KEPPRES No 80 Tahun 2003Batang tubuh Berisi ketentuan pokok dalam 8 Bab,54 pasal SISTIMATIKA KEPPRES 80 TAHUN 2003Lampiran I Menjelaskan tentang rincian tata cara pelaksanaan pengadaan Lampiran II Berisi contoh formulir penilaian kualifikasi pekerjaan jasa pemborongan, pemasokan barang/jasa lainnya. Penjelasan Berisi penjelasan ketentuan pokok

Pengertian Istilah

Pengadaan barang/jasa Pemerintah, adalah kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan APBN/APBD baik yag dilaksanakan secara swakelola maupun oleh oleh penyedia barang/jasa. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI Pemimpin Badan BHMN/Direksi BUMN/BUMD sebagai pemilik pekerjaan yangbertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah.Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa; Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

Unit Layanan Pengadaan (Procurement Unit) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/ Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen /Lembaga/ Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/ Komisi/ BI/BHMN/BUMN/BUMD.Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/ Direksi BUMN/ Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,00

Pemilihan penyedia barang/jasa adalah kegiatan untuk menetapkan penyedia barang/jasa yang akan ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan. Barang adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi/peralatan, yang spesifikasinya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai dengan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen.

Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang yang meliputi jasa perencanaan konstruksi, jasa pengawasan konstruksi, dan jasa pelayanan profesi lainnya, dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak yang disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen sesuai penugasan Kuasa Pengguna Anggaran. Jasa lainnya adalah segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain jasa konsultansi, jasa pemborongan, dan pemasokan barang.Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh melalui ujian sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa nasional dan untuk memenuhi persyaratan seseorang menjadi Pejabat Pembuat Komitmen atau panitia/pejabat pengadaan atau anggota Unit Layanan Pengadaan (ProcurementUnit).

MAKSUD DAN TUJUAN

MaksudMengatur pelaksanaan pengadaan barang/ jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari APBN/APBD.

TujuanAgar pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai APBN/APBD dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.

Prinsip Dasar

Efisienharus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;Terbuka dan bersaingharus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;

Transparansemua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;Adil/tidak diskriminatifmemberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;Akuntabel harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Kebijakan umum

Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional; Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa;

Kebijakan umumMenyederhanakan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam pengadaan barang/jasa;Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional;Meningkatkan profesionalisme, kemandirian, dan tanggungjawab pengguna, panitia/pejabat pengadaan, dan penyedia barang/jasa;Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;

Mengharuskan pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia; Mengharuskan mengumumkan secara terbuka rencana pengadaan barang/jasa kecuali pengadaan barang/jasa kecuali yg bersifat rahasia, pada setiap awal pelaksanaan anggaran kepada masyarakat luas;Mengharuskan mengumumkan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui koran nasional atau propinsi.

Kebijakan umum

Etika Pengadaan

Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab;Bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen;Tidak saling mempengaruhi untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat;Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan sesui kesepakatan semua pihak;Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak terkait;Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara;Menghindari dan mencegah penyalah gunaan wewenang dan atau kolusi yang merugikan negara;Tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk menerima atau memberi hadiah/ imbalan.

Ruang Lingkup

pengadaan barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD;pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) yang sesuai atau tidak bertentangan dengan pedoman dan ketentuan pengadaan barang/jasa dari pemberi pinjaman/hibah bersangkutan; pengadaan barang/jasa untuk investasi di lingkungan BI, BHMN, BUMN, BUMD, yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

Perubahan Keppres No. 80 Tahun 2003Perubahan Ke I : Keppres 61 Tahun 2004Penambahan alasan PL untk Pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undanganPerubahan Ke II: Perpres 32 Tahun 2005 penambahan alasan PL untuk pekerjaan dalam rangka Pilkada yang diselenggarakan sampai Juli 2005

Perubahan Ke III: Perpres 70 Tahun 2005penambahan/pengaturan khusus dalam rangka percepatan pembangunan kembali NAD & Nias yang dilakukan oleh BRR NAD & Nias

Perubahan ke IV: Perpres 08 Tahun 2006 Perubahan/tambahan pada Pasal 1 (Pengertian Istilah): Pengguna Barang/Jasa disamakan Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/ Dewan Gubernur BI/ Pemimpin BHMN/Direksi BUMN/BUMD Penundaan keharusan bersertifikat PBJ bagi Pejabat Komitment, panitia/pejabat pengadaan/unit pelayanan pengadaan Batasan surat kabar nasional, propinsi dan website Penetapan dan pemilihan surat kabar nasional/ propinsiPejabat Pembuat Komitmen dapat memproses pengadaan s.d. sebelum penerbitan SPPBJ, sebelum dokumen anggarannya disahkan/diterbitkan

Perubahan ke-5 : Perpres No. 79 Tahun 2006Penambahan alasan PL untuk mempercepat pengadaan perumahan bagi masyarakat Provinsi NAD dan masyarakat Kepulauan Nias Provinsi Sumut yang terkena bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami oleh BPRR Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumut.

Perubahan ke-6 : Perpres No. 85 Tahun 2006 Penambahan alasan PL untuk mempercepat pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di provinsi NAD

Perubahan ke-7 : Perpres No. 95 Tahun 2007 Penambahan alasan PL untuk pekerjaan pengadaan distribusi bahan obat dan alat keshatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat (jenis, jumlah, dan harga ditetapkan MenKes)