KEMENTERIAN PPN/ KEPALA BAPPENAS - bp2dk.idbp2dk.id/wp-content/uploads/2016/09/konsep-kebijakan-L.pdf · pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat

KEMENTERIAN PPN/KEPALA BAPPENAS

.

KONSEP KEBIJAKANKementerian PPN/Kepala Bappenas

Purwoko, M.Si

Prakarsa Desa

Konsep Kebijakan Kementerian PPN/Kepala Bappenas

Penyusun : Purwoko, M.SiTata letak : PrasetyoDesain cover : Robby Eebor dan Sholeh Budi

Badan Prakarsa Pemberdayaan Desa dan Kawasan (Prakarsa Desa):

Gedung Permata Kuningan Lt 17Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9CJakarta Selatan 12910

Jl. Tebet Utara III-H No. 17Jakarta Selatan 10240t/f. +6221 8378 9729m. +62821 2188 5876e. [email protected]. www.prakarsadesa.idCetakan Pertama, 2015

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)Purwoko (penyusun) Konsep KebijakanCet. 1—Jakarta:60 hal., 14 x 20 cmISBN: 978-602-72556-9-2© Hak Cipta dilindungi undang-undangAll Rights Reserved

v

seri konsep regulasi

PENGANTAR

Semangat membangun dari bawah, dari desa, yang telah dimulaidengan langkah pengembangan Sistem Informasi Desa danKawasan (SIDEKA), tentu membutuhkan tindakan strategis,yang bersifat menyeluruh dan sistematis. Salah satu dimensipenting dari upaya menempatkan desa sebagai garis depanNawacita adalah perencanaan. Hal yang menjadi pertanyaanstrategis adalah bagaimana caranya agar perencanaan bersifat:konsisten dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, serta sinergisecara horizontal – antar kelembagaan, antar daerah dan antardesa (kawasan). Pada titik inilah muncul gagasan untukmembentuk suatu gugus tugas, atau dalam hal ini Gugus TugasPrakarsa Percepatan Pembangunan Desa dan Kawasan.

Gugus Tugas Prakarsa Percepatan Pembangunan Desa danKawasan untuk memberikan peran penjaringan aspirasi dari

konsep kebijakan kementerian PPN/kepala Bappenas

vi


masyarakat/ institusi dalam rangka secara bersama untukmelakukan pengendalian dalam proses perencanaan, prosespelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara menyeluruhcapaian pengintegrasian pembangunan nasional. Gugus Tugasyang dimaksud lebih memberikan dukungan terhadap capaian-capaian proses pembangunan yang diselaraskan dengan basisperencanaan ideologis (Nawacita Presiden Terpilih), teknokratisdan partisipatif.

Sehingga untuk mewujudkan arah, tujuan, kebijakan, danstrategi pelaksanaan bertugas menyiapkan rancangan koordinasidan sinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional. Gugus Tugastersebut dengan beberapa peran penting antara lain: melakukanpenguatan kapasitas pemerintahan dan kelembagaan dalammenjalankan kewenangan dan urusan; menyelaraskan kebijakanSPPN, UU Desa dan kebijakan pendukung dengan visi dan misipresiden dalam Nawacita; melakukan penyelarasan percepatandalam skala prioritas pembangunan nasional; penyediaan tenagaprofesional dalam mendukung implementasi SPPN dan UU Desa;Menyatupadukan Sistem Pembangunan Partisipatif/SistemImplementasi UU Desa dengan Perencanaan SPPN; Keselarasanpenjaringan aspirasi masyarakat oleh DPR/ DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dannasional); akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja(Renja) SKPD, Kementerian/KL; Skenario prinsip-prinsip satuperencanaan dan satu penganggaran dalam pembangunanpartisipatif; Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dalam pengelolaanswakelola oleh masyarakat.

pengantar

vii


Prakarsa Desa dalam hal ini, berupaya menjaring seluas mungkinaspirasi yang berkembang, khususnya ketika bekerja melakukanpengorganisasian penyelenggaraan SIDEKA, dan kemudianmempersiapkan melalui suatu tim pakar, disusunlah suatukonsep mengenai bagaimana gugus tugas dihadirkan danbagaimana gugus tugas tersebut berjalan. Bagi Prakarsa Desa,skenario perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasipengintegrasian pelaksanaan SPPN dan UU Desa akan didukungdengan pelaporan berbasis eketronik yang menempatkansistem tersebut sebagai bagian dari sistem syaraf nasionalsebagai bagian untuk mendukung capaian visi dan misi presidendalam Nawacita.

Naskah ini sendiri tidak lain dari usulan konsepsi tersebut. Sangatdiharapkan melalui penerbitan konsepsi ini akan berkembangberbagai gagasan serupa, dan tidak hanya berhenti kepadamunculnya gagasan-gagasan, melainkan menjadikan gagasantersebut sebagai sebuah kebijakan yang dijalankan secara baik,benar dan memberi makna pada desa, sebagai garis depanNawacita. Diucapkan terima kasih kepada Departement of For-eign Affairs and Trade-DFAT Australia, komunitas ilmuwan dariberbagai perguruan tinggi, yang ikut dalam diskusi-diskusi,organisasi masyarakat sipil, komunitas IT, komunitas desa, dansemua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Berharapnaskah ini dapat ikut memicu pemikiran dan disain-disain baruyang kreatif dan bersifat menjawab tantangan untuk memastikanimplementasi UU Desa.

Jakarta, April 2015.

.

ix


DAFTAR ISI

Pengantar ~~ v

Daftar Isi ~~ ix

Bab I Pendahuluan ~~ 11.1. Latar Belakang ~~ 11.2. Rujukan Pelaksanaan ~~ 91.3. Pengertian ~~ 12

Bab II Konsep dan Kebijakan Gugus Tugas ImplementasiPengintegrasian SPPN dan UU Desa ~~ 25

2.1. Tujuan ~~ 252.2. Asas/Prinsip ~~ 272.3. Kerangka Kerja ~~ 282.4 Strategi ~~ 29

.

1

BAB IPENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugaspembantuan. Disamping itu melalui otonomi luas, daerahdiharapkan mampu meningkatkan daya saing denganmemperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilankeistimewaan dan kekhususan serta potensi dankeanekaragaman daerah dalam sistem Negara KesatuanRepublik Indonesia.

Undang-Undang No. 25 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) Tahun 2004 pasal ayat (1)


2

menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untukmenentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutanpilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.Kegiatan ini menyaratkan adanya skema perencanaan (politis,teknokratis dan politis).

Proses perencanaan tersebut yaitu: a) Proses Politik, pemelihanlangsung dipandang sebagai proses perencanaan karenamenghasilkan rencana pembangunan dalam bentuk visi, misi,dan program yang ditawarkan Presiden/Kepala Daerah terpilihselama kampanye; b) Proses Teknokratik, Perencanaan yangdilakukan oleh perencana profesional, atau oleh lembaga/unitorganisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan; c)Proses Partisipatif, perencanaan yang melibatkan parapemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) dilakukanlain melalui pelaksanaan Musrenbang; d) Proses bottom-up dantop-down, perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawahatau dari bawah ke atas dalam hirarki pemerintahan.

Proses Politik, yang ditawarkan Presiden terpilih berupa nawacita yaitu: 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungibangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.Melalui pelaksanaan politik luar negeri bebas-aktif; 2) Membuatpemerintah tidak absen dengan membangun tata kelolapemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuatdaerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; 4)Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem danpenegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan

pendahuluan

3

terpercaya; 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesiamelalui program Indonesia Pintar dengan wajib belajar 12 tahunbebas pungutan. Dan program Indonesia Sehat untukpeningkatan layanan kesehatan masyarakat. Serta IndonesiaKerja dan Indonesia Sejahtera dengan mendorong programkepemilikan tanah seluas sembilan juta hektar; 6) Meningkatkanproduktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; 7)Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkansektor-sektor strategis ekonomi dan domestic; 8) . Melakukanrevolusi karakter bangsa melalu penataan kembali kurikulumpendidikan nasional; dan 9). Memperteguh Keb-Bhineka-an danmemperkuat restorasi sosial Indonesia melalui penguatankebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antar warga.

Proses tersebut perlu dirumuskan SPPN dalam satu kesatuantata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkanrencana pembangunan dalam jangka panjang, jangkamenengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsurpenyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dandaerah untuk mencapai capaian dari nawa cita.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota proses perencanaan perludiselaraskan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentangpemerintahan daerah bahwa kabupaten merupakan daerahotonom artinya daerah mempunyai kewenangan membuatkebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatanpartisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat. PP No.8/2008 padapasal 17 ayat (5), “Penetapan program prioritas berorientasi pada


4

pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilanyang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Proses perencanaan dalam konteks partisipatif perlumenempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.Perencanaan tersebut telah telah dirumuskan secara sistematisdalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa telahmemberikan kerangka yang jelas tetang stratus desa bahwa desadan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

UU Desa juga memberikan kepastian Dana Desa yangBersumber dari APBN, menjadi pondasi dasar kuat bagi desadalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaanpembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, danpemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila.Kebijakan ini secara teknis telah ditindaklanjut adanya dukunganregulasi dalam bentuk PP No. 43 Tahun 2014 tentang tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).

UU RPJP 17/2007 strategi (RPJM ke-3, 2015 – 2019), ditujukan

pendahuluan

5

untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saingkompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas sertakemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Konseptersebut dikembangkan strategi fokus dalam rencanapercepatan pembangunan “Menuju Indonesia yang Jauh LebihBaik” yaitu dengan melakukan: 1) mengejar peningkatan dayasaing; 2) meningkatkan kualitas manusia, termasuk melaluipembangunan mental; 3) memanfaatkan dan mengembalikanpotensi yang hilang di sektor maritim dan kelautan; 4) meningkat-kan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas; 5) mengurangiketimpangan antarwilayah; 6) memulihkan kerusakanlingkungan dan; 7) memajukan kehidupan bermasyarakat

Strategi dan pelaksanaan tingkat kabupaten/kota perluditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah atau PeraturanBupati sebagai rujukan pelaksanaan di tingkat desa dalammenindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Desa. Sementara itu,terdapat beberapa peraturan pelaksanaan dan kebijakanpendukung yang mengatur tentang desa yang tidak selaras ataubertentangan perlu dilakukan upaya pencermatan ulang/penyelarasan dengan UU Desa.

UU Desa perlu memiliki arah dan titik sentuh yang jelas sesuaisasarannya yaitu: a) Pemerintah desa dan daerah, diorientasikanuntuk penguatan komitmen dan mendorong reorientasikebijakan untuk penguatan pembangunan berbasispemberdayaan masyarakat dengan penyelarasan Rencana


6

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM) Desa danRencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dengan RencanaPembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah); b)Mendorong terbentuknya masyarakat sipil dengan memperkuatpembangunan desa dan kawasan perdesaan, lembaga desa danmasyarakat dalam dalam pendekatan pemberdayaanmasyarakat; c) Mendorong terciptanya masyarakat politik, yangberorientasi untuk meningkatkan keberpihakan kepada rakyatdan memberikan dukungan regulasi yang terkait langsungdengan pelaksanaan UU Desa yang memberikan ruang inisiasilangsung kepada masyarakat,

Peraturan Menteri PPPN/ Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2014tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015-2019. Permasalahan ini ini jugadidasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional,Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BadanPerencanaan Pembangunan Nasional bertugas menyiapkanrancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.Permasalahan tersebut dalam rangka koordinasi dan sinkronisasipenyiapan dan penyusunan rancangan Rencana PembangunanJangka Menengah Nasional.

Dalam rangka mengefektifkan koordinasi dan sinkronisasi sesuaidengan Permen PPN Kepala Bappenas Pasal 8, bahwa: (1) TimPenyusun RPJMN 2015-2019 melakukan sosialisasi danpenjaringan aspirasi dari masyarakat atas Konsep RancanganRencana Pembangunan Secara Teknokratik yang telah disusun;

pendahuluan

7

(2) Hasil sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahanuntuk menyempurnakan Konsep Rancangan RencanaPembangunan Secara Teknokratik menjadi Rancangan RencanaPembangunan Secara Teknokratik dan; (3) Tim PenyusunRPJMN 2015-2019 menyampaikan Rancangan RencanaPembangunan Teknokratik kepada Menteri Perencanaan untukmendapatkan persetujuan.

Ditegaskan dalam Pasal 17, yaitu dalam rangka menciptakansinergi antara kebijakan dengan kerangka regulasi untukmendukung sasaran pembangunan nasional disusun pedomanKerangka Regulasi yang diatur lebih lanjut dengan PetunjukPelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama BadanPerencanaan Pembangunan Nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka melakukanpenataan regulasi adalah perlu membuat Gugus Tugas dalamBadan Prakarsa pembangunan Desa dan Kawasan (BP2DK)untuk memberikan peran penjaringan aspirasi dari masyarakat/institusi dalam rangka secara bersama untuk melakukanpengendalian dalam proses perencanaan, proses pelaksanaan,monitoring dan evaluasi secara menyeluruh capaianpengintegrasian pembangunan nasional. Gugus Tugas yangdimaksud lebih memberikan dukungan terhadap capaian-capaian proses pembangunan yang diselaraskan dengan basisperencanaan politis (nawa cita presiden terpilih), teknokratis danpartisipatif.


8

Sehingga untuk mewujudkan arah, tujuan. kebijakan dan strategipelaksanaan bertugas menyiapkan rancangan koordinasi dansinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional. Gugus Tugastersebut dengan beberapa penting antara lain: a) melakukanpenguatan kapasitas Pemerintahan dan kelembagaan dalammenjalankan kewenangan dan urusan; b) menyelaraskankebijakan SPPN, UU Desa dan kebijakan pendukung dengan visidan misi presiden dalam Nawa Cita; c) melakukan penyelarasanpercepatan dalam skala prioritas pembangunan nasional; d)penyediaan tenaga profesional dalam mendukung implementasiSPPN dan UU Desa; e) Menyatupadukan sistem SistemPembangunan Partisipatif Sistem/ Implementasi UU Desadengan Perencanaan SPPN; f) Keselarasan penjaringan aspirasimasyarakat oleh DPR/ DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang(desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional); g)akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja)SKPD, Kemnetrian/KL; h) Skenario prinsip-prinsip satuperencanaan dan satu penggaran dalam pembangunanpartisipatif; d) Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dalampengelolaan swakelola oleh masyarakat.

Skenario perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasipengintegrasian pelaksanaan SPPN dan UU Desa akan didukungdengan pelaporan berbasis eketronik yang menempatkansistem tersebut sebagai bagian dari sistem syaraf nasionalsebagai bagian untuk mendukung capaian visi dan misi presidendalam Nawa Cita.

pendahuluan

9

1.2. Rujukan Pelaksanaan

Kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan pembangunan desadan kawasan perdesaan merujuk pada:

1.2.1 Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945,1.2.2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa1.2.3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

1.2.4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RencanaPembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo-nesia Nomor 4700);

1.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, tentangDana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatandan Belanja Negara (APBN),

1.2.6 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentangtentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014,

1.2.7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentangTata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;

1.2.8 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;

1.2.9 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentangPembentukan dan Organisasi Kementerian Negarasebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan


10

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;1.2.10 Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Badan Perencanaan PembangunanNasional Nomor PER.005/M.PPN/09/2007 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian NegaraPerencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Menteri PerencanaanPembangunan Nasional/Kepala Badan PerencanaanPembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

1.2.11 Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, tentangPemerintahan Daerah

1.2.12 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentangPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

1.2.13 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, tentangPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,

1.2.14 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentangPengelolaan Keuangan Daerah;

1.2.15 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, tentangPedoman Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah;

1.2.16 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2015, tentang Kementerian Dalam Negeri,

1.2.17 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun2015, tentang Kementerian Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi

1.2.18 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun2012, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perubahan Kedua) sebagaimana

pendahuluan

11

Keputusan Presiden No. 70 Tahun 2012, PeraturanPresiden (Perpres) No. 54 Tahun 2010, Perpres No. 35Tahun 2011 dari Perubahan Pertama,

1.2.19 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009,tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat danDaerah untuk Penanggulangan Kemiskinan,

1.2.20 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2015, tentang Pedoman KewenanganBerdasarkan Hak Asal Usul

1.2.21 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib danMekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desadan Kewenangan Lokal Berskala Desa

1.2.22 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan DaerahTertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor3 Tahun 2015, tentang Pendampingan Desa

1.2.23 Permendagri No. 111 tahun 2014, tentang Pedoman TeknisPeraturan di Desa Menteri Dalam Negeri Republik Indo-nesia

1.2.24 Permendagri Nomor 112 tahun 2014, tentang MenteriDalam Negeri Republik Indonesia

1.2.25 Permendagri Nomor 113 tahun 2014, tentang PengelolaanKeuangan Desa

1.2.26 Permendagri Nomor 114 tahun 2014 Tentang PedomanPembangunan Desa

1.2.27 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13


12

Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah,

1.2.28 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor-PER 66/PB/2005 tentang Mekanisme PelaksanaanPembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan danBelanja Negara,

1.2.29 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan/Barang di Desa No. 13 Tahun 2014, tentang Pedoman tataCara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa.

1.3. Pengertian

1.3.1 Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukantindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

1.3.2 Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakanoleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapaitujuan bernegara.

1.3.3 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005-2025, yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN 2005-2025, adalah Rencana Pembangunan Jangka PanjangNasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana PembangunanJangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

1.3.4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2015-2019, yang selanjutnya disingkat RPJMN 2015-2019 adalah dokumen perencanaan pembangunannasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejaktahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

pendahuluan

13

1.3.5 Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratikadalah perencanaan yang dilakukan denganmenggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiahuntuk menganalisis kondisi obyektif denganmempertimbangkan beberapa skenario pembangunanselama periode rencana berikutnya.

1.3.6 Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, yangselanjutnya disebut Renstra K/L, adalah dokumenperencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5(lima) tahun.

1.3.7 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional, yangselanjutnya disebut Menteri Perencanaan, adalahMenteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahandi bidang perencanaan pembangunan nasional.

1.3.8 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yangselanjutnya disebut Kementerian Perencanaan, adalahKementerian yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang perencanaan pembangunannasional.

1.3.9 Kerangka Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional adalah arahan yang disepakati bersama yangmenjabarkan unsur-unsur pokok pembangunan dalamrangka mencapai tujuan pembangunan yang tertuangdalam Rencana Pembangunan Jangka MenengahNasional.

1.3.10 Kerangka Ekonomi Makro adalah gambaranperekonomian secara menyeluruh termasuk arah


14

kebijakan fiskal untuk periode jangka menengah yangdirencanakan.

1.3.11 Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukanregulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong, danmengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaranegara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

1.3.12 Musyawarah Perencanaan Pembangunan, yangselanjutnya disingkat Musrenbang, adalah forumantarpelaku dalam rangka menyusun rencanapembangunan Nasional dan rencana pembangunanDaerah.

1.3.13 Trilateral Meeting adalah pertemuan tiga pihak antaraKementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan danKementerian/Lembaga dalam rangka meningkatkankesepahaman dalam pencapaian sasaran pembangunandan menjaga konsistensi perencanaan danpenganggaran.

1.3.14 Bilateral Meeting Penyesuaian Renstra K/L denganRPJMN 2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antaraKementerian Perencanaan dengan Kementerian/Lembaga yang bertujuan untuk menjaga konsistensi dansinergitas sasaran dan arah kebijakan pembangunan yangtertuang dalam Renstra K/L dengan yang ada di RPJMN2015-2019.

1.3.15 Bilateral Meeting Penyesuaian RPJMD dengan RPJMN2015-2019 adalah pertemuan dua pihak antaraKementerian Perencanaan dengan Pemerintah daerahProvinsi yang bertujuan untuk menjaga konsistensisasaran masing-masing program/ kegiatan pokok RPJMD

pendahuluan

15

dengan sasaran program/kegiatan strategis nasional,penyesuaian target dan pendanaannya.

1.3.16 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengannama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuanmasyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

1.3.17 Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimilikiDesa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa,Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan PemberdayaanMasyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hakasal usul, dan adat istiadat Desa.

1.3.18 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempatdalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

1.3.19 Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebutdengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsurpenyelenggara Pemerintahan Desa.

1.3.20 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengannama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsipemerintahan yang anggotanya merupakan wakil daripenduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah danditetapkan secara demokratis.

1.3.21 Unsur masyarakat adalah kelompok-kelompok


16

masyarakat desa yang masing-masing kelompok memilikikepentingan yang sama serta serta keterkaitan satu samalain sebagai anggota kelompok.

1.3.22 Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lainadalah musyawarah antara Badan PermusyawaratanDesa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yangdiselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desauntuk membahas dan menyepakati hal yang bersifatstrategis.

1.3.23 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atauyang disebut dengan nama lain adalah musyawarahantara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa,dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BadanPermusyawaratan Desa untuk menetapkan prioritas, pro-gram, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desayang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan BelanjaDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

1.3.24 Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undanganyang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dandisepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

1.3.25 Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitashidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnyakesejahteraan masyarakat Desa.

1.3.26 Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyaikegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagaitempat permukiman perdesaan, pelayanan jasapemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

pendahuluan

17

1.3.27 Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistempengelolaan pembangunan di desa dan kawasanperdesaan yang mengedepankan kebersamaan,kekeluargaan, dan kegotongroyongan gunamewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilansosial.

1.3.28 Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upayamengembangkan kemandirian dan kesejahteraanmasyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, sertamemanfaatkan sumber daya melalui penetapankebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yangsesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhanmasyarakat Desa.

1.3.29 Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian danpengumpulan data mengenai keadaan obyektifmasyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasiterkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkapkondisi serta dinamika masyarakat Desa.

1.3.30 Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenaipotensi yang meliputi sumber daya alam, sumber dayamanusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasaranafisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan danteknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.

1.3.31 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah RencanaKegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun.

1.3.32 Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat


18

RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun.

1.3.33 Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa yang selanjutnyadisingkat DURK Desa adalah daftar yang berisi usulankegiatan perencanaan pembangunan desa selama enamtahun yang telah dikategorisasikan rencana sumberpembiayaannya baik dari APBN, APBD (Provinsi,Kabupaten/Kota), APB Desa, Swadaya dan Kerjasamadengan Pihak ketiga. DURK merupakan lampiran yangtidak terpisahkan dengan atau menjadi bagian dari RPJMDesa.

1.3.34 Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa, selanjutnyadisingkat DURK Desa, adalah penjabaran RPJM Desauntuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkanPemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme musyawarah perencanaanpembangunan Daerah.

1.3.35 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desayang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatuberupa uang dan barang yang berhubungan denganpelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

1.3.36 Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal darikekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas bebanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehanhak lainnya yang syah.

1.3.37 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnyadisebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunanPemerintahan Desa.

1.3.38 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran

pendahuluan

19

pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagiDesa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan danbelanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untukmembiayai penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

1.3.39 Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalahdana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalamAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

1.3.40 Lembaga Kemasyarakatan desa atau disebut dengannama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakatsesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitrapemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat,

1.3.41 Lembaga adat Desa adalah merupakan lembaga yangmenyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadibagian dari susunan asli Desa yang tumbuh danberkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

1.3.42 Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalahPresiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaanpemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimanadimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945.

1.3.43 Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah danDewan Perwakilan Rakyat Daerah yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomiseluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara KesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam


20

Undang-Undang Dasar.1.3.44 Bendahara Pengeluaran adalah Pejabat fungsional yang

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan,menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uanguntuk keperluan belanja daerah dalam rangkapelaksanaan APBD pada SKPD,

1.3.45 Desentralisasi adalah penyerahan wewenangpemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomuntuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahandalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia,

1.3.46 Evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk melakukanpenilaian terhadap hasil-hasil kegiatan pembangunanyang telah dilaksanakan,

1.3.47 Pendamping/ Pendampingadalah tenaga terlatih atauberpengalaman, yang memiliki kompetensi/kecakapansubstantif dan teknis serta memiliki keterampilanmenerapkan berbagai teknik dan instrumen untukmenunjang efektivitas pelaksanaan tugas pendampinganmasyarakat dan pemerintah desa melaksanakan tugas –tugasnya,

1.3.48 Forum SKPD merupakan forum yang berhubungandengan fungsi/sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintassektor) adalah wadah bersama antar pelakupembangunan untuk membahas prioritas kegiatanpembangunan hasil Musrenbang Kecamatan denganSKPD atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisiRencana Kerja SKPD yang tata cara penyelenggaraannyadifasilitasi oleh SKPD terkait,

1.3.49 Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh

pendahuluan

21

Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan,1.3.50 Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah Kerangka Acuan

Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah rencanakegiatan pelaksanaan pekerjaan yang paling sedikitnyamemuat uraian kerja yang akan dilaksanakan, meliputi:latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan,serta jumlah tenaga kerja yang diperlukan; waktupelaksanaan yang diperlukan; produk yang dihasilkan;besarnya pembiayaan,

1.3.51 Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjukoleh Bupati atas usul Pengguna Anggaran untukmenggunakan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah,

1.3.52 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desaadalah laporan keterangan pertanggungjawaban KepalaDesa kepada BPD mengenai seluruh proses pelaksanaanperaturan-peraturan desa termasuk APB-Desa, yangdisampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalammusyawarah BPD,

1.3.53 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yangdiinginkan pada akhir periode perencanaan.

1.3.54 Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yangakan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

1.3.55 Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarahstakeholder kecamatan untuk mendapatkan masukanprioritas kegiatan dari desa/kelurahan serta menyepakatikegiatan lintas desa/kelurahan di kecamatan tersebutsebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPDkabupaten/kota pada tahun anggaran berikutnya,

1.3.56 Pagu Indikatif adalah rancangan awal program prioritas


22

dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikankepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaransektoral dan plafon anggaran kecamatan,

1.3.57 Partisipatif adalah mendorong dan memberi ruang bagipemanfaat/sasaran kegiatan untuk berperan secara aktifmulai dari perencanaan, pelaksanaan,pengendalian danpelestarian hasil kegiatan,

1.3.58 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yangdiangkat oleh Pengguna Anggaran sebagaipendampingdan mediator yang bertindak untuk dan atasnama Pengguna Anggaran guna memastikanterlaksananya proses dan rangkaian tahapan pekerjaanswakelola hibah.

1.3.59 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalahpejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satuatau beberapa kegiatan dari suatu program sesuaidengan bidang tugasnya.

1.3.60 Pejabat Pemerintah/ Setrawan adalah pegawai negerisipil yang dibekali kemampuan khusus untuk dapatmelaksanakan tugas akselerasi perubahan sikap mentaldikalangan lingkungan pemerintah dan perubahan tatakeperintahan serta mendampingi masyarakat, khususnyadalam manajemen pembangunan partisipatif,

1.3.61 Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD)adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usahakeuangan pada SKPD.

1.3.62 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalahKepala SKPD yang bertindak sebagai Bendahara Daerah.

1.3.63 Penerima hibah adalah entitas penerima pekerjaan

pendahuluan

23

swakelola hibah yang ditetapkan berdasarkan PeraturanBupati ini,

1.3.64 Pekerjaan yang dapat di swakelolakan antara lain: 1)Pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannyamemerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat;2) Pekerjaan survey, Pekerjaan industri kreatif, inovatif,budaya dan penelitian laboratorium, Penelitian danpengembangan dalam negeri, Pengembangan industripertahanan, alutsista dan almatsus dalam negeri; 3)pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannyamemerlukan partisipasi langsung masyarakat setempatatau dikelola oleh K/L/D/I,

1.3.65 Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah adalahkegiatan mengadakan barang/jasa yang dibiayai denganAPBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupunoleh penyedia barang/jasa,

1.3.66 Pengelolaan adalah cara atau teknik untuk mencapaitujuan yang telah ditentukan secara optimal denganmenggunakan sumberdaya yang dimiliki, baik dalamperencanaan, pendanaan, pelaksanaan, evaluasi dantindak lanjut serta pengendalian maupun dalampelestarian pembangunan,

1.3.67 Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegangkewenangan penggunaan anggaran untukmelaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yangdipimpinnya,

1.3.68 Pengintegrasian adalah penyatupaduan prosesperencanaan partisipatif kedalam mekanisme regular,

1.3.69 Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang


24

perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakanbarang/layanan jasa,

1.3.70 Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu ataulebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansipemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuanserta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatanmasyarakat yang dikoordinasikan oleh instansipemerintah,

1.3.71 Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yangselanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untukperiode 1 (satu) tahun,

1.3.72 Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatuprogram atau keluaran yang dihasilkan dari suatukegiatan.

1.3.73 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalahperangkat daerah pada pemerintah daerah selakupengguna anggaran,

1.3.74 Sinergi adalah keterpaduan dan keselarasanpendekatan, arah dan atau kebijakan untuk mencapaitujuan secara tepat,

1.3.75 Strategi adalah rumusan langkah dan cara yang tepatdan efektif untuk mewujudkan visi dan misi,

1.3.76 Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yangdiinginkan pada akhir periode perencanaan.

25

BAB IIKONSEP DAN KEBIJAKAN

GUGUS TUGAS IMPLEMENTASI PENGINTEGRASIANSPPN DAN UU DESA

2.1. Tujuan

2.1.1 Tujuan Umum

Melaksanakan pengintegrasian pelaksanaan SPPN dengan UUDesa dengan melakukan skala prioritas pelaksanaan percepatanpembangunan dalam mencapai tujuan Nawa Cita

2.1.2 Tujuan Khusus

2.1.2.1. Menyelaraskan kebijakan SPPN, UU Desa dankebijakan pendukung dengan visi dan misi presidendalam Nawa Cita;

2.1.2.2. Melembagakan sistem pembangunan partisipatif yang


26


diselaraskan dengan SPPN dan UU Desa.2.1.2.3. Melakukan penguatan kapasitas Pemerintahan dan

kelembagaan dalam menjalankan kewenangan danurusan dalam pembangunan

2.1.2.4. Melakukan penyelarasan percepatan dalam skalaprioritas pembangunan nasional

2.1.2.5. Penyediaan tenaga profesional dalam mendukungimplementasi SPPN dan UU Desa.

2.1.2.6. Menyatupadukan sistem Sistem PembangunanPartisipatif Sistem/ Implementasi UU Desa denganPerencanaan SPPN.

2.1.2.7. Penyelarasan penjaringan aspirasi masyarakat olehDPR/ DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang (desa,kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional).

2.1.2.8. Mengakomodasi usulan masyarakat dalam RencanaKerja (Renja) SKPD, Kemnetrian/KL.

2.1.2.9. Skenario prinsip-prinsip satu perencanaan dan satupenggaran dalam pembangunan partisipatif.

2.1.2.10. Menskenariokan penganggaran dalam Pagu IndikatifKewilayahan (PIK) dalam pengelolaan swakelola olehmasyarakat.

2.1.2.11. Menskenariokan perencanaan, pelaksanaan, monitor-ing dan evaluasi pengintegrasian pelaksanaan SPPNdan UU Desa akan didukung dengan pelaporanberbasis eketronik yang menempatkan systemtersebut sebagai bagian dari system syaraf nasionalsebagai bagian untuk mendukung capaian visi dan misipresiden dalam Nawa Cita.

27

konsep dan kebijakan


2.2. Asas/ Prinsip

Pengaturan Desa berasaskan pada: a) rekognisi, b) subsidiaritas;c) keberagaman; d) keersamaan; e) kegotongroyongan; f)kekeluargaan; g) musyawarah; h) demokrasi; i) kemandirian; j)partisipasi; k) kesetaraan; l) pemberdayaan; dan m)keberlanjutan. Adapun pengertian dasar sas tersebut yaitu:

2.1.1. Rekognisi, yaitu pengakuan terhadap hak asal usul;2.1.2. Subsidiaritas, yaitu penetapan kewenangan berskala

lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untukkepentingan masyarakat Desa;

2.1.3. Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatanterhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Desa,tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersamadalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

2.1.4. Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif danbekerja sama dengan prinsip saling menghargai antarakelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desadalam membangun Desa;

2.1.5. Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Desa;

2.1.6. Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat Desasebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besarmasyarakat Desa;

2.1.7. Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yangmenyangkut kepentingan masyarakat Desa melaluidiskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

2.1.8. Demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat


28


Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukanoleh masyarakat Desa atau dengan persetujuanmasyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabatmanusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui,ditata, dan dijamin;

2.1.9. Kemandirian, yaitu suatu proses yang dilakukan olehPemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukansuatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannyadengan kemampuan sendiri;

2.1.10. Partisipasi, yaitu turut berperan aktif dalam suatukegiatan;

2.1.11. Kesetaraan, yaitu kesamaan dalam kedudukan danperan;

2.1.12. Pemberdayaan, yaitu upaya meningkatkan taraf hidupdan kesejahteraan masyarakat Desa melalui penetapankebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai denganesensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakatDesa; dan

2.1.13. Keberlanjutan, yaitu suatu proses yang dilakukan secaraterkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungandalam merencanakan dan melaksanakan programpembangunan desa dan kawasan perdesaan.

2.3. Kerangka Kerja

2.3.1 Otonomi Daerah

Penguatan kegiatan pembangunan nasional, pembangunankawasan perdesaan dan desa dilaksanakan dalam kerangka

29



pelaksanaan otonomi daerah, yaitu hak, wewenang, dankewajiban (daerah otonom) untuk mengatur dan mengurussendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatsetempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Pemberdayaan Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional, pembangunankawasan perdesaan dan desa menjadi sarana bagi proses/upayasecara sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuandan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasipermasalahan yang dihadapi.

2.3.3 Penguatan DemokrasiPelaksanaan penguatan pengintegrasian menjadi bagian takterpisahkan dari penguatan praktik demokrasi ditingkatpemerintahan, provinsi, kabupaten/kota dan desa.

2.3.4 Swakelola oleh Masyarakat

Proses pengelolaan pendanaan pembangunan kegiatanpembangunan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dandesa dilaksanakan dengan mengoptimalkan prakarsa danswakelola oleh masyarakat.

2.4. Strategi

2.4.1. Mendorong Efektivitas pengintegrasian PelaksanaanSPPN dan UU Desa


30


Kegiatan yang dilakukan semua berdasarkan padapenguatan pelaksanaan peraturan (produk hukum) yangtelah ditetapkan, dan berkaitan langsung maupunmaupun tidak langsung dengan pelaksanaanpengintegrasian SPPN dan UU Desa yaitu.

2.4.2. Memperkuat pemerintah, provinsi, kabupaten kota dandesa untuk menyusun perencanaan kegiatan pembangu-nan nasional, pembangunan kawasan perdesaan dandesa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacupada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

2.4.3. Memperkuat mekanisme perencanaan danpenganggaran kegiatan pembangunan nasional,pembangunan kawasan perdesaan dan desa ke sistemreguler,

2.4.4. Memperkuat kualitas kegiatan pembangunan nasional,pembangunan kawasan perdesaan dan desa.

2.4.5. Memperkuat pemerintah, pemerintah daerah provinsi,pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintahdesa melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Desa.

2.4.6. Memperkuat kualitas pemantauan dan pengawasankegiatan pembangunan nasional, pembangunankawasan perdesaan dan desa,

2.4.7. Memperkuat kualitas pelestarian dan pemanfaatan hasilkegiatan kegiatan pembangunan nasional,pembangunan kawasan perdesaan dan desa.Kegiatan yang dilakukan semua terintegrasi dan ataumenjadi bagian dari kegiatan perencanaan danpenganggaran secara reguler sesuai ketentuanpenyelenggaraan Pemerintahan, provinsi dan

31



Kabupaten/Kota. Proses ini dalam skenario proses satuperencanaan dan satu penganggaran. Kegiatan ini perlumendapatkan penguatan kapasitas, proses perencanaan-nya dan dukungan regulasi di berbagai jenjang. Berikutini proses satu perencanaan dan satu penganggarandapat dirumuskan dalam skema alur berikut:

• Penguatan Musdes & Musren• Penguatan RPJMDes & RKPDes• Penguatan Manajemen

Pemerintahan Desa

• Rentang PengendalianPerencanaan & Pelaksanaan• Penguatan Kerjasama Desa

• Penguatan Forum Musren• Penguatan Tim Delegasi Kec.• Rentra Kecamatan

• Penguatan Forum Konsultasi• Penguatan Forum Gabungan

• Penguatan Forum Musren• Penguatan Tim Delegasi Kab

Perdes Pelaksanaan UU DesaAlakasi Dana Berskala LokalDesa, RPJMDes & RKPdes, APBDes, LKPj dan LPPD

Kebijakan Pagu IndikatifKewilayahan (PIK), Rentra Kec. Pembinaan & Pengawasan tingkatKecamatan

Kebijakan PIK, Program Sektoral dalam SkemaDelegasi/Integrasi)

Perda /Perbup turunan(Permen UU Desa, Pemb. Partisipatif, Swakelola dll)

Badan Kerjasana Antar Desa(BKAD), Kawasan Perdesaan dll

SKPD

Desa(Pemerintahan Desa-

Masyarakat)

Kecamatan

Kabupaten

AntarDesa

DUKUNGAN REGULASI DPRD

PENGUATAN KAPASITAS

PROSES PERENCANAAN

PROSES SATU PERENCANAAN & SATU PENGANGGARAN

Keterangan: ................... : Hubungan proses secara tidak langsung _________ _: Hubungan proses langsung

2015-02-16 5


32


2.4.8. Staretegi Adanya Kebijakan Pagu Indikatif Kewilayahan(PIK)Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) adalah rancangan awalprogram prioritas dan patokan batas maksimal anggaranyang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafonanggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan.Skenario Pagu Indikatif harus dirumuskan dalamkebijakan Pemda atau Nota Kesepakatan Bupati denganKetua DPRD. Skenario PIK dipastikan semua kegiatanperencanaan harus berbais Pencermatan ulang padausulan yang terdapat dalam Daftar Usulan (DU) RKP DesaRKP Desa. Keberadaan PIK diharapkan mampu dilaksanakan dalamscenario pendelegasian atau diswakelolakan olehmasyarakat. Berikut skema alur PIK.

Penyempurnaan & Penetapan Rancangan

RKPD

Musrenbang Kabupaten Tahunan

Forum SKPD (TA dan Gabungan)

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Desa

Usulan Kegiatan Masyarakat Desa

Usulan Kegiatan Wilayah Kecamatan

Rancangan renja SKPD

Hasil Musrenbang Tahunan

PERBUP RKP

Rancangan Awal Renja SKPD

Rancangan RKPD

Review RPJMDes &RKPDes

Penyeralasan Kebijakan

Pemda

Kerja Sama Antar DesaBKAD

NOTA Kesepakatan Pagu Indikatif

SKEMA ALUR PELAKSANAAN PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN

11/25/2014 6

33



2.4.9. Mendorong adanya Perumusan Isu StrategisPembangunan Partisipatif

Perencanaan dan perumusan pembangunan partisipatif perludipahami merupakan proses pelibatan masyarakat denganmempertimbangkan dinamika, permalahan dan perkembanganmasyarakat, capaian pelaksanaan pekerjaan, arah kebijakan/regulasi. Perumusan Isu strategis juga perlu mempertimbangkanfilosofis, kerangka logis, perspektif program, grand desainpengintegrasian pengelolaan kegiatan pembangunan nasional,pembangunan kawasan perdesaan dan desa yang dilakukandengan swakelola oleh masyarakat. Perumusan isu strategisinilah yang menjadi basis dalam merumuskan tindakan strategisatau pembangunan strategis di kegiatan pembangunan nasional,pembangunan kawasan perdesaan dan desa.

2.4.10. Strategi Perencanaan dalam Pelaksanaan SPPN danUU Desa

Undang-Undang No. 25 tentang Sistem PerencanaanPembangunan Nasional (SPPN) Tahun 2004 pasal ayat (1)menyatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses untukmenentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutanpilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.Kegiatan ini menyaratkan adanya skema perencanaan (politis,teknokratis dan politis).

Proses Politik, yang ditawarkan Presiden terpilih berupamempunyai Visi dan Misi yang dirumuskan dalam Nawa Cita.


34


Proses pembangunan nasional dirumuskan dalam SPPN dalamsatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untukmenghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang,jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsurpenyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dandaerah untuk mencapai capaian dari nawa cita.

Di tingkat provinsi dan kabupaten/kota proses perencanaan perludiselaraskan dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentangpemerintahan daerah bahwa kabupaten merupakan daerahotonom artinya daerah mempunyai kewenangan membuatkebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatanpartisipasi, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat untukmeningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Proses perencanaan dalam konteks partisipatif perlumenempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.Perencanaan tersebut telah telah dirumuskan secara sistematisdalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. UU Desa telahmemberikan kerangka yang jelas tetang stratus desa bahwa desadan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, adalahkesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusanpemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkanprakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yangdiakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NegaraKesatuan Republik Indonesia.

UU Desa juga memberikan kepastian Dana Desa yang

35



Bersumber dari APBN, menjadi pondasi dasar kuat bagi desadalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaanpembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, danpemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila.Kebijakan ini secara teknis telah ditindaklanjut adanya dukunganregulasi dalam bentuk PP No. 43 Tahun 2014 tentang tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014Tentang Desa dan PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desayang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN).

UU RPJP 17/2007 strategi (RPJM ke-3, 2015 – 2019), ditujukanuntuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saingkompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia berkualitas sertakemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Konseptersebut dikembangkan strategi fokus dalam rencanapercepatan pembangunan “Menuju Indonesia yang Jauh LebihBaik”.

Skenario RKP Desa memuat rencana penyelenggaraanPemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalamrumusan pengintegrasian SPPN dengan UU Desa. Dirumuskandalam bentuk kewenganan desa sebagai berikut:


36


1/21/2015 15

Strategi Pengintegrasian Sistem Pembangunan Partisipatif (SPP) / Model Swakelola Masyarakat danSistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) UU No. 25 Tahun 2004–SPPN yang diselaraskan

dengan UU Desa

Pagu Indikatif Desa; Pemb. Desa berskala lokal Desa; Pemb. sektoral &daerah yang masuk desa.

Usulan Partisipatiftertuang RPJM

Desa & RKP Desa

Arah Kebijakan Kabupaten/Kota; RKPD; Renstra SKPD; Pemb. Kawasan Perdesaan; RTRW dan RDTR Kab.

Usulan Daftar Usulan RKP Desa Dilaksanakan Langsung di Desa

Pada skema tersebut terlihat bahwa usulan partisipatif desa telahdapat menentukan usulan prioritas di tingkat desa sesuaikewenangan desa itu sendiri disebabkan telah ada pendanaanpagu indikatif desa. Namun demikian, usulan partisipatif yangakan diusulkan ke dalam kegiatan pendanaan kabupaten/kotadan provinsi pemerintah melalui kementrian dan lembaga tetapdilakukan dengan mekanisme reguler. Usulan tersebut tersusundalam “Daftar Usulan RKP Desa”.

2.4.11. Strategi Kewenangan Desa dalam PembangunanDesa dan Kawasan Perdesaan dalam Pelaksanaan UU No. 6Tahun 2014 tentang Desa.

Skenario dalam kegiatan pembangunan nasional, pembangunankawasan perdesaan dan desa dirumuskan dalam Permendagri

37



No. 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desameliputi: (1) Pelaksanaan pembangunan Desa terdiri dari: a) PaguIndikatif Desa; b) Pembangunan Desa berskala lokal Desa; danc) Pembangunan sektoral dan daerah yang masuk desa. (2)Pelaksanaan pembangunan Desa, dikelola melalui: a) swakeloladesa; b) kerjasama antar desa; c) kerjasama desa dengan pihakketiga; (3) Pelaksanaan pembangunan Desa yang bersumberdari program sektoral dan/atau program daerah pada, dikelolamelalui mekanisme pengintegrasian dan pendelegasian

Arah Kebijakan Kabupaten: Acuan Daftar Usulan RKP Desa perlumemperhatikan antara lain: a) Rencana Srategis Kabupaten/Kota; b) Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahKabupaten/Kota; c) Rencana Strategis SKPD Kabupaten/Kota;dan d) Rencana Tata Ruang & Rencana Wilayah Kabupaten/Kota; e) Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan

Pagu Indikatif Desa meliputi yaitu: a) Rencana dana Desa yangbersumber dari APBN; b) Rencana alokasi dana Desa (ADD) yangbersumber dari APBD kabupaten/kota; c) Rencana bagian darihasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota yang dialokasikankepada Desa dan; d) Rencana bantuan keuangan untuk Desayang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi,dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Strategipengelolaan kewenangan tersebut dapat dilihat dalam alurberikut:


38


STRATEGI PENGELOLAAN KEWENANGAN DESA

11/25/2014 12

KewenanganPemberdayaanMasyarakatDesa

KewenanganPembinaanKemasyarakatanDesa,

Perencanaan Pembangunan Desa(RPJM Desa dan RKP Desa)

Rencana Pemerintah,

Rencana Pemerintah daerah provinsi

Rencana PaguIndikatif Desa

Rencana pemerintah daerah kabupaten/kota

Model Pendanaan

Delegasi

Model Pendanaan

Integrasi

Pem

bang

unan

Be

rskek

alalok

alDe

sa

Pemb. Kawasan

Perdesaan

Skenario dalam pembangunan berskala lokal desa lebihmengutamakan pembangunan kawasan perdesaan denganmodel pendelegasian. Model ini adalah desa mempunyaikewenangan mengurus tetapi tidak mempunyai kewenanganmengatur. Pada model ini disebut sebagai “model pendanaandelegasi”. Kegiatan usulan model pendelegasian usulan harusmasuk dalam RPJM Desa dan RKP Desa. Sementara itu “modelpendanaan Integrasi” usulan tidak masuk dalam RPJM Desa danRKP Desa tetapi cukup tercacat dalam RKP Desa, karena modelini desa tidak diberikan kewenangan mengurus dan mengatur.Jenis kegiatan ini dikerjakan oleh SKPD atau Kementrian/Kelembagaan sendiri.

39



2.4.12. Strategi Pemantau dan Pengawasan dalamImplementasi SPPN dan UU Desa berbasis SistemInformasi

Strategi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan dariPemerintahan Pusat hingga Pemerintahan Desa yang efektif danefisien perlu dibentuk sistem penyelenggaraan pemerintahanberbasis elektronik. Proses pelaksanaan tujuan sebagaimanadiperlukan norma hukum yang mengatur mengenai kebijakanSistem Pelaporan Berbasis Elektrik (SPBE), Kebijakan SistemInformasi Desa dan Kawasan (SIDeKa), rencana induk, peta jalandan tata kelola. Sehingga untuk mendukung kegiatan tersebutdiperlukan adanya Peraturan Presiden tentang PenyelenggaraanSistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kegiatan tersebut juga selaras dengan Pasal 82 UU Desamenyatakan bahwa: (1) Masyarakat Desa berhak mendapatkaninformasi mengenai rencana dan pelaksanaan PembangunanDesa; (2) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauanterhadap pelaksanaan Pembangunan Desa; (3) Masyarakat Desamelaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadappelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa danBadan Permusyawaratan Desa; (4) Pemerintah Desa wajibmenginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RencanaPembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana KerjaPemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desakepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umumdan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1(satu) tahun sekali; (5) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam


40


Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaanPembangunan Desa

Amanat dalam pembinaan dan pengawasan juga diamanatkandalam Pasal 112 UU Desa bawa: (1) Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamembina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;(2) Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan PemerintahDaerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan danpengawasan kepada perangkat daerah; (3) Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan: a)menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untukkemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa; b)meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desamelalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan c) mengakuidan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada dimasyarakat Desa.

2.4.13. Strategi Gugus Tugas dan Pendampingan dalamPelaksanaan SPPN dan UU Desa

Peraturan Menteri PPPN/ Kepala Bappenas Nomor 1 tahun 2014tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan JangkaMenengah Nasional Tahun 2015-2019 dalam Pasal 8, bahwa: (1)Tim Penyusun RPJMN 2015-2019 melakukan sosialisasi danpenjaringan aspirasi dari masyarakat atas Konsep RancanganRencana Pembangunan Secara Teknokratik yang telah disusun;

41



(2) Hasil sosialisasi dan penjaringan aspirasi dari masyarakatsebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahanuntuk menyempurnakan Konsep Rancangan RencanaPembangunan Secara Teknokratik menjadi Rancangan RencanaPembangunan Secara Teknokratik dan; (3) Tim PenyusunRPJMN 2015-2019 menyampaikan Rancangan RencanaPembangunan Teknokratik kepada Menteri Perencanaan untukmendapatkan persetujuan.

Ditegaskan dalam Pasal 17, yaitu dalam rangka menciptakansinergi antara kebijakan dengan kerangka regulasi untukmendukung sasaran pembangunan nasional disusun pedomanKerangka Regulasi yang diatur lebih lanjut dengan PetunjukPelaksanaan yang ditetapkan oleh Sekretaris KementerianPerencanaan Pembangunan Nasional/ Sekretaris Utama BadanPerencanaan Pembangunan Nasional.

Skenario yang akan dilakukan adalah penataan regulasi dan perluadanya Gugus Tugas dalam Badan Prakarsa pembangunan Desadan Kawasan (BP2DK) untuk memberikan peran penjaringanaspirasi dari masyarakat/ institusi dalam rangka secara bersamauntuk melakukan pengendalian dalam proses perencanaan,proses pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara menyeluruhcapaian pengintegrasian pembangunan nasional. Gugus Tugasyang dimaksud lebih memberikan dukungan terhadap capaian-capaian proses pembangunan yang diselaraskan dengan basisperencanaan politis (nawa cita presiden terpilih), teknokratis danpartisipatif.


42


Sehingga untuk mewujudkan arah, tujuan. kebijakan dan strategipelaksanaan bertugas menyiapkan rancangan koordinasi dansinkronisasi penyiapan dan penyusunan rancangan RencanaPembangunan Jangka Menengah Nasional. Gugus Tugastersebut dengan beberapa penting antara lain: a) melakukanpenguatan kapasitas Pemerintahan dan kelembagaan dalammenjalankan kewenangan dan urusan; b) menyelaraskankebijakan SPPN, UU Desa dan kebijakan pendukung dengan visidan misi presiden dalam Nawa Cita; c) melakukan penyelarasanpercepatan dalam skala prioritas pembangunan nasional; d)penyediaan tenaga profesional dalam mendukung implementasiSPPN dan UU Desa; e) Menyatupadukan sistem SistemPembangunan Partisipatif Sistem/ Implementasi UU Desadengan Perencanaan SPPN; f) Keselarasan penjaringan aspirasimasyarakat oleh DPR/ DPRD dengan hasil-hasil Musrenbang(desa, kecamatan, kabupaten, provinsi dan nasional); g)akomodasi usulan masyarakat dalam Rencana Kerja (Renja)SKPD, Kemnetrian/KL; h) Skenario prinsip-prinsip satuperencanaan dan satu penggaran dalam pembangunanpartisipatif; d) Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) dalampengelolaan swakelola oleh masyarakat.

Skenario perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasipengintegrasian pelaksanaan SPPN dan UU Desa akan didukungdengan pelaporan berbasis eketronik yang menempatkansistem tersebut sebagai bagian dari sistem syaraf nasionalsebagai bagian untuk mendukung capaian visi dan misi presidendalam Nawa Cita.

43



Strategi pendampingan juga dinyatakan dalam PP 43 Pasal 131ayat (1) bahwa menteri dan menteri yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunannasional menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa,pembangunan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakatDesa, dan pendampingan Desa sesuai dengan kewenanganmasing-masing.

PP 43 Pasal 128 menyatakan bahwa (1) Pemerintah danpemerintah daerah menyelenggarakan pemberdayaanmasyarakat Desa dengan pendampingan secara berjenjang sesuaidengan kebutuhan; (2) Pendampingan masyarakat Desasebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakanoleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota dan dapatdibantu oleh tenaga pendamping profesional, kaderpemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga; (3)Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampinganmasyarakat Desa di wilayahnya.

PP 43 pasal 129 menyatakan bahwa tenaga pendampingprofesional terdiri atas: (1) Pendamping Desa yang bertugasmendampingi Desa dalam penyelenggaraan PemerintahanDesa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa, danpembangunan yang berskala lokal Desa; (2) Pendamping teknisyang bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan programdan kegiatan sektoral; dan (3) Tenaga ahli pemberdayaanmasyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenagapendamping dalam rangka penyelenggaraan PemerintahanDesa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan


44


kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

2.4.14. Strategi Rekruetmen Tenaga Profesional

Strategi rekruetmen tenaga profesioanl perlu memperhatikankompetensi pendampingan. Kompetensi tersebut antara lain:a) pendamping sebagai tenaga profesional yang memilikikompetensi perencanaan dan penganggaran pembangunandesa dan kawasan perdesaan serta daerah serta pemerintahdesa dan lokal; b) mempunyai pengalaman organisasi,pemberdayaan dan pengorganisasian masyarakat; c) bertugasfasilitasi dalam proses kemandirian dan kedaulatan masyarakatdalam pembangunan; d) Melakukan pendampingan denganpelibatan stakeholder melalui kegiatan penyadaran,pembelajaran, penguatan kapasitas dan kelembagaanmasyarakat; e) pendampingan mempunyai kemampuanmendorong terwujudnya proses kemandirian masyarakatsehingga kegiatan pembangunan dilakukan oleh, dari dan untukmasyarakat melalui proses partisipasi dan demokrasi; f) peranpendamping membantu proses yang memastikan masyarakatmencapai tujuan terkait dengan one village, one plan, one bud-geting; g) pendamping masyarakat bertugas fasilitasi terjadinyakoordinasi dan konsolidasi antar program di wilayah kerjanya dan;h) pendamping secara teknis kelancaran pelaksanaan prosespembangunan desa dan kawasan perdesaan serta untukmemberikan pendampingan kepada masyarakat, aparat desa,dan pemerintah lokal.

45



2.4.15. Menegaskan Arah/ Orientasi Aksi

Kegiatan yang dilakukan sebagai upaya dan proses penguatanpelaksanaan UU Desa agar memiliki arah dan titik sentuh yangjelas sesuai sasarannya, dengan sasaran sebagai berikut:

2.4.15.1. Pemerintah Daerah, diorientasikan untuk penguatankomitmen, mendorong reorientasi kebijakan untukpenguatan pembangunan berbasis pemberdayaanmasyarakat dan swakelola oleh masyarakat,

2.4.15.2. Kewenangan Desa diorientasikan dalammemaksimalkan menjalankan kewenangan yangdimiliki Desa meliputi kewenangan di bidangpenyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaanPembangunan Desa, Pembinaan KemasyarakatanDesa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desaberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul danadat istiadat Desa.

2.4.15.3. Pemerintahan Desa diorientasikan dalampenyelenggaraan urusan pemerintahan dankepentingan masyarakat setempat dalam sistempemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.4.15.4. Masyarakat sipil, diorientasikan untuk membangunkesadaran kritis, peningkatan kapasitas, peningkatankegiatan dan peningkatan kualitas pemantauankegiatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan,

2.4.15.5. Masyarakat politik, diorientasikan untuk meningkatkankeberpihakan kepada masyarakat dan memberikandukungan regulasi yang dirumuskan secara partisipatif,


46


2.4.15.6. Reorientasi tenaga profesional untuk mendukungpengintegrasian implementasi SPPN dan UU Desa.Rancangaan kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihandiorientasikan untuk mengembangkan kemampuantenaga profesioanal dalam mendukungpengintegrasian percepatan pembangunan SPPN danUU Desa.

2.4.16. Ketentuan Dasar Kegiatan Pembangunan Nasional,Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Desa

2.4.16.1. Mengefektifkan pelaksanaan reflikasi program modelProgram Sektoral K/L, SKPD dan lainnya/ ProgramSektoral K/L, SKPD dan Program sejenis di daerahlainnya, sebagai bagian terpenting dalam pemantapankebijakan untuk mendukung pelaksanaan UU SPPNdan UU Desa dalam skema satu perencanaan, satupenganggaran dalam pembangunan partisipatif,

2.4.16.2. Pemantapan adanya dukungan kebijakan yang terkaitdengan UU SPPN dan UU Desa yang dapat diturunkandalam bentuk Perda/ Perbup, Perdes dan kebijakanlainnya dalam mendukung pelaksanaan UU Desa,

2.4.16.3. Memastikan adanya pendekatan pembangunan yangbersumber Program Sektoral K/L, SKPD dan lainnya,mengacu dalam prinsip-prinsip pengintegrasian SPPNdan UU Desa,

2.4.16.4. Merumuskan pengelolaan kegiatan pembangunannasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desadalam skema swadaya oleh masyarakat yangberpedoman pada UU SPPN, UU Desa,

2.4.16.5. Memperkuat peran PPN/ Kepala Bappenas, Bappeda

47



dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desamengembangkan networking/jejaring dengan SKPD,Kementrian/KL dalam rangka penyelaraskanpengelolaan kegiatan kegiatan pembangunannasional, pembangunan kawasan perdesaan dan desa,

2.4.16.6. Skenario mengalokasikan alokasi pendanaan ada yangberasal dari BLM APBN dan pendanaan dari dialokasiAPBD (kabupaten dan provinsi) untuk dukungan skemapendanaan pendelegasian dan pendanaan teknikalasisten tenaga pendamping untuk menpendukungkegiatan pembangunan nasional, pembangunankawasan perdesaan dan desa,

2.4.16.7. Alokasi pengintegrasian dengan skema replikasi/ pilotprogram swakelola oleh masyarakat yang dilaksanakanpemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota yangdidukung dengan kebijakan daerah dan desa,

2.4.16.8. Memastikan adanya persiapan pelaksanaanpengintegrasian SPPN dan UU Desa yang terlebihdahulu dilakukan penyusunan/penyempurnaan RPJMDesa, RKP Desa, APB Desa, dan penataan manajemenpemerintah desa secara menyeluruh,

2.4.16.9. Menerapkan ketentuan bahwa penyusunan RKP Desatelah memuat seluruh jenis kegiatan yang akan menjadiacuan dalam penyusunan ABD Desa,

2.4.16.10. Mengoptimalkan Regulasi Penyelenggaraanperencanaan dan pembangunan desa dan kawasanperdesaan dalam skema pengintegrasian SPPN dan UUDesa,

2.4.16.11. Skenario pemerintah kabupaten/kota dalam


48


pengintegrasian kegiatan pembangunan desa dankawasan perdesaan dalan mengoptimalkan prioritasMusrenbang di semua tahapan agar mendapatpendanaan pada setiap SKPD,

2.4.16.12.Forum Sekretarian SPP/ Kepala Bappenas, SKPD telahmenjadi bagian dari forum konsultasi semua usulanpartisipasi/usulan hasil Musrenbang mulai dari desa,kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasionalmenjadi bagian perencanaan pembangunanpartisipatif.

2.4.16.13.Keberadaan kelembagaann program yang telah dirintisoleh Program Sektoral K/L, SKPD dan lainnya di tingkat(Kabupaten, Kecamatan dan Desa) dilibatkan danmenjadi bagian pengendalian sistem perencanaanpembangunan partisipatif, pembangunan nasional,pembangunan kawasan perdesaan dan desa

2.4.16.14. Pemda berkewajiban melakukan pembinaan danpengawasan yang berkaitan dengan pengintegrasianyang dapat di ekspose dalam lokakarya/ workshop ditingkat kabupaten,

2.4.16.15.Mengoptimakan peran pendampingan pelembagaansystem pelestarian dan pemanfaatan hasil pengelolaanProgram Sektoral K/L, SKPD atau programpemberdayaan yang telah berjalan selama ini,

2.4.16.16. Membuat regulasi/kebijakan untuk memberikanruang bagi Tim Delegasi Masyarakat dalam mengawalperencanaan partisipatif dan penganggaran sejak Fo-rum SKPD, Musrenbang Kabupaten/Kota, Provinsi danNasional sampai dengan penetapan anggaran,

49



2.4.16.17.Mendukung pelaksanaan replikasi/ pilot programswakelola oleh masyarakat yang disesuaikan dengankearifan lokal pemerintah provinsi, kabupaten/kota dandesa.

Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) adalah rancangan awal pro-gram prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yangdiberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaransektoral dan plafon anggaran kecamatan. Skenario Pagu Indikatifharus dirumuskan dalam kebijakan Pemda atau NotaKesepakatan Bupati dengan Ketua DPRD. Skenario PIKdipastikan semua kegiatan perencanaan harus berbaisPencermatan ulang pada usulan yang terdapat dalam DaftarUsulan (DU) RKP Desa RKP Desa.

Documents

KEMENTERIAN PPN/ KEPALA BAPPENAS - bp2dk.idbp2dk.id/wp-content/uploads/2016/09/konsep-kebijakan-L.pdf · pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat