KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 108 JAKARTA -10002TELEPON (021) 4890308; FAKSIMILE (021) 4890871; SITUS www.beacukai.go.id

Nomor : S-238/BC.1/UP.9/2012 9 Mei 2012Sifat : Sangat SegeraHal : Seleksi Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak

Tahun Anggaran 2012

Yth. 1. Para Pejabat Eselon II di Lingkungan DJBC2. Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai3. Para Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai4. Para Kepala Pangsarop Bea dan Cukai5. Para Kepala Badan Pengujian dan Identifikasi Barang6. Para Kepala Bagian pada Sekretariat DJBC

Sehubungan dengan surat Panitia Seleksi Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran2012 hal Penyampaian Pengumuman Seleksi Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak Tahun Anggaran2012 Nomor: PENG-01/PSPHPP/V/2012 tanggal 3 Mei 2012, dengan hormat disampaikan sebagaiberikut:

1. Sesuai surat tersebut, dalam rangka mengisi kebutuhan Hakim pada Pengadilan Pajak, PanitiaSeleksi Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak mengadakan Seleksi Penerimaan Hakim PengadilanPajak;

2. Bahwa persyaratan untuk mendaftar menjadi Hakim Pengadilan Pajak adalah sebagai berikut:a. Persyaratan Umum:

1) Warga Negara Indonesia;2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;3) Setia pada Pancasila dan UUD 1945;4) Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik

Indonesia atau terlibat organisasi terlarang;5) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

b. Persyaratan Administrasi:1) Usia minimal 45 tahun dan maksimal 61 tahun per 1 Mei 2012;2) Mempunyai kehlian dan pengalaman di bidang Pajak atau Kepabeanan dan Cukai sekurang-

kurangnya 15 tahun;3) Berijazah Sarjana;4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan;5) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);6) Tertib membayar pajak (dibuktikan dengan 3 tahun terakhir menyampaikan SPT Tahunan

PPh Perseorangan kepada Direktorat Jenderal Pajak;7) Sehat jasmani dan rohani;8) Bagi Pegawai Negeri mempunyai golongan terakhir minimal IV/b atau yang disetarakan;9) Bagi Pegawai Negeri, selain memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut angka 1 s.d. 8, tidak

dalam keadaan menjalani dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan/atau Peraturan Pemerintah Nomor Nomor53 Tahun 2010;

c. Berkas lamaran yang harus disertakan:1) Surat lamaran yang ditandatangani dan ditujukan kepada Menteri Keuangan dan pelamar

menyatakan pilihan untuk menjadi Hakim di bidang Pajak atau Hakim di bidang Kepabeanandan Cukai;

2) Daftar Riwayat Hidup (format terlampir);3) Pas foto berwarna 4x6 sebanyak 3 lembar;4) Fotokopi ijazah S1, S2, atau S3 yang telah dilegalisir;5) Forokopi ijazah /sertifikat pendidikan keahlian di bidang Pajak atau Kepabeanan dan Cukai;6) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku;

7) Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Eselon I (format terlampir);8) Surat Keterangan tidak pernah dipidana dari Pengadilan Negeri setempat;9) Surat Pernyataan tidak dalam menjalani dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin

berdasarkan PP Nomor 30 Tahun 1980 dan/atau PP Nomor 53 Tahun 2010;10) Fotokopi tanda terima Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh)

Perseorangan tahun 2009, 2010, dan 2011;11) Surat Kuasa kepada Panitia untuk mengakses Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak

Penghasilan (PPh) Perseorangan tahun 2009, 2010, dan 2011;12) Surat Keterangan Sehat dari dokter yang memiliki ijin praktek;

3. Bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan terkait dengan pengangkatan hakim pengadilanpajak sebagai berikut:a. berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 8 ayat (4),

disebutkan bahwa Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim adalah Pejabat Negara yang melaksanakantugas kekuasaan kehakiman di bidang Sengketa Pajak;

b. berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan PangkatPegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun2002 butir IV.8, bahwa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negaradan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkatlebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila:- Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan- Setiap unsur penilaian prestasi kerja /DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya

bernilai baik;c. berdasarkan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.89-7/06, dijelaskan

hal-hal sebagai berikut:- masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak selama 5 tahun dan dapat

diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa jabatan;- Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Pajak diberhentikan dengan hormat dari

jabatannya oleh Presiden atas usul Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan KetuaMahkamah Agung, antara lain karena telah berumur 65 tahun;

- Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Hakim Pengadilan Pajak, harus diberhentikandari jabatan organiknya, oleh karena itu batas usia pensiunnya sebagai Pegawai Negeri Sipiladalah 56 tahun;

4. Berkenaan dengan hal-hal tersebut dan mengingat keterbatasan waktu, dimohon bantuan Saudarauntuk memberitahukan pengumuman seleksi dimaksud kepada para pejabat/pegawai di lingkunganwilayah kerja Saudara.

5. Bahwa terkait dengan adanya persyaratan Surat Rekomendasi dari Direktur Jenderal, agar Saudaramenyampaikan kepada kami data para pegawai yang berminat mengikuti seleksi dimaksud untukselanjutnya akan kami sampaikan kepada Direktur Jenderal sesuai yang dipersyaratkan dalamPengumuman Panitia Seleksi Penerimaan Hakim Pengadilan Pajak Nomor: PENG-01/PSPHPP/V/2012 sebagaimana terlampir, terlebih dahulu dapat melalui fax nomor 021-4701733atau 021-4753386 dan/atau email ke alamat mutasi.djbc@yahoo.com.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal,

ttd,-

EfrizalNIP 196307121991031001

Tembusan:Direktur Jenderal