3
KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : KMA/032/SKlIV/2006 Tentang PEMBERLAKUAN BUKU I PEDOMANPELAKSANAANTUGAS DAN ADMINISTRASI PENGADILAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK iNDONESIA Menimbang : a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mene- gakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenqqaranya negara hukum Republik Indonesia; b. Bahwa kekuasaan kehakiman tersebut dilakukan oleh badan-badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan serta tingkah laku perbuatan hakim; c. Bahwa dengan memperhatikan kedudukan dan peran Mahkamah Agung seperti tersebut di atas, maka Mahkamah Agung 243

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK …ptun-bandung.go.id/assets/Produk Hukum/KMA_032_SK_IV_2006.pdf · ketua mahkamah agung republik indonesia keputusan ketua mahkamah agung

Embed Size (px)

Citation preview

KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNGREPUBLIK INDONESIA

NOMOR : KMA/032/SKlIV/2006

Tentang

PEMBERLAKUAN BUKU IPEDOMANPELAKSANAANTUGASDAN ADMINISTRASI PENGADILAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK iNDONESIA

Menimbang : a. Bahwa kekuasaan kehakiman adalahkekuasaan negara yang merdeka untukmenyelenggarakan peradilan guna mene-gakkan hukum dan keadilan berdasarkanPancasila, demi terselenqqaranya negarahukum Republik Indonesia;

b. Bahwa kekuasaan kehakiman tersebutdilakukan oleh badan-badan PeradilanUmum, Peradilan Agama, Peradilan Militerdan Peradilan Tata Usaha Negara yangberpuncak pada Mahkamah Agung untukmelakukan pengawasan tertinggi terhadapjalannya peradilan serta tingkah lakuperbuatan hakim;

c. Bahwa dengan memperhatikan kedudukandan peran Mahkamah Agung sepertitersebut di atas, maka Mahkamah Agung

243

Mengingat

244

menganggap perlu ditetapkannya perbaikanpengaturan lebih lanjut yang mantap, jelasdan tegas tentang Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan;

d. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimanadihimpun dalam Buku I tentang Organisasi,Tatalaksana dan Kesekretariatan di Ling-kungan Peradilan dianggap memenuhisyarat dipakai oleh Mahkamah Agung;

e. Bahwa untuk itu perlu memerintahkankepada semua pejabat struktural danfungsional beserta segenap aparat peradilanuntuk melaksanakan Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilansebagaimana tersebut dalam Buku I secaraseragam, disiplin, tertib dan bertanggungjawab;

f. Bahwa pelaksanaan isi ketentuan dalamBuku I tentang Orgnisasi, Tatalaksana danKesekretariatan di Lingkungan Peradilanmulai berlaku sejak tanggal Keputusan ini;

1. Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentangKekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang NO.5 Tahun 2004, tentangPerubahan atas Undang-Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RINo. KMAl065/SKNIII/2004 tanggal 25Agustus 2004 tentang Pembentukan TimPembuatan Buku Pedoman PelaksanaanTugas Hakim dan Revisi Buku I, II, III.

Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN:

Memberlakukan Buku I Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan;

Memerintahkan kepada semua pejabat strukturaldan fungsional beserta segenap aparat peradilanuntuk melaksanakan Pedoman PelaksanaanTugas dan Administrasi Pengadilan sebagaimanatersebut dalam Buku I secara seragam, disiplin,tertib dan bertanggung jawab;

Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung,semua pejabat struktural dan fungsionalditugaskan untuk mengawasi pelaksanaan Buku Iterse but serta melaporkan secara periodikkepada Ketua Mahkamah Agung;

Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam butirkedua tersebut diatas berlaku sejak tanggalKeputusan ini ditetapkan;

Ditetapkan diPada tanggal

JAKARTA4 April 2006

KETUA MAHKAMAH AGUNG - RI

Ttd.

PROF. DR. BAGIR MANAN, SH. MCL.

245