Upload
vokien
View
228
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERA TURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 21 /PB/2018
TENTANG
PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT
AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENYALURAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
Menimbang
Mengingat
M netapkan
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Direktur J enderal Perb ndaharaan tentang Pedoman Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa;
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan KeuanganPemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Si tern Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan LaporanKeuangan Lingkup Bendahara Umum Negara danKementerian Negara/Lembaga (Berita Negara RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 1025);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.05/2018tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transferke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2018 Nomor 1008);
MEMUTUSKAN:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENYALURAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA.
- 2 -
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur J enderal ini yang dimaksud dengan:
1. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksikeuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistemyang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUNadalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakanfungsi BUN.
3. Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disebutKuasa BUN adalah pejabat yang memperoleh kewenanganuntuk dan atas nama BUN melaksanakan fungsipengelolaan Rekening Kas Umum Negara.
4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa PenggunaAnggaran BUN yang selanjutnya disebut UAKPA BUN adalahunit akuntansi yang melakukan kegiatan akuntansi danpelaporan keuangan tingkat satuan kerja di lingkup BUN.
5. UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa BUN yangmelakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan keuanganBUN tingkat daerah/KPPN.
6. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAKFisik adalah dana yang dialokasikan dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada Daerahtertentu dengan tujuan untuk membantu mendanaikegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dansesuai dengan prioritas nasional.
7. Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yangdiperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kotadan digunakan untuk membiayai penyelenggaraanpemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Berita Acara Rekonsiliasi yang selanjutnya disingkat BARadalah dokumen yang menyatakan bahwa prosesrekonsiliasi telah dilaksanakan serta telah menunjukanhasil yang sama atau telah memenuhi kriteria untukditerbitkan.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
(1) Peraturan Direktur Jenderal m1 mengatur mengenaipelaksanaan Rekonsiliasi pada UAKPA BUN penyalurantransfer DAK Fisik dan Dana Desa.
(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputiRekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran antara UAKPABUN penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa danUAKBUN-Daerah.
{/
- 3 -
(3) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukandalam rangka menjaga keandalan data dalam rangkapenyusunan Laporan Realisasi Anggaran tingkat UAKPABUN dan tingkat konsolidasian BUN.
BAB III
PELAKSANAAN REKONSILIASI
Pasal 3
(1) Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran antara UAKPABUN penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa danUAKBUN-Daerah dilakukan secara mandiri oleh UAKPA BUNpenyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa denganmenggunakan aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan laporankeuangan berbasis web (e-Rekon&LK).
(2) Aplikasi Rekonsiliasi dan penyusunan laporan keuanganberbasis web (e-Rekon&LK) sebagaimana dimaksud padaayat (1) merupakan aplikasi yang menerapkan singledatabase antar tingkat unit akuntansi dan pelaporankeuangan pada Pengguna Anggaran.
Pasal 4
(1) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)dilakukan setiap bulan.
(2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)sampai dengan penerbitan BAR dilaksanakan paling lambattanggal 14 setelah bulan bersangkutan berakhir.
(3) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud padaayat (2) jatuh pada hari libur /yang diliburkan, Rekonsiliasidilaksanakan paling lambat pada hari kerja sebelumnya.
(4) Dalam kondisi tertentu, Direktur Jenderal Perbendaharaandapat mengatur jadwal dan tanggal pelaksanaan Rekonsiliasiyang berbeda dari ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan ayat (3).
(5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) palingsedikit meliputi:
a. kebijakan cuti/libur nasional;
b. kebijakan penyusunan laporan keuangan semesteran,tahunan unaudited, dan tahunan audited; dan/atau
c. permasalahan sistem aplikasi.
Pasal 5
( 1) Hasil Rekonsiliasi se bagaimana dimaksud dalam Pas al 3ayat ( 1) dituangkan dalam BAR.
(2) BAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatanganisecara elektronis oleh:
a. Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer DAKFisik dan Dana Desa; dan
b. Kepala Seksi yang menangani akuntansi pada KPPN atasnama Kuasa BUN.
- 4 -
(3) Dalam hal penandatanganan BAR secara elektronissebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilakukan,BAR ditandatangani secara manual.
Pasal 6
(1) UAKPA BUN penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desamenatausahakan hasil kegiatan Rekonsiliasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1), BAR dan cetakanpendukung Rekonsiliasi secara elektronis.
(2) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkatkonsolidasian BUN periode semesteran dan tahunan, hasilkegiatan Rekonsiliasi bulan Juni dan Desember disampaikansecara elektronis kepada Direktorat Pelaksanaan Anggaranselaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan KoordinatorKuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer DAKFisik dan Dana Desa.
Pasal 7
Petunjuk teknis kegiatan Rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran antara UAKPA BUN penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan UAKBUN-Daerah dilaksanakan sesuai dengan Modul Pedoman Rekonsiliasi Data Transaksi Realisasi Anggaran dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa, sebagaimana tercan tum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER- 21 /PB/2018 TENTANG PEDOMAN REKONSILIASI DATA TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENYALURAN TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
MODUL
REKONSILASI DATA TRANSAKSI REALISASI ANGGARAN DALAM RANGKA
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA
PENGGUNA ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA PENYALURAN
TRANSFER DANA ALOKASI KHUSUS FISIK DAN DANA DESA
- 2 -
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I.A. LA TAR BELAK.ANG . . .. .. .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . . .. . .. .. . . .. .. . 3
I.B. RUANG LINGKUP .......................................................... 4
I.C. MAKSUD DAN TUJUAN ................................................. 4
BAB II PEDOMAN PELAKSANAAN REKONSILIASI .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 5
II.A. GAMBARAN UMUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
II.B. PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA REALISASI
ANGGARAN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA .... 6
II.C. KEGIATAN SETELAH REKONSILIASI DATA
SEMESTERAN DAN TAHUNAN ....................................... 10
BAB III FORMAT ILUSTRASI BERITA ACARA REKONSILIASI.. ............... 12
III.A. FORMAT ILUSTRASI BERITA ACARA REKONSILIASI
DATA REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAK FISIK
DAN DANA DESA ............................................................ 12
III.B. FORMAT ILUSTRASI LAPORAN HASIL REKONSILIASI
DATA REALISASI ANGGARAN TRANSFER DAK FISIK
DAN DANA DESA ............................................................ 14
V
I.A. LATAR BELAKANG
- 3 -
BAB I
PENDAHULUAN
Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang
di proses dengan beberapa sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan
dokumen sumber yang sama. Secara umum, Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran BA BUN menggunakan aplikasi yang terintegrasi dan
akses database yang sama dengan BUN/Kuasa BUN selaku unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum, sehingga tidak diperlukan proses
rekonsiliasi antara Kuasa Pengguna Anggaran BA BUN dengan Kuasa BUN.
Namun demikian, dalam pelaksanaan anggaran atas penyaluran Transfer ke
Daerah dan Dana Desa untuk jenis transfer DAK Fisik dan Dana Desa terdapat
transaksi realisasi anggaran yang diproses dengan sistem aplikasi terintegrasi
yang berbeda dengan unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum
(SPAN), sehingga diperlukan proses rekonsiliasi dalam proses penyusunan
laporan keuangannya.
Pelaksanaan anggaran atas penyaluran dan penyusunan laporan
keuangan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk jenis transfer DAK Fisik
dan Dana Desa dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik
dan Dana Desa yang diproses menggunakan aplikasi SAKTI. Sedangkan KPPN
sebagai Kuasa BUN menggunakan aplikasi SPAN. Dengan demikian,
diperlukan proses rekonsiliasi untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya
perbedaan pencatatan realisasi anggaran transfer DAK Fisik dan Dana Desa
yang dapat berdampak pada menurunnya validitas dan akurasi data yang
disajikan dalam laporan keuangan.
Sesuai dengan amanat Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor
83/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa, dinyatakan bahwa dalam hal data transaksi
realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa diproses dengan sistem
aplikasi terintegrasi yang berbeda dengan unit yang mempunyai fungsi
perbendaharaan umum, UAKPA BUN melakukan rekonsiliasi data transaksi
realisasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa dengan Kuasa BUN
daerah. Selanjutnya ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
rekonsiliasi data keuangan transfer ke daerah dan dana desa jenis transfer
u
- 4 -
DAK Fisik dan Dana Desa diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan ini.
I.B. RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Modul Rekonsilasi Data Transaksi Realisasi Anggaran
dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Penyaluran Transfer Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa ini mencakup pelaksanaan rekonsiliasi
menggunakan aplikasi e-Rekon&LK atas data transaksi realisasi anggaran
penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang dilakukan oleh KPPN
selaku Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan
Dana Desa yang menggunakan aplikasi SAKTI dengan UAKBUN-Daerah.
I.C. MAKSUD DAN TUJUAN
Modul ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi KPPN selaku UAKPA BUN
Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan selaku UAKBUN-Daerah
dalam melakukan pelaksanaan rekonsiliasi data transaksi realisasi anggaran
penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa menggunakan aplikasi e
Rekon&LK, dalam rangka penyusunan LK BA BUN Transfer ke Daerah dan
Dana Desa dengan menggunakan aplikasi SPAN.
Tujuan modul ini memberikan panduan kepada KPPN selaku UAKPA BUN
Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan selaku UAKBUN-Daerah
guna memahami:
1. Gambaran umum pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi anggaran
penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa;
2. Pelaksanaan rekonsiliasi data realisasi anggaran penyaluran transfer DAK
Fisik dan Dana Desa;
3. Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Hasil Rekonsiliasi; dan
4. Kegiatan setelah rekonsiliasi data semesteran dan tahunan.
- 5 -
BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN REKONSILIASI
II.A. GAMBARAN UMUM
Secara umum, pelaksanaan rekonsiliasi antara KPPN selaku UAKPA BUN
Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dengan KPPN selaku UAKBUN
Daerah sebagai berikut:
II.A. l. KPPN sebagai UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana
Desa melakukan perekaman data transaksi realisasi anggaran,
perekaman periodik transaksi akrual dan penyusunan Laporan
Keuangan Tingkat UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK fisik dan
Dana Desa periode semesteran dan tahunan menggunakan aplikasi
SAKTI.
Sedangkan disisi lain, KPPN sebagai UAKBUN-Daerah merekam data
transaksi realisasi anggaran berdasarkan dokumen yang sama pada
UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dalam
rangka penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah
menggunakan aplikasi SPAN.
II.A.2. Rekonsiliasi data pagu dan realisasi anggaran antara UAKPA BUN
Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa (SAKTI) dengan
UAKBUN-Daerah (SPAN) dilaksanakan secara elektronik menggunakan
aplikasi e-Rekon&LK dan hanya dilakukan di tingkat UAKPA BUN
Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
II.A.3. Elemen data yang direkonsiliasi terdiri dari:
1. pagu transfer;
2. realisasi transfer;
3. pengembalian transfer tahun anggaran berjalan;
4. pendapatan bukan pajak (pengembalian transfer tahun anggaran
yang lalu); dan
5. pengembalian pendapatan bukan pajak
II.A.4. Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada II.A.2. dan II.A.3.
dilaksanakan setiap bulan setelah periode rekonsiliasi dibuka (open
period) sampai dengan periode rekonsiliasi ditutup (close period). Proses
push data untuk kebutuhan proses rekonsiliasi data SAKTI dan SPAN
dengan menggunakan aplikasi e-Rekon&LK berjalan secara otomatis
sesuai jadwal sepanjang periode rekonsiliasi dibuka (open period).
II.A.5. HasH rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada II.A.4. dituangkan ke
V
- 6 -
dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang ditandatangani oleh KPA
BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dan UAKBUN
Daerah.
II.A.6. Penandatanganan BAR dilaksanakan secara elektronik melalui aplikasi
e-Rekon&LK. Dalam hal BAR elektronik belum dapat dilakukan, BAR
dapat ditandatangani secara manual.
II.B. PELAKSANAAN REKONSILIASI DATA REALISASI ANGGARAN TRANSFER
DAK FISIK DAN DANA DESA
II.B.1. Aplikasi Rekonsiliasi
Rekonsiliasi data pagu dan realisasi anggaran antara UAKPA BUN
Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa (SAKTI) dengan UAKBUN
daerah (SPAN) menggunakan aplikasi e-Rekon&LK.
II.B.2. Proses Rekonsiliasi
II.B.2.a. KPPN selaku UAKPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
memastikan telah memiliki user and password untuk dapat
mengakses aplikasi e-Rekon&LK (untuk keperluan approval and
monitoring).
Jika belum memiliki user and password aplikasi e-Rekon&LK
tersebut, KPPN selaku KPA BUN Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa mengajukan permintaan user and password kepada KPPN
selaku Kuasa BUN.
II.B.2.b. Monitoring rekonsiliasi pada menu Proses Rekon >>> Rekon Bulanan
di aplikasi e-Rekon&LK oleh UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK
Fisik dan Dana Desa di luar periode rekonsiliasi, akan menunjukkan
status untuk pelaksanaan rekonsiliasi data bulan berkenaan adalah
"BELUM REKON".
II.B.2.c. Dalam rangka persiapan pelaksanaan rekonsiliasi bulan berkenaan
(misalnya data bulan September), UAKPA BUN Penyaluran Transfer
DAK Fisik dan Dana Desa memastikan telah melakukan perekaman
dan perbaruan data elektronis (data bulan September) pada aplikasi
SAKTI terhadap:
1. data pagu/ revisi pagu transfer DAK fisik dan dana desa;
2. data SP2D atas transaksi SPP / SPM Penyaluran Transfer DAK
Fisik dan Dana Desa yang telah terbit SP2D-nya;
- 7 -
3. data Bukti Penerimaan Negara atas pengembalian lebih
salur /transfer tahun anggaran berjalan;
4. data Bukti Penerimaan Negara atas pendapatan bukan pajak
(pengembalian lebih salur/transfer tahun anggaran yang lalu);
dan/atau
5. data SP2D atas transaksi SPP/SPM Pengembalian Pendapatan.
II.B.2.d. Dalam rangka pelaksanaan rekonsiliasi bulanan, terhadap
perekaman dan perbaruan data elektronis pada aplikasi SAKTI
sebagaimana dimaksud pada II.B.2.c. sampai dengan periode
rekonsiliasi bulan berkenaan, UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK
Fisik dan Dana Desa melakukan proses tutup data aplikasi SAKTI
dengan parameter tutup sementara.
Proses dan perlakuan sistem pada aplikasi SAKTI dengan parameter
tutup sementara ini dalam rangka menyiapkan data rekonsiliasi dari
aplikasi SAKTI untuk digunakan dalam proses rekonsiliasi
menggunakan aplikasi e-Rekon&LK tanpa perlu melalui mekanisme
upload data. Mekanisme yang berjalan berupa push data dari aplikasi
SAKTI ke aplikasi e-Rekon&LK.
Pada saat data SAKTI telah di push ke aplikasi e-Rekon&LK, status
rekonsiliasi pada aplikasi e-Rekon&LK menjadi "DIPROSES SISTEM".
II.B.2.e. Dalam hal proses pengolahan data di aplikasi e-Rekon&LK telah
selesai, maka status rekonsiliasi pada menu Proses Rekon >>> Rekon
Bulanan di aplikasi e-Rekon&LK berubah dari status "DIPROSES
SISTEM" menjadi "ANALISA HASIL REKON".
Pada tahap ini (status "ANALISA HASIL REKON"), UAKBUN-Daerah
melakukan analisis data tampilan/ cetakan terhadap ada/tidak
selisih yang tersaji atas:
1. pagu transfer;
2. realisasi transfer;
3. pengembalian transfer tahun anggaran berjalan;
4. pendapatan bukan pajak (pengembalian transfer tahun anggaran
yang lalu); dan/atau
5. Pengembalian pendapatan bukan pajak.
II.B.2.f. Dalam hal analisis data tampilan/ cetakan sebagaimana II.B.2.e.
tidak ada selisih/perbedaan elemen data rekonsiliasi, maka KPPN
selaku UAKBUN-Daerah menandai (klik) persetujuan pada menu
"action" di aplikasi e-Rekon&LK yang memicu perubahan status
- 8 -
menjadi "MENUNGGU TID KPA'', dan aplikasi e-Rekon&LK
menghasilkan dokumen BAR otomasi.
II.B.2.g. KPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa menyetujui
hasil rekon dengan menandai (klik) persetujuan pada menu "action"
pada aplikasi e-Rekon&LK level approval ( user and password yang
dimiliki KPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa).
Tindakan Action dimaksud memicu perubahan status "MENUNGGU
TID KPA'' menjadi "MENUNGGU TID KASI VERA" dan aplikasi e
Rekon&LK menghasilkan dokumen BAR otomasi yang telah memiliki
QR Code.
II.B.2.h. KPPN selaku Kuasa BUN c.q. Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
(Kasi Vera) menindaklanjuti status "MENUNGGU TID KASI VERA"
sebagaimana II.B.2.g. dengan melakukan tanda tangan BAR secara
elektronis pada aplikasi e-Rekon&LK, sehingga BAR otomasi yang
terbentuk sebagaimana II.B.2.g. akan mengalami perubahan QR
Code.
II.B.2.i. Atas tindakan persetujuan sebagaimana II.B.2.h., status pada
aplikasi e-Rekon&LK menjadi "BAR SIAP DOWNLOAD". UAKPA BUN
Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa dapat men-download
BAR elektronis pada aplikasi e-Rekon&LK. Dengan demikian, proses
rekonsiliasi bulanan telah selesai.
II.B.2.j. Dalam hal hasil analisis atas tampilan/cetakan sebagaimana II.B.2.f.
terdapat identifikasi selisih/ perbedaan elemen data rekonsiliasi,
UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa
melakukan:
1. penelusuran penyebab perbedaan data pada aplikasi e-Rekon&LK
( data SiAP dan data SAI);
2. dalam hal perbedaan disebabkan salah/belum input data SAI,
UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa
melakukan perbaikan/pembaharuan data elektronis pada
aplikasi SAKTI dengan membuka atau membatalkan status tutup
sementara;
3. dalam hal perbedaan disebabkan salah/belum input data SiAP,
maka menunggu proses pembaharuan data elektronis secara
sistematis SPAN;
4. KPA BUN DAK Fisik dan Dana Desa dapat meminta Kasi Vera
untuk melakukan reset BAR sehubungan dengan perbaikan data
- 9 -
periode rekonsiliasi yang telah terbentuk BAR otomasi yang
memiliki QR Code KPA dan/atau Kasi Vera.
5. Setelah proses reset BAR berhasil dan perbaikan data pada
aplikasi SAKTI telah dilakukan, UAKPA BUN Penyaluran Transfer
DAK Fisik dan Dana Desa kembali melakukan proses tutup data
aplikasi SAKTI dengan parameter tutup sementara.
6. Selanjutnya, proses tahapan berikutnya sebagaimana II.B.2.d.
sampai dengan II.B.2.i.
II.B.3. Elemen Data Rekonsiliasi
Elemen data yang direkonsiliasi di aplikasi e-Rekon&LK di menu
Monitoring TDK oleh UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana
Desa secara mandiri paling sedikit terdiri dari:
1 . Pagu Tran sf er
Elemen data pagu transfer berupa kode BA, Es 1, Kode Satker, Program,
Kegiatan, Output, Akun, Jumlah Rupiah, Jenis Kewenangan, Sumber
Dana, dan Cara Penarikan.
2 . Realisasi Tran sf er
Elemen data transfer berupa kode Satker, KPPN, Akun, Program, Output,
Dana, Jenis Kewenangan, BA, ESl, dan jumlah rupiah.
3. Pengembalian Transfer Tahun Anggaran Berjalan (TAB)
Elemen data pengembalian transfer berupa kode Satker, KPPN, Akun,
Program, Output, Dana, Jenis Kewenangan, BA, ESl, dan jumlah rupiah.
4. Pendapatan Bukan Pajak (Pengembalian Transfer Tahun Anggaran Yang
Lalu (TAYL))
Elemen data Pendapatan Bukan Pajak berupa kode KPPN, Akun, BA, ES 1,
dan jumlah rupiah.
5. Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak
Elemen data Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak berupa kode KPPN,
Akun, BA, ES 1, clan jumlah rupiah
II.B.4. Berita Acara Rekonsiliasi
Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) dan
ditandatangani secara elektronik (digital signature) sebagaimana fasilitas yang
tersedia pada aplikasi e-Rekon&LK dengan melibatkan:
1 . Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana
Desa; dan
(J
- 10 -
2. Kuasa BUN Daerah c.q. Kepala Seksi Vera.
Format ilustrasi BAR yang terbentuk secara otomatis dari aplikasi e
Rekon&LK dan/atau dibuat secara manual diilustrasikan sebagaimana dalam
Bab III.
II.B.5. Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi
BAR sebagaimana dimaksud pada II.B.4. ditatausahakan
(direkomendasikan dalam bentuk soft-copy file) oleh UAKPA BUN Penyaluran
Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
Dalam rangka penyusunan laporan keuangan tingkat konsolidasian BUN
periode semesteran dan tahunan, hasil kegiatan rekonsiliasi bulan Juni dan
Desember disampaikan secara elektronis kepada Direktorat Pelaksanaan
Anggaran selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa
Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa.
Dalam hal diperlukan untuk pengendalian dan internal kontrol
penyaluran transfer DAK fisik dan dana desa, dokumen BAR dimaksud dapat
disampaikan sesuai dengan permintaan.
II.C. KEGIATAN SETELAH REKONSILIASI DATA SEMESTERAN DAN TAHUNAN
Hasil pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi data semesteran dan tahunan
memberikan dasar keyakinan untuk penyusunan laporan keuangan tingkat
UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa periode
semesteran dan tahunan.
Selanjutnya, UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa
melakukan perekaman manual secara periodik semesteran dan tahunan atas
transaksi akrual (yaitu transaksi selain realisasi anggaran transfer) pada
aplikasi SAKTI sehubungan terdapat pengakuan:
1. piutang atas lebih salur transfer DAK fisik dan dana desa;
2. penyelesaian atas piutang lebih alur transfer DAK fisik dan dana desa;
3. utang atas kurang salur transfer DAK fisik dan dana desa;
4. penyelesaian atas utang kurang salur transfer DAK fisik dan dana desa;
dan/atau
5. koreksi atas nilai outstanding piutang/utang penyaluran transfer DAK
fisik dan dana desa.
Dalam rangka membantu proses konsolidasian pada laporan keuangan
transfer ke daerah dan dana desa tingkat UAKKPA BUN Penyaluran Transfer
- 11 -
DAK Fisik dan Dana Desa, UAPBUN Transfer ke Daerah dan Dana Desa,
UABUN, dan LKPP, UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana
Desa meminta KPPN cq. Seksi Vera selaku UAKBUN-Daerah yang memiliki
akses ke aplikasi SPAN untuk melakukan perekaman transaksi akrual secara
manual melalui WEBADI atau yang dipersamakan sebagaimana transaksi dan
nilai yang telah dilakukan perekaman manualnya di aplikasi SAKTI.
UAKPA BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa memastikan
bahwa data transaksi akrual secara manual yang diproses di aplikasi SAKTI
dan aplikasi SPAN (WEBADI) atau yang dipersamakan) telah sama.
•
- 12 -
BAB III
FORMAT ILUSTRASI BERITA ACARA REKONSILIASI
III.A. FORMAT ILUSTRASI BERITA ACARA REKONSILIASI DATA REALISASI
ANGGARAN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA
BERITA ACARA REKONSILIASI
Nomor: BAR-.�. /WPB . . �. /KP . . �. /20 .. �
Pada hari ini .?. tanggal .!?. bulan .7 •. tahun .!!. telah diselenggarakan rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran antara .�. (rn) yang selanjutnya disebut Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dengan dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ;.1., yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Negara.
Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan bernpa Laporan Realisasi Anggaran Belanja, Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Belanja Negara, Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Laporan Realisasi Anggaran Pengembalian Pendapatan serta Neraca sebagai bahan rekonsiliasi periode 1.�. 20 ... 1�
Selanjutnya Kuasa Bendahara Umum Negara menyediakan data transaksi, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca yang diproses berdasarkan Sistem Akuntansi Pusat (SiAP). Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) ini dengan hasil sebagai berikut:
1. Pagu Belanja2. Belanja3. Pengembalian Belanja4. Estimasi Pendapatan5. Pendapatan Bukan Pajak6. Pengembalian Pendapatan Bukan
Pajak 7. Pengembalian Pajak8. Mutasi Uang Persediaan9. Kas di Bendahara Pengeluaran10. Kas pada Badan Layanan Umum11. Kas Lainnya di K/ L dari Hi bah
14 15 16
Hasil Rekonsiliasi secara rinci tertuang dalam Laporan Hasil Rekonsiliasi dan lampiran lainnya yang mernpakan bagian yang tidak terpisahkan dari BAR ini. Perbedaan yang masih ditemukan akan ditindaklanjuti kedua belah pihak.
Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
a.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi
17
NIP ............... �� ................................. .
QR
CODE
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran,KUASA PENGGUNA ANGGARAN
19
NIP ............ �.q························
Derita Acara Rekonalliaal In! telah dlotorlaaai aecara elektronla, tldak dlbutuhkan tanda tangan baaah
[J
•
- 13 -
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR BAR
1 Diisi nomor BAR
2 Diisi kode Kanwil
3 Diisi kode KPPN
4 Diisi tahun terbitnya BAR
5 Disi hari ditandatangani/ diterbitkan BAR
6 Disi tanggal ditandatangani/ diterbitkan BAR
7 Disi bulan ditandatangani/ diterbitkan BAR
8 Disi tahun ditandatangani/ diterbitkan BAR
9 Diisi uraian satker KPPN selaku KPA BUN Penyalur Transfer DAK Fisik dan Dana Desa
10 Diisi kode satker KPPN selaku KPA BUN Penyalur Transfer DAK Fisik dan Dana Desa
11 Diisi nama KPPN selaku Kuasa BUN mitra kerja
12 Diisi bulan transaksi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang direkonsiliasi
13 Diisi tahun transaksi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang direkonsiliasi
14 Diisi nilai transaksi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang bersumber dari
data SPAN (Kuasa BUN). Transaksi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang
direkonsiliasi hanya terdiri atas elemen data nomor 1, 2, 3, 5 dan 6.
15 Diisi nilai transaksi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang bersumber dari
data SAKTI (KPA BUN). Transaksi penyaluran transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang
direkonsiliasi hanya terdiri atas elemen data nomor 1, 2, 3, 5 dan 6.
16 Diisi selisih antara nilai pada kolom SiAP dan SAi, jika terdapat perbedaan nilai
17 Diisi nama Kuasa BUN cq. Kepala Seksi Vera KPPN
18 Diisi NIP Kuasa BUN cq. Kepala Seksi Vera KPPN
19 Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana
Desa
20 Diisi NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa
•
- 14 -
III.B. FORMAT ILUSTRASI LAPORAN HASIL REKONSILIASI DATA REALISASI
ANGGARAN TRANSFER DAK FISIK DAN DANA DESA
Lampiran 1
Berita Acara Rekonsiliasi
Nomor: BAR- ... /WPB . ... / KP . ... /2018
Tanggal: ... / ... / ...
Ilustrasi Laporan Hasil Rekonsiliasi UAKPA: ..... .1. ................................ ( .?. )
Dari Hasil Rekonsiliasi Laporan SAI/SA-BUN dengan SiAP anggaran -�· dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
sampai dengan bulan 3 tahun
1. Pagu AnggaranSiAP SAI/SABUN
. 5
. 6
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
2. Estimasi PendapatanSiAP . .. .SAI/SABUN ... .Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
3. Laporan Realisasi BelanjaSiAP · 7
SAI/SABUN · 8
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
4. Pengembalian BelanjaSiAP · 9
SAI/SABUN · lO
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
5. Realisasi Pendapatan Bukan PajakSiAP · 11
SAI/SABUN · 12
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
6. Pengembalian Pendapatan Bukan PajakSiAP · 13
SAI/SABUN · 14
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
7. Pengembalian PajakSiAP ....SAI/SABUN ... .Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
8. Mutasi Uang PersediaanSiAP ....SAI/SABUN ....Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
9. Kas di Bendahara PengeluaranSiAP ....SAI/SABUN ... .Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
•
10. Saldo Kas Lainnya dari Hibah LangsungSiAPSAI/SABUN
- 15 -
Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
11. Saldo Kas Badan Layanan UmumSiAP . .. . SAI/SABUN . .. . Tidak terdapat perbedaan antara data SiAP dengan data SAI/SA-BUN.
12. Langkah-langkah Perbaikan kesalahan/perbedaan
A.n. Kuasa Bendahara Umum Negara,Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi
15
NIP ......... �� .................. .
QR
CODE
A.n. Kuasa Pengguna Anggaran,KUASA PENGGUNA ANGGARAN
17
NIP .......... �� .......................... .
Serita Acara Rekonsiliasi ini telah diotorisasi secara elektronis, tidak dibutuhkan tanda tangan basah
(/
- 16 -
PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAMPIRAN BAR
1 Diisi uraian satker KPPN selaku KPA BUN Penyalur Transfer DAK Fisik dan Dana Desa
2 Diisi kode satker KPPN selaku KPA BUN Penyalur Transfer DAK Fisik dan Dana Desa
3 Disi bulan ditandatangani/ diterbitkan BAR
4 Disi tahun ditandatangani/ diterbitkan BAR
5 Diisi nilai transaksi/elemen data pagu transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang bersumber
dari data SPAN (Kuasa BUN).
6 Diisi nilai transaksi/elemen data pagu transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang bersumber
dari data SAKTI (KPA BUN).
7 Diisi nilai transaksi/ elemen data realisasi anggaran transfer DAK Fisik dan Dana Desa
yang bersumber dari data SPAN (Kuasa BUN).
8 Diisi nilai transaksi/ elemen data realisasi anggaran transfer DAK Fisik dan Dana Desa
yang bersumber dari data SAKTI (KPA BUN).
9 Diisi nilai transaksi/ elemen data pengembalian transfer tahun anggaran berjalan transfer
DAK Fisik dan Dana Desa yang bersumber dari data SPAN (Kuasa BUN).
10 Diisi nilai transaksi/elemen data pengembalian transfer tahun anggaran berjalan transfer
DAK Fisik dan Dana Desa yang bersumber dari data SAKTI (KPA BUN).
11 Diisi nilai transaksi/ elemen data pendapatan (pengembalian transfer tahun anggaran yang
lalu) transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang bersumber dari data SPAN (Kuasa BUN).
12 Diisi nilai transaksi/ elemen data pendapatan (pengembalian transfer tahun anggaran yang
lalu) transfer DAK Fisik dan Dana Desa yang bersumber dari data SAKTI (KPA BUN).
13 Diisi nilai transaksi/ elemen data pengembalian pendapatan transfer DAK Fisik dan Dana
Desa yang bersumber dari data SPAN (Kuasa BUN).
14 Diisi nilai transaksi/ elemen data pengembalian pendapatan transfer DAK Fisik dan Dana
Desa yang bersumber dari data SAKTI (KPA BUN).
15 Diisi nama Kuasa BUN cq. Kepala Seksi Vera KPPN
16 Diisi NIP Kuasa BUN cq. Kepala Seksi Vera KPPN
17 Diisi nama Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana
Desa
18 Diisi NIP Kuasa Pengguna Anggaran BUN Penyaluran Transfer DAK Fisik dan Dana Desa