Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-48/PJ/2011
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Menimbang : bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum dan
meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak sehubungan dengan penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan Tahunan, perlu
menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/ PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan Tahunan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 534/KMK.04/2000 tentang
Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan serta Keterangan dan atau
Dokumen yang Harus Dilampirkan;
5. Peraturan ...
A
2
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.34/ 2007 tentang
Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan, serta Tata Cara
Pengambilan, Pengisian, Penandatanganan, dan Penyampaian
Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/ PMK.03/2009;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.34/2007 tentang
Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat Pemberitahuan;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-214/PJ/2001
tentang Keterangan dan/ atau Dokumen Lain yang Harus
Dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan;
8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-179/PJ/2007
tentang Tempat Lain yang Dapat Digunakan untuk Menerima
Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2009;
9. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-81/PJ./2007
tentang Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib
Pajak Badan, Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Surat Pemberitahuan Tahunan
Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2007 beserta Petunjuk
Pengisiannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-39 / PJ/2008;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-47/PJ/2008
tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dan
Penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan Surat Pemberitahuan
Tahunan Secara Elektronik (e-Filing) Melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP);
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-6/ PJ/ 2009
tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan dalam Bentuk Elektronik;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/ PJ/2010;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-34/PJ/2010
tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/ PJ/ 2011
tentang Percepatan Perekaman Surat Pemberitahuan (SPT);
Memutuskan
-3-
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PAJAK NOMOR PER-19/ PJ/2009 TENTANG TATA CARA
PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
TAHUNAN.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-19/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan Surat
Pemberitahuan Tahunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-1/ PJ/2010 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang dimaksud dengan:
1. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disebut dengan SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu tahun pajak
atau bagian tahun pajak yang meliputi SPT Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT 1770, SPT 1770 S,
SPT 1770 SS), SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 dan SPT 17711$), termasuk SPT Tahunan
Pembetulan.
2. SPT Tahunan Elektronik yang selanjutnya disebut dengan e-SPT
Tahunan adalah data SPT Wajib Pajak sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib
Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
3. SPT Lengkap adalah SPT yang semua elemen SPT Induk dan
lampirannya telah diisi dengan lengkap, SPT Induk telah
ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan telah
dilengkapi dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen yang disyaratkan.
4. e-SPT Lengkap adalah SPT sebagaimana dimaksud pada angka
2 yang semua elemen SPT Induk dan lampirannya telah diisi dengan lengkap dan dapat diproses dalam Sistem Informasi
Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak, dan telah dilengkapi
dengan lampiran khusus, serta keterangan dan/atau dokumen
lain yang tidak dapat disampaikan secara elektronik.
5. e-Filing . . .
/
-4
5. e-Filing adalah suatu cara penyampaian SPT atau penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara on-line yang real time melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id ) atau Penyedia Jasa
Aplikasi atau Application Service Provider (ASP).
6. Tempat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut dengan
TPT adalah tempat pelayanan perpajakan yang terintegrasi pada KPP termasuk Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) untuk memberikan pelayanan perpajakan.
7. Pojok Pajak/ Mobil Pajak/Tempat Khusus Penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan (Drop Box) adalah tempat lain yang dapat digunakan untuk menerima SPT Tahunan/e-SPT Tahunan.
8. Media Eletronik adalah sarana penyimpan data digital yang dapat dibaca oleh Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.
9. Tanda Terima SPT adalah tanda bukti penerimaan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang diberikan petugas kepada Wajib Pajak.
10. Pengolahan SPT adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penelitian SPT dan perekaman SPT.
11. Penelitian SPT atau e-SPT adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian SPT Tahunan atau e-SPT Tahunan dan lampiran-lampirannya serta kelengkapan lampiran yang disyaratkan dan penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya termasuk menerbitkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan apabila SPT yang diterima tidak lengkap.
12. Validasi adalah kegiatan penelitian kebenaran data/informasi atas SPT Tahunan yang disampaikan dengan menggunakan aplikasi e-SPT.
13. Perekaman SPT adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memasukkan semua unsur SPT ke dalam basis data perpajakan dengan cara antara lain merekam, uploading, dan/atau memindai (scanning).
14. Loading adalah kegiatan memindahkan data/informasi digital dari media elektronik/jaringan komunikasi data ke Sistem Informasi Perpajakan di Direktorat Jenderal Pajak.
2. Ketentuan ...
A
5
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan menyisipkan 2
(dua) ayat yakni ayat (1 a) dan ayat (1 b) serta menambahkan 2 (dua)
ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
( 1 ) Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan cara:
a. langsung;
b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Tempat Wajib Pajak terdaftar;
c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan
bukti pengiriman surat ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Tempat Wajib Pajak terdaftar;
d. e-Filing melalui website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id ) atau Penyedia Jasa Aplikasi/Application
Service Provider (ASP).
(la) Penyampaian SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan di TPT atau Pojok
Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box di mana saja.
(lb) Penyampaian SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a harus disampaikan di TPT Kantor Pelayanan Pajak tempat
Wajib Pajak terdaftar, dalam hal:
a. SPT Tahunan lebih bayar;
b. SPT Tahunan pembetulan; dan/atau
c. SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu
penyampaian SPT;
(2) Penyampaian SPT Tahunan/ e-SPT Tahunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan dalam
amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT
Tahunan yang berisi data sebagai berikut:
a. Nama Wajib Pajak;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
c. Tahun Pajak;
d. Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar);
e. Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke- ...);
f. Perubahan Data (Ada/Tidak Ada);
g. Nomor Telepon;
h. Pernyataan; dan
i. Tanda Tangan Wajib Pajak.
(3) Format lembar informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilekatkan pada amplop SPT Tahunan mengacu pada
Lampiran IA Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
(4) Dalam ...
/
-6
(4) Dalam hal Wajib Pajak mengalami perubahan data, Wajib Pajak harus menempelkan lembar perubahan data Wajib Pajak pada amplop SPT Tahunan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, dan menambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) SPT Tahunan/e-SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak diberikan tanda terima SPT tanpa dilakukan penelitian terlebih dahulu.
(2) Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya, Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirimkan SPT Tahunan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima.
(3) Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan di KP2KP maka KP2KP harus mengirimkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak atasannya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima.
(4) Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak atasan KP2KP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya, Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirimkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima dari KP2KP.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar, Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) hari sejak SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
(2) Terhadap SPT Tahunan selain pada ayat (1), Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
(3) Apabila ...
/
7
(3) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan
tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor
Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT
Tahunan beserta Formulir Surat Jawaban atas Permintaan
Kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
(4) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diketahui bahwa isi amplop SPT bukan
merupakan SPT Tahunan maka Kantor Pelayanan Pajak
mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan
kepada Wajib Pajak.
(5) Apabila berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) diketahui bahwa Wajib Pajak salah mengisi
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada lembar informasi amplop
SPT Tahunan maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat
Pembetulan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
(6) Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Wajib Pajak wajib
menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan paling
lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat
Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/ e-SPT Tahunan ke Kantor
Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak terdaftar.
(7) Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan telah dikirimkan sesuai dengan alamat Wajib Pajak
namun tidak sampai kepada Wajib Pajak maka jangka waktu bagi
Wajib Pajak untuk menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-
SPT Tahunan adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT
Tahunan/e-SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh Kantor Pelayanan Pajak.
(8) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
atau ayat (7) Wajib Pajak tidak menyampaikan kelengkapan SPT
Tahunan/ e-SPT Tahunan, maka SPT Tahunan/ e-SPT Tahunan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) dianggap tidak disampaikan.
(9) Dalam hal SPT Tahunan/ e-SPT Tahunan dianggap tidak
disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Kantor
Pelayanan Pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan
kepada Wajib Pajak yang menyatakan bahwa SPT Tahunan/ e-SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan.
(10) Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan
lengkap, dilakukan perekaman.
(11) Apabila
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, autzi3O4,
c(,CtCC,■
FUAD RAHMANY IP 195411111981121001
-8
(11) Apabila berdasarkan perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
(12) Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar/Nihil diterima lengkap.
5. Ketentuan Pasal 7 Ayat (1) diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan/ e-SPT
Tahunan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
(2) Tanda Terima SPT Tahunan/ e-SPT Tahunan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
(3) Keterangan dan/ atau dokumen lain yang disyaratkan sebagai kelengkapan SPT adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III.1.a, Lampiran III.l.b, Lampiran III.l.c, Lampiran III.2.a, Lampiran III.2.b, Lampiran III.2.c, Lampiran III.3.a, Lampiran III.3.b, Lampiran III.3.c, Lampiran III.4.a, Lampiran III.4.b dan Lampiran III.4.c Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
6. Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19 / PJ/2009 diubah menjadi Lampiran IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini.
Pasal II
Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2011
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-48/PJ/ 2011
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-19/PJ/ 2009 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT
PEMBERITAHUAN TAHUNAN
A
LAMPIRAN IA Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-48/PJ/2011
Tanggal: 30 Desember 2011
LEMBAR INFORMASI AMPLOP SPT TAHUNAN
Lebih Bayar Kurang Bayar
SPT Tahunan Pembetulan Ke-
Nihil
SPT Tahunan
Ada
NPWP
Nama Wajib Pajak
Tahun Pajak
Status SPT *
Jenis SPT*
Perubahan Data* Tidak Ada
No. Telp/HP
Pernyataan
Jika ada perubahan data Wajib Pajak, maka tempelkan formulir perubahan data pada amplop SPT Tahunan
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai dengan SPT Tahunan yang terdapat dalam amplop ini.
Tanda Tangan
Catatan:
a. *) isilah tanda silang (X) pada kotak yang sesuai. b. Jika merupakan SPT Tahunan Pembetulan maka isi pembetulan yang ke berapa kalinya. c. SPT Tahunan dengan status Lebih Bayar harus disampaikan ke TPT KPP Tempat Wajib Pajak
Terdaftar. d. SPT Tahunan Pembetulan harus disampaikan ke TPT KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar.
LAM PIRAN IB Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-48/PJ/2011
Tanggal: 30 Desember 2011
TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN/ e-SPT TAHUNAN
1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan cara memasukkan SPT ke dalam amplop tertutup yang telah dilekati lembar informasi amplop SPT Tahunan yang berisi data Nama Wajib Pajak, NPWP, Tahun Pajak, Status SPT (Nihil/Kurang Bayar/Lebih Bayar), Jenis SPT (SPT Tahunan/SPT Tahunan Pembetulan Ke-...), Perubahan Data (Ada/Tidak Ada), Nomor Telepon, Pernyataan dan Tanda Tangan Wajib Pajak kemudian menyerahkannya kepada Petugas Penerima SPT di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box.
2. Petugas Penerima SPT menerima amplop tertutup yang berisi SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari Wajib Pajak, termasuk dari Wajib Pajak yang tidak terdaftar di wilayah kerja KPP di mana TPT/Pojok Pajak/ Mobil Pajak/ Drop Box tersebut berada, dan langsung memberikan Tanda Terima SPT kepada Wajib Pajak tanpa didahului penelitian atas kelengkapan SPT, kecuali atas SPT Tahunan lebih bayar, SPT Tahunan pembetulan dan/atau SPT Tahunan yang disampaikan setelah batas waktu penyampaian SPT.
3. Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya, Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirimkan SPT Tahunan tersebut kepada Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima.
4. Terhadap SPT Tahunan yang disampaikan di KP2KP maka KP2KP harus mengirimkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak atasannya paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak SPT diterima.
5. Dalam hal Kantor Pelayanan Pajak atasan KP2KP menerima SPT Tahunan yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang tidak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak di wilayah kerjanya, Kantor Pelayanan Pajak wajib mengirimkan SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 4 ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar paling lambat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak SPT diterima dari KP2KP.
6. Terhadap SPT Tahunan Lebih Bayar, Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 18 (delapan belas) hari sejak SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
7. Terhadap SPT Tahunan selain pada angka 6, Kantor Pelayanan Pajak harus melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak SPT Tahunan/e-SPT Tahunan diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
8. Apabila berdasarkan hasil penelitian, SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan beserta Formulir Surat Jawaban atas Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
9. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa isi amplop SPT bukan merupakan SPT Tahunan maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
- 12 -
10. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Wajib Pajak salah mengisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pada lembar informasi amplop SPT Tahunan maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pembetulan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
11. Atas permintaan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan sebagaimana dimaksud pada angka 8, Wajib Pajak wajib menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/ e-SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak terdaftar dan menyerahkannya kepada Petugas TPT.
12. Dalam hal Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan telah dikirimkan sesuai dengan alamat Wajib Pajak namun tidak sampai kepada Wajib Pajak maka jangka waktu bagi Wajib Pajak untuk menyampaikan kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh Kantor Pelayanan Pajak.
13. Petugas TPT menerima dan meneliti kelengkapan SPT Tahunan dari Wajib Pajak kemudian mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya kepada Wajib Pajak.
14. Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak:
a. tanggal diterimanya Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan oleh Wajib Pajak; atau
b. tanggal diterimanya kembali Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan dari pos atau perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir oleh Kantor Pelayanan Pajak (dalam hal surat Surat Permintaan Kelengkapan SPT Tahunan/e-SPT Tahunan tidak sampai kepada Wajib Pajak)
telah terlampaui dan Wajib Pajak belum menyampaikan kelengkapan SPT, maka SPT dianggap tidak disampaikan dan kepada Wajib Pajak dikirimkan Surat Pemberitahuan SPT Dianggap Tidak Disampaikan.
15. Terhadap SPT yang telah dilakukan penelitian dan dinyatakan lengkap, dilakukan perekaman SPT Lengkap pada menu penerimaan SPT dan dilanjutkan dengan perekaman detil SPT pada aplikasi Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
16. Apabila berdasarkan perekaman SPT Lengkap sebagaimana dimaksud pada angka (15) diketahui bahwa Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan lebih dari satu kali maka Kantor Pelayanan Pajak mengirimkan Surat Pembatalan Tanda Terima SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.
17. Jangka waktu perekaman SPT ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak SPT Lebih Bayar (LB) diterima lengkap atau 3 (tiga) bulan sejak SPT Kurang Bayar (KB)/ Nihil (N) diterima lengkap.
/
