KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT … · 2014-02-25 · e. fotokopi salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 05/BC/2012

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan, Pengelolaan dan Pembagian Premi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 39 tahun 2007 (Lembaran Negara tahun 2007 nomor 105, Tambahan Lembaran negara nomor 4755);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan: 1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor

10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.

3. Premi di bidang kepabeanan dan/atau cukai yang selanjutnya disebut Premi adalah penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam mengungkap dan menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai.

4. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai. 6. Direktur adalah Direktur pada lingkungan Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai. 7. Pejabat Bea dan Cukai adalah adalah pegawai Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

8. Kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor adalah kantor wilayah, kantor pelayanan utama, dan kantor pengawasan dan pelayanan.

9. Kantor Wilayah adalah kantor wilayah pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

10. Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan KPUBC adalah kantor pelayanan utama pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

11. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang selanjutnya disingkat dengan KPPBC adalah kantor pengawasan dan pelayanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 2

(1) Orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau unit kerja yang berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai berhak memperoleh Premi.

(2) Berjasa dalam menangani pelanggaran kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berjasa dalam menangani: a. pelanggaran administrasi kepabeanan dan cukai, meliputi

memberikan informasi, menemukan baik secara administrasi maupun secara fisik, sampai dengan menyelesaikan penagihan; atau

b. pelanggaran pidana kepabeanan dan cukai, meliputi memberikan informasi, melakukan penangkapan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari: a. pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai yaitu

sanksi administrasi berupa denda; b. pelanggaran pidana kepabeanan dan/atau cukai, yaitu:

1) sanksi pidana berupa denda; 2) hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana

kepabeanan dan/atau cukai; dan/atau 3) nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-

undangan tidak boleh dilelang. (4) Besaran Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan

paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

BAB II PERMOHONAN PREMI

Pasal 3

(1) Direktur atau Kepala Kantor mengajukan permohonan Premi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(2) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Direktur atau Kepala Kantor yang menerbitkan surat penetapan atau yang melakukan penyidikan pelanggaran pidana di bidang kepabeanan dan/atau cukai.

(3) Surat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berupa: a. Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP); b. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean

(SPKTNP); c. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA); d. Surat Penetapan Pabean (SPP); e. Keputusan Keberatan; atau f. Surat Tagihan Cukai (STCK).

(4) Dalam hal penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat 2 (dua) atau lebih Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), maka yang berhak mengajukan permohonan Premi adalah Direktur atau Kepala Kantor yang pertama kali menerbitkan Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP).

(5) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai tidak dapat diajukan bersama-sama dengan Premi yang berasal dari pelanggaran pidana kepabeanan dan/atau cukai.

Pasal 4

(1) Permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diajukan setelah Direktur atau Kepala Kantor melakukan penelitian untuk memastikan bahwa terhadap: a. penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa

denda tidak diajukan keberatan; b. penetapan atas pengenaan sanksi administrasi berupa

denda yang diajukan keberatan dan keberatan tersebut telah mendapat keputusan penolakan serta tidak diajukan banding; atau

c. keputusan atas keberatan yang diajukan banding dan banding tersebut telah mendapat putusan yang berisi penolakan.

(2) Permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berasal dari sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1 dan hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, diajukan setelah Direktur atau Kepala Kantor melakukan penelitian untuk memastikan bahwa terhadap:

a. putusan pengadilan atas tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai tidak diajukan banding;

b. putusan pengadilan atas tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang diajukan banding dan banding tersebut telah mendapat putusan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan tidak diajukan kasasi; atau

c. putusan banding yang diajukan kasasi dan kasasi tersebut telah mendapat putusan penolakan yang berkekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang berasal dari nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3, diajukan setelah Direktur atau Kepala Kantor melakukan penelitian untuk memastikan bahwa terhadap hasil penyidikan atas tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum.

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Direktur atau Kepala Kantor melakukan penelitian untuk memastikan bahwa terhadap penyidikan telah diserahterimakan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional, dan terhadap barang bukti telah terlebih dahulu dilakukan penyitaan.

Pasal 5

(1) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperoleh dari sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, harus melampirkan: a. surat pernyataan; b. rincian jumlah Premi yang diperoleh dari sanksi

administrasi berupa denda sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berikut dengan softcopy;

c. fotokopi surat penetapan yang mengakibatkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda yang ditandasahkan oleh Direktur, Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk;

d. fotokopi bukti pelunasan sanksi administrasi yang telah dikonfirmasi oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; dan

e. fotokopi keputusan atas keberatan dan/atau putusan atas banding yang berisi penolakan, dalam hal: 1) diajukan keberatan telah ditandasahkan oleh Direktur,

Kepala Kantor atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk; atau

2) diajukan banding telah ditandasahkan oleh pejabat pada Sekretariat Pengadilan Pajak.

(2) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperoleh dari sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1, harus melampirkan: a. surat pernyataan; b. rincian jumlah Premi yang diperoleh dari sanksi pidana

berupa denda sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berikut dengan softcopy;

c. fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor;

d. fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan

e. fotokopi bukti penyetoran denda yang berasal dari sanksi pidana ke Kas Negara yang telah dikonfirmasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

(3) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperoleh dari hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, harus melampirkan: a. surat pernyataan; b. rincian jumlah Premi yang diperoleh dari hasil lelang barang

yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sesuai format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berikut dengan softcopy;

c. fotokopi berkas perkara tindak pidana yang telah disahkan oleh penyidik dan diketahui oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan atau Kepala Kantor;

d. fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perintah lelang yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor;

e. fotokopi salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang diterima oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan

f. fotokopi bukti penyetoran hasil lelang ke Kas Negara yang telah dikonfirmasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara setempat.

Pasal 6

(1) Pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperoleh dari nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3 berasal dari:

a. penyidikan yang dilakukan secara mandiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; atau

b. penyidikan yang diserahterimakan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional.

(2) Dalam hal penyidikan dilakukan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan: a. surat pernyataan; b. rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohonkan sesuai

contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berikut dengan softcopy;

c. fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor;

d. fotokopi surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) yang telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor;

e. Berita Acara penyitaan dan penetapan sita dari Pengadilan Negeri yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan

f. referensi nilai atas barang yang dihitung oleh Pejabat Bea dan Cukai atau instansi teknis terkait sesuai kewenangannya.

(3) Dalam hal penyidikan diserahterimakan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang berkaitan dengan tindak pidana Kepabeanan dan/atau Cukai dan merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, harus melampirkan: a. surat pernyataan; b. rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohonkan sesuai

contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini berikut dengan softcopy;

c. resume hasil pemeriksaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor;

d. fotokopi berita acara serah terima penyidikan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai beserta: 1. Laporan Kejadian; 2. Surat Perintah Tugas Penyidikan; 3. Surat Perintah Penangkapan dan Berita acara

Penangkapan; dan 4. Berita Acara Pemeriksaan; yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor;

e. Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara penyitaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; dan

f. referensi nilai atas barang yang dihitung oleh Pejabat Bea dan Cukai atau instansi teknis terkait sesuai kewenangannya.

(4) Dalam hal penetapan nilai barang oleh Menteri berbeda dengan rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohonkan, Direktur Penindakan dan Penyidikan mengembalikan berkas permohonan kepada Direktur atau Kepala Kantor disertai alasannya.

(5) Tata cara pengajuan dan penerusan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

(1) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (2) huruf a, Pasal 5 ayat (3) huruf a, Pasal 6 ayat (2) huruf a, dan Pasal 6 ayat (3) huruf a sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi.

(2) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Direktur atau Kepala Kantor.

Pasal 8

(1) Direktur Jenderal melalui Direktur Penindakan dan Penyidikan melakukan penelitian kelengkapan berkas permohonan Premi yang diajukan oleh Direktur atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan bahwa berkas permohonan dinyatakan: a. lengkap, Direktur Jenderal meneruskan permohonan

kepada Menteri dengan tembusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan secara periodik;

b. tidak lengkap, Direktur Jenderal mengembalikan berkas permohonan kepada Direktur atau Kepala Kantor disertai alasan kekurangannya.

(3) Penerusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan melampirkan risalah penelitian sesuai contoh format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.04/2011 tentang Pemberian Premi.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pengajuan permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang diperoleh dari nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3, Direktur Jenderal menyampaikan referensi nilai atas barang kepada Menteri untuk mendapatkan penetapan.

(2) Referensi nilai atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung oleh Pejabat Bea dan Cukai atau instansi teknis terkait sesuai kewenangannya.

(3) Instansi teknis terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. Badan Narkotika Nasional atau instansi teknis terkait

lainnya sesuai kewenangannya untuk narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;

b. Kantor Pegadaian untuk emas dan perhiasan; c. Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan, atau

instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk pakaian bekas (ball press);

d. Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk hasil hutan;

e. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Purbakala, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk barang purbakala;

f. Kementerian Kehutanan, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk tumbuhan atau binatang sebagaimana dimaksud dalam Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978; atau

g. Instansi teknis terkait sesuai kewenangannya untuk barang lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang.

(4) Dalam hal nilai barang yang tidak boleh dilelang berasal dari Barang Kena Cukai, referensi nilai barang dihitung oleh Pejabat Bea dan Cukai.

BAB III PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

Pasal 10

(1) Terhadap permohonan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah disetujui oleh Menteri dan telah dilakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Sekretaris Direktorat Jenderal u.p Kepala Bagian Keuangan menyampaikan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan u.p Kepala Subdirektorat Penyidikan untuk membuat rincian pemberian Premi kepada masing-masing kantor dan/atau Direktorat.

(2) Direktur Penindakan dan Penyidikan u.p Kepala Subdirektorat Penyidikan menyampaikan rekapitulasi rincian pemberian Premi untuk masing-masing Kantor dan/atau Direktorat kepada Sekretaris Direktorat Jenderal u.p Kepala Bagian Keuangan beserta kelengkapannya.

(3) Sekretaris Direktorat Jenderal u.p Kepala Bagian Keuangan mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk pencairan dan pemberitahuan pembagian Premi kepada Kepala Kantor dan/atau Direktur.

Pasal 11

(1) Pembagian Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. dalam hal ditetapkan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Bea dan Cukai, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan

pelanggaran administrasi kepabeanan dan/atau cukai, yang meliputi pejabat yang menemukan pelanggaran administrasi tersebut baik secara administrasi maupun secara fisik;

2) 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan;

3) 23% (dua puluh tiga persen) untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda;

4) 5% (lima persen) untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda; dan

5) 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

b. dalam hal ditetapkan di Kantor Wilayah, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan


2) 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan;

3) 5% (lima persen) untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan;

4) 23% (dua puluh tiga persen) untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda; dan


c. dalam hal ditetapkan di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan



3) 28% (dua puluh delapan persen) untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda; dan


d. dalam hal ditetapkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: 1) 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan



3) 23% (dua puluh tiga persen) untuk Direktorat yang menetapkan pengenaan sanksi administrasi berupa denda;

4) 5% (lima persen) untuk Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; dan


(2) Dalam hal Premi yang ditetapkan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai atas temuan tim audit Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Direktorat Audit, Premi dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 10% (sepuluh persen) untuk yang menemukan pelanggaran

administrasi di bidang cukai; b. 2% (dua persen) untuk unit kerja di Kantor Pengawasan

dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan;

c. 23% (dua puluh tiga persen) untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Direktorat Audit yang menemukan pelanggaran administrasi;

d. 5% (lima persen) untuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menyelesaikan penagihan; dan

e. 10% (sepuluh persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(3) Pembagian Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang berasal dari sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 1, hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 2, atau dari nilai barang yang ditetapkan oleh Menteri terhadap barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b angka 3, dibagi dengan rincian sebagai berikut: a. 30% (tiga puluh persen) untuk yang berperan langsung

dalam proses penindakan, termasuk bagi pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata sehingga dapat dilakukan penindakan;

b. 12% (dua belas persen) untuk Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penyidikan;

c. 2% (dua persen) untuk penuntut umum hingga berkas perkara dapat diajukan ke pengadilan; dan

d. 6% (enam persen) untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(4) Tata cara pengelolaan dan pembagian Premi ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 12

(1) Direktur atau Kepala Kantor membuat kriteria orang yang menemukan pelanggaran administrasi terkait Premi yang berasal dari sanksi administrasi berupa denda.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan fisik, Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan, Pejabat Bea dan Cukai yang memutuskan keberatan, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang menghadiri sidang banding.

Pasal 13

(1) Direktur atau Kepala Kantor membuat kriteria orang yang berperan langsung dalam proses penindakan terkait Premi yang berasal dari sanksi pidana berupa denda, hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang.

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata, dan/atau Pejabat Bea dan Cukai yang berperan langsung dalam proses penindakan.

(3) Pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sehingga dapat dilakukan penindakan diberikan bagian dari Premi paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(4) Pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk instansi lain yang melimpahkan perkara di bidang kepabeanan dan cukai kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 14

Pembagian Premi dilakukan oleh Direktur atau Kepala Kantor dengan menerbitkan Keputusan tentang Pembagian Premi sesuai contoh sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV PENGELOLAAN PREMI YANG DIPERUNTUKKAN KEPADA

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

Pasal 15

(1) Direktur Penindakan dan Penyidikan mengelola Premi yang diperuntukan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

(2) Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk: a. peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; b. menunjang kegiatan operasional unit kerja di lingkungan

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dianggap perlu dan tidak atau kurang tersedia dananya dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA); dan/atau

c. hal-hal lain yang dianggap perlu dan mendesak atas persetujuan Direktur Jenderal.

Pasal 16

(1) Pengelolaan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) meliputi penyimpanan dan pengambilan.

(2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rekening giro pada Bank Pemerintah atas nama Direktur Penindakan dan Penyidikan bersama Kepala Subdirektorat Penindakan.

(3) Pengambilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Direktur Penindakan dan Penyidikan dan Kepala Subdirektorat Penindakan.

Pasal 17

(1) Direktur Penindakan dan Penyidikan membuat laporan pengelolaan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setiap bulan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

(2) Direktur Jenderal melaporkan saldo rekening giro atas pengelolaan Premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) kepada Menteri setiap akhir tahun.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, terhadap permohonan Premi yang telah diajukan dan masih dalam tahap pemrosesan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, berlaku ketentuan sebagai berikut: a. batasan untuk pemberian dan pembagian Premi mengacu

pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 570/KMK.01/1997 tentang Ketentuan Pemberian Uang Ganjaran Kepada Mereka Yang Telah Memberikan Jasa Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Pelanggaran Administrasi Kepabeanan dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 241/KMK.01/2002;

b. mekanisme untuk pengusulan penyediaan dana bagi pembayaran Premi mengikuti ketentuan mekanisme pengusulan penyediaan dana bagi pembayaran Premi secara mutatis mutandis berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-41/BC/2002 tentang Pengelolaan dan Penggunan Dana Operasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Yang Dikelola Oleh Direktorat Pencegahan dan Penyidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2012

DIREKTUR JENDERAL, TTD AGUNG KUSWANDONO NIP 19670329 199103 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENERUSAN PERMOHONAN PREMI

I. PENGAJUAN PERMOHONAN PREMI

A. Pengajuan Permohonan Premi Yang Berasal Dari Sanksi Administrasi Berupa Denda

1. Premi yang diajukan oleh Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC a) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan melakukan

kegiatan: 1) menyusun database Surat Penetapan yang akan diajukan Premi. 2) mengumpulkan Surat Penetapan yang akan diajukan Premi berikut

bukti pelunasannya. 3) melakukan penelitian di database untuk mengetahui apakah Surat

Penetapan tersebut pernah diajukan permohonan Premi atau belum.

4) melakukan penelitian terhadap Surat Penetapan terkait dengan pengajuan keberatan dan/atau banding.

5) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan kepada Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut tidak diajukan keberatan atau banding.

6) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan dan Keputusan Keberatan kepada Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut diajukan keberatan tetapi telah mendapat keputusan penolakan dan tidak diajukan banding.

7) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan dan Keputusan Keberatan untuk ditandasahkan oleh Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC serta fotokopi Putusan Pengadilan Pajak ke Sekretariat Pengadilan Pajak untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut diajukan banding dan telah mendapat keputusan penolakan.

8) melakukan konfirmasi pelunasan tagihan dengan cara menyampaikan fotokopi bukti pelunasan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

9) membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikan kepada Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC dalam hal konfirmasi dari KPPN atas bukti pelunasan dan fotokopi Putusan Pengadilan Pajak yang telah ditandasahkan telah diterima.

b) Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya Kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: 1) rincian jumlah Premi yang dimohonkan berikut softcopy; 2) fotokopi surat penetapan yang telah ditandasahkan; 3) fotokopi bukti pelunasan sanksi administrasi yang telah

dikonfirmasi oleh KPPN; dan/atau

4) fotokopi Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding yang telah ditandasahkan.

2. Premi yang diajukan oleh Direktur atau Kepala Kantor Wilayah a) Direktur atau Kepala Kantor Wilayah menyampaikan konfirmasi

pelunasan tagihan kepada Kepala KPUBC dan/atau Kepala KPPBC yang melakukan monitoring pelunasan tagihan. Konfirmasi tersebut juga berisi permintaan untuk mengirimkan fotokopi bukti pelunasan, dalam hal tagihan sudah dilunasi.

b) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerbitan Surat Penetapan pada Direktorat atau Kantor Wilayah melakukan kegiatan: 1) menyusun database Surat Penetapan yang akan diajukan Premi. 2) melakukan penelitian di Database untuk mengetahui apakah surat

penetapan tersebut pernah diajukan permohonan Premi atau tidak. 3) melakukan penelitian terhadap Surat Penetapan terkait dengan

pengajuan keberatan dan/atau banding. 4) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan kepada Direktur atau

Kepala Kantor Wilayah untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut tidak diajukan keberatan atau banding.

5) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan dan Keputusan Keberatan kepada Direktur atau Kepala Kantor Wilayah untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut diajukan keberatan tetapi telah mendapat keputusan penolakan dan tidak diajukan banding.

6) menyampaikan fotokopi Surat Penetapan dan Keputusan Keberatan untuk ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor Wilayah serta fotokopi Putusan Pengadilan Pajak ke Sekretariat Pengadilan Pajak untuk ditandasahkan dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Penetapan belum pernah diajukan Premi dan atas penetapan tersebut diajukan banding dan telah mendapat keputusan penolakan.

7) melakukan konfirmasi pelunasan tagihan dengan cara menyampaikan fotokopi bukti pelunasan ke KPPN.

8) apabila konfirmasi dari KPPN atas bukti pelunasan dan/atau fotokopi Putusan Pengadilan yang telah ditandasahkan telah diterima, maka membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor Wilayah.

c) Direktur atau Kepala Kantor Wilayah menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya Kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: 1) rincian jumlah Premi yang dimohonkan berikut softcopy; 2) fotokopi surat penetapan yang telah ditandasahkan; 3) fotokopi bukti pelunasan sanksi administrasi yang telah

dikonfirmasi oleh Kepala KPPN; dan/atau, 4) fotokopi Keputusan Keberatan dan/atau Putusan Banding yang

telah ditandasahkan.

B. Permohonan Premi yang berasal dari sanksi pidana berupa denda pada Direktorat atau Kantor.

1. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan melakukan kegiatan: a) mengumpukan berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau

cukai yang akan diajukan Premi berikut salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukti penyetoran dendanya.

b) melakukan penelitian untuk memastikan sanksi pidana berupa denda belum pernah diajukan Premi.

c) menyampaikan kepada Direktur atau Kepala Kantor berkas perkara tindak pidana dan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk ditandasahkan, dalam hal hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan: 1) tidak diajukan banding; 2) diajukan banding, tetapi banding tersebut telah mendapat putusan

yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri dan tidak diajukan kasasi; atau

3) putusan banding diajukan kasasi, tetapi kasasi tersebut ditolak dan telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap,

d) melakukan konfirmasi penyetoran denda dengan cara menyampaikan fotokopi bukti penyetoran ke KPPN

e) apabila konfirmasi dari KPPN atas bukti penyetoran telah diterima, maka membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor.

2. Direktur atau Kepala Kantor menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya Kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan: a) rincian jumlah Premi yang dimohonkan; b) fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai

yang telah ditandasahkan; c) fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap yang telah ditandasahkan; dan d) fotokopi bukti penyetoran denda yang telah dikonfirmasi oleh Kepala

KPPN.

C. Permohonan Premi yang berasal dari hasil lelang barang dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai pada Direktorat, Kantor Wilayah, KPUBC, atau KPPBC.

1. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan melakukan kegiatan: a) mengumpulkan berkas-berkas yang akan diajukan Premi meliputi:

1) berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai; 2) fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai

kekuatan hukum tetap dan perintah lelang; 3) fotokopi salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang); dan, 4) fotokopi bukti penyetoran hasil lelang ke kas Negara.

b) melakukan penelitian untuk memastikan hasil lelang barang bukti belum pernah diajukan Premi.

c) menyampaikan fotokopi Salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan perintah lelang dan fotokopi Salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang) untuk ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor, sedangkan terhadap fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai ditandasahkan oleh Penyidik dan diketahui Direktur atau Kepala Kantor.

d) melakukan konfirmasi bukti penyetoran hasil lelang dengan cara menyampaikan fotokopi bukti penyetoran ke KPPN.

e) apabila konfirmasi dari KPPN atas bukti penyetoran telah diterima, maka membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor.

2. Direktur atau Kepala Kantor menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya Kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a) rincian jumlah Premi yang dimohonkan berikut softcopy; b) fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai

yang telah ditandasahkan; c) fotokopi salinan Putusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan

hukum tetap dan perintah lelang yang telah ditandasahkan; d) fotokopi salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang), yang telah

ditandasahkan,dan; e) fotokopi bukti penyetoran hasil lelang yang telah dikonfirmasi oleh

KPPN.

D. Permohonan Premi yang berasal dari nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang, pada Direktorat atau Kantor, dimana penyidikannya dilakukan secara mandiri oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai .

1. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan melakukan kegiatan: a) mengumpulkan berkas-berkas terkait permohonan Premi, meliputi:

1) berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai yang akan diajukan Premi yang telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor;

2) fotokopi surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) yang telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor;

3) Berita Acara penyitaan dan penetapan sita dari Pengadilan Negeri yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor.

b) melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk memastikan bahwa berkas telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum dan barang bukti atas perkara belum pernah diajukan Premi.

c) membuat konsep surat permohonan referensi nilai barang kepada Pejabat Bea dan Cukai atau instansi teknis terkait. Instansi terkait tersebut antara lain: 1) Badan Narkotika Nasional atau instansi teknis terkait lainnya

sesuai kewenangannya untuk narkotika, psikotropika dan prekursor narkotika;

2) Kantor Pegadaian untuk emas dan perhiasan; 3) Kementerian Perdagangan, Dinas Perdagangan, atau instansi teknis

terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk pakaian bekas (ball press);

4) Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk hasil hutan;

5) Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Purbakala, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk barang purbakala;

6) Kementerian Kehutanan, atau instansi teknis terkait lainnya sesuai kewenangannya untuk tumbuhan atau binatang sebagaimana dimaksud dalam Convention on International Trade in Endangered of Wild Flora and Fauna (CITES) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978; atau

7) Instansi teknis terkait sesuai kewenangannya untuk barang lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang.

d) membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor, apabila referensi nilai barang telah diterima.

2. Direktur atau Kepala Kantor menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a) rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohonkan berikut softcopy; b) fotokopi berkas perkara tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai

yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor; c) fotokopi surat dari Jaksa Penuntut Umum yang menerangkan bahwa

penyidikan telah dinyatakan lengkap (P-21) yang telah ditandasahkan Direktur atau Kepala Kantor; dan

d) Berita Acara penyitaan dan penetapan sita dari Pengadilan Negeri yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor.

e) referensi nilai atas barang.

E. Permohonan Premi yang berasal dari nilai barang berupa Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika yang merupakan pelanggaran Undang-Undang Kepabeanan dan/atau Undang-Undang Cukai dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang penyidikannya diserahterimakan kepada Kepolisian Republik Indonesia atau Badan Narkotika Nasional ( BNN).

1. Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan melakukan kegiatan: a) mengumpukan berkas-berkas terkait permohonan Premi, meliputi:

1) resume hasil pemeriksaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor;

2) fotokopi berita acara serah terima penyidikan tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai dan tindak pidana Narkotika dan Berita Acara Penyitaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor berikut Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara (BA) Penangkapan, BA Pemeriksaan Tersangka, BA Pemeriksaan Saksi, dan Surat Perintah Penyitaan.

b) melakukan penelitian terhadap berkas perkara untuk memastikan bahwa barang bukti atas perkara belum pernah diajukan Premi.

c) membuat konsep surat permohonan referensi nilai barang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Narkotika kepada Pejabat Bea dan Cukai, BNN, atau instansi teknis terkait yang berwenang.

d) membuat konsep Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor dalam hal referensi nilai barang telah diterima.

2. Direktur atau Kepala Kantor menandatangani Surat Permohonan Premi dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban dan menyampaikannya Kepada Direktur Jenderal, dengan melampirkan: a) rincian perkiraan jumlah Premi yang dimohonkan berikut softcopy; b) resume hasil pemeriksaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur

atau Kepala Kantor; c) fotokopi berita acara serah terima penyidikan tindak pidana

kepabeanan dan/atau cukai tindak pidana Narkotika dan Berita Acara Penyitaan yang telah ditandasahkan oleh Direktur atau Kepala Kantor berikut Laporan Kejadian, Surat Perintah Tugas Penyidikan (SPTP), Surat Perintah Penangkapan, Berita Acara (BA) Penangkapan, BA Pemeriksaan Tersangka, BA Pemeriksaan Saksi, dan Surat Perintah Penyitaan; dan

d) referensi nilai atas barang.

II. PENERUSAN PERMOHONAN PREMI KEPADA MENTERI KEUANGAN

1. Direktur Jenderal menyampaikan berkas permohonan Premi kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan untuk dilakukan penelitian.

2. Direktur Penindakan dan Penyidikan selanjutnya menyampaikan berkas permohonan Premi kepada Pejabat Bea dan Cukai pada Subdirektorat Penyidikan untuk dilakukan penelitian.

3. Dalam hal hasil penelitian menunjukan bahwa berkas permohonan tidak lengkap: a. Pejabat Bea dan Cukai pada Subdirektorat Penyidikan menyiapkan konsep

surat pengembalian permohonan Premi dan menyampaikan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan untuk ditandatangani;

b. Direktur Penindakan dan Penyidikan menandatangani konsep surat pengembalian dan menyampaikannya kepada Direktur atau Kepala Kantor.

4. Dalam hal hasil penelitian menunjukan bahwa berkas permohonan lengkap: a. Pejabat Bea dan Cukai pada Subdirektorat Penyidikan:

1) menyiapkan Risalah Penelitian dan menyampaikan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan untuk ditandatangani;

2) membuat konsep surat penerusan permohonan Premi kepada Menteri dan menyampaikannya kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan.

b. Direktur Penindakan dan Penyidikan menyampaikan konsep surat penerusan permohonan Premi dengan melampirkan risalah penelitian dan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani.

c. Direktur jenderal menyampaikan surat penerusan permohonan Premi berikut melampirkan risalah penelitian dan berkas permohonan kepada Menteri.

5. Dalam hal permohonan Premi berasal dari barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang: a. Pejabat Bea dan Cukai pada Subdirektorat Penyidikan membuat konsep

risalah penelitian dan surat permohonan penetapan nilai barang dan disampaikan kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan

b. Direktur Penindakan dan Penyidikan menyampaikan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani dan diteruskan kepada Menteri

c. Apabila penetapan nilai barang dari Menteri telah diterima oleh Pejabat Bea dan Cukai pada Subdit Penyidikan, maka Pejabat Bea dan Cukai pada Subdit Penyidikan membuat konsep surat penerusan permohonan Premi kepada Menteri dan menyampaikannya kepada Direktur Penindakan dan Penyidikan.

d. Direktur Penindakan dan Penyidikan menyampaikan konsep surat penerusan permohonan Premi dengan melampirkan risalah penelitian dan berkas permohonan kepada Direktur Jenderal untuk ditandatangani.

e. Direktur Jenderal menyampaikan surat penerusan permohonan Premi berikut risalah penelitian dan berkas permohonan kepada Menteri.


LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

TATA CARA PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI 1. Kepala Bagian Keuangan setelah menerima persetujuan pemberian Premi dari

Menteri dan telah dilakukan revisi DIPA, menyampaikan kepada Kepala Subdirektorat Penyidikan untuk dibuat rincian pemberian Premi kepada masing-masing kantor dan/atau Direktorat.

2. Kepala Subdirektorat Penyidikan menyampaikan rekapitulasi rincian pemberian Premi untuk masing-masing Kantor dan/atau Direktorat kepada Kepala Bagian Keuangan beserta kelengkapannya.

3. Kepala Bagian Keuangan mengirimkan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk pencairan dan pemberitahuan pembagian Premi kepada Direktur atau Kepala Kantor.

4. Setelah pemberitahuan pembagian Premi diterima oleh Direktur atau Kepala Kantor : a. dalam hal permohonan diajukan oleh Direktur :

1) Direktur membuat surat Keputusan tentang pembagian Premi dan menyampaikannya kepada Kepala Bagian Keuangan.

2) Kepala Bagian Keuangan membagi Premi sesuai surat keputusan Direktur tentang pembagian Premi dan melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan.

b. dalam hal permohonan diajukan oleh Kepala Kantor Wilayah : 1) Kepala Kantor Wilayah menyampaikan kepada :

a) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerbitan surat penetapan untuk membuat konsep surat Keputusan Kepala Kantor tentang pembagian Premi, dalam hal Premi berasal dari sanksi administrasi berupa denda antara lain Pejabat Bea dan Cukai pada bidang penindakan dan penyidikan, bidang audit, dan bidang kepabeanan dan cukai.

b) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan untuk membuat konsep surat Keputusan Kepala Kantor tentang pembagian Premi, dalam hal Premi berasal dari sanksi pidana berupa denda, hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan/atau nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang.

2) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani penerbitan surat penetapan atau Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan membuat konsep surat keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pembagian Premi dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Wilayah untuk ditandatangani.

3) Kepala Kantor Wilayah menandatangani surat keputusan tentang pembagian Premi dan menyampaikannya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola keuangan.

4) Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola keuangan membagi Premi sesuai surat keputusan Kepala Kantor Wilayah tentang pembagian Premi dan melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan.

c. dalam hal permohonan diajukan oleh Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC : 1) Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC menyampaikan kepada :

a) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan untuk membuat konsep surat Keputusan Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC tentang pembagian Premi, dalam hal Premi berasal dari sanksi administrasi berupa denda.

b) Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan untuk membuat konsep surat Keputusan Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC tentang pembagian Premi, dalam hal Premi berasal dari sanksi pidana berupa denda, hasil lelang barang yang berasal dari tindak pidana kepabeanan dan/atau cukai, dan/atau nilai atas barang yang menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh dilelang.

2) Pejabat Bea dan Cukai yang menangani perbendaharaan atau Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan penyidikan membuat konsep surat keputusan Kepala Kantor KPUBC atau Kepala KPPBC tentang pembagian Premi dan menyampaikannya kepada Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC untuk ditandatangani.

3) Kepala Kantor KPUBC atau Kepala KPPBC menandatangani surat keputusan tentang pembagian Premi dan menyampaikannya kepada Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola keuangan.

4) Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola keuangan membagi Premi sesuai surat keputusan Kepala KPUBC atau Kepala KPPBC tentang pembagian Premi dan melakukan pemotongan pajak penghasilan sesuai ketentuan.


LAMPIRAN VIII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KEPUTUSAN ..... (1)......

NOMOR : KEP-..... (2)........

TENTANG PEMBAGIAN PREMI PADA.... (3 )....

...........(4)........,

Membaca : Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Direktorat Jenderal

Bea dan Cukai nomor ....(5) ...tanggal .... (6).... hal .....(7) Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Bagian Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor ....(8)...tanggal .....(9).... hal.....(10)...., .....(11)....telah menerima pencairan Premi sebesar ...(12).....(.....13)......

b. .....(14)..... c. .....dst..... d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a sampai dengan huruf ...(15)...., perlu menetapkan Keputusan .......(16 )..... tentang Pembagian Premi pada ......(17)....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.04/2011 Tentang Pemberian Premi;

3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Nomor PER-05/BC/2012 Tentang Tatacara Pengajuan Permohonan, Pembagian, dan Pengelolaan Premi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN ...(18)... TENTANG PEMBAGIAN PREMI PADA ...(19)...

....(20).... : ...(21)...

....(22).... : ...(23)...

....dst..... .....dst.... Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai 2. Sekretarus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 3. Direktur Penindakan dan Penyidikan

Ditetapkan di ..(24)........ Pada tanggal ...(25)........ .............(26)................... .............(27)................... NIP........(28)...................

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR KEPUTUSAN PEMBAGIAN PREMI No. (1) : Diisi nama jabatan pimpinan unit organisasi yang menerbitkan

Keputusan No. (2) : Diisi nomor Keputusan No. (3) : Diisi nama unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai

nomor (1) No. (4) : Diisi nama jabatan pimpinan unit organisasi yang menerbitkan

Keputusan sesuai angka (1) No. (5) : Diisi nomor Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. (6) : Diisi tanggal Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. (7) : Diisi perihal Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. (8) : Diisi nomor Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai nomor (5) No. (9) : Diisi tanggal Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai nomor (6) No. (10) : Diisi perihal Surat Kepala Bagian Keuangan Sekretariat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai nomor (7) No. (11) : Diisi nama jabatan pimpinan unit organisasi yang menerbitkan

Keputusan sesuai nomor (1) No. (12) : Diisi besarnya Premi yang diterima (dengan angka) No. (13) : Diisi besarnya Premi yang diterima (dengan huruf) N0. (14) Diisi pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi

pembagian contoh : 1. bahwa dari Premi yang dicairkan telah dilakukan penelitian

dan diketahui bahwa Premi yang dicairkan tersebut berasal dari 70 (tujuhpuluh) Surat Penetapan;

2. bahwa dari penelitian terhadap 70 (tujuhpuluh) Surat Penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf b diketahui bahwa : a. 50 (limapuluh) Premi berasal dari penetapan karena

kesalahan nilai pabean. b. 10 (sepuluh) Premi berasal dari penetapan karena

kesalahan jumlah barang dan kesalahan nilai pabean. c. 10 (sepuluh) Premi berasal dari penetapan karena

kesalahan nilai pabean yang diajukan banding dengan Putusan Banding ditolak.

3. bahwa dari rincian asal Premi sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka orang yang menemukan pelanggaran administrasi adalah : a. untuk 50 (limapuluh) Premi sebagaimana dimaksud angka

2 huruf a, maka orang yang menemukan pelanggaran adalah Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan

b. untuk 10 (sepuluh) Premi sebagaimana dimaksud huruf angka 2 huruf b, maka orang yang menemukan pelanggaran adalah Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan dan Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan pemeriksaan fisik

c. untuk 10 (sepuluh) Premi sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c, maka orang yang menemukan pelanggaran adalah Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan surat penetapan, Pejabat Bea dan Cukai yang melaksanakan

penelitian keberatan, dan Pejabat Bea dan Cukai yang menghadiri sidang banding

No. (15) Diisi angka 1, angka 2 dan seterusnya sesuai nomor (13) dan (14)

No. (16) Diisi nama jabatan pimpinan unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai nomor (1)

No. (17) Diisi nama unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai nomor (3)

No. (18) Diisi nama jabatan pimpinan unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai nomor (1)

No. (19) Diisi nama unit organisasi yang menerbitkan Keputusan sesuai nomor (3)

No. (20), (22) Diisi jumlah diktum sesuai kebutuhan. No. (21), (23) Diisi substansi/materi keputusan/penetapan sesuai kebutuhan

(uraian singkat dan jelas). Contoh pengisian no 21 s.d no.23

PERTAMA : Bahwa Kantor ..... telah menerima pencairan Premi dari ........ sebesar .......

KEDUA : Bahwa Premi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibagi dengan rincian sebagai berikut : a. 10 % (sepuluh persen) untuk orang yang

menemukan pelanggaran administrasi kepabeanan

b. 2% (dua persen) Pejabat Bea dan Cukai pada Seksi Perbendaharaan

c. 23% (dua puluh delapan persen) untuk Kantor Pelayanan

KETIGA : Bahwa terhadap 50 (lima puluh) Premi yang berasal dari penetapan karena kesalahan nilai pabean, maka peruntukan Premi untuk orang yang menemukan pelanggaran, adalah Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan penetapan

KEEMPAT : Bahwa terhadap 10 (sepuluh) Premi yang berasal dari penetapan karena kesalahan jumlah barang dan kesalahan nilai pabean, maka peruntukan Premi untuk orang yang menemukan pelanggaran, dibagi dengan formula : a. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan

Penetapan sebesar 50% (lima puluh persen) b. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan

pemeriksaan fisik sebesar 50% (lima puluh persen)

KELIMA : Bahwa terhadap 10 (sepuluh) Premi yang berasal dari penetapan karena kesalahan nilai pabean yang diajukan banding dengan Putusan Banding ditolak, maka peruntukan Premi untuk orang yang menemukan pelanggaran, dibagi dengan ketentuan: a. Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat

Penetapan sebesar 40% (empat puluh persen) b. Pejabat Bea dan Cukai yang melakukan

peneletian keberatan sebesar 30% (tiga puluh persen)

c. Pejabat Bea dan Cukai yang bertugas mengurus banding di Pengadilan Pajak sebesar 30%(tiga puluh persen)

KEENAM : Bahwa Premi dengan peruntukan kantor Pelayanan

sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf c dibagi kepada seluruh pegawai dengan rincian : a. Kepala Kantor :.... b. Kepala Seksi :........ c. Pelaksana dengan Golongan Ruang III:............... d. Pelaksana Golongan Ruang II

KETUJUH : Bahwa Premi yang diterima oleh setiap pegawai sebagaiman dimaksud pada diktum KEEMPAT, dirinci dalam Lampiran I Keputusan Kepala Kantor Pelayanan ...

KEDELAPAN : Terhadap Premi yang diterima setiap pegawai dipotong Pajak Penghasilan sebesar .... dan dibuatkan ....

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

No. (24) Diisi nama tempat penerbitan Surat Keputusan. No. (25) Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan. No. (26) Diisi nama jabatan Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani

Surat Keputusan. No. (27) Diisi nama dan tanda tangan Pejabat Bea dan Cukai yang

menerbitkan Surat Keputusan No. (28) Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menandatangani Surat

Keputusan.


LAMPIRAN III PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

RINCIAN JUMLAH PREMI YANG BERASAL DARI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

No Jenis Surat Penetapan

Surat penetapan Putusan keberatan Putusan banding Nama Perusahaan Denda SSPCP Penemu

Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal No Tanggal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) Jumlah (14)

.…. (15) …..

.…. (16) ….. NIP ….. (17) …….

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN JUMLAH PREMI YANG BERASAL DARI SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

No. (1) : Diisi nomor urut No. (2) : Diisi Jenis Surat Penetapan berdasarkan kode:

(01) Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP); (02) Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean

(SPKTNP); (03) Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA); (04) Surat Penetapan Pabean (SPP); (05) Keputusan Keberatan; atau (06) Surat Tagihan Cukai (STCK).

No. (3) : Diisi nomor Surat Penetapan No. (4) : Diisi tanggal Surat Penetapan No. (5) : Diisi nomor Keputusan Keberatan, dalam hal diajukan keberatan No. (6) : Diisi tanggal Keputusan Keberatan, dalam hal diajukan keberatan No. (7) : Diisi nomor Putusan Banding, dalam hal diajukan Banding No. (8) : Diisi tanggal Putusan Banding, dalam hal diajukan Banding No. (9) : Diisi nama Perusahaan sesuai yang tercantum dalam Surat

Penetapan No. (10) : Diisi besarnya denda administrasi sesuai yang tercantum dalam

Surat Penetapan, Keputusan Keberatan, dan/atau Putusan Banding

No. (11) : Diisi nomor SSPCP No. (12) : Diisi tanggal SSPCP No. (13) : Diisi Pejabat dan/atau Unit Kerja Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai yang: a. menemukan pelanggaran dibidang Kepabeanan dan/atau

Cukai; b. melakukan pemeriksaan fisik, c. menerbitkan penetapan; d. melaksanakan penelitian permohonan keberatan, dalam hal

diajukan keberatan; e. menghadiri Sidang Banding, dalam hal diajukan banding;

dan/atau, f. memberikan informasi, dalam hal terbitnya Surat Penetapan

karena adanya informasi dari pihak lain. No. (14) : Diisi jumlah denda yang diajukan Premi No. (15) : Diisi nama jabatan Pejabat yang menandatangani Permohonan

Premi No. (16) : Diisi Nama Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi No. (17) : Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani

Permohonan Premi


LAMPIRAN IV PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI SANKSI PIDANA BERUPA DENDA

No Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Mahkamah Agung Nama

Perusahaan Sanksi Pidana

Denda

Bukti Setoran Sanksi Pidana Berupa Denda

Pejabat atau Unit Yang

Terkait Proses Penindakan

Pejabat Yang Melaksanakan

Peyidikan JPU

Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal No Tanggal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Jumlah (17)

.…. (18) …..

.…. (19) ….. NIP ….. (20) …….

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI SANKSI PIDANA BERUPA DENDA

No. (1) : Diisi nomor urut No. (2) : Diisi nomor Berkas Perkara No. (3) : Diisi tanggal Berkas Perkara No. (4) : Diisi nomor Putusan Pengadilan Negeri No. (5) : Diisi tanggal Putusan Pengadilan Negeri No. (6) : Diisi nomor Putusan Pengadilan Tinggi No. (7) : Diisi tanggal Putusan Pengadilan Tinggi No. (8) : Diisi nomor Putusan Mahkamah Agung No. (9) : Diisi tanggal Putusan Mahkamah Agung No. (10) : Diisi nama perusahaan yang mendapat sanksi pidana berupa

denda No. (11) : Diisi jumlah pidana denda No. (12) : Diisi nomor Bukti Setoran Sanksi Pidana Berupa Denda No. (13) : Diisi tanggal Bukti Setoran Sanksi Pidana Berupa Denda No. (14) : Diisi identitas orang, pejabat atau unit kerja yang terkait

penindakan, antara lain: a. pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata (informan); b. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang berjasa;

mengungkap dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai; dan/atau,

c. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang melakukan penindakan dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai.

No. (15) : Diisi nama dan NIP pejabat yang melaksanakan penyidikan No. (16) : Diisi nama dan NIP Jaksa Penuntut Umum No. (17) Diisi jumlah sanksi pidana berupa denda yang diajukan Premi No. (18) : Diisi nama jabatan Pejabat yang menandatangani Permohonan

Premi No. (19) : Diisi Nama Pejabat yang menandatangani Permohonan Premi No. (20) Diisi Nomor Induk Pegawai Pejabat yang menandatangani

Permohonan Premi


LAMPIRAN V PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI HASIL LELANG BARANG YANG BERASAL DARI

TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI

No Berkas Perkara Putusan Pengadilan Negeri

Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Mahkamah Agung

Risalah Lelang Nama Tersangka

Jumlah Perolehan Hasil

Lelang

Pejabat atau Unit Yang Terkait Proses

Penindakan


Peyidikan

JPU

Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) Jumlah (17)

.…. (18) …..

.…. (19) ….. NIP ….. (20) …….

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI HASIL LELANG BARANG YANG BERASAL DARI TINDAK PIDANA KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI

No. (1) : Diisi nomor urut No. (2) : Diisi nomor Berkas Perkara No. (3) : Diisi tanggal Berkas Perkara No. (4) : Diisi nomor Putusan Pengadilan Negeri No. (5) : Diisi tanggal Putusan Pengadilan Negeri No. (6) : Diisi nomor Putusan Pengadilan Tinggi No. (7) : Diisi tanggal Putusan Pengadilan Tinggi No. (8) : Diisi nomor Putusan Mahkamah Agung No. (9) : Diisi tanggal Putusan Mahkamah Agung No. (10) : Diisi nomor Risalah Lelang No. (11) : Diisi tanggal Risalah Lelang No. (12) : Diisi nama tersangka No. (13) : Diisi jumlah perolehan hasil lelang No. (14) : Diisi identitas orang, pejabat atau unit kerja yang terkait

penindakan, antara lain: a. pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata (informan); b. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang berjasa

mengungkap dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai; dan/atau


No. (15) : Diisi nama dan NIP pejabat yang melaksanakan penyidikan. No. (16) : Diisi nama dan NIP Jaksa Penuntut Umum. No. (17) : Diisi jumlah hasil lelang barang yang berasal dari tindak

pidanaKepabeanan dan/atau Cukai yang diajukain Premi No. (18) : Diisi nama jabatan Pejabat yang menandatangani Permohonan


Permohonan Premi


LAMPIRAN VI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI NILAI ATAS BARANG YANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TIDAK BOLEH DILELANG YANG PENYIDIKANNYA DILAKSANAKAN SECARA MANDIRI OLEH PPNS DJBC

No Berkas Perkara Surat Kejaksaan (P-21) Nama

Tersangka Uraian Barang Bukti Perkiraan Nilai

Barang Bukti Pejabat atau Unit Yang

Terkait Proses Penindakan Pejabat Yang

Melaksanakan Peyidikan

JPU

Nomor Tanggal Nomor Tanggal Jumlah Jenis

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Jumlah (13)

.…. (14) …..

.…. (15) ….. NIP ….. (16) …….

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI NILAI ATAS BARANG YANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TIDAK BOLEH DILELANG YANG PENYIDIKANNYA DILAKSANAKAN SECARA MANDIRI OLEH PPNS DJBC

No. (1) : Diisi nomor urut No. (2) : Diisi nomor Berkas Perkara No. (3) : Diisi tanggal Berkas Perkara No. (4) : Diisi nomor Surat Kejaksaan (P-21) No. (5) : Diisi tanggal Surat Kejaksaan (P-21) No. (6) : Diisi nama Tersangka No. (7) : Diisi Jumlah Barang Bukti No. (8) : Diisi nomor jenis Barang Bukti No. (9) : Diisi jumlah perkiraan nilai barang bukti (Rp.) No. (10) : Diisi identitas orang, pejabat atau unit kerja yang terkait

penindakan, antara lain: a. pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata (informan); b. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang berjasa

mengungkap dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai; dan/atau


No. (11) : Diisi nama dan NIP pejabat yang melaksanakan penyidikan No. (12) : Diisi nama dan NIP Jaksa Penuntut Umum No. (13) : Diisi jumlah nilai barang yang diajukan Premi No. (14) : Diisi nama jabatan Pejabat yang menandatangani Permohonan


Permohonan Premi


RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI NILAI ATAS BARANG YANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK BOLEH DILELANG YANG PENYIDIKANNYA DILIMPAHKAN KEPADA PENYIDIK BNN ATAU POLRI

No

Surat Penyerahan Perkara ke BNN/POLRI

Laporan Kejadian

Surat Perintah Tugas Penyidikan

Surat Perintah Penyitaan

Uraian Barang Bukti Narkotika, Psikotropika

dan Prekursor Narkotika

Perkiraan Nilai Barang

Bukti Narkotika,

Psikotropika dan Prekursor

Narkotika

Pejabat atau Unit Yang

Terkait Proses Penindakan


Peyidikan

Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Nomor Tanggal Jumlah Jenis

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) Jumlah (16)

LAMPIRAN VII PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER- 05/BC/2012 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN, PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN PREMI

.…. (17) …..

.…. (18) ….. NIP ….. (19) …….

PETUNJUK PENGISIAN RINCIAN JUMLAH PREMI YANG DIPEROLEH DARI NILAI ATAS BARANG YANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TIDAK

BOLEH DILELANG YANG PENYIDIKANNYA DILIMPAHKAN KEPADA PENYIDIK BNN ATAU POLRI

No. (1) : Diisi nomor urut No. (2) : Diisi nomor Surat Penyerahan Perkara ke BNN/POLRI No. (3) : Diisi tanggal Surat Penyerahan Perkara ke BNN/POLRI No. (4) : Diisi nomor Laporan Kejadian No. (5) : Diisi tanggal Laporan Kejadian No. (6) Diisi nomor Surat Perintah Tugas Penyidikan No. (7) Diisi tanggal Surat Perintah Tugas Penyidikan No. (8) Diisi nomor Surat Perintah Penyitaan No. (9) Diisi tanggal Surat Perintah Penyitaan No. (10) Diisi Jumlah Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Narkotika No. (11) Diisi jenis Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan Prekursor

Narkotika No. (12) Diisi perkiraan nilai Barang Bukti Narkotika, Psikotropika dan

Prekursor Narkotika No. (13) : Diisi identitas orang, pejabat atau unit kerja yang terkait

penindakan, antara lain: a. pemberi informasi, petunjuk, atau bantuan nyata (informan); b. nama dan NIP pejabat atau Unit kerja yang berjasa;

mengungkap dugaan pelanggaran Kepabeanan atau Cukai; dan/atau,


No. (14) : Diisi nama dan NIP pejabat yang melaksanakan penyidikan No. (15) : Diisi nama dan NIP Jaksa Penuntut Umum (JPU) No. (16) : Diisi jumlah nilai barang yang diajukan Premi No. (17) : Diisi nama jabatan Pejabat yang menandatangani Permohonan


Permohonan Premi


Documents

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT … · 2014-02-25 · e. fotokopi salinan Berita Acara Lelang (Risalah Lelang) dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang