MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 180 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN KOTA/KABUPATEN DAN PROVINSI SEBAGAI PENERIMA

PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 208 Undang - Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, telah diatur bahwa untuk

membangun dan mewujudkan budaya keamanan

dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan

dilakukan melalui pemberian penghargaan terhadap

tindakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan

angkutan jalan;

b. bahwa telah dilaksanakan penilaian Penghargaan

Wahana Tata Nugraha Tahun 2019 berdasarkan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun

2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan

Wahana Tata Nugraha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang

Penetapan Kota/Kabupaten dan Provinsi sebagai

Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha

Tahun 2019;

- 2 -

Mengingat 1. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang

Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4444);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Manajemen dan Rekayasa, Manajemen Kebutuhan,

dan Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5221);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55

Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5317);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74

Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5594);

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40

Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 75);

- 3 -

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun

2018 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan

Wahana Tata Nugraha (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 591);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENETAPAN KOTA/KABUPATEN DAN PROVINSI SEBAGAI

PENERIMA PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA

TAHUN 2019.

: Menetapkan Kota/Kabupaten dan Provinsi Penerima

Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

: Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA terdiri

atas:

a. Sertifikat Wahana Tata Nugraha;

b. Piala Wahana Tata Nugraha;

c. Piala Wahana Tata Nugraha Kencana;

d. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama; dan

e. Piala Wahana Tata Nugraha Wiratama Kencana.

- 4 -

KETIGA Kota/Kabupaten dan Provinsi yang ditetapkan sebagai

Penerima Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2019

sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA perlu

mempertahankan dan meningkatkan kinerja

penyelenggaraan transportasi.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 September 2019

MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

sesuai dengan aslinya

® B i ( 0 HUKUM,

UI HERPRIARSONO

- 5 -

LAMPIRANKEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN KOTA / KABUPATEN DAN PROVINSI SEBAGAI PENERIMA PENGHARGAAN WAHANA TATA NUGRAHA TAHUN 2019.NOMOR : KM 180 TAHUN 2019 TANGGAL : 12 September 2019

KOTA/ KABUPATEN PENERIMA SERTIFIKAT WAHANA TATA NUGRAHA

NO KABUPATEN/KOTA

1 Kota Binjai

2 Kota Medan

3 Kota Tebing Tinggi

4 Kabupaten Deli Serdang

5 Kota Padang Panjang

6 Kota Payakumbuh

7 Kota Padang

8 Kabupaten Agam

9 Kabupaten Pasaman

10 Kabupaten Tanah Datar

11 Kota Bukittinggi

12 Kota Pariaman

13 Kabupaten Pasaman Barat

14 Kabupaten Lima Puluh Kota

15 Kabupaten Pesisir Selatan

16 Kabupaten Solok

17 Kabupaten Sijunjung

18 Kabupaten Solok Selatan

19 Kota Sawahlunto

20 Kota Solok

21 Kota Jambi

22 Kabupaten Bungo

23 Kabupaten Musi Banyuasin

24 Kota Palembang

25 Kabupaten Ogan Komering Ilir

26 Kabupaten Muara Enim

- 6 -

NO KABUPATEN/KOTA

27 Kabupaten Banyuasin

28 Kabupaten Ogan Ilir

29 Kota Prabumulih

30 Kabupaten Ogan Komering Ulu

31 Kabupaten Lahat

32 Kabupaten Belitung

33 Kabupaten Belitung Timur

34 Kabupaten Bangka Selatan

35 Kabupaten Lampung Utara

36 Kabupaten Lampung Tengah

37 Kota Tangerang Selatan

38 Kota Bandung

39 Kota Sukabumi

40 Kota Bogor

41 Kota Depok

42 Kabupaten Ciamis

43 Kabupaten Bandung

44 Kota Cirebon

45 Kabupaten Kuningan

46 Kabupaten Garut

47 Kabupaten Cianjur

48 Kota Banjar

49 Kabupaten Tasikmalaya

50 Kota Tasikmalaya

51 Kota Semarang

52 Kota Pekalongan

53 Kota Magelang

54 Kota Surakarta

55 Kota Salatiga

56 Kabupaten Purbalingga

57 Kabupaten Wonogiri

58 Kabupaten Kudus

- 7 -

NO KABUPATEN/KOTA

59 Kabupaten Kendal

60 Kabupaten Sragen

61 Kabupaten Semarang

62 Kabupaten Jepara

63 Kabupaten Banyumas

64 Kabupaten Sukoharjo

65 Kabupaten Pati

66 Kabupaten Purworejo

67 Kabupaten Magelang

68 Kabupaten Batang

69 Kabupaten Klaten

70 Kabupaten Wonosobo

71 Kabupaten Cilacap

72 Kabupaten Rembang

73 Kabupaten Karanganyar

74 Kabupaten Demak

75 Kabupaten Pekalongan

76 Kabupaten Boyolali

77 Kabupaten Brebes

78 Kota Yogyakarta

79 Kabupaten Kulon Progo

80 Kabupaten Sleman

81 Kabupaten Gunung Kidul

82 Kabupaten Bantul

83 Kota Malang

84 Kota Surabaya

85 Kabupaten Banyuwangi

86 Kabupaten Jember

87 Kota Blitar

88 Kota Probolinggo

89 Kota Mojokerto

90 Kabupaten Lumajang

- 8 -

NO KABUPATEN/KOTA

91 Kabupaten Ngawi

92 Kabupaten Ponorogo

93 Kabupaten Pacitan

94 Kabupaten Probolinggo

95 Kabupaten Gresik

96 Kota Madiun

97 Kabupaten Tuban

98 Kabupaten Malang

99 Kabupaten Bojonegoro

100 Kabupaten Sumenep

101 Kabupaten Trenggalek

102 Kabupaten Jombang

103 Kabupaten Blitar

104 Kabupaten Lamongan

105 Kabupaten Kediri

106 Kota Kediri

107 Kabupaten Magetan

108 Kabupaten Sampang

109 Kabupaten Situbondo

110 Kota Pasuruan

111 Kabupaten Sidoarjo

112 Kabupaten Pasuruan

113 Kabupaten Nganjuk

114 Kabupaten Pamekasan

115 Kabupaten Mojokerto

116 Kabupaten Bondowoso

117 Kabupaten Tulungagung

118 Kota Denpasar

119 Kabupaten Badung

120 Kabupaten Jembrana

121 Kabupaten Gianyar

122 Kabupaten Buleleng

- 9 -

NO KABUPATEN/KOTA

123 Kabupaten Tabanan

124 Kabupaten Bangli

125 Kabupaten Klungkung

126 Kabupaten Karangasem

127 Kabupaten Tabalong

128 Kota B anjar baru

129 Kabupaten Banjar

130 Kota Banjarmasin

131 Kabupaten Tanah Laut

132 Kabupaten Kotabaru

133 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

134 Kota Balikpapan

135 Kota Samarinda

136 Kabupaten Kutai Kartanegara

137 Kabupaten Berau

138 Kota Bontang

139 Kota Bitung

140 Kota Manado

141 Kabupaten Kepulauan Sangihe

142 Kabupaten Minahasa Selatan

143 Kota Kotamobagu

144 Kabupaten Minahasa

145 Kota Tomohon

- 10-

KOTA/ KABUPATEN PENERIMA PIALA WAHANA TATA NUGRAHA

No. KABUPATEN/KOTA

1 Kota Yogyakarta

2 Kota Malang

3 Kota Semarang

4 Kota Pekalongan

5 Kota Surabaya

6 Kota Bandung

7 Kota Denpasar

8 Kabupaten Banyuwangi

9 Kota Sukabumi

10 Kota Balikpapan

11 Kota Magelang

12 Kabupaten Tabalong

13 Kabupaten Jember

14 Kota Blitar

15 Kota Surakarta

16 Kota Bogor

17 Kota Probolinggo

18 Kota Jambi

19 Kota Depok

20 Kota Salatiga

21 Kabupaten Purbalingga

22 Kota Banjarbaru

23 Kabupaten Banjar

24 Kota Mojokerto

25 Kabupaten Musi Banyuasin

26 Kabupaten Badung

27 Kabupaten Wonogiri

28 Kota Padang Panjang

29 Kota Palembang

30 KabupatenCiamis

- 11-

No. KABUPATEN/KOTA

31 Kota Banjarmasin

32 Kabupaten Lumajang

33 Kota Samarinda

34 Kota Payakumbuh

35 Kabupaten Bandung

36 Kota Cirebon

37 Kabupaten Ngawi

38 KabupatenPonorogo

39 Kabupaten Kudus

KOTA/ KABUPATEN PENERIMA PIALA WAHANA TATA NUGRAHA*

* (dengan catatan)

No. KABUPATEN/KOTA KETERANGAN

1 Kabupaten Probolinggo Perbaikan pada bidang angkutan dan umum

2 Kabupaten Pacitan Perbaikan pada bidang sarana

3 Kabupaten Tanah Laut Perbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, dan prasarana

4 Kabupaten TrenggalekPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

5 Kabupaten Tuban Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

6 Kabupaten Jembrana Perbaikan pada bidang angkutan

7 Kabupaten Agam Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

9 Kota BinjaiPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, sarana, dan umum

10 Kabupaten SampangPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum dan prasarana

11 Kabupaten BatangPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum dan prasarana

12 Kabupaten JeparaPerbaikan pada bidang lalu lintas, sarana, umum dan prasarana

- 12-

No. KABUPATEN/KOTA KETERANGAN

13 Kabupaten Gresik Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

14 Kabupaten BlitarPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

15 Kabupaten Kutai Kartanegara Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

16 Kabupaten MalangPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

17 Kota Bitung Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

18 Kabupaten Pasuruan Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

19 Kabupaten Kuningan Perbaikan pada bidang lalu lintas, umum, dan prasarana

20 Kabupaten SragenPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

21 Kabupaten Kendal Perbaikan pada bidang angkutan dan sarana

22 Kabupaten SumenepPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

23 Kabupaten SemarangPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

24 Kabupaten Kepulauan SangihePerbaikan pada bidang lalu lintas, sarana, umum, dan prasarana

25 Kabupaten Kotabaru Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

26 Kabupaten Tabanan Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

27 Kota Pariaman Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

28 Kabupaten NganjukPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

29 Kabupaten BanyumasPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

30 Kabupaten Pati 1 Perbaikan pada bidang lalu lintas, umum, dan prasarana

31 Kota MadiunPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

- 13-

No. KABUPATEN/KOTA KETERANGAN

32 Kota Medan Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

33 Kabupaten Lamongan Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

34 Kabupaten Klaten Perbaikan pada bidang angkutan, sarana, umum, dan prasarana

35 Kabupaten KediriPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

36 Kabupaten BelitungPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

37 Kota KediriPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

38 Kabupaten PasamanPerbaikan pada bidang lalu lintas, angkutan, umum, dan prasarana

- 14-

PROVINSI PENERIMA PIALA WAHANA TATA NUGRAHA WIRATAMA

NO ProvinsiJumlah Kabupaten

/KotaJumlah Kabupaten

/Kota Terlibat

1 Bali 9 9

2 DI. Yogyakarta 5 5

3 Jawa Timur 38 36

4 Kalimantan Selatan 13 7

5 Jawa Tengah 35 29

6 Kepulauan Bangka Belitung 7 7

7 Sumatera Barat 19 16

8 Jawa Barat 27 14

9 Kalimantan Timur 10 5

10 Sumatera Selatan 17 9

11 Jambi 11 2

12 Sulawesi Utara 15 7

13 Banten 8 2

14 Sumatera Utara 33 4

15 Lampung 17 2

i dengan aslinya

O HUKUM,

HERPRIARSONO

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI