Embed Size (px)
Citation preview
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 140 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN TENTANG PEMBERDAYAAN PELAYARAN RAKYAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,i
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 65 Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
Kementerian pemrakarsa membentuk panitia
antarkementerian dalam rangka penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden;
b. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat dapat beijalan
secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk
Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran
Rakyat;
- 2 -
Mengingat
Memperhatikan
Menetapkan
PERTAMA
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Pembentukan Panitia
Antarkementerian Penyusunan Rancangan Peraturan
Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat;
: 1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 199;
: Surat Menteri Sekretaris Negara Nomor B-651/M.Sesneg/D-
1/HK.03.02/6/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Persetujuan
Izin Prakarsa Penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat;
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PEMBERDAYAAN PELAYARAN RAKYAT.
: Membentuk Panitia Antarkementerian Penyusunan Rancangan
Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat
yang selanjutnya disebut Panitia Antarkementerian dengan
susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.
- 3 -
KEDUA : Panitia Antarkementerian sebagaimana dimaksud pada
Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah, mempunyai tugas memberikan petunjuk dan
pengarahan kepada pelaksana berkaitan dengan substansi
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan
Pelayaran Rakyat;
2. Ketua, bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan
Pelayaran Rakyat;
3. Wakil Ketua, bertanggung jawab kepada Ketua dalam
memberikan petunjuk kepada Anggota untuk melakukan
penyusunan Rancangan Peraturan Presiden tentang
Pemberdayaan Pelayaran Rakyat;
4. Sekretaris, mempunyai tugas memberikan dukungan
administratif dan informasi yang dibutuhkan oleh Anggota;
dan
5. Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan konsep-konsep mengenai kebijakan dalam
Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan
Pelayaran Rakyat;
b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat;
c. melaksanakan pembahasan substansi Rancangan
Peraturan Presiden tentang Pemberdayaan Pelayaran
Rakyat;
d. menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang
Pemberdayaan Pelayaran Rakyat;
e. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat;
- 4 -
KETIGA
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam
rangka penyusunan Rancangan Peraturan Presiden
tentang Pemberdayaan Pelayaran Rakyat; dan
g. menyampaikan laporan secara berkala kepada Ketua.
: Dalam menjalankan tugasnya Ketua Panitia bertanggung
jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada
Menteri Perhubungan.
KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Panitia
Antarkementerian, Ketua Panitia Pelaksana dapat menunjuk
akademisi, praktisi, dan tenaga ahli sebagai narasumber.
KELIMA : Masa keija Panitia Antarkementerian terhitung mulai tanggal
ditetapkannya Keputusan Menteri ini sampai dengan tanggal
31 Desember 2019.
KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Panitia
Antarkementerian, perubahan susunan keanggotaan tersebut
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Menteri ini dibebankan pada DIPA Kementerian
Perhubungan Tahun Anggaran 2019.
- 5 -
KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemari timan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Sekretaris Negara;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan;
7. Yang bersangkutan.
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 140 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
ANTARKEMENTERIAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
TENTANG PEMBERDAYAAN PELAYARAN
RAKYAT
SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN TENTANG
PEMBERDAYAAN PELAYARAN RAKYAT
A. Pengarah
B. Ketua
C. Wakil Ketua
D. Sekretaris I
E. Sekretaris II
Menteri Perhubungan
Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan
Direktur Jenderal Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan
Kepala Biro Hukum, Kementerian Perhubungan
Kepala Biro Perencanaan, Kementerian
Perhubungan
F. Anggota
1. Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian
Sekretaris Negara;
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
3. Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan dan Pariwisata,
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
4. Asisten Deputi Bidang Perekonomian Kementerian, Sekretaris Negara;
5. Asisten Deputi Bidang Perhubungan, Sekretariat Kabinet;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
7. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Ditjen Anggaran,
Kementerian Keuangan;
8. Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, Ditjen
Anggaran, Kementerian Keuangan;
- 2 -
9. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan;
10. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Ditjen Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan;
11. Direktur Kepelabuhanan, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan;
12. Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut,
Kementerian Perhubungan;
13. Direktur Kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan;
14. Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, Ditjen Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan;
15. Kepala Bidang Infrastruktur Pelayaran Rakyat, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman;
16. Kepala Bidang Jejaring Inovasi Pelayaran Rakyat, Kementerian
Koordinator Bidang Kemaritiman;
17. Kepala Bidang Prasarana, Agraria dan Tata Ruang, Kementerian
Sekretaris Negara;
18. Kepala Subdirektorat Harmonisasi Peraturan Penganggaran
Kementerian/Lembaga I, Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan;
19. Kepala Subdirektorat Anggaran Bidang Perhubungan, Kepariwisataan
dan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Ditjen Anggaran, Kementerian
Keuangan;
20. Kepala Bagian Peraturan Transportasi Laut, Biro Hukum, Kementerian
Perhubungan;
21. Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Dalam Negeri, Ditjen Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan;
22. Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Luar Negeri, Ditjen Perhubungan
Laut, Kementerian Perhubungan;
23. Kepala Subdirektorat Angkutan Laut Khusus dan Penunjang Angkutan
Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
24. Kepala Subdirektorat Pengembangan Usaha Angkutan Laut, Ditjen
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
25. Kepala Subdirektorat Pengembangan Sistem dan Informasi Angkutan
Laut, Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
26. Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Setditjen
Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan;
- 3 -
i
27. Kepala Subbidang Kenavigasian, Lalu Lintas dan Angkutan Laut,
Sekretariat Kabinet;
28. Kepala Subbagian Peraturan Angkutan di Perairan, Biro Hukum,
Kementerian Perhubungan;
29. Kepala Subbagian Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bagian
Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Perhubungan;
30. Saleha, Analis Data dan Informasi, Kementerian Koordinator Bidang
Kemari timan;
31. Hendra Palebangan, Perekayasa Muda, Kedeputian Bidang Teknologi
Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi;
32. Ade R. Ispandiari, Perekayasa Pertama, Kedeputian Bidang Teknologi
Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi;
33. Masruroh Rahayu, Penyusun Peraturan Perundang-undangan, Biro
Hukum, Kementerian Perhubungan.
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BUDI KARYA SUMADI
