KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN …Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Sertifikasi ISO 9001. 1.2.2 Permasalahan 1. Sebagian besar kurikulum dan modul baik

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BALAI DIKLAT WILAYAH VI SURABAYA

Balai 9

Rectangle

Balai 9

Typewritten text

RENCANA STRATEGI

Balai 9

Rectangle

Balai 9

Typewritten text

2015 - 2019

i

KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang dalam kami sampaikan ke

hadiran Tuhan Yang Maha Pemurah, karena berkat kemurahan-Nya Penyusunan Dokumen

Recana Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra Balai Pendidikan Dan

Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya Tahun 2015-2109 mengacu pada arah dan kebijakan

yang telah ditetapkan di dalam Renstra Kementerian dan Renstra Badan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat Tahun 2015–2019, serta berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal yang mencakup kondisi umum Balai

Pendidikan Dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya dan isu-isu strategis yang

berkembang.

Diharapkan kedepan akan menjadikan acuan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan

PUPR Wilayah VI Surabaya dalam melaksanakan dan menyusun program kegiatan

hingga tahun 2019. Sehingga program dari unit kerja dapat bersinergri dengan program kegiatan unit organisasi diatasnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada BPSDM Kementerian PUPR yang telah banyak mendukung dan membimbing kami agar menjadi lebih baik dan maju lagi.

Tidak lupa ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran dan elemen pendukung pelaksana kegiatan di Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR

Wilayah VI Surabaya.

Surabaya, 2017

Kepala Balai Diklat PUPR

Wilayah VI Surabaya

Ahmad Kholidi Nasution, S.ST., MT

NIP. 196703041993031007

RENCANA STRATEGIS – BALAI DIKLAT PUPR VI SURABAYA

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL...................................................................................................................................... 1

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................................. 2

BAB 1 PENDAHULUAN.......................................................................................................................... 3

BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN ........................................................................................................... 9

BAB 3 ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA

KELEMBAGAAN .................................................................................................................................... 11

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN............................................................... 17

BAB 5 PENUTUP .................................................................................................................................. 19


3

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor kunci dalam menunjang

keberhasilan pembangunan khususnya bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat. Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya merupakan

satu dari sembilan Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai

tugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5

tahun) yang memuat isu strategis, kondisi pencapaian kinerja program

pendidikan dan pelatihan dari 2009-2013 dan juga rencana pencapaian kinerja

program 2015- 2019, permasalahan dan tantangan pendidikan dan pelatihan,

visi, misi dan tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi Balai Diklat yang mengacu pada Peraturan Menteri

Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010. Susunan Renstra Balai dimulai dengan

pemaparan tentang kondisi umum, pencapaian, permasalahan tantangan dan

isu strategis, dilanjutkan dengan visi, misi, tujuan dan tata nilai, serta kebijakan

dan strategi serta program dan kegiatan Balai yang disusun dengan

menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJM

Nasional) yang bersifat indikatif.

Berdasarkan Undang-Undang sektor ke-PUPR-an yang terdiri atas Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, Undang-undang Nomor

38 tahun 2004 tentang Jalan, Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang

Penataan Ruang, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung mengamanatkan bahwa pemberdayaan, pengaturan dan pembinaan


4

aparatur dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan sektor

ke-PU-an di atas. Di samping itu juga memperhatikan Peraturan Pemerintah

Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai

Negeri Sipil, maka dalam rangka menciptakan sumber daya manusia

aparatur yang memiliki kompetensi, diperlukan peningkatan mutu

profesionalisme sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan

negara, semangat persatuan dan kesatuan dan pengembangan wawasan PNS

yang dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan jabatan yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dalam usaha pembinaan PNS

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI

Surabaya mempunyai peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan

kompetensi aparatur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat baik

aparatur pusat yang berada di wilayah maupun aparatur daerah, yang

mempunyai wilayah layanan, 4 Provinsi yakni; Provinsi Jawa Timur (kecuali

Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan), Provinsi Bali, Provinsi Nusa

Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang jumlah ASN-nya

mencapai lebih dari 12.000 orang.

Gambar 1.1

Wilayah Layanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Wilayah VI Surabaya


5

Terdapat 38 Kab/ Kota di provinsi Jatim; Provinsi Bali 9 Kabupaten/Kota; Provinsi

NTB 10 Kabupaten/Kota; Provinsi NTT 22 Kabupaten/Kota dengan Jumlah 79

Kabupaten-Kota serta 126 Dinas Prov/Kab/Kota dan 25 Balai/Satker PUPR yang

menjadi tanggung jawab Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI

Surabaya dalam hal peningkatan Sumber Daya Manusia dalam bidang Ke-PUPR-

an.

1.2 Potensi dan Permasalahan

1.2.1 Potensi

1. Telah disahkannya UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara dimana pengembangan Karier PNS ditentukan berdasarkan

kualifikasi, kompetensi, penilaian Kinerja dan kebutuhan instansi.

2. Adanya Komitmen Pimpinan yang kuat untuk memberikan pelayanan

prima dalam melaksankan tugas dan fungsi organisasi.

3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan

profesional dalam mengemban tugas kediklatan yang berjumlah 32 orang

dengan kualifikasi pendidikan S2 8 orang, S1 5 orang,

Diploma/SLTA/Lainnya 19 orang. Ditambah lagi dengan telah memperoleh

sertifikasi pelaksana pelatihan, TOC (Training of Course) dan MOT

(Management of Training), sehingga diharapkan dapat melaksanakan

program diklat secara efektif dan efisien.

4. Tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai, meliputi :

Teknologi Informasi, Perpustakaan, Kelas, Aula dan Asrama, Mushola,

Ruang Fitness, dan Website.

5. Telah diakuinya unit kerja sebagai pelaksana pelatihan oleh pihak luar

Kementerian PUPR seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN), Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Sertifikasi ISO

9001.

1.2.2 Permasalahan

1. Sebagian besar kurikulum dan modul baik diklat teknis maupun

fungsional telah out of date dan perlu untuk di review akibat dari

perkembangan teknologi maupun kebijakan terjadi. Disamping itu perlu

disusun paket diklat/kurikulum dan modul yang baru terutama untuk

mengakomodir kebutuhan peningkatan kompetensi SDM yang menduduki

jabatan struktural dan fungsional bidang pekerjaan umum dan

permukiman. Seiring dengan penerapan Diklat Berbasis Kompetensi, maka

modul pelatihan bidang pekerjaan umum juga sudah menggunakan

format modul berbasis kompetensi.


6

2. Dengan jumlah SDM yang 32 orang, dirasa memadai dalam melaksanakan

program kegiatan, namun ternyata gap usia kerja yang terlalu jauh antara

angkatan senior dan junior. Tercatat 17 orang yang merupakan ASN

kelahiran tahun 1960-an, dan sisanya 15 orang merupakan angkatan

kelahiran setelah 1970-an.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor:

20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat, Balai Pelatihan PUPR VI

Wilayah Surabaya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, yang mempunyai tugas melaksanakan

pendidikan dan pelatihan pegawai bidang pekerjaan umum dan perumahan

rakyat.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Balai Pelatihan PUPR VI Wilayah

Surabaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan rencana program dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan

pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat;

c. Pelaksanaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan serta

diseminasi/sosialisasi;

d. Pelaksanaan sarana pendidikan dan pelatihan;

e. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta

penyusunan laporan;

f. Pengelolaan kepegawaian, keuangan , atat persuratan dan atat kearsipan,

perlengkapan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan penerimaan

Negara bukan pajak serta urusan rumah tangga balai; dan

g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 Struktur Orgnisasi



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat, susunan orgasisasi Balai

Pendidikan dan Pelatihan PUPR terdiri atas :


7

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan,

tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan

prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi

keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan

negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga balai;

b. Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan serta diseminasi;

c. Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat, penataran, dan kursus-kursus, melaksanakan sistem

informasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan;

Struktur organisasi Balai Pelatihan PUPR VI Wilayah Surabaya seperti pada

Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah

VI Surabaya

KEPALA BALAI

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI

PENYELENGGARAA

N

SEKSI ROGRAM

DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


8


9

BAB 2 TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Visi dan Misi

Renstra Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya mengacu

kepada renstra BPSDM sebagai Unit Organisasi yang membawahinya dan renstra

Kementerian PUPR sebagai induk dari Unit Organisasi.

Adapun Visi Kementerian adalah :

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Yang

Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Untuk mencapai visi tersebut, maka misi Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kementerian PU tahun 2015 - 2019 adalah sebagai berikut :

1. Menyusun kebijakan teknis pengembangan SDM Bidang PUPR Pusat dan

Daerah,

2. Melaksanakan pengembangan karir, penilaian kompetensi dan evaluasi

kinerja SDM PUPR

3. Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PUPR

4. Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional SDM

Bidang PUPR,

2.2 Tujuan

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan teknis, fungsional dan kepemimpinan

aparatur bidang Pekerjaan Umum di Wilayah Layanan Balai Pendidikan dan

Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya.


10

2.3 Sasaran Kegiatan

1. Tersedianya lulusan diklat dengan indeks kualifikasi baik sebanyak 90%.

2. Tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai/memenuhi standar.

3. Tercapainya tingkat akurasi rata-rata ketersediaan data keuangan dan BMN

sesuai rencana dan peraturan yang berlaku sebesar 100% setiap tahun.

4. Tercapainya tingkat penyerapan anggaran rata-rata di atas 90% setiap

tahun

2.4 Sasaran Strategis

Tujuan disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang

akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Sebagai penjabaran atas visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat maka tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam periode

lima tahun ke depan yakni :

"Meningkatkan kompetensi dan integritas SDM PUPR"

Pernyataan tujuan harus dilengkapi dengan sasaran sebagai ukuran kinerjanya.

Sasaran dilengkapi dengan target kinerja sehingga menjadi ukuran keberhasilan

dari pencapaian visi dan misi. Adapun sasaran Badan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah :

"Tersedianya SDM yang kompeten dalam pembangunan infrastruktur yang

handal"

Dengan sasaran program sebagai berikut:

"Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat sesuai dengan Persyaratan Jabatan"

Sejalan dengan Visi dan misi unit organisasi diatasnya, maka visi dan misi Balai

Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya adalah

“Terwujudnya Balai Diklat PUPR Wilayah VI Surabaya sebagai tempat pendidikan

dan pelatihan yang terdepan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM)

bidang ke PUPR an”


11

BAB 3 ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI,

KERANGKA REGULASI DAN

KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Kebijakan

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Unit Kerja adalah meliputi :

1. Mengembangakan sistem pelayanan administrasi dan pelayanan pelatihan

teknis bidang ke-PUPR-an secara berimbang dan terpadu;

2. Menerapkan UU ASN dan Permen PU Nomor 15 tahun 2015 sebagai landasan

kerja;

3. Menerapkan peraturan keuangan, BMN dan kepegawaian sebagai pedoman

pelaksanaan pekerjaan;

3.2 Strategi

Kebijakan yang akan ditempuh oleh Unit Kerja selama kurun 5 waktu tahun ke

depan akan meliputi :

1. Menyediakan layanan dukungan manajemen;

2. Melaksanakan pelatihan ASN;

3. Melaksanakan pendidikan ASN (pengembangan SDM internal unit kerja);

4. Melaksanakan penyebaran sistem informasi;

5. Menyediakan perlengkapan dan peralatan;

6. Melaksanakan Pembangunan, Peningkatan, Renovasi Sarana dan Prasarana.


12

3.3 Kerangka Regulasi

NO KERANGKA

REGULASI

TIPE PENGGUNA KEGIATAN UTAMA DASAR HUKUM KELUARAN

UTAMA

PEMILIK

1 2 3 4 5 6 7 8 1 Penyelenggaraa

n Pelatihan pegawai Bidang

PUPR

Proses Inti

1. Menyusun rencana,

program, dan

anggaran

pelaksanaan

pelatihan bidang

PUPR.

2. Melakukan

koordinasi dengan

Sekretariat Badan

dan Pusat untuk

pelaksanaan

pelatihan bidang

PUPR.

3. Menyelenggarakan

pelatihan bidang

PUPR.

4. Mengevaluasi

penyelenggaraan

pelatihan Bidang

PUPR

5. Melaporkan

penyelenggaraan bidang PUPR

1. Kebijakan,

Pengembangan SDM

Bidang PUPR dari

Pimpinan

BPSDM/Kementerian.

2. Kebutuhan, Pelatihan

UNOR, Pemda, K/L.

3. Pengadministrasian,

Penyelenggaraan

Pelatihan dari Pusdiklat

2,3 dan 4.

4. Usulan,

Penyelenggaraan

Pelatihan dari UNOR,

K/L, dan Pemda.

5. Isu Strategis, kebijakan

Pembangunan Bidang

PUPR

6. Data ASN Pengelola

Pelatihan yang tersedia,

dan data kebutuhan

1. UU No. 5 Tahun

2014 tentang

ASN.

2. PP 11 Tahun

2017 tentang

Manajemen PNS

3. Peraturan Menteri

PUPR No. 20 Tahun

2016 Tentang Struktur Organisasi

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Kementerian PUPR. 4. Peraturan Kepala

LAN RI Nomor 21

dan 22 tahun 2016 tentang Pelatihan

Dasar CPNS Golongan III dan II

Diklat Dalam

Jabatan 5. Peraturan Kepala

LAN RI Nomor 18, 19, 20 tahun 2015

tentang pelatihan PIM II,III, dan IV

6. Peraturan Kepala

LAN No. 13 Tahun

1. Program

Pelatihan

Bidang

PUPR.

2. ASN

Terlatih

3. Laporan

Penyeleng garaan

Pelatihan.

Balai

Diklat PUPR

Wilayah VI

Surabaya


13

NO KERANGKA

REGULASI


UTAMA

PEMILIK

1 2 3 4 5 6 7 8 2011 tentang

Pedoman Penyelenggaraan

Diklat Teknis

7. Peraturan Kepala LAN No. 15 Tahun

2011 tentang Pedoman Umum

Pembinaan

Penyelenggaraan Diklat

8. Surat Keputusan Kepala BPSDM No. 5

Tahun 2015. 9. SE Kepala BPSDM

No. PD.0107-KM/11

ttg Ketentuan Teknis

Penyelenggaraan Pelatihan di Lingkungan BPSDM.

2 Pengelolaan urusan

kepegawaian, ketatausahaan,

dan rumah

tangga

Proses Penduk ung

1. Melakukan

identifikasi

kebutuhan urusan

pengelolaan

kepegawaian,

keuangan, tata

persuratan dan tata

kearsipan,

1. Data Surat Masuk

dan Surat Keluar.

2. Data BMN.

3. Data Keuangan.

4. Persyaratan

Kebersihan dan

Keamanan Asrama

dan Balai.

1. PP No. 27 Tahun

2014 tentang

Pengelolaan

BMN.

2. PP. 38 Tahun

2012Tentang

Jenis dan Tarif atas

Jenis PNBP.

1. Anjab ABK,

Dok

Kenaikan

Pangkat,

Pensiun,

Dokumen

Administrasi

kepegawai

Balai Diklat

PUPR Wilayah

VI

Surabaya


14

NO KERANGKA

REGULASI


UTAMA

PEMILIK

1 2 3 4 5 6 7 8 perlengkapan,

pengelolaan barang

milik negara,

pengelolaan

penerimaan negara

bukan pajak, serta

urusan rumah tangga

balai.

2. Memantau dan

mengevaluasi

pelaksanaan urusan

pengelolaan

kepegawaian,

keuangan, tata

persuratan dan tata

kearsipan,

perlengkapan,

pengelolaan barang

milik negara,

pengelolaan

penerimaan negara

bukan pajak serta

urusan rumah tangga

balai.

3. Melaporkan

pelaksanaan urusan

5. Data Pegawai

(jumlah pegawai,

formasi,kompetensi,

kinerja, dll).

6. Data Penerimaan

PNBP.

3. Permen PUPR

No. 7 Tahun 2016 Tentang

Pedoman

Tata Naskah Dinas

Kementerian PUPR.

4. PMK No. 49/PMK.

02/2017tentang SBM 2018.

5. SE. Menteri PUPR No. 07

Tahun 2017 Tentang

Perjalanan Dinas

Dalam Negeri

an,Dokume

n Pemberian

Cuti

Pegawai,

Dokumen

Uraian

Jabatan,

Dokumen

SKP.

2. ASN

Penyelengg

araan

Pelatihan

yang

memadai.

3. Laporan

Keuangan

(LPJ, CALK,

Rekonsilias i,

dll) dan

PNBP.

4. Dokumen

Persuratan

dan

Pengelolaa n

Sarana dan

Prasarana


15

NO KERANGKA

REGULASI


UTAMA

PEMILIK

1 2 3 4 5 6 7 8 pengelolaan

kepegawaian,

keuangan, tata

persuratan, dan tata

kearsipan,

perlengkapan,

pengelolaan barang

milik negara,

pengelolaan

penerimaan bukan

pajak serta urusan

rumah tangga balai

5. Laporan

BMN


16

3.4 Kerangka Kelembagaan



Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaan Rakyat, susunan orgasisasi Balai

Pendidikan dan Pelatihan PUPR terdiri atas :

a. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan

kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan,

tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, pengelolaan sarana dan

prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi

keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan

negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga balai;

b. Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

penyusunan rencana, program dan anggaran pelaksanaan pendidikan

dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan

pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelatihan serta diseminasi;

c. Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang pekerjaan umum dan

perumahan rakyat, penataran, dan kursus-kursus, melaksanakan sistem

informasi pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan laporan;

Struktur organisasi Balai Pelatihan PUPR VI Wilayah Surabaya seperti pada

Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah

VI Surabaya

KEPALA BALAI

SUBBAGIAN

TATA USAHA

SEKSI

PENYELENGGARAA

N

SEKSI ROGRAM

DAN EVALUASI

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL


17

BAB 4 TARGET KINERJA DAN

KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Adapun target kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

adalah sebagai berikut :

No Sasaran Strategis Indikator

Kinerja

Target Renstra

2015 - 2019

1 Meningkatnya kualitas kelembagaan dan SDM aparatur

Indikator Outcome: Pendidikan dan pelatihan SDM aparatur

Indikator Output: Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Kepemimpinan, Teknis dan Fungsional di Bidang PUPR

205 Angkatan

No PROGRAM STRATEGIS SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

I Penyelenggaraan

Pelatihan ASN / ASN

Terlatih, bidang :

Orang

1.260

1.220

1.080

1.550

1.380

6.130

1 Sumber Daya Air dan

Konstruksi

Orang 510 540 480 450 510 2.490


18

No PROGRAM STRATEGIS SATUAN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

2 Jalan, Perumahan,

Permukiman dan

Pengembangan

Infrastruktur Wilayah

Orang 390 480 480 700 390 2.440

3 Manajemen dan

Pengembangan Jabatan

Fungsional

Orang 360 200 120 400 480 1.200


19

BAB 5 PENUTUP

Dengan tersusunnya Renstra Balai Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI

Surabaya, melalui proses kesepakatan bersama diharapkan kedepanya dapat menjadi

tolak ukur atau pendorong untuk menjadi salah satu Institusi yang dapat

menghasilkan SDM Aparatur Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat yang

berkompetensi pada tugas dibidangnya.

Diharapkan kedepan sampai dengan 5 tahun mendatang, Renstra ini dapat menjadi

rujukan dan landasan dalam melaksanakan program kegiatan unit kerja Balai

Pendidikan dan Pelatihan PUPR Wilayah VI Surabaya

Documents

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN …Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) dan Sertifikasi ISO 9001. 1.2.2 Permasalahan 1. Sebagian besar kurikulum dan modul baik