/ditera ulang oleh UPTD Metrologi Legal Provinsi;
• Kabupaten/kota yang wilayah geografinya untuk dapat dijangkau olehUPTD Metrologi Legal Provinsi membutuhkan biaya yang besar (misaldaerah kepulauan, daerah terpencil, dll); dan/atau
• Kabupaten/kota yang tidak termasuk daerah yang menerima DAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2011.
Kriteria Teknis >DAK Bidang Sarana Perdagangan
11
ii. Pengadaan Pos Ukur Ulang di Pasar Tradisional
• Kabupaten/kota yang merupakan lokasi pengembangan pasar percontohan Kementerian Perdagangan;
• Kabupaten/kota memiliki pasar tradisional yang telah mendapatpredikat Pasar Tertib Ukur; dan/atau
• Kabupaten/kota yang memiliki pasar tradisional yang telahmenyediakan ruangan untuk pos ukur ulang.
• Kabupaten/kota yang tidak termasuk daerah yang menerimaDAK Sub Bidang Peningkatan Sarana Metrologi Legal tahun 2011.
Kriteria Teknis >DAK Bidang Sarana Perdagangan
12
c. Pembangunan Gudang, Fasilitas dan PeralatanPenunjangnya Dalam Rangka Penyelenggaraan SRG• Kabupaten/kota yang belum memiliki Gudang Komoditi Pangan
permanen sesuai SNI 7331:2007 tentang Gudang Untuk Komoditi Pertanian; dan
• Kabupaten/kota yang belum memiliki gudang komoditi pangan pada radius ≤ 5 km dari daerah sentra produksi hasil pertanian; dan
• Kabupaten/kota yang terdapat kelompok tani dan pelaku usaha komoditas pertanian di wilayah pembangunan gudang; dan
• Kabupaten/kota dengan produksi komoditi primer (padi, jagung, lada, kakao, rumput laut, karet, kopi) minimal sebesar :- Komoditi Padi > 300.000 ton.
- Komoditi Jagung > 150.000 ton.
- Komoditi Kopi > 5.000 ton
- Komoditi Kakao > 10.000 ton
- Komoditi Lada > 15.000 ton
- Komoditi Karet > 250.000 ton
- Komoditi Rumput Laut > 100.000 ton
Kriteria Teknis >DAK Bidang Sarana Perdagangan
13
• Kabupaten/Kota yang termasuk ke dalam lokasi prioritas percepatan pembangunandaerah tertinggal dan kawasan perbatasan tahun 2012 diprioritaskan untukmemperoleh DAK Bidang Sarana Perdagangan sub bidang Pembangunan danPengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional) tahun 2012.
• Kabupaten/Kota yang telah menerima DAK Sarana Perdagangan, sub bidangPembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan (Pasar Tradisional) sebanyak 2 kali berturut-turut, tidak diprioritaskan untuk memperoleh DAK Bidang Sarana Perdagangan, sub bidang Pembangunan dan Pengembangan Sarana DistribusiPerdagangan Tahun 2012.
• Alokasi minimum DAK Peningkatan Sarana Metrologi Legal Tahun 2012 per Kabupaten/Kota adalah:
a. Rp. 700 juta untuk Unit Pengawasan Berjalan Tera/Tera Ulang UTTP
b. Rp. 150 juta untuk Pos Ukur Ulang
Catatan Khusus>DAK Bidang Sarana Perdagangan
14
Evaluasi Pelaksanaan DAK Bidang Sarana Perdagangan
TA 2010 dan 20112.
15
Alokasi DAK Bidang Sardag TA 2009-2012
-
50,000,000
100,000,000
150,000,000
200,000,000
250,000,000
300,000,000
350,000,000
400,000,000
2009 2010 2011 2012
Total Alokasi DAK Bidang Sardag TA 2009-2012
Pasar74%
Gudang SRG18%
Kemetrologian8%
Alokasi DAK TA 2012 Per Sub Bidang
Total Alokasi DAK Bidang Sardag TA 2012
sebesar Rp 345.132.000, atau mengalami
kenaikan lebih dari 100% sejak pelaksanaan
DAK pertama kali tahun 2009.
Hal ini menunjukkan semakin tingginya fokus
pemerintah di sektor perdagangan dalam
proses pembangunan ekonomi kerakyatan.
Dominasi DAK Sub Bidang Pasar dalam
alokasi DAK TA 2012 menggambarkan
vitalnya fungsi sarana distribusi sebagai pilar
perdagangan di daerah.
Pemanfaatan hasil pembangunan pasar
harus menjadi perhatian penuh para Kepala
SKPD yang membidangi perdagangan
Total Kabupaten Penerima DAK Bidang SardagTA 2009-2012
-
50
100
150
200
250
300
2009 2010 2011 2012
Kab. Penerima DAK Bidang Sardag TA 2009-2012
Pasar80%
Gudang SRG6%
Kemetrologian
14%
Kab. Penerima DAK TA 2012 per Sub Bidang
Total kabupaten penerima DAK Bidang Sardag TA 2012 sebanyak 235 kab/kota.
Walaupun secara kuantitas tidak mengalami kenaikan signifikan dibanding TA 2009, dengan total alokasi DAK Bidang Sardag yang terus meningkat, maka rata-rata alokasi kab. Penerima meningkat lebih dari 100% (dari Rp 625.000,- di TA 2009 menjadi Rp 1.468.647,- di TA 2012)
Upaya Kemendag untuk semakin
meningkatkan perlindungan terhadap
konsumen (baik dari sisi persuasi maupun
proaktif), terlihat dari persentase jumlah
kab.penerima untuk DAK Sub Bidang
Metrologi sebesar 14% (meningkat dibanding
TA 2009 sebesar 7,97%).
Evaluasi DAK Bidang Sarana Perdagangan2
01
0 Serapan Anggaran
94, 9%Tingkat Pelaporan
80%2
01
1 Serapan Anggaran*
45,64%Tingkat Pelaporan 43 %
* Per Desember 2011
20
12 Serapan
Anggaran [diharapkan lebih baik]
Tingkat Pelaporan [diharapkan jauh lebih baik]
18
Terima kasihhttp://www.kemendag.go.id
19