Kepala PMU : Ir. Danny Sutjiono Tim Persiapan P2KP • Imam ... · 2 Pedoman Umum 1.1.2. Akar Penyebab Kemiskinan Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral

Pedoman Umum

Penanggung jawab:Kepala PMU : Ir. Danny SutjionoPimpro P2KP : Ir. Arianto, Dipl. SE, MT

Disusun oleh:Tim Persiapan P2KP• Imam Krismanto• R. Arief Rahadi• Sonny H. Kusuma• Udi Maadi• Tri Maulana• Maksudi

EditingAnna Yulianti Shavin

Diterbitkan oleh:Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman — Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah

Lay out/desain grafisMaksudi, Bharata Kusuma

Karikatur:Zakaria S. Sutedja

Cetakan Revisi, September 2004

Buku ini boleh digandakan/perbanyak (di-foto copy). Penggunaan karikatur diizinkan hanya untuk kebutuhan ProyekPenanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. Penggunaan karikatur diluar proyek ini akan dikenakan sanksi sesuai hukumperundang-undangan yang berlaku.

Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Masalah kemiskinan di Indonesia saat inidirasakan sudah sangat mendesak untukditangani. Khususnya di wilayah perkotaan,salah satu ciri umum dari kondisi fisikmasyarakat miskin adalah tidak memilikiakses ke prasarana dan sarana dasarlingkungan yang memadai, dengan kualitasperumahan dan permukiman yang jauhdibawah standar kelayakan, dan matapencaharian yang tidak menentu.

Pemerintah Indonesia, melalui DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah, telahmelakukan berbagai upaya penangananmasalah kemiskinan di perkotaan. Salah satudiantaranya ialah Proyek PenanggulanganKemiskinan di Perkotaan (P2KP) yangdilaksanakan sejak tahun 1999.

Dari hasil pelaksanaannya, tampakperkembangan yang positif, khususnya dalamhal terwujudnya kelembagaan masyarakatlokal yang mandiri, yakni BadanKeswadayaan Masyarakat (BKM). Badan inidipercaya sebagai pengelola dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM) dan sebagaipemeduli terhadap kemiskinan dikomunitasnya. Membangun kelembagaanmasyarakat yang mengakar perlu dilakukan,agar setelah masa proyek P2KP berakhir,upaya penanggulangan kemiskinan di

perkotaan dapat dijalankan sendiri olehmasyarakat.

Meskipun demikian, dari hasil evaluasipelaksanaan P2KP maupun kajian refleksikritis yang dilakukan secara intensif sertamasukan-masukan dari berbagai pihak,disadari bahwa masih terdapat berbagai halyang belum diakomodasi dalam konsep danstrategi pelaksanaan P2KP yang ada saat ini,sehingga memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut.

Penyempurnaan tersebut ditekankan padakeyakinan dasar P2KP bahwa persoalankemiskinan sebenarnya hanya dapatditanggulangi oleh masyarakat sendiri yangmampu bersinergi dengan pemerintah daerahdan kelompok peduli setempat. Sehinggacukup jelas bahwa faktor kapasitas dankesiapan masyarakat dan pemerintah daerahmenempati posisi yang sangat strategis dalampenyiapan kemandirian dan keberlanjutanupaya-upaya penanggulangan kemiskinanmaupun pembangunan lingkungan perumahandan permukiman.

Guna mendukung peningkatan kapasitas dankesiapan masyarakat tersebut, strategipelaksanaan P2KP dititikberatkan padaproses pemberdayaan dan pembelajaran

Kata Pengantar

Pedoman Umum

masyarakat serta pemerintah daerah agarmampu melakukan proses transformasisosial dari masyarakat miskin/tidak berdayamenjadi masyarakat berdaya, dari masyarakatberdaya menjadi masyarakat mandiri danakhirnya dari masyarakat mandiri mampumenuju tatanan masyarakat madani (civilsociety).

Terrwujudnya tatanan masyarakat madaniinilah yang menjadi pondasi yang kokoh bagiterjaminnya kemandirian dan keberlanjutanupaya-upaya masyarakat, yang selain mampumenanggulangi masalah kemiskinan diwilayahnya secara efektif, juga mampumembangun kondisi lingkungan permukimandi wilayahnya yang lebih baik, pro poor, sehat,dan lestari.

Penjabaran dari penyempurnaan konsep danstrategi pelaksanaan P2KP tersebutselanjutnya dituangkan dalam bentukpenjelasan mengenai berbagai intervensiP2KP, yang berkaitan dengan; (1) upaya untuklebih menitikberatkan orientasi padapenggalian dan pelembagaan kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan (gerakan moral),prinsip-prinsip kemasyarakatan (goodgovernance) dan pembangunan berkelanjutan(Tridaya) sebagai pondasi pelaksanaan P2KP,(2) pengokohan kelembagaan masyarakatyang mengakar dan representatif, (3)pembelajaran pendekatan Tridaya dalampemanfaatan dana BLM, (4) Mendorongakuntabilitas kelembagaan masyarakatmelalui tumbuhberkembangnya kontrol sosialdari masyarakat, (5) Mendorong kemitraansinergi masyarakat dengan pemerintah daerahmelalui komponen program PenanggulanganKemiskinan terpadu (PAKET), (6)pembelajaran untuk menjalin kerjasamadengan pihak swasta dan kelompok peduliterkait dalam rangka optimalisasi berbagaipeluang sumber daya yang ada, melaluichanneling program, serta (7) pembelajaranpenataan dan pembangunan lingkunganpermukiman kelurahan secara terpadu(neighbourhood development).

Melalui berbagai penyempurnaan konsep danstrategi pelaksanaan P2KP tersebut,diharapkan pada masa-masa mendatangupaya penanggulangan kemiskinan dapatdilakukan masyarakat yang didukung olehPemerintah Daerah dan kelompok peduli sertapihak terkait setempat secara mandiri danberkelanjutan (sustainable development).Halinilah yang kemudian menjadi motto dan misiP2KP, yakni: “Bersama MembangunKemandirian”.

Selanjutnya, gambaran umum darikeseluruhan konsep serta strategipelaksanaan P2KP tersebut dituangkan dalambentuk Buku Pedoman Umum P2KP. .Penerbitan Buku pedoman P2KP ini sangatpenting dilakukan agar seluruh pelaku P2KPmaupun para pihak yang terkait akan dapatmemahami konsep dan strategi pelaksanaanP2KP secara utuh serta sekaligus juga dapatmencegah, atau setidaknya mengeliminir,kemungkinan munculnya salah persepsiataupun salah interpretasi dari berbagai pihakdalam pemahaman dan pelaksanaan P2KP.Selain itu, dengan diterbitkannya BukuPedoman Umum P2KP ini, maka seluruhbuku pedoman dan buku panduan P2KP yangpernah ada dan beredar harus disesuaikandengan mengacu pada Buku Pedoman UmumP2KP ini.

Jakarta, September 2004 Direktur Jenderal

Direktorat Perumahan dan PermukimanDepartemen Kimpraswil

Ir. Syarifuddin Akil, Msc.

iProyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Daftar IsiDaftar Isi ......................................................................................................................... iDaftar Gambar ............................................................................................................... iiiDaftar Tabel .................................................................................................................... ivDaftar Bagan .................................................................................................................. v

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ........................................................................................................ 11.1.1. Gejala-gejala kemiskinan ............................................................................. 11.1.2. Akar Penyebab Kemiskinan ......................................................................... 21.1.3. Penanganan Akar Penyebab Kemiskinan ................................................... 41.1.4. P2KP Memfasilitasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk Mampu

Menangani Akar Penyebab Kemiskinan secara Mandiri dan Berkelanjutan 4

1.2. Visi dan Misi P2KP .................................................................................................. 61.2.1. Visi P2KP .................................................................................................... 61.2.2. Misi P2KP .................................................................................................... 6

1.3. Nilai-Nilai dan Prinsip-Prinsip yang Melandasi Pelaksanaan P2KP ........................ 61.3.1. Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan (Gerakan Moral) ................................... 61.3.2. Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan (Good Governance) ............... 71.3.3. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Tridaya) .............................. 8

1.4. Karakteristik Khas P2KP ......................................................................................... 9

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

2.1. Tujuan ...................................................................................................................... 13

2.2. Kelompok Sasaran.................................................................................................. 13

2.3. Lokasi Sasaran ....................................................................................................... 14

2.4. Strategi .................................................................................................................... 15a. Mendorong Proses Transformasi Sosial Dari Masyarakat Tidak Berdaya/

Miskin Menuju Masyarakat Berdaya................................................................... 15

ii Pedoman Umum

b. Mendorong Proses Transformasi Sosial Dari Masyarakat Berdaya Menuju Masyarakat Mandiri ............................................................................................ 17

c. Mendorong Proses Transformasi Sosial Dari Masyarakat Mandiri Menuju Masyarakat Madani ............................................................................................ 18

BAB III KOMPONEN PROYEK DAN BANTUAN TEKNIS

3.1. Komponen Proyek................................................................................................... 203.1.1. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan Peran Pemerintah

Daerah ......................................................................................................... 203.1.2. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) ...................................... 353.1.3. Komponen Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) ...................... 44

3.2. Dukungan Pelaksanaan Proyek .............................................................................. 50

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROYEK

4.1. Tahap Persiapan ..................................................................................................... 52

4.2. Tahap Pelaksanaan ................................................................................................. 54

4.3. Tahap-Tahap Yang Menerus Atau Berkala ............................................................... 76

4.4. Tahap Penyiapan Keberlanjutan Program............................................................... 78

BAB V MANAJEMEN PROYEK

5.1. Struktur Organisasi dan Tata Peran ....................................................................... 79

5.2. Pendanaan Proyek .................................................................................................. 95

5.3. Monitoring dan Evaluasi ........................................................................................... 104

BAB VI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

6.1. Tata Cara Penyelenggaraan Transparansi dan Akuntabilitas .................................. 107

6.2. Manajemen Keuangan dan Audit ............................................................................. 110

6.3. Mekanisme Penerapan Sanksi ................................................................................ 113

6.4. Penanganan Pengaduan dan Penyelesaian Konflik ................................................ 114

Lampiran - Lampiran

iiiProyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Daftar GambarBAB I : PENDAHULUAN

Gambar 1.1. Pandangan P2KP tentang Akar Kemiskinan .......................................... 3Gambar 1.2. Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui Fasilitasi P2KP5Gambar 1.3. Konsep TRIDAYA ................................................................................... 9Gambar 1.4. Asumsi Dasar di P2KP .......................................................................... 10

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Gambar 2.1. Strategi Pelaksanaan P2KP ................................................................... 19


Gambar 3.1. Kedudukan dan Posisi BKM .................................................................. 27Gambar 3.2. Struktur BKM .......................................................................................... 31

BAB IV LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PROYEK

Gambar 4.1. Siklus Kegiatan Pembelajaran Masyarakat di Tingkat Kelurahan .......... 58Gambar 4.2. Siklus Kegiatan Penguatan KPK-D dan Penyusunan SPK-D di Tingkat Kota/Kabupaten ..................................................................................... 64

iv Pedoman Umum

Daftar TabelBAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Tabel 2.1. Kelompok Sasaran P2KP ........................................................................... 13


Tabel 3.1. Distribusi Alokasi Dana BLM ....................................................................... 37

Tabel 3.2. Ketentuan Sifat Penggunaan Dana BLM .................................................... 43

Tabel 3.3. Alokasi Dana PAKET per Kota/Kabupaten per tahun ................................. 45


Tabel 5.1. Indikator Kinerja Proyek P2KP ..................................................................... 104

vProyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

Daftar BaganBAB II TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI

Bagan 2.1. Langkah Penentuan Lokasi Sasaran P2KP-2........................................ 15


Bagan 5.1. Struktur Organisasi P2KP..................................................................... 81

Bagan 5.2. Mekanisme Pendanaan dan Alur Pelaporan ........................................... 98

Bagan 5.3. Diagram Alur Pendanaan BLM................................................................. 100

Bagan 5.4. Diagram Alur Pendanaan PAKET ........................................................... 102

BAB VI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Bagan 6.1. Mekanisme Penanganan Pengaduan ..................................................... 117

1Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan

1.1. LATAR BELAKANG

1.1.1. Gejala-Gejala KemiskinanPermasalahan kemiskinan di Indonesia sudahsangat mendesak untuk ditangani. Khususnyadi wilayah perkotaan, salah satu ciri umumdari kondisi fisik masyarakat miskin adalahtidak memiliki akses ke prasarana dan saranadasar lingkungan yang memadai, dengankualitas perumahan dan permukiman yang jauhdibawah standar kelayakan serta matapencaharian yang tidak menentu.

Disadari bahwa selama ini banyak pihak lebihmelihat persoalan kemiskinan hanya padatataran gejala-gejala yang tampak terlihat dariluar atau di tataran permukaan saja, yangmencakup multidimensi, baik dimensi politik,sosial, ekonomi, aset dan lain-lain. Dalamkehidupan sehari-hari dimensi-dimensi darigejala-gejala kemiskinan tersebut munculdalam berbagai bentuknya, seperti antara lain:

a) Dimensi politik, sering muncul dalambentuk tidak dimilikinya wadah/organisasiyang mampu memperjuangkan aspirasidan kebutuhan masyarakat miskin,sehingga mereka benar-benar tersingkirdari proses pengambilan keputusan pentingyang menyangkut diri mereka. Akibatnya,mereka juga tidak memiliki akses yangmemadai ke berbagai sumber daya kunciyang dibutuhkan untuk menyelenggarakanhidup mereka secara layak, termasukakses informasi;

b) Dimensi sosial, sering muncul dalambentuk tidak terintegrasikannya wargamiskin ke dalam institusi sosial yang ada,terinternalisasikannya budaya kemiskinanyang merusak kualitas manusia serta etoskerja mereka, dan pudarnya kapital sosial;

c) Dimensi lingkungan, sering munculdalam bentuk sikap, perilaku, dan carapandang yang tidak berorientasi padapembangunan berkelanjutan sehinggacenderung memutuskan dan melaksana-kan kegiatan-kegiatan yang kurangmenjaga kelestarian dan perlindunganlingkungan serta permukiman.

d) Dimensi ekonomi, muncul dalam bentukrendahnya penghasilan sehingga tidakmampu untuk memenuhi kebutuhan hidupmereka sampai batas yang layak; dan

e) Dimensi aset, ditandai dengan rendahnyatingkat kepemilikan masyarakat miskin keberbagai hal yang mampu menjadi modalhidup mereka, termasuk aset kualitassumberdaya manusia (human capital),peralatan kerja, modal dana, hunian atauperumahan dan sebagainya.

Orientasi berbagai program penanggulangankemiskinan yang hanya menitikberatkan pada salahsatu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan ini, padadasarnya mencerminkan pendekatan program yangbersifat parsial, sektoral, charity dan tidakmenyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri.Akibatnya program-program dimaksud tidakmampu menumbuhkan kemandirian masyarakatyang pada akhirnya tidak akan mampu mewujudkanaspek keberlanjutan (sustainability) dari program-program penanggulangan kemiskinan tersebut.

BabI

BabI Pendahuluan

2 Pedoman Umum

1.1.2. Akar Penyebab KemiskinanBerbagai program kemiskinan terdahulu yangbersifat parsial, sektoral dan charity dalamkenyataannya sering menghadapi kondisiyang kurang menguntungkan, misalnya salahsasaran, terciptanya benih-benih fragmentasisosial, dan melemahkan kapital sosial yangada di masyarakat (gotong royong,musyawarah, keswadayaan dll). Lemahnyakapital sosial pada gilirannya juga mendorongpergeseran perilaku masyarakat yang semakinjauh dari semangat kemandirian, kebersamaandan kepedulian untuk mengatasi persoalannyasecara bersama.

Kondisi kapital sosial serta perilaku masya-rakat yang yang melemah serta memudartersebut salah satunya disebabkan olehkeputusan, kebijakan dan tindakan dari pihakpengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat, yang selama inicenderung tidak adil, tidak transparan dantidak tanggunggugat (tidak pro poor dan goodgovernance oriented). Sehingga menimbulkankecurigaan, stereotype dan skeptisme dimasyarakat.

Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidakadil ini biasanya terjadi pada situasi tatananmasyarakat yang belum madani,dengansalah satunya indikasinya dapat dilihat darikondisi kelembagaan masyarakat yang belumberdaya, yakni: tidak berorientasi padakeadilan, tidak dikelola dengan jujur dan tidakikhlas berjuang bagi kepentingan masyarakat.

Kelembagaan masyarakat yang belumberdaya pada dasarnya disebabkan olehkarakterisitik lembaga masyarakat tersebutyang cenderung tidak mengakar, dan tidakrepresentatif. Di samping itu, ditengarai pulabahwa berbagai lembaga masyarakat yangada saat ini, dalam beberapa hal, lebihberorientasi pada kepentingan pihak luarmasyarakat atau bahkan untuk kepentinganpribadi dan kelompok tertentu, sehinggamereka kurang memiliki komitmen dankepedulian pada masyarakat di wilayahnya,terutama masyarakat miskin. Dalam kondisiini akan semakin mendalam krisis

kepercayaan masyarakat terhadap berbagailembaga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidakmengakar, tidak representatif dan tidak dapatdipercaya tersebut pada umumnya tumbuhsubur dalam situasi perilaku/sikap masyarakatyang belum berdaya. Ketidakberdayaanmasyarakat dalam menyikapi dan menghadapisituasi yang ada di lingkungannya, yang padaakhirnya mendorong sikap masa bodoh, tidakpeduli, tidak percaya diri, mengandalkan danterbantung pada bantuan pihak luar untukmengatasi masalahnya sendiri, tidak mandiri,serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat,yakni terutama keikhlasan, keadilan dankejujuran.

Dengan demikian, dari paparan di atas cukupjelas menunjukkan bahwa situasi kemiskinanakan tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap dan cara pandang (paradigma)masyarakat yang belum berdaya.

Oleh karena itu, P2KP memahami bahwa akarpersoalan kemiskinan yang sebenarnyaadalah karena kondisi masyarakat yang belumberdaya dengan indikasi kuat yangdicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandangmasyarakat yang tidak dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapatdipercaya, ikhlas, dll) dan tidak bertumpu padaprinsip-prinsip universal kemasyarakatan(transparansi, akuntabilitas, partisipasi,demokrasi, dll), sebagaimana dapat dilihatpada Gambar 1.1. di bawah ini.


Akar Penyebab Kemiskinan

Lunturnya nilai-nilai universal kemanusiaan atau aspek moral (jujur, adil, ikhlas/kerelawanan, dll), pudarnya prinsip-prinsip kemasyarakatan atau aspek

good governance (partisipasi, demokrasi, transparansi, akuntabilitas, dll) serta orientasi pembangunan berkelanjutan atau aspek Tridaya (perlindungan

lingkungan, pembangunan sosial dan pengembangan ekonomi)

Penyebab Tkt.4 atau Gejala kemiskinan

Penyebab Tkt.3

Warga kurang peduli pada nasib orang miskin, pudarnya

keikhlasan serta mental bergantung kepada bantuan

pihak luar, dll

Budaya dan Perilaku Miskin (Tertutup, Kurang ulet, boros, Minder, Sikap Skeptis/pasrah, Kurang Bertanggungjawab dll)

Penyebab Tkt.2

Institusi Pengambil Keputusan yang tidak adil, tidak berpihak pada warga miskin dan cende-rung egois pada kepentingan

sendiri atau kelompoknya

Tidak Berjalannya Jaring Pengaman Sosial di Masyarakat

Akibat Memudarnya Kapital Sosial (musyawarah, gotong royong, keswadayaan, transparansi, akutabilitas, demokrasi dll)

Citra Negatif Pada Orang Miskin (Belum mampu, belum punya

pengalaman, kurang Pendidikan, kurang dapat dipercaya, dll)

Pencemaran & kerusakan alam; permukiman kumuh, tinggal di kawasan illegal,

Tdk berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, Dsb

Kehidupan sosial yang segregatif; pudarnya

solidaritas sosial; proses marginalisasi; SDM

rendah, pendidikan tidak memadai, pengangguran,

budaya miskin, dsb

Tidak ada Kesempatan; Ketrampilan Rendah, Masih Sulit Akses Ke Sumber Daya Kunci &

Permodalan, Tidak Membangun jiwa

kewiraswastaan, dll

Tidak transparan; tidak partisipatif, tdk akuntabel,

demokrasi semu, Berorientasi pada

kepentingan pribadi dan kelompok interest-nya,

dominasi elite, dll

Perilaku/Sikap/Cara Pandang Yang Keliru dan Tidak Manusiawi (Tidak Ikhlas, Tidak Peduli, Tidak Mandiri, Tidak Pro Poor dan Internalisasi budaya miskin)

Keputusan, kebijakan, tindakan, dan kegiatan yang tidak adil serta tidak berpihak pada warga Miskin

Para Pengambil Kebijakan yang cenderung bersifat tidak adil,

tidak ikhlas, tidak jujur, kurang peduli pada warga miskin dan

kurang amanah/dapat dipercaya

Politik yang Tidak Membuka Akses pada

Kaum Miskin

Lingkungan dan Permukiman yang

Tidak Memadai

Lemahnya Kapital Sosial Di Kehidupan Masy.

Ekonomi Yang Tidak Memihak Kaum Miskin

KEMISKINAN

Gambar 1.1. Pandangan P2KP tentang Akar Penyebab Kemiskinan

4 Pedoman Umum

1.1.3. Penanganan Akar Penyebab KemiskinanPemahaman mengenai akar persoalankemiskinan seperti di atas telah menyadarkanberbagai pihak bahwa pendekatan dan carayang dipilih dalam penanggulangankemiskinan selama ini perlu diperbaiki, yaituke arah perubahan perilaku/sikap dan carapandang masyarakat yang senantiasaberlandaskan pada nilai-nilai universalkemanusiaan (moral), prinsip-prinsipkemasyarakatan (good governance) danprinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan(sustainable development).Perubahan perilaku/sikap dan cara pandangmasyarakat ini merupakan pondasi yangkokoh bagi terbangunnya lembaga masyarakatyang mandiri, melalui pemberdayaan parapelaku-pelakunya, agar mampu bertindaksesuai dengan harkat dan martabatnyasebagai manusia luhur yang mampumenerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupanbermasyarakatnya sehari-hari.

Kemandirian lembaga masyarakat inidibutuhkan dalam rangka membangunlembaga masyarakat yang benar-benarmampu menjadi wadah perjuangan kaummiskin, yang mandiri dan berkelanjutan dalammenyuarakan aspirasi serta kebutuhanmereka dan mampu mempengaruhi prosespengambilan keputusan yang berkaitandengan kebijakan publik di tingkat lokal agarlebih berorientasi ke masyarakat miskin (“propoor”) dan mewujudkan tata kepemerintahanyang baik (“good governance”), baik ditinjaudari aspek ekonomi, lingkungan- termasukperumahan dan permukiman, maupun sosial.

1.1.4. P2KP Memfasilitasi Masyarakat sertaPemerintah Daerah Untuk MampuMenangani Akar Penyebab KemiskinanSecara Mandiri dan BerkelanjutanGambaran lembaga masyarakat sepertidimaksud di atas hanya akan dicapai apabilaorang-orang yang diberi amanat sebagaipemimpin masyarakat tersebut merupakankumpulan dari orang-orang yang peduli,memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan danjujur serta mau berkorban untuk kepentingan

masyarakat miskin, bukan untuk mengambilkeuntungan bagi kepentingan pribadi maupunkelompoknya. Tentu saja hal ini bukanmerupakan suatu pekerjaan yang mudah,karena upaya-upaya membangun kepedulian,kerelawanan, komitment tersebut padadasarnya terkait erat dengan proses perubahanperilaku masyarakat.

Dalam hal ini, P2KP meyakini bahwapendekatan yang lebih efektif untukmewujudkan proses perubahan perilakumasyarakat adalah melalui pendekatanpemberdayaan atau proses pembelajaran(edukasi) masyarakat dan penguatankapasitas untuk mengedepankan peranpemerintah daerah dalam mengapresiasi danmendukung kemandirian masyarakatnya.

Kedua substansi P2KP tersebut sangatpenting sebagai upaya proses transformasiP2KP dari ‘tataran proyek’ menjadi ‘tataranprogram” oleh masyarakat bersama peme-rintah daerah setempat. Bagaimanapun harusdisadari bahwa upaya dan pendekatanpenanggulangan kemiskinan tidak hanyamenjadi perhatian pemerintah pusat,melainkan justru yang terpenting harusmenjadi prioritas perhatian dan kebutuhanmasyarakat bersama pemerintah daerah itusendiri.

Substansi P2KP sebagai proses pemberdaya-an dan pembelajaran masyarakat dilakukandengan terus menerus untuk menumbuh-kembangkan kesadaran kritis masyarakatterhadap nilai-nilai universal kemanusiaan,prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagailandasan yang kokoh untuk membangunmasyarakat yang mandiri dan sejahtera.Proses pembelajaran di tingkat masyarakatini berlangsung selama masa proyek P2KPmaupun pasca proyek P2KP oleh masyarakatsendiri dengan membangun dan melemba-gakan Komunitas Belajar Kelurahan (KBK).

Dengan demikian, penguatan lembagamasyarakat yang dimaksud P2KP terutamadititikberatkan pada upaya penguatanpelakunya untuk mampu menjadi pelaku nilaidan pada gilirannya mampu menjadi motor


penggerak dalam ‘melembagakan’ dan‘membudayakan’ kembali nilai-nilai universalkemanusiaan (gerakan moral), prinsip-prinsipkemasyarakatan (gerakan good governance)serta prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan (gerakan Tridaya), sebagai nilai-nilai utama yang melandasi aktivitaspenanggulangan kemiskinan oleh masyarakatsetempat.

Melalui lembaga masyarakat tersebutdiharapkan tidak ada lagi kelompokmasyarakat yang masih terjebak dalam

Gambar 1.2. Penanganan Akar Kemiskinan oleh Masyarakat melalui Fasilitasi P2KP

lingkaran kemiskinan, yang pada gilirannyadiharapkan dapat tercipta lingkunganperkotaan dengan perumahan yang lebih layakhuni di dalam permukiman yang lebih responsifdan dengan sistem sosial masyarakat yanglebih mandiri melaksanakan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan.

Gambaran tentang cara pandang P2KP dalammemfasilitasi upaya penanggulangan akarpersoalan kemiskinan oleh masyarakat dapatdilihat pada Gambar 1.2.

Sedangkan substansi P2KP sebagaipenguatan kapasitas dalam rangkamengedepankan peran dan tanggungjawabpemerintah daerah, dilakukan melalui;pelibatan intensif Pemda pada pelaksanaansiklus kegiatan P2KP, penguatan peran danfungsi Komite Penanggulangan KemiskinanDaerah (KPK-D) agar mampu menyusunDokumen Strategi PenanggulanganKemiskinan Daerah (SPK-D) dan PJMPronangkis Kota/kab berbasis aspirasi danprogram masyarakat (Pronangkis Kelurahan),

serta mendorong dan melembagakanKomunitas Belajar Perkotaan (KBP).

Selain itu, P2KP juga mendorong kemandiriandan kemitraan masyarakat bersamapemerintah daerah dalam penanggulangankemiskinan di perkotaan yang telah dilakukanmelalui Program PAKET. Namun, untuk lebihmenjamin kapasitas kemandirian masyarakatdan pemda agar mampu menanganikemiskinan di wilayahnya, maka perludidorong upaya-upaya menuju tatanankepemerintahan yang baik (good governance).

Penanggulangan

Kemiskinan Secara Mandiri &

Berkelanjutan (Sustainable

Development)

DAYA PEMBANGUNAN

SOSIAL

DAYA PEMBANGUNAN

LINGKUNGAN

DAYA PEMBANGUNAN

EKONOMI

TRIDAYA

PENYUSUNAN PROGRAM

(PJM & RENTA PRO-NANGKIS)

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN

(BKM)

Gerakan Moral

Gerakan Pro Poor & Good Governance

Gerakan Sustainable

Development

PERUBAHAN SIKAP (FGD Refleksi

Kemiskinan, FGD Kepemimpinan, FGD

Kelembagaan dll)

PEMBELAJARAN SERTA PELEMBAGAAN NILAI-NILAI & PRINSIP-PRINSIP UNIVERSAL KEMANUSIAAN,

KEMASYARAKATAN & PEMB. BERKELANJUTAN

Membangun Kemitraan Sinergis

dan Channelling Program

6 Pedoman Umum

Dalam pelaksanaan P2KP, Pemda tidak hanyamenjalankan fungsi monitoring, koordinasi sertalegitimasi semata, namun juga didorong agar dapatberperan sebagai fasilitator, dinamisator, narasumber dan pelaksana untuk beberapa kegiatantertentu di tingkat kota/kabupaten, seperti KBP,penguatan KPK-D, PAKET, dll, yang dalampelaksanaannya akan difasilitasi intensif KMW.

Semua pendekatan yang dilakukan P2KP diatas, baik fasilitasi di level masyarakat maupundi level pemerintah kota/kabupaten, ditujukanuntuk mendorong proses percepatan ter-bangunnya landasan yang kokoh bagiterwujudnya kemandirian penanggulangankemiskinan dan juga melembaganyapembangunan berkelanjutan (sustainabledevelopment).

Dengan demikian, pelaksanaan P2KP sebagai“gerakan bersama membangun kemandiriandan pembangunan berkelanjutan yangberbasis nilai-nilai universal”, diyakini akanmampu membangun kesadaran kritis danperubahan perilaku individu ke arah yang lebihbaik. Perubahan perilaku individu yang secarakumulatif menimbulkan perubahan kolektifmasyarakat inilah yang menjadi intipendekatan TRIDAYA, yakni prosespemberdayaan masyarakat agar terbangun:daya sosial sehingga tercipta masyarakatefektif, daya ekonomi sehingga terciptamasyarakat produktif dan daya pembangunansehingga tercipta masyarakat pembangunanyang peduli lingkungan dan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan.Upaya penanggulangan kemiskinan di perkotaanakan lebih efektif bila dapat dilakukan olehmasyarakat dan pemerintah daerah setempatsecara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini berartimasyarakat dan pemerintah daerah setempat telahmampu mentransformasi P2KP dari “Skema Proyek”menjadi “Skema Program”.Kemandirian dan tatanan pembangunanberkelanjutan (sustainable development) tersebutdapat diwujudkan melalui penguatan kapasitasmasing-masing pelaku dan kemitraan antarakeduanya, yang bertumpu pada 3 (tiga) pondasiutama, yakni: Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan(Berbasis Nilai/Moral), Prinsip-PrinsipKemasyarakatan (Good Governance) dan Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Tri-Daya).Artinya, P2KP diharapkan dapat menjadi “gerakankemandirian penanggulangan kemiskinan danpembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu padanilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal di atas.

1.2. VISI DAN MISI P2KPMengingat bahwa Proyek PenanggulanganKemiskinan di Perkotaan (P2KP) adalahlandasan dan pemicu tumbuhnya gerakanpembangunan berkelanjutan dalam penang-gulangan kemiskinan di perkotaan, makadiperlukan rumusan visi dan misi yang jelassehingga dapat dipakai sebagai acuan perilakudan arahan bagi semua pelaku P2KP maupunbagi para pihak (stakeholders) dalam mengem-bangkan program-program kemiskinan diwilayahnya.

1.2.1. VisiTerwujudnya masyarakat madani, yang maju,mandiri, dan sejahtera dalam lingkunganpermukiman sehat, produktif dan lestari.

1.2.2. MisiMembangun masyarakat mandiri yang mampumenjalin kebersamaan dan sinergi denganpemerintah maupun kelompok pedulisetempat dalam menanggulangi kemiskinansecara efektif dan mampu mewujudkanterciptanya lingkungan permukiman yangtertata, sehat, produktif dan berkelanjutan.

1.3. NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIPYANG MELANDASI P2KPSejalan dengan substansi konsep ProyekPenanggulangan Kemiskinan di Perkotaan(P2KP) bahwa persoalan kemiskinan dapatditanggulangi dengan kemandirian danterwujudnya pembangunan berkelanjutan yangberlandaskan nilai-nilai luhur kemanusiaan,prinsip-prinsip kemasyarakatan dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, makarumusan nilai-nilai yang melandasipelaksanaan P2KP adalah sebagai berikut:

1.3.1.Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan(Gerakan Moral)Nilai-nilai universal kemanusiaan yang harusdijunjung tinggi, ditumbuhkembangkan dandilestarikan oleh semua pelaku P2KP (baikmasyarakat, konsultan, pemerintah, maupunkelompok peduli), dalam melaksanakan P2KPadalah :


1) Jujur; dalam proses pengambilankeputusan, pengelolaan dana sertapelaksanaan kegiatan P2KP harusdilakukan dengan jujur, sehingga tidakdibenarkan adanya upaya-upaya untukmerekayasa, memanipulasi maupunmenutup-nutupi sesuatu, yang dapatmerugikan masyarakat miskin sertamenyimpang dari visi, misi dan tujuanP2KP. Tanpa adanya kejujuran tidakmungkin ada kemajuan yang berkelanjutandalam bidang apapun;

2) Dapat dipercaya; semua pihak yangterkait dengan pelaksanaan P2KP harusbenar-benar dapat menjaga kepercayaanyang diberikan masyarakat maupunpemerintah untuk menerapkan aturan mainP2KP dengan baik dan benar. Dengandemikian, pemilihan pelaku-pelaku P2KPdi tingkat masyarakat pun, harusmenghasilkan figur-figur yang benar-benardipercaya masyarakat sendiri, bukansemata mempertimbangkan status sosial,pengalaman serta jabatan;

3) Ikhlas/kerelawanan; dalam melak-sanakan kegiatan yang berkaitan denganP2KP benar-benar berlandaskan niat ikhlasuntuk turut memberikan kontribusi bagipeningkatan kesejahteraan masyarakatmiskin yang ada di wilayahnya, dan tidakmengharapkan imbalan materi, jasa,maupun mengutamakan kepentinganpribadi serta golongan atau kelompoknya;

4) Adil; dalam menetapkan kebijakan danmelaksanakan P2KP harus menekankanasas keadilan (fairness), kebutuhan nyatadan kepentingan masyarakat miskin.Keadilan dalam hal ini tidak berarti sekedarpemerataan;

5) Kesetaraan; dalam pelibatan masyarakatpada pelaksanaan dan pemanfaatan P2KP,tidak membeda-bedakan latar belakang,asal usul, agama, status, maupun jeniskelamin dan lain-lainnya. Semua pihakdiberi kesempatan yang sama untukterlibat dan/atau menerima manfaat P2KP,termasuk dalam proses pengambilankeputusan;

6) Kesatuan dalam keragaman; dalammelaksanakan kegiatan penanggulangankemiskinan perlu dioptimalkan gerakanmasyarakat, melalui kebersamaan dankesatuan masyarakat, sehinggakemiskinan benar-benar menjadi urusansemua warga masyarakat dari berbagailatar belakang, suku, agama, matapencaharian, budaya, pendidikan dansebagainya dan bukan hanya menjadiurusan dari masyarakat miskin atau pelakuP2KP atau sekelompok elit saja.

1.3.2. Prinsip-Prinsip Universal Kemasyarakatan(Good Governance)Prinsip-prinsip universal kemasyarakatan(Good Governance) yang harus dijunjungtinggi, ditumbuhkembangkan dan dilestarikanoleh semua pelaku P2KP (baik masyarakat,konsultan, maupun pemerintah), dalammelaksanakan P2KP adalah :

1) Demokrasi; dalam setiap prosespengambilan keputusan apapun,musyawarah harus menjadi alat terkuatdan pilar utama dalam menjalankan suatuproses demokrasi. Terlebih lagi apabiladalam hal pengambilan keputusan yangmenyangkut kepentingan masyarakatbanyak, terutama kepentingan masyarakatmiskin, maka mekanisme pengambilankeputusan dilakukan secara kolektif dandemokratis, dengan mengutamakanmusyawarah.

Kemampuan masyarakat bermusyawarah,yang dilandasi kesadaran kritis untuksenantiasa menuju kebaikan bersama,pada hakekatnya merupakan manifestasitertinggi dari suatu kehidupanbermasyarakat. Oleh karena itu, P2KPmendorong masyarakat agar dapatmengutamakan dan mendasarkankeputusan melalui mekanismemusyawarah, agar mampu membangundan memperkuat lembaga pimpinankolektif masyarakat dengan representasi,yang akseptabel, inklusif, transparan,demokratis dan akuntabel;

2) Partisipasi; dalam tiap langkah kegiatanP2KP harus dilakukan secara partisipatif

8 Pedoman Umum

sehingga mampu membangun rasakepedulian dan kepemilikan serta prosesbelajar melalui bekerja bersama.Partisipasi dibangun dengan menekankanproses pengambilan keputusan oleh warga,mulai dari tataran ide/gagasan, peren-canaan, pengorganisasian, pemupukansumber daya, pelaksanaan hingga evaluasidan pemeliharaan. Partisipasi juga berartiupaya melibatkan segenap komponenmasyarakat, khususnya kelompok yangrentan (vulnerable groups), yang selamaini tidak memiliki peluang/akses dalamprogram/kegiatan setempat;

3) Transparansi dan Akuntabilitas; dalamproses manajemen proyek maupunmanajemen organisasi masyarakat harusmenerapkan prinsip transparansi danakuntabilitas, sehingga masyarakat belajardan “melembagakan” sikap bertanggungjawab serta tanggung gugat terhadappilihan keputusan dan kegiatan yangdilaksanakannya. Termasuk terbuka untukdiperiksa oleh BPKP, auditor ataupemeriksaan oleh masyarakat sendiri danpihak terkait lainnya, serta menyebar-luaskan hasil pemeriksaan dan audittersebut ke masyarakat, pemerintah,lembaga donor serta pihak-pihak lainnya;

4) Desentralisasi; dalam proses pengam-bilan keputusan yang langsung menyang-kut kehidupan dan penghidupan masya-rakat agar dilakukan sedekat mungkindengan pemanfaat atau diserahkan padamasyarakat sendiri, sehingga keputusanyang dibuat benar-benar bermanfaat bagimasyarakat banyak.

1.3.3. Prinsip-Prinsip Universal PembangunanBerkelanjutan (Tridaya)Pada dasarnya pembangunan berkelanjutanadalah pembangunan yang tidak menimbulkanpersoalan baru, bersifat adil intra generasi daninter generasi. Oleh sebab itu prinsip-prinsipuniversal pembangunan berkelanjutan harusmerupakan prinsip keseimbanganpembangunan, yang dalam konteks P2KPditerjemahkan sebagai sosial, ekonomi danlingkungan yang tercakup dalam konsep

Tridaya. Jadi prinsip-pinsip pembangunanberkelanjutan yang harus dijunjung tinggi,ditumbuhkembangkan dan dilestarikan olehsemua pelaku P2KP (baik masyarakat,konsultan, maupun pemerintah), dalammelaksanakan P2KP adalah melaluipenerapan konsep Tridaya sebagai berikut:

1) Perlindungan Lingkungan (Environ-mental Protection); dalam pengambilankeputusan maupun pelaksanaan kegiatanyang menyangkut kepentingan masyarakatbanyak, terutama kepentingan masyarakatmiskin, perlu didorong agar keputusan danpelaksanaan kegiatan tersebut berorientasipada upaya perlindungan/pemeliharaanlingkungan baik lingkungan alami maupunbuatan termasuk perumahan dan per-mukiman, yang harus layak, terjangkau,sehat, aman, teratur, serasi dan produktif.Termasuk didalamnya adalah penyediaanprasarana dan sarana dasar perumahanyang kondusif dalam membangunsolidaritas sosial dan me-ningkatkankesejahteraan penduduknya.

2) Pengembangan Masyarakat (SocialDevelopment); tiap langkah kegiatanP2KP harus selalu berorientasi pada upayamembangun solidaritas sosial dankeswadayaan masyarakat sehingga dapattercipta masyarakat efektif secara sosialsebagai pondasi yang kokoh dalam upayamenanggulangi kemiskinan secara mandiridan berkelanjutan. Pengembanganmasyarakat juga berarti upaya untukmeningkatkan potensi segenap unsurmasyarakat, terutama kelompokmasyarakat yang rentan (vulnerablegroups) dan marjinal yang selama ini tidakmemiliki peluang/akses dalam program/kegiatan setempat;

3) Pengembangan Ekonomi (EconomicDevelopment); dalam upayamenyerasikan kesejahteraan material,maka upaya-upaya kearah peningkatankapasitas dan keterampilan masyarakatmiskin dan atau penganggur perlumendapat porsi khusus termasuk upayauntuk mengembangkan peluang usaha dan


akses kesumberdaya kunci untukpeningkatan pendapatan, dengan tetapmemperhatikan dampak lingkungan fisikdan sosial.

Prinsip-prinsip universal pembangunanberkelanjutan tersebut pada hakekatnyamerupakan pemberdayaan sejati yangterintegrasi, yaitu pemberdayaan manusiaseutuhnya agar mampu membangkitkanketiga daya yang telah dimiliki manusiasecara integratif, yaitu daya pembangunanagar tercipta masyarakat yang pedulidengan pembangunan perumahan danpermukiman yang berorietasi padakelestarian lingkungan, daya sosial agartercipta masyarakat efektif secara sosial,dan daya ekonomi agar terciptamasyarakat produktif secara ekonomi.

Gambaran umum mengenai implementasiprinsip-prinsip universal pembangunanberkelanjutan melalui TRIDAYA ini dapatdilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut:

Gambar 1.3. Konsep TRIDAYA

Diyakini bahwa pelaksanaan P2KP sebagianbesar akan sangat ditentukan oleh individu-individu dari pelaksana, pemanfaat, maupunpelaku-pelaku P2KP lainnya. Oleh karena itu,dengan memberdayakan individu-individutersebut diharapkan dapat membangunkesadaran kritis dan perubahan perilaku yangpositif, mandiri dan merdeka berlandaskannilai-nilai kemanusiaan yang universal.Perubahan perilaku individu inilah yangmenjadi pilar bagi perubahan perilaku kolektif,sehingga pada akhirnya masyarakat(kumpulan-kumpulan individu yang memilikikesadaran kritis) mampu membangun danmenumbuhkembangkan keberdayaanmasyarakat dalam bidang pembangunanlingkungan, sosial dan ekonomi..

1.4. KARAKTERISTIK KHAS P2KPKarakteristik khas P2KP yang menyebabkanP2KP berbeda dengan proyek-proyek sejenisyang lain, terletak pada asumsi dasar tentangmasyarakat ataupun pemerintah,tantangan,pendekatan dan implementasi sebagai berikutdi bawah ini.

1) Asumsí dasar di P2KPAsumsi dasar di P2KP adalah bahwa akarpersoalan kemiskinan pada dasarnya terkaiterat dengan perilaku/sikap dan cara pandangmanusia (individu) atau sifat kemanusiaanseseorang, yang kemudian mempengaruhiperilaku/sikap dan cara pandang secarakolektif (masyarakat) atau prinsip-prinsip hidupbermasyarakat, sebagaimana dijelaskan padaGambar 1.4. di bawah ini:

Manusia

Membangkitkan daya sosial agar tercipta masyarakat effektif

Membangkitkan daya ekonomi agar tercipta

masyarakat yg produktif

Membangkitkan daya lingkungan agar

tercipta masyarakat pembangunan

Pem

berd

ayaa

n Se

jati

10 Pedoman Umum

Gambar 1.4. Asumsi Dasar di P2KP

Akar Kemiskinan Tumbuh Subur,Karena:

Semakin Lunturnya Keadilan.....Semakin Lunturnya Kejujuran....Semakin Lunturnya Keikhlasan...Semakin Lunturnya Kepercayaan...Semakin Lunturnya Kepedulian....Semakin Lunturnya Kesatuan.....Semakin Lunturnya Kebersamaan danSolidaritas Sosial.....

Tegasnya, Karena SemakinLunturnya Nilai-NilaiKemanusiaan, Prinsip-PrinsipKemasyarakatan Dan Pilar-PilarPembangunan Berkelanjutan...yang Universal dan Hakiki !

P2KP hanya akan Mampu MemberikanKontribusi bagi PerbaikanMasyarakat Miskin, Apabila:

Semakin Pulihnya Keadilan........Semakin Pulihnya Kejujuran........Semakin Pulihnya Keikhlasan.......Semakin Pulihnya Kepercayaan.......Semakin Pulihnya Kepedulian........Semakin Pulihnya Kesatuan......Semakin Pulihnya Kebersamaan danSolidaritas Sosial......

Tegasnya, Semakin Pulihnya Nilai-Nilai Kemanusiaan, Prinsip-PrinsipKemasyarakatan serta Pilar-PilarPembangunan Berkelanjutan....yang Universal dan Hakiki !

2) Paradigma-Paradigma di P2KPa) Akar Kemiskinan disebabkan oleh

memudar serta lunturnya nilai-nilai luhurkemanusiaan, prinsip-prinsip kemasya-rakatan dan prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan, yang melahirkan keter-tutupan, ketidakadilan, keserakahan,mementingkan diri atau golongannyasendiri, ketidakpercayaan, perpecahan,penyimpangan, salah sasaran, mentalketergantungan pada bantuan dll;

b) Akar penyebab kemiskinan hanya dapatdiselesaikan masyarakat dan pemerintahdaerah sendiri melalui perbuatan baik,orientasi kepentingan umum sertakelestarian, oleh orang-orang yang baikdan benar serta yang tulus ikhlas sebagaihasil dari pulihnya kembali nilai-nilai luhurkemanusiaan, prinsip-prinsip universalkemasyarakatan, dan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan.

c) Manusia pada dasarnya baik. Dimasyarakat maupun pemerintah daerahmemiliki banyak tambang-tambang potensisumber daya dan orang-orang berkualitasyang jujur serta dapat dipercaya dan penuhdengan manusia baik yang sarat dengannilai-nilai luhur kemanusiaan, akan tetapikebaikannya tertutup oleh sistem sertatatanan kehidupan di sekitarnya (sepertitambang permata yang belum digali)

d) Mendorong masyarakat untuk menggalidan membuka peluang bagi munculnyaorang-orang yang jujur, dapat dipercaya,ikhlas, peduli, mampu, dan bertanggung-jawab akan lebih menjamin kemajuanmasyarakat!

e) Tangan di atas lebih baik daripada tangandi bawah. Masyarakat dan pemerintahdaerah yang mandiri serta bersifat pemberiadalah lebih baik daripada masyarakat danpemerintah daerah yang senantiasameminta dan memiliki mental tergantungpada bantuan pihak luar.

f) Dana P2KP digunakan sebaik-baiknyauntuk kemanfaatan dan kepentinganperbaikan kesejahteraan masyarakatmiskin. Pemanfaatan dana P2KP yangtidak sesuai dengan kemanfaatan bagimasyarakat miskin, atau salah sasaran,hanya akan memberikan andil besar pada“Pemiskinan Rakyat”.

g) Pengambilan keputusan dalampelaksanaan P2KP di tingkat masyarakatmelalui “Voting” hanya baik dilakukan bilatelah tercapai kesamaan pemahamanmengenai persoalan yang dihadapi.Meskipun demikian, keputusan melalui


musyawarah mufakat yang dilandasikesadaran kritis adalah tingkat demokrasiyang terluhur …!

h) Siapakah yang membangun? Jawabnyahanya satu: “Orang-orang yang peduli”siapa pun dia, dari suku apa pun dia, dariagama apa pun dia, berasal dari penjurumana pun dia, laki-laki atau perempuan,tua-muda-atau anak-anak, berpendidikantinggi atau tidak, dan lainnya.

i) Solidaritas sosial harus dibangun diatasnilai-nilai kemanusiaan yang universal(Jujur, Dapat Dipercaya, Adil, dan lainnya)serta prinsip-prinsip kemasyarakatan(transparan, akuntabel, partisipatif,demokratis, dll), sehingga kebenaran tidakakan terkalahkan.

j) Yakinlah bahwa: Musuh bersamakemiskinan adalah “sifat-sifat burukkemanusiaan”nya, bukan organisasi ataulembaga. Karena itu, suburkanlah sifat-sifatbaik kemanusiaan di dalam diri danlingkungan sekitar kita.

k) Bersikap Adil adalah: “Memperlakukanorang lain seperti diri sendiri ingindiperlakukan oleh orang lain”

l) Upaya penanggulangan akar kemiskinanharus dilanjutkan dengan upaya perbaikankesejahteraan dan tata kehidupan sertalingkungan yang berkelanjutan melaluipenumbuh-kembangan prinsip-prinsippembangunan berkelanjutan (Tridaya).

3) Tantangan Utama• Mendorong masyarakat dan pemerintah

daerah untuk menemukan orang-orangbaik dan benar.

• Mendorong kemandirian masyarakat danpemerintah daerah untuk bertumpu padapotensi sumber daya yang dimiliki merekasendiri dan mengurangi mental keter-gantungan pada bantuan dari pihak luar.Dukungan pihak luar hanya sebagaipelengkap (stimulans) potensi yang ada.

• Mendorong terwujudnya pembangunanberkelanjutan

4) Pendekatan• Pemberdayaan sejati, yaitu proses

pembelajaran (edukasi) agar mampumenggali nilai-nilai baik yang telah dimiliki

manusia dan memberdaya-kannya ataudengan kata lain memulihkan fitrahmanusia sesuai dengan harkat danmartabatnya sebagai mahluk ciptaantertinggi sehingga mampu bertindak secaramoral/nurani. Secara sederhana dapatdijelaskan bahwa proyek P2KP ibaratsebuah sekop bagi masyarakat untukmemunculkan orang-orang baik dan benar,dan kemudian mendudukkan-nya padatempat yang terhormat

• Pemberdayaan masyarakat, yaitumengubah ‘skema proyek’ menjadi ‘tatananprogram’ dari, oleh dan untuk masyarakat.

• Penguatan Kapasitas Pemerintah Daerah,yaitu melembagakan kemandirian dankeberlanjutan program penanggulangankemiskinan, melalui proses konsultatif danKemitraan sinergis antara pemerintah,masyarakat serta kelompok pedulisetempat

• Pembangunan Berkelanjutan, yaitu melaluiPembangunan daya sosial, dayalingkungan, daya ekonomi (Tridaya) secaraproporsional sesuai aspirasi dankebutuhan riil masyarakat.

5) Implementasi• Masyarakat menentukan siapa kelompok

sasaran;• Masyarakat menentukan kelembagaan

yang merepresentasikan nilai-nilai danprinsip-prinsip universal sebagai pimpinankolektif mereka dalam membangunkemandirian dan keberlanjutan upayapenanggulangan kemiskinan.

• Masyarakat merencanakan/menentukansendiri bagaimana menanggulangikemiskinan melalui PJM Pronangkis yangdisepakati bersama

• Masyarakat menggalang, memanfaatkan,mengoptimalkan dan mengelola sumberdaya yang dimilikinya serta sumber dayaluar yang diperolehnya, baik dari sumberdaya P2KP, pemerintah daerah maupunsumber daya lainnya (melalui programkemitraan serta channeling program),untuk berlatih mengimplementasikanrencana mereka dalam menanggulangikemiskinan

• Masyarakat menentukan bagaimanamenata dan membangun lingkunganpermukiman yang terpadu, sehat, produktifdan lestari

12 Pedoman Umum

• Melembagakan Komunitas Pembelajar,baik di tingkat masyarakat kelurahanmelalui Komunitas Belajar Kelurahanmaupun di tingkat kota/kabupaten denganKomunitas Belajar Perkotaan.

• Pemerintah daerah mampu memfungsikanKPK-D dalam menyusun SPK-D danPronangkis Kota berbasis aspirasi sertakebutuhan masyarakat.

• Pemerintah daerah menjalin kemitraansinergis dengan masyarakat dan kelompokpeduli, sejak tahap perencanaan,pelaksanaan, monitoring dan evaluasihingga tahap pemeliharaan.


2.1. TUJUANa) Terbangunnya lembaga masyarakat

berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan,prinsip-prinsip kemasyarakatan danberorientasi pembangunan berkelanjutan,yang aspiratif, representatif, mengakar,mampu memberikan pelayanan kepadamasyarakat miskin, mampu memperkuataspirasi/suara masyarakat miskin dalamproses pengambilan keputusan lokal, danmampu menjadi wadah sinergi masyarakatdalam penyelesaian permasalahan yangada di wilayahnya;

b) Meningkatnya akses bagi masyarakatmiskin perkotaan ke pelayanan sosial,prasarana dan sarana serta pendanaan(modal), termasuk membangun kerjasama

dan kemitraan sinergi ke berbagai pihakterkait, dengan menciptakan kepercayaanpihak-pihak terkait tersebut terhadaplembaga masyarakat (BKM);

c) Mengedepankan peran Pemerintah kota/kabupaten agar mereka makin mampumemenuhi kebutuhan masyarakat miskin,baik melalui pengokohan Komite Penang-gulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya,maupun kemitraan dengan masyarakatserta kelompok peduli setempat.

2.2. KELOMPOK SASARANPada dasarnya, kelompok sasaran P2KPmencakup empat sasaran utama, yaknimasyarakat, pemerintah daerah, kelompok

Tabel 2.1. Kelompok Sasaran P2KP

KelompokSasaran

Komponen ProyekPengembangan

Masyarakat & PemdaDana BLM (Bantuan

Langsung Masyarakat) Dana PAKET

Masyarakat

PemerintahDaerah & KPKDaerah

Kelompok Peduli

Para Pihak terkait

Masyarakat warga kelurahanpeserta P2KP dan BKM /lembagamasyarakat yg mengakar sertaKSM

Perangkat pemerintah tingkatkota/kab. s/d lurah/kepala desayg terkait P2KP & anggota KPKDPerorangan / anggota asosiasiprofesi, asosiasi usaha sejenis,perguruan tinggi, LSM, dsb ygpeduli dengan kemiskinanBank, notaris, auditor publik,media masa (radio, tv, dsb)

Masyarakat kelurahan pada umumnyadan Warga miskin pd khususnya,menurut kriteria kemiskinan setempatyang disepakati warga, termasuk ygtelah lama miskin, yg penghasilannyamenjadi tdk berarti karena inflasi, ygkehilangan sumber penghasilannya

-

-

-

BKM/Lembaga masyarakatyang mengakar danrepresentatif

Dinas atau unit pemerintah kota/kab. yg bermitra dgn BKM/lembaga masy. yg mengakarPerorangan / anggota asosiasiprofesi, asosiasi usaha sejenis,perguruan tinggi, LSM, dsb ygpeduli dengan kemiskinan-

BabII

BabII Tujuan, Sasaran dan Strategi

14 Pedoman Umum

2.3. LOKASI SASARAN

2.3.1.Proses Penetapan Lokasi Sasaran P2KP-2Pada awalnya lokasi sasaran P2KP-2 yangdisepakati meliputi 2.227 kelurahan/desa diperkotaan yang tersebar di 79 Kota/Kabupa-ten. Lokasi sasaran terletak di Pulau Jawabagian Selatan, Kalimantan, Sulawesi, danNusa Tenggara Barat. Daftar lokasi sasarantersebut adalah sebagaimana tercantum didalam buku Pedoman Umum sebelumnya.

Namun, sesuai dengan hasil koordinasiinterdept dan proyek-proyek lainnya sertaadanya pemekaran wilayah administratif didaerah, maka daftar lokasi sasaran tersebuttelah direvisi sesuai dengan surat Dir. BinaTeknik, Ditjen. Perumahan dan Permukimannomor UM.01.11-Ma/252 tanggal 9 Maret 2004perihal Lokasi Kelurahan Sasaran P2KP-2.Berdasarkan surat tersebut, lokasi sasaranP2KP-2 berubah menjadi 2.058 kelurahan/desa yang tersebar di 80 Kota/Kabupatensebagaimana tercantum di dalam bukuPedoman Umum ini.

Proyek dilaksanakan dalam dua tahap, yaknitahap I dengan lokasi sasaran meliputi 1.131kelurahan/desa yang tersebar di 54 Kota/Kabupaten di wilayah-wilayah luar P. Jawa,yakni Kalimantan, Sulawesi dan NusaTenggara Barat. Sedangkan tahap IIdilaksanakan di 927 kelurahan/desa yangtersebar di 26 Kota/Kabupaten di P. Jawabagian Selatan.

Seleksi pemilihan lokasi sasaran tersebut diatas dilakukan dengan menggunakan datadasar yang sama, yakni Podes 2000 yangdipublikasikan oleh Biro Pusat Statistik selakuinstansi yang berwenang di bidang statistik(UU No. 16 Tahun 1997). Proses evaluasipemilihan lokasi sasaran adalah sbb :

Langkah 1: Dipilih kecamatan urban/perkotaan(dengan menggunakan kriteriaBPS; Kecamatan yang memilikijumlah kelurahan lebih banyak daripada jumlah desa) dan ditambahdengan kecamatan yang menjadiibukota kabupaten, serta keduanyabukan lokasi sasaran ProgramPengembangan Kecamatan (PPK)

dan bukan lokasi P2KP-1, wilayah-wilayah yang memenuhi kriteria diatas, masuk dalam daftar calonkecamatan sasaran P2KP-2;

Langkah 2:Berdasarkan skor kemiskinandengan variabel PODES dandengan jumlah penduduk kelurahan> 1.000 jiwa, maka disusunperingkat kemiskinan antarkecamatan per kota/kabupaten.Setelah itu, 20 % kecamatanterkaya dikeluarkan dari daftarcalon kecamatan sasaran untukkota/kabupaten yang memiliki 4atau lebih kecamatan;

Langkah 3: Dilakukan konfirmasi daftarcalon kecamatan sasaran yangsudah dikeluarkan 20% kecamatanterkaya seperti tersebut di atasdengan surat Direktur Bina Teknik,Direktorat Jenderal Perumahan danPermukiman, DepartemenKimpraswil kepada seluruh KetuaBappeda Propinsi yang akanmenjadi wilayah P2KP-2;

Langkah 4: Masukan yang diperoleh darikota/kabupaten atau propinsi,diolah kembali denganmenggunakan kriteria bahwakecamatan yang diusulkan/ditambahkan bukan merupakanwilayah Program PengembanganKecamatan (PPK), dan dibuatperingkat kemiskinan berdasarkanvariabel PODES serta dilakukanpenyaringan, dengan mengeluarkan20 % kecamatan terkaya untukkota/kabupaten yang memiliki 4atau lebih kecamatan calon lokasi;

Langkah 5: Daftar kecamatan ini kemudiandikonsultasikan kepada PemerintahDaerah pada lokakarya yangdilaksanakan di 13 lokasi dipropinsi wilayah P2KP-2 padatanggal 4 – 14 Maret 2002, daftartersebut dikonfirmasi kembalisecara langsung dengan seluruh


calon kota/ kabupaten yang akanmengikuti P2KP-2;

Langkah 6: Dari hasil masukan daerah (kota/kabupaten) diperoleh tambahanusulan kecamatan yang diharapkandapat dimasukkan dalam daftarkecamatan calon sasaran, yangkemudian dilakukan proses seleksisebagaimana yang sudahdilakukan dalam proses seleksisebelumnya, yaitu; bukanmerupakan kecamatan yangmenjadi wilayah kerja PPK,mengeluarkan 20 % kecamatanterkaya per kota/kabupaten yangmemiliki 4 atau lebih kecamatan,dan dari jumlah kecamatan yangdiperoleh dikeluarkan kecamatanyang jumlah keluarga Pra KS danKS I kurang dari 30 % jumlahkeluarga yg ada; dan

Langkah 7: Diperoleh daftar akhir kecamatan/kelurahan sasaran P2KP-2 yangdefinitif setelah dilakukan berbagaipenyaringan tersebut di atas.

Semua pemerintah kota/kabupaten yang telahmemenuhi kategori di atas (hingga langkahke-7) dapat berpartisipasi dalam P2KP-2.Meskipun demikian, apabila kota/kabupatenmemutuskan untuk berpartisipasi dalampelaksanaan P2KP, mereka harus memenuhibeberapa kondisi sebagai berikut:a. Menjamin bahwa penanggulangan

kemiskinan adalah prioritas kota/kabupaten (dari aspek administrasi,kebijakan dan peraturan);

b. Setuju untuk melaksanakan secarakonsisten ketentuan dan aturan P2KP yangditetapkan atau tercantum dalam pedomanumum dan pedoman teknis P2KP;

c. Menjamin terjadinya tranparansi danakuntabilitas dalam pelaksanaan proyek,termasuk bersedia serta menjaminpelaksanaan audit independen sertapemeriksaan oleh BPKP terhadap pelaku-pelaku P2KP di wilayahnya;

Terlampir dalam Buku Pedoman Umum P2KP edisiRevisi, adalah daftar lokasi sasaran P2KP per tanggal9 Maret 2004 (sesuai Surat Direktur Bina Teknik DitjenPerkim Depkimpraswil). Apabila selama pelaksanaanP2KP terdapat kebijakan untuk menyesuaikan danmerevisi daftar lokasi sasaran tersebut (jumlah wilayah,nama lokasi, maupun besaran jumlah bantuan danaP2KP), maka pihak ‘executing agency’, dalam hal iniDirektur Bina Teknik Ditjen Perkim DepartemenKimpraswil, akan menerbitkan Surat Penetapan LokasiSasaran P2KP sebagai revisi dari daftar yang terlampirdalam Buku Pedoman P2KP ini.

Bagan 2.1: Langkah Penentuan lokasisasaran P2KP-2

4

Evaluasi Data PODES (2000)

Daftar II Kecamatan Calon Lokasi Sasaran

Daftar I Kec Calon Lokasi Sasaran dengan

mengeluarkan 20% kecamatan terkaya

Konfirmasi ke Pemda

Masukan dari Pemda Tambahan dan

Perubahan Lokasi

Daftar Final Kec / Kel Calon Lokasi Sasaran

Drop

Drop

Kriteria : Tidak termasuk

20% kec . terkaya dan memiliki Pra - KS dan

KS - I > 30% ya

ya

tidak

tidak

Kriteria : Kec . urban / Ibu

kota Kab . Non - PPK dan Non P2KP - I

1

3 5

6

2

7

Evaluasi Data PODES (2000)

Daftar II Kecamatan Calon Lokasi Sasaran

Daftar I Kec Calon Lokasi Sasaran dengan

mengeluarkan kecamatan terkaya

Konfirmasi ke Pemda

Masukan dari Pemda Tambahan dan

Perubahan Lokasi

Daftar Final Kec / Kel Calon Lokasi Sasaran

Drop

Drop

Kriteria : Tidak termasuk

20% kec . terkaya dan memiliki Pra - KS dan

KS - I > 30% ya

ya

tidak

tidak

Kriteria : Kec . urban / Ibu

kota Kab . Non - PPK dan Non P2KP - I

1

3 5

6

2

7

2.4. STRATEGIAgar terwujud tujuan yang hendak dicapai,maka strategi yang dilaksanakan adalah:

a. Mendorong Proses Transformasi Sosialdari Masyarakat Tidak Berdaya/MiskinMenuju Masyarakat BerdayaIntervensi P2KP untuk mampu mewujud-kan transformasi dari kondisi masyarakattidak berdaya/miskin menuju masyarakatberdaya, setidaknya terdiri dari empat hal:

d. Menjamin dan menyediakan staf-stafproyek yang dibutuhkan bagi dukunganpelaksanaan dan koordinasi proyek, sertakelancaran pencairan dana bantuanlangsung untuk masyarakat (BLM) &PAKET (bila terseleksi);

e. Sanggup menyediakan dana operasionaldan pendamping sesuai kebutuhan.

16 Pedoman Umum

(i) Internalisasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal, sebagai pondasiyang kokoh untuk memberdayakanmasyarakat menuju tatatan masyarakatyang mandiri dan mampu mewujudkanpembangunan permukiman berkelanjut-an. Pembelajaran P2KP berkaitandengan nilai-nilai universal kemanusia-an, prinsip-prinsip kemasyarakatan danpembangunan berkelanjutan (Tridaya).

Proses pembelajaran nilai-nilai sertaprinsip-prinsip universal tersebut akanmelandasi seluruh strategi maupuntahapan pelaksanaan P2KP. Sehinggasalah satu indikator utama berhasiltidaknya P2KP akan dilihat dari tingkattumbuh berkembangnya nilai-nilai danprinsip-prinsip universal dimaksud, baikoleh masyarakat maupun pemerintahlokal dan kelompok peduli setempat.

(ii) Penguatan Lembaga Masyarakatmelalui pendekatan pembangunanbertumpu pada kelompok(Community based Development),dimana masyarakat membangun danmengorganisir diri atas dasar ikatanpemersatu (common bond), antara lainkesamaan kepentingan dan kebutuhan,kesamaan kegiatan, domisili, dll, yangmengarah pada upaya mendorongtumbuh berkembangnya kapital sosial.

Kelompok dalam konteks P2KP adalahkelompok yang “sudah ada” (existinggroups) atau kelompok-kelompok yang“dibangun baru” dalam rangka pelaksa-naan P2KP, yang memenuhi syarat-syarat sebagai institusi lokal dalamkonteks tatanan masyarakat madani.

Beberapa pertimbangan digunakannyapendekatan bertumpu pada kelompok :

• Warga masyarakat diharapkandapat lebih dinamis dalam mengem-bangkan kegiatan dan nilai-nilaikemanusiaan serta kemasyarakat-an, misalnya; kejujuran, keikhlasan,dapat dipercaya, kebersamaan,menjalin kesatuan, gotong royong,

solidaritas antar sesama, danlainnya;

• Proses pemberdayaan (empower-ment) berjalan lebih efektif danefisien;

• Terjadi konsolidasi kekuatan ber-sama baik antar yang lemah maupunantar yang kuat dan lemah di dalamsuatu kelompok masyarakat(konsep sapu lidi); Kelompok dapatberfungsi untuk melembagakansolidaritas dan kesatuan sosial,menumbuhkan keswadayaan,wadah proses belajar/ interaksi antaranggota, menyepakati aturanbersama, dan fungsi lainnya.

Pendekatan ini harus dilakukan secarakonsisten oleh semua pelaku P2KP.Bahkan dalam menangani persoalan-persoalan yang sifatnya amat khususdan mendesak (musibah, jompo, anakterlantar dll), yang menuntut penangan-an kasus demi kasus yang seringkalijuga individual, tetap harus berbasispada kelompok, dimana pengambilankeputusan harus melalui berbagaipertimbangan dan rembug-rembugwarga yang di fasilitasi oleh BKM.

Salah satu faktor kunci yang strategisdari penguatan lembaga masyarakatadalah faktor kepemimpinan yangpeduli, komitmen, ikhlas dan benar-benar berjuang bagi kepentinganmasyarakat miskin, untuk itu dibutuhkanproses penyadaran kritis masyarakatmelalui refleksi kepemimpinan moraldimana indikator utama dalam pemilihanpemimpin-pemimpin masyarakat lebihdidasarkan pada kualitas sifat-sifatkemanusiaan yang dimiliki, bukandidasarkan pada ikatan emosional,primordialisme maupun hal-hal yangbersifat diskriminatif lainnya.

(iii) Pembelajaran Penerapan KonsepTridaya dalam PenanggulanganKemiskinan, menekankan pada prosespemberdayaan sejati (bertumpu padamanusia-manusianya) dalam rangka


membangkitkan ketiga daya yangdimiliki manusia, agar terciptamasyarakat efektif secara sosial,tercipta masyarakat ekonomi produktifdan masyarakat pembangunan yangmampu mewujudkan lingkunganperumahan dan permukiman yangsehat, produktif dan lestari.

Sebagai suatu strategi yang bersifatintegratif, maka proses pembelajaranTridaya perlu dilaksanakan masyarakatsecara proporsional sesuai kondisi dankebutuhan masing-masing.

(iv)Penguatan Akuntabilitas Masyarakat,menekankan pada proses membangundan menumbuhkembangkan segenaplapisan masyarakat untuk peduli untukmelakukan kontrol sosial secaraobyektif dan efektif sehingga menjaminpelaksanaan kegiatan yang berpihakkepada masyarakat miskin danmendorong kemandirian serta keber-lanjutan upaya-upaya penanggulangankemiskinan di wilayah masing-masing.

Penguatan akuntabilitas masyarakatjuga dimaksudkan sebagai suatu upayapembelajaran masyarakat terhadapsistem penghargaan terhadap kinerja/perbuatan baik dan sistem sanksiterhadap kinerja/perbuatan buruk(reward dan punishment).Bentuk-bentuk penghargaan dan sanksitersebut dapat ditetapkan masyarakatsebagai hasil dari proses kontrol sosialdan dapat ditetapkan oleh pihak-pihakterkait dalam rangka mendorongmasyarakat untuk melaksanakanprogram lebih lanjut, termasuk P2KPdan Departemen Kimpraswil sebagaipenyelenggara (executing agency).

b. Mendorong Proses Transformasi Sosialdari Masyarakat Berdaya MenujuMasyarakat MandiriIntervensi P2KP untuk mampu mewujud-kan transformasi dari kondisi masyarakatberdaya menuju masyarakat mandiri,setidaknya terdiri dari dua hal:

(i) Pembelajaran Kemitraan antarStakeholders Strategis, yang mene-kankan pada proses pembangunankolaborasi dan sinergi upaya-upayapenanggulangan kemiskinan antaramasyarakat, pemerintah kota/kab., dankelompok peduli setempat agarkemiskinan dapat ditangani secaraefektif, mandiri dan berkelanjutan.

Kemitraan sinergis pada dasarnyamengandung makna bahwa jalinankerjasama dan kolaborasi antaramasyarakat, pemerintah dan kelompokpeduli/swasta tersebut harus dibangunatas dasar kebutuhan bersama,kepentingan yang sama dan kesetaraanperan dalam melaksanakan kegiatan.

Terkait erat dengan upaya mendukungkemitraan sinergis sebagaimanadimaksud, maka perlu dilakukan upaya-upaya penguatan peran pemerintah danKPK di tingkat kota/kabupaten dalampenanggulangan kemiskinan, sehinggamampu mendorong berfungsinya KPK-kota/kabupaten secara efektif untukmenyusun strategi penanggulangankemiskinan di masing-masing wilayah.

Melalui kemitraan sinergis ketiga pilarpembangunan lokal ini (masyarakat,pemerintah dan kelompok peduli/swasta), diharapkan dapat terbangunproses pelembagaan kerjasama yangbaik antara pemerintah daerah denganmasyarakat dan dunia usaha, sertadunia nirlaba lainnya, dalam seluruhproses perencanaan, pelaksanaan,pengawasan dan pemeliharaanberbagai program/proyek di daerahsecara umum, dan khususnya dalamkegiatan penanggulangan kemiskinan.

Di samping itu, kemitraan sinergistersebut dapat memberi peluang bagimasyarakat untuk mampu mengaksesdan memanfaatkan berbagai program-program atau sumber daya yang ada diluar P2KP yang dimiliki oleh pemerintahdaerah, dunia usaha, dan dunia nirlabalainnya.

18 Pedoman Umum

(ii) Penguatan Jaringan antar PelakuPembangunan, dengan membangunkepedulian dan jaringan sumberdayadan mendorong keterlibatan aktif daripara pelaku pembangunan lain makadapat dijalin kerjasama dan dukungansumberdaya bagi penanggulangankemiskinan, termasuk aksespenyaluran (channeling) bagikeberlanjutan program-program dimasyarakat dan penerapkan Tridaya dilapangan. Para pelaku pembangunanlain yang dimaksud antara lain : LSM,Perguruan Tinggi setempat, lembaga-lembaga keuangan (perbankan),Pengusaha, Asosiasi Profesi danUsaha Sejenis, dll.

c. Mendorong Proses Transformasi Sosialdari Masyarakat Mandiri MenujuMasyarakat MadaniIntervensi P2KP untuk mampumewujudkan transformasi dari kondisimasyarakat mandiri menuju masyarakatmadani lebih dititikberatkan pada prosespenyiapan landasan yang kokoh melaluipenciptaan situasi dan lingkungan yangkondusif bagi tumbuhberkembangnyamasyarakat madani, melalui intervensikomponen Pembangunan LingkunganKelurahan Terpadu (NeighbourhoodDevelopment) menuju tatakepemerintahan dan pelayanan publikyang baik (Good Governance). yakniproses pembelajaran masyarakat dalammewujudkan prinsip-prinsip pembangunanberkelanjutan yang berbasis nilai menujuterwujudnya lingkungan permukiman yangtertata, sehat, produktif dan lestari.

Pada P2KP-1 dan P2KP-2, Intervensi “ChannelingProgram dan Neighbourhood Development berbasispro-poor good governance” belum menjadikomponen proyek. Ketentuan tentang pelaksanaankedua intervasi tersebut akan ditetapkan kemudianoleh Departemen Kimpraswil.

Gambaran mengenai strategi pelaksanaanP2KP dapat dilihat pada gambar 2.1. dibawah ini.


Gambar 2.1. Strategi Pelaksanaan P2KP

2

3

6

5

4

PEMBELAJARAN PENERAPAN KONSEP TRIDAYA

PENGUATAN JARINGAN & CHANNELING PROGRAM

PENGUATAN AKUNTABILITAS MASYARAKAT

PENGUATAN LEMBAGA MASYARAKAT

INTERNALISASI NILAI & PRINSIP UNIVERSAL

1

P2KP MASYARAKAT TIDAK BERDAYA (MISKIN)

MASYARAKAT BERDAYA

MASYARAKAT MANDIRI

KEMITRAAN PEMDA DAN MASYARAKAT

PEMBELAJARAN NEIGHBOURHOOD DEVELOPMENT BERBASIS GOOD GOVERNANCE

MASYARAKAT MADANI

PERUBAHAN PRILAKU/SIKAP MASYARAKAT

KELEMBAGAAN MASYARAKAT YG MENGAKAR DAN REPRESENTATIF

PENYUSUNAN PROGRAM PAR-TISIPATIF OLEH MASYARAKAT

APLIKASI PRONANGKIS PRO POOR & KONTROL WARGA

PEMBELAJAR-AN SINERGI DGN PEMDA MELALUI KEMITRAAN PROGRAM

PEMBELAJARAN OPTIMALISASI SUMBER DAYA DARI LUAR (PERBANKAN, KIMPRASWIL, DEPSOS, DLL)

PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN WILAYAH KELURAHAN TERPADU SCR MANDIRI

7

PENYIAPAN MASYARAKAT

BKM

PJM PRONANGKIS

BLM TRIDAYA

PAKET

CHANNELING PROGRAM

NEIGHBOURHOOD

P2KP meyakini bahwa dengan ketujuh strategi dan pendekatan di atas pada akhirnya akan mampumewujudkan kemandirian dan keberlanjutan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan oleh masyarakatbersama pemerintah daerah yang didukung oleh dunia usaha, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.

20 Pedoman Umum

BabIII

BabIII

Komponen Proyek danBantuan Teknis

Untuk dapat mendukung kegiatan proyek agar tercapaitujuan P2KP seperti tersebut di atas, maka P2KP dibagimenjadi 3 komponen proyek sbb:A. Pengembangan Masyarakat dan Mengedepankan

Peran Pemerintah Daerah;B. Penyediaan Dana Bantuan Langsung Masyarakat

(BLM); danC. Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan

Terpadu (PAKET);

3.1. KOMPONEN PROYEK

3.1.1. Pengembangan Masyarakat danMengedepankan Peran PemerintahDaerah1) Uraian

Komponen proyek ini menyediakandukungan untuk mendanai kegiatanpengembangan atau pemberdayaanmasyarakat serta penguatan kapasitasdalam rangka mengedepankan peranpemerintah daerah, termasuk diantaranyaadalah penguatan peran dan fungsi KomitePenanggulangan Kemiskinan Daerah(KPK-D), mengembangkan KomunitasBelajar Perkotaan (KBP), dan menumbuh-kembangkan kemitraan sinergis denganmasyarakat, agar mampu bekerja samasecara lebih efektif dalam penanggulangankemiskinan di wilayah setempat sesuaiprinsip dan nilai universal di P2KP.

Pada dasarnya, dukungan pembiayaanmelalui komponen ini mencakup biayaoperasional konsultan dan fasilitator untukmelaksanakan pendampingan masyarakat

dan pemerintah kota/kabupaten, biayasosialisasi dan pelatihan, termasuk penyia-pan materi-materi sosialisasi dan pelatihanyang berkaitan dengan pelaksanaan P2KP,serta biaya-biaya lain yang berkaitandengan upaya memperkuat kapasitas danmengedepankan peran pemerintah daerah.

a) Pengembangan Masyarakat melaluiProses PembelajaranKomponen pengembangan atau pem-berdayaan masyarakat dalam P2KPdilakukan melalui proses pembelajaranmasyarakat untuk memulihkan danmelembagakan kembali kapital sosial(social capital) yang telah ada dimasyarakat, yakni nilai-nilai dan prinsip-prinsip universal, sebagai landasankokoh untuk membangun tatananmasyarakat yang mampu mandiri danberkelanjutan menangani kegiatan pe-nanggulangan kemiskinan serta pemba-ngunan lingkungan perumahan permu-kiman di wilayahnya secara terpadu.

Tahapan pembelajaran masyarakatterdiri dari serangkaian kegiatan, mulaidari belajar membangun kebersamaanpada saat rembug kesiapan masyara-kat, belajar mengevaluasi penyebabkemiskinan yang bertumpu padaperilaku dan sikap, belajar merumuskankeinginan secara riil sesuai dengankondisi obyektif masalah yang ada danpotensi yang dimilikinya, belajar


bersinergi dan mengorganisir dalamlembaga yang mengakar dan represen-tatif, belajar membuat program kemiski-nan dan pembangunan di wilayahnya,belajar melakukan kegiatan bersamayang dilandasi perubahan perilaku dansikap, serta proses belajar lainnya.

Seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan P2KP ditingkat masyarakat pada dasarnya dititikberatkanpada nuansa proses pembelajaran masyarakat.Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yangdilaksanakan dalam pelaksanaan P2KP tidak hanyaberorientasi pada output/produk atau dilandasiprinsip sekedar terlaksana semata, namun justruharus benar-benar memperhatikan dinamikaproses, kesadaran kritis dan pelembagaan nilai-nilai universal serta proses perubahan perilaku/sikap masyarakat itu sendiri.

Beberapa kegiatan yang termasukdalam komponen pengembanganmasyarakat, antara lain mencakup:

a.1.Rembug atau Musyawarah Kesepa-katan MasyarakatKegiatan Rembug/Musyawarah Ke-sepakatan Masyarakat (RKM) me-rupakan serangkaian musyawarah ditingkat kelurahan/desa yang dise-lenggarakan oleh Lurah/Kepala Desadengan mengundang para ketua RT,ketua RW, warga miskin (Pra KSdan KS1) dan tokoh masyarakatserta kelompok peduli setempatuntuk memutuskan apakah berminatmengikuti P2KP dengan segalakonsekuensinya atau tidak.

RKM didahului serangkaian kegiatansilaturahmi sosial dan pemasyara-katan gambaran umum P2KP keberbagai pihak, baik perangkatpemerintah maupun masyarakat,melalui berbagai media, arisan,pertemuan PKK, pengajian, siskam-ling, dsb, yang difasilitasi fasilitator.

RKM ini dilanjutkan dengan pen-daftaran relawan-relawan yang akanberperan sebagai agen pembangun-an masyarakat setempat. Untuktahap pertama yang dibutuhkan

adalah relawan untuk menyeleng-garakan Refleksi Kemiskinan yangakan dilakukan di tiap RT/RW,minimum 1 orang per RW. Dalamtiap tahapan kegiatan, jumlahanggota tim relawan dapat ditambahsesuai kebutuhan maupun terutamasesuai kesediaan partisipasi dankerelaan warga untuk menjadirelawan-relawan dalam prosespenanggulangan kemiskinan diwilayahnya.

Para relawan-relawan tersebutselanjutnya bersama fasilitator akanmendorong peran aktif masyarakatdalam berbagai proses kegiatanP2KP khususnya, maupun upayapembangunan wilayah kelurahanpada umumnya.

Relawan-relawan adalah orang-orang yang memilikiniat ikhlas dan peduli untuk membantu masyarakatmiskin di wilayahnya. Tidak ada batasan jumlahrelawan dalam satu wilayah, karena siapapun yangikhlas dan peduli dapat terlibat dan memberikontribusi untuk membantu masyarakat dalamproses pelaksanaan P2KP di wilayahnya.

a.2. Pengorganisasian MasyarakatKegiatan penyiapan dan peng-organisasian masyarakat diawalidengan proses membangun kesa-daran kritis masyarakat, melaluiserangkaian kegiatan diskusikelompok terarah (focus groupdiscusión/FGD); dimulai denganrefleksi kemiskinan sebagai upayamembangun paradigma barumasyarakat terhadap akar persoalankemiskinan yang dihadapi bersamayang berkaitan dengan sikap/prilakudan cara pandang masyarakatselama ini, dilanjutkan denganpemetaan swadaya (community selfsurvey/CSS) sebagai upaya belajarbersama menemukenali realitapersoalan dan potensi di wilayahnyaserta berbagai kemungkinanpenanggulangannya dan apa yang

22 Pedoman Umum

dibutuhkan untuk menanggulangikemiskinan secara efektif dalambentuk antara lain; komitmen(individu dan kelompok), keahlian,sumberdaya, kelembagaan, organi-sasi dan lain-lainnya, dilanjutkandengan FGD kelembagaan dankepemimpinan moral hingga pengu-kuhan/pembentukan lembagapimpinan kolektif berbasis nilai-nilaiuniversal, yang secara jenerik dise-but BKM, untuk akhirnya memimpingerakan penanggulangan kemiskin-an dari, oleh untuk masyarakatsecara mandiri dan berkelanjutan.

a.3. Perencanaan Partisipatif MenyusunPJM dan Renta PronangkisKegiatan ini merupakan kegiatanawal BKM bersama relawan-relawan,masyarakat serta pemerintahkelurahan dan kelompok pedulisetempat, untuk bersama-samamerencanakan langkah-langkahpenanggulangan kemiskinan dalambentuk PJM dan Renta Pronangkis.Dalam hal ini, BKM diharapkan dapatmendorong peran aktif masyarakatkelurahan setempat untuk menyam-paikan aspirasinya, memberikanmasukan, saran, usulan dan inisiatif-inisiatifnya.

BKM bersama para relawan, yangdifasilitasi Tim fasilitator, akanmengkoordinir dan memfasilitasiproses pelaksanaan di masyarakatuntuk menjamin bahwa prosespenyusunan PJM Pronangkisdilakukan secara partisipatif sertabenar-benar didasarkan padakebutuhan nyata (riil) masyarakat,yang dalam penyusunannya perlumempertimbangkan: 1) hasil-hasilpemetaan swadaya yang telahdilakukan masyarakat sendirisebelumnya, 2) keterpaduan denganrencana dan program pemerintahkelurahan, dan 3) kebijakan Pemdasetempat.

Ruang lingkup kegiatan dalam PJMPronangkis mencerminkan kegiatanyang benar-benar merupakan kebu-tuhan riil dan prioritas masyarakat,baik itu pembangunan prasarana/sarana perumahan dan permukiman,penciptaan lapangan kerja baru, kre-dit mikro untuk usaha kecil, hinggasantunan bagi masyarakat rentan/lemah atau pelayanan sosial lain.

Program penanggulangan kemiskin-an (pronangkis) yang akan disusunmasyarakat diharapkan dapat berisi;(1) Dokumen Strategi Penanggulang-an Kemiskinan Kelurahan setempat,yakni visi, misi dan strategi penang-gulangan kemiskinan di kelurahansetempat; (2) Rencana JangkaMenengah penanggulangan kemiski-nan, yakni dalam jangka waktu 3tahun, serta (3) Rencana Tahunan(Renta) yang berisi rencana detailinvestasi tahunan pada tahunpertama yang dapat diusulkan untukdibiayai sebagian dari swadayamurni masyarakat, alokasi danaBantuan Langsung Masyarakat(BLM) P2KP, maupun sumber danaPemda dan pihak terkait lainnya.

PJM dan Renta Pronangkis tidakboleh semata-mata dipandangsebagai prasyarat untuk mem-peroleh dana bantuan P2KP, namunharus diposisikan sebagai mediapembelajaran masyarakat untukmenyusun program bersama.

Sehingga muatan PJM dan RentaPronangkis bukan hanya berisikandaftar kegiatan yang didanai dengansumber dana BLM P2KP, melainkanuraian program masyarakat secaramenyeluruh, termasuk dengansumber-sumber dana lainnya yangdibutuhkan, apakah berasal dariswadaya masyarakat, APBD,ataupun channeling dengan sektorperbankan, program, swasta,stimulan P2KP, dan sebagainya;


PJM dan Renta Pronangkis secara prinsipmerupakan dokumen hasil proses pembelajaranperencanaan partisipatif masyarakat bersamaperangkat kelurahan dan para pihak di kelurahansetempat, yang mencerminkan prioritas-prioritasprogram yang disepakati bersama. Tidakdibenarkan sama sekali adanya ‘exclusivitas’ataupun adanya rekayasa pihak luar dalam prosespenyusunan Pronangkis, baik fasilitator, KMW ataupihak-pihak lainnya.

a.4. Komunitas Belajar Kelurahan(KBK)Sebagaimana telah dijelaskan diawal, seluruh proses pelaksanaankegiatan P2KP di tkt masyarakatpada dasarnya bernuansa prosespembelajaran masyarakat untukmemperbaiki kondisinya secarabertahap menuju kondisi masyarakatyang mandiri, dan akhirnya mamputerwujud tatanan masyarakatmadani.

Oleh karena itu, selama masa pro-yek P2KP, yang dimotori relawan-relawan setempat, masyarakatdiharapkan mampu memahamisubstansi, mekanisme, proses dandinamika pembelajarannya, sekali-gus kemudian mampu menerapkan-nya sesuai dengan nilai dan prinsipuniversal.

Untuk lebih mendukung proses pem-belajaran tersebut, BKM dapat men-jadi motor penggerak dalam mem-bangun forum pembelajaran dalambentuk Komunitas Belajar Kelurahan(KBK), yang dipelopori para rela-wan`setempat. Dimaksud relawandalam hal ini ialah anggota masyar-akat, perangkat pemerintah kelura-han dan orang-orang peduli yangmemiliki komitment, kepedulian dankeikhlasan membantu masyarakatmiskin di sekitarnya.

KBK pada prinsipnya merupakanforum dari para relawan, dikoordinirBKM, yang bersifat cair (tidakstruktural) sebagai wadah melemba-gakan dan menumbuhkembangkan

proses pembelajaran masyarakat,melalui diskusi-diskusi, kajian-kajianrefleksi, best practice dan tukarpikiran mengenai berbagai persoalankemiskinan yang ada di wilayahnyaserta bagaimana upaya penanggula-ngannya agar lebih efektif danberbasis nilai-nilai universal.

Proses membangun KomunitasBelajar Kelurahan (KBK), yangdimotori BKM, dapat dimulai setelahdana BLM P2KP tahap pertamatelah diterima masyarakat, dimanapada saat itu relawan-relawan telahselesai membantu masyarakatsejak tahap awal hingga tahap pe-nyusunan PJM Pronangkis. Agendapertama KBK dapat dimulai dengandiskusi reflektif tentang efektivitaskemanfaatan penggunaan dana,transparansi dan akuntabilitas, sertasosial kontrol status dan pemanfaat-an dana BLM.

Selanjutnya. pelaksanaan kegiatanKBK dilakukan misalnya denganFGD-FGD bersama warga miskin,kunjungan lapang ke KSM-KSM dankegiatan para anggotanya atau kepanitia-panitia dan hasil kegiatan-nya, refleksi proses dan hasilpelaksanaan kegiatan tertentu, dll.

Hasil-hasil kajian dari KBK menjadimasukan bagi BKM untuk mening-katkan kinerjanya dan juga menjadimasukan bagi pemerintah kelurahanhingga pemerintah kota/kabupaten.

Diharapkan pada pasca pelaksa-naan P2KP, mekanisme KBK dapatterus dilembagakan warga sehinggamampu menjadi motor penggerakmasyarakat untuk senantiasa mela-kukan penyempurnaan proses pem-belajaran dalam penerapan substan-si konsep, sistem dan mekanismeyang telah dikenalkan selamapelaksanaan P2KP, dalam rangkamelembagakan kembali kapitalsosial yang dimiliki masyarakat.

24 Pedoman Umum

Melembaganya KBK, sekaligusjuga merupakan pondasi yangkokoh bagi warga masyarakat untuksenantiasa merefleksi, mendis-kusikan dan memperbaiki sertamenata kualitas lingkunganpermukiman kelurahannya yanglebih lestari, asri, sehat, aman danberkelanjutan secara terpadu(Neighbourhood Development).

Fungsi KBK adalah sebagai forum para relawan(masyarakat, perangkat pemerintah kelurahan dankelompok peduli setempat) untuk saling belajar,sharing pemikiran dan pengalaman, kajian refleksi,tempat berkomunikasi, yang dilandasi semangatuntuk menemukan model kegiatan dan kebijakanyang lebih mampu meningkatkan perbaikanmasyarakat miskin di kelurahannya.Sebagai sebuah forum, siapapun yang berminatbisa bergabung dalam KBK dengan kedudukan yangsejajar. Tidak perlu ada SK pengukuhan karenasifat keanggotaannya adalah cair. Artinya, siapapunbebas keluar masuk sesuai dengan minatnya.UPS-BKM memfasilitasi dan terus menerusmenumbuhkembangkan KBK, agar proses kegiatandan kehidupan bermasyarakat senantiasabertumpu pada keadilan, keikhlasan dan kejujuran.

Ketentuan umum mengenai KBK dapatdipelajari pada Pedoman Khusus mengenaiKomunitas Belajar Kelurahan dalampelaksanaan P2KP.

b) Mengedepankan Peran PemerintahDaerahKegiatan mengedepankan peranpemerintah daerah, pada dasarnyamerupakan kegiatan yang berorientasipada upaya membangun kemandirianpemerintah daerah dalam menang-gulangi kemiskinan dan mewujudkanpembangunan keberlanjutan yangberbasis nilai-nilai serta prinsip-prinsipuniversal.

Pemerintah Propinsi akan didorong pe-ran aktifnya sebagai pelaksana dalampenyelenggaraan lokakarya-lokakaryadan kegiatan P2KP di tingkat propinsiserta melakukan peran-peran koordina-si, monitoring dan supervisi. SedangkanPemerintah Kota/Kabupaten secara

prinsip merupakan pelaksana P2KP diwilayahnya masing-masing, baik dalammemfasilitasi proses kegiatan P2KP ditingkat masyarakat maupun di tingkatkota/kabupaten, dengan difasilitasiKMW sesuai ketentuan P2KP.

b.1. Penguatan peran PemerintahDaerah dalam pelaksanaan siklusP2KPPenguatan peran pemerintah daerahdalam pelaksanaan siklus P2KPsebenarnya telah dimulai pada saattahap persiapan pelaksanaan P2KP,yakni dalam proses verifikasipenentuan lokasi sasaran, kese-pakatan MOU pelaksanaan P2KP,maupun lokakarya-lokakarya P2KPdi tingkat nasional dan propinsi.

Sedangkan dalam pelaksanaanP2KP di tingkat kota/kabupaten,kegiatan diawali dengan pelatihandasar bagi aparat pemerintah kota/kabupaten, KPK-D dan kelompokpeduli setempat. Melalui pelatihandasar ini, perangkat pemerintahkota/kabupaten, difasilitasi KMW,selanjutnya diharapkan dapatberperan sebagai nara sumber danfasilitator, baik pada lokakarya-lokakarya P2KP di wilayahnyamaupun pada kegiatan-kegiatansosialisasi lainnya. Selain itu,pemerintah daerah juga diharapkanmampu mengikuti dinamikaperkembangan P2KP di wilayahnya,termasuk dalam turut memfasilitasikegiatan P2KP serta meresponberbagai permasalahan dan konflikyang terjadi.

Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaankegiatan P2KP tidak hanya terbatas pada peranmonitoring, supporting dan legitimator semata,melainkan juga peran-peran fasilitasi, koordinasi,supervisi dan turut implementasi dalam beberapakegiatan, yang difasilitasi KMW.


b.2. Penguatan peran KPK-D dalammenyusun SPK-D dan PronangkisKota/Kabupaten.Salah satu kegiatan mengedepan-kan peran pemda pada pelaksanaanP2KP dilakukan melalui pendam-pingan untuk memperkuat peran danfungsi Komite PenanggulanganKemiskinan Daerah (KPK-D) agarmampu menyusun dokumen strate-gi penanggulangan kemiskinanDaerah (SPK-D) dan Pronangkiskota/kabupaten secara partisipatif,berdasarkan masukan dan kebu-tuhan masyarakat (Pronangkiskelurahan) serta dukungan pihakterkait lain, terutama bagi terwujud-nya keselarasan dan keterpaduanprogram penanggulangan kemiskin-an di wilayahnya.

Ketentuan penguatan peran danfungsi KPK-D dalam menyusunSPK-D dan Pronangkis Kota/kabakan diatur lebih lanjut dalam BukuPanduan Khusus mengenai hal ini.

b.3. Komunitas Belajar Perkotaan(KBP).Komunitas Belajar Perkotaan (KBP)pada dasarnya suatu forum untukbelajar, berbagi pemikiran danpengalaman, serta melakukankajian-kajian pembangunan partisi-patif, terutama persoalan kemiskin-an di kota/kabupaten, yang dilandasiprinsip prinsip “good governance”.

Tujuan dari KBP adalah dikem-bangkannya satu forum pembe-lajaran untuk berbagi informasisekaligus mengkaji program-program penanggulangan kemis-kinan dan program pembangunanwilayah dan terbangunnya komuni-tas pembelajar yang merupakanjaringan dari para relawan dan parapeduli (stakeholders) tingkat kota/kabupaten, baik dari unsurperangkat pemda maupun non-pemerintah.

KBP merupakan titik awal mem-bangun jaringan antar kelompok,organisasi, atau lembaga yangdimulai dengan memperkuat relasi-relasi antar individunya, sehinggapada akhirnya akan mempengaruhikebijakan-kebijakan dan tindakan-tindakan lembaga/organisasinyamasing-masing.

KBP tidak bersifat struktural,melainkan suatu forum yang dimotoridan digerakkan oleh KPK-Dsetempat. Hal ini sekaligus menem-patkan kedudukan KPK-D yang jugadidorong untuk berfungsi sebagai“pusat pembelajaran (learningcenter)”, yang terbuka untuk seluruhpelaku setempat dalam rangkamembahas dan merumuskan perka-ra strategis secara rutin serta siste-matis, khususnya perkara yang ter-kait dengan upaya-upaya penang-gulangan kemiskinan di wilayahmasing-masing.

Hasil-hasil dan masukan dari KBPmenjadi bahan KPK Daerah untukmemberi berbagai saran dan pertim-bangan bagi perbaikan dan penyem-purnaan kebijakan maupun program-program penanggulangan kemiskin-an di kota/kabupaten setempat.

KPK-D, staf pemerintah kota/kab,dinas terkait dan para pelaku laínyang peduli kemiskinan pada tahapawal akan mengikuti terlebih dahululokakarya serta pelatihan dasaragar dapat memahami secara utuhkonsep dan pelaksanaan P2KP.

Alumnus dari pelatihan dasar P2KPtersebut kemudian diharapkan bisamenjadi relawan-relawan kemiskinantingkat kota/ kabupaten, yang salahsatunya akan berperan menjaditulang punggung proses penum-buhkembangan KBP. Selanjutnyamelalui koordinasi dan berbagibeban pendanaan, pemerintah kota/kab. dan KPK-D juga akan memfa-

26 Pedoman Umum

silitasi aktivitas KBP, baik itu dalambentuk belajar dari lapangan(thematic field study) yang terdiridari kunjungan lapangan dan diskusitematik, penyajian audio visual(VCD), kunjungan dan FGD sertadialog dengan Fasilitator, BKM,Relawan Masyarakat, dan ataupemanfaat P2KP, yang akandiselenggarakan oleh KPK-D bekerjasama dengan KMW bersangkutansecara reguler maupun insedentilsesuai kebutuhan.

Keterlibatan pemerintah kota/kab iniakan dilakukan berkoordinasidengan KMW yang ditugasi olehPimpro/PMU (Project ManagementUnit) P2KP di wilayah setempat.

Fungsi KPK-D untuk menumbuhkembangkanKomunitas Belajar Perkotaan (KBP) sebagai PusatPembelajaran ( learning center) inilah yangdiharapkan mampu mendorong terwujudnya“transformasi P2KP dari proyek menjadi kegiatanprogram oleh masyarakat bersama pemerintahdaerah dan kelompok peduli setempat”.

b.4. Membangun Kemitraan Sinergis.Pengembangan kapasitas ini jugadimaksudkan untuk membangunkepedulian dan menjalin kemitraandengan masyarakat, baik denganBKM-BKM, Forum BKM maupunkelompok peduli setempat, terutamapada pelaksanaan kegiatan PAKET.

Upaya membangun kemitraansinergis dapat dilakukan dalamberbagai tahapan kegiatan, antaralain; 1) perencanaan program,misalnya mensinergikan PJMPronangkis dengan mekanismemusbangkel hingg

Documents

Kepala PMU : Ir. Danny Sutjiono Tim Persiapan P2KP • Imam ... · 2 Pedoman Umum 1.1.2. Akar Penyebab Kemiskinan Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral