KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIABADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Gedung Kementerian Agama Lantai. 17. Jalan M.H. Thamrin No.6 Jakarta PusatTelepon/Faksimili : (021) 3920663, 3920668

Website: balitbangdiklat.kemenag.go.id

SURAT EDARANKEPALA BADAN LlTBANG DAN DIKLAT

NOMOR 4 TAHUN 2017TENTANG

IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSIPEMERINTAH (SAKIP) DI LlNGKUNGAN BADAN LlTBANG DAN DIKLAT

KEMENTERIAN AGAMA

A. UmumAspek penting dalam Pembangunan Reformasi Birokasi dan Zona Integritasadalah penguatan akuntabilitas. Pemerintah melalui KementerianPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara khususmengatur terkait akuntabilitas ini dan disusun dalam suatu sistem yangdisebut SAKIP. Menurut Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2014, SAKIPadalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakanrangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancanguntuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data,pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansipemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerjapemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi 5 (lima) dimensi yaituPerencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, EvaluasiKinerja dan Capaian Kinerja. Nilai SAKIP Kementerian Agama pada tahun2016 adalah 68,14 dan meningkat dari tahun 2015 yaitu 62,01. Pada tingkatEselon I, yaitu hasil evaluasi dan penilaian Inspektorat Jenderal, nilai SAKIPBadan Litbang dan Diklat tahun 2016 juga mengalami peningkatan yangsignifikan yaitu 71.68 dibandingkan tahun 2015 pada kisaran nilai 54.47.Untuk mendukung peningkatan nilai SAKIP Badan Litbang dan Diklat padatahun 2017 dan selanjutnya maka diperlukan regulasi internal dan rencanakerja yang terukur guna meningkatkan pengelolaan SAKIP Badan Litbang danDiklat baik pada satuan kerja pusat atau daerah. Selain itu adanya perubahanregulasi PMA 42 tahun 2016 di mana distribusi pengelolaan SAKIP berada dibeberapa bagian/bidang. Oleh karena itu maka regulasi ini akan mengaturtugas dan fungsi implementasi SAKIP Badan Litbang dan Diklat serta sebagaipetunjuk teknis satuan kerja mengimplementasikan SAKIP.

B. Maksud dan Tujuan1. Memberikan kejelasan tugas dan fungsi satuan kerja terkait pengelolaan

SAKIP.2. Memberikan petunjuk pengelolaan SAKIP pada satuan kerja.

•

-2-

C. Ruang LingkupRuang lingkup surat edaran meliputi pentingnya implementasi SAKIP dilingkungan Badan Litbang dan Diklat guna meningkatkan kualitas kinerjaorganisasi dalam pencapaian visi dan misi Badan Litbang dan Diklat sertapeningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

D. Dasar Hukum1. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi

Birokrasi 2010-2025;2. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah;3. Peraturan Kementerian PAN RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu AtasLapora Kinerja Instansi Pemerintah

4. KMA No. 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, PelaporanKinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Lapora Kinerja Pada KementerianAgama

E. Sehubungan dengan pentingnya pembangunan SAKIP Badan Litbang danDiklat dalam rangka mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi, makaperlu disampaikan:

1. SAKI P meliputi 5 (lima) aspek penting yaitu perencanaan kinerja,pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaiankinerja;

2. Setiap Satuan Kerja di lingkungan Badan Litbang dan Diklat harusmengimplementasikan SAKIP;

3. Sekretaris Badan Litbang dan Diklat berperan sebagai penanggungjawabimplementasi SAKIP yang ada di Badan Litbang dan Diklat yang didukungoleh Kepala Bagian Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi sertaKepala Bagian Organisasi, Kepegawaian dan Hukum, dan ditunjang olehKepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, Kepala Sub BagianEvaluasi Program dan Pelaporan serta Kepala Sub Bagian Organisasi danTatalaksana.

4. Koordinator pengelola SAKIP pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan(Pusdiklat) adalah Kepala Bagian Tata Usaha sedangkan pada PusatPenelitian dan Pengembangan (Puslitbang), Lajnah Pentashihan MushafAl-Our'an, Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan adalahKepala Sub Bagian Tata Usaha;

-3-

5. Aspek perencanaan kinerja berkaitan dengan Rencana Strategis,Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja. Sesuai dengan tugas dan fungsidalam PMA 42 tahun 2016, maka pemenuhan, kualitas dan pemanfaatanaspek ini sepenuhnya berada dalam koordinasi Kepala BagianPerencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi, yang ditunjang secarakhusus oleh Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran;

6. Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat 2015-2019 harus segeradirevisi dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi organisasi sesuaidengan perubahan PMA 42 tahun 2016;

7. Setiap satuan kerja tidak perlu membuat Renstra sendiri akan tetapi cukupmenginduk kepada Renstra Badan Litbang dan Diklat;

8. Perjanjian kinerja di lingkungan kerja Badan Litbang dan Diklat perludisusun berjenjang dari tingkat Eselon I hingga Eselon V dan diturunkanmenjadi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Jabatan Fungsional Tertentu danJabatan Pelaksana;

9. Indikator Kinerja Utama pada Kepala Badan Litbang dan Diklat bernilaioutcome, indikator kinerja utama pada tingkat Eselon II bernilai outcomedan atau output. Indikator kinerja Eselon III dapat bernilai output atauoutcome yang berada pada cakupan tingkatnya. Indikator kinerja padaEselon IV bernilai output kegiatan. Indikator kinerja pada Eselon V bernilaioutput kegiatan. Sedangkan pada level individu/jabatan pelaksana,indikator kinerja bernilai proses atau input.

10. Bagian Perencanaan, Kerjasama dan Sistem Informasi memfasilitasipenyusunan Perjanjian Kinerja baik satuan kerja pusat atau daerah.

11. Perjanjian kinerja Kepala Badan Litbang dan Diklat harus disusun danditandatangani paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kalender setelahDIPA Badan Litbang dan Diklat diterima. Perjanjian Kinerja Eselon II dilingkungan Badan Litbang dan Diklat perlu disusun dan ditandatanganipaling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah DIPA Badan Litbangdan Diklat diterima. Perjanjian Kinerja Lajnah Pentashihan Mushaf AI -Qur'an perlu disusun dan ditandatangani paling lambat 30 (tiga puluh) harikalender setelah diterima Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf AI - Qur'an.Perjanjian Kinerja Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan perludisusun dan ditandatangani paling lambat 35 (tiga puluh lima) harikalender setelah diterima Kepala Balai Litbang Agama atau Balai DiklatKeagamaan.

12. Penandatanganan perjanjian kinerja tingkat Eselon II terhadap Eselon Idan Eselon III Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan dilakukandalam satu waktu yang dikoordinasikan oleh Bagian Perencanaan,Kerjasama dan Sistem Informasi.

13. Rencana kinerja tahunan atau RKT perlu disusun sebagai penjabaran daridokumen Rencana Strategis Badan Litbang dan Diklat.

-4-

14. Penandatanganan perjanjian kinerja Eselon III dan Eselon IV pad alingkungan Sekretariat dibawah koordinasi Bagian Perencanaan danSistem Informasi. Penandatanganan perjanjian kinerja Eselon III danEselon IV pad a Puslitbang dibawah koordinasi Sub Bagian Tata Usaha.Penandatanganan perjanjian kinerja Eselon III dan Eselon IV padaPusdiklat dibawah koordinasi Bagian Tata Usaha Pusdiklat.Penandatanganan perjanjian kinerja Eselon IV dan Eselon V pada BalaiLitbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan berada dibawah tanggungjawab dan koordinasi Sub Bagian Tata Usaha masing-masing satuan kerjatersebut. Penandatanganan perjanjian kinerja Eselon III dan Eselon IVpada satuan kerja Lajnah Pentashihan Mushaf AI - Qur'an berada dalamkoordinasi Sub Bagian Tata Usaha Lajnah Pentashihan Mushaf AI -Qur'an. Selanjutnya semua dokumen perjanjian kinerja satuan kerja pusatdan daerah wajib disampaikan kepada Sekretariat Badan Litbang danDiklat dan didokumentasikan pada Sub Bagian Perencanaan danAnggaran.

15. Aspek pengukuran kinerja berkaitan dengan penjelasan dan pengukuransetiap indikator kinerja serta mekanisme pengumpulan data kinerja. Aspekini sepenuhnya berada dalam tanggungjawab dan koordinasi Sub BagianOrganisasi dan Tatalaksana. Setiap indikator kinerja yang dijelaskandalam Renstra dan Perjanjian Kinerja perlu didefinisikan dan dibuatpengukurannya serta mekanisme pengumpulannya. Untuk mendukung haltersebut maka perlu dibuat manual book pengukuran indikator kinerjaserta SOP pengumpulan data kinerja.

16. Selanjutnya pengukuran kinerja akan diukur berbasis aplikasi.17. Evaluasi kinerja berkaitan dengan menilai kemampuan dalam melakukan

evaluasi mandiri terhadap penerapan manajemen kinerja (RencanaStrategis, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja).

18. Evaluasi Renstra perlu dilakukan setahun sekali sebagai bentukpencapaian visi dan misi organisasi Badan Litbang dan Diklat yangtercantum dalam Renstra. Evaluasi ini sepenuhnya berada dalamkoordinasi Sub Bagian Evaluasi Program dan Pelaporan;

19. Evaluasi perjanjian kinerja perlu dilakukan secara berjenjang setiaptriwulan baik satuan kerja pusat atau daerah. Evaluasi perjanjian kinerjaEselon II, Eselon III Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaanharus dilaporkanl dipresentasikan setiap triwulan diminggu pertamakepada Kepala Badan Litbang dan Diklat yang dikoordinasikan dandijadwalkan oleh Sub Bagian Evaluasi Program dan Pelaporan;

20. Evaluasi perjanjian kinerja Eselon IV oleh Eselon III dan Eselon III olehEselon II pada lingkungan Sekretariat berada dalam koordinasi BagianOrganisasi, Kepegawaian, Dan Hukum. Pada wilayah kerja Puslitbang,evaluasi perjanjian kinerja Eselon III dan Eselon IV dikoordinasikan oleh

-5-

Sub Bagian Tata Usaha Puslitbang. Pad a wilayah kerja Pusdiklat evaluasiperjanjian kinerja Eselon III dan Eselon IV berada dalam koordinasi BagianTata Usaha Pusdiklat. Evaluasi perjanjian kinerja Eselon V dan Eselon IVoleh Eselon III Balai Litbang Agama dan Balai Diklat Keagamaan beradadalam koordinasi Sub Bagian Tata Usaha masing-masing Balai LitbangAgama dan Balai Diklat Keagamaan. Evaluasi perjanjian kinerja Eselon IIIdan IV pada Lajnah Pentashihan Mushaf AI - Our'an berada dalamkoordinasi Sub Bagian Tata Usaha Lajnah Pentashihan Mushaf AI -Our'an. Semua dokumen hasil evaluasi perjanjian kinerja selanjutnyadilaporkan pada Sekretariat Badan Litbang dan Diklat dandidokumentasikan oleh Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana;

21. Pelaporan Kinerja atau Laporan Kinerja (LKj) berkaitan pelaporanperjanjian kinerja. Pelaporan kinerja perlu disusun dan disampaikan setiaptriwulanan dan tahunan;

22. Pelaporan kinerja triwulanan perlu dibuat oleh satuan kerja yang telahdilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja satuan kerja dalammencapai tujuan/sasaran strategis Badan Litbang dan Diklat. Laporankinerja perlu disusun ditingkat Eselon I Badan Litbang dan Diklat, Eselon IIyaitu Sekretariat, Puslitbang, Pusdiklat dan Lajnah Pentashihan Mushaf AI- Our'an, Eselon III Satuan Kerja yaitu Balai Litbang Agama dan BalaiDiklat Keagamaan. Laporan kinerja menjelaskan keberhasilanlkegagalan, upaya mencapainya, tantangan/hambatan, dan strategi kedepan.

23. Pelaporan kinerja triwulanan Eselon II, Eselon III Balai Litbang Agama danBalai Diklat Keagamaan dilaporkan kepada Kepala Badan Litbang danDiklat dan dikoordinasikan oleh Sub Bagian Evaluasi Program danPelaporan.

24. Pelaporan kinerja triwulanan Eselon I yaitu Kepala Badan Litbang danDiklat terhadap Menteri Agama dikoordinasikan oleh Sub BagianOrganisasi dan Tatalaksana.

25. Setiap satuan kerja tingkat Eselon II, Eselon III Balai Litbang Agama danBalai Diklat Keagamaan wajib menyusun pelaporan kinerja tahunan (LKj)dan dikoordinasikan oleh Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana.Laporan kinerja tahunan menggambarkan isi perjanjian kinerja atauindikator kinerja lainnya yang relevan yang menggambarkan kinerjaorganisasi. Oleh karena itu maka Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksanawajib memfasilitasi standarisasi penyusunan laporan kinerja tahunan.

26. Laporan kinerja tahunan tingkat Eselon I Badan Litbang dan Diklat disusundan dikoordinasikan oleh Sub Bagian Organisasi dan Tatalaksana dandilaporkan kepada Menteri Agama.

-6-

27. Capaian kinerja menggambarkan tingkat pencapaian target kinerja, tingkatkeandalan informasi kinerja, tingkat pencapaian kinerja dibandingkandengan Eselon I lainnya.

28. Renstra, Perkin, RKT, Pelaporan kinerja (LKj) tahunan wajibdipublikasikan kepada masyarakat melalui website paling lambat 2 minggusetelah penetapannya.