KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL …ozziapps.com/ebtke/bio-energi/upload/file/Buku_Informasi_Bioenergi.pdf · tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit ... • PLT

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

ESDM untuk Kesejahteraan Rakyat

I. BIOENERGI............................................................................................. 41. Sistem Penyediaan dan Pemanfaatan Bioenergi.......................... 52. Potensi Sumber Daya Bioenergi.............................................. 63. Karakteristik Bioenergi VS Energi Terbarukan Lainnya........ 74. Kebijakan dan Regulasi Pengembangan Bioenergi.............. 85. Mekanisme Pengembangan Bioenergi................................... 96. Program Pengembangan Bioenergi......................................... 10

II. BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL)..................................................... 121. Kebijakan Pengembangan BBN.................................................... 132. Jenis Pemanfaatan BBN................................................................ 143. Pentahapan Mandatori Pemanfaatan BBN................................... 194. Kebijakan Mandatori Pemanfaatan BBN ..................................... 225. Kapasitas Terpasang Industri BBN............................................... 236. Realisasi Produksi dan Distribusi BBN 2009-2014................. ..... 247. Penetapan Harga BBN.................................................................. 258. Uji Jalan Pemanfaatan Biodiesel 20% (B-20) .............................. 269. Kepdirjen EBTKE Terkait BBN...................................................... 2810. Standarisasi di Bidang BBN........................................................... 2911. Tantangan Pengembangan BBN................................................... 38

III. BIOGAS................................................................................................... 391. Karakteristik Biogas....................................................................... 402. Potensi Bahan Baku Biogas ......................................................... 413. Pemanfaatan Biogas..................................................................... 424. Jenis Pemanfaatan Biogas........................................................... 435. Pendekatan Pengembangan Biogas............................................ 446. Program Pengembangan Biogas Non Komersial

dan Semi Komersial....................................................................... 457. Implementasi Pemanfaatan Biogas............................................... 468. Standarisasi di bidang Biogas........................................................ 489. Tantangan Pengembangan Biogas............................................... 49


IV. LISTRIK BIOENERGI........................................................................... 511. Program Bioenergi Untuk Listrik ................................................ 522. Regulasi Penyediaan, Pemanfaatan Dan

Harga Jual Bioenergi Untuk Listrik ............................................. 533. Peluang Investasi : Pembangkit Listrik

Tenaga Bioenergi (Biomassa&Biogas) ...................................... 544. Harga Pembelian Tenaga Listrik Berbasis

Biomassa, Biogas Dan Sampah Kota ................................... ... 555. Capaian Pengembangan PLT Bioenergi ................................ ... 566. Kapasitas Terpasang On Grid Pembangkit

Tenaga Listrik Berbasis Biomassa, Biogas danSampah Kota s.d. Oktober Tahun 2014.................................. .. 57

7. Contoh Implementasi ProgramPengembangan Listrik Berbasis Bioenergi ............................... 58

8. Target Kapasitas Terpasang “On Grid” PembangkitListrik Tenaga Biomassa, Biogas danSampah Kota 2015-2016 .......................................................... 60

9. Tantangan Pengembangan Pembangkit ListrikBerbasis Bioenergi .................................................................... 61

10. Prosedur dan Tata Cara Investasi.............................................. 62

V. PENUTUP........................................................................................... 771. Aspek Strategis Implementasi Mandatori BBN ....................... 782. Dukungan Sektor Terkait dalam Pengembangan BBN........... 793. Aspek Regulasi dan Kebijakan yang Perlu Disusun................ 804. Upaya Percepatan Implementasi Mandatori BBN................... 815. Dampak Pemanfaatan Bioenergi.............................................. 83

LAMPIRAN ..................................................................................................... 85



i. Penyediaan bioenergi dalam bentuk energi final dapat berbentuk cair, gas, padat, dan listrik.ii. Bioenergi dalam bentuk cair yang sering disebut dengan Bahan Bakar Nabati (BBN) terdiri dari biodiesel, bioetanol, dan minyak

nabati murni yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti BBM.iii. Bioenergi dalam bentuk gas berbentuk biogas yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kompor maupun pembangkit

listrik.iv. Bioenergi dalam bentuk padat dalam bentuk briket atau pellet.v. Bioenergi juga dapat dikonversi menjadi listrik dengan memanfaatkan bahan bakar dari BBN, biogas, maupun gasifikasi.

Kilang Nabati

Distribusi

Distribusi

Distribusi

Generator Terintegrasi

INSTALASI KONVERSI BIOENERGI

• Gasifikasi Nabati• Anaerob Digestion

Bahan Bakar Nabati:1. Biodiesel2. Bioetanol3. Minyak Nabati Murni

Biogas

Briket/Pellet

Listrik Nabati(Green Electricity)

Pembriketan Nabati

Tungku Nabati


BAHAN BAKAR NABATI• CPO dengan produksi tahunan sebesar 28 juta ton (215 juta SBM); juga terdapat potensi Jarak

Pagar, Nyamplung dll sebagai bahan baku biodiesel;• Molasses 1,5 juta ton (3.1 juta SBM), Singkong 22 juta ton (23.3 juta SBM); juga terdapat

Sorghum, Nipah, Aren, dan Sagu sebagai bahan baku bioetanol.

BIOGAS• Potensi bahan baku biogas di Indonesia sebagian besar berasal dari kotoran ternak dan bahan

organik yang lain;• Indonesia memiliki jumlah hewan ternak sebagai bahan baku biogas yang cukup besar, antara lain 13

juta ternak sapi perah dan sapi pedaging, serta sekitar 15,6 juta ternak setara dengan 1 juta unitdigester biogas rumah tangga (2.3 juta SBM).

• Limbah organik cair dari industri sawit , Palm Oil Mill Effluent (POME), industri tahu dll yang juga dapatdimanfaatkan menjadi biogas masih sangat besar.

BIOMASSA• Indonesia memiliki potensi tanaman energi dan limbah biomassa yang berasal dari limbah

pertanian, limbah perkebunan, limbah peternakan, dan sampah perkotaan untuk dapat dimanfaatkanmenjadi bahan bakar dan pembangkit listrik.


PARAMETER BIOENERGI ENERGI TERBARUKANLAINNYA

Ketersediaan Banyak dipengaruhi denganusaha manusia

Lebih banyak tergantungkepada alam

Waktu Pemanfaatan Dapat disimpan danditransportasikan

Pada saat itu harusdimanfaatkan di lokasinya

Keberlanjutan Sangat tergantung kepadapengelolaan

Sebagian besar tergantungkepada alam

Bentuk energi final Padat, cair, gas, listrik (terus berkembang)

Umumnya dalam bentuk listrik

Sifat bahan baku Umumnya harus beli Sebagian besar gratisPeluang pengembangan Sangat potensial Sangat potensialTeknologi Sederhana - kompleks Sederhana - kompleksKetersebaran Seluruh wilayah Indonesia Terbatas pada wilayah-wilayah

tertentu (kecuali surya)


1. UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2007 tentang Energi

2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 5 TAHUN 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional

3. INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati

(Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

4. PERATURAN MENTERI ESDM No 25 TAHUN 2013 dan NO. 20 TAHUN 2014 tentang Perubahan Pertama dan Kedua atas Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008

5. PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 4 TAHUN 2012 tentang Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dariPembangkit Tenaga Listrik yang menggunakan Energi Terbarukan

Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik, PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 19 TAHUN 2013 tentang Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari Pembangkit Listrik Berbasis Sampah

Kota dan PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 27 TAHUN 2014 tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga

Biomassa dan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)

•Prioritas pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan salah satunya bioenergi

•Mengoptimalkan pemanfaatan EBT•Target Bauran Energi Nasional pada tahun 2025 dimana pemanfaatan EBT ditargetkan 17% dimana kontribusi Bioenergi adalah 5%.•Target elastisitas energi kurang dari 1 pada 2025.

•Instruksi kepada Menko Perekonomian, 12 Menteri terkait, Gubernur, dan Walikota untuk pengembangan BBN sesuai tugas masing-masing•Pengembangan BBN meliputi pengembangan bahan baku, teknologi proses sampai dengan niaga yang merupakan tugas bersama lintas Kementerian.

• Percepatan dan peningkatan mandatori penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga BBN pada sektor transportasi, industri, dan pembangkit listrik

• Mengatur mengenai harga pembelian listrik (feed-in tarriff ) PLT berbasis biomassa, biogas, dan sampah kota.


1. Penciptaan pasarPemberlakuan kewajiban penyediaan dan pemanfaatan Bahan Bakar Nabati(BBN), kewajiban PLN untuk pembelian listrik dari energi terbarukan, penerapanStandar Nasional Indonesia (SNI), dll

2. Pemberian subsidiAlokasi subsidi telah berjalan sejak 2009. Subsidi diberikan atas selisih harga BBMdengan harga BBN. Mekanisme penyaluran subsidi dilakukan melalui Pertaminaselaku distributor BBM Jenis Tertentu.

3. Penetapan Harga Jual Listrik (Feed-in Tariff)Ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM yang mengatur harga jual listrik darienergi terbarukan yang dibeli oleh PLN. Tidak perlu ada negosiasi

4. Pemberian insentif dan kemudahan (pajak, bea masuk, prosedur perizinan yanglebih sederhana, dan sosialisasi)

5. Penyediaan anggaran dan pendukung lainnya


1. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI SEBAGAI PENGGANTI BAHAN BAKAR MINYAK

• Pemanfaatan biodiesel sebesar 7,5% (B-7,5) pada sektor transportasi PSO.• Pemanfaatan biodiesel sebesar 2% (B-2) pada sektor transportasi Non-PSO.• Pemanfaatan biodiesel pada sektor industri sebesar 2% (B-2) pada industri pertambangan mineral dan batubara serta akan diperluas ke subsektor

industri lainnya secara bertahap.• Pemanfaatan biodiesel pada sektor pembangkit listrik.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN BIOGAS

• Implementasi biogas pada skala rumah tangga dan pada skala komunal atau industri• Dilaksanakan melalui anggaran pemerintah melalui kegiatan pembangunan infrastruktur bioenergi, melalui investasi swasta, dan secara semi

komersial.• Total digester biogas yang telah terbangun untuk skala rumah tangga mencapai lebih dari 23.000 unit.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN PEMBANGKIT LISTRIK BERBASIS BIOENERGI

• Telah ditetapkan feed in tariff untuk pembangkit listrik yang berbasis biomassa, biogas, dan sampah kota melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor27 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2013.

• Pengembangan pembangkitan listrik dengan tenaga biomassa telah dikembangkan dengan mekanisme invetasi swasta maupun public private partnership.

• PLT Bioenergi yang sudah dikembangkan antara lain PLT Biomassa dari cangkang kelapa sawit dan limbah pertanian (pembakaran, gasifikasi), PLT Biomassa dari biogas POME, limbah cair industri, dan PLT Biomassa sampah kota (landfill gas, gafisikasi) dengan total kapasitas terbangkitkan sebesar 91,9 MW yang terhubung dengan jaringan PLN.

4. PROGRAM TUNGKU SEHAT DAN HEMAT ENERGI (IMPROVED COOK STOVE)

• Program untuk mendorong pemanfaatan tungku yang berbahan bakar biomassa yang lebih sehat dan hemat energi.• Saat ini diterapkan di wilayah perdesaan di Sumatera, Jawa, Kalimantan dan Nusa Tenggara.

5. PROGRAM PULAU IKONIS ENERGI TERBARUKAN (ICONIC ISLAND)

• Program untuk mengembangkan suatu pulau berukuran kecil dan sedang di Indonesia, yang dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri melalui pemanfaatan energi terbarukan khususnya bioenergi.

• Saat ini telah diimplementasikan di Pulau Sumba dan akan dikembangkan ke pulau-pulau lain yang sesuai kriteria.


Bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan; Pencadangan kawasan hutan produksi yang khusus diperuntukan untuk pembangunan hutan energi

sebagai sumber bahan baku bioenergi; Sinergi kebijakan di bidang kehutanan dengan kebijakan di bidang energi terbarukan sebagai upaya

penyediaan bahan baku bioenergi; Penyediaan varietas pohon yang memiliki potensi sebagai bahan baku bioenergi; Pemanfaatan bahan baku bioenergi yang telah tersedia melalui hutan energi menjadi sumber energi

terbarukan; Sinergi model bisnis antara bidang kehutanan sebagai sisi hulu dan bidang energi terbarukan sebagai sisi

hilir dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan bahan baku bioenergi untuk kebutuhan dalam negeri.

Tanaman diversifikasi bahan baku BBN yang akan dikembangkan di wilayah timur Indonesia; Sebagai tanaman reklamasi pasca tambang; Akan dibuat kesepakatan antara Kementerian ESDM dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh

Indonesia (APPSI) dalam pengembangan lahan yang didedikasikan khusus untuk bioenergi minimal 100hektar per provinsi;

Puslitbangbun akan menyediakan bahan tanam untuk ditanam oleh masyarakat sebagai penghasil bahanbaku BBN.

Mandatori 2% pada tahun 2016 dan akan dilakukan voluntary flight oleh Garuda Indonesia dan IndonesiaAir Asia pada tahun 2015;

Pembentukan tim pokja pemanfaatan BBN pada pesawat dan renewable energy di bandar udara yangberanggotakan Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, airlines, pengelola bandar udara, peneliti,dan akademisi.

6. Pengembangan Bioenergi Berbasis Hutan

7. Pengembangan Kemiri Sunan

8. Pengembangan Bioavtur



UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 2007 tentang energi

PERATURAN PRESIDEN NO. 5 TAHUN 2006tentang kebijakan energi nasional

INSTRUKSI PRESIDEN NO. 1 TAHUN 2006tentang penyediaan, dan pemanfaatan bahan bakar nabati

(biofuel) sebagai bahan bakar lain

PERATURAN MENTERI ESDM NO. 32 TAHUN 2008 tentang penyediaan, pemanfaatan, dan tata niaga bahan

bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain

Prioritas penyediaan dan pemanfaatan EBT salah satunya BBN

Target BBN pada tahun 2025 sebesar 5% dari Bauran Energi Nasional

Instruksi kepada Menteri Terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk mengambil langkah-langkah dalam rangka mempercepat penyediaan dan pemanfaatan BBN

Mandatori pemanfaatan BBN pada sektor Transportasi, Industri, Komersial, dan Pembangkitan Listrik

Percepatan dan peningkatan mandatori pemanfaatan BBNPERATURAN MENTERI ESDM No 25 TAHUN 2013 dan NO.

20 TAHUN 2014 tentang Perubahan Pertama dan Keduaatas Peraturan Menteri ESDM No. 32 Tahun 2008

Harga Indeks Pasar (HIP) BBN untuk dicampurkan ke dalam jenis BBM tertentu/PSO/bersubsidi

KEPMEN ESDM NO.3784K/12/MEM/2014 Tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Yang Dicampurkan Ke Dalam Jenis Bahan Bakar Minyak

Tertentu

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BBN

PERATURAN DIREKTUR JENDERALTentang Spesifikasi Biofuel

1. No. 723 K/10/DJE/2013 : Biodiesel2. No. 722 K/10/DJE/2013 : Bioetanol3. No. 903 K/10/DJE/2013 : PPO (Minyak Nabati Murni)4. No. 830 K/10/DJE/2013 : Minyak Nabati Teresterifikasi Parsial


JENIS PENGGUNAAN BAHAN BAKU

Biodiesel Pengganti solar Minyak nabati seperti minyak kelapa sawit(CPO), kelapa, jarak pagar, nyamplung, kemirisunan, mikro alga

Bioethanol Pengganti bensin Tanaman yang mengandung pati/gula sepertitebu/molasses, singkong, sagu, sorgum, nipah, aren, dan ligno selulosa

Biooil- Biokerosin

- Minyak bakar

- Pengganti minyaktanah

- Pengganti IDO(Industrial Diesel Oil)

Minyak nabati (straight vegetable oil)Biomass melalui proses pirolisis dan PPO (Pure Plant Oil)

- Bioavtur Pengganti avtur Minyak nabati (straight vegetable oil)Biomass melalui proses pirolisis dan PPO (Pure Plant Oil)


Biodiesel:

Bahan baku utama biodiesel di Indonesia saat ini berasal dari Kelapa Sawit/CPO. Potensi bahan baku CPO

sangat melimpah di Indonesia dengan rata-rata produksi CPO ± 28 juta ton per tahun. Dari total produksi CPO,

hanya sebagian kecil ± 8 juta ton yang dimanfaatkan di dalam negeri untuk kebutuhan pangan dan biodiesel

(kebutuhan untuk biodiesel hanya ± 2,5 juta ton) sedangkan sisanya diekspor. Beberapa sumber bahan baku

biodiesel lainnya yang potensial untuk dikembangkan: Jarak Pagar/Jatropha, Nyamplung, Kemiri Sunan, Kelapa,

Jagung, dll.

Salah satu contoh pengembangan biodiesel yang potensial adalah dengan menggunakan kemiri sunan. Kemiri

Sunan (Reutealis trisferma (Blanco) Airy Shaw) merupakan salah satu tanaman penghasil bahan bakar biodiesel.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian

Pertanian, berikut adalah karakteristik dari tanaman kemiri sunan.


Karakteristik Tanaman Kemiri Sunan Kemiri sunan (Euphorbiaceae) merupakan pohon berukuran sedang, tingginya dapat mencapai 10-15 m dengan

diameter batang > 60 cm. Batang tanaman tegak lurus, kadang berlekuk. Memiliki percabangan mendatar, biasanya cabang berjumlah tiga

atau lebih secara simetris Bentuk tajuk tanaman muda membulat, sedangkan setelah tua memayung. Pada musim kemarau, merontokkan

daunnya dan pada musim penghujan muncul daun daun muda berwarna coklat kemerahan.

Populasi Tanaman dan Potensi Produksi Kemiri Sunan Populasi tanaman 150 pohon/ha Mulai berproduksi umur 4 tahun, pada umur 8 tahun produksi sampai 15 ton (6 – 8 ton biodiesel) per ha per tahun Umur produktif lebih dari 50 tahun Biji mengandung minyak > 40%, sedang di dalam kernelnya >50% Buah siap dipanen sekitar umur 6 bulan setelah pembungaan, panen dilakukan setelah kulit buah berwarna

kekuningan. Dalam satu buah rata-rata terdapat 3 biji Bibit siap tanam 6-7 bulan (50 cm) Ketersediaan bibit (saat ini) : 50.000 stum 2 m Rendemen : biji à crude oil (40-50%) à biodiesel (88-92%)

c


Proses Ekstraksi Minyak Kemiri Sunan Minyak kemiri sunan diekstraksi melalui 2 cara, yaitu: Pertama, biji kemiri sunan dikeringkan dibawah sinar matahari

hingga kadar air sebanyak 7%. Kemudian biji diekstraksi menjadi crude oil (menghasilkan minyak sebanyak 40-50%) yang berwarna cokelat.

Kedua, biji dan daging di giling kemudian dijemur di bawah sinar matahari hingga kadar air sembanyak 7%. Kemudian kernel diekstraksi hingga menghasilkan 54% crude oil yang berwarna kuning.

Crude oil diproses menjadi biodiesel menggunakan alat reaktor \biodiesel. Di samping ini adalah proses produski biodiesel dari crude oil:


Bioetanol: Bahan baku utama bioetanol di Indonesia saat ini berasal dari Mollasses dan Singkong.Rata-rata produksi Mollasses adalah 1,5 juta ton, produksi singkong adalah 22 juta ton. Beberapa sumber bioetanollain potensial untuk dikembangkan : Singkong, Sagu, Sorgum, dll.

Bioavtur: Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Lainnya, bioavtur yaitu bahan bakar pesawat udara, kini sedang digalakkan olehPemerintah. Diawali dengan pendandatanganan kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Energi BaruTerbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati pada Pesawat Udara (aviation biofuel) danEnergi Terbarukan (Renewable Energy) secara Berkelanjutan pada Bandar Udara pada tanggal 27 Desember 2013.Pengkajian secara teknis perihal spesifikasi bioavtur berdasarkan spesifikasi standar internasional telah dilakukan. Diawali dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara KESDM dengan Kemenhub, Pemerintah sedangmenyusun mandatori perihal pemanfaatan bioatur tersebut. Pada bulan Februari tahun 2010, Garuda Indonesia menandatangani MoU dengan The International Air

Transport Association (IATA), berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan perjalanan udara sertamenggunakan biofuel;

Pada tahun 2013: Garuda Indonesia melakukan studi pada bioavtur secara bertahap (mulai dari 1 persen) danditargetkan menerapkan bioavtur pada tahun 2016 dengan campuran 2% pada minyak avtur.

Jika konsumsi bioavtur adalah 1 Milyar liter / tahun, campuran 1% setara dengan 10.000 KL. Studi yang telahdilakukan disamping R & D teknologi, studi juga termasuk standardisasi dan sertifikasi untuk bioavtur.


BIODIESEL (Minimum)

Sektor Juli 2014 Januari 2015 Januari 2016 Januari 2020 Januari 2025

Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO)

10% 10% 20% 30% 30%

Transportasi Non PSO 10% 10% 20% 30% 30%

Industri dan Komersial 10% 10% 20% 30% 30%

Pembangkit Listrik 20% 25% 30% 30% 30%

MINYAK NABATI MURNI (Minimum)


Industri dan Transportasi (Low and Medium Speed Engine)

Industri 5% 10% 20% 20% 20%

Transportasi Laut 5% 10% 20% 20% 20%

Transportasi Udara - - 2% 3% 5%

Pembangkit Listrik 6% 15% 20% 20% 20%

BIOETANOL (Minimum)


Usaha Mikro, Usaha Perikanan, Usaha Pertanian, Transportasi, dan Pelayanan Umum (PSO)

0,5% 1% 2% 5% 20%

Transportasi Non PSO 1% 2% 5% 10% 20%

Industri dan Komersial 1% 2% 5% 10% 20%

Pembangkit Listrik - - - - -


Dengan penerapan mandatori BBN salah satunya biodiesel dan dengan proyeksi kebutuhan BBM Solar ke depan yang semakin meningkat maka perkiraan kebutuhan permintaan biodiesel ke depan akan semakin besar. Dengan konsisi pasokan biodiesel dari produsen eksisting dan perkiraan peningkatan dengan skema business-as-usualmaka akan terjadi kekurangan pasokan biodiesel ke depan. Dengan kondisi pasar tersebut dimana captive market produk biodiesel sudah pasti akan semakin meningkat maka peluang dan potensi investasi di bidang pengolahan/produksi biodiesel ke depan sangat menjanjikan dan peluang yang terbuka lebar.

Persebaran industri biodiesel eksisting yang masih terpusat di wilayah barat Indonesia karena suplai bahan baku berupa CPO yang juga masih terkonsentrasi di Sumatera dan Kalimantan. Dengan implementasi mandatori BBN Biodiesel dimana kewajiban pendistribusian BBM yang dicampurkan dengan BBN seharusnya dilakukan di seluruh wilayah Indonesia dan saat ini belum semua wilayah tersuplai khususnya di wilayah Timur, maka potensi pengembangan pabrik pengolahan biodiesel di wilayah timur Indonesia sangat terbuka lebar.

Proyeksi Kebutuhan Biodiesel


Kondisi serupa pada BBN jenis Bioetanol. Potensi investasinya masih terbuka lebar. Jumlah pabrik bioetanol eksisting yang masih sedikit dan belum tersebar serta perkiraan kebutuhan bioetanol yang semakin besar seiring implementasi mandatori dan kebutuhan BBM Bensin yang semakin meningkat.Proyeksi Kebutuhan Bioetanol


KEBIJAKAN BBN SUBSTITUSI BBM

KEBIJAKAN MANDATORI PEMANFAATAN BBNPermen ESDM No. 32 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah kedua dengan Permen ESDM No. 20 Tahun 2014

Mandatori pemanfaatan BBN sebagai substitusi BBM/campuran BBM pada sektor BBM PSO, BBM Non PSO, Industri dan Komersial, sertaPembangkit Listrik penciptaan pasar bagi BBN di dalam negeri mendorong pengembangan industri BBN dalam negeri

Mengurangi konsumsi dan impor BBM substitusi dengan BBNPeningkatan nilai tambah perekonomian dengan pengembangan industri BBN yang berbasis sumber daya

lokal/domestik

KEBIJAKAN MANDATORI PEMANFAATAN BBN


0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014Kapasitas Biodiesel 8.046 2.191.954 3.104.609 4.219.509 5.095.371 5.142.957 5.142.957 5.646.199 5.658.199Kapasitas Bioetanol 0 55.000 299.103 339.333 339.333 339.333 339.333 416.256 446.256

KILO

LITE

R


REALISASI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI BAHAN BAKAR NABATI NASIONAL 2009-2014

Catatan : *) Angka s.d. Triwulan III (September) Tahun 2014*) Angka produksi 2014 merupakan angka realisasi domestik, ekspor, dan stok BU BBN


Keputusan Menteri ESDM Nomor 3784 K/12/MEM/2014 tentangHarga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati (Biofuel) yang Dicampurkan ke dalam

Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

Biodiesel didasarkan pada harga indeks pasar Bahan Bakar Minyak untuk jenis minyak solar ditambah 3,48% harga indeks pasar Bahan Bakar Minyak untuk jenis Minyak Solar bulan berjalan

HIP = 103,48% x MOPS

Bioethanol didasarkan pada Harga Publikasi ARGUS untuk ethanol FOB Thailand rata-rata pada periode satu bulan sebelumnyaditambah 14% indeks penyeimbangproduksi dalam negeri dengan faktorkonversi sebesar 788 kg/m3

HIP = Rata-Rata Argus Ethanol X 788 kg/m3 x 1.14


1. Kajian Teknis dan Uji Pemanfaatn BBN (B20)-Uji jalan (road test) B-20 dilakukan dalam rangkamendukung Mandatori BBN yaitu implementasi B20 pada tahun 2016 seperti yang tertuang dalamPermen ESDM No. 25 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Perman ESDM No. 20 Tahun2014. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE dan BalitbangESDM), BPPT, PT. Pertamina, Aprobi, Gaikindo, Hino, Aspindo, dan Hinabi.

2. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen teknis penggunaan BBN (B20) pada mesinkendaraan bermotor dan alat besar, serta tersedianya rekomendasi teknis yang diperlukan sehinggapemanfaatan B20 pada tahun 2016 tidak berdampak negatif pada mesin.

3. Launching uji jalan telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 oleh MESDM.

4. Status pengujian sampai dengan tanggal September 2014:

i. Telah dilaksanakan uji awal kinerja mesin kendaraan yang meliputi uji rating, uji emisi dan ujiperformance pada kendaraan uji yaitu Toyota, Mitsubishi dan Chevrolet. dengan bahan bakar B0dan B20.

ii. Uji jalan telah menempuh jarak sekitar 26.000 Km dari target akhir sekitar 40.000 Km.

iii. Uji jalan dan uji kinerja akan dilanjutkan kembali mulai tanggal 7 Agustus 2014.


Kendaraan Storing BerbahanBakar B20

Kendaraan Uji Toyota –Innova

Kendaraan Uji Mitsubishi –Pajero

Kendaraan Uji Chevrolet -Spin

1

2

3

Jagorawi Highway

Puncak Cl imbing

Cipatat Genera l Rd

Cikampek Highway Pantura

Genera l Rd

SerpongBasecamp

Jakarta Outer Ring Rd

Lembang Cl imbing

Bandung Ci ty Rd

Padaleunyi Highway

LembangBasecamp (night)

Rute Uji Jalan B20

Kajian Teknis dan Uji Pemanfaatan BBN (B20) dilakukan untuk mendukung implementasiB20 pada tahun 2016 seperti yang tertuang dalam Permen ESDM No. 25 Tahun 2013.

Launching uji jalan telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2014 oleh MESDM. Status uji jalan sampai dengan tanggal 25 Juli 2014:

1.Telah dilaksanakan uji awal kinerja mesin kendaraan yang meliputi uji rating, uji emisidan uji performance mesin kendaraan uji yaitu Toyota, Mitsubishi dan Chevrolet.dengan bahan bakar B0 dan B20.

2.Uji jalan telah menempuh jarak sekitar 26.000 Km dari target akhir sekitar 40.000 Km.


Kepdirjen EBTKE No. 723 K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di dalam Negeri

Kepdirjen EBTKE No. 722 K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di dalam Negeri

Kepdirjen EBTKE No. 903 K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Minyak Nabati Murni untuk Bahan Bakar Motor Diesel Putaran Sedang

Kepdirjen EBTKE No. 902 K/10/DJE/2013 tentang Petunjuk Teknis Uji Kadar Bahan Bakar Nabati (BBN) di dalam Campuran dengan Bahan Bakar Minyak

Kepdirjen EBTKE No. 830 K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati Teresterifikasi Parsial untuk Motor Diesel Putaran Sedang

Kepdirjen Migas No. 933.K/10/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar 48 yang Dipasarkan di dalam Negeri (kewajiban pencampuran biodiesel sesuai target mandatori).

Kepdirjen Migas No. 933.K/DJM.S/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Bensin 88 yang Dipasarkan di dalam Negeri (kewajiban pencampuran biodiesel sesuai target mandatori).


1. SNI Biodiesel telah direvisi menjadi SNI 7182:2012;2. SNI Bioetanol Terdenaturasi untuk Gasohol direvisi menjadi SNI

7390:2012;3. SNI 7431:2008 Mutu dan Metode Uji Minyak Nabati Murni untuk Bahan

Bakar Motor Diesel Putaran Sedang;4. SNI 7970-1: 2014 Penentuan Kadar Biodiesel (EMAL/FAME) dalam

Campurannya dengan Minyak Solar Bagian 1: Metode SpektrometriInframerah Pertengahan;

5. SNI 7969: 2014 Penentuan Kadar Bioetanol dalam Gasohol - MetodeEkstraksi dengan Air;

6. SNI 8017: 2014 Minyak Nabati Teresterifikasi Parsial untuk Motor DieselPutaran Sedang;

7. SNI 8018:2014 Minyak Nabati untuk Bahan Bakar Pembakaran Luar(Esternal Combustion).


SNI 7182:2006 SNI 7182:2012

a. Regulasi terkait : Kep Dirjen Migas No. 13483 K/24/DJM/2006 Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

a. Regulasi terkait:Kepdirjen EBTKE No. 723 K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Biodiesel Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di dalam Negeri

b. Syarat mutu 1. Tingkat korosi lempeng tembaga, maks No. 3.2. Angka asam maks 0,8 mg-KOH/g,3. Terdapat parameter uji Halphen,4. Tidak ada parameter kestabilan oksidasi, 5. Tidak ada bab uraian metode uji,

Contoh : ASTM D 1298 Metode Uji Massa Jenis pada 400C

b. Syarat mutu 1. Tingkat korosi lempeng tembaga, maks No. 1,2. Angka asam maks 0,6 mg-KOH/g), 3. Penghilangan parameter uji Halphen, 4. Terdapat syarat mutu kestabilan oksidasi, 5. Terdapat penambahan sub-bab uraian metode uji.


No. Parameter uji Satuan Batas nilai Metode Uji

01. Massa jenis pada 40 oC kg/m3 850 – 890 ASTM D-1298 atau ASTM D 4052 atau lihat bagian 9.1 pada SNI 7182:2012

02. Viskositas kinematik pada 40 oC mm2/s(cSt) 2,3 – 6,0 ASTM D-445 atau lihatbagian 9.2 pada SNI 7182:2012

03. Angka setana - Min. 51ASTM D-613 atau ASTM D 6890 atau lihat bagian 9.3 pada SNI 7182:2012

04. Titik nyala (mangkok tertutup) oC Min. 100ASTM D-93 atau lihat bagian 9.4 pada SNI 7182:2012

05. Titik kabut oC Maks. 18ASTM D-2500 atau lihat bagian9.5 pada SNI 7182:2012

06. Korosi lempeng tembaga (3 jam, 50 oC) - Nomor 1ASTM D 130 - 10 atau lihat bagian9.6 pada SNI 7182:2012

07. Residu karbon dalam :

- contoh aseli

- atau dalam 10 % ampas distilasi

%-berat Maks. 0,05

Maks. 0,3

ASTM D 4530 atau ASTM D 189 atau lihat bagian 9.7 pada SNI 7182:2012

08. Air dan sedimen %-volume Maks. 0,05ASTM D 2709 atau lihat bagian9.8 pada SNI 7182:2012

09. Temperatur distilasi 90 % oC Maks. 360ASTM D 1160 atau lihatbagian 9.9 pada SNI 7182:2012

10. Abu tersulfatkan %-berat Maks. 0,02ASTM D-874 atau lihatbagian 9.10 pada SNI 7182:2012


No. Parameter uji Satuan Batas nilai Metode Uji

11. Belerang mg/kg Maks. 100ASTM D 5453 atauASTM D-1266, atau ASTM D 4294 atau ASTM D 2622 ataulihat bagian 9.11 pada SNI 7182:2012

12. Fosfor mg/kg Maks. 10 AOCS Ca 12-55 atau lihat bagian 9.12 pada SNI 7182:2012

13. Angka asam mg-KOH/g Maks. 0,6AOCS Cd 3d-63 atau ASTM D-664 atau lihat bagian 9.13 pada SNI 7182:2012

14. Gliserol bebas %-berat Maks. 0,02AOCS Ca 14-56 atauASTM D-6584 atau lihat bagian 9.14 pada SNI 7182:2012

15. Gliserol total %-berat Maks. 0,24AOCS Ca 14-56 atauASTM D-6584 atau lihatbagian 9.14 pada SNI 7182:2012

16. Kadar ester metil %-berat Min. 96,5 lihat bagian 9.15 pada SNI 7182:2012

17. Angka iodium g-I2/100 g Maks. 115AOCS Cd 1-25 atau lihatbagian 9.16 pada SNI 7182:2012

18.

Kestabilan oksidasi :- Periode induksi metode Rancimat- atau Periode induksi metode Petro-

oksi

menitMin. 360Min 27 EN 15751 atau lihat bagian

9.17.1 pada SNI 7182:2012ASTM D 7545 atau lihat bagian 9.17.2 pada SNI 7182:2012

Parameter yang diberi shade warna kuning adalah parameter yang mengalami perbaikan nilai dibanding dengan nilai pada SNI 04-7182 -2006, yaitu no. 06 dan 13, atau parameter baru (no. 18)


SNI 7390:2008 SNI 7390:2012

a. Regulasi terkait : Kep Dirjen Migas No. 23204.K/10/DJM.S/2008 Tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Bioetanol sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di Dalam Negeri.

a. Regulasi terkait:Kepdirjen EBTKE No. 722 K/10/DJE/2013 tentang Standar dan Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Jenis Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Lain yang Dipasarkan di dalam Negeri

b. Syarat mutu 1. Syarat Kadar metanol maks 300 mg/L.2. Kadar denaturan 2 – 5 %v,

3. Kadar air, maks 1%-v,4. Kadar Klorin maks 40 mg/L, 5. Terdapat parameter pHe.

b. Syarat mutu 1. Syarat Kadar metanol maks 0,5%-v.2. Kadar Denaturan:

- Hidrokarbon 2 – 5%- Denatonium Benzoat 4-10 mg/L

3. Kadar air, maks 0,7%-v,4. Kadar Klorin maks 20 mg/L,5. Parameter pHe dihapuskan.


No Parameter uji Satuan, min/maks Persyaratana)

1 Kadar etanol b) %-v, min. 99,5 (setelah didenaturasi dengan denatoniumbenzoat)94,0 (setelah didenaturasi dengan hidrokarbon)

2 Kadar metanol %-v, maks. 0,53 Kadar air %-v, maks. 0,74 Kadar denaturan

Hidrokarbon atau %-v 2 – 5Denatonium Benzoat mg/l 4 - 10

5 Kadar tembaga (Cu) mg/kg, maks. 0,16 Keasaman sebagai asam asetat mg/L, maks. 307 Tampakan jernih dan terang, tidak ada endapan dan kotoran

8 Kadar ion klorida (Cl-) mg/L, maks. 209 Kandungan belerang (S) mg/L, maks. 5010 Kadar getah purwa dicuci (washed

gum)mg/100ml, maks. 5,0

a) Jika tidak diberikan catatan khusus, nilai batasan (spesifikasi) yang tertera adalah nilai untuk bioetanol yang sudah didenaturasi dan akandicampurkan ke dalam bensin pada kadar sampai dengan 10%-v.

b) FGE umumnya memiliki berat jenis dalam rentang 0,7936 - 0,7961 pada kondisi 15,56/15,56 °C, atau dalam rentang 0,7871 - 0,7896 pada kondisi 25/25°C, diukur dengan cara piknometri atau hidrometri yang sudah sangat lazim diterapkan di dalam industri alkohol.


No. Parameter Satuan Nilai

1 . Angka Asam mg KOH/g Maks 2.0

2 . Kadar fosfor (mg/kg) Mak 10

3 . Kadar air sedimen %-volume Maks 0.075*

4 . Kadar bahan tak tersabunkan %-berat Maks 2.0

5 . Viskositas kinematik pada 500C mm2/s (cSt) Maks 36

6 . Kadar abu tersulfatkan %-massa Maks 0.02

7 . Angka penyabunan mg KOH/g 180-265

8 . Angka iodium g-I2/100g Maks 115

9 . Titik nyala (mangkok tertutup) 0C Min 100

10. Residu karbon %-massa Maks 0.4

11 . Massa jenis pada 500C kg/m3 900-920

12. Angka setana - Min 39

13. Kadar belerang (% m/m) Maks 0.01


NO PARAMETER UJI SATUAN Min/Maks PERSYARATAN METODE UJI

1 Angka asam mgKOH/g, maks 4,0 SNI 7431

2 Kadar fosfor mg/kg, maks 10 SNI 7431

3 Kadar air dan sedimen % vol, maks 0,075*) SNI 7431

4 Kadar bahan tak tersabunkan % berat, maks 2,0 SNI 7431

5 Viskositas kinematik pada 50oC mm2/s (cSt), maks 36 SNI 7431

6 Kadar abu tersulfatkan % massa, maks 0,02 SNI 7431

7 Angka penyabunan mgKOH/g 180-265 SNI 7431

8 Angka iodium gl2/100 g, maks 115 SNI 7431

9 Titik nyala (mangkok tertutup) oC, min 100 SNI 7431

10 Kadar residu karbon % massa, maks 0,4 SNI 7431

11 Massa jenis pada 50 oC kg/m3 870-920 SNI 7431

12 Angka setana min 39 SNI 7431

13 Kadar belerang % massa, maks 0,01 SNI 7431

14 Kandungan ester % massa, min 20 SNI 7182

15 Kestabilan oksidasi :periode induksi metode rancimat

menit, min 360 SNI 7182

CATATAN*) Dapat diuji terpisah dengan ketentuan kandungan sedimen maksimum 0,01 %-berat


NO PARAMETER UJI SATUAN Min/Maks

PERSYARATAN METODE UJI

1 Angka asam mgKOH/g, maks 10 SNI 7431

2 Kadar air % vol., maks 1 SNI 7431

3 Viskositas kinematik pd 50 oC

mm2/s (cST),maks

80 SNI 7431

4 Titik nyala (mangkok tertutup)

oC , min 100 SNI 7431

5 Kadar residu karbon % massa, maks 1 SNI 7431

6 Massa jenis pada 50 oC kg/m3 840-940 SNI 7431

7 Kadar belerang % massa, maks 0,1 SNI 7431

8 Angka penyabunan mgKOH/g, min 110 SNI 7431


1. HARGA: BBN dianggap masih memiliki harga yang tinggi sehingga tidak mampu bersaing dengan BBMyang disubsidi.

2. LAHAN: Belum tersedianya lahan khusus untuk penanaman tanaman diversifikasi bahan baku BBN,belum ada kebun energi yang mendukung penyediaan bahan baku berkelanjutan.

3. INFRASTRUKTUR: Pengembangan infrastruktur pendukung yang masih kurang, misalnya saranadistribusi dan pencampuran BBN.

4. PENERIMAAN KONSUMEN: Masih adanya resistensi dari konsumen, khususnya terkait jaminanOEM/produsen peralatan dan mesin yang menggunakan BBN (mobil, alat berat) dalam memanfaatkanBBN.



Gas yang tidak berwarna dan tidak berbau yang dihasilkan melalui proses fermentasibahan-bahan organik dalam kondisi tanpa kehadiran oksigen;

Biogas bersifat mudah terbakar, dan mempunyai kandungan gas metana sekitar 50-70%; Mempunyai nilai kalor yang cukup tinggi, yaitu sekitar 6.400 sampai dengan 6.600 kcal/m3

Kandungan 1 m3 setara dengan 0,62 kg minyak tanah atau 0,46 liter LPG.

KOMPOSISI BIOGAS

Methana (CH4 ) 50 -70 %

Carbon dioxide (CO2 ) 30 -40 %

Hydrogen (H2 ) 5-10 %

Nitrogen (N21 ) 2 %

Water vapour (H2O) 0,3 %

Hydrogen Sulphide (H2S) sisa


1. Limbah ternak: kotoran sapi perah, sapi pedaging, kerbau, babi, dll2. Limbah pertanian: jerami padi, dll3. Tanaman air: enceng gondok, rumput laut.4. Limbah industri pertanian: limbah cair tahu, limbah cair kelapa sawit, limbah

cair tapioka, dll5. Limbah rumah tangga dan perkotaan: sampah rumah tangga, kotoran

manusia, dll


1. Energi pengganti bahan bakar fosil. Bahan bakar untuk memasak danpenerangan. Berkurangnya penggunaan bahan bakar kayu (2 ton/ tahun/reaktor)

2. Hemat waktu untuk memasak, membersihkan, dan mengumpulkan kayu(2 jam/ hari/ keluarga)

3. Pemanfaatan limbah peternakan dan manusia sehingga mengurangipencemaran lingkungan

4. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Kandungan utama Biogas yakni GasMetana (CH4) yang memiliki tingkat pencemaran 21 kali lebih kuatdibandingkan CO2 dan menyebabkan pemanasan global.

5. Penyediaan pupuk organik6. Peningkatan kesejahteraan masyarakat.


Memasak Penerangan Pembangkitan listrik

Produk samping (Pupuk organik)

Produk samping (Pakan ternak)


Berdasarkan Skala Pengembangan: Skala kecil/skala rumah tangga, biasanya untuk keperluan memasak dan penerangan; Skala besar, biasanya digunakan untuk pembangkitan listrik.

Berdasarkan Jenis Pengusahaan: Non-komersialisasi

― Dilaksanakan untuk daerah-daerah yang belum ada pengembangan biogas. Dimaksudkanuntuk memberikan contoh langsung kepada masyarakat.

― Salah satu mekanisme pendanaan melalui mekanisme DAK Energi Perdesaan Semi-komersialisasi

Merupakan kelanjutan dari tahap percontohan dengan mengkombinasikan antara kemampuandan tanggung jawab oleh masyarakat. Subsidi diberikan hanya sebagian untuk meningkatkanrasa memiliki dan menjamin keberlanjutan. Contoh Program BIRU

KomersialisasiDiusahakan oleh sektor swasta. Pemerintah hanya bersifat memfasilitasi, misalnya dalamaspek jaminan kualitas, pengoperasian, keamanan, tarif, dan lain-lain.


1. Program Desa Mandiri Energi Berbasis Biogas2. Program Dana Alokasi Khusus Energi Perdesaan3. Program Pulau Ikonis Energi Terbarukan4. Pilot Project Pemanfaatan Limbah Cair Sawit Untuk

Pembangkit Listrik Perdesaan5. Program Biogas Rumah


Sampai dengan tahun 2014, Kementerian ESDM dengan menggunakan APBN telah membangun sebanyak: 2.397 unit digester biogas telah dibangun dan 344 unit dalam

proses pembangunan untuk keperluan rumah tangga kapasitas 6m3 di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara;

54 unit digester biogas komunal kapasitas 20 m3; 6 unit digester biogas dari limbah tahu dengan kapasitas 40m3,

90m3 dan 136 m3. Program BIOGAS RUMAH (BIRU) merupakan program nasional yang

diinisiasi oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam kerjasamabilateral antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Belanda. Hivosditunjuk sebagai lembaga pelaksana; Telah diimplementasikan di 9 (sembilan) provinsi: Jawa Barat, Jawa

Tengah, DI Jogjakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, NusaTenggara Timur, Sulawesi Selatan, Lampung dan telah terbangun sekitar12.000 unit digester;

Pendanaan pembangunan biogas berasal dari masyarakat penggunabiogas dan subsidi (sebesar Rp 2.000.000,- per rumah tangga)


PT. Great Giant Pineapple Company, Lampung mengolah limbah cair pabrik pengolahan nenas (pineapple canning) dan industri tapioka (tapioca starch)

Memproduksi 30.000 Nm3 gas methane per hari menggantikan pemakaian minyak dan batubara pada Pembangkitan 2 x 7 MW

Menggunakan teknologi ANUBIX B UASB reactor methane gas, kapasitas 4894 m3.

UASB methane reactor milik PT. Great Giant PineappleCompany, LampungMax. Capacity: 30.000 Nm3 Methane per day (31.647 M3)


• SNI 7639 : 2011 Reaktor Biogas (Biodigester) serat kaca tipekubah tetap – syarat mutu dan metode uji;

• SNI 7826:2012 Unit Penghasil Biogas Dengan Tangki Pencerna(Digester) Tipe Kubah Tetap dari Beton;

• SNI 7927:2013 Peralatan Jaringan Unit Biogas;• SNI 8019:2014 Standar Mutu Biogas Bertekanan Tinggi.


A. Non-komersial (Investasi Pemerintah) dan Semi komersial (Penerapan subsidi secara parsial)

1. Mengembangkan model pendanaan yang mengkombinasikan kemampuanmasyarakat, swasta (CSR), bantuan Pemerintah melalui lembaga keuangan danpembentukan kelembagaan independen untuk pendampingan;

2. Memastikan dari awal/perencanaan bahwa aspek kelembagaan, teknis (penyediaanbahan baku) telah tersedia;

3. Koordinasi dengan Pemda untuk menyiapkan kebijakan untuk mendukung aspekkeberlanjutan unit biogas;

4. Mengembangkan peralatan yang relatif mudah dioperasikan oleh masyarakat;5. Mengembangkan model bisnis yang menarik termasuk kerjasama dengan LSM

dan/atau swasta kecil;6. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi.


1. Potensi biogas dari limbah cair kelapa sawit (POME) memiliki jumlah yangcukup besar namun nilai keekonomian paling rendah dibanding limbah EFB,cangkang dan fiber;

2. Investasi teknologi pengolahan dan pemanfaatan biogas relatif besar;3. Terbatasnya lembaga keuangan yang tertarik untuk mendanai investasi

pengolahan dan pemanfaatan biogas;4. Perlunya lahan yang luas untuk produksi biogas skala komersial;5. Kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan tipping fee untuk

pengelolaan sampah;

B. Komersial (Investasi Swasta, Public-Private Partnership)



Merupakan program untuk meningkatkan pemanfaatan biomassauntuk listrik yang terinterkoneksi dengan jaringan PLN;

Memanfaatkan limbah industri pertanian / perkebunan misalnyalimbah padat dan cair pabrik kelapa sawit, limbah industri tapiokadan sampah kota yang bermanfaat untuk penyediaan listriksekaligus peningkatan kebersihan lingkungan;

Telah diterbitkan kebijakan Feed-in tariff khusus untuk berbahanbakar bioenergi melalui Permen ESDM No. 4 Tahun 2012, PermenESDM No. 27 Tahun 2014 dan No. 19 Tahun 2013.


1) Undang-Undang No 30 tahun 2007 tentang Energi Penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan wajib

ditingkatkan oleh Pemerintah dan Pemda Diberikan insentif dan kemudahan

2) Undang-Undang No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan3) Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2014 dan No. 19 Tahun 2013 tentang

Harga Jual Tenaga Listrik (Feed in Tariff) dari Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa, Biogas, dan Sampah Kota (kapasitas sampai dengan 10 MW) Harga jual ditetapkan oleh Pemerintah, tidak perlu negosiasi dengan PT

PLN; Menggunakan dokumen Perjanjian Jual Beli yang standar; Bisa dilakukan sebagai IPP, atau kelebihan tenaga listrik (excess power); Untuk pembangkit listrik yang off-grid, harga jual ditetapkan oleh Bupati.


Peluang investasi pengembangan PLT Bioenergi (Biomassa dan Biogas) sangat besar karena potensi sumber bahan baku biomassa dan biogas yang melimpah. Pengembangan PLT Bioenergi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan listrik pada wilayah yang belum terjangkau jaringan listrik PLN (off-grid) atau untuk meningkatkan kehandalan pasokan listrik PLN (on-grid) serta mengurangi penggunaan bahan bakar fosil sebagai bahan bakar pembangkit listrik.

Kondisi PLT Bioenergi yang telah terpasang untuk on-grid sebesar 90,5 MW, dan untuk off-grid sebesar 1.626 MWyang berbasis biomasa, biogas dan sampah kota.

Rencana pengembangan pada tahun 2013 -2014 adalah: Rencana Kapasitas Terpasang “on-grid” PLT Biomasa, Biogas dan Sampah Kota s.d Tahun 2014 : 86 MW Rencana Kapasitas “on-grid” Terpasang PLT Biomasa, Biogas dan Sampah Kota s.d Tahun 2015 : 90 MW

Tantangan dalam pengembangan PLT Bioenergi antara lain: Capital investment pada awal project masih tinggi Jaminan keberlanjutan penyediaan bahan baku Jaminan kestabilan harga limbah biomasa (biomass fuel). Saat ini harga internasional cenderung mengikuti

harga internasional BBM Kesiapan jaringan PLN dalam melakukan interkoneksi dengan pembangkit biomassa


HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO) DARI PLT BIOMASSA, BIOGAS, DAN SAMPAH KOTA(PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 27 TAHUN 2014 DAN NOMOR 19 TAHUN 2013)

No. Energi Kapasitas Harga Pembelian Listrik Keterangan

Tegangan Menengah1. Biomassa s.d 10 MW Rp. 1.150,- / kWh X F2. Biogas s.d 10 MW Rp. 1.050,- / kWh X F Non sampah kota3. Sampah Kota (MSW) s.d 10 MW Rp. 1.450,- / kWh Zero waste *)4. Sampah Kota (MSW) s.d 10 MW Rp. 1.250,- / kWh Landfill *)

Tegangan Rendah1 Biomassa s.d 10 MW Rp. 1.500,- / kWh X F2 Biogas s.d 10 MW Rp. 1.400,- / kWh X F Non sampah kota3 Sampah Kota (MSW) s.d 10 MW Rp. 1.798,- / kWh Zero waste *)4 Sampah Kota (MSW) s.d 10 MW Rp. 1.598,- / kWh Landfill *)

*) Sesuai UU nomor No. 18 Tahun 2008 tentangpengelolaan sampah

F adalah faktor insentif berdasarkan wilayah dimana pembangkit tersebut terpasang, sebagai berikut:• Pulau Jawa : F = 1• Pulau Sumatera : F = 1,15• Pulau Sulawesi : F = 1,25• Pulau Kalimantan : F = 1,3• Pulau Bali, Bangka Belitung, Lombok ,Kepri : F = 1,5• Pulau Papua dan pulau lainnya : F = 1,6


Wilayah & Sumber Biomassa

Kapasitas Off-Grid (MW)

Kapasitas On-Grid (MW) Total

SumateraIndustri kelapa sawit

POMEIndustri gula tebuIndustri kertas

3359

66955

76---

4059

66955

KalimantanIndustri kelapa sawit 91 - 91

Jawa-BaliIndustri kelapa sawitIndustri gula tebuSampah kota

2142

-

--

14,5

214214,5

SulawesiIndustri kelapa sawitIndustri gula tebu

1111

--

1111

PapuaIndustri kelapa sawit 4 - 4

TOTAL NASIONAL 1.626 90,5 1.716,5


No Nama Perusahaan COD Jenis kontrak Lokasi PLN Wilayah Jenis biomasa Kontrak (MW)

1 PT Riau Prima Energy 2001 Excess power Riau PLN Wilayah Riau palm waste 52 PT Listrindo Kencana 2006 IPP Bangka PLN Wilayah Bangka Palm waste 53 PT Growth Sumatra 1 2006 Excess power Sumatera Utara PLN Wilayah Sumut Palm waste 64 PT Indah Kiat Pulp &

Paper2006 Excess power Riau PLN Wilayah Riau palm waste 2

5 PT Belitung Energy 2010 IPP Belitung PLN Wilayah Babel Palm waste 76 PT Growth Sumatra 2 2010 Excess power Sumatera Utara PLN Wilayah Sumut Palm waste 97 PT Pelita Agung 2010 Excess power Riau PLN Wilayah Riau Palm waste 58 Permata Hijau Sawit 2010 Excess power Riau PLN Wilayah Riau Palm waste 29 PT Navigat Organic 2011 IPP Bali PLN Dist Bali MSW 2

10 PT Navigat Organic 2011 IPP Bekasi PLN Dist Jabar MSW 611 PT Growth Asia 2011 Excess power Sumatera Utara PLN Wilayah Sumut Palm waste 1012 PT Growth Asia 2012 Excess power Sumatera Utara PLN Wilayah Sumut Palm waste 1013 PT Navigat Organic 2012 IPP Bekasi PLN Dist Jabar MSW 4,514 PT Navigat Organic 2013 IPP Bekasi PLN Dist Jabar MSW 215 Harkat Sejahtera 2013 Excess power Sumatera Utara PLN Wilayah Sumut Palm waste 116 Penambahan kap. GS1 2013 Excess power Sumatera Utara PLN Wilayah Sumut Palm waste 417 Rimba Palma 2013 Excess power Jambi PLN Wilayah SBS Palm waste 1018 PT Austindo ANE 2014 IPP Belitung PLN Wilayah Babel POME 119 Tanjung Batu 2014 Excess power Riau PLN Wilayah Riau Palm Shell 0,5

TOTAL KAPASITAS “ONGRID” 91,9

KAPASITAS TERPASANG “on-grid” PLT BERBASIS BIOMASA, BIOGAS & SAMPAH KOTA s.d OKTOBER TAHUN 2014


PLTU PT. Growth Sumatra Industry, Medan

• Unit 1, Excess Power 6 MW, COD pada bulanDesember 2008

• Unit 2, Excess Power 9 MW, COD pada bulanNovember 2010

PLTU PT. Growth Asia, Medan

• Unit 1, Excess Power 10 MW, COD pada bulan Oktober 2011

• Unit 2, Excess Power 10 MW, COD pada bulan Juni 2012

PLTU PT. Rimba Palma Sejahtera Lestari, Jambi

• Sedang dalam pembangunanPLTU 2x15 MW,

• Rencana testing & commissioning unit 1 pada Mei 2013


Limbah cair pabrik kelapa sawit, industri tapioka, industri tahu, rumah pemotongan hewan, peternakan skala besar

Teknologi Anaerob Buffle Reactor –covered lagoon

PLT Biogas dari Palm Oil Mill Effluent (POME) di Rokan Hulu, RIAUBiogas : 750 m3/hour (60% CH4)Utilization : 1 MW untuk 1.050 rumah

PT AUSTINDO NUSANTARA JAYAPLT Biogas POME pertama yang on-grid ke jaringan listrik PT PLN (Persero)

PLT Biogas dari Palm Oil Mill Effluent (POME) di PTPN V, Kebun Tandun, RIAUBiogas : 850 m3/hour (60% CH4)Utilization : 1 MW untuk proses minyak inti sawit


NO NAMA PERUSAHAAN COD JENIS KONTRAK LOKASI PLN WILAYAH JENIS BIOMASA KAPASITAS KONTRAK (MW)

1 PT Charta Putra 2015 IPP Bangli, Bali PLN Dis Bali Bambu 0,42 PTPN III 2015 Excess power Seimangkei,

SUmutPLN Sumut Palm waste 7

3 PT Pratama 2015 IPP Sumut PLN Sumut Biogas POME 24 PT Cakrawala Agro 2016 IPP Sulsel PLN Sulsel Hutan energi 105 PT Bahari 2016 IPP Aceh, Langsa PLN Wilayah Aceh Biogass POME 36 PT Gikoko 2016 IPP Bekasi DISJBB MSW (sampah) 37 Primanusa energi lestari 2016 IPP Aceh PLN Wilayah Aceh Palm waste 108 Growth Steel Group 2016 Excess power Pontianak unit 1 PLN Wilayah Kalbar Palm waste 109 Global Green Energy

Lestari2016 IPP Ketahun, Bengkulu PLN Wilayah S2JB Palm waste 6

10 PT Rezecca 2016IPP

Riau PLN Riau Biogas POME + EFB

6

TOTAL KAPASITAS “ON-GRID” 57,4


Investasi awal tinggi Keberlanjutan penyediaan bahan baku Tidak adanya harga standar limbah biomasa (biomass fuel). Saat ini harga

internasional cenderung mengikuti harga internasional BBM Produser limbah biomasa tidak mau terikat kontrak jangka panjang dengan

pembangkit listrik berbasis biomasa; Pemanfaatan limbah tandan kosong sawit, empty fruit bunch (EFB) dan Limbah

cair kelapa sawit (POME) masih sangat rendah Kesiapan jaringan PLN dalam melakukan interkoneksi dengan pembangkit

biomassa


Bahan Bakar Nabati (Biofuel)Untuk dapat berinvestasi di bidang bahan bakar nabati, badan usaha harus mengjukan Izin Usaha Niaga BahanBakar Nabati. Adapun prosedur pengajuan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati adalah sebagai berikut


Prosedur Memperoleh Izin Usaha

Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan.

Persyaratan adiminstratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi.

Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan

teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin

Usaha dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.


Persyaratan Administrasi: Akte Pendirian Badan Usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan

pengesahan dari instansi yang berwenang; Biodata Badan Usaha (Company Profile); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Surat Keterangan Domisili Perusahaan (yang masih berlaku); Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.

Persyaratan Teknis: Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan, (diwajibkan

membuat MoU dengan pemasok jika bahan baku disuplai dari pihak lain); Data Standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan;

(standar dan mutu mengacu pada SNI terkait, dan pengujian dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi) Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk retail; (untuk merek dagang

dibuktikan dengan menyertakan bukti pendaftaran paten merek dagang ke Ditjen HAKI, Kemenkumham) Informasi Kelayakan Usaha; (harus secara detail memberikan informasi terkait aspek produksi & teknologi, analisa

keuangan, aspek pemasaran & distribusi) Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan

Bakar Lain; Surat Pernyataan secara tertulis di atas materai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan

kesehatan kerja serta pengelolaan di lingkungan hidup;


Kewajiban Badan Usaha : Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, Badan Usaha

waji: Menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur/konsumen akhir atas standar dan mutu Bahan Bakar

Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang diniagakan sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan; Menjamin harga jual Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain pada tingkat yang wajar; Menjamin penyediaan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan

Bakar Lain yang memadai; Menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sistem alat ukur yang digunakan

yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang tertentu Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan

Bakar Lain untuk retail; Mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri; Menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar

Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain termasuk harga jual Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

.


Sanksi : Izin Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak

dapat dicabut atau batal demi hukum apabila: Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis terhadap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha

Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan teguran tertulis, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha

Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain tetap melakukan pelanggaran atau pengulangan pelanggaran, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menangguhkan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

Dalam hal Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain tidak menaati persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri selama masa penangguhan, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat membekukan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Dalam hal ini setelah diberikannya teguran tertulis, penangguhan, dan pembekuan kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain diberikan kesempatan untuk meniadakan pelanggaran yang dilakukan atau memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkannya pembekuan.

Dalam hal ini setelah berakhirnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari, Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain tidak melaksanakan upaya peniadaan pelanggaran dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan, Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang bersangkutan


Pembangkit Listrik Tenaga Bioenergi (Biomassa dan Biogas)Adapun pedoman pengembangan investasi pembangkilt listrik biomass/biogas di Indonesia yang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu Pengembangan, Pembangunan dan Operasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

Skema Prosedur Pengembangan Biomass/Biogas secara UmumSkema Prosedur Pengembangan Biomass/Biogas secara Umum


1. Pemilihan lokasi Pemilihan lokasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dengan melakukan studi pustaka dan

survei lokasi, membandingkan beberapa lokasi proyek potensial dan kemudian mempersiapkan laporan pra-studi kelayakan (pra-F/S) sebagai hasil akhir. Laporan Pra F/S menjadi bagian penting dari Proposal Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dan Proposal pendanaan yang diserahkan kepada lembaga keuangan. Pada akhir pemilihan lokasi disarankan agar kontrak untuk pasokan bahan baku biomassa dan operator pembangkit listrik untuk dipastikan.

Informasi yang diperlukan: Biaya Pokok Produksi (BPP) dari PLN, kapasitis jaringan lokal dan pengembangan pembangkit listrik PLN (berdasarkan RUPTL), dan Potensi biomass/biogas lokal.

2. Kewenangan Administrasi Kewenangan administratif merupakan persyaratan yang diperlukan untuk permohonan Perjanjian Jual Beli Listrik

(PJBL) serta hak resmi atas tanah tersebut. Tahap fiskal/hukum perusahaan (Bagian 6) dan tahap pembangunan dan instalasi (Bagian 7) dapat dilakukan secara bersamaan.

Adapun tahapan yang diperlukan: Mendapatkan izin prinsip dari pemerintah daerah; Mendapatan izin lokasi; Mendapatkan izin lingkungan; Mendapatkan izin usaha pemanfaatan sumber daya air; Pengadaan tanah. Perlu diperhatikan bahwa terdapat kemungkinan prosedur dan persyaratan administrasi yang berbeda untuk

masing-masing wilayah dan perlu dipahami pula bahwa persetujuan dari pemerintah daerah tidak secara otomatis proyek disetujui oleh PT PLN.


3. Perjanjian Jual Beli ListrikPerjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara pengembang dan PLN. Dalam tahap ini, yang harus dilakukan oleh pengembang yaitu:

Mempersiapkan proposal PJBL; Finalisasi studi kelayakan (F/S); Bernegosiasi dengan PLN mengenai harga jual (jika memungkinkan); Titik interkoneksi jaringan listrik; dan Kerangka waktu kesepakatan harga jual. Apabila kesepakatan telah disetujui oleh Kementerian ESDM, PJB dapat ditandatangani (setalah F/S

difinalisasi), dengan syarat jaminan pelaksanaan pertama dari bank dan izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara harus sudah didapatkan.

Pengembang harus segera melaksanakan tahap ini segera setelah menyelesaikan Tahap Kewenangan Administratif. Pada saat yang sama, Tahap Izin Usaha Penyedian Tenaga Listrik dan Tahap Pendanaan juga dapat dilakukan.


4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Dalam tahap ini, pengembang perlu mendapatkan izin untuk menjalankan usaha listrik dan menghasilkan listrik di

Indonesia. Tahap ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, pengajuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementera (IUPTL/S) yang diperlukan sebelum penandatanganan PJBL. Kedua, Pengajuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (permanen) (IUPTL). Hal ini dapat dilakukan pada tahap berikutnya, setalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan, namun IUPTL harus diperoleh sebelum tanggal operasi komersial (COD).

5. Pendanaan Tahapan pendanaan diawali dengan mendapatkan pinjaman dari bank/investor untuk memenuhi persyaratan

keuangan yang ditetapkan oleh PLN. Pertama, pengembang harus mendapatkan jaminan pelaksanaan pertama sebelum penandatanganan dari Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Setelah PJBL ditandatangani, pengembang harus membuka rekening escrow dan mulai mengajukan proposal pinjaman ke bank/investor.

Setelah bank menyetujui pinjaman, Persetujuan Keuangan bisa diperoleh. Untuk biaya terkait proyek, sebelum Persetujuan Keuangan, pengembang dapat menggunakan rekening escrow, tetapi rekening tersebut harus terus menerus diisi ulang. Akhirnya, segera setelah mendapatkan persetujuan keuangan, harus memperoleh Jaminan Pelaksanaan Kedua yang berlaku hingga tanggal operasi komersial (COD).

Tahap pendanaan sebaiknya dilaksanakan secara bersamaan dengan Tahap PJBL (Bagian 3) dan tahap selanjutnya, Tahap Perencanaan dan Rekayasa (Bagian 7).

Pada saat ini, lembaga keuangan lebih mempercayai proyek tenaga listrik biomassa dibandingkan dengan proyek biogas. Hal ini dikarenakan teknologi untuk pembakaran biomassa agak mirip dengan pembakaran bahan bakar konvensional yang mereka kenal.


6. Fiskal/Hukum Perusahaan Tahap Fiskal/Hukum Perushaan adalah tahap untuk mendirikan sebuah perusahaan bertujuan khusus (PBK) di Indonesia

untuk menjalankan proyek biomassa/biogas dan untuk mendapatkan pembebasan pajak penghasilan yang dimungkinkan. PBK ini bertujuan untuk membatasi risiko bagi para investor dalam pengembangan proyek biomassa/biogas melalui pembebasan pajak penghasilan. Tahap ini terbagi menjadi dua bagian.

Pertama, pengembang harus memperoleh Izin Prinsip untuk Investasi dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM). Hal ini dapat dilakukan setelah diberikan izin prinsip dari Pemerintah Daerah. Disarankan agar pengembang mengajukan PBK secepat mungkin dengan bantuan dari konsultan hukum.

Kedua, Tahap Fiskal/hukum perusahaan, pengembang dapat meminta pembebasan pajak penghasilan. Hal ini dapat dilakukan setelah tanggal operasi komersial (COD).

7. Perencanaan dan Keteknikan Tahap ini meliputi desain/rekayasa dasar dan rinci, pengadaan peralatan, dan pembangunan. Perolehan Izin Mendirikan

Bangunan yang diperlukan juga merupakan bagian dari Tahap ini. Bagian akhir dari Tahap Perencanaan dan Keteknikan harus dilakukan secara bersamaan dengan Tahap Pembangunan dan Komisioning.

Tahap ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, front-end engineering design (FEED) atau rekayasa keteknikan dasar. Hal ini harus dilakukan sebelum Tahap Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL). Pengembang proyek harus mengontrak sebuah perusahaan keteknikan untuk merancang denah pembangkit listrik dan melakukan penyelidikan tanah. Penyelidikan tanah menjadi bagian dari proposal PJBL yang diajukan kepada PLN. Pengembang proyek juga bida mendapatkan Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) setelah mendapatkan Izin Prinsip untuk Investasi.

Kedua, penyusunan Detailed Engineering dan Pengadaan Peralatan. Pengembang proyek harus membuat kontrak engineering, procurement and construction (EPC) dengan sebuah perusahaan keteknikan. Kontrak EPC harus disiapkan sebelum persetujuan keuangan. Detailed Engineering akan menjadi bagian dari permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah IMB diberikan, pembangunan fisik pembangkit listrik dapat dimulai. Detailed Engineering dan pengadaan peralatan masih berlanjut pada tahap awal pembangunan. Beberapa peralatan dapat dibebaskan dari bea masuk.


8. Pembangunan dan Komisioning Tahap Pembangunan dan Komisioning terdiri atas pembangunan fisik pembangkit listrik, semua inspeksi dan pengujian

yang diperlukan untuk pembangkit listrik itu sendiri dan titik interkoneksi ke jaringan listrik (PLN). Pengembang proyek harus: mengontrak lembaga inspeksi teknik berlisensi untuk melakukan inspeksi dan pengujian pembangkit listrik untuk mendapatkan Sertifikat Laik Operasi (SLO). Inspeksi bersama antara PLN dan pengembang harus dilakukan pada titik interkoneksi. PLN akan menerbitkan sertifikat titik interkoneksi, yang memungkinkan pengaliran listrik ke titik interkoneksi.Selanjutnya, pengembang berdiskusi dengan PLN untuk menyepakati tanggal operasi komersial (COD).

Inspeksi yang dilakukan oleh inspektur berlisensi terhadap pembangkit listrik dan inspeksi PLN atas titik interkoneksi biasanya dilakukan secara bersamaan. Pengembang harus mengkoordinasikan inspeksi tersebut dengan cermat.

Setelah tahap pembangunan dan komisioning, operasi penuh dan penjualan listrik dapat dimulai.

9. Operasi Pemeliharaan Tahap Operasi dan Pemeliharaan mencakup keseluruhan masa pakai pembangkit listrik setelah tanggal operasi

komersial (COD). Dalam Tahap ini, pengembang proyek harus mengembangkan standar prosedur operasi (SPO) dan memperbaruinya, memantau kegiatan Operasi dan Pemeliharaan sehari-hari yang dilakukan oleh operator, menilai kebutuhan peningkatan kapasitas dan melakukan kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan yang sesuai. Pembaruan SPO, pemantauan operasi pembangkit listrik, penilaian peningkatan kapasitas, dan pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas harus dilakukan secara teratur dan sepanjang keseluruhan siklus hidup proyek.

Pengoperasian pembangkit listrik yang sesungguhnya dan penjualan listrik hanya dapat dimulai setelah COD sesuai kesepakatan dengan PLN (Sub-Tahap C8-3). Akan tetapi, beberapa Sub-Tahap seperti pengembangan SPO dan penilaian kebutuhan peningkatan

kapasitas dapat dan harus dilakukan lebih awal. Sebuah pembangkit listrik biomassa/biogas yang dioperasikan dan dipelihara dapat digunakan untuk produksi selama

lebih dari 20 tahun. Tahap Operasi dan Pemeliharaan sangat penting dan perlu dikelola dengan baik untuk menjamin keberlanjutan proyek ET. Pendekatan pemeliharaan preventif harus direncanakan dan dilaksanakan untuk menjamin pengoperasian pembangkit listrik yang efisien dan dapat diandalkan dalam jangka panjang.


Tata Cara Pemberian Penetapan Pengembang Pembangkit Listrik Berbasis Sampah Kota


Tata Cara Pemberian Penetapan Pengembang Pembangkit Listrik Berbasis Biomassa dan Biogas


Untuk menghitung kebutuhan investasi untuk proyek pembangkit listrik berbasis biomassa dibawah ini merupakan rincian capital expenditure dalam prosentase untuk pemanfaatan biomassa dengan teknologi pembakaran. Adapun asumsi investasi berupa peralatan untuk PLTBiomassa tersebut sebesar + Rp. 20.000.000 per kW.

Pembangkit Listrik Berbasis Biomassa dengan teknologi pembakaranCost Breakdown (%) for Capital Expenditure (CAPEX)

CAPEX ITEM %PeralatanEquipment

63%

PegawaiLabor

14%

LainnyaOther

10%

Konstruksi BangunanBuilding Construction

4%

Fasilitas PenyimpananStorage Facility

9%

Total 100%


Pembangkit Listrik Berbasis Biomassa dengan teknologi pembakaranCost Breakdown (%) for Operational Expenditure (CAPEX)

OPEX ITEM %

Bahan Baku BiomassaBiomass

84%

Pemeliharaan peralatanEquipment Maintenance

10%

GajiSalaries

3%

LainnyaOther

3%

Total 100%



NO KENDALA/PERMASALAHAN INSTANSI TERKAIT ALTERNATIF SOLUSI1. Harga BBN sesuai

keekonomianKemenkeu, Kemendag, Kementan, Kemen ESDM

• Kebijakan harga yang memberikan jaminan kepastian pengusahaankepada produsen dan mengurangi fluktuasi harga di tingkat konsumen(pengguna)

• Perlu dibuat regulasi yang mengatur tata niaga bahan baku BBN2. Kesiapan pasokan BBN Kemenperin, BKPM,

Kemen ESDM, BU BBN• Mendorong investasi baru dari produsen BBN untuk membangun pabrik

BBN baru termasuk ke wilayah timur Indonesia. 3. Penyediaan bahan baku BBN

yang berkelanjutanKementan, Kemenhut, Kemen BUMN

• Kebijakan pengaturan bahan baku BBN (termasuk penyiapan dedicated land untuk BBN) atau penerapan DMO bagi bahan baku BBN

• Perlu dimulainya pengembangan integrated biofuel industry dengan dedicated feedstock

4. Kesiapan sarana dan prasarana blending dan distribusi

Kemen BUMN, Kemenperin, Kemen ESDM, BU BBM

• Payung hukum penyertaan investasi Pemerintah membangun sarfas blending untuk percepatan implementasi khususnya Indonesia Timur.

5. Kesiapan peralatan/mesin untuk menggunakan BBN sesuai mandatori

Kemenperin • Perlu ada regulasi yang mengatur/mensyaratkan mesin menggunakanbiofuel sebagai bahan bakar (bio fuel engine)

• Pengujian bersama antara Pemerintah dengan industri otomotif dan akademisi untuk penyiapan implementasi B-20.

6. Kebijakan fiskal yang berkelanjutan

Kemenkeu • Pemberian kemudahan dan insentif untuk pengembangan indusrti BBN• Pengaturan biaya keluar BBN yang menjamin ketersediaan BBN dalam

negeri sesuai kebutuhan mandatori.• Pemberian disinsentif kepada produsen kendaraan/peralatan yang tidak

mendukung pemanfaatan BBN.


No. Sektor/Kementerian

Tanggung Jawab / Kewenangan Keterangan

1 ESDM Mengatur tata niaga sektor hilir BBN, pengaturan kewajiban pemanfaatan BBN, penentuan spesifikasi teknis BBN, penerapan sanksi, serta pengaturan harga (untuk BBN yang dicampurkan dalam BBM PSO)

Melalui Permen ESDM No. 20/2014, Kepdirjen tentang Spesifikasi Teknis BBN dan BBM (sesuai SNI), serta Kepmen ESDM tentang HIP BBN

2 Keuangan Penyediaan kebijakan insentif fiskal diantaranyapembebasan PPN masukan dan keluaran, pembebasancukai, persetujuan revisi Harga Indek Pasar untuk Bioetanol

Alokasi subsidi BBN sudah tersedia. Untuk biodiesel Rp.1.500/liter, dan Bioetanol Rp.2.000/liter

3 Perindustrian Pengaturan tentang kewajiban spesifikasi teknis bahwa peralatan industri dan kendaraan menggunakan BBN 10% dan secara bertahap mendorong peningkatan spesifikasi ke BBN 20%.

Salah satu alasan kalangan industri ragu dalam menggunakan BBN adalah hilangnya jaminan apabila peralatannya menggunakan BBN

4 BUMN Penyediaan bahan baku BBN yaitu CPO untuk biodiesel dan molases untuk bioetanol

Perlu dimulainya pengembangan integrated biofuel industri dengan dedicated feedstock

5 Perdagangan Pengaturan ekspor BBN dan bahan baku BBN Kebijakan DMO, pajak ekspor6 Pertanian Penyediaan bahan baku BBN yang dedicated, Riset

varietas bibit unggul tanaman bioenergiPengembangan kebun energi

7 Kehutanan Penyediaan lahan untuk kebun energi Perlu dikembangkan pengusahaan bioenergi yang dedicated

8 Penanamanmodal

Pengaturan tentang kemudahan perijinan dan insentifinvestasi

Pemberian tax holiday dan tax allowance


1. Pengaturan pengembangan BBN secara terintegerasi hulu-hilir;2. Pendanaan untuk investasi sarana dan prasana pencampuran dan distribusi;3. Pengaturan terkait investasi ;4. Insentif dan disinsentif fiskal (PPN masukan dan keluaran, cukai BBN, bea keluaran

CPO/Biodiesel);5. Pengaturan bahan baku antara lain dedicated land (lahan khusus untuk BBN) termasuk

penyediaan lahan ;6. Penyusunan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) terhadap bahan baku;7. Penetapan harga untuk bahan baku dan BBN;8. Kesiapan sektor pengguna khususnya industri kendaraan bermotor dan peralatan

besar/berat;9. Pengaturan dan penerapan sanksi;10. Kebijakan fiskal yang berkelanjutan;11. Roadmap pengadaan dan pemanfaatan BBN.


1. Koordinasi dan fasilitasi dengan instansi terkait dalam rangka penciptaan iklim investasiyang lebih kondusif, diantaranya untuk PPN, jaminan supply bahan baku dan kesiapaninfrastruktur blending/distribusi BBN.

2. Pengadaan BBN oleh BU PIUNU BBM masih bersifat spot jangka pendek sehinggakeberlanjutan suplai untuk blending menjadi kurang terjamin. Perlu didorong pengikatanjual beli melalui kontrak jangka panjang yang menguntungkan kedua belah pihak.

3. Pemberlakuan sanksi yang tegas terhadap BU PIUNU BBM yang belum melaksanakanimplementasi mandatori biodiesel sesuai ketentuan perundang-undangan

4. Mendorong PT. Pertamina untuk segera merealisasikan permintaan suplai PT. PLN (B-20 s.d. B-40) sesuai dengan permintaan PLN

5. Memastikan suplai BBN tersedia;6. Melakukan pengujian bersama dan running test untuk persiapan penerapan B20 di

2016.7. Pengawasan bersama dengan Ditjen Migas terhadap pengajuan rekomendasi impor

BBM


8. Melakukan koordinasi terkait pengawasan pemanfaatan biodiesel khususnya padaBBM PSO dengan BPH Migas dengan melakukan rencana pertemuan rutin danpengecekan di lapangan.

9. Melanjutkan pembahasan teknis dengan pihak OEM peralatan industri tambangmineral dan batubara maupun OEM peralatan di TNI terkait program mandatoribiodiesel (B-10).

10. Melakukan pengawasan secara acak (random) kepada BU BBM terkait pelaksanaankewajiban mandatori biodiesel.

11. Peningkatan pengawasan terhadap kualitas biodiesel mulai dari titik suplier,pengangkutan, hingga handling pada level konsumen (BU BBM maupun penggunalangsung).

12. Melakukan revisi SNI BBN sehingga lebih sesuai dengan standar internasional.13. Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian tentang kewajiban produsen otomotif

dalam menyesuaikan spesifikasi bahan bakar yang akan diterapkan di Indonesia.


Ketersediaan bahan baku terus menerus/energi terbarukan;

Diversifikasi sumber energi;

Mengurangi penggunaan energi fosil.

Mengurangi ketergantungan padaimpor bahan bakar minyak;

Menjaga ketahanan cadangan energi nasional.

Penciptaan industri lokal;

Pengembangan sektor industri hilir pertanian;

Berdampak positif pada neraca perdagangan karena akan mengurangi impor BBM;

Peningkatan nilai tambah produk;

Meningkatkan investasi di dalam negeri;

Penciptaan lapangan kerja dan pengembangan usaha.

Pengurangan emisi gas rumah kaca(GRK);

Pengurangan tingkat polusi udaranon-GRK;

Meningkatkan sanitasi lingkungan karena dapat diproduksi dari limbah;

Mudah terurai secara alami (biodegradable);

Meningkatkan kualitas udara danmeningkatkan kesehatan umumserta kesejahteraan masyarakat.


www.ebtke.esdm.go.id



PT. Eterindo Nusa Graha

40.000 MT/Th

PT. Indo Biofuels Energy

60.000 MT/Th

PT. Darmex Biofuels

150.000 MT/th

PT. Pelita Agung Agri Industri

200.000 MT/Th

PT. Multi Energi Nabati

20.000 MT/Th

PT. Cemerlang energi perkasa400.000 MTl/Th

PT. Bioenergy Pratama Jaya66.000 MT/Th

PT. Sinar Alam Permai

41.400 MT/Th

Total kapasitas: 4.469.000 kL/tahun

PT. Sintong Abadi30.450 MT/Th

PT. Anugrah Inti Gemanusa 40.000 MT/Th

PT. CiliandraPerkasa

250.000 MT/Th

PT. Musim Mas850.000 MT/Th

PT. Wilmar Nabati Indonesia

690.000 MT/Th

PT. Wilmar BioenergiIndonesia

1.050.000 MT/Th


PT. Molindo Raya10.000 kL/Th

PT. Indonesia Ethanol Industry

76.923 kL/Th

Total kapasitas :166.923 kL/tahun

PT. Energi Agro Nusantara30.000 kL/Th


Kegiatan Utama 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Sapi Potong 12.257 12.760 13.582 14.824 15.981 16.607

Sapi Perah 458 475 488 597 612 636

Kerbau 1.931 1.933 2.000 1.305 1.438 1.484

Kuda 393 399 419 409 437 454

Kambing 15.147 15.815 16.620 16.946 17.906 18.576

Domba 9.605 10.199 10.725 11.791 13.420 14.560

Babi 6.838 6.975 7.477 7.525 7.900 8.246

Ayam Buras 243.423 249.963 257.544 264.340 274.564 290.455

Ayam Ras Petelur 107.955 111.418 105.210 124.636 138.718 147.279

Ayam Ras Pedaging 902.052 1.026.379 986.872 1.177.991 1.244.402 1.355.288

Itik 39.840 40.676 44.302 43.488 49.295 50.931

Catatan: * Angka Sementara

Sumber: Direktorat Jenderal Peternakan


No Potensi Umum (MWe) Unit Sumatera Kalimantan Jawa-Bali-

MaduraNusa

Tenggara Sulawesi Maluku Papua Total

1 Kelapa Sawit MWe 8.812 3.384 60 - 323 - 75 12.654

2 Tebu MWe 399 - 854 - 42 - - 1.295

3 Karet MWe 1.918 862 - - - - - 2.781

4 Kelapa MWe 53 10 37 7 38 19 14 177

5 Padi MWe 2.255 642 5.353 405 1.111 22 20 9.808

6 Jagung MWe 408 30 954 85 251 4 1 1.733

7 Ubi Kayu MWe 110 7 120 18 12 2 1 271

8 Kayu MWe 1.212 44 14 19 21 4 21 1.335

9 Sapi MWe 96 16 296 53 65 5 4 535

10 Sampah Kota MWe 326 66 1.527 48 74 11 14 2.066 Total Potensi Umum MWe 15.588 5.062 9.215 636 1.937 67 151 32.654


25 POMs980 ton

FFB/Hour

92 POMs3815 ton

FFB/Hour

26 POMs1645 ton

FFB/Hour

140 POMs6660 ton

FFB/Hour

1 POMs40 ton

FFB/Hour

42 POMs2245 ton FFB/Hou

r

19 POMs990 ton

FFB/Hour

10 POMs375 ton

FFB/Hour

1 POMs30 ton

FFB/Hour

1 POMs60 ton

FFB/Hour

65 POMs5475 ton

FFB/Hour

43 POMs3100 ton FFB/Hou

r15 POMs770 ton

FFB/Hour

29 POMs1545 ton

FFB/Hour

6 POMs260 ton

FFB/Hour

7 POMs590 ton

FFB/Hour

3 POMs260 ton

FFB/Hour

2 POMs150 ton

FFB/Hour

3 POMs140 TPH

4 POMs360 ton

FFB/Hour

16 POMs1235 ton

FFB/Hour

58 POMs3555 ton

FFB/Hour

Source : BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia and Ministry of Agriculture 2009

Sumber : data diolah dari BPS dan Kemtan


Umum Tekno-Ekonomi Optimasi Off-Grid On-Grid1 Industri Kelapa Sawit

Serat (Fiber) 9.363.106 - - 255 - Cangkang (Shell) 4.321.433 608 608 - 54 Tandan Kosong (EFB) 15.125.017 1.302 1.302 - - Limbah Cair (POME) (dalam m 3 ) 36.810.649 412 412 - 1 - Pelepah 50.905.547 4.900 - - - - Tanan Ulang (Pelepah & Batang) 7.036.297 974 - - - -

2 Industri Tebu Ampas Tebu (Bagasse) 3.346.887 - - 144 64 - Daun dan Pucuk Tebu 2.629.789 262 - - - -

3 Industri KelapaSabut Kelapa 377.739 50 - - - Tempurung Kelapa 129.511 15 - - -

4 Industri Perkebunan KaretTanam Ulang (Batang & Ranting)

13.134.495 1.744 - - - -

5 Industri Sagu Limbah Sagu (pelepah, kulit, ampas)

60.267 6 - - - -

6 Industri PadiSekam 2.838.995 297 - - - Jerami 14.194.975 1.060 - - -

7 Industri JagungBatang & Daun 3.368.483 280 - - - Tongkol 962.424 112 - - -

8 Industri Ubi KayuLimbah Cair (dalam m 3 ) 63.826.580 104 20 - - -

9 Industri KayuBlack Liquor (Lindi Hitam) 2.553.600 - - - Limbah Kayu 1.276.915 191 - -

10 Peternakan SapiKotoran 9.422.022 94 - - - -

11 Sampah KotaSampah Organik Basah 6.074.697 12 - - - Refuse Derived Fuel 3.327.991 552 88 - - - Total Sumatera 12.961 3.073 2.824 1.154 61

No Sumber Bahan BakuPotensi (MWe) Kapasitas Pembangkit Listrik Biomassa

Terpasang (MWe)

2.680

Ketersediaan Bahan Baku

(ton)

833 7

14

479

137


Umum Tekno-Ekonomi Optimasi Off-Grid On-Grid1 Kelapa Sawit

Serat (Fiber) 3.105.008 - - 94 -Cangkang (Shell) 1.433.081 203 203 - -Tandan Kosong (EFB) 5.015.783 436 436 - -Limbah Cair (POME) (dalam m 3 ) 3.364.427 138 138 - - -Pelepah 21.887.062 2.107 - - - -Tanan Ulang (Pelepah & Batang) 1.152.461 160 - - - -

2 TebuAmpas Tebu (Bagasse) - - - - - -Daun dan Pucuk Tebu - - - - - -

3 KelapaSabut Kelapa 70.541 3 - - - -Tempurung Kelapa 24.186 9 - - - -

4 KaretTanam Ulang (Batang & Ranting) 5.905.185 784 - - - -

5 SaguLimbah Sagu (pelepah, kulit, ampas)

3.125 0 - - - -

6 PadiSekam 764.183 89 - - -Jerami 3.484.101 317 - - -

7 JagungBatang & Daun 245.314 20 - - - -Tongkol 70.090 8 - - - -

8 Ubi KayuLimbah Cair (dalam m 3 ) 4.179.060 7 - - - -

9 KayuBlack Liquor (Lindi Hitam) - - - - - -Limbah Kayu 403.886 60 - - - -

10 SapiKotoran 1.504.720 15 - - - -

11 Sampah KotaSampah Organik Basah 1.512.929 - 4 - - -Refuse Derived Fuel 828.851 138 29 - - -Total Kalimantan 4.493 919 888 94 -

Potensi Kapasitas Pembangkit Listrik Biomassa No Sumber Bahan Baku

888

110

Ketersediaan Bahan Baku

(ton)


Provinsi dan TPA Kapasitas TPATon per Tahun

Efisiensi Sistem Pembangkitan (MWh)

Total Potensi Tekno-Eko (Mwe)

ACEHTPA Blang Mangat 15.741 6.590,29 0,94

SUMATERA UTARATPA SidodadiTPA Kaban JaheTPA Siantar MartobaTPA PertayuanTPA Tanjung PinggirTPA Namu BintangTPA TerjunTPA MencirimTPA Batu Bola

13.68810.58573.967

2.73861.594

233.600233.60022.99511.406

5.730,684.431,73

21.179,091.146,14

17.636,1866.886,8366.886,83

6.584,174.775,57

0,820,633,520,162,5211,0411,040,940,68

SUMATERA BARATTPA Air DinginTPA Kubu GadangTPA Desa Binasi

115.70517.128

10.676

33.129,887.170,99

4.469,93

5,481,02

0,64

RIAUTPA Muara FajarTPA Kota Dumai

109.50013.140

44.826,685.501,46

6,900,79





KEPULAUAN RIAUTPA Tanjung PinangTPA Telaga Punggur

16.060224.475

6.724,00108.602,81

0,9616,25

JAMBITPA Talang Gulo 39.858 11.412,57 1,63

BENGKULUTPA Kota Bengkulu 6.114 2.559,71 0,37

SUMATERA SELATANTPA Suka WinantanTPA Karya Jaya

93.98893.988

39.350,6939.350,69

6,126,12

LAMPUNGTPA BakungTPA Karang Rejo

77.80023.543

22.276,459.856,77

3,681,41

KALIMANTAN BARATTPA Batulayang 109.500 31.353,20 4,97

KALIMANTAN TENGAHTPA Km 14 44.713 12.802,56 1,83

KALIMANTAN SELATANTPA Basirih 73.000 20.902,14 3,48





KALIMANTAN TIMURTPA ManggarTPA Bukit Pinang

75.008117.074

21.476,9433.521,80

3,565,28

BANTENTPA CilowongTPA Rawa KucingTPA Badegung

36.500156.038

14.143

15.281,8265.329,79

5.921,42

2,1810,070,84

JAWA BARATTPA GalugaTPA Pasir HayamTPA CaringinTPA JalupangTPA SarimuktiTPA CikundulTPA LeuwigajahTPA ArgasuryaTPA Bantar GebangTPA Sumur BatuTPA CipayungTPA Kota Cimahi

556.26018.25014.418

48.667438.000

36.500371.20545.625

1.642.500146.000146.000

44.713

232.894,967.640,916.036,32

20.375,76183.381,8515.281,82

155.416,1219.102,28

687.681,9661.127,2861.127,2818.720,23

36,231,090,862,91

29,172,18

24,182,73

106,639,479,472,67





JAWA TENGAHTPA Gunung Tugel TPA Kaligending TPA Semali TPA Wonorejo TPA Banyu Urip TPA Winong TPA Sukosari TPA Ngembak TPA Basirih TPA Margorejo TPA Tanjungrejo TPA Kalikondang TPA Kertosari (Ungaran) TPA Jatisari TPA Kalijurang TPA Putri Cempo TPA Jatibarang

12.775 14.876 14.876 23.729 24.090

8.432 36.500 36.500 127.750 10.950

66.000 18.250 41.063 10.950

3.614 94.900

255.500

5.348,646.228,116.228,119.934,71

10.086,003.530,10

15.281,8215.281,82

53.486,374.584,55

27.632,887.640,9117.192,054.584,551.512,90

39.732,74106.972,75

0,760,890,891,421,440,502,182,188,13

0,653,941,092,450,650,226,17

16,76

DI YOGYAKARTATPA Banyuroto TPA Piyungan TPA Wukirsari

9.207 182.500 10.950

3.854,7976.409,114.584,55

0,5511,900,65





JAWA TIMURTPA Mrican TPA Segawe TPA Besuk TPA Kertosari TPA Sukabumi TPA Blandongan TPA Jabon TPA Kedundung TPA Banjar Dowo TPA Gunung Panggung TPA Ngipik TPA Pojok TPA Sawetar TPA Supit Urang TPA Winongo TPA Benowo TPA Ngaglik TPA Buluh TPA Gunung Maddah TPA Torbang Batuan

28.470 4.563

23.908 41.063 32.303 17.520 79.570 23.451 29.018 18.980 60.955 52.560 16.425

219.000 36.500

474.500 38.59916.863 5.658 17.104

11.919,821.910,23

10.009,5917.192,0513.524,417.335,27

33.314,379.818,57

12.149,057.946,55

25.520,6422.005,826.876,82

91.690,9315.281,82

198.663,6816.160,537.060,202.368,687.161,06

1,700,271,432,451,931,055,251,401,731,13

3,643,14

0,9814,08

2,1830,85

2,311,01

0,341,02





BALITPA Mandung TPA Sante TPA Linggasana TPA BungkulanTPA Suwung

23.126 19.272 14.454 21.900

292.000

9.682,568.068,806.051,609.169,09

122.254,57

1,381,15

0,861,31

18,95

NUSA TENGGARA BARATTPA Gapuk TPA Oi Mbo TPA Kebon Kongo

35.393 58.400 54.750

14.818,33 24.450,91 22.922,73

2,113,493,27

NUSA TENGGARA TIMURTPA Alak 15.046 6.299,42 0,90

SULAWESI UTARATPA Tewaan TPA Sumompo

11.498 55.206

4.813,77 23.113,75

0,693,30

GORONTALOTPA Pohe 16.973 7.106,05 1,01

SULAWESI SELATANTPA Tamangapa 182.500 76.409,11 11,90





PAPUA BARATTPA Sorong Makbon 10.494 4.393,52 0,63

TOTAL NASIONAL 8.405.073 3.482.867,28 534,73

JALAN PEGANGSAAN TIMUR NO. 1, MENTENG, JAKARTA 10320Phone: +62 21 3983007 Fax: +62 21 31901087

- www.esdm.go.id - www.ebtke.esdm.go.id -

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

Documents

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL …ozziapps.com/ebtke/bio-energi/upload/file/Buku_Informasi_Bioenergi.pdf · tentang Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit ... • PLT